PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR: 26 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR: 26 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAHAT, Menimbang

:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat;

Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor

73, Tambahan Nomor 1821);

Lembaran

Negara

RI

3.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

2. 3.

4. 5.

6.

Daerah adalah Kabupaten Lahat. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Lahat; Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mepunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 2 (1) Pemerintahan daerah kabupaten mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 3 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal;

j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t.

u. v. w. x. y. z.

koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. (5) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang. (6) Rincian ketiga puluh empat bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

(2) Pemerintahan daerah kabupaten dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III URUSAN PEMERINTAHAN SISA Pasal 5 (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan masingmasing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal pemerintahan daerah kabupaten akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapan. BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah kabupaten dapat : a. menyelenggarakan sendiri; atau b. menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Pemerintahan daerah kabupaten menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan / atau pemerintahan daerah propinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB V KETENTUAN PNUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Daerah ini tanggal diundangkan.

mulai

berlaku

pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat. Ditetapkan di Lahat pada tanggal 2008 BUPATI LAHAT,

H. HARUNAT A

Diundangkan di Lahat

pada tanggal SEKRETARIS LAHAT,

2008 DAERAH

KABUPATEN

H. EDDY CHAIRIL ISWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 N0M0R

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Lahat Nomor Tahun 2008 Tanggal 2008

A.

BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG 1. Kebijakan

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN Kebijakan dan 1. a. Penetapan kebijakan o standar pendidikan sesuai dengan nasional dan propinsi. b. Perencanaan operasional pendidikan anak us pendidikan dasar, p menengah dan p nonformal sesuai perencanaan strategis propinsi dan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan nasional pendidikan di kabupaten. 3. Pengelolaan dan penyel pendidikan anak usia dini, p dasar, pendidikan menen pendidikan nonformal. 4. a. Pemberian izin pendiri pencabutan izin satuan p dasar, satuan pendidikan dan satuan/peny pendidikan nonformal. b. Penyelenggaraan pengelolaan satuan p sekolah dasar bertaraf inte c. Pemberian izin pendiri pencabutan izin satuan p dasar dan menengah keungulan lokal. d. Penyelenggaraan pengelolaan pendidikan keunggulan lokal pada p dasar dan menengah.

5. Pemberian dukungan sum terhadap penyelenggaraan tinggi. 6. Pemantauan dan evaluas pendidikan sekolah dasar internasional. 7. Peremajaan data dalam informasi manajemen p nasional untuk tingkat kabupa a. Penyediaan bantuan penyelenggaraan pendidikan dini, pendidikan dasar, p menengah dan pendidikan sesuai kewenangannya. b. Pembiayaan penjaminan mu pendidikan sesuai kewenanga

2. Pembiayaan

SUB BIDANG 3. Kurikulum

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 1. a. Koordinasi dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada p dasar. b. Sosialisasi kerangka da struktur kurikulum pendid usia dini, pendidikan d pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementa isi dan standar kompeten pendidikan dasar.

4. Sarana dan prasarana

5. Pendidik tenaga kependidikan

dan

2. Sosialisasi dan fasilitasi im kurikulum tingkat satuan p pada pendidikan anak usia pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan tingkat satuan pendidika pendidikan dasar. 1. a. Pengawasan terhadap p standar nasional sara prasarana pendidikan anak pendidikan dasar, p menengah dan pendidikan penda b. Pengawasan bantuan sarana dan pendidikan. 2. Pengawasan penggunaan pelajaran pendidikan anak pendidikan dasar, pendidikan dan pendidikan nonformal. 1. a. Perencanaan kebutuhan dan tenaga kependidikan p anak usia dini, pendidik pendidikan menengah pendidikan nonformal kewenangannya. b. Pengangkatan dan pe pendidik dan tenaga kep PNS untuk pendidikan dini, pendidikan dasar, p menengah dan p nonformal sesuai kewenan

2. Pemindahan pendidik dan kependidikan PNS di kabupaten. 3 Peningkatan kesejahteraan, pe dan perlindungan pendidik d kependidikan pendidikan anak pendidikan dasar, pendidikan dan pendidikan nonformal. 4. a. Pembinaan dan pen pendidik dan tenaga ke pendidikan anak usia dini, dasar, pendidikan mene pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik d kependidikan PNS pada anak usia dini, pendidik pendidikan menengah dan nonformal selain karen pelanggaran peraturan undangan.

SUB BIDANG 6. Pengendalian mutu pendidikan

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 1. Penilaian hasil 1. Membantu pelaksanaan ujua pendidikan dasar, pendidikan belajar dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monito evaluasi pelaksanaan ujian skala kabupaten. 3 Penyediaan biaya penyel ujian sekolah skala kabupaten 2. Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi pengelo jenjang dan jenis pendidi pendidikan anak usia dini, p dasar, pendidikan menen pendidikan nonformal skala ka

3. Akreditasi 4. Penjaminan mutu

2. Pelaksanaan evaluasi p standar nasional pendidik pendidikan anak usai dini, p dasar, pendidikan menen pendidikan nonformal skala ka Membantu pemerintah dalam pendidikan nonformal dan fasilitasi 1. Supervisi pendidikan anak usia dini, p dasar, pendidikan menen pendidikan nonformal penjaminan mutu untuk standar nasional pendidikan. dan fasilitasi 2. Supervisi pendidikan bertaraf internasio penjaminan mutu untuk standar internasional. 3. Supervisi dan fasilitasi pendidikan berbasis keungg dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan penjaminan mutu satuan p skala kabupaten.

B.

BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG 1. Upaya kesehatan

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 1. Pencegahan dan 1. Penyelenggaraan pemberantasan epidemiologi, penyelidikan kej biasa skala kabupaten. penyakit pencegah 2. Penyelenggaraan penanggulangan penyakit men kabupaten. 3. Penyelenggaraan pencegah penanggulangan penyakit tida tertentu skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan o penanggulangan masalah akibat bencana dan wab kabupaten. 2. Lingkungan sehat 1. Penyelenggaraan pencegah penanggulangan pe lingkungan skala kabupaten. 2. Penyehatan lingkungan. 3. Perbaikan gizi 1. Penyelenggaraan surveilans masyarakat skala kabupaten

4. Pelayanan kesehatan perorangan masyarakat

2. Pembiayaan kesehatan

Pembiayaan kesehatan masyarakat

2. a. Penyelenggaraan penan gizi buruk skala kabupaten gizi kelua b. Perbaikan masyarakat. 1. Penyelenggaraan pelayanan haji skala kabupaten. dan 2. Pengelolaan pelayanan keseh dan rujukan sekunder skala ka 3. Penyelenggaraan upaya keseh daerah perbatasan, terpencil skala kabupaten. 4. Registrasi, akreditasi dan sarana kesehatan sesuai perundang-undangan. 5. a. Pemberian rekomendasi i tertentu yang diberik pemerintah dan propinsi. b. Pemberian izin sarana meliputi rumah sakit p kelas C, kelas D rumah sa yang setara, praktik ber klinik umum/spesialis, bersalin, klinik keluarga/dokter gigi kedokteran komplemen pengobatan tradisional se penunjang yang setara. 1. Pengelolaan/penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sesu lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pem kesehatan nasional pembantuan).

3. Sumber daya manusia kesehatan

SUB BIDANG

tenaga Peningkatan jumlah, 1. Pemanfaatan strategis. mutu dan penyebaran tenaga 2. Pendayagunaan tenaga keseh kesehatan kabupaten

SUB – SUB BIDANG 3. 4.

5. 4. Obat perbekalan kesehatan

dan Ketersediaan, 1. pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta 2. perbekalan kesehatan

3.

KEWENANGAN Pelatihan teknis skala kabupat Registrasi, akreditasi dan tenaga kesehatan terten kabupaten sesuai peraturan p undangan. Pemberian izin praktik kesehatan tertentu. Penyediaan dan pengelola pelayanan kesehatan das kesehatan, reagensia dan va kabupaten. a. Pengambilan samp sediaan farmasi di lapanga setempat b. Pemeriksaan produksi dan distribus famasi. c. Pengawasan dan registra dan minuman produk tangga. alat keseh d. Sertifikasi perbekalan kesehatan rum (PKRT) kelas I. rekomend a. Pemberian Pedagang Besar Farm cabang, Pedagang B Kesehatan (PBAK) dan in obat tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotek dan

5. Pemberdayaan masyarakat

6. Manajemen kesehatan

Penyelenggaraan promosi keseh Pemberdayaan individu, keluarga kabupaten. dan masyarakat berperilaku hidup sehat dan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) 1. Kebijakan Penyelenggaraan bimbingan pengendalian operasionalisasi kesehatan.

2. Penelitian dan 1. Penyelenggaraan penelitia pengembangan pengembangan kesehatan mendukung perumusan kabupaten. 2. Pengelolaan survei kesehata (surkesda) skala kabupaten. 3. Implementasi penapisan iptek pelayanan kesehatan skala ka 3. Kerjasama luar Penyelenggaraan kerjasama lu negeri skala kabupaten. Pembinaan, monitoring, evalu 4 Peningkatan pengawasan dan pengawasan skala kabupaten. akuntabilitas

Pengelolaan SIK skala kabupaten. 5. Pengembangan system informasi kesehatan (SIK)

C.

BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Sumber daya air

1. Pengaturan

2. Pembinaan

1. Penetapan kebijakan pe sumber daya air kabupaten. 2. Penetapan pola pengelolaa daya air pada wilayah sun satu kabupaten. 3. Penetapan rencana pengelola daya air pada wilayah sun satu kabupaten 4. Penetapan dan pengelolaan lindung sumber air pada wilay dalam satu kabupaten. 5. Pembentukan wadah koordina daya air di tingkat kabupaten pada wilayah sungai da kabupaten. 6. Pembentukan komisi irigasi ka 1. Penetapan dan pemberian penyediaan, peruntukan, pe dan pengusahaan sumber day wilayah sungai dalam satu kab

dan pember 2. Penetapan penyediaan, peruntukan, pe dan pengusahaan air. 3. Menjaga efektivitas, efisiens dan ketertiban pelaksanaan pe sumber daya air pada wilay dalam satu kabupaten. 4. Pemberian izin pem pemanfaatan, pengubahan pembongkaran bangunan saluran irigasi pada jaring primer dan sekunder dalam irigasi yang berada dal kabupaten. 5. Pemberdayaan para kepentingan dalam pengelolaa daya air tingkat kabupaten. 8. Pemberdayaan kelembagaan daya air tingkat kabupaten. 3. Pembangunan/ pengelolaan

1. Konservasi sumber daya air pa sungai dalam satu kabupaten. 2. Pendayagunaan sumber daya wilayah sungai dalam satu kabup daya rusak 3. Pengendalian berdampak skala kabupaten 4. Penyelenggaraan system inform daya air tingkat kabupaten. 5. Pembangunan dan peningkata irigasi primer dan sekunder pa irigasi dalam satu kabupaten. 6. Operasi, pemeliharaan dan system irigasi primer dan seku daerah irigasi dalam satu kabu luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehab sungai, waduk dan danau d kabupaten.

4. Pengawasan pengendalian

SUB BIDANG 2. Bina marga

dan

SUB – SUB BIDANG 1. Pengaturan

2. Pembinaan

3. Pembangunan

Pengawasan pengelolaan sumber da wilayah sungai dalam kabupaten.

KEWENANGAN Pengaturan jalan kabupaten : a. Perumusan kebijakan penyel jalan kabupaten/desa be kebijakan nasional di bida dengan memperhatikan antar daerah dan antar kawas b. Penyusunan pedoman o penyelenggaraan jalan kabupa c. Penetapan status jalan kabupa Penyusunan perencanaan u d. pembiayaan jaringan jalan k desa. 1. Pembinaan jalan kabupaten : a. Pemberian bimbingan, p serta pendidikan dan pela aparatur penyelenggar kabupaten. izin, rek b. Pemberian dispensasi dan per pemanfaatan ruang manf ruang milik jalan da pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi te bidang jalan untuk kabupaten/desa. Pembangunan jalan kabupaten :

dan pengusahaan

4. Pengawasan

3. Perkotaan dan perdesaan

1. Pengaturan

2. Pembinaan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

pembanguna a. Pembiayaan kabupaten/desa. b. Perencanaan teknis, pemrogr penganggaran, pengadaan la pelaksanaan konstruksi kabupaten/desa. c. Pengoperasian dan pemeliha kabupaten/desa. d. Pengembangan dan pe manajemen jalan kabupaten/d Pengawasan jalan kabupaten : a. Evaluasi kinerja penyelengga kabupaten/desa. b. Pengendalian fungsi dan ma pembangunan jalan kabupate 1. Penetapan kebijakan dan pembangunan perkotaan perdesaan wilayah kabupaten kebijakan nasional dan propin 2. Penetapan peraturan daerah pengembangan perkotaa perdesaan berdasarkan norma prosedur dan kriteria (NSPK). 1. Fasilitasi peningkatan manajemen pembanguna pengelolaan Prasarana dan Sa perkotaan dan pedesaan kabupaten.

KEWENANGAN

3. Pembangunan

4. Pengawasan

2. Pemberdayaan masyarakat d usaha dalam pembangunan dan perdesaan di wilayah kab program pem 1. Penyiapan sarana dan prasarana perko perdesaan jangka panjang d menengah kabupaten dengan pada RPJP dan RPJM nas propinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ antara pemerintah dae usaha/masyarakat dalam pe dan pembangunan sara prasarana perkotaan dan per lingkungan kabupaten. 3. Penyelenggaraan pembang perkotaan dan perdesaan d kabupaten. 4. Pembentukan lembaga/badan pembangunan perkotaan perdesaan di kabupaten. 1. Pengawasan dan pen terhadap pelaksanaan pem dan pengelolaan kawasan dan perdesaan di kabupaten. 2. Pengawasan dan pengenda pelaksanaan NSPK.

4.

Air minum

1. Pengaturan

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pengem minum. 2. Penetapan BUMD sebagai pen System Penyediaan Air Minum kabupaten. peraturan daera 3. Penetapan pelayanan PS air minum b Standar Pelayanan Minimal (S disusun pemerintah dan propinsi izin penye 4. Memberikan pengembangan SPAM.

2. Pembinaan

masalah 1. Penyelesaian permasalahannya di dalam kabupaten. 2. Peningkatan kapasitas te manajemen pelayanan air wilayah kabupaten termasu badan pengusahaan pelayana 1. Penetapan pemenuhan kebu baku untuk kebutuhan peng SPAM di wilayah kabupaten. 2. Pengembangan SPAM di kabupaten untuk pemenuhan 3. Fasilitasi penyelenggaraan teknis) kepada kecamatan, p desa serta kelompok masyara penyelenggaraan pengembang rencana 4. Penyusunan pengembangan SPAM administrasi kabupaten. 5. Penyediaan PS air minum unt bencana dan daerah rawan kabupaten. KEWENANGAN 6. Penanganan bencana alam kabupaten.

3. Pembangunan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

4. Pengawasan

5. Air limbah

1. Pengaturan

2. Pembinaan

3. Pembangunan

1. Pengawasan terhadap seluru penyelenggaraan pengemban yang berada di wilayah kabup 2. Evaluasi terhadap penyel pengembangan SPAM yang ut 3. Pengawasan dan pengenda pelaksanaan NSPK. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS di wilayah kabupaten meng kebijakan nasional dan propin 2. Pembentukan lembaga kabupaten sebagai penyelen air limbah di wilayah kabupate 3. Penetapan peraturan berdasarkan NSPK yang diteta pemerintah dan propinsi. 4. Pemberian izin penyelenggara limbah di wilayah kabupaten. 1. Penyelesaian masalah pela lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama deng usaha dan masyarakat penyelenggaraan pengemban limbah kabupaten. 3. Penyelenggaraan bantuan te kecamatan, pemerintah de kelompok masyarakat penyelenggaraan PS air limba 1. Penyelenggaraan pembangun limbah untuk daerah kabupate rencana 2. Penyusunan pengembangan PS air kabupaten. 3. Penanganan bencana alam tin /kabupaten.

4. Pengawasan

6. Persampahan

SUB BIDANG

1. Pengaturan

SUB – SUB BIDANG 2. Pembinaan

1. Monitoring penyelenggaraan limbah di kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyel pengembangan air limbah kab 3. Pengawasan dan pengenda pelaksanaan SPM. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembanga persampahan mengacu pada nasional dan propinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat penyelenggara pe persampahan di wilayah kabu 3. Penetapan peraturan berdasarkan NSPK yang diteta pemerintah dan propinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pe persampahan skala kabupaten

KEWENANGAN 1. Peningkatan kapasitas manaj fasilitasi kerjasama dunia u masyarakat dalam penyel pengembangan PS per kabupaten. 2. Pemberian bantuan teknis kecamatan, pemerintah serta masyarakat.

3. Pembangunan

4. Pengawasan

7. Drainase

1. Pengaturan

2. Pembinaan 3. Pembangunan

dan pe 1. Penyelenggaraan pembangunan PS persama kabupaten. 2. Penyusunan rencana pengembangan PS per kabupaten. 1. Pengawasan terhadap seluru pengembangan persampahan kabupaten. kinerja penyel 2. Evaluasi persampahan di wilayah kabu 3. Pengawasan dan pengenda pelaksanaan NSPK. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan nas propinsi. 2. Penetapan peraturan daer drainase dan pematusan ge wilayah kabupaten berdasa yang disusun pemerintah dan Peningkatan kapasitas tekn manajemen penyelenggara dra pematusan genangan di wilayah k 1. Penyelesaian masalah permasalahan operasionalisa drainase dan penanggulangan wilayah kabupaten serta dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangu pemeliharaan PS drainase d kabupaten. 3. Penyusunan rencana induk P skala kabupaten.

4. Pengawasan

8. Permukiman

SUB BIDANG

1. Evaluasi terhadap penyel system drainase dan pengen di wilayah kabupaten. 2. Pengawasan dan pen penyelenggaraan drainase pen banjir di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengenda pelaksanaan NSPK.

1. Kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) 1. Penetapan peraturan daera a. Pengaturan kebijakan dan strategi kasib wilayah kabupaten. 2. Penatapan peraturan daer kasiba/lisiba di wilayah kabupa SUB – SUB BIDANG b. Pembangunan

1. 2. 3.

c. Pengawasan

1. 2. 3.

KEWENANGAN Penyelenggaraan pem kasiba/lisiba di kabupaten. Pelaksanaan kerjasama masyarakat tingkat nasion pembangunan kasiba/lisiba Penetapan izin lokasi kasib kabupaten. Pengawasan dan pen penyelenggaraan kasiba/li kabupaten. Evaluasi penyel pembangunan kasiba/lisi kabupaten. Pengawasan dan pengenda pelaksanaan NSPK di kabupate

2. Permukiman kumuh a. Pengaturan

b. Pembangunan

c. Pengawasan

3. Pembangunan kawasan a. Pengaturan

b. Pembangunan

1. Penetapan peraturan daera kebijakan dan strategi penan permukiman kumuh di kabupaten. 2. Penetapan peraturan daera pencegahan timbulnya pe kumuh di wilayah kabupaten. 1. Penyelenggaraan penanganan kumuh perkotaan di kabupate 2. Pengelolaan peremajaan/ permukiman kumuh denga susun sewa (Rusunawa). 1. Melaksanakan pengawasa pengendalian permukiman wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan penanganan permukiman k kabupaten. 3. Pengawasan dan pengenda pelaksanaan NSPK di kabupate

1. Penetapan peraturan daera kebijakan dan strategi pem kawasan di wilayah kabupaten 2. Penetapan peraturan daera NSPK pembangunan kawasan kabupaten. Penyelenggaraan pembangunan strategis nasional

c. Pengawasan

SUB BIDANG 9. Bangunan gedung dan lingkungan

SUB – SUB BIDANG 1. Pengaturan

pengawasa 1. Melaksanakan pengendalian pembangunan k wilayah kabupaten. 2. Evaluas pelaksanaan pembangunan kawasan di kab 3. Pengawasan dan pengenda pelaksanaan NSPK di kabupate

KEWENANGAN 1. Penetapan peraturan daerah bangunan gedung dan l mengacu pada NSPK nasional 2. Penetapan kebijakan dan kabupaten mengenai banguna dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan gedung dan lingkungan. 4. Penyelenggaraan IMB gedung 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan admin teknis untuk bangunan ged semi permanen, darurat dan gedung yang dibangun bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Tata Bangunan dan Lingkunga

2. Pembinaan

3. Pembangunan

4. Pengawasan

10 Jasa konstruksi

1. Pengaturan

kepada 1. Pemberdayaan m dalam penyelenggaraan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan bangunan g lingkungan. 1. Penyelenggaraan bangunan g lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. dan pe 2. Pembangunan bangunan gedung dan ruma yang menjadi asset p kabupaten. 3. Penetapan status bangunan dan lingkungan yang dilind dilestarikan berskala lokal. 1. Pengawasan terhadap pe peraturan perundangpedoman dan standar tekn penyelenggaraan bangunan g lingkungannya. dan 2. Pengawasan pembangunan, pemanfaat pembongkaran bangunan ged 3. Pengawasan dan penertiban p bangunan gedung dan lingku dilindungi dan dilestarikan lokal. Pelaksanaan kebijakan pembin konstruksi yang telah ditetapkan.

SUB BIDANG

2. Pemberdayaan

1. Pengembangan system infor konstruksi dalam wilayah kabupa dan pengemban 2. Penelitian konstruksi dalam wilayah kabupa 3. Pengembangan sumber daya bidang jasa konstruksi di tingkat 4. Peningkatan kemampuan tekn konstruksi dalam wilayah kabupa 5. Melaksanakan pelatihan, bimbin dan penyuluhan dalam wilayah k 6. Penerbitan perizinan usaha jasa k

SUB – SUB BIDANG 3. Pengawasan

KEWENANGAN 1. Pengawasan tata lingkunga wilayah kabupaten. 2. Pengawasan sesuai kewen untuk terpenuhinya penyel pekerjaan konstruksi.

D.

BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG 1. Pembiayaan

SUB – SUB BIDANG 1. Pembangunan baru

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

KEWENANGAN Penetapan kebijakan, stra program kabupaten di pembiayaan perumahan. Penyusunan norma, standar, dan manual (NSPM) kabupat pembiayaan perumahan. Pelaksanaan, penerapan penyesuaian pengaturan pembiayaan dalam rangka system pembiayaan. Fasilitasi bantuan teknis pembiayaan perumahan kep pelaku di tingkat kabupaten. Pemberdayaan pelaku pasar perumahan di tingkat kabupat Fasilitasi bantuan pe pembangunan dan pemilika serta penyelenggaraan rumah Pengendalian penyelenggaraa pembiayaan perumahan d kabupaten. Melakukan evaluasi penyel bidang pembiayaan perum tingkat kabupaten.

2. Perbaikan

2. Pembinaan perumahan formal

SUB BIDANG

1. Pembangunan baru

SUB – SUB BIDANG

1. Penetapan kebijakan, stra program kabupaten di pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupate pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan penyesuaian pengaturan pembiayaan dalam rangka system pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis pembiayaan perumahan kep pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar perumahan di tingkat kabupat 6. Fasilitasi bantuan pe perbaikan/pembangunan swadaya milik.. 7. Pengendalian penyelenggaraa pembiayaan perumahan d kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyel bidang pembiayaan perum tingkat kabupaten. 1. a. Memberikan masukan pe dan penyempurnaan perundang-undangan perumahan. k kembali b. Peninjauan peraturan perundangbidang perumahan di p dengan peraturan undangan di atasnya.

KEWENANGAN

2. Pelaksanaan kebijakan dan nasional pembangunan pengembangan pada skala ka 3. Pelaksanaan upaya efisiensi industri perumahan skala kabu 4. Pelaksanaan peraturan p undangan, produk NSP kebijakan dan strategi perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penye perumahan. 6. Memanfaatkan badan pembangunan perumahan ba BUMD, koperasi, perorangan swasta yang bergerak di bida industri bahan bangunan, komponen bangunan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan perencanaan, pembangun pengelolaan Prasarana, Sa Utilitas (PSU) skala kabupaten 8. Melaksanakan hasil sosialisasi perundang-undangan, prod serta kebijakan dan strateg perumahan. 9. Pelaksanaan kegiatan melal pembangunan perumahan. 10 Penyelenggaraan perumaha teknik pembangunan. 11 Pembinaan dan kerjasama badan usaha pembangunan p baik BUMN, BUMD, perorangan maupun swas bergerak di bidang usaha indu bangunan, industri bangunan, konsultan, kontr pengembang di kabupaten. 12 Fasilitasi pelaksanaan tindak tangan dalam penye

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 16 Pembangunan prasarana, sa utilitas umum sebagai sti rumah contoh (RSH), rumah rumah khusus dengan mel pengelolaan dan pemeliharaan 17 Pembangunan rumah conto sebagai stimulan pada daerah dan uji coba serta fasilitasi pe pemeliharaan kepada k penyediaan tanah PSU umum. 18 Pelaksanaan pembangunan untuk korban bencana da lainnya serta pengelolaan p pendistribusian logistik lahan, pengaturan, pe seluruh bantuan.

2. Perbaikan

3. Pemanfaatan

1. Perumusan kebijakan dan pembangunan dan peng perumahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan Standar, Pros Operasi (SPO) baku pe pengungsi akibat bencan kabupaten. 3. Pelaksanaan SPM perumahan di kabupaten. 4. Pelaksanaan dan atau p bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah 6. Pelaksanaan pembangunan p untuk penampungan pengun kawasan se kabupaten 1. Pelaksanaan bantuan pem dan kelembagaan penyelenggaraan perumahan dana tugas pembantuan. pembangunan 2. Pelaksanaan susun untuk masyarakat berp rendah dan rumah khusus. 3. Pengelolaan PSU bantuan pem 4. Pembentukan kelembagaan p kabupaten. dan pen 5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pem dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan penghunian dan pe perumahan setempat deng umum SPM nasional. dan pen 7. Pengawasan pengelolaan rumah susun d khusus.

3. Pembinaan perumahan swadaya

SUB BIDANG

1. Pembangunan baru

SUB – SUB BIDANG

Perumusan kebijakan dan kabupaten tentang pendudkung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya. 1.

KEWENANGAN

3. 4.

5.

6.

7. 8.

Penyusunan NSPM pem perumahan swadaya di kabup Koordinasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahanswadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan dan kabupaten tentang lembaga p pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan p pelaku pembangunan swadaya. Sosialisasi kebijakan, strategi dan NSPM pembangunan p swadaya di kabupaten. Pengkajian kebijakan dan daerahkabupaten yang terka pembangunan perumahan swa

2. Pemugaran

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7. SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG 8.

Perumusan kebijakan dan kabupaten tentang pendudkung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pem perumahan swadaya di kabup Koordinasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. Faslitasi pelaksanaan kebija strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan dan kabupaten tentang lembaga p pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan p pelaku pembangunan swadaya. Sosialisasi kebijakan, strateg dan NSPM pembangunan p swadaya di tingkat kabupaten KEWENANGAN Pengkajian kebijakan dan daerah kabupaten yang terka pembangunan perumahan swa

3. Perbaikan

1. Perumusan kebijakan dan kabupaten kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pem perumahan swadaya di kabup 4. Koordinasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumaha peningkatan kapasitas pembangunan perumahan swa 5. Fasilitasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan dan kabupaten tentang lembaga p pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan p pelaku pembangunan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan, strategi dan NSPM pembangunan p swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan daerah kabupaten yang terka pembangunan perumahan swa

4. Perluasan

1.

2. 3. 4.

5.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG 6.

7. 8.

Perumusan kebijakan dan kabupaten kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pem perumahan swadaya di kabup Koordinasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumaha peningkatan kapasitas pembangunan perumahan swa Fasilitasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. KEWENANGAN Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan dan kabupaten tentang lembaga p pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan p pelaku pembangunan swadaya. Sosialisasi kebijakan, strategi dan NSPM pembangunan p swadaya di kabupaten. Pengkajian kebijakan dan daerah kabupaten yang terka pembangunan perumahan swa

5. Pemeliharaan

1. Perumusan kebijakan dan kabupaten kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pem perumahan swadaya di kabup 4. Koordinasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumaha peningkatan kapasitas pembangunan perumahan swa 5. Fasilitasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan dan kabupaten tentang lembaga p pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan p pelaku pembangunan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan, strategi dan NSPM pembangunan p swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan daerah kabupaten yang terka pembangunan perumahan swa

6. Pemanfaatan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

Perumusan kebijakan dan kabupaten kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pem perumahan swadaya di kabup 1.

KEWENANGAN

4. Koordinasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumaha peningkatan kapasitas pembangunan perumahan swa 5. Fasilitasi pelaksanaan kebij strategi kabupaten tentang pendukung pembangunan pe pendataan perumahan dan pe kapasitas pelaku pem perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan dan kabupaten tentang lembaga p pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan p pelaku pembangunan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan, strategi dan NSPM pembangunan p swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan daerah kabupaten yang terka pembangunan perumahan swa

4. Pengembangan kawasan

1. Sistem pengembangan kawasan

2. Kawasan besar

SUB BIDANG

1. Penetapan kebijakan dan kabupaten dalam peng kawasan. 2. Penyusunan Rencana Pem dan Pengembangan Perum Permukiman Daerah (RP4D) k 3. Pembinaan teknis penyusunan 4. Monitoring dan evaluasi pe kebijakan dan strategi peng kawasan dan RP4D skala kabu 5. Pengendalian pelaksanaan dan strategi pengembangan dan RP4D.

skala 1. Penetapan kebijakan dan kabupaten dalam penyel pembangunan dan pe kawasan skala besar. teknis pe 2. Pembinaan penyelenggaraan pembangu pengelolaan kawasan skala be penyel 3. Pelaksanaan pembangunan dan pe kawasan skala besar. 4. Monitoring dan evaluasi pe penyelenggaraan pembangu pengelolaan kawasan skala be pe 5. Pengendalian penyelenggaraan pembangu pengelolaan kawasan skala be

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

3. Kawasan khusus

1. Penetapan kebijakan dan kabupaten dalam penyel pembangunan dan pe kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pe penyelenggaraan pembangu pengelolaan kawasan khusus. 3. Pelaksanaan penyel pembangunan dan pe kawasan khusus. 4. Monitoring dan evaluasi pe penyelenggaraan pembangu pengelolaan kawasan khusus. 5. Pengendalian pe penyelenggaraan pembangu pengelolaan kawasan khusus.

4. Keterpaduan prasarana kawasan

1. Penetapan kebijakan dan kabupaten dalam penyel keterpaduan prasarana kawas teknis pe 2. Pembinaan penyelenggaraan ke prasarana kawasan. penyel 3. Pelaksanaan keterpaduan prasarana kawas 4. Monitoring dan evaluasi pe penyelenggaraan ke prasarana kawasan. pe 5. Pengendalian penyelenggaraan ke prasarana kawasan.

5. Pembinaan hukum, peraturan perundangundangan dan pertanahan untuk perumahan

SUB BIDANG

4. Keserasian kawasan

1. Penetapan kebijakan dan kabupaten dalam penyel keserasian kawasan dan l hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pe penyelenggaraan keserasian dan lingkungan hunian berimb 3. Pelaksanaan penyel keserasian kawasan dan l hunian berimbang. 4. Monitoring dan evaluasi pe penyelenggaraan keserasian dan lingkungan hunian berimb 5. Pengendalian pe penyelenggaraan keserasian dan lingkungan hunian berimb

1. Pembangunan baru

1. Pelaksanaan penyusunan penyempurnaan peraturan p undangan bidang perumahan kabupaten. kesesuaian 2. Pelaksanaan daerah kabupaten dengan perundang-undangan terkai perumahan.

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

3. Pelaksanaan sosialisasi prundang-undangan bidang p dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan pe hukum dalam bermukim di ka 4. Koordinasi pengawasan pengendalian pelaksanaan perundang-undangan perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan pe masalah dan sengketa perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi pe masalah dan sengketa perumaan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koord sosialisasi NSPM bidang peru tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisa penyediaan lahan untuk pem perumahan di kabupaten. kebijakan 9. Pelaksanaan tentang pembangunan p sesuai dengan penataan r penataan pertanahan di kabup kebijakan 10 Pelaksanaan tentang pembangunan p sesuai dengan penataan r penataan pertanahan. pelaksanaan 11 Fasilitasi kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah pengawasan 12 Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah 13 Fasilitasi penyelesaian ek pembangunan perumaha

2. Pemugaran

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

penyusunan 1. Pelaksanaan penyempurnaan peraturan p undangan bidang perumahan kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian daerah kabupaten dengan peundang-undangan terkait perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan perumahan dalam rangka me jaminan kepastian huku perlindungan hukum dalam di kabupaten

KEWENANGAN

4. Koordinasi pengawasan pengendalian pelaksanaan perundang-undangan perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan pe masalah dan sengketa perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi pe masalah dan sengketa perumaan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koord sosialisasi NSPM bidang peru tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisa penyediaan lahan untuk pem perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan p tentang pembangunan sesuai dengan penataan r penataan pertanahan di kabup kebijakan 10 Pelaksanaan p tentang pembangunan sesuai dengan penataan r penataan pertanahan. 11 Fasilitasi pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah 12 Pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah 13 Fasilitasi penyelesaian ek pembangunan perumaha kabupaten.

3. Perbaikan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

penyusunan 1. Pelaksanaan penyempurnaan peraturan p undangan bidang perumahan kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian daerah kabupaten dengan peundang-undangan terkait perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan perumahan dalam rangka me jaminan kepastian huku perlindungan hukum dalam di kabupaten 4. Koordinasi pengawasan pengendalian pelaksanaan perundang-undangan perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan pe masalah dan sengketa perumahan di kabupaten.

KEWENANGAN

6. Pelaksanaan fasilitasi pe masalah dan sengketa perumaan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koord sosialisasi NSPM bidang peru tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisa penyediaan lahan untuk pem perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan p tentang pembangunan sesuai dengan penataan r penataan pertanahan di kabup 10 Pelaksanaan kebijakan p tentang pembangunan sesuai dengan penataan r penataan pertanahan. 11 Fasilitasi pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah pengawasan 12 Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah 13 Fasilitasi penyelesaian ek pembangunan perumaha kabupaten.

4. Perluasan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

penyusunan 1. Pelaksanaan penyempurnaan peraturan p undangan bidang perumahan kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian daerah kabupaten dengan peundang-undangan terkait perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan perumahan dalam rangka me jaminan kepastian huku perlindungan hukum dalam di kabupaten 4. Koordinasi pengawasan pengendalian pelaksanaan perundang-undangan perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan pe masalah dan sengketa perumahan di kabupaten. fasilitasi pe 6. Pelaksanaan masalah dan sengketa perumaan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koord sosialisasi NSPM bidang peru tingkat kabupaten.

KEWENANGAN

8. Pelaksanaan dan sosialisa penyediaan lahan untuk pem perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan p sesuai dengan penataan r penataan pertanahan di kabup 10 Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan p sesuai dengan penataan r penataan pertanahan. 11 Fasilitasi pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah 12 Pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah 13 Fasilitasi penyelesaian ek pembangunan perumaha kabupaten.

5. Pemeliharaan

penyusunan 1. Pelaksanaan penyempurnaan peraturan p undangan bidang perumahan kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian daerah kabupaten dengan peundang-undangan terkait perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan perumahan dalam rangka me jaminan kepastian huku perlindungan hukum dalam di kabupaten 4. Koordinasi pengawasan pengendalian pelaksanaan perundang-undangan perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan pe masalah dan sengketa perumahan di kabupaten. fasilitasi pe 6. Pelaksanaan masalah dan sengketa perumaan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koord sosialisasi NSPM bidang peru tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisa penyediaan lahan untuk pem perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan p tentang pembangunan sesuai dengan penataan r penataan pertanahan di kabup

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG 10

11

12

13 6. Pemanfaatan

1.

2.

3.

KEWENANGAN Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan p sesuai dengan penataan r penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah Pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah Fasilitasi penyelesaian ek pembangunan perumaha kabupaten. Pelaksanaan penyusunan penyempurnaan peraturan p undangan bidang perumahan kabupaten. Pelaksanaan kesesuaian daerah kabupaten dengan peundang-undangan terkait perumahan. Pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan perumahan dalam rangka me jaminan kepastian huku perlindungan hukum dalam di kabupaten

pengawasan 4. Koordinasi pengendalian pelaksanaan perundang-undangan perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan pe masalah dan sengketa perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi pe masalah dan sengketa perumaan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koord sosialisasi NSPM bidang peru tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisa penyediaan lahan untuk pem perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan p tentang pembangunan sesuai dengan penataan r penataan pertanahan di kabup 10 Pelaksanaan kebijakan p tentang pembangunan sesuai dengan penataan r penataan pertanahan. pelaksanaan 11 Fasilitasi kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

6. Pembinaan teknologi industri

dan

1. Pembangunan baru

pengawasan 12 Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pem perumahan sesuai dengan ruang dan penataan pertanah 13 Fasilitasi penyelesaian ek pembangunan perumaha kabupaten. 1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pe hasil teknologi dan bahan social ekonomi budaya s pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan.

2. Pemugaran

3. Perbaikan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

kebijakan 1. Pelaksanaan tentang pendayagunaan pe hasil teknologi dan bahan social ekonomi budaya s pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pe hasil teknologi dan bahan social ekonomi budaya s pendukung perumahan pelaksanaan 2. Koordinasi kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. KEWENANGAN

4. Pemeliharaan

pelaksanaan 3. Fasilitasi kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pe hasil teknologi dan bahan social ekonomi budaya s pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. dan pen 4. Pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan.

5. Pemanfaatan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

kebijakan 1. Pelaksanaan tentang pendayagunaan pe hasil teknologi dan bahan social ekonomi budaya s pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kabupaten tentang pendayag pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi d bangunan, social ekonomi bu PSU pendukung perumahan.

KEWENANGAN

7. Pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya

1. Pembangunan baru

1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 2. Koordinasi pelaksanaan kabupaten tentang pemberda pelaku pendukung pem perumahan. 3. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 5. Melaksanakan kemitraan pemerintah daerah, badan u kelompok masyarakt pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasit pembangunan perumahan pe swasta dan masyarakat di kab

2. Pemugaran


3. Perbaikan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

kebijakan 1. Pelaksanaan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 2. Koordinasi pelaksanaan kabupaten tentang pemberda pelaku pendukung pem perumahan. 3. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per

KEWENANGAN kemitraan 5. Melaksanakan pemerintah daerah, badan u kelompok masyarakt pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasit pembangunan perumahan pe swasta dan masyarakat di kab

4. Perluasan


5. Pemeliharaan

6. Pemanfaatan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 2. Koordinasi pelaksanaan kabupaten tentang pemberda pelaku pendukung pem perumahan. 3. Pengawasan dan pen pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 5. Melaksanakan kemitraan pemerintah daerah, badan u kelompok masyarakt pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasit pembangunan perumahan pe swasta dan masyarakat di kab 1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per pelaksanaan 2. Koordinasi kabupaten tentang pemberda pelaku pendukung pem perumahan.

KEWENANGAN

dan pen 3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan par pendukung pembangunan per 5. Melaksanakan kemitraan pemerintah daerah, badan u kelompok masyarakt pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasit pembangunan perumahan pe swasta dan masyarakat di kab

E.

BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG 1. Pengaturan

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 1. Penetapan peraturan daera penataan ruang di tingkat kab 2. Penetapan kriteria penent perubahan fungsi ruang k lahan wilayah dalam penyelengaraan penataan rua kawasan 3. Penetapan kabupaten.

2. Pembinaan

1. Sosialisasi NSPK bidang ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penata 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan 5. Pengembangan system infor komunikasi penataan ruang ka 6. Penyebarluasan informasi ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadara tanggung jawab masyarakat.

3. Pembangunan

a. Perencanaan tata ruang 1. Penyusunan dan penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Tata Ruang Kawasan kabupaten. 3. Penetapan rencana detail t untuk RTRWK.

b. Pemanfaatan ruang 1. Penyusunan program dan kabupaten di bidang penataan 2. Pemanfaatan kawasan kabupaten. 3. Pemanfaatan NSPK bidang ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andala bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di strategis kabupaten dan kawa kabupaten bekerja sama pemerintah daerah, masyar dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang ruang. 7. Perumusan kebijakan operasionalisasi RTRWK dan Tata Ruang Kawasan kabupaten. 8. Perumusan program sektor rangka perwujudan struktur pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupa 9. Pelaksanaan pembangunan program pemanfaatan ruan kabupaten dan kawasan kabupaten.

SUB BIDANG

4. Pengawasan

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN c. Pengendalian pemanfaata pemanfaatan 1. Pengendalian wilayah kabupaten. 2. Pengendalian pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. 3. Penyusunan peraturan zonas pedoman pengendalian pe ruang kabupaten. 4. Pemberian izin pemanfaatan r sesuai dengan RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfaat yang tidak sesuai dengan RTR 6. Pembentukan lembaga yang melaksanakan pen pemanfaatan ruang tingkat ka Pengawasan terhadap pe penataan ruang di wilayah kabupa

F.

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

1. Perumusan kebijakan

1. a. Penetapan petunjuk pe perencanaan dan pen pembangunan daerah p kabupaten. b. Pelaksanaan pe pembangunan daerah kab c. Penetapan pedoman da perencanaan pembangun kecamatan / desa. 2. Pelaksanaan SPM kabupaten. 3. Pelaksanaan kerjasama pem antar daerah kabupaten/k antara daerah kabupaten swasta, dalam dan luar negeri 4. Pelaksanaan pengelolaan d informasi pembangunan dae kabupaten. 5. a. Penetapan petunjuk pe pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan kabupaten. b. Pelaksanaan petunjuk pe pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan kabupaten. 6. a. Penetapan pengembangan perkota perdesaan skala kabupate b. Pelaksanaan petunjuk pe keserasian peng perkotaan dan perdesa kabupaten. 7. Penetapan petunjuk pe manajemen dan kel pengembangan wilayah dan skala kabupaten.

8. a. Pelaksanaan pedoman da pelayanan perkotaan kabupaten b. Pelaksanaan petunjuk pe pelayanan perkotaan kabupaten. 9. a. Penetapan petunjuk pe pengembangan pem perwilayahan skala kabupa b. Pelaksanaan pedoman da pengembangan pem perwilayahan skala kabupa 10 Pengembangan wilayah terti perbatasan skala kabupaten. 11 Pengembangan kawasan prior tumbuh dan andalan skala kab

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 2. Bimbingan, 1. Koordinasi perencanaan, pe konsultasi dan dan pengendalian pembangun skala kabupaten. koordinasi 2. Pelaksanaan konsultasi pe dan pengendalian pembangun skala kabupaten.

pembanguna 3. a. Kerjasama daerah dan antara daera swasta, dalam dan luar ne kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan kerjasama pembanguna kecamatan/desa dan kecamatan/desa dengan dalam dan luar neg kabupaten. 4. a. Konsultasi pengelolaan kaw lingkungan perkotaan kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan d kecamatan/desa. 5. a. Konsultasi pelayanan skala kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan pelayanan perkotaan di ke 6. a. Konsultasi pengembangan perkota perdesaan skala kabupate b. Bimbingan, supervisi dan keserasian peng perkotaan dan perde kecamatan/desa. 7. Pengembangan wilayah tertin kabupaten.

3. Monitoring evaluasi

SUB BIDANG

8. a. Konsultasi pengembangan prioritas, cepat tumbuh da skala kabupaten. b. Perencanaan kelembaga manajemen pengembanga dan kawasan di kecamatan 9. a. Konsultas terhadap kel dan manajemen peng wilayah dan kawasa kabupaten. b. Perencanaan kelembaga manajemen pengembanga dan kawasan di kecamatan dan 1. a. Pelaksanaan monitorin evaluasi pelaksanaan pem daerah skala kabupaten. petunjuk b. Penetapan pembangunan skala kabup pemantau c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pem daerah kecamatan/desa,

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

2. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan kerjasama pem antar kecamatan/desa da kecamatan/desa dengan swas dan luar negeri skala kabupate 3. Monitoring dan evaluasi pe pengelolaan kawasan dan l perkotaan skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi pe pengembangan wilayah tertin kabupaten. 5. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan pengembangan prioritas, cepat tumbuh dan skala kabupaten. 6. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan keserasian peng perkotaan dan kawasan skala kabupaten. 7. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan terhadap kelemb manajemen pengembangan dan kawasan skala kabupaten

G.

BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Perhubungan darat

1. Lalu lintas dan 1. Penyusunan dan penetapan angkutan jalan umum jaringan transport (LLAJ) kabupaten. 2. Pemberian izin penyelengga pembangunan fasilitas par umum. 3. Pengawasan dan pen operasional terhadap penggu selain untuk kepentingan lalu jalan kabupaten. 4. Pengawasan penyel pendidikan dan latihan menge Penetapan lokasi terminal p tipe C. 5. Pengesahan rancang bangun penumpang tipe C. 6. Pembangunan pengoperasian penumpang tipe A, tipe B dab 7. Pembangunan terminal barang. 8. Pengoperasian terminal barang. 9. Penyusunan jaringan tra penetapan kebutuhan kendar kebutuhan angkutan yang pelayanannya dalam satu kab 10 Penyusunan dan penetapan k pada jaringan jalan kabupaten 11 Pemberian izin trayek perdesaan/angkutan kota. 12 Penyusunan dan penetapan lintas angkutan barang pada jalan kabupaten. wilayah oper 13 Penetapn kebutuhan kendaraan untuk taksi yang wilayah pelayanan satu kabupaten. 14 Pemberian izin operasi angk yang melayani wilayah kabupa rekomendasi 15 Pemberian

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 20 Penyelenggaraan analisis da lintas di jalan kabupaten. pencegah 21 Penyelenggaraan penanggulangan kecelakaan di jalan kabupaten. 22 Penelitian dan pelaporan k lalu lintas di jalan yang meng korban meninggal dunia dan/ menjadi isu kabupaten. 23 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. 24 Pemeriksaan kendaraan di ja kewenangannya. 25 Perizinan penggunaan jalan se kepentingan lalu lintas kabupaten. 26 Pelaksanaan penyidikan pelan a. Perda kabupaten bidang L b. Pemenuhan persyaratan t laik jalan; c. Pelanggaran ketentuan berkala; d. Perizinan angkutan umum

2. Perkeretaapian

pengujian 27 Pelaksanaan kendaraan bermotor. 28 Pemberian izin usaha beng kendaraan bermotor. 29 Pemberian izin trayek angk yang wilayah pelayanannya d wilayah kabupaten. 30 Penentuan lokasi fasilitas pa umum di jalan kabupaten. 31 Pengoperasian fasilitas par umum di jalan kabupaten. 32 Pemberian izin usaha m pendidikan dan latihan menge 2. Lalu lintas 1 Penyusunan dan penetapan umum jaringan sungai angkutan sungai, kabupaten. danau dan penyeberangan 2. Izin pembuatan tempat pe kayu (logpon), jaring tera (LLASDP) keramba di sungai. 3. Pemetaan alur sungai kabupa kebutuhan transportasi. 1 Penetapan rencana perkeretaapian kabupaten. 2. Pembinaan yang dilakuk Pemerintah Kabupaten melipu sasaran a. Penetapan d kebijakan pengembanga perkeretaapian kabupat jaringannya berada di kabupaten; b. Pemerian b arahan, pelatihan dan bantua kepada pengguna dan pen c. Pengawasan terhadap pe perkeretaapian kabupaten

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

3. Pengusahaan prasarana ke umum yang tidak dilaksana badan usaha prasarana kereta 4. Penetapan izin penyel perkeretaapian khusus yang jalurnya dalam kabupaten. 5. Penetapan jalur kereta api kh jaringan jalurnya dalam kabupaten. 6. Penutupan perlintasan keselamatan perjalanan keret pemakai jalan perlintasan yang tidak mempunyai izin ada penanggungjawabnya, oleh pemilik dan/atau p kabupaten. 7. Penetapan jaringan pelayan api dalam satu kabupaten. 8. Penetapan jaringan pelayan api perkotaan yang berad kabupaten. 9. Penetapan persetujuan angku dengan menggunakan gerbo api dalam kondisi terten pengoperasiannya di dalam kabupaten. 10 Izin operasi kegiatan angku dan/atau barang dengan k umum untuk pelayanan angk kota dan perkotaan yan pelayanannya dalam satu kab 11 Penetapan tariff penumpang dalam hal pelayanan angku merupakan kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang disediakan untuk peng wilayah, untuk pelayanan antar kota dan perkotaan y pelayanannya dalam satu kab

3. Perhubungan udara

H.

Bandar udara

Pemberian rekomendasi lokasi bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pe keputusan penetapan lokas udara umum dan melap pemerintah, pada Bandar ud belum terdapat kantor adband 3. Penetapan/izin pembanguna udara umum yang melayan udara < 30 tempat duduk. 1

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Pengendalian dampak lingkungan

1. Pengawasan pelaksanaan pe 1. Pengelolaan limbah bahan limbah B3 skala kabupaten. berbahaya dan 2. Izin pengumpulan limbah B3 beracun (B3) kabupaten kecuali minyak p bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan akibat pencemaran limbah skala kabupaten. 4. Pengawasan pelaksanaan tanggap darurat skala kabupa 5. Pengawasan penan kecelakaan pengelolaan lim kabupaten 6. Izin lokasi pengolahan limbah 7. Izin penyimpanan sementara di undustri atau usaha suatu k 2. Analisis mengenai 1. Penilaian AMDAL bagi jen dampak dan/atau kegiatan yang m lingkungan dampak penting terhadap l (AMDAL) hidup di kabupaten sesua norma, standar dan prose ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL d 3. Pengawasan terhadap pe pengelolaan dan pe lingkungan hidup bagi jen dan/atau kegiatan yang dilengkapi AMDAL dalam kabupaten. 4. Pengawasan terhadap pe pengelolaan dan pe lingkungan hidup bagi selu usaha dan/atau kegiatan ya dilengkapi AMDAL dalam kabupaten.

1. Pengelolaan kualitas a 3. Pengelolaan kabupaten. kualitas air dan 2. Penetapan kelas air pada s pengendalian pencemaran skala kabupaten. 3. Pemantauan kualitas air pad air skala kabupaten. 4. Pengendalian pencemaran sumber air skala kabupaten. 5. Pengawasan terhadap persyaratan yang tercantum pembuangan air limbah ke sumber air. 6. Penarapan paksaan pemerin uang paksa terhadap pe penanggulangan pencemaran kabupaten pada keadaan dan/atau keadaan yang tida lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualit pengendalian pencemaran kabupaten.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 8. Perizinan pembuangan air lim atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air tanah untuk aplikasi pada tana

1. Pemantauan kualitas udara 4. Pengelolaan emisi sumber bergerak d kualitas udara dan pengendalian bergerak skala kabupaten. 2. Pengujian emisi gas bu pencemaran udara. kebisingan kendaraan berm secara berkala. 3. Koordinasi dan pe pemantauan kualitas uda kabupaten. 4. Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha kegiatan yang dapat meng terjadinya pencemaran ud sumber bergerak dan tidak skala kabupaten. 5. Pemantauan kualitas udara am dalam ruangan 5. Pengendalian 1. Penetapan kriteria tek pencemaran kerusakan lingkungan hid kabupaten yang berkaitan dan/atau kebakaran hutan dan/atau lah kerusakan tanah kebakaran akibat kebakaran 2. Penanggulangan dan/atau lahan skala kabupate hutan dan/atau atas pen lahan 3. Pengawasan kerusakan dan/atau pe lingkungan hidup yang dengan kebakaran hutan lahan yang berdampa diperkirakan dapat berdam kabupaten. kerusakan 4. Pengendalian pencemaran lingkungan hid berkaitan dengan kebakara dan/atau lahan skala kabupate

1. Penetapan kriteria kabupa 6. Pengendalian kerusakan lahan dan/ata pencemaran dan/atau kabupaten untuk kegiatan kerusakan tanah perkebunan dan hutan untuk kegiatan berdasarkan kriteria baku produksi tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan biomassa tanah. 3. Pengawasan atas pen kerusakan lahan dan/atau ta kegiatan yang berdampak a diperkirakan dapat berdam kabupaten. 4. Pengaturan pengendalian lahan dan/atau tanah untuk biomassa skala kabupaten.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 7. Penanggulangan 1. Penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan akibat pencemaran dan skala kabupaten. kerusakan lingkungan akibat 2. Penetapan kawasan yang rawan bencana skala kabupate bencana 3. Penetapan kawasan yang menimbulkan bencana l skala kabupaten.

8. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup. 9. Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan

10

11

12 13

Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi bidang pengelolaan lingkungan h kabupaten.

1. Penetapan peraturan daera penerapan instrumen ekono pengelolaan sumber daya lingkungan kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan instrumen ekonomi dalam pe sumber daya alam dan lingkun 3. Penerapan instrumen ekono pengelolaan sumber daya lingkungan.. Penerapan Pembinaan dan pengawasan system system manajemen lingkungan, manajemen produksi bersih, dan teknologi be lingkungan yang mendukung pol lingkungan, ekolabel, produksi dan konsumsi yang berkelanju bersih dan skala kabupaten. teknologi berwawasan lingkungan Pendidikan dan 1. Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan (Diklat) kabupaten. 2. Penyelenggaraan Diklat d lingkungan hidup sesuai per lingkungan hidup skala kabupa Palayanan bidang Penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup pengendalian lingkungan hid kabupaten. Penegakan Penegakan hukum lingkunga kabupaten. hukum lingkungan

1. Pelaksanaan dan pemantauan 14 Perjanjian internasional di atas perjanjian internasional bidang pengendalian dampak lingkun pengendalian kabupaten. 2. Pemantauan pengendalian pe dampak lingkungan konvensi dan protocol skala ka kebijakan pe 15 Perubahan iklim 1. Penetapan pengendalian dampak peruba dan perlindungan skala kabupaten. atmosfir kebijakan pe 2. Penetapan lapisan ozon dan pemanta kabupaten. 3. Pemantauan dampak depo skala kabupaten.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

2. Konservasi sumber daya alam

1. Keanekaragaman hayati

1. Koordinasi dalam pe konservasi keanekaragaman skala kabupaten. 2. Penetapan dan pelaksanaan konservasi dan pe berkelanjutan keanekaragam skala kabupaten. 3. Penetapan dan pe pengendalian ke keanekaragaman hayati kabupaten. 4. Pemantauan dan pe pelaksanaan keanekaragaman hayati kabupaten. 5. Penyelesaian konflik pemanfaatan keanekaragam skala kabupaten. 6. Pengembangan manajemen informasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten.

I.

BIDANG PERTANAHAN SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Izin lokasi

permohon 1. a. Penerimaan pemeriksaan ke persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinas c. Pelaksanaan rapat koordin d. Pelaksanaan peninjauan lo e. Penyiapan berita acara berdasarkan pertimbang pertanahan dari kantor p kabupaten dan pertimban lainnya dari instansi terkai f. Pembuatan peta lokas lampiran Keputusan izin lo diterbitkan. g. Peneribitan Keputusan izin h. Pertimbangan dan pencabutan izin dan p Keputusan izin lokasi pertimbangan Kepala Pertanahan kabupaten. 2. Monitoring dan pembinaan tanah.

2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

3. Penyelesaian sengketa tanah garapan

1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengad sesuai dengan peraturan p undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tan 6. Penerimaan hasil penaksiran dari lembaga/tim penilai tanah 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besa kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti 10 Penyelesaian sengketa be besarnya ganti kerugian. 11 Pelaksanaan pelepasan h penyerahan tanah di hadap kantor pertanahan kabupaten 1. Penerimaan dan pengkajian pengaduan sengketa tanah ga 2. Penelitian terhadap obyek da sengketa. meluasnya 3. Pencegahan sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor p untuk menetapkan langka penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar p bersengketa untuk me kesepakatan para pihak.

SUB BIDANG 4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 1. Pembentukan tim pe pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti dan santunan tanah pembangunan.

1. Pembentukan panitia per landreform dan secretariat pan 2. Pelaksanaan sidang yang m hasil inventarisasi untuk subyek dan obyek redistrib serta ganti kerugian tanah maksimum dan tanah absente 3. Pemuatan hasil sidang dala acara. 4. Penetapan tanah kelebihan m dan tanah absentee sebag lendreform berdasarkan ha panitia. 5. Penetapan para penerima r tanah kelebihan maksimum absentee berdasarkan has panitia. 6. Penerbitan Keputusan sub obyek redistribusi tanah se kerugian.

6. Penetapan ulayat

1. Pembentukan panitia peneliti. 2. Penelitian dan kompilasi hasil 3. Pelaksanaan dengar pendap dalam rangka penetapan tana 4. Pengusulan rancangan daerah tentang penetapan tan 5. Penanganan masalah tana melalui musyawarah dan mufa 6. Pengusulan pemetaan dan p tanah ulayat dalam daftar tan kantor pertanahan kabupaten 1. Inventarisasi dan identifika kosong untuk pemanfaatan pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tana tanah kosong yang dapat untuk tanaman pangan bersama dengan pihak lain be perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak memerlukan tanah untuk pangan semusim mengutamakan masyarakat se 4. Fasilitasi perjanjian kerjasam pemegang hak tanah deng yang akan memanfaatkan hadapan/diketahui oleh desa/lurah dan camat setemp perjanjian untuk dua kali mus 5. Penanganan masalah yan dalam pemanfaatan tanah ko salah satu pihak tidak kewajiban dalam perjanjian.

tanah

7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

8. Izin tanah

membuka

9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten

dan pe 1. Penerimaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapangan memperhatikan kemampua status tanah dan rencana u ruang wilayah (RTRW) kabupa 3. Penerbitan izin membuka tana memperhatikan pertimbanga dari kantor pertanahan kabup 4. Pengawasan dan pen penggunaan izin membuka tan 1. Pembentukan tim koordina kabupaten. 2. Kompilasi data dan inform terdiri dari : a. Peta pola penataan tanah wilayah tanah usaha a persediaan tanah dar pertanahan kabupaten. b. Rencana tata ruang wilaya c. Rencana pembangunan y mengunakan baik pemerintah, pemerintah maupun investasi swasta.

3. Analisis kelayakan letak lok dengan ketentuan dan crite dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana leta penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinas draft rencana letak penggunaan tanah dengan terkait. 6. Konsultasi publik untuk m masukan terhadap draft renc kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final renc kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak penggunaan tanah dalam be dan penjelasannya dengan Bupati. 9. Sosialisasi tentang renca kegiatan penggunaan tana instansi tekait. 10 Evaluasi dan penyesuaian ren kegiatan penggunaan berdasarkan perubahan RT perkembangan realisasi pemb

J.

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG 1. Pendaftaran penduduk

SUB – SUB BIDANG 1. Kebijakan

KEWENANGAN Penetapan kebijakan pendaftaran skala kabupaten. 2. Sosialisasi Fasilitasi, sosialisasi, bimbinga advokasi, supervisi dan pelaksanaan pendaftaran pendu kabupaten. 3. Penyelenggaraan 1. Koordinasi penyel pendaftaran penduduk skala k 2. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dala administrasi kependuduka kabupaten meliputi : a. Pencatatan dan pem biodata penduduk serta nomor induk kependuduka b. Pendaftaran perubahan ala pindah c. Pendaftaran penduduk dalam wilayah Indonesia. d. Pendaftaran WNI tinggal s e. Pendaftaran pindah data negara. penduduk f. Pendaftaran administrasi kependuduka g. Penerbitan dokumen kepe hasil pendaftaran pendudu pe h. Penatausahaan penduduk. 4. Pemantauan dan Pemantauan, evaluasi dan evaluasi penyelenggaraan pendaftaran skala kabupaten.

5. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 6. Pengawasan 2. Pencatatan sipil

1. Kebijakan 2. Sosialisasi

3. Penyelenggaraan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

Pembinaan dan pengembangan daya manusia pengelola pe penduduk skala kabupaten.

Pengawasan atas penyel pendaftaran penduduk skala kabu Penetapan kebijakan pencatatan kabupaten. Fasilitasi, sosialisasi, bimbinga advokasi, supervisi dan pelaksanaan pencatatan sip kabupaten. 1. Koordinasi penyelenggaraan p sipil skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan p sipil dalam system ad kependudukan skala meliputi : a. Pencatatan kelahiran b. Pencatatan lahir mati. c. Pencatatan perkawinan. d. Pencatatan perceraian. e. Pencatatan kematian. f. Pencatatan pengangkata pengakuan anak dan pe anak. KEWENANGAN

4. 5.

6. 3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

1.

g. Pencatatan perubahan nam h. Pencatatan perubahan kewarganegaraan. i. Pencatatan peristiwa lainnya. j. Pencatatan perubaha pembatalan akta. k. Penerbitan dokumen kepe hasil pencatatan sipil. l. Penatausahaan pencatatan sipil. Pemantauan dan Pemantauan, evaluasi dan evaluasi penyelenggaraan pencatatan s kabupaten. Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan daya manusia pengelola penca pengembangan sumber daya skala kabupaten. manusia Pengawasan Pengawasan atas penyel pencatatan sipil skala kabupaten. Kebijakan Penetapan kebijakan pengelolaan administrasi kependudukan kabupaten.

2. Sosialisasi

Fasilitasi, sosialisasi, bimbinga advokasi, supervisi dan pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan kabupaten.

3. Penyelenggaraan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

pengelolaan 1. Koordinasi administrasi kependuduka kabupaten. dan peng 2. Pembangunan jaringan komunikasi dat kabupaten. 3. Penyediaan perangkat ke perlengkapan lainnya serta komunikas data sampai deng kecamatan atau kelurahan/de tempat pelayanan dokumen p 4. Pelaksanaan system administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi kependudukan di kabupaten. 6. a. Pembangunan bank kependudukan kabupaten. b. Pembangunan tempat p data kependudukan di kec 7. Perekaman data hasil pendaftaran penduduk dan p sipil serta pemutakhiran data menggunakan system administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi penduduk.

KEWENANGAN

4. Perkembangan kependudukan

9. a. Perlindungan data pribadi pada bank data kepe kabupaten.. b. Perlindungan data pribadi dalam proses dan hasil pe penduduk serta pencatata 4. Pemantauan dan Pemantauan dan evaluasi pe informasi administrasi kependudu evaluasi kabupaten. 5. Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan pengembangan daya manusia pengelola sumber daya administrasi kependudukan manusia kabupaten. 6. Pengawasan Pengawasan atas pengelolaan administrasi kependudukan kabupaten. 1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan perk kependudukan skala kabupate 2. Penetapan norma, standar, dan criteria penyel pengendalian kuantitas, peng mobilitas dan persebaran serta perlindungan pendud kabupaten.

2. Penyelenggaraan

1. Pelaksanaan kebijakan pen kuantitas penduduk, peng kualitas penduduk, p mobilitas/penataan p penduduk, perlindungan dalam konteks pem berwawasan kependuduka kabupaten. 2. Pembuatan analisis pen kuantitas penduduk, peng kualitas penduduk, p mobilitas/penataan p penduduk dan perlindungan serta pembangunan be kependudukan skala kabupate 3. Koordinasi dan kerjasama an dalam pelaksanaan pengendalian kuantitas pengembangan kualitas pengarahan mobilitas persebaran penduduk dan pe penduduk serta pem berwawasan kependuduka kabupaten. 4. Palaporan pelaksanaan pen kuantitas penduduk, peng kualitas penduduk, p p mobilitas/penataan penduduk, perlindungan dalam konteks pem berwawasan kependuduka kabupaten.

SUB BIDANG

5. Perencanaan kependudukan

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 3. Pemantauan dan Pemantauan dan evaluasi evaluasi pengendalian kuantitas pengembangan kualitas pengarahan mobilitas/penataan p penduduk, perlindungan pendu pembangunan berwawasan kepe skala kabupaten. 4. Pengawasan Pengawasan kebijakan pen kuantitas penduduk, peng kualitas penduduk, p mobilitas/penataan persebaran perlindungan penduduk pembangunan berwawasan kepe skala kabupaten. 1. Kebijakan Penetapan kebijakan pe kependudukan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan 1. a. Penyerasian dan h kebijakan kependudukan dengan lembaga pemer non pemerintah pad kabupaten. b. Penyelenggaraan kerjasam organisasi kemasyarakat rangka tertib ad kependudukan.

2. Penetapan indicator kepe proyeksi penduduk dan analis kependudukan skala kabupate 3. Koordinasi dan sosialisa penyusunan indicator, pro analisis dampak kependudu kebijakan kependudukan khalayak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan pembangunan kependuduka periodic. 5. Pendayagunaan informasi ata kependudukan dan analisis kependudukan untuk pe pembangunan berbasis pendu kabupaten. 3. Pemantauan dan Pemantauan, evaluasi dan evaluasi indicator kependudukan, penduduk dan analisis kependudukan serta penyerasian kependudukan skala kabupaten. 4. Pengawasan Pengawasan indicator kepe proyeksi penduduk dan analisi kependudukan serta penyerasian kependudukan skala kabupaten.

K.

BIDANG PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG 1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

PEREMPUAN

SUB – SUB BIDANG 1. Kebijakan pelaksanaan PUG

1. 2.

2. Kelembagaan PUG

1.

2. 3. 3. Pelaksanaan PUG

1.

2.

3.

DAN

KEWENANGAN Penetapan kebijakan pelaksanaan PUG di kabupate Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan PUG skala kabup Fasilitasi penguatan kelemba pengembangan mekanisme lembaga pemerintahan, pu wanita, lembaga penelit pengembangan dan lemb pemerintah skala kabupaten. Koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan yang gender skala kabupaten. Pemantauan dan evaluasi pe PUG skala kabupaten. Pelaksanaan analisis perencanaan anggaran yang gender dan pengembanga komunikasi, informasi dan edu PUG skala kabupaten. Pelaksanaan PUG yang terka bidang pembangunan teru bidang pendidikan, kesehatan hukum dan HAM dan po kabupaten. Fasilitasi penyediaan data menurut jenis kelamin kabupaten..

2. Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

SUB BIDANG

1. Kebijakan kualitas Penyelenggaraan kebijakan hidup perempuan mengenai peningkatan kualita perempuan yang terkait denga pembangunan terutama di pendidikan, kesehatan, ekonom dan HAM, politik, lingkungan d budaya skala kabupaten. Pengintegrasian upaya peningkata 2. Pengintegrasian kebijakan kualitas hidup perempuan dalam kebijak hidup perempuan pendidikan, kesehatan, ekonom dan HAM, politik, lingkungan d budaya skala kabupaten. 3. Koordinasi Koordinasi pelaksanaan kebijaka pelaksanaan hidup perempuan dalam bidang p kebijakan kualitas kesehatan, ekonomi, hukum d hidup perempuan politik, lingkungan dan social bud kabupaten. 4. Kebijakan Penyelenggaraan kebijakan p perlindungan mengenai perlindungan terutama perlindungan terhadap perempuan tenaga kerja perempuan, peremp usia dan penyandang cacat dan p di daerah konflik dan daerah yan bencana skala kabupaten.

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

Fasilitasi pengintegrasian kabupaten mengenai pe perempuan terutama pe terhadap kekerasan, tenag perempuan, perempuan lanjut penyandang cacat dan perem daerah konflik dan daerah yan bencana skala kabupaten. Koordinasi pelaksanaan 6. Koordinasi perlindungan perempuan pelaksanaan perlindungan terhadap kekerasa kebijakan perlindungan kerja perempuan, perempuan l perempuan dan penyandang cacat dan pere daerah konflik dan daerah yan bencana skala kabupaten. 1. Kebijakan 1. Pelaksanaan kebijakan dala kesejahteraan kesejahteraan dan perlindun dan perlindungan skala kabupaten. anak 2. Penetapan kebijakan daera kesejahteraan dan perlindun skala kabupaten. 2. Pengintegrasian Pengintegrasian hak-hak ana hak-hak anak kebijakan dan program pembangu dalam kebijakan kabupaten. dan program pembangunan 3. Koordinasi Koordinasi pelaksanaan kesejaht perlindungan anak skala kabupate pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak 5. Pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan

3. Perlindungan anak

4. Pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha

SUB BIDANG 5. Data dan informasi gender dan anak

1. Penguatan lembaga/organisa si masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 2. Pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Fasilitasi penguatan lembaga/ masyarakat dan dunia usah pelaksanaan PUG dan pe kesejahteraan dan perlindungan kabupaten.

SUB – SUB BIDANG 1. Data terpilah menurut jenis kelamin di setiap bidang terkait

KEWENANGAN Penjabaran dan penetapan system informasi gender dan a kabupaten dengan merujuk pada nasional.

Fasilitasi lembaga masyaraka melaksanakan rekayasa soci mewujudkan kesetaraan dan gender dan perlindungan an kabupaten.

2. Data dan 1. Pelaksanaan pengumpulan, p informasi gender dan analisis, pemanfaat dan anak penyebarluasan system gender dan anak skala kabupa 2. Pelaksanaan pengumpulan, p dan analisis, pemanfaat penyebarluasan system gender dan anak. 1. Analisis, pemanfaatan, penye 3. Komunikasi, informasi dan dan pendokumentasian dat edukasi (KIE) menurut jenis kelamin, perempuan dan anak skala ka 2. Pemantauan dan evalua pelaporan pelaksanaan pend system informasi gender dan kabupaten. 3. Penyusunan model inform (mediasi dan advokasi kabupaten.

L.

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG

BERENCANA

SUB – SUB BIDANG

DAN

KELUARGA

KEWENANGAN

1. Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Kebijakan dan 1. a. Penetapan kebijakan jam pelaksanaan jaminan pelayanan KB, pe dan pelayanan KB, partisipasi pria penan peningkatan masalah kesehatan reprod partisipasi pria kelangsungan hidup ibu, penanggulangan anak. b. Penyelengaraan masalah kesehatan reproduksi serta pelayanan dan rujukan kelangsungan hidup kesehatan r ibu, bayi dan anak operasionalisasi jamina pelayanan KB, pe partisipasi pria, penan masalah kesehatan reprod kelangsungan hidup ibu, anak skala kabupaten. c. Penetapan dan peng jaringan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan KB di rumah s kabupaten. 2. a. Penetapan perkiraan pelayanan KB, sasaran pe perencanaan kehamilan, peningkatan partisipasi pri ‘unmet need’, penanggulangan masalah reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, anak skala kabupaten. b. Penyerasian dan penetap serta kelayakan tempat KB dan kesehatan r peningkatan partisipas penanggulangan masalah reproduksi, serta kela hidup ibu, bayi dan a kabupaten. 3. a. Pelaksanaan jaminan dan KB, peningkatan partisi penanggulangan masalah

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN f. Penyelengaraan dan fasili peningkatan kesadaran berkehidupan seksual ya dan memuaskan, terbe HIV/AIDS dan infeksi seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB. kesetaraa h. Peningkatan keadilan gender terutama KB pria dalam pelaksanaa pelayanan KB dan reproduksi.

4. a. Penyediaan sarana dan pelayanan kontrasepsi m kontrasepsi jangka panj lebih terjangkau, aman, b dan merata skala kabupate b. Pelaksanaan distribus pengadaan sarana, alat, cara kontrasepsi dan pela dengan prioritas keluarg dan kelompok renta kabupaten. c. Penjaminan ketersediaan alat, obat, dan cara kontra peserta mandiri skala kabu 5. a. Pelaksanan promosi p hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi kabupaten. b. Pelaksanaan informed c informed consent dalam KB.

Kebijakan dan 1. a. 2. Kesehatan reproduksi remaja pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak (KRR) b. reproduksi

2. a.

b.

3. a.

b.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

Penetapan kebijakan pencegahan HIV/AIDS, bahaya NAPZA skala kabup Penyelenggaraan operasional KRR, pe HIV/AIDS, IMS dan NA kabupaten. Penetapan perkiraan pelayanan KRR, pe HIV/AIDS, IMS dan NA kabupaten. Penyerasian dan penetap serta kelayakan tempat KRR termasuk pe HIV/AIDS, IMS dan baha skala kabupaten. Penyelenggaraan pelaya termasuk pencegahan IMS dan bahaya NAP kabupaten. Penyelenggaraan pelaksanaan KRR pencegahan HIV/AIDS, bahaya NAPZA antar pemerintah dengan secto swadaya organisasi m skala kabupaten. KEWENANGAN

c. Penetapan fasilitas pelaksa termasuk pencegahan IMS dan bahaya NAPZ sector pemerintah deng lembaga swadaya masyarakat skala kabupate d. Pelaksanaan KRR pencegahan HIV/AIDS, bahaya NAPZA antar pemerintah dengan secto swadaya organisasi m skala kabupaten. e. Penetapan sasaran KRR pencegahan HIV/AIDS, bahaya NAPZA skala kabup f. Penetapan prioritas kegi termasuk pencegahan IMS dan bahaya NAP kabupaten 4. Pemanfaatan tenaga SDM pendidik sebaya dan konsel KRR termasuk pencegahan IMS dan bahaya NAPZA ant pemerintah dengan sector swadaya organisasi masyara kabupaten

3. Ketahanan dan Kebijakan pelaksanaan pemberdayaan pengembangan keluarga ketahanan pemberdayaan keluarga

SUB BIDANG

kebijakan dan 1. a. Penetapan pengembangan ketahan pemberdayaan keluarg dan kabupaten. b. Penyelenggaraan pelayanan peng ketahanan dan pem keluarga skala kabupaten. 2. a. Penyerasian penetapan pengembangan ketahan pemberdayaan keluarg kabupaten. b. Penetapan sasaran Bina Balita (BKB), Bina Keluarg (BKR), dan Bina Keluar (BKL) skala kabupaten. 3. a. Penyelenggaraan BKB, BK termasuk pendidikan pram skala kabupaten. b. Pelaksanaan ketahana pemberdayaan keluarg kabupaten. c. Pelaksanaan model-mode ketahanan dan pem keluarga skala kabupaten. d. Pembinaan teknis pe pengetahuan, ket kewirausahaan dan m usaha bagi keluarga pr dan keluarga sejahter kelompok usaha pe pendapatan keluarga UPPKS) skala kabupaten.

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

pend e. Pelaksanaan magang bagi para kade kelompok UPPKS skala kab f. Pelaksanaan kemitraan aksesibilitas permodalan, dan manajemen serta p guna peningkatan UPP kabupaten. g. Peningkatan kualitas l keluarga skala kabupaten.

Kebijakan dan 1. a. Penetapan 4. Penguatan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengembangan keluarga kecil penguatan pelembagaan keluarga pelembagaan berkualitas berkualitas dan jejaring keluarga kecil skala kabupaten. berkualitas dan b. Penyelenggaraan jejaring program operasional pelembagaan keluarga berkualitas dan jejaring skala kabupaten. 2. a. Penetapan perkiraan penguatan pelembagaan kecil berkualitas dan program skala kabupaten. b. Pemanfaatan pedoman pe penilaian angka kredit fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk pengembangan peran masyarakat pedesaan (IM program KB nasional. d. Penetapan formasi dan jabatan fungsional penyulu e. Pendayagunaan pemberdayaan dan pe institusi masyarakat dalam program KB nasio rangka kemandirian. petunjuk f. Penetapan peningkatan peran ser program KB nasional. 3. a. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasaran mendukung program KB termasuk jajaran med tokoh masyarakat dan tok b. Penyediaan dan pem tenaga fungsional penyulu c. Penyediaan dukungan o penyuluh KB.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN g. Penyiapan pelaksanaan p dan pengembangan pro nasional di kabupaten. h. Pemanfaatan hasil ka penelitian. i. Pendayagunaan kerjasam pelatih terutama pelatih kabupaten. SDM j. Pendayagunaan terlatih serta perencan penyiapan kompetens program yang d kabupaten. k. Pendayagunaan bahan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja SDM.

5. Advokasi komunikasi, informasi edukas (KIE)

kebijakan dan 1. a. Penetapan dan Kebijakan pelaksanaan advokasi pengembangan advokasi dan dan KIE skala kabupaten. b. Penyelenggaraan o advokasi dan KIE skala ka 2. a. Penetapan perkiraan pelaksanaan advokasi dan kabupaten. b. Penyerasian dan penetap advokasi dan KIE skala ka 3. a. Pelaksanaan advokasi, konseling program KB dan b. Pelaksanaan KIE ketaha pemberdayaan keluarga, kelembagaan dan jaringa program KB. c. Pemanfaatan prototype KB/kesehatan reproduksi ( ketahanan dan pem keluarga, penguatan pel keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR pencegahan HIV/AIDS, bahaya NAPZA dan pe hak-hak reproduksi.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

6. Informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga

kebijakan Kebijakan dan 1. a. Penetapan pelaksanaan data pengembangan informasi mikro kependudukan mikro kependudukan dan dan keluarga skala kabupaten. b. Penyelenggaraan informas mikro kependudukan dan skala kabupaten. 2. a. Penetapan perkiraan pengembangan informasi mikro kependudukan dan skala kabupaten. b. Informasi dan data kependudukan dan kelua kabupaten. 3. a. Pelaksanaan operasiona informasi manajemen pr nasional. b. Pemutakhiran, pengolah penyediaan data kependudukan dan keluarg c. Pengelolaan data dan program KB nasiona penyiapan sarana dan pras d. Pemanfaatan data dan program KB nasiona mendukung pembangunan Pemanfaatan operasiona komunikasi data dalam pe e-government dan diseminasi informasi.

7. Keserasian kebijakan kependudukan

Penyerasian keterpaduan kebijakan kependudukan

8. Pembinaan

Kebijakan pelaksanaan pembinaan

M.

kebijakan dan 1. Penyelenggaraan operasional dan pelaksanaan kependudukan terpadu perkembangan kependuduka kuantitas, kualitas dan dengan pembangunan d ekonomi, social budaya dan l di daerah kabupaten. 2. Pengkajian dan penye peraturan daerah yang perkembangan dan kependudukan di daerah kabu 3. a. Penyerasian isu kependu dalam program pemban daerah kabupaten b. Pengkajian dan penye peraturan daerah yang perkembangan dan kependudukan di daerah k dan Monitoring, evaluasi, asistensi, fa supervisi pelaksanaan program K di kabupaten.

BIDANG SOSIAL SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Kebijakan sosial

bidang

2. Perencanaan bidang sosial 3. Kerjasama bidang sosial 4. Pembinaan bidang sosial

5. Identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 6. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) 7. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial 8. Pengawasan bidang sosial

Penetapan kebijakan bidang so kabupaten mengacu pada propinsi dan/atau nasional. Penyusunan perencanaan bida skala kabupaten. Penyelenggaraan kerjasama bida skala kabupaten. 1. Koordinasi pemerintahan d social skala kabupaten. 2. Sinkronisasi dan h pelaksanaan pedoman dan sta 3. Seleksi dan kelengkapan bah untuk penetapan akredit sertifikasi. m bimbingan, 4. Pemberian supervisi, konsultasi dan bidang social skala kabupaten Identifikasi sasaran penan masalah social skala kabupaten.

1. Penggalian dan pendayagun skala kabupaten. 2. Pengembangan dan penda PSKS skala kabupaten.

Pelaksanaan program/kegiatan social skala kabupaten.

Pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan bidang socia kabupaten..

Pelaporan pelaksanaan program social skala kabupaten kepada Dalam Negeri melalui Gubernu tembusan kepada Menteri Sosial Penyediaan sarana dan prasara skala kabupaten. 1. Pengangkatan dan pem pejabat fungsional pekerja so kabupaten. 2. Pengusulan calon peserta p profesi pekerjaan socia kabupaten. 3. Pengusulan calon peserta p dan pelatihan pekerja so kabupaten.

9. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial 10 Sarana dan prasarana sosial 11 Pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial

SUB BIDANG 12 System informasi kesejahteraan sosial 13 Penganugerahan tanda kehormatan

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN Pengembangan jaringan system kesejahteraan social skala kabupa

1. Penyiapan bahan kelengkap penganugerahan satya kebaktian social kepada melalui gubernur dan menteri 2. Pemberian penghargaan d social skala kabupaten.

1. Pelestarian nilai14 Nilai-nilai nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial 2. Pemeliharaan taman makam pahlawan (TMP) 3. Penganugerahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan 4. Penyelengaraan peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan social nasional 15 Penanggulangan bencana 16 Pengumpulan uang atau barang (sumbangan social) 17 Undian

Pelestarian nilai-nilai kepa keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan social sesuai yang ditetapkan oleh pemerin atau proopinsi skala kabupaten.

Pembangunan, perbaikan dan pem TMP di kabupaten

Penyiapan bahan kelengkapa penganugerahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan.

Penanggung jawab penyelengga pahlawan dan hari kesetiakawa nasional tingkat kabupaten.

Penanggulangan korban benca kabupaten. 1. Pemberian izin pengumpulan barang skala kabupaten. 2. Pengendalian pengumpulan barang skala kabupaten. 1. Pemberian rekomendasi izin u kabupaten bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaa tingkat kabupaten.

Pelaksanaan dan pengembanga social bagi penyandang cacat mental, lanjut usia tidak potensia yang berasal dari masyarakat r tidak mampu skala kabupaten.

18 Jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental dan lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu 19 Pengasuhan dan pengangkatan anak

N.

Pemberian rekomendasi anak skala kabupaten

BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

pen

1. Ketenagakerjaan

kebijakan 1. Pelaksanaan 1. Kebijakan, p perencanaan, pusat dan propinsi, pembinaan dan kebijakan daerah dan pe pengawasan strategi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketena skala kabupaten. 2. Pembinaan (pe pengendalian, monitoring, ev pelaporan) penyelenggaraan pemerintahan bidang ketena skala kabupaten. 3. Penanggung jawab penyel pemerintahan bidang ketena skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaa bidang ketenagakerjaan di kab 5. Perencanaan tenaga kerja kabupaten, pembinaan pe tenaga kerja mikro pada insta perusahaan, pembinaan penyelenggaraan system ketenagakerjaan skala kabupa

kebijakan, 2. Pembinaan sumber 1. Pelaksanaan norma, standar, prosedur da daya manusia aparatur monitoring evaluasi pembin aparatur pelaksana pemerintahan bidang ketena skala kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir SDM aparatur pelaksana pemerintahan bidang ketena di kabupaten. 3. Pembinaan, penye pengawasan, pengendalia evaluasi pengembangan SDM pelaksana urusan pemerintah ketenagakerjaan skala kabupa 4. Pengangkatan dan pem pejabat perangkat daera menangani bidang ketena skala kabupaten. pengangkata 5. Pembinaan, pemberhentian pejabat bidang ketenagakerjaan d kabupaten. 3. Pembinaan 1. Pembinaan dan penyel pelatihan dan pelatihan kerja skala kabupate produktivitas tenaga kerja pelatiha 2. a. Pelaksanaan pengukuran produktivita kabupaten b. Pelaksanaan program pe produktivitas di wilayah ka

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 3. Penyelenggaraan perizinan/pe lembaga pelatihan serta pe kontrak perjanjian magan negeri. pelaksanaan 4. Koordinasi kompetensi dan akreditasi pelatihan kerja skala kabupate 4. Pembinaan dan 1. a. Penyebarluasan informa kerja dan pendaftaran pe penempatan (pencaker) dan lowongan tenaga kerja dalam pengolah negeri b. Penyusunan, penganalisisan data pen dan data lowongan ke kabupaten. pelayanan c. Pemberian pasar kerja, bimbingan kepada pencari kerja dan tenaga kerja skala kabupa pejabat d. Pembinaan pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit fungsional pengantar wilayah kerja kabupaten. 2. a. Penerbitan dan pengend pendirian lembaga kerja/lembaga penempata kerja swasta (LPTKS) dan penyuluhan dan bimbinga skala kabupaten. rekomendas b. Penerbitan perizinan pendirian LP lembaga penyuluhan dan jabatan yang akan kegiatan skala kabupaten.

3. Pemberian rekomendasi kepa dalam penyelenggaraan pame kerja/job fair skala kabupaten 4. Fasilitasi penempatan bagi pe penyandang cacat, lans perempuan skala kabupaten. 5. a. Penyuluhan, rekrutmen, s pengesahan pengantar k penempatan tenaga ke kerja antar daerah (AK kerja local (AKL) b. Penerbitan surat p penempatan (SPP) A kabupaten. 6. a. Penerbitan rekomenda operasional tenaga kerja (TKS) luar negeri, TKS lembaga sukarela Indon akan beroperasi pada kabupaten. b. Pelaksanaan p pengendalian dan pe pendayagunaan TKS dan sukarela skala kabupaten.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN c. Pendaftaran dan pembentukan tenaga ker (TKM).

8. Penerbitan Izin Mempekerjaka Kerja Asing (IMTA) perpanjan tenaga kerja asing (TKA) ya kerjanya dalam wilayah kabup 9. Monitoring dan evaluasi pe TKA yang lokasi kerjanya dala kabupaten. 10 Pelaksanaan pelatihan/ teknis, penyebarluasan dan teknologi tepat guna skala kab 11 Penyelenggaraan program kerja melalui bimbingan usah dan sector informal serta padat karya skala kabupaten. 5. Pembinaan dan 1. a. Pelaksanaan penyuluhan, penempatan dan seleksi calon TKI d tenaga kerja luar kabupaten. negeri b. Pengawasan pelaksanaan calo TKI di wilayah kabupa 2. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama bilateral dan m penempatan TKI yang pelak di wilayah kabupaten. 3. Penerbitan rekomendasi izin kantor cabang perusahaan pe tenaga kerja Indonesia swasta di wilayah kabupaten. 4. Penerbitan rekomendasi pasp wilayah kabupaten be asal/alamat calon TKI. system 5. Penyebarluasan penempatan TKI dan pe penyetoran dana perlindung wilayah kabupaten.

terhadap 6. a. Sosialisasi perjanjian kerja penempat luar negeri skala kabupate b. Penelitian dan pe perjannjian penempatan T negeri. 8. a. Pembinaan, pengawas monitoring penempatan perlindungan TKI di kabup b. Penerbitan rekomendasi tempat penampungan ca wilayah kabupaten. 9. Pelayanan kepulangan TKI ya dari kabupaten

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. a. 6. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan social b. tenaga kerja

Fasilitasi penyusunan pengesahan peraturan p yang skala berlakunya (satu) kabupaten. Pendaftaran perjanjian bersama (PKB), pekerjaan antara p pemberi kerja dengan p penyedia jasa pekerja/bu skala berlakunya pada wilayah kabupaten. c. Pencatatan perjanjian ke tertentu (PKWT) pada p yang skala berlakunya (satu) wilayah kabupaten. 2. a. Penerbitan o izin perusahaan penyedia pekerja/buruh yang berd kabupaten dan pe perjanjian pekerjaan perusahaan pemberi kerj perusahaan penyedia pekerja/buruh yang berlakunya dalam 1 (sat kabupaten. b. Pencabutan o izin perusahaan penyedia pekerja/buruh yang berd kabupaten atas re pemerintah pusat dan/atau

dan pe 3. Pencegahan perselisihan hubungan industr kerja dan penutupan perus wilayah kabupaten. 4. Pembinaan SDM dan penyelesaian perselisihan pengadilan skala kabupaten. 5. Penyusunan dan pengusula serta melakukan pembinaan konsiliator, arbiter di kabupaten. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hoc pengadilan hubungan yang wilayahnya meliputi kabu 7. a. Bimbingan aplikasi peng perusahaan skala kabupat dan p b. Penyusunan penetapan upah kabupaten kepada gubern 8. a. Pembinaan kepesertaan social tenaga keja d kabupaten. Pembinaan penyel fasilitas dan kesejaht perusahaan skala kabupat

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

7. Pembinaan ketenagakerjaan

9. Pembinaan pelaksanaan sy kelembagaan serta pelaku industrial skala kabupaten. 10 Verifikasi keanggotaan serika (SP)/serikat buruh (SB kabupaten. 11 Pencatatan organisasi pengu organisasi pekerja/buruh kabupaten dan melaporkanny propinsi. 12 Penetapan organisasi pengu organisasi pekerja/buruh unt dalam lembag ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi. 1. Pembinaan dan pe pelaksanaan norma ketena skala kabupaten. 2. Pemeriksaan/pengujian perusahaan dan obyek pe ketenagakerjaan skala kabupa 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) obyek pengawasan ketena skala kabupaten. kasus/ 4. Penanganan penyidikann terhadap perusa pengusaha yang melangga ketenagakerjaan skala kabupa penerapan 5. a. Pelaksanaan manajemen keselamat kesehatan kerja (SMK kabupaten. b. Pelaksanaan koordinasi SMK3 skala kabupaten.

6. Pengkajian dan perekayasaa norma ketenagakerjaan, perusahaan, ergonomi, ke kerja yang bersifat strate kabupaten. 7. Pelayanan dan pelatiha pengembangan bidang ketenagakerjaan, keselama kesehatan kerja yang bersifa skala kabupaten. 8. Pemberdayaan fungsi dan personil dan kelembagaan pe ketenagakerjaan skala kabupa 9. Fasilitasi pembinaan pe ketenagakerjaan skala kabupa 10 Penyelenggaraan ketata pengawasan ketenagakerja kabupaten. 11 Pengusulan calon pesert pengawasan ketenagakerjaa pemerintah dan/atau p propinsi.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

12 Pengusulan calon pegawai ketenagakerjaan skala kepada pemerintah. 13 Pengusulan penerbitan kartu bagi pengawas ketenagakerj kabupaten kepada pemerintah 14 Pengusulan kartu penyidik negeri sipil (PPNS) ketenagakerjaan skala kepada pemerintah.

2. Ketransmigrasian

1. Pelaksanaan kebijakan pu 1. Kebijakan, perencanaan, propinsi, perumusan kebijaka pembinaan dan dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pem bidang ketransmigrasian kabupaten. 2. Pelaporan dan pertanggun pelaksanaan urusan pem bidang ketransmigrasian kabupaten. 3. Integrasi pelaksanaan pemerintahan bidang ketran skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaa bidang ketransmigrasian kabupaten berdasarkan pedoman,norma, standar, pro criteria yang ditetapkan peme 5. Perancangan pem transmigrasi daerah kabupa pembinaan dan penyel system informasi ketransmigra kabupaten. 6. Peningkatan kapasitas p daerah dalam penyelenggara pemerintahan bidang ketran skala kabupaten.

SUB BIDANG

kebijakan, 2. Pembinaan sumber 1. Pelaksanaan norma, standar, prosedur da daya manusia aparatur monitoring evaluasi pembin aparatur pelaksana pemerintahan bidang ketran skala kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir SDM aparatur pelaksana pemerintahan bidang ketran di kabupaten. 3. Pembinaan, penye pengawasan, pengendalia evaluasi pengembangan SDM pelaksana urusan pemerintah ketransmigrasian skala kabupa 4. Pengangkatan dan pem pejabat perangkat daera menangani bidang ketran skala kabupaten. 5. Pembinaan, pengangkata pemberhentian pejabat bidang ketransmigrasian d kabupaten. SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN

3. Penyiapan permukiman penempatan

dan

tanah 1. a. Pengalokasian pembangunan pengembangan transmig atau lokasi permukiman t (LPT) di wilayah kabupate b. Pengusulan rencana pembangunan WPT atu kabupaten. c. Pengusulan rencana kebu untuk mendukung pe WPT atau LPT skala kabup d. Pengusulan rencana peng perpindahan transmigr kabupaten. 2. a. Penyelesaian legalitas ta rencana pembangunan WP skala kabupaten. b. Penetapan alokasi penyed untuk rencana pembang atau LPT skala kabupaten. 3. Penyediaan data untuk p rencana teknis pembangunan LPT skala kabupaten. 4. Komunikasi, informasi da ketransmigrasian skala kabupa

5. a. Penyediaan informasi pen investasi dalam pembangunan WPT atau kabupaten. b. Pelayanan investasi dala pembangunan WPT atau kabupaten. 6. a. Penjajakan kerjasama den kabupaten/kota lain. b. Pembuatan naskah kerjas daerah dalam perpind penempatan transmigrasi. 7. Sinkronisasi pembangunan WP dengan wilayah sekitar skala k 8. a. Pendaftaran dan sele transmigran skala kabupat b. Penetapan status calon t skala kabupaten berdasar pemerintah. 9. Peningkatan keterampilan da calon transmigran skala kabup penampungan 10 Pelayanan transmigran skala kabupaten. dan pertanggu 11 Pelaporan pelaksanaan penyiapan permu penempatan transmigran d kabupaten. 1. Pengusulan rencana pen 4. Pengembangan masyarakat dan kawasan t masyarakat dan kawasan skala kabupaten transmigrasi

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

2. Sinkronisasi peningkatan kap dan masyarakat di WPT atau wilayah sekitar dalam skala ka 3. Sinkronisasi pengembanga masyarakat di WPT atau L wilayah sekitar dalam skala ka 4. Sinkronisasi pemeliharaa pengembangan infrastruktur LPT dengan wilayah sekitar d kabupaten. 5. Sinkronisasi penyerasian pen masyarakat dan kawasan WP dengan wilayah sekitar skala k 6. a. Penyediaan data dan tentang perkembangan LPT skala kabupaten. b. Pengusulan calon WPT ata dapat dialihkan tanggu pembinaan khususnya d kabupaten.. 7. Pelaporan dan pertanggu pelaksanaan pengembangan dan kawasan transmigrasi kabupaten.

5. Pengarahan fasilitasi perpindahan trasnmigrasi

dan 1. a. Pelaksanaan komunikasi, dan edukasi (KIE) ketransm b. Penyediaan dan pelayana ketransmigrasian skala kab c. Peningkatan motivasi p transmigrasi skala kabupat d. Penyamaan persepsi, kes kesepakatan pembangunan ketransmig kabupaten. 2. a. Identifikasi dan analisis penduduk dengan daya d dan daya tampung lingku kabupaten. b. Pemilihan dan penetapan p kelompok sasaran transmigrasi skala kabupat c. Penyusunan rencana peng fasilitasi perpindahan t skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kerjasama p transmigrasi dan penataan transmigrasi yang serasi dan skala kabupaten. 4. a. Pelayanan pendaftaran d perpindahan transmigr penataan persebaran trans b. Pelayanan pelatihan dal penyesuaian kompetensi p transmigrasi. c. Pelayanan penampungan, kesehatan, perbekalan da perpindahan transmigrasi. Pelayanan pengangkuta proses perpindahan transm

O.

BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG 1. Kelembagaan koperasi

2. Pemberdayaan koperasi

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 1. Pelaksanaan kebijakan pem penggabungan dan pelebu pembubaran koperasi. pe 2. a. Pengesahan penggabungan dan peleb pembubaran koperasi dal kabupaten (Tugas Pemban b. Fasilitasi pelaksanaan p dan pengumuman akta koperasi dalam wilayah ka pelaksanaan 3. Fasilitasi p perubahan anggaran dasar menyangkut penggabungan, dan perubahan bidang usah dalam wilayah kabupaten. pelaksanaan 4. Fasilitasi p koperasi di tingkat kabupa dengan pedoman pemerinta tingkat kabupaten. 5. a. Pembinaan dan pengawas simpan pinjam (KSP) dan pinjam (USP) koperasi kabupaten. b. Fasilitasi pelaksanaan tu pengawasan KSP dan USP tingkat kabupaten Pembantuan). 1. Pelaksanaan kebijakan pem koperasi meliputi :

a. Penciptaan usaha simp yang sehat di tingkat sesuai dengan kebijakan p b. Bimbingan dan penyuluha dalam pembuatan lapora KSP dan USP dalam kabupaten. c. Pembinaan KSP dan U wilayah kabupaten. d. Fasilitasi pelaksanaan p dan penyelesaian akibat p KSP dan USP dalam kabupaten. e. Pemberian sanksi ad kepada KSP dan USP dal kabupaten yang tidak me kewajibannya. 2. Pengembangan iklim serta ko mendorong pertumbuha pemasyarakatan koperasi dal kabupaten. 3. Pemberian bimbingan dan kepada koperasi dalam kabupaten. 4. Perlindungan kepada kope wilayah kabupaten.

SUB BIDANG 2. Pemberdayaan UKM

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 1. Penetapan kebijakan pem UKM dalam penumbuhan ik bagi usaha kecil di tingkat meliputi :

3. Pengawasan, monitoring evaluasi

dan

a. Pendanaan/penyediaan su tata cara dan syarat kebutuhan dana. b. Persaingan. c. Prasarana. d. Informasi. e. Kemitraan. f. Perizinan. g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembang kecil di tingkat kabupaten mel a. Produksi. b. Pemasaran. c. Sumber daya. d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjamina penyediaan pembiayaan bag tingkat kabupaten meliputi : a. Kredit perbankan. b. Penjaminan lembaga buka c. Modal ventura. d. Pinjaman dari dana sebagai laba BUMN. e. Hibah. f. Jenis pembiayaan lain Pengawasan, monitoring dan upaya pemberdayaan koperasi dalam wilayah kabupaten.

P.

BIDANG PENANAMAN MODAL SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Kebijakan penanaman modal

Kebijakan penanaman 1. Menyusun dan menetapkan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam rencana umum penanama daerah dan rencana strateg sesuai dengan program pem daerah kabupaten berkoordina pemerintah propinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pembinaan dan pengawasa skala kabupaten penyelenggaraan kebijaka perencanaan pengembanga berkoordinasi engan p propinsi. 3. Mengkoordinasikan, me menetapkan dan mel kebijakan daerah kabupaten penanaman modal meliputi :

2. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal

usulan bid a. Penyiapan usaha yang perlu diper tertutup. usulan bid b. Penyiapan usaha yang erlu diper terbuka dengan persyarata c. Penyiapan usulan bid usaha yang perlu diper mendapat prioritas kabupaten. d. Penyusunan peta invest kabupaten dan identifika sumber daya daerah terdiri dari sumber d kelembagaan dan sum manusia termasuk pengus kecil, menengah, koperasi e. Usulan dan pemberia penanaman modal di lu fiscal dan non fiscal nas menjadi kewenangan kabu 4. Menetapkan peraturan daera penanaman modal dengan be pada ketentuan peraturan p undangan yang berlaku. 1. Kerjasama 1. Melaksanakan dan mengajuk penanaman modal materi dan memfasilitasi dengan dunia usaha d penanaman modal di tingkat k 2. Melaksanakan dan mengajuk materi dan memfasilitasi internasional di bidang p modal di tingkat kabupaten.

2. Promosi 1. Mengkaji, merumuskan dan kebijakan teknis pelaksanaan penanaman modal bimbingan dan pembinaan penanaman modal di tingkat k

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG 2. 3. 3. Pelayanan 1. penanaman modal

2. 3.

4.

KEWENANGAN p Melaksanakan promosi modal daerah kabupaten baik negeri maupun ke luar negeri. Mengkaji, merumuskan dan materi promosi skala kabupate Mengkaji, merumuskan dan pedoman tata cara dan pe pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang kewenangan kabupaten be pedoman tata cara dan pe pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang pemerintah. Pemberian izin usaha penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan ka Melaksanakan pelayanan ter pintu berdasarkan pendelega pelimpahan wewenang dari atau instansi yang memiliki ke perizinan dan non perizin menjadi kewenangan kabupat Pemberian usulan persetujua fiscal nasional bagi penanam yang menjadi kewenangan ka

1. Mengkaji, merumuskan dan 4. Pengendalian kebijakan teknis pen pelaksanaan penanaman modal pelaksanaan penanaman kabupaten. 2. Melaksanakan pemantauan, dan pengawasan pe penanaman modal ber dengan pemerintah dan p propinsi. 5. Pengelolaan data 1. Mengkaji, merumuskan dan dan system pedoman tata cara pembang pengembangan system informasi penanaman modal penanaman modal skala kabu 2. Membangun dan menge system informasi penanam yang terintegrasi dengan informasi penanaman modal p dan pemerintah propinsi. 3. Mengumpulkan dan mengo kegiatan usaha penanaman m realisasi proyek penanaman m kabupaten. 4. Memutakhirkan data dan penanaman modal daerah.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Membina dan mengawasi pe 6. Penyebarluasan, pendidikan dan di bidang system informasi p pelatihan modal. penanaman modal 2. Melaksanakan sosialisasi atas dan perencanaan penge kerjasama luar negeri, pemberian pelayanan pengendalian pelaksanaan da informasi penanaman mod kabupaten kepada aparatur p dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan penanaman modal skala kabu

Q.

BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

induk peng 1. Kebijakan bidang 1. Kebijakan bidang 1. Rencana kebudayaan kebudayaan kebudayaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Intelekual (HKI) bidang kebud 3. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan mengenai criteria system penghargaan/anugerah insan/lembaga yang berjasa kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan mengenai kerjasama luar bidang kebudayaan skala kabu 2. Tradisi 1. Pelaksanaan kebijakan nasion serta penetapan kebijakan ka bidang penanaman nilai-nil pembinaan karakter dan bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga ke terhadap Tuhan Yang Maha lembaga adat skala kabupaten

3. Perfilman

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

1. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan o perfilman skala kabupaten. 2. Pemberian izin usaha pembuatan film oleh tim a kabupaten. 3. Pemberian perizinan usaha pe bidang pembuatan film, p film, penjualan dan penyew (VCD, DVD), pertunjukan film pertunjukan film keliling, pe film melalui media elektr tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan kab bidang kegiatan standarisasi p teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan mengenai kerjasama luar bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan rekaman video yang perusahaan persewaan dan rekaman video serta kegiata dan laporan pelaksanaan perfilman skala kabupaten.

KEWENANGAN

7. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan mengenai kagiatan standa bidang peningkatan prod apresiasi film skala kabupaten 8. Monitoring dan evaluasi peng perfilman skala kabupaten.

4. Kesenian

1. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan mengenai standarisasi pemb pengiriman dan penerimaan asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi p misi kesenian dalam rangka luar negeri skala kabupaten. 3. Penetapan criteria dan penyelengaraan festival, pam lomba tingkat kabupaten. 4. Penerapan dan monitoring im standar pelayanan minim bidang kesenian skala kabupa 5. Pemberian penghargaan seniman yang telah berjas bangsa dan negara skala kabu 6. Penyelenggaraan kegiatan p dan pelatihan kesenian kabupaten. 7. Penerapan dan pelaksanaan perawatan dan pengamanan benda kesenian (karya se kabupaten. 8. Pelaksanaan pembentukan pengelolaan pusat kegiatan skala kabupaten. 9 Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan mengenai peningkatan bidang seni tradisional dan non tradis 10 Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan dalam rangka per pengembangan dan pe kesenian skala kabupaten.

5. Sejarah

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

1. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan kab bidang penulisan sejarah sejarah kebudayaan daer kabupaten. 2. Pelaksanaan pedoman nasion dan penetapan kebijakan kab bidang pemahaman sejarah sejarah wilayah, sejarah sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasion dan penetapan kebijakan kab bidang inventarisasi dan do sumber sejarah dan publikasi

KEWENANGAN

4. Pelaksanaan pedoman nasion dan penetapan kebijakan mengenai pemberian pe kepada tokoh yang berjasa pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman pe pemahaman sejarah dan kebangsaan skala kabupaten. 6. Pelaksanaan pedoman penana nilai sejarah dan kepahlawa kabupaten. 7. Pelaksanaan pedoman nasion dan penetapan kebijakan mengenai database dan informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasion dan penetapan kebijakan mengenai koordinasi dan pemetaan sejarah skala kabup 9. Pelaksanaan pedoman nasion dan penetapan kebijakan mengenai penyelengaraan dik sejarah skala kabupaten.

2. Pelaksanaan bidang kebudayaan

6. Purbakala

1. Pelaksanaan pedoman meng ratifikasi konvensi int “Cultural Diversity, Prote Cultural Landscape, Prote Cultural dan Natural Herita kabupaten. 2. Penerapan kebijakan per pemeliharaan dan pemanfaat cagar budaya (BCB)/situ kabupaten. 3. Penetapan BCB/situs skala kab 4. Penerapan kebijakan penyel dan pengelolaan museum di k 5. Penerapan pedoman arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendiria yang dimiliki kabupaten. 7. Penerapan pedoman pengangkatan peninggalan skala kabupaten.

1. Penyelenggaraan

1. Penyelenggaraan per pengembangan dan pe kebudayaan skala kabupaten a. Penanaman nilai-nilai tra pembinaan watak dan bangsa. b. Pembinaan lembaga ke terhadap Tuhan Yang Mah lembaga adat. c. Pengembangan jaringan kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan berbagai pihak terkait, adat dan masyarakat.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN e. Advokasi lembaga ke terhadap Tuhan Yang Mah lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegi kabupaten meliputi : a. Pelaksanaan dan hasil keg b. Pengendalian dan pe kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan norma dan standar serta penanaman nilai-nilai bangsa di bidang tra masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan seni tradisional dan non tingkat kabupaten. e. Pelaksanaan peningkatan film skala kabupaten. f. Pelaksanaan kebijakan sej skala kabupaten.

usul re 3. Pengajuan pembebasan fiscal untuk keg kesenian Indonesia ke luar n kabupaten. 4. Penyelenggaraan kegiatan dan kajian seni di kabupaten. 5. Penyelenggaraan pembina pengembangan peningkatan seni tradisional dan mo kabupaten. 6. Koordinasi dan sinkronisasi operasional perfilman skala ka 7. Penyelenggaraan kegiatan pameran dan lomba secara dan berkala di tingkat kabupat 8. Pengawasan pembuatan film asing di kabupaten. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan festival film dan pek kabupaten. 10 Fasilitasi organisasi/lembaga di kabupaten. 11 Penapisan dan pengawasan film dan rekaman video di kab 12 Fasilitasi advokasi peng perfilman di tingkat kabupaten 13 Perizinan membawa BCB kabupaten dalam satu propins 14 Penyebarluasan informasi sej di kabupaen. 15 Pelaksanaan pemberian pe bidang sejarah lkal di kabupat 16 Pelaksanaan kongres sejara daerah di kabupaten. 17 Pelaksanaan lawatan sejara local di kabupaten.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

18 Pelaksanaan seminar/lokakary lokal dalam perspektif na kabupaten. 19 Pelaksanaan musyawarah ke bidang sejarah skala kabupate 20 Pengkajian dan penulisan daerah dan sejarah kebudaya di kabupaten. 21 Pemetaan sejarah skala kabup 22 Koordinasi dan kemitraan sejarah di kabupaten. 23 Penanganan per pemeliharaan dan pe BCB/situs warisan budaya d kabupaten. 24 Registrasi BCB/situs dan kaw kabupaten. 25 Pengusulan penetapan propinsi kepada propinsi dan BCB/situs skala kabupaten. 26 Penyelenggaraan kerjasama perlindungan, pemeliharaa pemanfaatan BCB/situs kabupaten. 27 Koordinasi dan fasilitasi, pe peran serta masyarakat perlindungan, pemeliharaa pemanfaatan BCB/situs kabupaten. dan pe 28 Pengembangan museum kabupaten. 29 Registrasi museum dan k kabupaten. 30 Penyelenggaraan akreditasi m kabupaten. 31 Penambahan dan penyelamat museum di kabupaten.

3. Kebijakan bidang Kebijakan kepariwisataan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

1. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan meliputi : induk peng a. Rencana pariwisata (RIPP) kabupat b. Pelaksanaan nasional/propinsi dan kebijakan kabupaten pengembangan system pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan na propinsi serta penetapan kabupaten dalam standarisasi bidang pariwis d. Pelaksanaan nasional/propinsi dan pedoman pengembangan pariwisata skala kabupaten

KEWENANGAN

2. 3. 4. 5. 4. Pelaksanaan bidang kepariwisataan

Penyelengaraan

1.

e. Pelaksanaan nasional/propinsi dan kebijakan dalam pembina dan penyelenggaraan pariwisata skala kabupaten f. Penetapan dan pe pedoman perencanaan p skala kabupaten. g. Penetapan dan pe pedoman partisipasi penyelenggaraan pame budaya dan pariwisa kabupaten. h. Penetapan dan pe pedoman dan penyel widya wisata skala kabupa i. Penetapan dan pe pedoman kerjasama p skala kabupaten. Pemberian izin usaha pariwi kabupaten. Pelaksanaan kerjasama int pengembangan destinasi skala kabupaten. Pelaksanaan kerjasama peng desinasi pariwisata skala kabu Monitoring dan evaluasi peng pariwisata skala kabupaten. Penyelenggaraan promos kabupaten meliputi :

a. Penyelenggaraan widya w kabupaten serta meng menerima peserta grou wisata. b. Peserta/penyelenggara event, roadshow beke dengan pemerintah propin c. Pengadaan sarana pemas kabupaten. d. Pembentukan perwakila promosi pariwisata di dal skala kabupaten. e. Penyediaan informasi par pusat pelayanan pariwisata propinsi pembentukan pusat informasi pariwisata kabupaten. f. Pelaksanaan event promo negeri dengan pemerintah dan propinsi. 2. Pengembangan system pemasaran pariwisata skala ka 3. Penerapan branding pariwisat dan penetapan tagline pariw kabupaten.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

5. Kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata

1. Rencana induk pengembanga daya kebudayaan dan nasional skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sum manusia, kebudayaan dan skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan nasion dan penetapan kebijakan mengenai penelitian kebuda pariwisata skala kabupaten. 4. Pelaksanaan rancangan induk arkeologi nasional oleh berkoordinasi dengan Balai Ar

R.

BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB BIDANG 1. Kepemudaan

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN kebijakan di 1. Kebijakan di Penetapan kepemudaan meliputi : bidang kepemudaan

2. Pelaksanaan

a. Pengembangan keserasian dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan p dengan masyarakat pembangunan. c. Peningkatan peran serta sec bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan f. Pengembangan ilmu pengeta teknologi dan keimana ketaqwaan. g. Peningkatan profes kepemimpinan dan kepelopora h. Pengaturan system penga prestasi. i. Peningkatan sarana dan prasa j. Pengembangan jaringan da informasi. k. Kriteria dan standarisasi kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas kompetensi lembaga kepemud m. Pencegahan dan perlindunga destruktif. Pelaksanaan kebijakan di kepemudaan skala kabupaten me

3. Koordinasi

SUB BIDANG

a. Aktivitas kepemudaan yang kabupaten, propinsi, nasio internasional. dan dukungan b. Fasilitasi kepemudaan lintas kecama kabupaten. c. Pembangunan pusat pem pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan ke tingkat kabupaten. e. Kerjasama antar kecamat kabupaten, propinsi, pemer internasional. Koordinasi bidang kepemuda kabupaten meliputi : a. Koordinasi antar dinas instans dengan lemba b. Koordinasi pemerintah. c. Koordinasi antar kecamat kabupaten.

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 4. Pembinaan dan Pembinaan dan pengawasan pengawasan kepemudaan skala kabupaten me

2. Olahraga

1. Kebijakan bidang keolahragaan

terhadap a. Pembinaan kepemudaan. terhadap b. Pembinaan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pem antar susunan pemerintahan kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pedoman dan standar pe urusan pemerintahan di kepemudaan. e. Pembinaan, pemberian b supervisi dan konsultasi pemerintahan di bidang kepem f. Pembinaan pendidikan dan p bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, pengembangan, pemantau evaluasi pelaksanaan pemerintahan di bidang kepem h. Pengaturan pengawasan pelaksanaan norma dan s bidang kepemudaan. di Penetapan kebijakan di keolahragaan meliputi :

dan a. Pengembangan kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaa c. Pembinaan dan peng keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan olehraga. f. Pembangunan dan pe prasarana dan sarana olahrag g. Pendidikan dan pelatihan keol h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahr j. Pengembangan kerjasam informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan p dengan masyarakat pembangunan olahraga. l. Peningkatan peran serta sec bidang sektoral serta masyara m. Pengembangan manajemen o n. Kemitraan industri dan kewi olahraga. o. Peningkatan profesionalism pelatih, manager dan olahraga. p. Pembangunan dan peng industri olahraga. q. Pengaturan system penga penghargaan dan kesejahtera olahraga. SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

2. Pelaksanaan

3. Koordinasi

4. Pembinaan pengawasan

r. Pengaturan pelaksanaan st akreditasi dan sertifikat keolah s. Peningkatan dan pem prasarana dan sarana olahrag t. Pengembangan jaringan da informasi keolahragaan. u. Kriteria lembaga keolahragaan v. Pemberdayaan dan pemas olahraga serta peningkatan jasmani masyarakat. Pelaksanaan kebijakan di keolahragaan skala kabupaten m keolahragaan a. Aktivitas kabupaten, propinsi, nasio internasional. dan dukungan b. Fasilitasi keolahragaan lintas kecama kabupaten. dan c. Pembangunan p prasarana dan sarana olahrag d. Pendidikan dan pelatihan keol e. Kerjasama antar kecamat kabupaten, propinsi, pemer internasional. f. Pembangunan sentra p prestasi olahraga. g. Pendanaan keolahragaan. Koordinasi bidang keolahraga kabupaten meliputi : a. Koordinasi antar dinas instans b. Koordinasi dengan lemba pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara kabupa kecamatan. dan Pembinaan dan pengawasan keolahragaan skala kabupaten me

terhadap a. Pembinaan keolahragaan. terhadap b. Pembinaan keolahragaan. c. Pembinaan koordinasi pem antar susunan pemerintahan keolahragaan di kabupaten.. d. Pembinaan pengelolaan olah tenaga keolahragaan. e. Pembinaan dan pengembanga olahraga termasuk olahraga u f. Pembinaan pendidikan dan p bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, pengembangan, pemantau evaluasi pelaksanaan pemerintahan di bidang keola h. Pengaturan pengawasan pelaksanaan norma dan s bidang keolahragaan.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN Pembinaan dan pengembanga olahraga. j. Pengawasan terhadap penye olahraga. k. Pengawasan terhadap pe anggaran/dana. i.

S.

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG 1. Bina ideologi dan 1. Penetapan wawasan kebijakan kebangsaan penyelenggaraan pemerintahan

2. Pelaksanaan kegiatan

KEWENANGAN Penetapan kebijakan operasiona pada kebijakan umum nasio kebijakan teknis propinsi) d ketahanan ideologi negara, kebangsaan, bela negara, nilai-ni kebangsaan dan penghargaan ke skala kabupaten. Pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi negara, wawasan kebang negara, nilai-nilai sejarah kebang penghargaan kebangsaan skala ka

Pembinaan dan penyel pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (bimbingan dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan dan di bidang ketahanan ideolog wawasan kebangsaan, bela neg nilai sejarah kebangsaan dan pe kebangsaan skala kabupaten. 4. Pengawasan Pengawasan penyel penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, pemerintahan desa dan masyarakat (bimbingan dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan dan di bidang ketahanan ideolog wawasan kebangsaan, bela neg nilai sejarah kebangsaan dan pe kebangsaan skala kabupaten. 5. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur k kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideolog wawasan kebangsaan, bela neg nilai sejarah kebangsaan dan pe kebangsaan skala kabupaten. 1. Penetapan Koordinasi penetapan kebijakan o (merujuk pada kebijakan umum kebijakan penyelenggaraan dan kebijakan teknis propinsi) kewaspadaan dini, kerjasama pemerintahan bina masyarakat, tenaga kerja, pe konflik pemerintahan, penangan social, pengawasan orang a lembaga asing skala kabupaten. 3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

2. Kewaspadaan nasional

SUB BIDANG


Pelaksanaan kegiatan di kewaspadaan dini, kerjasama bina masyarakat, tenaga kerja, pe konflik pemerintahan, penangan social, pengawasan orang a lembaga asing skala kabupaten.

SUB – SUB BIDANG 3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

KEWENANGAN Pembinaan dan penyel pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (bimbingan dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan dan di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat, tena penanganan konflik pem penanganan konflik social, pe orang asing dan lembaga as kabupaten.

Pengawasan penyel pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (bimbingan dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan dan di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat, tena penanganan konflik pem penanganan konflik social, pe orang asing dan lembaga as kabupaten. 5. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur k kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat, tena penanganan konflik pem penanganan konflik social, pe orang asing dan lembaga as kabupaten. 3. Ketahanan seni, 1. Penetapan Koordinasi penetapan kebijakan o (merujuk pada kebijakan umum budaya agama dan kebijakan kemasyarakatan penyelenggaraan dan kebijakan teknis propinsi) ketahanan seni dan budaya, ag pemerintahan kepercayaan, pembauran dan budaya, organisasi kemas penanganan masalah kemasyarakatan skala kabupaten 2. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan di bidang kegiatan seni dan budaya, agama dan kep pembauran dan akulturasi organisasi kemasyarakatan, pe masalah social kemasyarakatan kabupaten. 4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG 4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Pembinaan dan penyel pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (bimbingan dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan dan di bidang ketahanan seni dan agama dan kepercayaan, pemba akulturasi budaya, kemasyarakatan, penanganan social kemasyarakatan skala kabu

KEWENANGAN Pengawasan penyel pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (bimbingan dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan dan di bidang ketahanan seni dan agama dan kepercayaan, pemba akulturasi budaya, kemasyarakatan, penanganan social kemasyarakatan skala kabu 5. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur k kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni dan agama dan kepercayaan, pemba akulturasi budaya, kemasyarakatan, penanganan social kemasyarakatan skala kabu

4. Politik negeri

dalam 1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan


3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Koordinasi penetapan kebijakan o (merujuk pada kebijakan umum dan kebijakan teknis propinsi) sy implementasi politik, kelembaga pemerintahan, kelembagaan par budaya dan pendidikan politik pemilu, pilpres dan pilkada kabupaten. Pelaksanaan kegiatan di bidang s implementasi politik, kelembaga pemerintahan, kelembagaan par budaya dan pendidikan politik pemilu, pilpres dan pilkada kabupaten. Pembinaan dan penyel pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (k bimbingan, supervisi dan perencanaan, penelitian pe pengembangan dan evaluasi) system dan implementasi kelembagaan politik pem kelembagaan partai politik, bu pendidikan politik, fasilitasi pem dan pilkada skala kabupaten. Pengawasan penyel pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat bidang sy implementasi politik, kelembaga pemerintahan, kelembagaan par budaya dan pendidikan politik pemilu, pilpres dan pilkada kabupaten.

5. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur k kapasitas aparatur di bidang system dan implement kelembagaan politik pem kelembagaan partai politik, bu pendidikan politik, fasilitasi pem dan pilkada skala kabupaten.

SUB BIDANG 5. Ketahanan ekonomi

SUB – SUB BIDANG 1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan


KEWENANGAN Koordinasi penetapan kebijakan o (merujuk pada kebijakan umum dan kebijakan teknis propinsi) ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiscal dan perilaku masyarakat, kebijak ketahanan lembaga usaha kebijakan dan ketahanan perekonomian skala kabupaten. Pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiscal dan perilaku masyarakat, kebijak ketahanan lembaga usaha kebijakan dan ketahanan perekonomian skala kabupaten.

Pembinaan dan penyel pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (k bimbingan, supervisi dan perencanaan, penelitian pe pengembangan dan evaluasi) ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiscal dan perilaku masyarakat, kebijak ketahanan lembaga usaha kebijakan dan ketahanan perekonomian skala kabupaten. Pengawasan penyel 4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat di bidang pemerintahan sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiscal dan perilaku masyarakat, kebijak ketahanan lembaga usaha kebijakan dan ketahanan perekonomian skala kabupaten. 5. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur k kapasitas aparatur di bidang ketahanan sumber d ketahanan perdagangan, invest dan moneter, perilaku m kebijakan dan ketahanan lemba ekonomi, kebijakan dan ketahan perekonomian skala kabupaten. 3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

T.

BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG 1. Urusan pemerintahan

SUB – SUB BIDANG 1. Urusan pemerintahan : a. Kebijakan

KEWENANGAN Penetapan kebijakan urusan pemerintahan kabupaten.

penyel daera

1. Pelaksanaan kebijakan, norma b. Pembinaan, sosialisasi, prosedur dan criteria p bimbingan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monit supervisi, evaluasi serta pe koordinasi, penyelenggaraan urusan peme monitoring dan 2. Penyelenggaraan p evaluasi serta sosialisasi, bimbingan, pengawasan supervisi, koordinasi, monit penyelenggara evaluasi serta pe an urusan penyelenggaraan urusan peme pemerintahan 1. Harmonisasi peraturan daera c. Harmonisasi peraturan perundang-undang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang pemerintahan dalam wilayah dengan pemerintah dan p propinsi. 1. Penyusunan LPPD kabupaten. d. Laporan penyelenggara 2. Penyampaian LPPD kabupate an Menteri Dalam Negeri melalui pemerintahan daerah (LPPD) e. Database Pengolahan database LPPD kabupaten. 2. Penataan daerah dan otonomi khusus :

a. Kebijakan

b. Pembentukan daerah

SUB BIDANG

1. Pengusulan penataan daer kabupaten. kebijakan 2. Pelaksanaan batas, nama dan/atau pe ibukota daerah dalam rangka daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pem penghapusan dan pengabunga pem 1. Pengusulan penghapusan dan peng daerah. 2. Pembentukan kecamatan perubahan 3. a. Pengusulan kabupaten, nama dan pe ibukota kabupaten. b. Pelaksanaan perubahan nama kabupaten dan pe ibukota kabupaten.

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN c. Pembinaan, p 1. Pelaksanaan kebijakan sosialisasi, sosialisasi, observasi dan p observasi dan penyelenggaraan penataan da pengkajian p 2. Penyelenggaraan sosialisasi, observasi dan p penataan penataan daerah dan otono daerah dan dalam wilayah kabupaten. otonomi khusus

d. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otonomi khusus e. Pembangunan system (database) penataan daerah dan otonomi khusus f. Pelaporan

3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan hubungan antar lembaga (HAL) :

monitori 1. Penyelenggaraan evaluasi penataan daerah da khusus dalam wilayah kabupa 2. Penyelenggaraan p sosialisasi, observasi dan p penataan daerah dan otono dalam wilayah kabupaten.

dan pe 1. Pembangunan database penataan daerah da khusus skala kabupaten. 2. Penyampaian data dan penataan daerah skala kabu propinsi dan pemerintah.

1. Menindaklanjuti pedoman, standar, prosedur dan criter penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan daerah skala kabupaten. 3. Penyampaian laporan penata skala kabupaten kepada Men Negeri melalui gubernur.

a. DPOD

b. Penyusunan peraturan daerah

c. Fasilitasi asosiasi daerah/badan kerjasama daerah

SUB BIDANG

bahan 1. Penyiapan pembentukan, penghapus penggabungan daerah kabupa sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan penetapan DAU dan DAK ba DPOD. 1. Penyusunan peraturan daerah 2. Pengajuan raperda kabupate APBD, pajak daerah dan daerah, dan tata ruang gubernur. 3. Menyampaikan perda pemerintah untuk dievaluasi. Membentuk asosiasi kerjasama daerah

dae

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 4. Pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah : a.. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) 1. Kebijakan Penetapan perencanaan, pen dan penerapan SPM skala kabupa 2. Pembinaan Penerapan SPM kabupaten.

b. Pengembangan kapasitas daerah perencanaan 1. Kebijakan a. Penetapan penganggaran peng kapasitas daerah. b. Penetapan rencana tindak pe kapasitas kabupaten. 2. Pelaksana- a. Implementasi rencana an peningkatan kapasitas kabupa b. Fasilitasi implementasi renca kabupaten. 3. Pembinaan Koordinasi pengembangan kabupaten. 5. Pejabat negara : a. Tata teritb DPRD : - Kebijakan Penetapan pedoman tata ter kabupaten. b. Pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah - Pelaksanaan Fasilitasi pemilihan bupati dan wa c. Kedudukan protokoler dan keuangan DPRD - Kebijakan Pelaksanaan pedoman k protokoler dan keuangan DPRD ka

d. Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah - Kebijakan Pelaksanaan pedoman k keuangan bupati dan wakil bupati e. Laporan keterangan pertanggungja waban kepala daerah (LKKPJ) - Kebijakan Pelaksanaan pedoman LKPJ bupat SUB BIDANG 2. Pemerintahan umum

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 1. Fasilitasi tugas pembantuan dan kerjasama dan a. Fasilitasi tugas 1. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pe pembantuan oleh pemerintah dan/atau p propinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemerintahan ditugaspembantuankan kepad b. Fasilitasi 1. Penetapan kebijakan kabu bidang kerjasama dengan piha kerjasama kerjasama daerah dengan 2. Pelaksanaan dengan pihak ketiga. pihak ketiga Pelaporan pelaksanaan pemerintah kabupaten deng ketiga kepada propinsi. c. Kerjasama 1. Pelaksanaan kerjasama antar antar daerah 2. Pelaporan pelaksanaan kerjas daerah kepada propinsi.

d. Pembinaan wilayah

kebijakan h 1. Penetapan hubungan antar susunan pem di kabupaten dengan be kepada kebijakan pemerin propinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi h hubungan kecamatan/desa/kelurahan. 3. Koordinasi dan fasilitasi pe konflik kecamatan/desa/kelurahan. 4. Koordinasi dan penyelenggaraan urusan pem sisa skala kabupaten. Pelaksanaan pelayanan umu kabupaten.

d. Koordinasi pelayanan umum 2. Trantibum dan linmas a. Ketenteraman, 1. Penetapan kebijakan kabupat ketertiban merujuk pada kebijakan nasio bidang : umum dan perlindungan a. Penegakan Perda/peratura masyarakat b. Ketertiban umum dan kete masyarakat. c. Kepolisipamongprajaan da d. Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban um ketenteraman masyarakat kabupaten. 3. Pelaksanaan kepolisipamo dan PPNS skala kabupaten. 4. Pelaksanaan perlindungan m skala kabupaten. 5. Koordinasi dengan instansi te kabupaten.

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG b. Koordinasi perlindungan dan penegakan HAM 3. Wilayah perbatasan a. Perbatasan daerah

Koordinasi kabupaten.

KEWENANGAN penegakan HAM

Penetapan kebijakan dan pe perbatasan kecamatan dan desa/ di kabupaten. b. Toponimi dan 1. Penetapan kebijakan pemetaan mengacu pada kebijakan wilayah mengenai toponimi dan wilayah kabupaten. 2. Pengelolaan toponimi dan wilayah skala kabupaten. 3. Inventarisasi dan laporan top pemetaan wilayah skala kabup c. Pengembangan 1. Penetapan kebijakan peng wilayah wilayah perbatasan skala kabu perbatasan 2. Pengelolaan pengembangan perbatasan skala kabupaten. 3. Koordinasi dan fasilitasi peng wilayah perbatasan kabupaten d. Penetapan luas 1. Inventarisasi perubahan lua wilayah kabupaten yang diakibatkan o 2. Pemetaan luas wilayah peruntukannya. 4. Kawasan khusus :

a. Kawasan sumber daya alam; kehutanan, energi dan sumber daya mineral. b. Kawasan sumber daya buatan; pelabuhan, Bandar udara, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata, perdagangan, otorita, bendungan dan sejenisnya. c. Kawasan kepetingan umum; kawasan fasilitas social dan umum. d. Kawasan kedirgantaraan

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

Penetapan kebijakan, koordin fasilitasi pengelolaan kawasan su alam skala kabupaten.

Penetapan kebijakan, koordin fasilitasi pengelolaan kawasan su buatan skala kabupaten.

Penetapan kebijakan, koordin fasilitasi pengelolaan kawasan ke umum skala kabupaten.

Penetapan kebijakan, koordin fasilitasi pengelolaan kedirgantaraan skala kabupaten.

KEWENANGAN

5. Manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana : a. Mitigasi pencegahan bencana b. Penanganan bencana

3. Administrasi keuangan daerah

Penetapan kebijakan, koordin fasilitasi pengelolaan mitigasi/pe bencana skala kabupaten. Penetapan kebijakan, koordin fasilitasi penanganan bencan kabupaten. c. Penanganan Penetapan kebijakan, koordin pascabencana fasilitasi penanganan pascabenc kabupaten. d. Kelembagaan Penetapan kebijakan, koordin fasilitasi kelembagaan penangana skala kabupaten. e. Penanganan Penetapan kebijakan, koordin fasilitasi penanganan kebakar kebakaran kabupaten. 1. Organisasi dan Pelaksanaan penataan kelembagaan kelembagaan dan peningkatan pengelolaan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah daerah kabupaten.

2. Anggaran daerah

1. Penetapan Perda tentang po pengelolaan keuangan daerah 2. Penetapan standar satuan h analisis standar belanja kabupaten. 3. Perencanaan anggaran pe urusan pemerintahan kabupat 4. Penetapan Perda tentang A perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi sesuai dengan pedoman eva ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Raperdes tentang AP 7. Penetapan kebijakan kese fiscal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendana pemerintahan yang menjadi jawab bersama (urusan c antara kabupaten dan desa. kebijakan p 9. Penetapan kerjasama pemerintahan anta perencanaan 10 Fasilitasi penganggaran pemerintahan d

3. Pendapatan dan inventasi daerah : a. Pajak dan 1. a. Penetapan kebijakan pe pajak dan retribusi retribusi kabupaten. daerah b. Pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah kabupaten c. Fasilitasi, supervisi, monit evaluasi pelaksanaan retrib

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG 2. 3. b. Investasi dan 1. asset daerah 2. 3. 4. c. BUMD dan 1. lembaga keuangan 2. mikro

3.

d. Pinjaman daerah

1. 2. 3.

4. Dana perimbangan

KEWENANGAN Pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kabupat Evaluasi Raperdes tentang ret pungutan lainnya. Penetapan kebijakan pe investasi dan asset daerah kab Pelaksanaan pengelolaan inv asset daerah kabupaten. Pengawasan pengelolaan inv asset daerah kabupaten. Fasilitasi pengelolaan asse pemekaran skala kabupaten. Penetapan kebijakan pengelol dan lembaga keuangan kabupaten. Pelaksanaan pengelolaan B lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengaw Desa. Pengawasan pengelolaan B lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengaw Desa. Penetapan kebijakan pe pinjaman dan obligasi dae badan layanan umum (BLU) k Pelaksanaan pengelolaan pinj obligasi daerah serta bada umum (BLU) kabupaten. Pengawasan pinjaman dan daerah serta BLU kabupaten.

a. Dana alokasi 1. Pengelolaan data dasar pen alokasi DAU kabupaten. umum (DAU) 2. Pengelolaan DAU kabupaten. 3. Pelaporan pengelolaan DAU ka program dan b. Dana alokasi 1. Usulan kabupaten untuk didanai dari khusus (DAK) 2. Pengelolaan DAK (bila menerim 3. Pengendalian dan pengelolaan DAK. c. Dana bagi hasil 1. Penyiapan data realisasi pene (DBH) kabupaten. 2. Pengendalian dan pengelolaan DBH. 5. Pelaksanaan 1. Penetapan kebijakan tentan dan prosedur akuntansi pe penatausahaan, keuangan daerah kabupaten d akuntansi dan pertanggungjawab 2. Penyusunan laporan keuan pertanggungjawaban pelaksan an pelaksanaan kabupaten dan APB Desa. APBD 3. Evaluasi laporan pertanggun pelaksanaan APB Desa. 4. Penetapan kebijakan laporan dan pertanggungjawaban pe pendanaan urusan pemerinta menjadi tanggung jawab (urusan concurrent).

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN 5. Fasilitasi penyusunan laporan dan pelaksanaan APB Desa.

4. Perangkat daerah

5. Kepegawaian

1. Pelaksanaan pedoman umum perangkat daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan pem perangkat daerah skala kabup 3. Pelaksanaan pedoman teknis daerah kabupaten. 4. Pelaksanaan t pedoman perangkat daerah kabupaten. 5. Pelaksanaan pedoman analis perangkat daerah kabupaten. 2. Pengembangan 1. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan perangkat kapasitas kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan perangkat daerah. 3. Pembinaan dan Penerapan dan pengendalian pengendalian perangkat daerah. 4. Monitoring dan 1. Penyediaan bahan monito evaluasi perangkat daerah. evaluasi 2. Penyediaan bahan database daerah skala kabupaten. 1. Formasi PNS 1. Penyusunan formasi PNS d kabupaten setiap tahun angga 2. Penetapan formasi PNS d kabupaten setiap tahun angga formasi PNS da 3. Usulan kabupaten setiap tahun angga 2. Pengadaan PNS 1. Pelaksanaan pengadaan PN kabupaten. 2. Usulan penetapan NIP 1. Kebijakan

1. Penetapan kebijakan pen CPNS daerah di lingkungan ka 2. Pelaksanaan pengangkatan daerah di lingkungan kabupate 3. Pelaksanaan orientasi tu prajabatan, sepanjang telah lembaga diklat yang telah tera 4. Pengangkatan Penetapan CPNS daerah men CPNS menjadi PNS daerah di lingkungan kabupaten. 5. Pendidikan dan 1. Penetapan kebutuhan diklat P pelatihan (Diklat) kabupaten. 2. Usulan penetapan sertifikas diklat kabupaten. 3. Pelaksanaan diklat skala kabu 6. Kenaikan pangkat 1. Penetapan kenaikan pang daerah kabupaten menjadi ruang I/b sampai dengan III/d 2. Usulan penetapan kenaikan anumerta dan pengabdian. 3. Pengangkatan CPNS

SUB BIDANG

SUB – SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Penetapan pengangkatan, pe 7. Pengangkatan, pemindahan dan dan pemberhentian PNS pemberhentian dalam dan dari jabatan structu dalam dan dari II atau jabatan fungsio jabatan jenjangnya setingkat pengangkatan, pemindaha pemberhentian Sekda kabupat 2. Usulan pengangkatan, pemind pemberhentian Sekda kabupat 3. Usulan konsultasi peng pemindahan dan pemberhent II PNS kabupaten. 8. Perpindahan PNS Penetapan perpindahan PNS antar instansi kabupaten. 9. Pemberhentian Penetapan pemberhentian seme sementara dari jabatan negeri bagi semua PNS kabupaten. jabatan negeri 10 Pemberhentian Pemberhentian sementara PN sementara PNS untuk golongan ruang III/d ke ba akibat tindak pidana 11 Pemberhentian Penetapan pemberhentian PN PNS atau CPNS kabupaten golongan ruang III/d dan pemberhentian sebagai CPN kabupaten. 12 Pemutakhiran data Pelaksanaan pemutakhiran d daerah di kabupaten. PNS 13 Pengawasan dan Pengawasan dan pengendal p pengendalian pelaksananaan peraturan undangan di bidang kepegawa kabupaten. 14 Pembinaan dan Menyelenggarakan pembinaa pengawasan pengawasan manajemen PNS di l kabupaten. penyelengaraan manajemen PNS

6. Persandian

1. Kebijakan

2. Pembinaan SDM

3. Pembinaan peralatan sandi

SUB BIDANG

persandia 1. Penyelenggaraan kabupaten. 2. Penyelenggaraan peralatan s kabupaten. 3. Penyelenggaraan system sa kabupaten. 4. Penyelenggaraan kel persandian skala kabupaten. kebutuhan 1. Perencanaan persandian skala kabupaten. 2. Rekrutmen calon SDM persan kabupaten. 3. Usulan pemberian tanda peng bidang persandian. 1. Perencanaan kebutuhan peral skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengadaan sandi melalui karya mandiri skala kabupaten. 3. Pemeliharaan peralatan san kabupaten. 4. Penghapusan peralatan sa kabupaten.

SUB – SUB BIDANG KEWENANGAN 4. Pembinaan system 1. Perencanaan kebutuhan syst skala kabupaten. sandi 2. Pengadaan system sandi unt persandian skala kabupaten. prosedu 3. Penyelenggaraan penyimpanan system san kabupaten. 4. Penentuan pemberlakuan/pe system sandi jarring persan kabupaten.

5. Pembinaan kelembagaan

Penyelenggaraan hubungan k persandian antara pemerintah dengan pemerintah propinsi.

U.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG 1. Pemerintahan desa 1. Kebijakan dan kelurahan

KEWENANGAN 1. Penetapan kebijakan daer kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemerinta dan kelurahan skala kabupate 1. Koordinasi 2. Administrasi dan pemerintahan desa penyelenggaraan ad dan kelurahan pemerintahan desa dan kelura kabupaten. 2. Pembinaan dan pe penyelenggaraan ad pemerintahan desa dan kelura kabupaten. 3. Monitoring dan penyelenggaraan ad pemerintahan desa dan kelura kabupaten. 4. Database penyelenggaraan ad pemerintahan desa dan kelura kabupaten.

pem 1. Penyelenggaraan 3. Pengembangan desa dan pemekaran, penggabunga kelurahan penghapusan, batas desa skala kabupaten. 2. Koordinasi dan penyelenggaraan pem pemekaran, penggabunga penghapusan, batas desa skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pem pemekaran, penggabunga penghapusan, batas desa skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pem pemekaran, penggabunga penghapusan, batas desa skala kabupaten. 4. Badan 1. a. Penetapan pedoman pe dalam penyel Permusyawaratan pemerintahan desa Desa (BPD) kabupaten. b b. Penyelenggaraan konsultasi, pelatihan dan p bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, sup fasilitasi BPD skala kabupaten 3. Monitoring dan evaluasi serta peran BPD skala kabupaten

5. Keuangan asset desa

SUB BIDANG

pedoman pe dan 1. Penetapan keuangan dan asset de kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi pe keuangan dan asset de kabupaten

SUB-SUB BIDANG 3. 4. 6. Pengembangan 1. kapasitas pemerintah desa dan kelurahan

2.

3.

KEWENANGAN Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan dan a skala kabupaten. Monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan a skala kabupaten. a. Penetapan pedoman peng kapasitas pemerintah d kelurahan skala kabupaten b b. Penyelenggaraan konsultasi, pelatihan dan p bagi pemerintah desa dan skala kabupaten. Pembinaan, pengawasan, sup fasilitasi pengembangan pemerintah desa dan kelura kabupaten. Monitoring dan evaluasi serta pengembangan kapasitas p desa dan kelurahan skala kabu

1. Penetapan kebijakan daer kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma prosedur dan criteria d penguatan kelembagaan pengembangan partisipasi m skala kabupaten. 2. Pemantapan data 1. Koordinasi dan fasilitasi p profil desa dan data profil desa dan profil profil kelurahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengolahan d desa dan profil kelurah kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pengolahan data profil desa kelurahan skala kabupaten. 3. Penguatan 1. Koordinasi dan fasilitasi kelembagaan kelembagaan masyarakat kabupaten. masyarakat 2. Penyelenggaraan kelembagaan masyarakat kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 4. Pelatihan 1. Koordinasi dan fasilitasi pe pelatihan masyarakat skala ka masyarakat 2. Pelaksanaan pelatihan masyar kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pelatihan masyar kabupaten.

1. Kebijakan 2. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG 5. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif

1. 2. 3.

6. Peningkatan peran 1. masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan 2. perdesaan 3.

3. Pemberdayaan 1. Kebijakan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat

1. 2.

KEWENANGAN Koordinasi dan fasilitasi peng manajemen pembangunan skala kabupaten. Pelaksanaan peng manajemen pembangunan skala kabupaten. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan peng manajemen pembangunan skala kabupaten. Koordinasi dan fasilitasi pe peran masyarakat dalam pen pendayagunaan ruang perdesaan skala kabupaten. Pelaksanaan peningkatan masyarakat dalam penat pendayagunaan ruang perdesaan skala kabupaten. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan peningkatan masyarakat dalam penat pendayagunaan ruang perdesaan skala kabupaten. Penetapan kebijakan daer kabupaten. Penetapan pedoman, norma prosedur dan criteria d pemberdayaan adat pengembangan kehidupan budaya masyarakat skala kabu

1. Koordinasi dan fasilitasi pem 2. Pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat dan buda budaya nusantara kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pem lembaga adat dan buda kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pemberdayaan lembaga a budaya skala kabupaten. 3. Pemberdayaan 1. Koordinasi dan fasilitasi pe pemberdayaan perempuan perempuan kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pe pemberdayaan perempuan kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pemberdayaan p skala kabupaten. 4. Pemberdayaan dan 1. Koordinasi dan fasilitasi pe gerakan PKK skala kabupaten. kesejahteraan keluarga (PKK) 2. Pembinaan dan supervisi pe gerakan PKK skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan gerakan PK kabupaten.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Koordinasi dan fasilitasi pe peningkatan kesejahteraan s kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pe peningkatan kesejahteraan s kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan peningkatan kes sosial skala kabupaten. 4. Pemberdayaan 1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan daer kabupaten. usaha ekonomi masyarakat 2. Penyelenggaraan pemberdaya ekonomi masyarakat skala kab 1. Koordinasi 2. Pemberdayaan dan ekonomi penduduk penyelenggaraan pem miskin ekonomi penduduk misk kabupaten. pem 2. Penyelenggaraan ekonomi penduduk misk kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan pem ekonomi penduduk misk kabupaten. 3. Pengembangan 1. Koordinasi dan usaha ekonomi penyelenggaraan pengemban keluarga dan ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. masyarakat 2. Penyelenggaraan pengemban ekonomi keluarga dan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan pengemban ekonomi keluarga dan masyarakat skala kabupaten. 5. Peningkatan kesejahteraan sosial

dan 1. Koordinasi 4. Pengembangan penyelenggaraan peng lembaga keuangan mikro perdesaan lembaga keuangan mikro skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan peng lembaga keuangan mikro skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan peng lembaga keuangan mikro skala kabupaten. dan 1. Koordinasi 5. Pengembangan penyelenggaraan peng produksi dan pemasaran hasil produksi dan pemasaran ha usaha masyarakat masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan peng produksi dan pemasaran ha masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan peng produksi dan pemasaran ha masyarakat skala kabupaten.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

dan 1. Koordinasi 6. Pengembangan penyelenggaraan peng pertanian pangan dan peningkatan pertanian pangan dan pe ketahanan pangan ketahanan pangan masyara masyarakat kabupaten. 2. Penyelenggaraan peng pertanian pangan dan pe ketahanan pangan masyara kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan peng pertanian pangan dan pe ketahanan pangan masyara kabupaten. 5. Pemberdayaan 1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan daer masyarakat dalam kabupaten. pengelolaan pem 2. Penyelenggaraan masyarakat dalam pengelolaa sumber daya alam daya alam dan teknologi te dan teknologi tepat skala kabupaten. guna 2. Fasilitasi 1. Koordinasi dan fasilitasi pe konservasi dan konservasi dan rehabilitasi l skala kabupaten. rehabilitasi lingkungan 2. Pelaksanaan fasilitasi konse rehabilitasi lingkungan skala k 3. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan konservasi dan lingkungan skala kabupaten. 3. Fasilitasi 1. Koordinasi dan fasilitasi pe pemanfaatan lahan dan pemanfaatan lahan pedesaan skala kabupaten. dan pesisir pedesaan 2. Pelaksanaan pemanfaatan l pesisir pedesaan skala kabupa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pemanfaatan l pesisir pedesaan skala kabupa

4. Fasilitasi prasarana 1. Koordinasi dan fasilitasi pem dan sarana prasarana dan sarana pedes pedesaan pemeliharaan air bersih dan p lingkungan skala kabupaten. 2. Pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana da pedesaan serta pemeliharaan dan penyehatan lingkung kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan fasilitasi pem prasarana dan sarana pedes pemeliharaan air bersih dan p lingkungan skala kabupaten. 5. Fasilitasi pemetaan 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan dan teknologi tepat guna skala kab pengkajian 2. Pembinaan dan supervisi pe teknologi tepat guna skala kab teknologi tepat guna 3. Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan teknologi tepat g kabupaten.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG KEWENANGAN 6. Pemasyarakatan 1. Koordinasi dan dan kerjasama pemasyarakatan dan teknologi teknologi pedesaan skala kabu pedesaan 2. Penyelenggaraan pemasyarak kerjasama teknologi pedesa kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pemasyarakatan dan teknologi pedesaan skala kabu

V.

BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG 1. Statistik umum

SUB-SUB BIDANG Kebijakan

2. Statistik dasar

Statistik meliputi :

dasar

a. Survey berskala nasional.

3. Statistik sektoral 4. Statistik khusus

b. Survey social dan ekonomi. Koordinasi statistik antar sektoral Pengembangan jejaring statistik khusus

KEWENANGAN Penyelenggaraan kerjasama anta untuk mengembangkan statis kabupaten. 1. Pemberian dukungan penyel statistik dasar skala kabupaten 2. Pemberian dukungan penyel survey antar sensus skala kab Pemberian dukungan survey nasional di tingkat kabupaten ekonomi dan kesejahteraan rakya Pemberian dukungan survey ekonomi. Penyelenggaraan statistik sekto kabupaten. Pengembangan jejaring statist skala kabupaten.

W.

BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG Kearsipan

SUB-SUB BIDANG 1. Kebijakan

2. Pembinaan

KEWENANGAN Penetapan norma, standar dan penyelenggaraan kearsipan di l kabupaten berdasarkan kebijakan nasional meliputi : a. Penetapan peraturan dan penyelengaraan kearsipan lingkungan kabupaten sesu kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan penyelenggaraan kearsipan lingkungan kabupaten sesu kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan penyelenggaraan system ke lingkungan kabupaten sesu kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan penyelenggaraan jaringan ke lingkungan kabupaten sesu kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan pengembangan SDM kea lingkungan kabupaten sesu kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan penggunaan sarana dan kearsipan di lingkungan sesuai dengan kebijakan nasio Pembinaan kearsipan terhadap daerah kabupaten, BUMD, kecam desa/kelurahan.

Pengelolaan arsip statis perangk 3. Penyelematan, pelestarian dan kabupaten, BUMD, perusahaan s pengamanan perorangan berskala kabupaten. 4. Pengawasan/ Pengawasan/supervisi supervisi penyelenggaraan kearsipan daerah kabupaten, kecamat desa/kelurahan.

X.

BIDANG PERPUSTAKAAN SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

Perpustakaan

1. Kebijakan

1. Penetapan norma, stand pedoman yang berisi kabupaten dengan berpedom kebijakan propinsi dan meliputi penetapan peratu kebijakan penyelengaraan per skala kabupaten berdasarkan nasional. 2. Penetapan peraturan dan penyelenggaraan jaringan per skala kabupaten sesuai nasional. 3. Penetapan peraturan dan pengembangan SDM per skala kabupaten sesuai nasional. 4. Penetapan peraturan dan pengembangan organisasi per skala kabupaten sesuai nasional. 5. Penetapan peraturan dan ke bidang sarana dan perpustakaan skala kabupat kebijakan nasional. 2. Pembinaan teknis Pembinaan teknis semua perpustakaan perpustakaan di wilayah kabupate

a. Pengelolaan perpustakaan standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpu e. Pengembangan minat baca.

3. Penyelamatan dan 1. Penetapan kebijakan pelestar pelestarian koleksi daerah kabupaten be nasional kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingk kabupaten. 4. Pengembangan 1. Penetapan peraturan dan pengembangan jabatan jabatan fungsional pustakawan skala kabupate pustakawan kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan an pustakawan pelaksana samp pustakawan penyelia dan pertama sampai dengan p muda. 5. Pendidikan dan Penyelenggaraan diklat tek pelatihan (Diklat) fungsional perpustakaan. teknis dan fungsional perpustakaan

Y.

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG 1. Pos dan 1. Pos telekomunikasi

KEWENANGAN 1. Penyelenggaraan pelayanan perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan un agen. 4. Penertiban jasa titipan unt agen.

2. Telekomunikasi

1. Pemberian izin penyel telekomunikasi khusus untuk pemerintah dan badan huk cakupan areanya kabupaten tidak menggunakan frekuensi 2. Pemberian rekomendasi permohonan izin penyel jaringan tetap tertutup loca (end to end) cakupan kabupat 3. Pemberian rekomendasi prioritas untuk pem kewajiban pelayanan universa telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap insta rumah/gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian penyelenggaraan telekomuni k cakupan areanya pelaksanaan pem telekomunikasi p penyelenggaraan telekomunikasi, warung sel sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang pelayanan operator. 7. Penanggungjawab panggilan telekomunikas.

1. Pemberian izin mendirikan 2. Spektrum (IMB) menara telekomunikas frekuensi radio dan orbit satelit (orsat) sarana dan prasarana telekom 2. Pemberian izin galian untuk penggelaran kabel telek dalam satu kabupaten. 3. Pemberian izin hinder ordona /ordonansi gangguan. 4. Pemberian izin instalasi penan 5. Pemberian izin instalasi gense 3. Standarisasi pos 1. Pengendalian dan penertiban dan telekomunikasi pelanggaran standarisasi telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdaga perangkat telekomunikasi.

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG 2. Sarana komunikasi 1. Penyiaran dan diseminasi informasi

2. Kelembagaan komunikasi sosial

KEWENANGAN 1. Pemberian rekomendasi p administrasi dan kelayakan d terhadap permohonan penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pem studio dan stasiun peman dan/atau televisi. Koordinasi dan fasilitasi pem komunikasi social skala kabupaten

Pelaksanaan diseminasi informasi 3. Kelembagaan komunikasi pemerintah daerah 4. Kemitraan media Koordinasi dan fasilitasi peng kemitraan media skala kabupaten

Z.

BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG 1. Tanaman pangan 1. Lahan pertanian dan hortikultura

1.

2.

3. 4. 5.

KEWENANGAN Penetapan kebijakan, pedo bimbingan pengembangan, r konservasi, optimasi dan pen lahan pertanian tingkat kabup Penyusunan peta penge rehabilitasi, konservasi, opt pengendalian lahan pertania kabupaten. Pengembangan, rehabilitasi, k optimasi dan pengendalia pertanian wilayah kabupaten. Penetapan dan pengawasan t dan tata guna lahan pertania kabupaten. a. Pemetaan potensi dan pe lahan pertanian wilayah ka b. Pengembangan lahan wilayah kabupaten.

2. Air irigasi

3. Pupuk

6. Pengaturan dan penerapan pertanian terpadu wilayah kab 7. Penetapan sentra komoditas wilayah kabupaten. 8. Penetapan sasaran areal tana kabupaten. 9. Penetapan luas baku lahan yang dapat diusahakan kemampuan sumber daya la ada pada skala kabupaten. 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani dan desa. 2. a. Bimbingan dan pe pemanfaatan dan pem jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pe pemanfaatan sumber-su dan air irigasi. 3. a. Bimbingan pengembang pemberdayaan Perkumpu Pemakai Air (P3A) dan Pe Petani Pemakai Air Tanah b. Bimbingan dan pe konservasi air irigasi. 4. Bimbingan penerapan optimalisasi pengelolaan a usaha tani. 1. Bimbingan penggunaan pupuk 2. a. Pengawasan pengadaan, dan penggunaan pupuk kabupaten. b. Pengembangan dan pemb usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, p dan penggunaan pupuk.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG 3. 4. 4. Pestisida

1. 2.

3. 4. 5. Alat dan pertanian

mesin 1. 2. 3. 4.

KEWENANGAN Pelaksanaan peringatan pengamanan terhadap ke pupuk. Bimbingan penerapan stan pupuk. Pelaksanaan kebijakan pe pestisida wilayah kabupaten. a. Pengawasan pengadaan, dan penggunaan pes wilayah kabupaten. b. Pengembangan dan pemb usaha pelayanan pestisida c. Bimbingan penyediaan, p dan penggunaan pestisida Pelaksanaan peringatan pengamanan terhadap ke pestisida. Bimbingan penerapan stan pestisida. Pelaksanaan kebijakan alat d pertanian wilayah kabupaten. Identifikasi dan inventarisasi alat dan mesin pertanian d kabupaten. Pengembangan alat dan pertanian sesuai standar. Penerapan standar mutu alat pertanian.

6. Benih tanaman

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

5. a. Pengawasan standar mut mesin pertanian wilayah k b. Pembinaan dan pengemba alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengad peredaran alat dan mesin d. Analisis teknis, ekonomis budaya alat dan mesin sesuai kebutuhan local. e. Bimbingan penggunaa pemeliharaan alat da pertanian. f. Pembinaan dan peng bengkel/pengrajin alat d pertanian 1. a. Bimbingan penerapan perbenihan tanaman kabupaten. b. Penyusunan kebijakan be lapang wilayah kabupaten 2. Pemantauan benih dari luar wilayah kabupaten 3. Bimbingan penerapan stan benih wilayah kabupaten. 4. Pengaturan penggunaan ben kabupaten.

KEWENANGAN

7. Pembiayaan

5. a. Pembinaan dan pe penangkar benih. b. Pembinaan dan pe perbanyakan, peredara penggunaan benih. c. Bimbingan dan pe produksi benih. d. Bimbingan penerapan stan perbenihan yang melipu tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi be f. Pengujian dan penye benih varietas unggul spes g. Perbanyakan dan penyalu tempel dan benih tanaman h. Pelaksanaan dan bimbin distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produ tanaman. j. Pengembangan system perbenihan. 6. a. Pembangunan dan pe balai benih wilayah kabupa b. Pembinaan dan pengawa benih milik swasta. 1. Bimbingan pengembanga pemanfaatan sumb pembiayaan/kredit agribisnis 2. Bimbingan penyusunan renca agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pe dan pengendalian kredit kabupaten.

SUB BIDANG

8. Perlindungan tanaman

1. Pengamatan, identifikasi, pengendalian dan analisis kerugian organisme pe tanaman (OPT)/fenomena ikli kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan, pe dan peramalan OPT/fenom wilayah kabupaten. 3. Penyebaran informasi serangan OPT/fenomena i rekomendasi pengendalian wilayah kabupaten. 4. Pemantauan dan pengamata yang diduga sebagai OPT/fenomena iklim wilayah k 5. Penyediaan dukungan pen eradikasi tanaman dan bagian wilayah kabupaten. 6. Pemantauan, peramalan, pen dan penanggulangan OPT/fenomena iklim wilayah k 7. Pengaturan dan pe penanggulangan wabah h penyakit tanaman wilayah kab

SUB-SUB BIDANG 9. Perizinan usaha

KEWENANGAN 1. Pemberian izin usaha tanama dan hortikultura wilayah kabu 2. Pemantauan dan pengawa usaha tanaman pangan dan h wilayah kabupaten.

1. Bimbingan penerapan pedom pola tanam, perlakuan tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. 2. Bimbingan peningkatan m tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. 11 Pembinaan usaha 1. Bimbingan kelembagaan us manajemen usaha tani dan p pola kerjasama usaha tan kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan pemeriksaaan hygiene dan lingkungan usaha tanaman pa hortikultura wilayah kabupaten 3. Pelaksanaan studi AMDAL/ U bidang tanaman panga hortikultura wilayah kabupaten 4. Bimbingan pelaksanaan AMDA kabupaten. 5. Bimbingan penerapan kompensasi karena eradi jaminan penghasilan bagi pe mengikuti program pemerinta kabupaten. 6. Bimbingan pedoman/kerjasama kemitra tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. penanganan 12 Panen, pasca 1. a. Bimbingan panen dan pasca panen dan pengol pengolahan hasil tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. b. Bimbingan peningkatan m tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. 10 Teknis budidaya

2. Penghitungan perkiraan hasil tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan stan pengolahan, alat transport penyimpanan dan kemas tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. 4. a. Penyebarluasan dan pe penerapan teknologi pan panen dan pengolahan ha kabupaten. b. Bimbingan penerapan panen, pasca pane pengolahan hasil kabupaten.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG 13 Pemasaran

1. 2. 3. 4.

KEWENANGAN Bimbingan pemasaran hasil pangan dan hortikultura kabupaten. Promosi komoditas tanama dan hortikultura wilayah kabu Penyebarluasan informasi pas kabupaten. Pengawasan harga komoditas pangan dan hortikultura kabupaten.

14 Sarana usaha

2. Perkebunan

15 Pengembangan statistik dan system informasi tanaman pangan dan hortikultura 1. Lahan perkebunan

1. Bimbingan pengembangan usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembang sarana fisik (bangunan) pen pengolahan dan pemasaran produksi serta pemasara tanaman pangan wilayah kabu 1. Penyusunan statistik tanama dan hortikultura wilayah kabu 2. Bimbingan penerapan system tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. 1. a. Penetapan kebutuhan pengembangan lahan p wilayah kabupaten. b. Penyusunan peta penge rehabilitasi, konservasi, dan pengendalian lahan p wilayah kabupaten. r c. Pengembangan, konservasi, optimasi pengendalian lahan p wilayah kabupaten. 2. a. Penetapan dan pengaw ruang dan tata gun perkebunan wilayah kabup b. Pemetaan potensi dan pe lahan perkebunan kabupaten. c. Pengembangan lahan p wilayah kabupaten. d. Pengaturan dan penerapa perkebunan terpadu kabupaten. sentra e. Penetapan perkebunan wilayah kabup

2

SUB BIDANG

3. Penetapan sasaran areal tana kabupaten. Pemanfaatan air 1. a. Pemanfaatan sumber-su untuk perkebunan untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permuka tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan pemanfaatan air untuk per

SUB-SUB BIDANG

3. Pupuk

KEWENANGAN 2. a. Pengembangan sumber-s untuk perkebunan. b. Pengembangan teknologi permukaan dan irigasi b untuk perkebunan. dan c. Pemantauan pengembangan air perkebunan. 1. Bimbingan penggunaan pupuk 2. a. Pengawasan pengadaan, dan penggunaan pupuk kabupaten. b. Pengembangan dan pemb usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, p dan penggunaan pupuk.

3. Pelaksanaan peringatan pengamanan terhadap ke pupuk. 4. Bimbingan penerapan stan pupuk. 4. Pestisida 1. Pelaksanaan kebijakan pe pestisida wilayah kabupaten. 2. a. Pengawasan pengadaan, dan penggunaan pes wilayah kabupaten. b. Pengembangan dan pemb usaha pelayanan pestisida c. Bimbingan penyediaan, p dan penggunaan pestisida 3. Pelaksanaan peringatan pengamanan terhadap ke pestisida. 4. Bimbingan penerapan stan pestisida. 5. Alat dan mesin 1. Pelaksanaan kebijakan alat d perkebunan wilayah kabupate perkebunan 2. Identifikasi dan inventarisasi alat dan mesin perkebunan kabupaten. alat dan 3. Pengembangan perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat perkebunan.

5. a. Pengawasan standar mut mesin perkebunan kabupaten. b. Pembinaan dan pengemba alat dan mesin perkebunan c. Pemberian izin pengad peredaran alat dan perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis budaya alat dan mesin p sesuai kebutuhan local. e. Bimbingan penggunaa pemeliharaan alat da perkebunan.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

6. Benih perkebunan

KEWENANGAN f. Pembinaan dan peng bengkel/pengrajin alat d perkebunan 1. a. Bimbingan penerapan perbenihan perkebunan kabupaten. b. Penerapan kebijakan dan perbenihan perkebunan kabupaten. 2. Pemantauan benih dari luar wilayah kabupaten 3. Identifikasi dan pengembanga unggul lokal.

4. a. Bimbingan penerapan sta benih perkebunan kabupaten. penggunaa b. Pengaturan perkebunan wilayah kabup c. Pembinaan dan pe penangkar benih perkebun d. Pembinaan dan pe perbanyakan, peredara penggunaan benih perkeb e. Bimbingan dan pe produksi benih perkebunan f. Bimbingan penerapan stan perbenihan perkebuna meliputi sarana, tena metode. g. Pemberian izin produk perkebunan. h. Pengujian dan penye benih perkebunan variet i. spesifik lokal. Perbanyakan dan penyalu j. temple dan benih perkebu Pelaksanaan dan bimbin k. distribusi pohon induk. Penetapan sentra produ l. perkebunan. Pengembangan system m. perbenihan perkebunan. Pembangunan dan pe n. balai benih wilayah kabupa Pembinaan dan pengawa benih milik swasta.

7. Pembiayaan

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

pengembanga 1. Bimbingan pemanfaatan sumb pembiayaan/kredit agribisnis 2. Bimbingan penyusunan renca perkebunan. 3. Bimbingan pemberdayaan keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pe dan pengendalian kredit kabupaten.

KEWENANGAN

8. Perlindungan perkebunan

9. Perizinan usaha

10 Teknis budidaya

1. Pengamatan, identifikasi, pengendalian dan analisis kerugian organisme pe tanaman (OPT)/fenomena ikli kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan, pe dan peramalan OPT/fenom wilayah kabupaten. 3. Penyebaran informasi serangan OPT/fenomena i rekomendasi pengendalian wilayah kabupaten. 4. Pemantauan dan pengamata yang diduga sebagai OPT/fenomena iklim wilayah k 5. Penyediaan dukungan pen eradikasi tanaman dan bagian wilayah kabupaten. 6. Pemantauan, peramalan, pen dan penanggulangan OPT/fenomena iklim wilayah k 7. Pengaturan dan pe penanggulangan wabah h penyakit tanaman wilayah kab 8. Penanganan gangguan perkebunan wilayah kabupate 1. Pemberian izin usaha p wilayah kabupaten. 2. Pemantauan dan pengawa usaha perkebunan wilayah ka Bimbingan penerapan pedoma budidaya perkebunan wilayah kab

1. Bimbingan kelembagaan us manajemen usaha tani dan p pola kerjasama usaha tan kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan pemeriksaaan hygiene dan lingkungan usaha perkebuna kabupaten. 3. Pelaksanaan studi AMDAL/ U bidang perkebunan wilayah ka 4. Bimbingan pelaksanaan AMDA kabupaten. 5. Bimbingan pedoman/kerjasama kemitra tanaman pangan dan h wilayah kabupaten. penanganan 12 Panen, pasca 1. a. Bimbingan panen dan pasca panen dan pengol pengolahan hasil perkebunan wilayah kabup b. Bimbingan peningkatan m perkebunan wilayah kabup 11 Pembinaan usaha

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN 2. Penghitungan perkiraan hasil perkebunan wilayah kabu 3. Bimbingan penerapan stan pengolahan, alat transport penyimpanan dan kemas perkebunan wilayah kabupate

13

14

15

3. Peternakan dan 1. kesehatan hewan

4. a. Penyebarluasan dan pe penerapan teknologi pan panen dan pengolahan ha kabupaten. b. Bimbingan penerapan panen, pasca pane pengolahan hasil kabupaten. Pemasaran 1. Bimbingan pemasaran hasil pangan dan hortikultura kabupaten. 2. Promosi komoditas perkebuna kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pas kabupaten. harga 4. Pengawasan perkebunan wilayah kabupate Sarana usaha 1. Bimbingan pengembangan usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembang sarana fisik (bangunan) pen pengolahan dan pemasaran produksi serta pemasara perkebunan wilayah kabupate Pengembangan p 1. Penyusunan statistik wilayah kabupaten. statistik dan system informasi 2. Bimbingan penerapan system perkebunan wilayah kabupate tanaman pangan dan hortikultura Kawasan 1. Penetapan dan pengawasan peternakan peternakan wilayah kabupaten

2. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

2. a. Penetapan peta potensi p wilayah kabupaten. penetapan b. Bimbingan industri peternakan rakyat c. Pengembangan lahan pakan. 3. Penetapan padang penggemb 1. a. Penerapan kebijakan alat peternakan dan kesehat dan kesmavet wilayah kab b. Identifikasi dan in kebutuhan alat dan peternakan dan kesehat dan kesmavet. 2. Pengawasan penerapan stan alat dan mesin peterna kesehatan hewan dan kesmav

KEWENANGAN

3. a. Pengawasan penerapan mutu alat dan mesin p dan kesehatan hewan dan wilayah kabupaten. b. Pengawasan produksi, p penggunaan dan pengujia mesin peternakan dan hewan dan kesmavet kabupaten. c. Pembinaan dan peng pelayanan jasa alat d peternakan dan kesehat dan kesmavet wilayah kab d. Analisis teknis, ekonomis budaya alat dan mesin p dan kesehatan hewan kebutuhan lokalitas kabupaten. e. Bimbingan penggunaa pemeliharaan alat da peternakan dan kesehat dan kesmavet wilayah kab f. Pembinaan dan peng bengkel/pengrajin alat d peternakan dan kesehat dan kesmavet wilayah kab g. Pelaksanaan temua teknologi baru di bidang p dan kesehatan hewan dan wilayah kabupaten. h. Pelaksanaan kajian, penge pengembangan teknolo guna bidang peterna kesehatan hewan dan wilayah kabupaten. i. Pelaksanaan kerjasama lembaga-lembaga peternakan dan kesehat dan kesmavet kabupaten.

3. Pemanfaatan air 1. Bimbingan pemanfaatan a untuk peternakan usaha peternakan, kesehata dan kesehatan dan kesmavet wilayah kabupa hewan dan 2. Bimbingan penerapan kesmavet optimalisasi pengelolaan pe air untuk usaha peternakan, hewan dan kesmavet kabupaten 4. Obat hewan, 1. Penerapan kebijakan oba vaksin, sera dan wilayah kabupaten. 2. Identifikasi dan inventarisasi sediaan biologis obat hewan wilayah kabupate 3. a. Penerapan standar m hewan wilayah kabupaten b. Pengawasan peredara penggunaan obat hewa depo, toko, kios dan peng hewan wilayah kabupaten

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN 4. Bimbingan pemakaian obat tingkat peternak. 5. Bimbingan peredaran oba tingkat depo, toko, kios dan obat hewan wilayah kabupate p 6. Pemeriksaan, penyimpanan, pemakaian peredaran obat hewan kabupaten.

5. Pakan ternak

pe 7. a. Pelaksanaan penanggung jawab kabupaten. penyimpana b. Bimbingan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan bidang obat hewan kabupaten. d. Pelaksanaan penyimpanan mutu dan bentuk obat hewan kabupaten. e. Bimbingan pe pemeriksaan bahan pro hewan dari residu oba (daging, telur dan susu kabupaten. f. Bimbingan p penyimpanan, penggunaa vaksin, sera dan bahan biologis untuk hewan kabupaten. g. Bimbingan pe pemeriksaan sediaan prem kabupaten. h. Bimbingan pelaksanaan pe obat hewan tradisiona wilayah kabupaten. i. Bimbingan kelembagaa bidang obat hewan (ASOH kabupaten. 1. Penerapan kebijakan paka wilayah kabupaten.

2. a. Bimbingan produksi pak dan bahan baku paka wilayah kabupaten. b. Bimbingan penerapan pakan ternak wilayah kabu 3. Bimbingan standar mutu pak wilayah kabupaten. 4. a. Pengawasan mutu paka wilayah kabupaten. perbanyak b. Pengadaan, penyaluran benih hijaua wilayah kabupaten. c. Penyelenggaraan kebu hijauan pakan

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

6. Bibit ternak

d. Bimbingan pembuatan, pe dan peredaran pakan ja kabupaten. e. Bimbingan pembuatan, pe dan peredaran pakan wilayah kabupaten. f. Bimbingan pembuatan, pe dan peredaran pakan tam pelengkap pengganti (ad supplement) wilayah kabu g. Bimbingan usaha min pedesaan (home industry kabupaten. h. Pelaksanaan pemeriksaa jadi wilayah kabupaten. i. Pelaksanaan pemeriksaa konsentrat wilayah kabupa j. Pelaksanaan pemeriksaa tambahan dan penggant and supplement) kabupaten. k. Bimbingan produksi ben pakan ternak wilayah kabu l. Bimbingan kerjasama produksi hijauan paka wilayah kabupaten. 1. a. Bimbingan seleksi tern wilayah kabupaten. penerapan b. Bimbingan perbibitan dan plasma wilayah kabupaten. registrasi/p c. Bimbingan ternak bibit wilayah kabup pembuata d. Bimbingan penegsahan silsilah tenak.

3. Pengawasan peredaran ternak wilayah kabupaten. 4. a. Penetapan lokasi dan p bibit tenak wilayah kabup b. Penetapan penggunaan b wilayah kabupaten. c. Bimbingan pelestarian nutfah peternakan kabupaten. 5. a. Pengadaan/produksi pengawasan semen bek kabupaten. b. Pelaksanaan inseminasi wilayah kabupaten. c. Bimbingan dan pe pelaksanaan inseminasi bu masyarakat. d. Produksi mani beku ter (local spesifik) wilayah kab e. Bimbingan produksi m (local spesifik) untuk kabu

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

6. a. Bimbingan penerapan standar teknis dan perbibitan meliputi saran mutu dan metode kabupaten. b. Bimbingan peredaran m wilayah kabupaten. c. Pelaksanaan penetapan p ternak bibit yang dilaku swasta wilayah kabupaten d. Pelaksanaan registras inseminasi buatan kabupaten. e. Bimbingan kastrasi ternak wilayah kabupaten. f. Bimbingan perizinan produ bibit wilayah kabupaten. g. Bimbingan pelaksanaan p dan/atau produksi mud mudigah serta pe pelaksanaan dan regist mudigah wilayah kabupate h. Pengadaan dan pengaw ternak wilayah kabupaten. i. Bimbingan pelaksanaan buatan yang dilakukan ol wilayah kabupaten. j. Bimbingan sertifikasi unggul sebagai pemace kabupaten. k. Bimbingan pemantauan mani beku ternak loc spesifik) wilayah kabupate l. Bimbingan pengadaan mani beku ternak produ negeri wilayah kabupaten. m. Bimbingan pelaksanaan p bibiit unggul wilayah kabu pelaksana n. Bimbingan reformans recording da

7. Pembiayaan

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

1. Penerapan kebijakan dan pembiayaan dari lembaga perbankan dan non perbanka kabupaten. 2. Bimbingan pengembanga pemanfaatan sumb pembiayaan/kredit program kabupaten. 3. Bimbingan penyusunan renca peternakan wilayah kabupaten 4. Bimbingan pemberdayaan keuangan mikro pedesaan kabupaten. 5. Bimbingan dan pe penyaluran, pemanfaatan d program wilayah kabupaten. KEWENANGAN

8. Kesehatan hewan 1. a. Penerapan kebijakan dan (keswan), keswan, kesmavet kesehatan kesejahteraan hewan. b. Pembinaan dan pengawas masyarakat veteriner dan hygiene dan sanitasi pada kesejahteraan dan tempat penjajaan pr hewan. hewan (PAH). c. Monitoring penerapan p hygiene dan sanitasi p usaha PAH yang mendap kontrol veteriner (NKV). d. Pengawasan lalu lintas ternak dari/ke wilayah kab e. Bimbingan dan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangun pengelolaan pasar hewan unit pelayanan keswan kabupaten. g. Bimbingan pemantaua pengawasan pembangu operasional pasar hewan unit pelayanan keswan kabupaten. 2. a. Pengamatan, penyidika pemetaan penyakit hewan kabupaten. b. Pengawasan kesmavet. 3. a. Penerapan dan pengawas standar teknis pelayanan kesmavet serta kes hewan wilayah kabupaten b. Pengawasan urusan kes hewan.

4. Bimbingan pembangunan pengelolaan laboratorium ke laboratorium kesmavet kabupaten. waba 5. a. Penanggulangan penyakit hewan menular kabupaten. b. Pemantauan dan pe pelaksanaan penan wabah dan penyakit hewa wilayah kabupaten. c. Pencegahan penyakit menular wilayah kabupate d. Penutupan dan pembukaa status daerah wabah kabu e. Pengaturan dan pe pelaksanaan pelarangan p hewan, bahan asal hewa wilayah Indonesia antar wilayah kabupaten

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN 6. Bimbingan penerapan dan teknis minimal rumah poto (RPH)/rumah potong ungga keamanan dan mutu produ laboratorium kesmavet, pelayanan peternakan terpad sakit hewan dan pelayanan ke

7. Pengawasan lalu lintas terna ternak dan hewan kesayang wilayah kabupaten.

pelaksanaa 8. a. Bimbingan pelayanan keswan (pos hewan, praktek dokte mandiri, klinik hewan). b. Bimbingan dan pe pengamatan, pemetaan, p kejadian dan penan penyakit hewan. c. Bimbingan pelaksanaan epidemiologi penyakit hew d. Bimbingan pelayanan kes lembaga-lembaga perorangan yang mend konservasi satwa lair. e. Bimbingan dan pe pelayanan keswan, kes RPH, tempat pemotonga sementara, tempat pe hewan darurat dan usaha f. Bimbingan pengaturan keswan pada lalu lintas hewan (hewan besar, se kecil). g. Bimbingan pelaksanaan dan surveillance hazard critical control point (HACC h. Bimbingan pelaksanaan st jagal hewan. i. Bimbingan pelaksanaan dan pendataan individual/menular yang m j. Bimbingan pelaksanaan wilayah pada penyakit he menular mewabah. k. Bimbingan pe pemeriksaan peredaran pangan asal hewan dan p produk pangan asal hewan l. Bimbingan pelaksanaa pengawasan larangan pe

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG n. o.

p. q.

r. s. t.

KEWENANGAN Bimbingan pelaksanaan produk pangan asal he produk hewani non panga Bimbingan pengamata penyidikan epidemiologi hewan parasit, bakteri, penyakit hewan lainnya. Penutupan dan pembukaa wilayah penyakit hewan skala kabupaten. Bimbingan penerapan standar teknis pelayanan kesmavet serta kes hewan wilayah kabupaten Bimbingan dan pengawas kesejahteraan hewan. Sertifikasi keswan keluar/masuk wilayah kabu Sertifikasi kesehtaan ba hewan yang keluar/masu kabupaten.

9. a. Pelaksanaan medik/paramedic veter kabupaten. b. Pelaporan medik/paramedic veterin pencegahan dan penan penyakit hewan me menular, penyakit penyakit parasiter, virus penyakit reproduksi dan reproduksi. 10 a. Bimbingan pengamata penyidikan epidemiologi hewan parasit, bakteri, penyakit hewan lainnya. penerapan b. Bimbingan standar teknis pelayanan k c. Sertifikasi kesehatan hew keluar/masuk wilayah kabu 9. Penyebaran dan 1. a. Pelaksanaan kebijakan p pengembangan dan pengembangan p peternakan wilayah kabupaten. b. Pemantauan penyebara yang dilakukan swasta kabupaten. 2. a. Pemantauan lalu linta wilayah kabupaten. b. Bimbingan pelaksanaan penyebaran dan peng peternakan wilayah kabup pemantaua c. Bimbingan penyebaran ternak yang swasta.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN 3. a. Bimbingan pelaksanaan penyebaran ternak kabupaten. b. Bimbingan pelaksanaan penyebaran, registras redistribusi ternak kabupaten. 4. Bimbingan pelaksanaan ident seleksi ternak wilayah kabupat 5. Bimbingan pelaksanaan calon penggaduh wilayah kabu 6. Bimbingan pelaksanaan seleks 7. Bimbingan pelaksanaan sele penggaduh. 8. Pelaksanaan identifikasi lokas penyebaran ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan sys pola penyebaran ternak. 10 Bimbingan pelaksanaan pelaporan penyebaran pengembangan ternak.

10 Perizinan/ rekomendasi

1. a. Pemberian izin usaha peternakan wilayah kabu b. Pemberian izin ruma hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin prakte hewan. d. Pemberian izin laboratoriu dan laboratorium kesmave e. Pendaftaran usaha peterna f. Pemberian izin usaha RPH/ g. Pemantauan dan pe pelaksanaan izin usaha pe 3. a. Pemberian izin pengad peredaran alat dan peternakan dan keswan kabupaten. b. Pengembangan alat da peternakan dan keswa standar wilayah kabupaten 4. Pemberian izin usaha obat tingkat depo, toko, kios dan obat hewan, poultry shop dan wilayah kabupaten. 5. Bimbingan dan pemantauan t asal impor wilayah kabupaten 6. a. Pemberian surat keteran hewan dan produk hewan k surat b. Pemberian asal/kesehatan bahan as dan hasil bahan asal terna 7. Pemberian rekomendasi karantina hewan di wilayah ka 8. Pembinaan izin usaha budida kesayangan kabupaten. izin usah 9. Pemberian angkut/transportasi produk pe

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

11 Pembinaan usaha

KEWENANGAN 10 a. Bimbingan standar teknis produk pangan asal hewa kabupaten. b. Bimbingan pelaksanaan NKV wilayah kabupaten. 1. Penerapan dan pe pelaksanaan kerjasama/kemitraan usaha p wilayah kabupaten.

penerapan 2. a. Bimbingan standar teknis, pembina dan pengolahan hasil p wilayah kabupaten. b. Bimbingan pemantaua pengawasan lembaga sys produk peternakan dan h asal hewan wilayah kabup c. Bimbingan peningkatan m peternakan dan hasil b hewan wilayah kabupaten d. Bimbingan pengelolaa pengolahan, alat transpo penyimpanan hasil ba hewan wilayah kabupaten e. Promosi p komoditas wilayah kabupaten. f. Bimbingan analisis usaha pemasaran hasil peternaka kabupaten. g. Bimbingan kelembagaan u manajemen usaha t pencapaian pola kerjasa tani wilayah kabupaten. h. Bimbingan pelaksanaan st teknis analisis usaha, p mutu dan pengolahan h pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pe hasil produk olahan petern j. Bimbingan penerapan panen, pasca pane pengolahan hasil p wilayah kabupaten. k. Bimbingan pemantaua pemeriksaan hygiene da lingkungan usaha p wilayah kabupaten. l. Bimbingan dan pelaksan AMDAL/UKL UPL di

3. Bimbingan penerapan kerjasama/kemitraan usaha p wilayah kabupaten.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG 12 Sarana usaha

KEWENANGAN 1. Bimbingan penerapan pedoma standar sarana usaha kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembangun fisik (bangunan), pen pengolahan dan pemasara produksi serta pemasara peternakan wilayah kabupaten 13 Panen, pasca 1. Bimbingan penanganan pan panen dan panen dan pengolahan hasil p wilayah kabupaten. pengolahan hasil 2. Perhitungan perkiraan kehila budidaya peternakan kabupaten. 3. Bimbingan penerapan stan pengolahan, alat transportas penyimpanan dan kemas peternakan wilayah kabupaten 4. a. Penyebarluasan dan pe penerapan teknologi pan panen dan pengolah peternakan wilayah kabup b. Bimbingan penerapan panen, pasca pane pengolahan hasil p wilayah kabupaten.

14 Pemasaran

15 Pengembangan system statistik dan informasi peternakan dan keswan

4. Ketahanan pangan

1. Ketahanan pangan

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

1. Bimbingan pemasaran hasil p wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas peternaka kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pas kabupaten. system statis 1. Penerapan informasi peternakan kabupaten. 2. Pengumpulan, pengolahan da data peternakan wilayah kabu 3. Bimbingan penerapan peternakan dan keswan kabupaten. 4. Bimbingan penerapan system peternakan wilayah kabupaten 1. a. Identifikasi potensi sum dan produksi panga keragaman konsumsi masyarakat. b. Pembinaan peningkatan dan produk pangan berba local. peng c. Pembinaan penganekaragaman produ dan pen d. Pencegahan masalah pangan sebag menurunnya ketersdiaan p 2. a. Identifikasi cadangan pang b. Pengembangan dan p cadangan pangan pokok kabupaten.

KEWENANGAN

3.

4.

5.

6.

dan c. Pembinaan cadangan pangan masyara a. Penanganan dan penyalur untuk kelompok rawan tingkat kabupaten. b. Pencegahan dan penan masalah pangan sebag menurunnya mutu, g keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok pangan. a. Identifikasi infrastruktur pangan kabupaten. b. Pengembangan in distribusi pangan kabupate c. Pencegahan dan pen masalah pangan sebag penurunan akses pangan. d. Informasi harga di kabupa e. Pembangunan pasar untu pangan yang dihasilkan m kabupaten. a. Identifikasi pangan masyarakat. b. Peningkatan mutu masyarakat. c. Pembinaan dan pengawa dan keamanan produk masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan produk pangan masyaraka e. Analisis mutu dan gizi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawas pangan segar dan pabr kecil/rumah tangga. a. Identifikasi LSM dan masyarakat kabupaten. b. Pengembangan dan fasili masyarakat kabupaten.

7. Pengumpulan dan analisis ketahanan pangan kabupaten 2. Keamanan pangan 1. Penerapan standar batas residu (BMR) wilayah kabupat 2. Pelatihan inspektur, fasilitat keamanan pangan wilayah ka 3. Pembinaan system m laboratorium uji mutu dan pangan kabupaten. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan prima wilayah kabupaten.

SUB BIDANG 5. Penunjang

SUB-SUB BIDANG 1. Pengembangan SDM pertanian

KEWENANGAN 1. Penetapan kebijakan SDM tingkat kabupaten. 2. Penerapan persyaratan jaba institusi pertanian di wilayah k 3. Perencanaan, pengembanga jabatan fungsional (rumpun i dan non rumpun ilmu hayat) kabupaten. tenaga did 4. Penyiapan pendidikan keahlian dan keter

1. Penerapan kebijakan dan penyuluhan pertanian. penyel 2. Pembinaan penyuluhan pertanian kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan p pertanian di kabupaten sesu dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sert dan akreditasi jabatan pertanian. 5. a. Penerapan standar dan system kerja penyuluhan p b. Perencanaan penyuluhan di tingkat desa, kecam kabupaten. 6. Penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten. 3. Penelitian dan Bimbingan, pendampingan pengembangan pengawasan penerapan tekno teknologi pertanian penelitian dan pengkajian. 4. Perlindungan 1. Pemberian nama dan p varietas local yang sebaran g varietas pada satu kabupaten. 2. Izin penggunaan varietas l pembuatan varietas turuna yang sebaran geografisnya kabupaten. 5. Sumber daya 1. Pengaturan hasil pembagian genetic (SDG) yang diperoleh dari pemanf untuk konservasi SDG dan ke masyarakat. penyusunan 2. Pengawasan akses terhadap pembagian dari pemanfaatan SDG yan kabupaten. 2. Penyuluhan pertanian

6. Standarisasi akreditasi

SUB BIDANG

dan 1. Rekomendasi usulan kebija pertanian di bidang standar pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, ekonomi dalam penyusunan r program nasional di bidang di daerah. 3. Koordinasi standarisasi secto di kabupaten. 4. Pengusulan kebutuhan sta akan dirumuskan.

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

5. Rekomendasi aspek teknis, bisnis dalam rencana pe wajib SNI serta mengusulk pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan system manaje kelembagaan dalam rang akreditasi di kabupaten. 7. Penerapan system sertifik mendukung standarisasi secto di kabupaten. 8. Pengembangan pembinaan la penguji dan lembaga inspe pertanian di kabupaten. 9. Kerjasama standarisasi dala penerapan standar dan p daya saing produk pertanian. 10 Fasilitasi penyebaran dokum informasi standarisasi sector p kabupaten. pelaksanaan 11 Fasilitasi pemasyarakatan standar kabupaten. penyelenggaraan 12 Fasilitasi pendidikan dan pelatihan sector pertanian sesuai ke kabupaten.

AA. BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG 1. Inventarisasi hutan

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN Penyelenggaraan inventarisas produksi dan hutan lindung daerah aliran sungai (DAS) dala kabupaten.

2. Penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru 3. Kawasan hutan dengan tujuan khusus

4. Penatagunaan kawasan hutan 5. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan 6. Rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahunan) unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) 7. Rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahunan) unit KPHP

Pengusulan penunjukan kawasa produksi, hutan lindung, pelestarian alam, kawasan suaka taman buru

Pengusulan pengelolaan kawas dengan tujuan khusus untuk m hukum adat, penelitian pengembangan, pendidikan dan kehutanan, lembaga social dan k untuk skala kabupaten pertimbangan gubernur. Pengusulan perubahan status d hutan dan perubahan status dari menjadi kawasan hutan, dan pe serta tukar menukar kawasan hut Pertimbangan penyusunan rancan dan pengusulan pembentukan pengelolaan hutan lindung d produksi serta institusi wilayah pe hutan. Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan jangka panjang unit

Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan jangka menengah un

Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan jangka pendek unit K

8. Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP 9. Rencana kerja usaha 20 tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi 10 Rencana pengelolaan 5 tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi

SUB BIDANG 11 Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi 12 Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi

Pertimbangan teknis pengesaha kerja usaha 20 tahunan un pemanfaatan hutan produksi. Pertimbangan teknis pengesaha kerja 5 tahunan unit usaha pe hutan produksi.

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN Pertimbangan teknis pengesaha kerja pengelolaan tahunan (jangk unit usaha pemanfaatan hutan pr

Pertimbangan teknis untuk penge pengawasan pelaksanaan penat luar areal kerja unit pemanfaa produksi dalam kabupaten.

13 Rencana pengelolaan 20 tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) 14 Rencana pengelolaan 5 tahunan (jangka menengah) unit KPHL 15 Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL 16 Rencana kerja pengelolaan 20 tahunan (jangka panjang) unit usaha pemanfaatan hutan lindung 17 Rencana pengelolaan 5 tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung 18 Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung

Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan 20 tahunan (jangka unit KPHL

Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan 5 tahunan (jangka m unit KPHL

Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan tahunan (jangka pe KPHL

Pertimbangan teknis pengesaha kerja pengelolaan 20 tahunan panjang) unit usaha pemanfaa lindung

Pertimbangan teknis pengesaha kerja pengelolaan 5 tahunan menengah) unit usaha pemanfaa lindung

Pertimbangan teknis pengesaha kerja pengelolaan tahunan pendek) unit usaha pemanfaat lindung

Pertimbangan teknis pengesahan areal kerja unit pemanfaatan hut kepada propinsi.

19 Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung 20 Rencana pengelolaan 20 tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)

SUB BIDANG 21 Rencana pengelolaan 5 tahunan (jangka menengah) KPHK 22 Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) KPHK 23 Rencana pengelolaan 20 tahunan (jangka panjang) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru

Pertimbangan teknis rencana pe 20 tahunan (jangka panjang) unit

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN Pertimbangan teknis rencana pen tahunan (jangka menengah) unit

Pertimbangan teknis rencana pe tahunan (jangka pendek) unit KPH

Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan 20 tahunan (jangka untuk cagar alam, suaka ma taman nasional, taman wisata taman buru skala kabupaten.

24 Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru 25 Rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru 26 Pengelolaan taman hutan raya

27 Rencana kehutanan 28 System informasi kehutanan (numerik dan spasial) 29 Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi

Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan jangka meneng cagar alam, suaka margasatw nasional, taman wisata alam d buru skala kabupaten.

Pertimbangan teknis pengesaha pengelolaan jangka pendek un alam, suaka margasatwa, taman taman wisata alam dan taman kabupaten.

Pengelolaan taman hutan raya, pe rencana pengelolaan dan pena (zonasi) serta pemberian perizin pariwisata alam dan jasa lingkun rehabilitasi di taman hutan r kabupaten. Penyusunan rencana-rencana tingkat kabupaten. Penyusunan system informasi (numerik dan spasial) tingkat kab

Pertimbangan teknis kepada untuk pemberian dan perpanja usaha pemanfaatan hasil hutan pemberian perizinan usaha pe hasil hutan bukan kayu pa produksi kecuali pada kawas negara pada wilayah kerja Perhutani.

SUB BIDANG 30 Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi

31 Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi 32 Industri pengolahan hasil hutan 33 Penatausahaan hasil hutan 34 Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN Pemberian perizinan pemungu hutan kayu dan pemungutan h bukan kayu pada hutan produ kabupaten kecuali pada kawas negara pada wilayah kerja Perhutani. Pemberian izin usaha pe kawasan hutan dan jasa lingkun kabupaten kecuali pada kawas negara pada wilayah kerja Perhutani. Pertimbangan teknis pemberian iz primer hasil hutan kayu.

Pengawasan dan pen penatausahaan hasil hutan kabupaten. Pemberian perizinan pemanfaatan hutan, pemungutan hasil hutan b yang tidak dilindungi dan tidak te dalam lampiran (appendix) Conv International Trade Endangered (CITES) dan pemanfaatan jasa l skala kabupaten kecuali pada hutan negara pada wilayah ke Perhutani.

Pelaksanaan pemungutan p pajak bukan negara bukan paj kehutanan skala kabupaten. 1. Penetapan lahan kritis skala ka 2. Pertimbangan teknis rencana hutan dan lahan DAS/sub DAS 3. Penetapan rencana pengelolaa tahunan dan rancangan hutan pada hutan taman skala kabupaten. 4. Penetapan rencana pengelolaa tahunan dan rancangan hutan pada hutan produ lindung yang tidak dibe pemanfaatan/pengelolaan h lahan di luar kawasan h kabupaten. Pertimbangan teknis penyusuna pengelolaan, penyelenggaraan pe DAS skala kabupaten. 1. Pelaksanaan rehabilitasi h pemeliharaan hasil rehabili pada taman hutan raya skala 2. Pelaksanaan rehabilitasi h pemeliharaan hasil rehabili pada hutan produksi, hutan li tidak dibebani pemanfaatan/pengelolaan h lahan di luar kawasan h kabupaten.

35 Penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan 36 Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove

37 Pengelolaan DAS 38 Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

39 Reklamasi hutan pada areal yang dibebani izin penggunaan kawasan hutan 40 Reklamasi hutan areal bencana alam 41 Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan 42 Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan 43 Hutan kota 44 Perbenihan tanaman hutan

45 Pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, dan pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun buru 46 Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

Pertimbangan teknis rencana rekl pemantauan pelaksanaan reklama

Penyusunan rencana dan pe reklamasi hutan pada areal ben skala kabupaten. Bimbingan masyarakat, peng kelembagaan dan usaha serta masyarakat setempat di dalam sekitar kawasan hutan. p Penyusunan rencana pengelolaan hutan hak dan ane kehutanan.

Pembangunan, pengelolaan, pem pemanfaatan, perlindungan pengamanan hutan kota. Inventarisasi dan identifika pengusulan calon areal sum genetik, pembinaan pe benih/bibit, pelaksanaan sertifika benih dan mutu benih/bibit tanam Pertimbangan teknis pen pariwisata alam dan taman b pemberian perizinan pengusaha buru skala kabupaten.

Pemberian perizinan pe tumbuhan dan satwa liar ya dilindungi dan tidak termasu appendix CITES

47 Lembaga konservasi

Pertimbangan teknis izin kegiatan konservasi (antara lain kebun taman safari) skala kabupaten. 1. Pelaksanaan perlindungan hu hutan produksi, hutan lind tidak dibebani hak dan hutan taman hutan raya skala kabup 2. Pemberian fasilitasi, bimbin pengawasan dalam perlindungan hutan pada hu dibebani hak dan hutan a kabupaten. Penyelenggaraan penelitian pengembangan kehutanan d kabupaten dan pemberian penelitian pada hutan produksi s lindung yang tidak ditetapkan kawasan hutan dengan tujuan kh kabupaten.

48 Perlindungan hutan

49 Penelitian dan pengembangan kehutanan

SUB BIDANG 50 Penyuluhan kehutanan 51 Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN Penguatan kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan skala kabupaten. Bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi kehutanan skala kabupaten.

52 Pengawasan bidang kehutanan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyel oleh desa/masyarakat, penyelenggara kabupaten penyelenggaraan oleh desa/mas bidang kehutanan.

BB. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Mineral, batubara, panas bumi dan air tanah

1. Pembuatan peraturan p undangan daerah kabupaten mineral, batubara, panas bum tanah. 2. Penyusunan data dan informa kerja usaha pertambangan m batubara serta panas bu kabupaten. 3. Penyusunan data dan cekungan air tanah skala kabu 4. Pemberian rekomendasi tek izin pengeboran, izin pengg izin penurapan mata air pada air tanah pada wilayah kabupa 5. Pemberian izin usaha pert mineral, batubara dan panas wilayah kabupaten dan 1/3 ( dari wilayah kewenangan prop 6. Pemberian izin usaha pert mineral, dan batubara untu produksi, yang berdampak l langsung pada wilayah kabu (sepertiga) dari 1/3 kewenangan propinsi. 7. Pembinaan dan pe pelaksanaan izin usaha pert mineral, batubara dan panas wilayah kabupaten dan 1/3 ( dari wilayah kewenangan prop 8. Pemberian izin badan us pertambangan mineral, batu panas bumi dalam rangka p modal asing dan penanam dalam negeri di wilayah kabup pembinaan 9. Pengelolaan, pengawasan pelaksanaan iz jasa pertambangan mineral, dan panas bumi dalam penanaman modal di kabupaten.

SUB BIDANG 1. Mineral, batubara, panas bumi dan air tanah

SUB-SUB BIDANG 13 14

15 16

17

18

KEWENANGAN Penetapan wilayah konservas dalam wilayah kabupaten. Pembinaan dan pe pelaksanaan izin usaha pert mineral dan batubara untu produksi serta panas bu berdampak lingkungan langsu wilayah kabupaten. Penetapan nilai perolehan pada cekungan air tanah dala kabupaten. Pengelolaan data dan informa batubara, panas bumi dan serta pengusahaan dan informasi geografis (SIG) wila pertambangan di wilayah kabu Penetapan potensi panas bum tanah serta neraca sumber cadangan mineral dan ba wilayah kabupaten. Pengangkatan dan pembinaan tambang serta pembinaan fungsional kabupaten.

2. Geologi

1. Pelaksanaan inventarisasi ge sumber daya mineral, batuba bumi, migas dan air tanah pa kabupaten. 2. Pelaksanaan inventarisasi kaw dan kawasan lindung geo wilayah kabupaten. 3. Penetapan zonasi pe kawasan karst dan kawasa geologi pada wilayah kabupate 4. Penetapan pengelolaan l geologi, geologi teknik, kawa bencana dan kawasan l geologi di wilayah kabupaten. 5. Pelaksanaan inventarisasi l geologi, geologi teknik, kawa bencana dan kawasan l geologi pada wilayah kabupate 6. Pelaksanaan kebijakan mitigas geologi pada wilayah kabupate 7. Inventarisasi dan pengelolaan rawan bencana geologi pad kabupaten. 8. Pelaksanaan koordinasi bencana geologi pada kabupaten. 9. Pengelolaan informasi bencan pada wilayah kabupaten. pembinaan 10 Pelaksanaan fungsional penyelidik bumi pada wilayah kabupaten. 11 Pengelolaan data dan informa pada wilayah kabupaten.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

3. Ketenagalistrikan

1. Penetapan peraturan daerah energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan rencana ketenagalistrikan daerah kabupaten. 3. Pemberian izin usaha ketena untuk kepentingan umum (IU sarana maupun energi listrik kabupaten. 4. Pengaturan harga jual tena untuk konsumen pemegang I izin usahanya dikeluark kabupaten. 5. Pengaturan harga jual ten kepada pemegang IUKU yan dikeluarkan oleh kabupaten. 6. Pemberian izin usaha p tenaga listrik untuk kepenting (IUKS) yang sarana instalasi kabupaten. persetujuan 7. Pemberian kelebihan tenaga listrik oleh IUKS kepada pemegang IU izinnya dikeluarkan oleh kabup 8. Pemberian izin usaha jasa tenaga listrik bagi badan usa negeri/mayoritas sahamnya d penanam modal dalam negeri dan pe 9. Pembinaan pelaksanaan usaha ketena yang izinnya dikeluarka kabupaten. 10 Penyediaan listrik pedesaan kabupaten. 11 Pengangkatan dan pembinaan ketenagalistrikan serta p jabatan fungsional kabupaten.

4. Minyak bumi

dan

SUB BIDANG

gas 1. Kegiatan usaha 1. Penghitungan produksi dan hulu minyak dan lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi pe wilayah kerja kontrak kerjasa kegiatan lain di luar kegiat pada wilayah kabupaten. 3. Pemberian izin pembukaa perwakilan perusahaan di s migas. pen 2. Kegiatan usaha 1. Pengawasan hilir minyak dan pendistribusian dan tata nia gas bumi bakar minyak dari agen dan dan sampai konsumen akhir kabupaten. 2. a. Pemantauan dan in penyediaan, penyalura kualitas, harga BBM melakukan analisis dan terhadap kebutuhan/p BBM di wilayah kabupaten

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN b. Pemberian rekomendas pendirian kilang dan penyimpanan migas. c. Pemberian izin lokasi SPBU.

5. Pendidikan pelatihan

rekomendasi 3. Kegiatan usaha 1. Pemberian gudang bahan peledak dala jasa penunjang minyak dan gas kegiatan usaha migas di daer bumi daratan dan di daerah ope wilayah kabupaten dan 1/3 ( dari wilayah kewenangan prop 2. Pengangkatan dan pembinaan migas serta pembinaan fungsional kabupaten. dan/atau me dan 1. Penyertaan penyelenggaraan a bekerjasama dengan de ESDM. 2. Penyusunan kebutuhan penyelengaraan diklat tek fungsional tertentu sector e sumber daya skala kabupaten

CC. BIDANG PERIKANAN SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Umum

1. Pelaksanaan dan koordinasi pe dan pemanfaatan sumber dalam wilayah kabupaten. 2. Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan penelitian pengembangan teknologi skala kabupaten. 3. Perencanaan dan pe pembangunan perikanan kabupaten. 4. Pelaksanaan teknis st akreditasi lembaga sertifika mutu hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kerjasama pe terpadu sumber daya ika wilayah kabupaten. 6. Pemberian bimbingan pelaksanaan penyusunan zon dan perairan untuk ke perikanan dalam wilayah kabu 7. Penyusunan rencana dan pe kerjasama internasional perikanan skala kabupaten. 8. Pelaksanaan system perikanan di wilayah kabupate 9. Pelaksanaan bimbingan tek peningkatan kapasitas kel dan SDM bidang perik kabupaten. penelitian 10 Pelaksanaan pengembangan sumber daya di wilayah perairan kabupaten penyebarluasa 11 Peragaan, bimbingan penerapan perikanan.

2. Perikanan tangkap

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

1. Koordinasi dan pelaksanaan stok ikan di wilayah perairan k 2. Pelaksanaan dan perlindungan, pelestarian pemanfaatan plasma nutfah daya ikan kewenangan kabupa 3. Penetapan kebijakan dan pe pungutan perikanan ke kabupaten. 4. Pelaksanaan kebijakan usaha tangkap dalam wilayah kabup 5. Pelaksanaan kebijakan pe kelembagaan dan ketena perikanan tangkap ke kabupaten. 6. Pelaksanaan kebijakan permodalan, promosi dan in bidang perikanan tangkap ke kabupaten. 7. Pelaksanaan kebijakan pemb penangkap ikan. 8. Dukungan rekayasa dan pe teknologi penangkapan ikan. KEWENANGAN

3. Perikanan daya

budi

1. Pelaksanaan kebijakan pemb ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan pembenihan perikanan di air t 3. Pelaksanaan kebijakan benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pem dan pengelolaan balai benih tawar. 5. Pelaksanaan kebijakan p penggunaan dan peredar pengawasan obat ikan, bah bahan biologis dan pakan ikan 6. Pelaksanaan kebijakan lembaga sertifikasi perbenihan 7. Pelaksanaan kebijakan pemb pemanfaatan air dan ta pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pe penggunaan sarana dan pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan re ekspor, impor, induk dan beni 10 Pelaksanaan potensi dan alo pembudidayaan ikan. 11 Pelaksanaan teknis pelepa penarikan varietas induk/benih 12 Pelaksanaan teknis perbany pengelolaan induk penjenis, in dan benih alam. 13 Pelaksanaan kebijakan periz penerbitan Izin Usaha Per bidang pembudidayaan ikean menggunakan tenaga kerja wilayah kabupaten. 14 Pelaksanaan kebijakan pe pengeluaran, pengadaan, p dan/atau pemeliharaan ikan. 15 Pelaksanaan kebijakan pemb ikan dan perlindungannya.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG 20 22

4. Pengawasan pengendalian

dan

1. 2. 3. 4. 5.

6. 5. Pengolahan pemasaran

dan

1. 2. 3.

KEWENANGAN Pembinaan dan peng kerjasama kemitraan pembudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan keram apung di perairan umum. Pengawasan pemanfaata perlindungan plasma nutfah p Pengawasan p pembudidayaan ikan dan pengendalian hama dan penya Pembinaan, pemantauan pengawasan lembaga perbenihan ikan. Pengawasan mutu benih d pakan ikan, obat ikan da bakunya. Pengawasan Penerapan M Mutu Terpadu (PPMT) ata Analysis Critical Control Poin di unit pengolahan, alat tr dan unit penyimpanan hasil pe Pemantauan mutu eksp perikanan. Pelaksanaan kebijakan pengo perikanan dan pemasarannya. Pembangunan, perawata pengelolaan pasar ikan. Pelaksanaan pengendalian mu pengolahan, alat transportas penyimpanan hasil perikana prinsip PMMT atau HACCP.

6. Penyuluhan pendidikan

1. Pelaksanaan kebijakan pembi penyelenggaraan dilklat f teknis, keahlian, manajem kepemimpinan bidang peri kabupaten. 2. Pelaksanaan penyuluhan pe kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan akre sertifikasi diklat bidang per kabupaten.

dan

DD. BIDANG PERDAGANGAN SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Perdagangan dalam negeri

1. Pemberian izin usaha perda wilayah kabupaten. 2. Pembinaan dan pe pelaksanaan izin/pendaftaran dan jasa distribusi di kabupaten. 3. Pembinaan dan pe monitoring dan evaluas pemberian izin perdaganga kategori dalam pengawasan (SIUP minuman beralkohol g dan C untuk pengecer, langsung untuk diminum d pengecer dan penjual langsu diminum di tempat untuk beralkohol mengandung remp dengan 15%, rekomendasi S berbahaya, rekomendasi p pedagang kayu antar pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pe dan penyelenggaraan serta informasi pelaksanaan waj perusahaan skala kabupaten. 5. Dukungan pelaksanaan, pemb pengawasan, monitoring dan kegiatan perdagangan di pedalaman dan terpencil di ka dan pe 6. Pembinaan pemberian izin dan rekomen tertentu, monitoring dan sarana perdagangan ( modern dan gudang) da penunjang perdagangan (jasa konvensi dan seminar daga lokal. pembinaa 7. Penyelengaraan, pengawasan, monitoring dan kegiatan informasi pasar dan harga di kabupaten. dan pe 8. Pembinaan

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

12 Pengusulan pembentukan Penyelesaian Sengketa (BPSK) di kabupaten pemerintah berkoordinasi propinsi dan fasilitasi operasio 13 Pendaftaran dan peng Lembaga Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (LPKSM) 14 Koordinasi dan kerjasama instansi terkait skala kabupa penyelenggaraan pe konsumen. 15 Evaluasi implementasi penye perlindungan konsumen. 16 Pelaksanaan kebijakan, petunjuk pelaksanaan/petunj pengawasan barang beredar d 17 Pengawasan barang beredar serta penegakan hukum kabupaten. 18 Koordinasi pelaksanaan pe barang beredar dan ja kabupaten. 19 Sosialisasi kebijakan pe barang beredar dan ja kabupaten. 20 Pembinaan dan pemberdayaa Pengawas Barang Beredar (PPBJ) skala kabupaten. 21 Pembinaan dan pemberdaya Perlindungan Konsumen kabupaten. pelapor 22 Penyelenggaraan, rekomendasi atas pendaftaran penggunaan (manual) da jaminan/garansi dalam Indonesia bagi produk informasi dan elektronik kabupaten. 23 Pembinaan dan pemberdaya

1. Fasilitasi dan pelaksanaan metrologi legal setelah m penilaian dari pemerinta didasarkan pada rekomendasi 2. Fasilitasi dan pembinaa pengendalian SDM metrolo kabupaten. 3. Fasilitasi standar ukura laboratorium metrologi legal.

2. Metrologi legal

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN 4. Pelayanan tera dan tera ul Takar, Timbang dan Perleng (UTTP) setelah melalui standar ukuran dan lab metrologi legal oleh pemerinta 5. Fasilitasi penyelenggaraan metrologi legal skala kabupate penyuluhan 6. Pelaksanaan pengamatan UTTP Baran Kemasan Terbungkus (BD Satuan Internasional (SI). 7. Pembinaan operasional repara Pengawasan dan penyidika pidana Undang-undang Metro (UUML).

3. Perdagangan negeri

luar

1. Penyediaan bahan masukan bahan pertimbangan p kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi bidang ekspor skala kabupate 3. Monitoring dan pelaporan pe kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masuka perumusan kebijakan bidang e 5. Penyediaan bahan masukan bahan pertimbangan p kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan bidang impor skala kabupaten 7. Pengambilan contoh, inspeksi teknis dan sertifik barang meliputi : a. Pengambilan contoh yang oleh Petugas Pengamb (PPC) yang terregistrasi. b. Pengujian, inspeksi te sertifikasi dilakukan oleh uji, inspeksi teknis, sertif terakreditasi dan terregistr

8. Penilaian dan pelaporan ang Penguji Mutu Barang (PMB kabupaten. 9. Penyediaan bahan masuka perumusan kebijakan penerb Keterangan Asal (SKA) dan pe barang. 10 Sosialisasi, penerbitan dan penerbitan SKA penelusu barang di tingkat kabupa ditunjuk. 11 Penyediaan bahan masuka penerbitan Angka Pengena (API). 12 Sosialisasi kebijakan dan penerbitan API.

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

4. Kerjasama perdagangan negeri

5. Pengembangan ekspor nasional

luar

13 Penyediaan bahan masukan, fasilitasi, koordinasi pe monitoring dan pelaporan, p informasi potensi ekspor daera bahan pertimbangan p kebijakan daerah. 14 Penyediaan bahan masuka rangka penetapan kesepakat sidang komoditas internasiona 15 Sosialisasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan ke skala kabupaten. 16 Fasilitasi pemberian bimbing dan evaluasi di bidang pe luar negeri 1. Monitoring dan sosialisasi kesepakatan kerjasama pe internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi kesepakatan kerjasama pe bilateral. 3. Monitoring dan sosialisasi subsidi dan safeguard. 1. Penyediaan bahan pengembangan ekspor skala k 2. Pelaksanaan kegiatan peng ekspor skala kabupaten.

1. Koordinasi dengan aparat hukum dalam penanganan ka yang berkaitan dengan pe berjangka komoditas. 2. Pembinaan komoditas dalam memperoleh akses pembay gudang. 3. Pembinaan, pengaturan pengawasan yang bersifa terhadap penyelenggaraan d pasar lelang skala kabupaten.

6. Perdagangan berjangka komoditas, alternatif pembiayaan system resi gudang, pasar lelang

EE. BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN

1. Perizinan

2. Usaha industri 3. Fasilitas industri

usaha

4. Perlindungan usaha industri 5. Perencanaan proram

6. Pemasaran 7. Teknologi

dan

1. Penerbitan tanda daftar ind Izin Usaha Indistri (IUI) skala sampai dengan RP. 10 m termasuk tanah dan banguna usaha. 2. Penerbitan berita acara pe dalam rangka penerbitan pemerintah dan propinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasa yang lokasinya di kabupaten. Penetapan bidang usaha industr kabupaten Pemberian fasilitas usaha dala pengembangan Industri Kecil (IKM) di kabupaten. Pemberian perlindungan berusaha terhadap usaha in kabupaten. 1. Penyusunan rencana jangka pembangunan industri kabupa 2. Penyusunan Rencana Pem Jangka Menengah Satua Perangkat Daerah (RPJM kabupaten di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja ka bidang industri. Promosi produk industri kabupate 1. Pelaksanaan penelitian, peng dan penerapan teknologi industri di kabupaten. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil pengembangan dan teknologi di bidang industri. 3. Sosialiasasi hasil pengembangan dan teknologi di bidang industri.

1. Fasilitasi dan pengawasan penerapan standar yan dikembangkan di kabupaten. 2. Kerjasama bidang standarisa kabupaten. 1. Penerapan standar kompet industri dan aparatur pembin di kabupaten. 2. Pelaksanaan diklat SDM ind aparatur pembina industri di k Fasilitasi akses permodalan bag melalui bank dan lembaga keuan bank di kabupaten. 1. Pembinaan industri dalam pencegahan pencemaran l yang diakibatkan oleh indus kabupaten. terhadap pe 2. Pengawasan lingkungan yang diakibatk kegiatan industri di kabupaten

8. Standarisasi

9. Sumber manusia

daya

10 Permodalan 11 Lingkungan hidup

SUB BIDANG 12 Kerjasama industri

SUB-SUB BIDANG

KEWENANGAN 1. Fasilitasi kemitraan antara ind menengah dan industri be sector ekonomi lainnya di kab 2. Fasilitasi kerjasama peng industri melalui pola kemitraa kabupaten. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerja negeri, kerjasama lintas sek regional untuk pemberdayaa di kabupaten.

13 Kelembagaan

14 Sarana prasarana

dan

15 Informasi industri 16 Pengawasan industri 17 Monitoring evaluasi

dan

asosiasi indu 1. Pembinaan tingkat kabupaten. 2. Pembentukan dan pembin pelaksana teknis tingkat kabup Penyusunan tata ruang kabupate dalam rangka pengembangan p industri yang terintegrasi serta penyediaan sarana dan prasara air, listrik, telepon, unit pengolah IKM) untuk industri yang meng tata ruang regional (propinsi). Pengumpulan, analisis dan disem bidang industri tingkat kabup pelaporan kepada propinsi. Pengawasan terhadap pelaksana desentralisasi bidang industr kabupaten. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan urusan pemerin bidang perindustrian di kabupaten

BUP ATI LAH AT,

H. HAR

UNA TA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR: 26 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Recommend Documents