DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
PEDOMAN TEKNIS SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SL-PHT) TANAMAN PERKEBUNAN
TAHUN 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012
KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tepadu (SL-PHT) di daerah tahun 2013 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi Perkebunan dan Perangkat Perlindungan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistematika Pedoman Teknis ini terdiri dari Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran Kegiatan, dan Tujuan; Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan memuat tentang Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, berisi Ruang Lingkup, Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, Lokasi, Jenis dan Volume, dan Simpul Kritis; Bab IV. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan; Bab V. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VI. Pembiayaan serta Bab VII. Penutup. Pedoman Teknis ini sebagai acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat.
Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal
Ir.Gamal Nasir, MS. Nip. 19560728 198603 1 001
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................... i DAFTAR ISI .................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ............................ v I.
II.
III.
PENDAHULUAN ..........................
1
A. Latar Belakang ...................... B. Sasaran Kegiatan ................... C. Tujuan ...............................
1 3 3
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 4 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ............................. B. Spesifikasi Teknis ..................
4 9
PELAKSANAAN KEGIATAN .............
16
A. Ruang Lingkup ...................... B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan ............................. C. Lokasi, Jenis dan Volume ......... D. Simpul Kritis .........................
16
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .
17 21 22 25
A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan .. 25 B. Pelaksanaan pembinaan, pengendalianpengawalan ......... 26 iii
V.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .............................
27
A. Monitoring............................ B. Evaluasi .............................. C. Pelaporan ............................
27 27 27
VI. PEMBIAYAAN ............................
30
VII. PENUTUP .................................
31
LAMPIRAN
iv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Model tes Ballot Box ......... 32 Lampiran 2 Matrik Analisa Pasangan Terperinci ........................ 33 Lampiran 3. Matrik Kualitas SL-PHT......... 34 Lampiran 4. Format wawancara dengan Kuesioner ........................ 35 Lampiran 5. Jenis dan Volume Komponen SL-PHT .......................... 41
v
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan. Akibat serangan OPT, diperkirakan terjadi kehilangan produksi sekitar 30% - 40%. Untuk menghindari kerugian akibat serangan OPT, sampai saat ini masih banyak petani dan masyarakat yang mengartikan pengendalian OPT sama dengan penggunaan pestisida kimia sintetis. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi, resurjensi dan ledakan hama sekunder, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 20 mengamanatkan bahwa Perlindungan Tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Prinsip PHT adalah menggunakan pestisida secara bijaksana apabila berdasarkan hasil pengamatan, perlakuan lain dinilai tidak akan mampu mengendalikan OPT yang ada.
1
Agar petani pekebun tahu, mampu dan mau menerapkan PHT di kebunnya secara mandiri, maka petani perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip PHT yaitu 1). Budidaya Tanaman Sehat, 2). Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami, 3). Pengamatan Rutin dan 4).Petani menjadi Ahli PHT. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Petani yang sudah mengikuti SL-PHT sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 berjumlah sekitar 140.195 petani. Jumlah petani yang telah mengikuti SL-PHT masih sangat kurang yaitu baru mencapai 0,78% dari total jumlah petani perkebunan rakyat di seluruh Indonesia. SL-PHT yang sudah dilaksanakan selama tiga belas tahun dan sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan antara lain dari hasil penelitian Dampak SL-PHT oleh beberapa mahasiswa S2 pada kopi, kakao, teh dan lada rata-rata peningkatan produktivitas hasil tanaman petani alumni SL-PHT mencapai 2527%. Selain itu, yang lebih penting terjadinya perubahan positif terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap petani. Mengingat masih kurangnya jumlah petani yang mempunyai pengetahuan dan 2
keterampilan tentang empat prinsip PHT dalam pengelolaan kebunnya, maka kegiatan SL-PHT petani perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk itu pada tahun 2013 akan dilaksanakan pelatihan SL-PHT sebanyak 202 kelompok tani (5.050 petani) di 24 provinsi, 95 kabupaten, dengan peserta perempuan minimal 25 %. B. Sasaran Kegiatan Sasaran nasional dari pelaksanaan SL-PHT adalah terlaksananya kegiatan SL-PHT pada 202 KT di 24 provinsi, 95 kabupaten. C. Tujuan Tujuan pelaksanaan kegiatan SL-PHT : 1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani/kelompok tani tentang empat prinsip PHT yaitu : 1).Budidaya Tanaman Sehat, 2).Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami 3).Pengamatan Rutin/Berkala,dan 4).Petani menjadi Ahli PHT. 2. Meningkatkan kepedulian petani/ kelompok tani agar tahu, mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya. 3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. 1.1 SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan SL-PHT untuk TP provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. c. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan SL-PHT untuk TP kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota. 1.2 Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.
4
1.3 Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan TP Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan. 1.4 Revisi Pengajuan revisi kegiatan paling lambat bulan Februari 2013 dan diajukan oleh KPA masing-masing Satker. 1.5 Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh pelaksana dengan BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi dilaksanakan kepada petani calon lokasi kegiatan SL-PHT. 1.6 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali disesuaikan dengan sumber daya yang ada.
5
1.7 Laporan a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan sesuai dengan jadual dan form Pedoman SIMONEV. b. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2013. 2. Prinsip Pendekatan Teknis SL-PHT bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani/kelompok tani tentang empat prinsip PHT yaitu : a. Budidaya Tanaman Sehat; b. Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami; c. Pengamatan rutin/berkala; d. Petani menjadi ahli PHT. Dengan SL-PHT diharapkan petani/ kelompok tani tahu, mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya.
6
Pendekatan teknis pelaksanaan SL-PHT sebagai berikut: a. SL-PHT dilaksanakan oleh Pemandu Lapang (PL) dengan pembinaan oleh Pusat (Direktorat Perlindungan Perkebunan), Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. b. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan karakter/sifat/ fenologi tanaman dan serangan OPT. c. Dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 25 petani laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kelompok tersebut dibagi menjadi 5 sub kelompok kecil masing-masing 5 petani. d. Kebun sebagai sarana belajar utama, dan diskusi dilakukan di saung SL-PHT. e. Sosialisasi setelah penetapan CP/CL. f. Satu kelompok mengusahakan komoditas perkebunan yang sama. g. Tersedia pemandu lapang di provinsi/kabupaten/kota pelaksana SL-PHT. Jika di kabupaten/kota tidak tersedia pemandu dapat menggunakan pemandu lapang dari provinsi/ kabupaten/kota terdekat. 7
h. Untuk memenuhi kekurangan jumlah pemandu lapang SL-PHT dapat memanfaatkan tenaga pemandu lapang bersertifikat yang telah purna bakti dan petugas/petandu yang telah selesai mengikuti pelatihan pemandu lapang (PL) SL-PHT. i. Penetapan PL oleh Kepala Dinas Provinsi/kabupaten kota yang membidangi perkebunan dimana pelatihan SL-PHT dilaksanakan. 3. Tindak Lanjut Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: a. Kelompok mendapatkan menerapkan luaskannya sekitarnya.
tani yang telah pelatihan SL-PHT agar PHT dan menyebar kepada petani di
b. Dinas provinsi/kabupaten/kota melalui dana APBD agar memfasilitasi SL-PHT untuk petani lainnya. c. Dinas Kabupaten/kota memfasilitasi pembinaan/pendampingan pada petani alumni SL-PHT, agar penerapan PHT dan kelembagaan
8
petani semakin berkelanjutan.
baik
dan
B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria a. Peserta 1) Petani pemilik/penyewa atau petani penggarap; 2) Jumlah peserta perempuan minimal 25 % dan tidak dalam keadaan hamil tua; 3) Berumur minimal 17 tahun dan sehat; 4) Dapat menulis dan membaca; 5) Sanggup mengikuti SL-PHT selama 16 kali pertemuan tanpa terputus; 6) Tidak diperbolehkan ganti peserta. b. Pemandu Lapang (PL) Setiap kelompok SL-PHT dipandu oleh 2 orang Pemandu Lapang (PL) yang telah bersertifikat. Dalam kondisi tertentu 1 kelompok SL-PHT dapat dipandu oleh 1 orang PL dibantu 1 orang petugas teknis yang mempunyai kemampuan sebagai pemandu.
9
c. Pertemuan dilakukan di saung pertemuan dan kebun praktek berlangsung dari jam 07.30-14.00 Pengaturan waktu dan materi sebagai berikut : No Waktu 1 07.30-10.30 2 3
10.30-11.00 11.00-12.00
4
12.00-14.00
Materi/Kegiatan Analisis Agroekosistem (AAES) Istirahat Dinamika Kelompok Topik Khusus
d. Lokasi SL-PHT mudah dijangkau oleh pemandu dan peserta, tersedia kebun praktek seluas ±1 ha. e. Kebun praktek dibagi atas 2 petak perlakuan yaitu petak PHT dan Non PHT (kebiasaan pengendalian yang dilakukan oleh petani). Setiap petak dibagi 5 sub petak kebun praktek. f. Setiap sub kelompok mengelola 2 sub petak kebun praktek (PHT dan Non PHT).
10
2. Metode a. SL-PHT dilaksanakan oleh PL dan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menangani perkebunan. b. Pertemuan dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan interval satu minggu secara kontinyu. c. Pertemuan mingguan dipandu dua orang Pemandu Lapang (PL) bekerja sebagai tim mendatangkan/mengundang sumber jika diperlukan.
oleh yang dan nara
d. Pendekatan andragogi (metoda belajar orang dewasa) yaitu belajar dari pengalaman di lapangan sehingga mereka tahu, mau dan mampu menerapkannya secara mandiri. e. Proses belajar mengajar dilakukan dengan metoda partisipasi aktif, mencari, dan menumbuhkan kepercayaan sendiri, serta mengambil keputusan bersama dalam menentukan tindakan pengelolaan kebun. f. Proses belajar SL-PHT pada setiap pertemuan adalah melakukan/ mengalami, mengungkapkan,
11
menganalisa, menyimpulkan, menerapkan dan mengalami kembali. g. Pada setiap kali pertemuan dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu Analisis Agroekosistem (AAES), Dinamika Kelompok dan Topik Khusus. h. Sarana SL-PHT yaitu : 1) Kebun 2) Saung Pertemuan i. Bahan dan Alat SL-PHT yaitu : 1) Kertas koran 2) Alat tulis 3) Pupuk 4) APH 5) Dekomposer 6) Petunjuk Lapangan 7) Bahan dan perlengkapan praktek lain j. Materi SL-PHT: 1) Mengacu pada kurikulum SL-PHT yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta (hasil Analisa Kebutuhan Pelatihan dan Test Ballot Box awal). 2) Merupakan penjabaran dari 4 (empat) prinsip PHT yaitu budidaya tanaman sehat, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami, pengamatan kebun 12
secara teratur (berkala) dan petani menjadi ahli PHT. 3) Dikelompokkan kedalam Topik Umum, Topik Khusus, Penunjang dan Dinamika Kelompok dengan kegiatan utama Analisis Agroekosistem (AAES). Materi SL-PHT sebagai berikut: Materi SL-PHT No. 1.
Materi/ Kegiatan
Petunjuk Lapangan (Petlap)
Persiapan SLPHT
- Apa ini ? - Analisa Kebutuhan Pelatihan - Kontrak Belajar - Pengorganisasian warga belajar - Test Ballot Box Awal 2. Merancang Ploting Petak PHT dan Non Petak Studi PHT 3. Topik Umum - Ekosistem Dasar - Analisis agroekosistem (AAES) 4. Topik Khusus a. a. Budidaya - - Pembibitan Tanaman - - Penyambungan (sambung samping dan sambung pucuk) untuk komoditi kopi 13
No.
Materi/ Kegiatan
Petunjuk Lapangan (Petlap)
-
dan kakao - Penanaman - Pemangkasan - Pupuk dan pemupukan - Pohon pelindung - Panen - Dan lainnya sesuai komoditas SL-PHT
b. OPT dan - - Hama/penyakit/gulma Musuh - - Predator Alami/APH - - Parasitoid -- - Agens Pengendali Hayati - - Koleksi Serangga c. Dampak - Mitigasi dan Adaptasi DPI Perubahan - Dampak perubahan iklim Iklim (DPI) terhadap serangan OPT dan Penanganan Kebakaran 5.
Materi Pendukung Pestisida
- Pestisida kimia - Dampak penggunaan pestisida kimia - Pestisida Nabati
14
No. 6.
7.
Materi/ Kegiatan
Petunjuk Lapangan (Petlap)
Dinamika Kelompok a. Perkenalan
Rantai nama dan buat barisan
b.Pengakraban
Kapal tenggelam
c.Kreativitas
9 titik 4 garis
d.Kerjasama
Menggambar bersama
e.Pemecahan Masalah
Samson Delilah
f.Komunikasi
Bermain tali
Evaluasi
- Ballot Box (Akhir) - Analisa Pasangan Terperinci
k. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SL-PHT dilakukan dengan beberapa model yaitu: 1) Test Ballot Box; 2) Matrik analisa pasangan terperinci; 3) Matrik kualitas SL-PHT; 4) Melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Model 1), 2), 3), dan 4) disajikan pada Lampiran 1,2,3, dan 4. 15
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup a. Peserta dan komoditas SL-PHT diperuntukkan bagi petani Perkebunan Rakyat yang belum pernah mengikuti kegiatan SL-PHT atau kegiatan yang sejenis. Kelompok tani peserta SLPHT merupakan kelompok tani yang mengusahakan/membudidayakan komoditas perkebunan sejenis. b. Tahapan kegiatan SL-PHT meliputi pemilihan dan penetapan CP/CL, sosialisasi SL-PHT, pemilihan dan penetapan kebun praktek dan saung pertemuan, penyiapan petunjuk lapang, pelaksanaan SL-PHT, pembinaan, monev dan pelaporan. c. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan
2
Uraian
- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya SLPHT sebanyak 202 kelompok tani yang tersebar di 24
16
provinsi, kabupaten. 3
Outcome/hasil
95
Jumlah kelompok SL-PHT yang tahu, mampu dan mau menerapkan PHT sebanyak 202 kelompok tani yang tersebar di 24 provinsi, 95 kabupaten.
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan SL-PHT untuk TP provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan untuk TP kabupaten adalah dinas kabupaten yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan pihakpihak terkait lainnya.
17
3. Kewenangan dan tanggung jawab : 3.1 Direktorat Perkebunan.
Perlindungan
a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis; b. Melakukan pembinaan, evaluasi. 3.2 Dinas Provinsi perkebunan
bimbingan, monitoring dan yang
membidangi
a. Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan SL-PHT tingkat provinsi; b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya; c. Membuat Petunjuk Pelaksanaan untuk kegiatan SL-PHT; d. Melakukan verifikasi CP/CL bersama Dinas Kabupaten; e. Menetapkan CP/CL SL-PHT; f. Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan 18
Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat; g. Sosialisasi SL-PHT bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan; h. Menyampaikan laporan pelaksanaan SL-PHT ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. 3.3 Dinas Kabupaten/Kota membidangi perkebunan a. Menetapkan Tim kegiatan SL-PHT;
yang Pelaksana
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), Direktorat Jenderal Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; c. Membuat juknis SL-PHT; d. Melakukan verifikasi penetapan CP/CL;
dan
e. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monev SL-PHT;
19
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan SL-PHT ke Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. 3.4 Pemandu Lapang a. Memandu SL-PHT dan menyiapkan seluruh keperluan yang terkait dengan pelaksanaan SL-PHT mengacu kepada pedoman pelaksanaan SL-PHT; b. Membantu dinas kabupaten dalam melakukan survey CP/CL kegiatan SL-PHT; c. Berkoordinasi dalam pelaksanaan SL-PHT dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan; d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan SLPHT ke dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.
20
3.5 Kelompok Tani/Petani : a. Mengikuti sosialisasi SL-PHT; b. Melakukan seluruh tahapan SLPHT; C. Lokasi, Jenis dan Volume SL-PHT dilaksanakan di 24 provinsi, 95 kabupaten dan 202 kelompok tani yaitu Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Besar), Provinsi Bengkulu (Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Tengah), Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin), Provinsi Kep. Babel (Kabupaten Belitung dan Bangka Selatan), Provinsi Lampung (Kabupaten Tanggamus, Waykanan dan Lampung Utara), Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang), Provinsi Jabar (Kabupaten Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung, dan Bandung Barat), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Purbalingga dan Pekalongan), Provinsi DI Yogyakarta (Kabupaten Gunung Kidul dan Kulonprogo), Provinsi Jatim (Kabupaten Tulungagung dan Blitar), Provinsi Bali (Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Buleleng, dan Bangli), Provinsi NTB (Kabupaten Lombok Timur), Provinsi Kalbar (Kabupaten Kuburaya, Melawi, Sambas, dan Bengkayang), Provinsi Kaltim (Kabupaten Kutai Kartanegara),
21
Provinsi Sulsel (Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Wajo, dan Soppeng), Provinsi Sultra (Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan), Provinsi Gorontalo (Kabupaten Boalemo), Provinsi Sulteng (Kabupaten Parigi Moutong), dan Provinsi Malut (Kabupaten Halmahera Barat). SL-PHT Tebu dilaksanakan di 7 Provinsi di 29 Kabupaten dan 62 kelompok tani yaitu Provinsi DIY (Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Bantul dan Gunung Kidul), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Purworejo, Pati, Purbalingga, Magelang, Rembang, Pekalongan, Kudus, Jepara, dan Pemalang), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka dan Subang), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bondowoso, Sidoarjo, Mojokerto, Ngawi, Jember, dan Madiun) Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Ilir), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone dan Takalar), Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan). D. Simpul Kritis a. SL-PHT dilaksanakan pada akhir tahun sehingga jumlah pertemuan kurang dari 16 kali dengan interval pertemuan kurang dari satu minggu. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan karakteristik masingmasing komoditas. 22
b. Silabus materi/topik yang telah disusun tidak disampaikan sesuai dengan analisa kebutuhan pelatihan. Pemandu Lapang harus menyampaikan silabus materi/topik untuk 16 kali pertemuan yang didasarkan atas analisa kebutuhan pelatihan. c. Pre-test dalam bentuk Ballot Box sering tidak dilakukan menyebabkan materi yang dibutuhkan oleh petani tidak diketahui, sehingga peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani tidak dapat diukur setelah mengikuti SLPHT. Pre-test harus disiapkan oleh pemandu lapang sebelum pelaksanaan SLPHT. d. Keterbatasan jumlah Pemandu lapang SLPHT dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Sl-PHT kurang maksimal. Untuk itu perlu memaksimalkan fungsi petugas yang telah mengikuti pelatihan dan memberdayakan petugas purna bakti yang bersertifikat. e. Praktek perbanyakan APH dan pembuatan pupuk organik/pupuk kandang/bokashi tidak dilakukan, padahal setelah SL-PHT petani diharapkan mampu membuat sendiri sesuai kebutuhan. Pembuatan pupuk organik/bokashi dan perbanyakan APH merupakan salah satu materi yang wajib diberikan dengan menggunakan 23
bahan baku yang tersedia di lokasi setempat. Untuk itu perlu dijadwalkan dalam agenda pelatihan.
24
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana TP Provinsi/kabupaten/ Kota dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Pusat, BBP2TP Medan/ Surabaya/Ambon/BPTP Pontianak, dan pihak terkait lainnya. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan meliputi pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus dapat memberikan rekomendasi, dan solusi terhadap permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mengakselerasi
25
pencapaian target, tujuan kegiatan yang ditetapkan.
dan
sasaran
B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal dilaksanakan satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan menjadi lebih efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan SLPHT. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan SL-PHT tingkat provinsi, kabupaten/kota.
26
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan SL-PHT yang telah dicapai. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi kegiatan SL-PHT dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi pada wilayah kerja masing-masing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
27
Laporan SL-PHT dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : 1.1 Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan SL-PHT setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. 1.2 Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan SL-PHT setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 1.3 Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan SL-PHT setiap triwulan dan disampaikan setiap 28
triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya. 1.4 Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan kegiatan SL-PHT, setelah seluruh rangkaian kegiatan SL-PHT selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan email 2. Out Line Laporan Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I.
PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja
29
II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. B. C. D.
Waktu dan Lokasi Alat dan Bahan Metode Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN VI. PEMBIAYAAN Kegiatan SL-PHT perkebunan di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2013 melalui anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan.
30
VII. PENUTUP Kegiatan SL-PHT merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan perlindungan. Dari hasil pelaksanaannya diharapkan mampu menghasilkan SDM petani yang handal dan mampu menyelesaikan permasalahan OPT di kebunnya masing-masing. Pelaksanaan SL-PHT diharapkan memberikan kontribusi yang nyata bagi perlindungan terutama dalam menghasilkan produk perkebunan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjamin. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan SL-PHT memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun daerah. Untuk itu diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. -----ooo-----
31
Lampiran 1. Model Test Ballot Box Test Ballot Box adalah salah satu metode evaluasi untuk mengukur kemampuan petani peserta SL-PHT sebelum dan setelah mengikuti SL-PHT. Pengelompokan soal ballot box meliputi pengetahuan dan pengambilan keputusan sebagai berikut : 1. Pengetahuan.
Fungsi serangga yang ada di kebunnya Fungsi tanaman selain tanaman pokok yang ada di kebunnya Gejala kelainan yang terjadi pada tanaman pokok di kebunnya Pupuk Pestisida
2. Pengambilan keputusan mengenai : Keberadaan serangga yang ada di kebunnya Keberadaan tanaman selain tanaman pokok yang ada di kebunnya Kebaradaan gejala kelainan yang terjadi pada tanaman pokok di kebunnya Kondisi kebun dikaitkan dengan keadaan iklim/cuaca saat itu Test ballot box awal dan akhir menggunakan soal yang sama baik jenis maupun jumlah soalnya. Jumlah soal 20-25 pertanyaan tergantung kondisi lapangan.
32
Lampiran 2. Matrik Analisa Pasangan Terperinci HAL-HAL YANG SUDAH BAIK 1. ......................... 2. ......................... 3. ......................... 4. ......................... 5. ......................... dst
HAL-HAL YANG PERLU DIPERBAIKI 1. ......................... 2. ......................... 3. ......................... 4. ......................... 5. ......................... dst
BAGAIMANA CARA MEMPERBAIKINYA 1. ......................... 2. ......................... 3. ......................... 4. ......................... 5. ......................... dst
33
Lampiran 3. Matrik Kualitas SL-PHT KEGIATAN
TAHAP
Apa ini?
Proses pertanyaan
CATATAN
PETUNJUK KUALITAS
Hasil Topik Umum Tujuan Analisa Pengamatan & Agroekosistem penyajian (AAES) keadaan Agroekosistem dalam gambar Analisa Analisa Agroekosistem keadaan (lanjutan) Agroekosistem Hasil Topik Khusus (Untuk beberapa aspek PHT)
Tujuan
Dinamika Kelompok
Tujuan
Proses Hasil
Proses Hasil
Ballot box
Persiapan Hasil
34
Lampiran 4. Format wawancara dengan quesioner Propinsi Kabupaten I.
: :
IDENTITAS PETANI Petunjuk : Berilah tanda ކpada □ Nama
…………………………………………………
1.
Petani Responden
……………….
2.
Jenis Kelamin
□ Laki-laki
3.
Umur
…………Tahun (lahir tahun ……………)
□ Perempuan
□ Kawin □ Kawin belum □ Janda □ 4.
Status perkawinan
Duda □ SD □ SLTP □ SLTA □ SM/D3 □ S1 □
5.
Pendidikan
Lainnya
6.
Desa
……………………………
7.
Kecamatan
…………………………....
Nama Kelompok 8. 9.
tani
. …………………………..
Status kepemilikan
□ Pemilik □ Bagi hasil □ Penyewa □
kebun
Penggarap
Luas kepemilikan
……………….
1 0
Ha
II. PERSIAPAN SL-PHT 1
Apakah ada sosialisasi kepada petani oleh
.
Petugas Dinas / Pemandu Lapang
□ Ya
35
□
tidak 2
Kapan sosialisasi dilaksanakan
3
Apakah Bapak /Ibu hadir pada acara
.
sosialisasi
Tgl.
..... □
□ Ya
4
tidak □
.
Apakah materi-materi yang disampaikan pada
□ Ya
tidak
saat sosialiasi, Bapak / Ibu mengerti 5
□
.
Apakah Bapak/Ibu setuju diadakan
SL-PHT
□ Ya
tidak
Apa saja yang diinformasikan pada waktu 6
sosialisasi, sebutkan Apakah ada staf Pemda yang hadir pada
7
saat sosialisasi SL-PHT
□ □ Ya
tidak
III. PELAKSANAAN SL-PHT 1.
Kapan Pelaksanaan SL-PHT dimulai
................
2
Pada komoditi apa SL-PHT dilaksanakan
……………….
3
Apakah diadakan tes awal (Pre test) Ya
4 5
Tidak
Berapa orang petugas yang memandu
………………
SL-PHT
…. orang
Siapa saja nama Pemandu Lapang SL-
1. ……………
PHT
2. ……………
36
3. …………… 6
Berapa kali pertemuan SL-PHT
……………… kali
7 8 9
Berapa kali Pemandu Lapang hadir
……………….
selama pelaksanaan SL-PHT
kali
Berapa kali Bpk/Ibu hadir dalam
………………
pertemuan SL-PHT
kali
Jika tidak hadir, apa alasan Bpk/Ibu
……………… kali
10
Apa saja kegiatan Bpk/Ibu selama SL-
………………
PHT
……………… ………………
11
Apa saja kegiatan Bpk/Ibu pada hari-hari tidak ada pertemuan SL-PHT selama proses SL-PHT
12 13
Apakah diadakan tes akhir (Post test) SLPHT
Ya
Tidak
Apa saja materi yang disampaikan selama
1. ………
SL-PHT berlangsung yang Bpk/Ibu
2. ………
ketahui
3. ……… 4. dst
14 15
Apakah Bpk/Ibu mengerti dan menguasai materi yang disampaikan selama SL-PHT
Ya
Tidak
Materi apa saja yang paling Bpk/Ibu
1……………..
kuasai
2. …………… 3……………..
37
16
Apakah Bpk/Ibu menguasai tentang
1……………..
AAES, jika “ya” sebutkan faktor apa saja
2. ……………
yang Bpk/Ibu amati/pelajari
3…………….. 4. ……………
17. 18
Dari hasil AAES, apakah Bapak/Ibu melakukan presentasi
Ya
Tidak
Apakah Bpk/Ibu mengerti tentang musuh
1……………..
alami, jika “ya” sebutkan musuh alami
2. ……………
yang diketahui
3…………….. 4. ……………
19 20
Menurut Bpk/Ibu materi apa yang paling penting
Ya
Tidak
Menurut Bpk/Ibu, apa yang dimaksud PHT
……………… ……
21
Sebutkan 4 (empat) prinsip PHT yang
1. …………
Bpk/Ibu ketahui
2. ………… 3. ………… 4. …………
22
Setelah mengikuti SL-PHT, apakah Bpk/Ibu mau melaksanakan PHT secara
Ya
Tidak
kepada petani non SL-PHT
Ya
Tidak
Berapa orang petani non SL-PHT yang
………………
telah mengikuti cara Bpk/Ibu dalam
…… orang
mandiri dan berkelanjutan di kebun sendiri 23 24
Apakah Bpk/Ibu telah menularkan ilmunya
memelihara kebun
38
25
Nama kelompok tani peserta SL-PHT
………………
26.
Berapa jumlah anggota kelompok tani SL-
1. Laki-laki
PHT
: .......... orang 2. Perempuan : ……. orang
27
Sampai saat ini, apakah Bpk/Ibu masih tetap berkomunikasi dengan Pemandu
Ya
Tidak
Lapang dan sesama petani peserta SLPHT 28
Apa saja kegiatan kelompok,
29
Apakah kelompok tani alumni peserta SL-
30 31 32
sebutkan
………………
PHT melakukan pertemuan rutin.
Ya
Tidak
Jika “Ya”, berapa kali pertemuan dalam 1
………………
(satu) bulan.
kali
Menurut Bpk/Ibu, apakah SL-PHT bermanfaat
Ya
Tidak
Jika “Ya” apa saja manfaatnya
1. ................... 2. ................... 3. ...................
33 34 35.
Berapa produksi sebelum mengikuti SL-
…………..
PHT
kg/ha/tahun
Berapa produksi setelah mengikuti SL-
…………..
PHT
kg/ha/tahun
Berapa jumlah kelompok tani yang ada di
........................
desa Bapak/Ibu
kelompok
39
36
Berapa harga sebelum SL-PHT
Rp. /kg
37
Berapa harga setelah SL-PHT
Rp. /kg
38
Sebutkan nama-nama kelompok tani
1. ...................
tersebut
2. ................... 3. ................... 4. dst
39.
Selama SL-PHT berlangsung, apakah ada petugas Dinas Provinsi/Kabupaten yang
Ya
Tidak
Ya
Tidak
mamantau ke lokasi 40.
Apakah ada masalah yang dihadapi selama mengikuti SL-PHT
41.
Jika “ya” sebutkan
1…………………………………….. 2…………………………..………… 3…………………………..…………
42
Berkaitan dengan
Pesan:
penyelenggaraan SLPHT, apa pesan dan kesan Bpk/Ibu Kesan:
Responden
40
Lampiran 5. Jenis dan Volume Komponen SL-PHT No 1
2
3
4
Jenis Kegiatan
Honor: - Honor Pemandu Lapang - Honor Narasumber
Pengadaan Bahan : - Kertas koran - Bahan dan perlengkapan praktek - Agens Hayati - Pupuk NPK - Dekomposer Belanja barang lainnya : - Konsumsi peserta & PL - Uang saku petani - Saung pertemuan - Bantuan transport PL - Kompensasi kebun praktek - Kelengkapan peserta - Papan nama Pembinaan dan monev : - Pembinaan provinsi ke lokasi - Pembinaan kabupaten ke lokasi - Narasumber provinsi ke lokasi - Konsultasi ke Pusat
Volume OJ OJ
25.856 404
Kg
808
KT Pkt Kg Kg
202 202 60.600 202
OH OH Pkt OH Ha Set Bhj
87.264 80.800 202 6.868 202 5.454 202
OT OH
1.212 1.212
OP OT
202 202
Ket. Total luas Petani 5.050 orang di 24 prov, 95 kab.
41
