GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
PROGRESS IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI
Disampaikan oleh: Ir. H. M. NATSIR THAIB
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
Gorontalo, 9 Mey 2015
KONDISI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
JUMLAH DESA PESISIR : 856 DESA (79 % DARI JUMLAH TOTAL 1.079 DESA) LUAS WILAYAH : 145.819,10 KM2 DARATAN : 45.087,27 KM2 LAUT : 100.731,83 KM2 PANJANG GARIS PANTAI : 6.644 KM (1/8 DARI PANJANG GARIS PANTAI INDONESIA) JUMLAH PULAU : 805 BUAH PULAU, 82 PULAU BERPENDUDUK 723 PULAU TIDAK BERPENDUDUK JUMLAH PULAU TERLUAR : 2 PULAU (PULAU MOROTAI DAN PULAU JIEW/HALTENG Sumber data : BPS , Bappeda dan DKP Maluku Utara 2014
JUMLAH PENDUDUK MALUKU UTARA (31 DES 2013) : 1.239.677 JUMLAH PENDUDUK MISKIN : 84,79 RIBU ORANG (7,41 % DARI JUMLAH PENDUDUK), 106.311 RIBU ORANG DI PEDESAAN (91 % DARI JUMLAH PENDUDUK MISKIN)
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA : 5,51 % DARI JUMLAH ANGKATAN KERJA SEBANYAK : 482,3 RIBU ORANG (MARET 2013)
PERAIRAN MALUKU UTARA
MENJADI TARGET ILLEGAL FISHING NELAYAN ASING
RENCANA
AKSI
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT PENATAAN IZIN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAKHAK MASYARAKAT
Implementasi Rencan Tata Ruang Wilayah Laut (Berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 Jo UU No 1 Tahun 2014)
TINDAK LANJUT
Rencana Pengelolaan WP3K
PROGRES Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PPK
Pergub Maluku Utara No.271 Tahun 2012
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No 2 Tahun 2014
Rencana Aksi WP3K
TERSEDIA
PERDA No. 36 Tahun 2011 Tentang RZWP3K Kota Ternate PERDA PERDA No 2 Tahun 2014 Tentang RZWP3K Provinsi Maluku Utara
DALAM PROSES
Ranperda RZWP3K Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan
PERCEPATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS RZWP3K UNTUK 5 KAB (HALSEL, HALBAR, HALUT, KEP SULA, DAN PULAU TALIABU RENCANA PENGELOLAAN WP3K PROVINSI MALUKU UTARA RENCANA AKSI WP3K PROVINSI MALUKU UTARA
Capaian luas kawasan konservasi wilayah di Maluku Utara saat ini adalah 15.731,36 Ha yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota (Pulau Widi, Pulau Rao, Pulau Dodola, Pulau Kolorai dan Pulau Galo-Galo) dan rencana kedepan targetnya 20 000 Ha sampai tahun 2019
2
PENATAAN
Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan di Provinsi Maluku Utara
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
IZIN
Review dilakukan terhadap sistem tata laksana perizinan di Maluku Utara melaui PERGUB sambil menunggunya PERDA dengan mengacu pada UU No. 31 / 2004 tentang Perikanan Jo UU No. 45 / 2009
Pelaksanaan SOP perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2016
Tersedianya proses Pelayanan Prima Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2015 (PERGUB MU No. 9 Tahun 2007 Tentang sistim pelayanan-perizinan satu pintu di provinsi Maluku Utara. PERGUB No. 19 Tahun 2010 Tentang pelayanan BKPMD dan PTSP Provinsi Maluku Utara sebagai unit yang diberi kewenangan melaksanakan memberi perizinan dan non perizinan di provinsi Maluku Utara
REKAPITULASI PERIZINAN PERIKANAN YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. MALUKU UTARA PADA TAHUN 2010 - 2014
NO
JENIS IZIN
2010
TAHUN KET 2011 2012 2013 2014
1
SIUP
42
15
19
29
38
2
SIPI
79
69
83
61
76
3
SIKPI
26
37
37
13
36
4
ANDON
12
5
5
2
9
159
126
144
105
159
JUMLAH
TAHUN DAN JUMLAH IZIN 2500
Jumlah Perizinan Yang Beraktivitas di Provinsi Maluku Utara Selama Tahun 2010 – 2014
2010
2011
2012
2013
2014
159
126
144
105
159
2000 1500 1000 500 0
1
2
3
4
5
3
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Teridentifikasinya semua jenis kewajiban Pelaku Usaha Perikanan (PT, PD, CV/Fa, Koperasi, Perorangan Skala Besar yang bergerak di bidang usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan) pada akhir Tahun 2015, (Biaya Perizinan, Biaya Mitigasi, kewajiban menjaga Kualitas Lingkungan) Tercapainya jumlah para pihak yang telah melaksanakan kewajiban yang sudah harus terlaksana pada Tahun 2016 (Pelaporan Hasil Penangkapan/Produksi dan Kesanggupan Membangun Industri)
Termotivasinya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan melalui sosialisasi atas ketentuan yang berlaku
Lanjutan..... Terlaksananya pemantauan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada tahun berjalan
Terlaksananya evaluasi kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada tiap akhir tahun berjalan
Dipenuhinya semua kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada setiap tahun berjalan
Peraturan Gubernur No. 8.1 Tahun 2009 Tentang Retribusi Usaha Perikanan Tangkap
No
Jenis
Tahun
Pendapatan 1.
Kontribusi Izin
2010 154.750
2011
2012
2013
2014
161.500 298.498.138 253.296.311
311.599.840
Grafik Tahun Dan Pendapatan Provinsi Malut 311,599,840 298,498,139 253,296,311
350000000 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0
2010
2011
154,750
161,500
2012
2013
2014
4
PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK - HAK MASYARAKAT Peningkatan kompentesi (Sosialisasi, Bimtek, Diklat dan Pendampiangan)
Cipta Kemandirian Kelembagaan Masyarakat (Power instution)
Bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan Akses permodalan (PUMP, KUR, dan Kemandirin Ketahanan Pangan/KKP) Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan Asuransi Nelayan
Penetapan Zona Konservasi Lingkungan
Kelestarian potensi suberdaya alam melalui pengembangan kawasan konservasi laut untuk menjamin kebrlangsungan potensi sumberdaya laut (luas lahan konservasi 15.731,36 Ha dan rencana pengembangan lahan 20.000 Ha.
Problem
1 Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak yang wajib dilindungi 2 Belum maksimalnya implementasi regulasi terkait perlindungan hak-hak masyarakat di laut 3 Konsekuensi implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur perizinan Kabupaten/Kota dan Provinsi sehingga dinilai menyulitkan pengurusan izin bagi pelaku usaha
Problem Solving
1 Perlu dilakukannya Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hakhak masyarakat di laut salah satunya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 61 2 Perlu memaksimalkan implementasi regulasi 3 Perlu diterbitkan PERMEN KP dan PERGUB sambil menunggunya PERDA untuk mengakomodir implementasi pelimpahan kewenangan akibat UU No.23 Tahun 2014
Peran Kelembagaan Pemerintah
1 DKP Provinsi, Bakorluh,
Dis Kominfo, Bapedal Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. 2 Provinsi, Instansi Pengawasan, Satker PSDKP, Pemerintah Kabupaten/Kota 3 DKP Provinsi, BKD Provinsi, BPPKAD Provinsi, BPM-PTSP Provinsi, Biro Organisasi Setda Provinsi dan DPRD
Lanjutan … Problem Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi usaha. 5 Belum tegasnya penegakan sanksi atas ketidaktaatan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha perikanan. 6 Kurangnya armada penangkapan nelayan dengan kapasitas 5 – 10 GT di Maluku Utara. 7 Maraknya penangkapan ikan menggunakan jarring oleh nelayan luar Malut dan Asing dengan kapal diatas 30 GT, sehingga berimplikasi pada aktifitas nelayan lokal.
4
Problem Solving
4 Perlu dilakukannya Sosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial pelaku usaha terkait pelestarian lingkungan salah satunya sesuai PERMEN KP No.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan PulauPulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. 5 Perlu penegakan hukum atas pelanggaran atau ketidaktaatan pelaku usaha perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. 6 Pembebasan retribusi untuk nelayan dengan aramada tangkap kapasitas 5-10 GT dan pengadaan armada 7 Menyajikan PERMEN KP yang mengatur tentang pemberhentian sementara (moratorium) untuk kapal jaring di perairan Malut.
Peran Kelembagaan Pemerintah
4
DKP Provinsi, Bakorluh, Dis Kominfo Provinsi, Bapedal Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 5 DKP Provinsi dan Kabupaten Kota, BAKORKAMLA, Polair, TNI AL, PPNS 6 DKP Provinsi dan Kabupaten Kota 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Menkum HAM RI
1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
Kebijakan Pemerintah Daerah yang sudah menetapkan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional; Kontur Wilayah Maluku Utara Berbasis Kepulauan dan yang didominasi oleh laut membutuhkan penganggaran khusus untuk sektor Kelautan dan Perikanan; Mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk penanganan dan pengendalian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing; Rencana peningkatan status Kantor Pengawasan Provinsi Maluku Utara menjadi Pangkalan Pengawasan Provinsi Maluku Utara Keterbatasan Sarana, Prasarana dan Aparat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Kapal Pengawas Perikanan, PPNS, Alat Komunikasi); Implementatif Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah; Dengan diterbitkannya PP 191 Tahun 2014 terkait pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kapal penangkap ikan diatas 30 GT yang berimplikasi pada aktivitas nelayan.
