i
TIM PENYUSUN
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
Pengarah Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP (Plt. Dirjen PAUDNI) Ella Yulaelawati, M.A.,Ph.D (Sesditjen PAUDNI) Penanggung Jawab Dr. Ir. Gede Panca (Kabagrengar Setditjen PAUDNI) Ketua Tim Penyusun Drs. Cecep Suryana, MM Anggota Tim Penyusun Nurkholis, S.Sos Fathurahman, S.Kom Hidayatunnismah, M.Si Ratna Wijayanti, SE Islamiarso Wibowo, SH Drs. Budi Sulaksono Memet Juniartriarso, ST Ari Parulian, ST Denny Nugraha, ST Hidayat, M.Pd Rudi Hendarli Budi Sulaksono Susilawati Ina Nurohmah Hendro Reviewer/Editor Dr. Dwi Priyono Ahmad Tasrif, M.Si Warisno, M.Pd Ifran Karim, M.Si Yanuar Jatnika
M
emasuki Tahun pertama pelaksanaan Renstra Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, Ditjen PAUDNI telah menetapkan kebijakan dan program pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang mencakup bidang garapan dan sasaran yang luas. Hal itu seiring dengan adanya kebijakan pemetaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemetaan organisasi dan tatakerja itu membawa konsekuensi terhadap perubahan kewenangan pendataan dari PDSP ke masing-masing unit utama. Pendataan Program PAUDNI, sejak Tahun 2011 telah menggunakan sistem dan aplikasi pendataan berbasis WEB, dengan melibatkan berbagai elemen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan efektifitas pendataan dan Pengembangan Kebijakan, Ditjen PAUDNI memandang perlu menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2015 sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pendataan dan Pengembangan Kebijakan PAUDNI tahun 2015. Jakarta, Maret 2015 Plt. Direktur Jenderal,
Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP NIP. 196308281990031002 ii
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
iii
KATA PENGANTAR SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAUDNI
D
alam upaya meningkatkan pendataan program PAUDNI, baik di tingkat pusat maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan melibatkan semua stakeholder terkait, maka perlu disusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai acuan di dalam pelaksanaan pendataan program PAUDNI tahun 2015 agar lebih baik, dan menghasilkan data dan informasi PAUDNI yang valid/akurat, lengkap dan realtime. Kegiatan Pendataan PAUDNI tahun 2015 sudah mengunakan sistem dan informasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) terintegrasi, dimulai dengan Review Pengembangan Instrumen dan Database DAPODIK PAUD-DIKMAS, Pengembangan Aplikasi DAPODIK terintegrasi dengan PDSP, Workshop/ TOT Pendataan Lembaga dan Mutu PAUDNI, Harmonisasi dan Sinkronisasi Pendataan dan Mutu PAUDNI, Penyusunan Bahan Informasi PAUDNI, Bimbingan Teknis/Asistensi DAPODIK PAUD-DIKMAS, Pengembangan Kerjasama Pendataan Geospasial, dan diakhiri dengan Pengolahan dan analisis data PAUDNI. Juknis ini dimaksudkan agar tercapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAPODIK PAUD-DIKMAS antara Pusat (Tim DAPODIK pusat dan unsur pusat terkait lainnya) dan Daerah (Tim DAPODIK Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan unsur terkait daerah lainnya) untuk menghasilkan DAPODIK PAUD-DIKMAS yang berkualitas. Demikianlah Juknis ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak. Jakarta, Maret 2015 Sekretaris Ditjen PAUD PAUDNI
Ella Yulaelawati A P Yulaelawati, M M.A.,Ph.D NIP 195804091984022001 iv
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
v
BAB I
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN SAMBUTAN ....................................................................................... KATA PENGANTAR .......................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................
iii v vi
BAB I.
1 1 3 5 5 6 6 6
PENDAHULUAN ............................................................... A. Latar Belakang ................................................................. B. Pengertian........................................................................ C. Tujuan ............................................................................. D. Manfaat ........................................................................... E. Sasaran ............................................................................ F. Hasil yang Diharapkan .................................................... G. Dasar Hukum/Norma .....................................................
BAB II. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DAPODIK DAN DATA MUTU PAUDNI ...................................................... 8 A. Standar Pelaksanaan ......................................................... 8 1. Tujuan....................................................................... 8 2. Hasil yang diharapkan ............................................... 8 3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ................................ 9 4. Peserta/Unsur yang terlibat........................................ 9 B. Prosedur .......................................................................... 9 BAB III. KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DAPODIK TAHUN 2015 .................................................... A. Perancangan Instrumen & Struktur Database PAUD ...... B. Pengembangan Apliksi Back-end & Front-end PAUD ....... C. Penyiapan SDM dan Infrastruktur DAPODIK PAUD ... D. Penginputan DAPODIK PAUD ..................................... E. Pengelolaan DAPODIK & Perawatan/perbaikan Sistem . F. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Hasil DAPODIK PAUD 2015 ................................................. G. Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Mutu PAUDNI. ............ BAB IV. PENUTUP ............................................................................ vi
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
14 14 15 15 19 19 20 21 22
A. Latar Belakang Sejak tahun 2006, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang kemudian berubah menjadi Ditjen PNFI dan lantas berubah lagi menjadi Ditjen PAUDNI dan kini berubah nomenklatur menjadi Ditjen PAUDNI, telah memiliki komitmen yang kuat dalam membangun Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nonformal dan Informal (SIMPNFI). Seiring dengan perubahan nomenklatur itu dan peningkatan peran, pengelolaan data dan informasi berkembang melalui pengelolaan data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD-DIKMAS. DAPODIK PAUD-DIKMAS sangat diperlukan untuk penyiapan data dan informasi bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan semua program di lingkungan Ditjen PAUDNI. Dalam perkembangannya, SIM-PNFI telah melakukan pengelolaan data yang meliputi data pokok pendidikan (satuan, pendidik dan peserta didik), daya serap anggaran, portal/laman Ditjen PNFI serta pendataan dan pemetaan mutu. Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DAPODIK PNFI diintegrasikan dengan sistem DAPODIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terintegrasi dan dikoordinasikan dengan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Program pengembangan dan implementasi DAPODIK PAUDDIKMAS meliputi Komponen; (1) Pengembangan Formulir dan Struktur Database (2) Pengembangan Aplikasi DAPODIK Terintegrasi (3) Pengembangan Aplikasi Pendataan Mutu (4) Uji coba aplikasi DAPODIK (5) Workshop/TOT DAPODIK dan Mutu (6) Bimbingan Teknis DAPODIK (7) Harmonisasi DAPODIK dan Mutu (8) Pengelolaan dan Analisis Data serta (9) Penyusunan Bahan Informasi. 1
Pengembangan Sistem DAPODIK tersebut menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan Mendikbud tentang Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang memerlukan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat diukur perkembangan pencapaian target setiap tahunnya selama periode RPJMN dan Renstra Ditjen PAUDNI 2015-2019. DAPODIK adalah kebijakan pengembangan sistem pendataan di lingkungan Kemendikbud yang berforkus pada 4 (empat) komponen data pokok yang meliputi: (1) lembaga/satuan pendidikan, (2) Pendidik, (3) peserta didik, dan (4) Substansi Pendidikan. Sampai dengan tahun 2014, DAPODIK PAUD-DIKMAS telah tersedia melalui layanan pengembangan SIM PAUDNI berbasis aplikasi pendataan tahun 2014. Hasil yang telah dicapai antara lain adalah: 1. Tersedia 188.117 lembaga satuan PAUD lengkap dengan data individu pendidik dan data individu peserta didik. Dari jumlah tersebut, terdapat 104.190 satuan PAUD yang telah memiliki NPSN yang selanjutnya akan menjadi data prefill DAPODIK PAUD 2015; 2. Tersedia data individu PKBM sebanyak 10.182 lembaga (yang memiliki NILEM 7.242 lembaga) dan TBM sebanyak 3.020 lembaga serta RUMPIN sebanyak 400 lembaga, dilengkapi dengan data layanan Pendidikan Keaksaraan serta sasaran Tuna Aksara; 3. Tersedia data individu LKP sebanyak 18.805 lembaga (11.971 lembaga telah tervalidasi) disertai dengan jumlah dan jenis program yang dilaksanakan, jumlah PTK serta jumlah lulusan. Tahun 2015 dilakukan kegiatan pengembangan sistem dan aplikasi DAPODIK yang terintegrasi dengan PDSP sehingga DAPODIK PAUD DIKMAS dapat terhubung secara relasional dengan DAPODIK Dikdas dan Dikmen, terutama terkait dengan data peserta didik dan PTK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai penjabaran dari Permendiknas No. 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Juknis ini terkait dengan pengembangan sistem serta pengolahan dan pemanfaatan DAPODIK PAUD-DIKMAS 2015. Melalui juknis ini diharapkan ada peningkatan layanan data dan informasi untuk semua 2
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
pemangku kepentingan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program PAUDNI Tahun 2015. B. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Ditjen PAUDNI 2. Satuan kerja adalah Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat di lingkungan Ditjen PAUDNI; 3. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pusat adalah: (1) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PP-PAUDNI); (2) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) di lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI; 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah lembaga/perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai tugas pengembangan model dan pelaksanaan program percontohan dalam rangka menyelenggarakan program PAUDNI, meliputi: Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau nama lain yang sejenis berkedudukan di tingkat provinsi dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau nama lain yang sejenis berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota; 5. Satuan PAUDNI adalah lembaga penyelenggaran program PAUDNI, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat, antara lain: (1) PAUD yang meliputi Taman Kanak–Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), satuan PAUD sejenis lainnya (SPS); (2) Lembaga kursus dan Lembaga pelatihan; (3) Kelompok belajar; (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); (5) Majelis taklim dan (6) satuan pendidikan nonformal dan informal sejenis lainnya, seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar (Rumpin) dan Balai Belajar Bersama; 6. Lembaga mitra adalah lembaga, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat, yang memiliki sumber daya dan kemampuan bekerjasama untuk menyelenggarakan program PAUDNI. Lembaga mitra itu antara lain: Perguruan Tinggi, Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/ atau lembaga lain yang sejenis; 3
7. Organisasi mitra/asosiasi profesi adalah organisasi/asosiasi independen yang memiliki sumber daya manusia dan dapat dilibatkan dalam pengelolaan program PAUDNI, antara lain: HIMPAUDI, IGTKI, GOPTKI, IGRA, Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia (HIPKI), Himpunan Pendidik dan Penguji Kursus Indonesia (HISPPI), Forum PKBM, Forum TBM, Forum Tutor, Ikatan Penilik, Asosiasi Penyelenggara Kursus Para-profesi Indonesia (APKPPI), Asosiasi Profesi, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Muslimat Nahdlatul Ulama, Aisyiah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, SIKIB, organisasi masyarakat berbasis agama, dan organisasi kemasyarakatan lain yang sejenis; 8. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah Sistem pendataan satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta substansi pendidikan yang relasional dan terintegrasi baik antara komponen DAPODIK maupun antar jenis dan jenjang pendidikan; 9. Tim DAPODIK adalah SDM yang mengelola DAPODIK PAUDDIKMAS khususnya terkait dengan penginputan, pengolahan dan pelaporan hasil DAPODIK PAUD-DIKMAS. Struktur organisasi pengelola DAPODIK PAUD-DIKMAS meliputi Tim DAPODIK Ditjen PAUDNI, Tim DAPODIK Dinas Pendidikan Provinsi dan Tim DAPODIK Dinas Pendidikan Kab/Kota; 10. Pendataan dan Pemetaan Mutu PAUDNI adalah kegiatan pengelolaan data yang terkait dengan indikator mutu pengelolaan program PAUDNI yang dikoordinasikan oleh UPT Pusat; 11. Pengelolaan data adalah pengumpulan data, penginputan data, analisis data dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi; 12. Pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi; 13. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi dan kondisi; 14. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial; 4
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
15. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan (metode atau tata cara yang baku untuk penyelenggaraan kegiatan). C. TUJUAN Penyusunan Juknis ini bertujuan untuk memberikan acuan/pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan DAPODIK dan Data Mutu PAUDNI Tahun 2015. D. MANFAAT Juknis ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, antara lain: 1. Bagi Ditjen PAUDNI, dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pengembangan dan pengelolaan data dan informasi PAUDNI dengan tepat waktu dan tepat sasaran. 2. Bagi UPT (PP-PAUDNI/BP-PAUDNI), dapat memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan pendataan, khususnya yang terkait dengan pemetaan mutu PAUDNI, sehingga dapat melaksanakan tugas pendataan yang terkoordinasi dengan DAPODIK serta tepat waktu dan tepat sasaran. 3. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan UPTD BPKB, dapat memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan DAPODIK, khususnya yang terkait dengan pendataan lembaga dan mutu, sehingga seluruh pemangku kepentingan termasuk Tim DAPODIK Provinsi dapat melaksanakan verifikasi, pengolahan dan penyusunan laporan pendataan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. 4. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan UPTD SKB, dapat memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan DAPODIK, sehingga seluruh pemangku kepentingan termasuk Tim DAPODIK Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas pendataan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. 5. Bagi lembaga dan atau organisasi mitra, dapat memahami sistem DAPODIK dan dapat melakukan penginputan data.
5
E. Sasaran 1. Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP); 2. Kelompok Kerja/Tim DAPODIK Direktorat Jenderal PAUDNI; 3. Kelompok Kerja/Tim DAPODIK Provinsi; 4. Kelompok Kerja/Tim DAPODIK Kabupaten Kota; 5. UPT (PP/BP-PAUDNI) di lingkungan Ditjen PAUDNI. 6. Lembaga dan atau Organisasi Mitra F. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari penyusunan Juknis ini adalah adanya naskah yang memuat Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pengembangan dan pengelolaan DAPODIK PAUD-DIKMAS Tahun 2015. G. Dasar Hukum/Norma Dalam rangka memberikan layanan PAUDNI yang lebih merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan visi Ditjen PAUDNI, yaitu “terselenggaranya layanan pendidikan untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri dan profesional”, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) sedang melaksanakan pembangunan dan pengembangan PAUDNI dengan harapan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu serta mengatasi permasalahan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Untuk mendukung program tersebut, Ditjen PAUDNI sejak tahun 2011 telah mengembangkan pendataan PAUDNI dengan nama DAPODIK PAUD-DIKMAS. Adapun Norma pelaksanaan kegiatan data dan informasi serta pengembangan kebijakan kebijakan PAUDNI adalah dilandaskan pada: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 7. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); 8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2015; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015; 13. Permendiknas No. 20 tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang Pendidikan; 14. Permendikbud No.6 Tahun 2014 Tentang Tata naskah dinas Di Lingkungan Kemendikbud; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 16. Instruksi Mendikbud No. 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan Data Pendidikan; 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN; 18. Pedoman Pengelolaan Infrastruktur ICT Tahun 2008; 19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal PAUDNI Tahun Anggaran 2015.
7
BAB II
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DAPODIK DAN DATA MUTU PAUDNI Standar yang harus dicapai dalam pengembangan dan pengelolaan DAPODIK dan data Mutu PAUDNI tahun 2015 adalah sebagai berikut: A. Standar Pelaksanaan Kegiatan 1. Tujuan Pengembangan dan Pengelolaan DAPODIK PAUD-DIKMAS Tahun 2015 bertujuan untuk: a. Merancang Formulir/Instrumen & Struktur Database PAUD, Dikmas (PKBM, TBM, Rumpin) & LKP b. Mengembangkan Apliksi Back-end & Front-end PAUD c. Menyiapkan SDM dan Infrastruktur DAPODIK PAUD d. Melakukan TOT/workshop pendataan lembaga dan mutu PAUDNI e. Menginput DAPODIK PAUD yang sudah ada NPSN f. Mengelola DAPODIK & Perawatan /perbaikan Sistem g. Melakukan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Hasil DAPODIK dan Pemetaan Mutu PAUDNI tahun 2015 2. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan dari pengembangan dan pengelolaan DAPODIK PAUD-DIKMAS adalah adanya sistem aplikasi, dokumen dan kegiatan yang mendukung kelengkapan data PAUDNI untuk bahan kebijakan yang meliputi: a. Adanya Formulir/Instrumen & Struktur Database PAUD, Dikmas (PKBM, TBM, Rumpin) & LKP b. Adanya Apliksi Back-end & Front-end PAUD c. Adanya SDM dan infrastruktur yang siap mendukung DAPODIK PAUD
8
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
d. Adanya Tim yang siap mengelola sistem DAPODIK terintegrasi dan mutu PAUDNI e. Adanya DAPODIK PAUD yang sudah terinput dengan lengkap f. Adanya sistem DAPODIK yang terjaga dan terpelihara g. Adanya laporan hasil koordinasi dan evaluasi serta hasil DAPODIK dan Pemetaan Mutu PAUDNI tahun 2015. 3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengolahan Data PAUDNI adalah selama tahun anggaran 2015 sesuai dengan jadwal/program kerja subbag data dan informasi Setditjen PAUDNI Tahun 2015. Tempat pelaksanaan adalah: a. Di kantor Kemendikbud sesuai dengan jam kerja; b. Di luar kantor melalui kegiatan TOT/Workshop, bimbingan teknis, harmonisasi dan penyusunan naskah sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Peserta/Unsur yang terlibat Peserta atau unsur yang terlibat dalam Pengembangan dan Pengolahan Data dan Informasi PAUDNI adalah: a. Pusat: terdiri dari Tim DAPODIK Kemendikbud; Tim DAPODIK PAUD-DIKMAS (Setditjen, Direktorat Teknis dan UPT serta tenaga profesional DAPODIK) yang membidangi jaringan, sistem, aplikasi dan manajemen/pengelolaan DAPODIK PAUD-DIKMAS serta yang menangani pemetaan mutu. b. Daerah: terdiri atas Tim DAPODIK Provinsi dan Tim DAPODIK Kabupaten/Kota yang menangani PAUDNI; c. Satuan Pendidikan: satuan pendidikan PAUDNI yang telah memiliki nomor referensi lembaga (NPSN, nomor pengelolaan lainnya) sebagai pengguna. B. Prosedur Prosedur pengembangan dan pengelolaan DAPODIK dan data mutu PAUDNI adalah sebagai berikut:
9
1. Prosedur pengumpulan dan pengelolaan DAPODIK
Penjelasan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut: a. Tingkat Pusat 1) Tim DAPODIK PAUD-DIKMAS ditetapkan oleh Dirjen PAUDNI; 2) Anggota tim DAPODIK PAUD-DIKMAS terdiri atas perwakilan dari Setditjen, Direktorat dan UPT di lingkungan Ditjen PAUDNI serta tenaga profesional; 3) Tugas tim DAPODIK PAUD-DIKMAS adalah mengembangan instrumen dan struktur database, aplikasi DAPODIK, Aplikasi Manajemen DAPODIK, Manajemen Helpdesk dan melakukan Sinkronisasi, Migrasi data awal dari aplikasi Pendataan Online 2015 ke Aplikasi DAPODIK terintegrasi PDSP 2015, monitoring progress report pengiriman DAPODIK, pengelolaan database, validasi dan verifikasi DAPODIK. Selain itu, tim DAPODIK PAUD-DIKMAS juga memberikan pelatihan/TOT SDM DAPODIK (workshop) serta melakukan bimtek/ pendampingan pengelolaan sistem DAPODIK ke provinsi/
10
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
kabupaten/kota/satuan pendidikan/lembaga mitra serta membuat laporan perkembangan DAPODIK. 4) Tugas UPT PAUDNI diluar pengelolaan DAPODIK adalah melakukan mengkoordinasikan penginputan data satuan PAUDNI yang belum memperoleh nomor referensi lembaga serta melakukan pendataan dan pemetaan mutu. b. Tingkat Provinsi 1) Tim DAPODIK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi untuk kelengkapan data pertanggungjawaban keuangan; 2) Anggota Tim DAPODIK Provinsi terdiri dari anggota KKDatadik Provinsi yang menangani data PAUDNI ditambah perwakilan dari bidang PAUDNI/PNFI/PNF/PLS; 3) Tugas tim DAPODIK provinsi adalah a) Menyelenggarakan Rakor Pendataan Provinsi; b) Melakukan monitoring, evaluasi, dan verifikasi serta pengelolaan DAPODIK tingkat provinsi per kabupaten/kota untuk seluruh program PAUDNI. c) Mendorong dinas pendidkan kabupaten/kota dan Satuan Pendidikan PAUDNI untuk melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK. d) Menyusun buku data dan informasi bidang PAUDNI tingkat provinsi. e) Berkoordinasi dengan lembaga/organisasi mitra. f ) Membuat laporan perkembangan DAPODIK. 4) Dinas Pendidikan Provinsi membayarkan biaya untuk kegiatan pendataan DAPODIK PAUD-DIKMAS di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. c. Tingkat Kabupaten/Kota 1) Tim DAPODIK Kab/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk selanjutnya diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi sebagai kelengkapan data pertanggungjawaban keuangan. 2) Anggota Tim DAPODIK Kab/Kota terdiri dari anggota KK-Datadik Kab/Kota yang menangani data PAUDNI ditambah perwakilan Bidang PAUDNI/PNFI/PNF/PLS; 11
3) Tugas tim DAPODIK Kabupaten/Kota adalah penyebaran instrumen dan pengumpulan data dari satuan pendidikan PAUDNI, Melakukan pelatihan Aplikasi DAPODIK Terintegrasi ke satuan pendidikan PAUDNI, penginputan data keaplikasi, verifikasi data per-kecamatan/lembaga serta pengolahan data PAUDNI tingkat Kabupaten perKecamatan dan per-lembaga serta mendorong Satuan Pendidikan PAUDNI untuk melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK serta membuat laporan perkembangan DAPODIK. 4) Tim DAPODIK Kab/Kota berkoordinasi dengan lembaga/ organisasi mitra. d. Lembaga/Organisasi Mitra 1) Lembaga/organisasi mitra mendorong serta berpartisipasi dalam melakukan penginputan dan pengiriman data DAPODIK. 2) Lembaga/organisasi mitra berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota e. Tingkat Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan PAUDNI melakukan penginputan dan pengiriman data ke dalam aplikasi DAPODIK setelah mendapatkan pelatihan dari tim DAPODIK tingkat kabupaten/kota. 2. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data Pemetaan Mutu
12
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut: a. Tingkat Pusat : 1) Tim Pemetaan Mutu PAUDNI terdiri dari semua unsur yang ada di UPT Ditjen PAUDNI; 2) Tim Pemetaan Mutu PAUDNI ditetapkan oleh Kepala UPT Ditjen PAUDNI masing-masing; 3) Tugas Tim Pemetaan Mutu PAUDNI adalah : mengembangkan instrumen (dikembangkan secara bersama-sama antara seluruh UPT Ditjen PAUDNI, Sekretariat Ditjen PAUDNI dan direktorat teknis terkait); melakukan pengumpulan data mutu satuan pendidikan PAUDNI, termasuk SKB (pengumpulan dilakukan sesuai skala prioritas berdasarkan jumlah sasaran dalam dokumen anggaran yang tersedia); melakukan pengolahan dan analisis data hasil pengumpulan data pemetaan mutu tersebut serta menyusun buku analisis pemetaan mutu PAUDNI tahun berjalan. 4) Data primer satuan pendidikan PAUDNI yang digunakan untuk pemetaan mutu adalah data yang telah dimiliki oleh Ditjen PAUDNI (data pendataan Ditjen PAUDNI) b. Satuan Pendidikan Adalah seluruh Satuan Pendidikan PAUDNI termasuk SKB untuk memberikan data mutu sesuai dengan instrumen pemetaan mutu dan kondisi yang ada.
13
BAB III
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAPODIK TAHUN 2015 A. Perancangan Instrumen & Struktur Database PAUD DAPODIK yang valid dan akurat serta terintegrasi secara Realtime ke DAPODIK melalui Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud sangat dibutuhkan kementerian. Integrasi data PAUDNI ke DAPODIK dilakukan untuk semua program PAUDNI meliputi program PAUD, DIKMAS, dan LKP, walaupun saat ini masih diprioritaskan untuk program PAUD. Sebagai tahap awal pelaksanaan pengembangan DAPODIK PAUDDIKMAS tahun 2015, sekaligus untuk mereview formulir/instrumen DAPODIK dan pemetaan mutu yang telah disusun pada tahun 2014, perlu disusun dan dirancang formulir / instrumen serta struktur data basenya. Persiapan ini dilakukan melalui kegiatan review pengembangan formulir/instrumen, serta finalisasi struktur DAPODIK PAUDNI dengan melibatkan unsur terkait, antara lain Tim DAPODIK Ditjen PAUDNI (Setditjen PAUDNI dan Direktorat terkait, tim DAPODIK PDSP dan Tim Pengembang DAPODIK Kemendikbud). Review formulir/instrumen ini dilakukan untuk merancang dan memfinalkan formulir/instrumen pendataan program PAUD yang terintegrasi dengan DAPODIK, memfinalkan struktur database PAUDDIKMAS, menyusun formulir/instrumen LKP dan DIKMAS yang terintegrasi serta melakukan review untuk formulir/instrumen pemetaan mutu PAUDNI yang didasarkan formulir/instrumen tahun 2014. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2015 dan Februari 2015. Perancangan struktur database meliputi rancangan, penyesuaian struktur data, pengisian data referensi dan MOCK UP aplikasi DAPODIK. Untuk mempersiapkan pengembangan pendataan Dikmas dan LKP yang terintegrasi dengan DAPODIK juga akan dirancang dan disusun formulir/ 14
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
instrumen untuk program dikmas meliputi lembaga PKBM, TBM dan RUMPIN serta formulir / instrumen untuk lembaga kursus dan pelatihan. B. Pengembangan Apliksi Back-end & Front-end PAUD 1. Aplikasi front-end untuk satuan PAUD-DIKMAS meliputi pengembangan aplikasi DAPODIK PAUD (client/lembaga). Aplikasi back-end meliputi pengembangan migrasi data existing dengan struktur database DAPODIK dan pengembangan aplikasi sinkronisasi antara database PAUD-DIKMAS dengan PDSP. 2. Aplikasi Sinkronisasi merupakan aplikasi yang berfungsi melakukan/ pengiriman data dari client ke server DAPODIK. Hal ini meliputi pengembangan siknronisasi di sisi client maupun di sisi server. 3. Aplikasi manajemen DAPODIK merupakan aplikasi yang digunakan oleh Tim DAPODIK PAUD-DIKMAS provinsi, kabupaten/kota dan satuan PAUD-DIKMAS. Aplikasi ini digunakan untuk memonitor kemajuan/perkembangan pengiriman data dari satuan pendidikan. Selain itu juga menyediakan installer dan updater aplikasi serta berita seputar DAPODIK. 4. Aplikasi Manajemen Helpdesk, merupakan aplikasi yang memberikan layanan konsultasi pengguna DAPODIK untuk operator di tingkat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota maupun di tingkat satuan pendidikan. C. Penyiapan SDM dan Infrastruktur DAPODIK PAUD Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infastruktur DAPODIK PAUD berupa Tim DAPODIK merupakan salah satu bagian yang penting di dalam pengembangan DAPODIK PAUD-DIKMAS. Tugas tim DAPODIK antara lain mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan pengelolaan DAPODIK di tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan satuan pendidikan. Kegiatan pertama adalah pembentukan tim DAPODIK yang meliputi : (1) Penanggung jawab/koordinator; (2) Tim DAPODIK Pusat yang terdiri dari tim DAPODIK Ditjen PAUDNI; (3) Tim pengembang DAPODIK; (4) Tim help desk (manajemen help desk yang didukung oleh Aplikasi help desk dan panduan sistem aplikasi); (5) Tim DAPODIK provinsi; (6) Tim DAPODIK kabupaten/kota. 15
Penyiapan SDM akan dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: Koordinasi dan Sinkronisasi DAPODIK, Inhouse Training, Training of trainer (TOT) yang dilaksanakan dalam bentuk workshop pendataan lembaga dan mutu PAUDNI, Rapat Koordinasi Pendataan Provinsi dan Bimbingan Teknis/Asistensi/Pendampingan DAPODIK PAUDDIKMAS. 1. TOT Aplikasi DAPODIK DAPODIK PAUD-DIKMAS yang terintegrasi dapat diluncurkan setelah aplikasi DAPODIK termasuk kelengkapannya (infrastruktur dan manajemen help desk) dapat digunakan. Aplikasi DAPODIK dapat digunakan setelah melalui uji coba yang dilakukan di pusat dan satuan PAUDNI terpilih serta dilakukan penyempurnaan. Peluncuran aplikasi DAPODIK akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2015 pada kegiatan TOT /workshop pendataan lembaga dan mutu PAUDNI yang melibatkan tim DAPODIK pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tim DAPODIK PDSP. Kegiatan TOT/workshop ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Namun, sebelumnya, Ditjen PAUDNI menetapkan beberapa daerah yang akan dijadikan Pilot Project atau percontohan yang mewakili wilayah Barat, Tengah dan Timur. Dasar pertimbangan penetapan pilot project adalah: (1) Untuk menguji coba kelayakterapan sistem aplikasi DAPODIK, (2) Untuk memberikan gambaran /model tentang pengelolaan DAPODIK PAUD-DIKMAS di daerah secara tuntas. Kegiatan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2015 setelah sistem aplikasi DAPODIK selesai diujicobakan. Sedangkan tahapan kegiatan TOT/workshop adalah sebagai berikut: a. Tahap I akan dilaksanakan pada bulan Juli 2015 bertempat di PP-PAUDNI Regional I Jayagiri, Jawa Barat, dengan melibatkan tim DAPODIK provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. b. Tahap II akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 bertempat di BP-PAUDNI Regional I Medan dengan melibatkan tim 16
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
DAPODIK provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. c. Tahap III akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus tahun 2014 bertempat di PP-PAUDNI Regional II Ungaran, Semarang dengan melibatkan tim DAPODIK Provinsi dan Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. d. Tahap IV akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2014 bertempat di BP-PAUDNI Regional II Surabaya dengan melibatkan tim DAPODIK provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selain melibatkan tim pendataan provinsi dan Kab/kota, kegiatan tahap IV juga akan melibatkan tim pemetaan mutu dari 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUDNI meliputi PP-PAUDNI regional I Jayagiri dan Regional II Semarang, BP-PAUDNI Regional I Medan, Regional II Surabaya, Regional III Makassar, Regional IV Banjar Baru, Regional V Mataram, dan Regional VI Sentani Papua. e. Tahap V akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2015 bertempat di BP-PAUDNI Regional III Makassar dengan melibatkan tim DAPODIK provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Tahapan kegiatan TOT tersebut bersifat tentatif dan provinsi yang menjadi sasaran Pilot Project tidak diikutsertakan kembali pada TOT. Kegiatan workshop DAPODIK dan mutu PAUDNI dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. b. c. d.
Mengevaluasi hasil pendataan PAUDNI Tahun 2014, Mensosialisasikan kebijakan DAPODIK tahun 2015-2019, Mensosialisasikan aplikasi DAPODIK PAUD-DIKMAS, Memberikan pelatihan kepada petugas pendataan pusat, provinsi dan kabupaten kota tentang penggunaan aplikasi DAPODIK, 17
e. Pelatihan manajemen DAPODIK f. Konsolidasi tim DAPODIK pusat, UPT-PAUDNI, provinsi dan kab./kota untuk menuntaskan kegiatan DAPODIK PAUDDIKMAS serta pemetaan mutu sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan pendataan dan pemetaan mutu PAUDNI tahun 2015 serta menyusun Roadmap pendataan dan pemetaan mutu 20152019. 2. Rapat Koordinasi Pendataan Tingkat Provinsi Rapat koordinasi pendataan provinsi dilaksanakan dinas pendidikan provinsi dengan melibatkan pengelola satuan pendidikan PAUDNI. Rakor Pendataan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan kebijakan pendataan PAUDNI tahun 2015 dan memberikan pelatihan kepada pengelola satuan PAUDNI tentang penggunaan aplikasi DAPODIK. Rakor ini dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah TOT/workshop pendataan dan lembaga PAUDNI dilaksanakan. 3. Bimbingan Teknis Untuk memastikan satuan pendidikan PAUDNI dapat menggunakan aplikasi DAPODIK, maka setelah dilakukan TOT, dilakukan bimbingan teknis dengan melibatkan tim DAPODIK Ditjen PAUDNI. Bimbingan teknis ini dilakukan dalam rangka percepatan dan efisiensi penginputan DAPODIK. Selain itu, bimbingan teknis ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi terkait dengan penggunaan jaringan online dan pengusulan NPSN PAUD. Bimbingan teknis tersebut akan dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 4. Pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur DAPODIK PAUD-DIKMAS digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi DAPODIK PAUD-DIKMAS meliputi Design konfigurasi Server, Penyusunan KAK, Proses pengadaan, instalasi windows 2012 R2, Instalasi SQL Server 2012, tuning database dan setting jaringan. Pembangunan infrastruktur DAPODIK PAUD-DIKMAS diharapkan dapat 18
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
selesai dilaksanakan sebelum peluncuran aplikasi DAPODIK PAUD-DIKMAS. 5. User Acceptence Test (UAT) dan Inhouse Training (IHT) a. UAT diselenggarakan untuk melakukan uji coba aplikasi yang diikuti oleh Tim DAPODIK Pusat dan sampel lembaga/satuan PAUD b. IHT diselenggarakan untuk melatih Tim DAPODIK Ditjen PAUDNI termasuk direktorat teknis pada Ditjen PAUDNI dan UPT PAUDNI D. Penginputan DAPODIK PAUD 1. Pengisian data prefill satuan PAUD akan dilakukan oleh TIM DAPODIK PAUD-DIKMAS berdasarkan identitas satuan PAUD yang sudah terinput di aplikasi dan sudah memiliki nomor referensi. 2. Penginputan DAPODIK PAUD-DIKMAS dilakukan oleh petugas dari satuan pendidikan setelah mendapatkan pelatihan dari tim DAPODIK yang telah mengikuti TOT serta rakor pendataan provinsi. Pengelola satuan Pendidikan PAUD yang lembaganya sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN) PAUD, diwajibkan menginput data PAUD yang bersangkutan melalui aplikasi DAPODIK. penginputan data meliputi data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana serta Rombongan Belajar dan Proses Pembelajaran 3. Sedangkan input data program PAUD bagi satuan PAUD yang belum memiliki nomor referensi dan program PAUDNI lainnya (DIKMAS dan LKP) dapat dilakukan oleh petugas pendataan Kabupaten/kota melalui aplikasi pendataan PAUDNI yang belum terintegrasi dengan DAPODIK dan dikoordinasikan oleh UPT PAUDNI. E. Pengelolaan DAPODIK & Perawatan /perbaikan Sistem Pengelolaan DAPODIK PAUD-DIKMAS akan dilakukan oleh TIM DAPODIK Ditjen PAUDNI, sedangkan perawatan/perbaikan sistem dilakukan secara kontinyu oleh TIM DAPODIK Ditjen PAUDNI bekerjasama dengan TIM DAPODIK PDSP dan Tim pengembang DAPODIK Kemendikbud.
19
F. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Hasil DAPODIK Dalam pelaksanaan pengembangan DAPODIK PAUD-DIKMAS perlu adanya koordinasi antar unsur yang terlibat, baik pusat, daerah dan satuan pendidikan. 1. Koordinasi Koordinasi dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas antara pengelola DAPODIK, antara lain: TIM DAPODIK PDSP bertanggung jawab untuk pengembangan sistem terintegrasi, TIM DAPODIK Ditjen PAUDNI untuk pengelolaan sistem, bimbingan teknis sistem DAPODIK ke provinsi dan kabupaten/ kota, serta manajemen DAPODIK, Tim DAPODIK Provinsi bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data provinsi, koordinasi dengan kabupaten/kota, dan menyusun buku data PAUDNI. Tim DAPODIK kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data kabupaten/kota dan melakukan pelatihan ke satuan pendidikan. Sedangkan satuan pendidikan bertanggung jawab untuk melakukan penginputan DAPODIK satuan PAUD yang bersangkutan. 2. Evaluasi Dalam pelaksanaan pengembangan DAPODIK PAUD-DIKMAS tahun 2015 perlu dilakukan evaluasi untuk melihat data yang sudah terinput di dalam aplikasi DAPODIK, sekaligus mengukur keberhasilan pendataan DAPODIK PAUD-DIKMAS tahun 2015. Evaluasi sistem DAPODIK dilakukan antara lain melalui evaluasi yang dilakukan oleh tim DAPODIK Provinsi untuk melakukan verifikasi data kabupaten/kota yang sudah terinput dan evaluasi yang dilakukan oleh tim DAPODIK Pusat secara berkala dan pada akhir masa pelaksanaan pengembangan DAPODIK melalui kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi DAPODIK dan Mutu PAUDNI yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2015 bertempat di PP-PAUDNI Regional II Semarang dengan melibatkan tim pendataan provinsi.
20
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI
Kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas hasil pelaksanaan pengelolaan DAPODIK meliputi data lembaga, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI juga hasil pemetaan mutu PAUDNI sesuai dengan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Pada akhir tahun 2015, diharapkan sebagian besar satuan PAUD telah terdata dalam Aplikasi DAPODIK secara tepat waktu (real time) dan bersifat relasional dan longitudinal. 3. Pelaporan Berdasarkan hasil pengelolaan DAPODIK PAUD-DIKMAS 2015, akan disusun pelaporan dalam bentuk buku DAPODIK PAUD-DIKMAS, bahan informasi, analisis data PAUDNI dan pemetaan mutu PAUDNI berdasarkan data yang terinput di aplikasi DAPODIK meliputi sasaran dan capaian program PAUDNI tahun 2015. G. Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Mutu PAUDNI Kegiatan pendataan dan pemetaan mutu PAUDNI tahun berjalan dilakukan dalam bentuk: 1. Penyusunan Desain dan Instrumen pendataan Mutu PAUDNI; 2. Orientasi Teknis (ORTEK) tim pemetaan mutu PAUDNI; 3. Pengumpulan, penginputan data mutu dan pendampingan pengurusan NPSN /NILEM/NILEK PAUDNI; 4. Verifikasi serta validasi data mutu PAUDNI; dan 5. Pelaporan dalam bentuk penyusunan buku analisis pemetaan mutu PAUDNI. 6. Penyusunan Roadmap Pemetaan mutu PAUDNI 2015-2019.
21
BAB IV
PENUTUP
Demikianlah Petunjuk Teknis kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi PAUDNI, sebagai acuan atau petunjuk teknis bagi semua satuan kerja di bawah direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini. Nonformal dan Informal untuk melaksanakan program pendataan tahun 2015, dan penyusunan naskah/buku data dan informasi tahun 2015.
22
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAUDNI