GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1976

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1976 TENTANG IJIN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DAN PENGANGKUTAN IKAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka memelihara kelestarian sumber hayati perairan dan pembinaan usaha perikanan serta kemakmuian rakyat terutama di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam; Suiat Keputusan - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Juni 1971 Nomor Pem/457/G dan tanggal 18 Pebruari 1971 Nomor Pem/160/G tentang ijin usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dengan menggunakan alatalat tertentu serta pembayaran retribusi, dengan beberapa perubahan/penyempurnaan ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1951 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 ; 5. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 tahun 1965.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I iwa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG IJIN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DAN PENGANGKUTAN IKAN.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah : 1. Gubernur Kepala , Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Daerah Timur; 2. Jawa Timur

, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

3. Ikan

, semua jenis ikan dan segala jenis binatangbihatang lain hasil perairan yang dapat dipakai sebagai bahan makanan ;

4. Penangkapan ikan

, penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ikan, kecuali alat tangkap ikan yang dipergunakan secara menetap atau untuk kepentingan olah raga ;

5. Pengangkutan ikan

, pengangkutan hasil penangkapan ikan dari tempat penangkapan menuju ke tempat pendaratan ;

6. Pejabat ditunjuk

yang , Kepala Dinas Perikanan Daerah Piopinsi Daerah tingkat I Jawa Timur.

BAB II Penetapan Menjadi Peraturan Daerah Pasal 2 Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan - Surat Keputusan Gubemur epala Daerah Propinsi. Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1966 Nomor Pem/382/G/BH an tanggal 18 Pebruari 1971 Nomor Pem/160/G dengan beberapa perubahan/penyempurnaan ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, sebagaimana rsebut dalam Peraturan Daerah ini. BAB III Ijin Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Pasal 3 (1) Kepada siapapun dilarang untuk melakukan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di Jawa Timur, dengan menggunakan alat tangkap, alat pengangkut ikan tersebut dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, kecuali dengan ijin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

2

(2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang bermodal nasional secara keseluruhan dan tidak mempergunakan tenaga asing.

Pasal 4 (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ; (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi nelayan pendatang yang telah mendapat ijin penangkapan dan pengangkutan ikan di/atau dari Jawa Timur berdasarkan Peraturan lain. Pasal 5 Pengajuan surat permohonan dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, yang berupa : a. Permohonan ijin penangkapan ikan harus memuat keterangan tentang : 1. nama dan alamat pemohon ; 2. modal usaha ; 3. jenis dan jumlah alat-alat tangkap ikan yang dipergunakan ; 4. nama, umur dan tempat tinggal serta jumlah nelayan yang membantu dalam usaha penangkapan ikan tersebut ; 5. jenis, ukuran dan jumlah perahu layar atau perahu motor atau kapal motor yang dipergunakan ; 6. jenis, nama pabrik, daya kuda dan putaran dari mesin motor yang dipergunakan ; 7. tempat atau daerah penangkapan ikan yang direncanakan. b. Permohonan ijin pengangkutan ikan, harus memuat keterangan tentang : 1. nama dan alamat pemohon ; 2. modal usaha ; 3. jenis dan ukuran perahu layar atau perahu motor atau kapal motor yang dipergunakan; 4. jenis, nama pabrik, daya kuda dan putaran dari mesin motor yang dipergunakan; 5. nama, umur, tempat tinggal dan jumlah awak perahu. atau kapal yang bersangkutan ; 6. tempat-tempat tujuan pengangkutan ikan.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

3

Pasal 6 Apabila pemohon ijin dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini suatu badan hukum, permohonan harus dilengkapi juga dengan : a. keterangan tentang nama, umur, tempat tinggal dari masingmasing anggota pengurusnya; b. salinan akte pendirian badan hukum tersebut serta pengesahannya dari yang berwenang ; c. keterangan tentang modal usaha. Pasal 7 Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan : a. Bentuk dan isi surat ijin serta tanda-tanda dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ni ; b. Tata cara pengajuan permohonan ijin dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan )aerah ini ; c. Tata cara pembaharuan ijin dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini. Pasal 8 (1) Ijin dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan pemegang ijin tersebut ; (2) Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan ijin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan aebelum berakhirnya masa laku surat ijin yang dimohonkan pembaharuan, dengan melampirkan ijin tersebut dan memenuhi ketentuan dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini. Pasal 9 Untuk pemberian ijin dimaksud dalam pasal 3 dan pembaharuan ijin dimaksud dalm pasal 8 Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menetapkan syarat-syarat yang khusus bagi pengamanan obyek dalam bidang penangkapan ikan dimaksud. Pasal 10 (1) Pada setiap alat tangkap atau perahu yang telah diijinkan untuk dipergunakan menangkap atau mengangkut ikan, harus dilekatkan suatu tanda di tempat yang mudah dflihat oleh Petugas ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

(2) Tanda dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperoleh dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, bersama-sama dengan surat ijin atau pembaharuan ijin yang diberikan kepada pemohon. Pasal 11 (1) Surat ijin dan pembaharuan ijin dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 8 Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jenis satuan alat tangkap atau Perahu la-yar atau motor atau kapal motor yang bersangkutan ; (2) Surat ijin dan pembaharuan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dibawa oleh pemegang ijin pada aetiap waktu melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan dimaksud ; (3) Surat ijin dan pembaharuan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh dipindahkan atau diberikan kepada pttiak lain, dengan maksud atau cara apapun termasuk juga kepada ahli warisnya. Pasal 12 Masa laku surat ijin berakhir sebelum lampau waktu dimaksud dalam pasal 8 aturan Daerah ini, apabila : a. pemegang ijin meninggal dunia ; b. status badan hukum dari pemegang ijin bubar atau dibubarkan ; c. ijin dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 13 Surat ijin dapat dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang iinjuk olehnya apabila : a. Syarat-syarat yang diietapkan dalam Peraturan Daerah ini atau dalam surat ijin tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin ; b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah surat ijin diberikan ternyata pemegang ijin belum memulai menjalankan usahanya ; c. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan Negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Jawa Timur. BAB IV Retribusi Pasal 14 (1) Untuk setiap pemberian surat ijin dimaksud dalam pasal 3 dan pembaharuan surat ijin dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ijin penggunaan alat tangkap dan pengangkutan ikan, sebagai berikut : a. untuk penggunaan alat tangkap : 1. payang dan sejenisnya, sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap alat ; 2. jaring tarik dan sejenisnya, sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap alat ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

3. jaring, jala eder, cantrang prawe dan sejenisnya, sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) untuk tiap jenis satuan (unit/set) alat ; 4. jala lempar, krakat kecil, pancing tenda/ancekan dan sejenisnya, sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk tiap jenis satuan (unit/set / alat) ; 5. sodu (penangkapan ikan sambenan) sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) untuk tiap alat. b. Untuk penangkapan ikan yang mempergunakan kapal motor dengan alat tangkap : 1. purse sein6 sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; 2. lampara sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ; 3. muroami sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 4. trawl sebesar Rp 20.000,- (dua puluh rfbu rupiah) ; 5. payang sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 6. pancing prawe sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; 7. jaring sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), untuk tiap jenis satuan (unit/set) alat ; c. Untuk penangkapan ikan yang mempergunakan perahu bermotor dengan alat tangkap: 1. purse seine sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 2. payang sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ; 3. pancing prawe sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ; 4. jaring sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap jenis satuan (unit/set) alat ; d. 1 . Untuk pengngkutan ikan yang mempergunakan kapal motor : Ukuran 25 gros ton atau lebih sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah) ; Ukuran kurang dari 25 gros ton sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; 2. Untuk pengangkutan ikan yang mempergunakan perahu bermetor : pas putih sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) ; pas biru sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) ; 3. Untuk pengangkutan ikan yang mempergunakan perahu : pas putih sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) ; pas biru sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) ; (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasaj ini, dilakukan satu kali untuk setahun, pada saat menerima surat ijin dimaksud dalam pasal 4 atau pembaharuan surat ijin dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini. BAB V SANKS Pasal 15 (1) Pelanggaran terbadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selarnalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,(seribu rupiah) ; (3) Dalam hal dikenakan ancaman pidana sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan penyitaan alat-alat dan barang-barang yang dipergunakan atau diketemukan sewaktu pdanggaran itu terjadi sebagai alat pembuktian.

BAB VI Aturan Peralihan dan Penutup Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh bernur Kepala Daerah.

Pasal 17 Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, peorangan atau badan hukum yang telah mengusahakan penangkapan dan pengangkutan ikan, baik secara tradisionil maupun dalam tingkatan yang lebih maju, harus menuhi segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 1968 ; (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 10 Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur K e t u a,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

ttd.

ttd.

Blegoh Soemarto

Soenandar Prijosoedarmo

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

7

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober No. Pem.10/48/26-302. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah mewakili ttd. Drs. H. Soemamo Diundangkan dakm Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri B pada tanggal 7 Oktober 1977 Nomor 2/B.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah

PROPINSI JAWA TIMUR TGL 07-10-1977 No. 2/D3

ttd. Trimarjono, SH

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1976 TENTANG IJIN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DAN PENGANGKUTAN IKAN I. PENJELASAN UMUM Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di perairan dalam dan daerah pantai di Jawa Timur, merupakan mate pencaharian utama dari sebagian anggota masyarakat terutama di Jawa Timur. Mereka berlomba mengadakan segala macam kegiatan dan cara untuk menangkap kemudian mengangkut ikan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan alat tangkap dan pengangkutan ikan yang makin lengkap. Dengan usaha tersebut berakibat penyediaan ikan yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi anggota masyarakat ; tetapi di lain pihak penangkapan ikan yang sebanyak-banyaknya dapat berakibat pengambilan yang berlebihan dari sumber produksi yang ada. Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai landasan pokok untuk kepentingan perlindungan akibat-akibat yang berlainan tersebut, sehingga tercapai suatu keserasian tujuan berdasarkan kepada kepentingan umum, berupa : a. pembinaani sumber hayati di perairan dalam dan daerah pantai di Jawa Timur; b. pembinaan usaha perikanan di Jawa Timur. Dengan memperhatikan kepentingan tersebut diatas maka hasil tetap bagi para nelayan (penangkap ikan) dapat dipertahankan. Dengan mewajibkan kepada para nelayan (penangkap ikan) untuk meminta ijiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka akan didapat suatu perangkaan dan dokumentasi yang lengkap dalam bidang perikanan laut dan darat, yang sangat berguna bagi kepentingan pengaturan masalah perikanan pada masa berikutnya. Selanjutnya mengenai perairan dalam dan daerah pantai di Jawa Timur, termasuk semua kali, sungai, teluk, selat yang ada di sekitar Jawa Timur. Perlu ditambahkan bahwa sebagian materi dalam Peraturan Daerah ini sebelumnya telah dituangkan dalam Surat Keputusan - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1966 Nomor Pem/382/G/BH dan tanggal 18 Pebruari 1971 Nomor Pem/160/G, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah ini memperkuat landasan akibat hukum berlakunya kedua Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah tersebut, sedangkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1968 tanggal 1 April 1968 perlu dicabut. II. PENJELASAN PASAL DEM PASAL. Pasal 1 dan 2

: Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Alat tangkap ikan dimaksud dari payang dan sejenisnya jaring tarik, jaring, jala eder, cantrang, prawe, dan sejenisnya, jala lempar, krakat kecil, panting, tonda/ancekan dan sejenisnya, sodu, purse seine, lampara, muroami, trawl, longline dan gillnet ; Alat pengangkutan ikan dimaksud yaitu perahu pas putih, perahu pas biru, perahu-perahu bermotor tempel dan kapal ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas. ayat (2)

: Bahwa di musim-musim tertentu (musim barat/bulan Januari - April) nelayan-nelayan dari daerah lain seringkali datang ke Jawa Timur ; Mereka mengusahakan penangkapan ikan kadang-kadang dengan mempergunakan alat tangkap yang tidak dimiliki oleh nelayan di Jawa Timur, mereka dibebaskan dari kewajiban me minta ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila telah mendapat ijin berdasarkan Peraturan Daerah lain atau peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.

Pasal5 s/d 8

: Cukup jelas.

Pasal 9

: Karena sifat-sifat usaha penangkapan ikan di satu tempat dengan lainnya belum tentu sama, maka perlu sekali adanya syarat-syarat khusus yang mengatur usaha-usaha itu guna kepentingan pembinaan sumber produksi.

Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal ayat (1)

: Ketentuan ini diperiukan karena sebuah perahu meiniiiglinktn untuk dipergunakan rnenangkap ikan dengan berjento-jenis alat tangkap ;

ayat (2)

: Surat-surat ijin/salinan surat ijin yang sah perlu dibawa untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu ; kewajiban ditunjukkan kepada Rmpinan pelayaran/jurumudi atau yang diserahi Pimpinan Perusahaan pada waktu berusaha menangkap dan mengangkut ikan.

Ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas. sampai dengan 18

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

2