PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN LAHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAHAT Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lahat, setiap pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk WNI dan akta kematian dikenakan retribusi; b. bahwa guna memotivasi masyarakat Kabupaten Lahat dalam membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk WNI sehingga tercipta tertib administrasi kependudukan dalam Kabupaten Lahat maka pemungutan retribusi pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk dihapuskan;
Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
88
c.
bahwa dengan alasan kemanusiaan dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Lahat yang mengalami musibah kematian maka pemungutan retribusi pembuatan akta kematian sebgaimana di maksud pada huruf a dipandang perlu untuk dihapuskan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lahat; Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
89
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinrah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
90
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119); 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 11); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 16);
Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
91
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN LAHAT Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :
Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
92
Pasal 67 (1) Setiap pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Kartu Keluarga (KK) Rp. 0,b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI Rp. 0,c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp. 50.000,(2) Setiap pembuatan surat keterangan dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Surat Keterangan Pindah dating (SKPD) 1. WNI Rp. 7.500,2. WNA Rp. 25.000,b. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) Rp. 7.500,c.
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) 1. WNI Rp. 7.500,2. WNA Rp. 50.000,-
(3) Setiap pembuatan akta-akta catatan dikenakan retribusi sebagai berikut :
sipil
a. Akta kelahiran usia di atas 18 tahun Rp. 25.000,b. Akta perkawinan/non muslim Rp. 50.000,c.
Akta perceraian/non muslim Rp. 50.000,-
d. Akta penegasahn dan pengakuan anak Rp. 30.000,e. Akta ganti nama bagi WNA Rp. 35.000,f. Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
Akta Kematian Rp. 0,93
Pasal II Peraturan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.
Ditetapkan di Lahat pada tanggal 24 Agustus 2009 BUPATI LAHAT,
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA’I
Diundangkan di Lahat pada tanggal 24 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,
H. EDDY CHAIRIL ISWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2009 N0M0R 06
Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
94
