PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAHAT, Menimbang:
Mengingat :
a.
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dipandang perlu untuk melakukan Investasi/Penyertaan Modal Daerah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 162; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4698);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2010.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.
3.
Bupati adalah Bupati Lahat.
4.
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.
Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penempatan modal daerah oleh Pemerintah Daerah pada pihak ketiga dan/atau badan usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
adalah
Pemerintah
8.
Investasi Langsung adalah penyertaan Pemerintah Daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.
9.
Investasi Jangka Pendek adalah yang mempunyai jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
10.
Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang mempunyai jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
11.
Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
12.
Investasi Jangka Panjang yang bersifat Non Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13.
Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
14.
Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
Pasal 2 (1)
Investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
(2)
Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
Pasal 3 (1)
Penyertaan modal daerah terdiri dari: a. Investasi Jangka Pendek b. Investasi Jangka Panjang
(2)
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a adalah investasi dengan cara penempatan deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
(3)
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b adalah investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal daerah kepada BUMD.
(4)
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
BAB II SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4 Sumber dana investasi berasal dari : a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
b.
Keuntungan investasi terdahulu.
BAB III PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 5 Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Pasal 6 (1)
Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional.
(2)
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku pengelola investasi pemerintah berwenang dan bertanggung jawab: a. merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; c.
(3)
menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi dan kegagalan pemenuhan perjanjian kerjasama.
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku pengelola investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; b. memonitor secara aktif pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah; c.
melakukan pengelolaan pelaksanaan Daerah;
pengendalian atas resiko terhadap investasi Pemerintah
d. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama. (4)
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku pengelola investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. mengelola Investasi;
Rekening
Induk
Dana
b. meneliti usulan permintaan Dana Investasi Pemerintah Daerah dari badan usaha; c.
mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. menetapkan status dan kebijakan penempatan dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Daerah; e. melakukan Perjanjian Investasi dengan badan usaha terkait dengan penempatan dana investasi; f.
mengusulkan pelaksanaan Daerah;
rekomendasi atas investasi Pemerintah
g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dengan perjanjian investasi;
h. menyusun dan perjanjian investasi;
menandatangani
i.
melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
j.
melaksanakan investasi Daerah dan divestasinya;
k.
apabila diperlukan, dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan penasehat investasi.
Pemerintah
Pasal 7 (1)
Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah melalui penempatan deposito berjangka dapat dilaksanakan atas deposito yang akan diterbitkan oleh lembaga keuangan perbankkan;
(2)
Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulam;
(3)
Dalam hal terjadi inlikuiditas keuangan pemerintah daerah, PPKD dapat mencairkan deposito sebagaimana dimaksid pada ayat (1) sebelum masa berlaku deposito jatuh tempo.
Pasal 8 PPKD yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi Pemerintah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9 (1)
PPKD bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang berada dalam kewenangannya kepada Bupati;
(2)
PPKD bertanggungjawab kepada Bupati dari segi hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi pemerintah.
Pasal 10 (1)
Pendapatan yang diperoleh badan investasi Pemerintah Daerah merupakan pendapatan daerah;
(2)
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan langsung untuk menambah investasi.
Pasal 11 (1)
Kepala SKPD dapat melakukan divestasi setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2)
Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk Keputusan Bupati.
BAB IV BESARAN INVESTASI Pasal 12 (1)
Besaran Investasi Jangka Panjang atau penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah );
(2)
Besaran Investasi atau Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat tersebut pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten lahat Tahun Anggaran 2010;
(3)
Besaran Investasi atau Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diinvestasikan kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Lahat.
BAB V PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.
Ditetapkan pada tanggal
di Lahat 26 Januari 2010
Diundangkan di Lahat pada tanggal 26 Januari 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,
H. EDDY CHAIRIL ISWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2010 NOMOR 02
