PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAHAT, Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, di Kabupaten Lahat, maka perlu mengambil langkah-langkah untuk tertibnya pengelolaan kelurahan; b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Kelurahan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran RI Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lahat; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat; 3. Bupati adalah Bupati Lahat; 4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Lahat; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lahat; 6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lahat; 7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan; 8. Lurah adalah Pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Lahat; 9. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan; 10. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Lahat; 11. Potensi Kelurahan adalah pemberdayaan, pengembangan, pembinaan, pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomian rakyat serta penataan lingkungan yang teratur; 12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada; 13. Pengahapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada; 14. Musyawarah masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Lembaga adat lainnya; 15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
16.
mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan mayarakat. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lahat; BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2
Tujuan dibentuknya kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3 (1)
Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi budaya masyarakat setempat.
(2)
Pembentukan kelurahan sebagaimana maksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Pasal 4
(1)
Pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat serta memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : a. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK; b. Luas wilayah paling sedikit 5 (lima) km²; c. Wilayah kerja berada dalam wilayah yang dapat dijangkau guna meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; d. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana prasarana pemerintahan, perhubungan, komunikasi, sosial dan pemasaran serta produksi; e. Mempunyai potensi kelurahan yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
(2)
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk membentuk kelurahan harus memperhatikan juga mengenai nama kelurahan, batas kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.
Pasal 5 Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dihapus, dimekarkan dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.
Bagian Ketiga Tatacara Pasal 6 (1)
Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari tokoh-tokoh dan masyarakat setempat.
(2)
Usulan Lurah mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
(3)
Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Pasal 7
(1)
Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.
(2)
Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
(3)
Keputusan Lurah sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri : a. Daftar nama kelurahan induk; b. Peta wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan; c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan; d. Keputusan Lurah.
BAB III MEKANISME PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN Pasal 8 (1)
Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, kelurahan dapat dimekarkan.
(2)
Pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
(3)
Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
(4)
Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat kelurahan kemudian diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
(5)
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 9
(1)
Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan.
(2)
Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Lurah melalui Camat yang bersangkutan. Pasal 10
Pembiayaan pembentukan, penghapusan pemekaran dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS Pasal 11 (1)
Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
(2)
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawabap kepada Bupati melalui Camat.
(3)
Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
(4)
Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c); b. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun; c. Kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat Pasal 12
(1)
Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
(2)
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3)
Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4)
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
(5)
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 14 (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah. (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. BAB VI TATA KERJA Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Pasal 16 (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing. BAB VII KEUANGAN Pasal 17 (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari : a. APBD Kabupaten Lahat yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya; b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan bantuan pihak ketiga; c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya : a. jumlah penduduk; b. kepadatan penduduk; c. luas wilayah; d. kondisi geografis ; e. jenis dan volume pelayanan; f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan. (3) Alokasi anggaran kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD.
BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 18 Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musayawarah dan mufakat. (3) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah. (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 19 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 terdiri dari : a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain; b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; c. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW; d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT; e. Lembaga Kepemudaan. Pasal 20 Pembentukan lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di dalam kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga; b. Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga. c. Setiap Kelurahan dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Warga. d. Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewajiban serta tata cara pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 21 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 mempunyai maksud antara lain : a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan; c. untuk terwujudnya keterpaduan antara aspirasi masyarakat dengan program pemerintah kelurahan. Pasal 22 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 mempunyai tujuan antara lain : a. untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan; b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pasal 23 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, merupakan mitra kerja yang membantu Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Pasal 24 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya keserasian lingkungan hidup; g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Pasal 26 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; c. mentaati etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; d. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bagian Keempat Kegiatan Pasal 27 Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan : a. peningkatan pelayanan masyarakat; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c. pengembangan kemitraan; d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup; e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pasal 28 Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif. Bagian Kelima Kepengurusan dan Keanggotaan Pasal 29 (1)
Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
(2)
Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (ketua), pembantu pimpinan (sekretaris dan bendahara) dan unsur pelaksana teknis(bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)
Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
(4)
Hak dan Kewajiban pengurus lembaga kemasyarakatan adalah : a. melaksanakan tugas pokok lembaga kemayarakatan masing-masing; b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota; c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi; d. pengurus berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemayarakatan dan pemberdayaan mayarakat. e. pengurus berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan. Pasal 30
Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. bertakwa kepada Tuhan yang maha esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah; d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa; e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti; f. sehat jasmani dan rohani; g. dapat membaca dan menulis aksara latin; h. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; i. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan setinggitingginya 56 (lima puluh enam) tahun. Pasal 31 (1)
(2)
Anggota Lembaga kemasyarakatan mempunyai hak-hak : a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah lembaga kemayarakatan; b. memilih dan dipilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan. Anggota lembaga kemayarakatan mempunyai kewajiban : a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok lembaga kemayarakatan masing-masing;
b. turut serta secara aktif melaksanakan keputuan musyawarah lembaga kemayarakatan maing-masing; c. keangggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan; d. keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan. Bagian Keenam Hubungan dan Tata Kerja Pasal 32 (1)
Tata kerja lembaga kemasyarakatan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
(2)
Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.
(3)
Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk mengatur dan melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan lembaga.
(4)
Unsur pelaksana bertugas untuk melaksanakan kegiatan lembaga.
bertugas
Pasal 33 (1) Hubungan kerja antar lembaga koordinatif dan konsultatif;
kemasyarakatan
bersifat
(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. Bagian Ketujuh Pendanaan Pasal 34 Sumber pendanaan lembaga kemayarakatan dapat diperoleh dari : a. swadaya masyarakat; b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pasal 35 (1)
Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
(2)
Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui system manejemen pembangunan kelurahan.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 36 Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat. Pasal 37 Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi : a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah; b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan; c. menetapkan alokasi dana dari APBD; d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat berserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan; h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan; i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan. Pasal 38 Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi : a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan; c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan; e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan; g. memfasilitasi pembangunan partisipatif; h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Lahat diakui keberadaannya. Pasal 40 Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ada saat ini segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat. Ditetapkan di Lahat pada tanggal 08 Januari 2008 BUPATI LAHAT dto.
Diundangkan di Lahat pada tanggal 16 Januari 2008
H. HARUNATA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, dto. H. MOHD. AMIN DAOED LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 05
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR
05
TAHUN 2008
TENTANG KELURAHAN I.
UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta mayarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain daripada itu, untuk meningkatkan
pelayanan
masyarakat
dan
melakanakan
fungsi-fungsi
Pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan sebagai perangkat daerah terendah merupakan ujung tombak dalam membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah perkotaan, dengan demikian diperlukan penguatan organisasi kelurahan itu sendiri sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang Kelurahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Guna membantu
kelurahan melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai kelurahan disusun Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Kelurahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat 1 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimakud dengan sarana dan prasarana pemerintahan adalah sarana pemerintahan yang secara nyata harus dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan Huruf e Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tokoh-tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi
pemerintahan
dan
pengaturan
kehidupan
masyarakat
yang
dilimpahkan kepada lurah. Yang dimaksud dengan”urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyedian sarana prasarana fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah. Yang dimaksud dengan”urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Yang dimakud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat dengan terlebih dahulu untuk mengetahuinya Pemerintah Kabupaten melakukan verifikasi. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.
Ayat (2) Musyawarah masyarakat dihadiri oleh Wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat
yang jumlahnya
proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Yang
dimaksud
dengan
membantu
dalam
pelakanaan
pemerintahan,
pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. Pasal 25 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas Huruf e Penumbukembangkan, penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong mayarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan”pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas
Pasal 28 Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif pada ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif. Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan dengan sukarela. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga
kemasyarakatan
dengan
lurah
selalu
mengembangkan
prinsip
musyawarah dan koordinasi yang insntif dalam pelaksanaan kegiatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan
seperti
peningkatan
penanggulangan
ekonomi
masyarakat,
kemiskinan,
penanganan
peningkatan
prasarana
bencana, perkotaan,
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya pada skala kabupaten Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04
