Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Menjaring Diplomat Handal. Melalui Sistem Rekrutmen Yang Baik. dialog untuk mewujudkan

Diplomasi TABLOID

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 70

Tahun VI

Tgl. 15 NOPEMBER - 14 DESEMBER 2013

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected]

Menjaring Diplomat Handal

Melalui Sistem Rekrutmen Yang Baik bilateral Interfaith dialogue ri - serbia

dialog untuk mewujudkan

perdamaian ISSN 1978-9173 www.tabloiddiplomasi.org

mekanisme penyelesaian

sengketa di asean APEC INDONESIA 2013

9

771978 917386

Diplomasi TABLOID

Daftar Isi


4 Fokus Utama

12 Sorot

Kemlu Benahi Seleksi Penerimaan CPNS Dan Penataan SDM

Kemlu Gelar Sosialisasi Potensi Daerah dan Aset Diplomasi

Secara Profesional

Publik Bagi Pelajar dan Mahasiswa Papua

5 Fokus Utama Rekrutmen Mencari Diplomat Berkualitas

13 Sorot Pembeli di Ajang TEI 2013 Didominasi Oleh Negara-Negara

6 Fokus Utama

Non-Tradisional

Menjaring Diplomat Handal Melalui Sistem Rekrutmen Yang Baik

14 Sorot Trade Expo Indonesia (TEI) 2013 Membuka Peluang Bisnis

7 Fokus Utama

Jangka Panjang

Pembakuan Sistem Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu

15 Sorot Dubes Triyono : Perdagangan Internasional Dapat Menjadi Katalisator Penghapusan Kemiskinan

8 Laporan Khusus Diplomasi Ekonomi Strategi Meningkatkan Ekspor

16 Sorot

Ke Pasar Non-Tradisional Afrika

9 Laporan Khusus Diplomasi Ekonomi PENETRASI PASAR AFRIKA

10 Laporan Khusus Menggandeng Afrika Sebagai Mitra Strategis

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN yang Reliable

17 Sorot Menuju Kemandirian Pangan

18 Lensa Jumlah WNI Korban Penyelundupan Manusia Ke Australia Meningkat

14

sorot

Trade Expo Indonesia (TEI) 2013

Membuka Peluang Bisnis Jangka Panjang

19 Lensa Kerjasama RI-Australia Menghadang Laju Penyelundupan Manusia Melalui Bali Process Plus

21 Lensa Rapat Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Satukan Visi Diplomasi Luar Negeri

22 Lensa bilateral Interfaith dialogue ri - serbia indonesia dianggap sukses membangun sistem kerukunan

23 Lensa bilateral Interfaith dialogue ri - serbia dialog untuk mewujudkan perdamaian

24 Lensa RI Bangun Kesepahaman Negara-negara di Laut China Selatan

20 21

Rapat Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan

Satukan Visi Diplomasi Luar Negeri

Menlu RI Dorong Kerjasama Konkrit

ASEM

Catatan Redaksi

PELINDUNG Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Salam Diplomasi, Pada edisi kali ini Tabloid Diplomasi menampilkan tema mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Luar Negeri 2013 sebagai topik utama. Dari tahun ke tahun jumlah pelamar CPNS di Kemlu RI terus meningkat. Tahun ini jumlah pelamar mencapai 5.200 orang, sedangkan lowongan yang tersedia hanya sebanyak 71 untuk posisi Pejabat Diplomatik dan Konsuler, 60 untuk posisi Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan dan 27 untuk posisi Petugas Komunikasi. Selain telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008, sistem seleksi penerimaan CPNS di Kemlu tahun ini semakin disempurnakan dengan penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) guna memperoleh SDM berkualitas tinggi secara transparan. Terkait dengan diplomasi ekonomi, Tabloid Diplomasi ini menampilkan tema mengenai strategi peningkatan ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional, khususnya ke kawasan Afrika. Tabloid Diplomasi juga menampilkan seputar penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-28 di Jakarta yang diikuti oleh 2.000 eksibitor dan dihadiri lebih dari 10.000 buyers internasional dari 105 negara. Event internasional yang merupakan kerja sama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan ini membukukan nilai transaksi sebesar USD 1,82 miliar. Melalui event ini, Indonesia semakin dikenal oleh para pebisnis internasional sebagai salah satu negara yang memiliki iklim usaha dan investasi yang menjanjikan sehingga makin mendorong para pebisnis internasional

untuk melakukan investasi dan menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha di Indonesia. Bilateral Interfaith Dialogue RISerbia ke-2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama juga ditampilkan di edisi kali ini. Serbia menilai bahwa Indonesia bisa dijadikan contoh sebagai negara yang sukses membangun sistem kerukunan, karena meskipun merupakan negara yang kompleks dalam hal besarnya jumlah penduduk dan beragamnya agama yang dianut oleh penduduknya, namun Indonesia tetap menjadi negara kesatuan. Beberapa topik lainnya yang juga diangkat untuk memperkaya edisi kali ini, adalah mengenai lokakarya Pengelolaan Konflik di Laut China Selatan, Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan Kepala Perwakilan RI, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ke-12 dalam kerangka AsiaEurope Meeting (ASEM) di New Delhi, India, Pemberdayaan Potensi Daerah dalam pelaksanaan Diplomasi Publik dan Politik Luar Negeri RI di lingkungan pelajar dan mahasiswa di Papua, mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN, peringatan Hari Pangan Sedunia, dan kerja sama RIAustralia dalam menghadang laju penyelundupan manusia. Selamat membaca.

PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI Direktur Diplomasi Publik Direktur Informasi dan Media Sekretaris Direktorat Jenderal IDP REDAKTUR PELAKSANA Firdaus DEWAN REDAKSI Siuaji Raja Eni Hartati S. Ari Wardhana Azis Nurwahyudi Aji Setiawan Triyogo Jatmiko STAF REDAKSI Ainan Nuran Shirley Malinton Evan Pujonggo A.R. Aji Nasution Khariri Cahyono PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Tubagus Riefhan IqbaI Muji Lastari TATA LETAK DAN ARTISTIK Tsabit Latief Anggita Gumilar PENANGGUNG JAWAB WEBSITE Kistono Wahono Yulianto Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I.

Firdaus

“Keseluruhan proses dan output rekrutmen CPNS di lingkungan Kemlu RI dipertahankan melalui pembakuan sistem Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu. Langkah ini membuahkan pengakuan dengan diterimanya Sertifikat ISO 9001:2008 untuk proses rekrutmen CPNS Kemlu pada bulan Maret 2009”. Budi Bowoleksono Sekretaris Jenderal Kemlu RI

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: [email protected]

FOKUS utama

No. 70 Tahun VI

4

15 NOPEMBER - 14 DESEMBER 2013

Diplomasi TABLOID


Kemlu Benahi Seleksi Penerimaan CPNS Dan Penataan SDM Secara Profesional

P

ada masa lima tahun pertama kemerdekaan Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memiliki tugas utama untuk mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional melalui diplomasi. Kemlu bertugas untuk menggalang solidaritas negara-negara sahabat disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya guna memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Melalui semangat Diplomasi Perjuangan pada akhirnya Indonesia berhasil meraih dukungan luas masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950. Saat ini, tugas utama Kemlu diarahkan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, berupaya membantu pemulihan ekonomi, meningkatan citra Indonesia serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI. Pada tahun 2001, Kemlu mencanangkan perbaikan secara internal untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui pembentukan budaya kerja yang berdisiplin tinggi, melalui konsep “Tiga Tertib dan Satu Aman”, yakni tertib waktu, tertib administrasi, tertib fisik, serta aman personel, informasi, dan lingkungan kerja.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung tujuan organisasi. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini memperkokoh usaha Kemlu untuk membenahi dan menciptakan organisasi dan profesi yang transparan, kapabel dan bersih. Kebijakan program tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: restrukturisasi organisasi Kementerian, restrukturisasi Perwakilan RI di luar negeri, serta pembenahan profesi diplomat. Dengan demikian diharapkan bahwa melalui proses ‘Benah Diri’ dapat diciptakan organisasi yang ramping, padat, adaptif, efektif, dan efisien. Ketiga pilar utama ‘Benah Diri’ tersebut selaras dengan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Reformasi Birokrasi pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008, yaitu: penataan organisasi menuju right sizing; pembentukan budaya kerja untuk mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi; pembangunan ketatalaksanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; perumusan regulasi yang tertib dan tidak tumpang

tindih; serta pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Tugas pembenahan profesi diplomat dan peningkatan sumber daya manusia ditindaklanjuti dengan menata kembali peraturan kepegawaian serta sistem pengembangan dan pembinaan karir. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menuntut diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh, rasional dan luwes. Dalam konteks mewujudkan amanat UU tersebut, Kemlu membenahi seleksi penerimaan CPNS, yang dinilai merupakan tahap penting dalam penataan SDM secara profesional. Sistem seleksi penerimaan CPNS telah dikembangkan dan diterapkan sejak tahun 2002. Pola rekrutmen terlaksana dalam prinsip transparansi, efektif dan efisien, melalui penggunaan teknologi informasi dan metodologi yang ketat, bersih dan akuntabel dalam penentuan kelulusannya. Proses seleksi inilah yang mendapatkan pengakuan berupa sertifikasi ISO 9001 : 2008. Pembenahan sistem rekrutmen ini telah mendapatkan pengakuan masyarakat dengan meningkatnya jumlah peminat yang mengikuti proses seleksi CPNS Kemlu. Pengembangan karir di Kemlu

pun dilakukan berdasarkan sistem merit, dengan memperhitungkan kinerja dan capaian tugas. Kemlu juga memperbaiki sistem pendidikan dan latihan, penempatan, promosi dan penegakan disiplin pegawai, untuk memperoleh pegawai yang bersih, jujur, dan bersemangat, disamping kapabel secara substansi. Dengan adanya pengakuan profesi diplomat melalui aturan Jabatan Fungsional Diplomat (JFD) pada tahun 2005, ini menjadi dorongan tambahan bagi Kemlu untuk benarbenar menjalankan ‘Benah Diri’. Dalam JFD, tugas pokok diplomat merupakan tolok ukur penilaian kinerja. Terdapat lima tugas pokok diplomat, yaitu: mewakili, melakukan negosiasi, melindungi, melakukan promosi, dan pelaporan, yang kinerja dan pencapaiannya akan diukur setiap tahun melalui Sasaran Kerja Individual (SKI). Kemlu telah menyerahkan secara langsung Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional di Kementerian PAN dan RB. Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi ini disampaikan sebagai persyaratan awal Kemlu mengikuti program Reformasi Birokrasi Nasional.

5


No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama


Rekrutmen Mencari

Diplomat Berkualitas Yuwono A. Putranto Kepala Biro Kepegawaian Kemlu RI

K

ementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memiliki kepentingan besar untuk memperoleh SDM berkualitas tinggi. Pasalnya, nantinya para CPNS rekrutan Kemlu itu diharapkan dapat mewakili kepentingan Indonesia di ajang Internasional. Oleh karena itu, Kemlu mendukung penuh penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS 2013, karena sistem ini memudahkan Kemlu dalam menjaring CPNS berkualitas. Salah satu keunggulan CAT adalah mampu menghasilkan dan menampilkan skor peserta secara real time, sehingga menciptakan transparansi yang sangat tinggi dalam tahapan tes kompetensi dasar. Saya berharap agar transparansi melalui CAT ini dapat menghapus keraguan masyarakat akan hasil seleksi CPNS dan menepis masih adanya anggapan mengenai mudahnya proses rekrutmen CPNS disusupi oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah mengikuti rangkaian pelaksanaan TKD dan dinyatakan lulus, selanjutnya para peserta akan mengikuti rangkaian Tes Kompetensi Bidang (TKB). Tahapan TKB ini meliputi tes substansi dan ujian kemampuan/penguasaan bahasa asing serta pemeriksaan psikologi. Setelah itu dilanjutkan dengan tes wawancara dan tes kesehatan. Sedangkan untuk menjangkau putera puteri terbaik Indonesia yang berada di daerah-daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, Kemlu mengadakan seleksi jalur khusus di 6 (enam) perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu pihak universitas dan para peserta seleksi sebaiknya dapat menyiapkan diri dan memanfaatkan kesempatan jalur khusus ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan meningkatnya

partisipasi para lulusan universitas yang berasal dari daerah, maka pada gilirannya akan meningkatkan pula keterwakilan wakil-wakil dari seluruh provinsi di Indonesia dalam misi diplomasi RI. Tercatat sekitar 5.200 peserta telah mengikuti TKD yang berlangsung sejak tanggal 30 September 8 Oktober 2013. Dalam hal ini Kemlu menerapkan sistem yang efisien dan ketat, termasuk pemberlakuan sistem barcode untuk registrasi peserta, pengacakan 12 macam soal, dan pengamanan secara berlapis. Sebelum tes, setiap peserta diberi barcode untuk registrasi ulang. Saat peserta akan memasuki ruangan, mereka hanya perlu menunjukkan kode yang dimiliki. Setelah kode dipindai, peserta bisa langsung masuk ke ruangan untuk mengikuti proses ujian. Waktu yang dibutuhkan untuk registrasi peserta hanya 2,3 detik. Selain itu, dengan penggunaan barcode ini maka kami tidak mengetahui nama peserta, sehingga dengan demikian bisa obyektif. Setiap nomor registrasi peserta menunjukkan tempat di mana ia duduk. Soal yang akan diterima juga sudah ditentukan berdasarkan nomor registrasi. Jadi, kalau peserta salah tempat duduk, maka ia akan salah terima soal. Untuk pengamanan, soal-soal test disegel sehingga tidak mungkin bocor. Kemudian ada 12 macam soal yang diacak, sehingga peserta akan kesulitan menyontek karena peserta yang duduknya bersebelahan soalnya tidak sama. Tahun lalu ada sebanyak 3.352 peserta yang mengikut tes untuk memperebutkan 120 lowongan di Kemlu. Jumlah lowongan ini berbeda setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan CPNS di Kemlu memang relatif sangat kurang, namun Biro Kepegawaian Kemlu akan mengoptimalisasikan sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada.[]

FOKUS UTAMA

No. 70 Tahun VI

6


Diplomasi TABLOID


Menjaring Diplomat Handal

Melalui Sistem Rekrutmen Yang Baik

S

ebagai negara besar, Indonesia diharapkan mampu beradaptasi dengan pesoalan-persoalan global yang berkembang setiap saat. Isu-isu luar negeri dan hubungan internasional harus disikapi dengan cepat dan keputusan yang tepat. Menurut Menlu Marty, Ciri khas diplomasi yang kita miliki selama ini adalah sikap kita menjembatani berbagai pandangan. Oleh karena itu kita harus siap ketika nanti ada perpecahan. Kita akan menunjukkan sosok Indonesia yang moderat, akan tetapi juga tegas dalam bersikap,” urainya. Indonesia tahun 2013 berbeda dengan Indonesia tahun 1998. Apabila dulu kita mengalami defisit kepercayaan dunia internasional, saat ini, kita mendapatkan kepercayaan yang sangat besar. Indonesia saat ini merupakan bagian dari solusi berbagai permasalah global. Indonesia adalah regional power with global interest. “Tidak ada permasalahan global yang luput dari perhatian Indonesia” Semua itu tak lepas dari perkembangan dalam negeri yang menunjukkan tren positif dan peningkatan diplomasi luar negeri yang mampu meletakkan Indonesia sebagai salah satu poros kekuatan regional. Seiring dengan semakin besarnya tantangan dan peran diplomasi Indonesia di kancah global maka Kementerian Luar Negeri melakukan berbagai upaya benah diri diantaranya dengan meningkatkan kemampuan diplomat dan membenahi pola rekrutmen CPNS yang lebih terbuka melalui sistem online dan dilakukan dalam beberapa tahapan. Sejak tahun 2008 dirintis layanan registrasi online untuk pelamar CPNS Kemlu dalam upaya peningkatan kecepatan pengolahan data pelamar. Setahun kemudian, dalam Seleksi Penerimaan CPNS 2009 diperkenalkan penggunaan aplikasi e-recruitment yakni sistem pengelolaan data pelamar secara elektronik dengan kemampuan penyajian informasi secara real time. Aplikasi e-recruitment terus disempurnakan dari waktu ke waktu antara lain dengan perluasan fasilitas input data berbasis barcode guna mendukung peningkatan kecepatan layanan dan akurasi data. Untuk kemudahan mengakses informasi, pelamar yang telah melakukan registrasi online akan memperoleh akun individual dalam sistem e-recruitment. Melalui akun tersebut pelamar dapat memperoleh informasi kelulusan dalam setiap tahapan ujian dan perkembangan terbaru dari proses Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu.

Pemberlakuan sistem e-recruitment membuahkan pengakuan dengan diterimanya Sertifikat ISO 9001:2008 untuk proses rekrutmen CPNS Kemlu pada bulan Maret 2009. Museum Rekor Indonesia juga mencatat Kemlu sebagai instansi pemerintah pertama dengan sistem rekrutmen pegawai yang memenuhi standar ISO 9001:2008. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan II untuk dididik menjadi Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI di Luar Negeri. Sejumlah 71 orang Lulusan Sarjana (S-1), Master/Magister (S-2) atau Doktor (S-3) dari berbagai jurusan sosial akan dididik untuk menjadi CPNS Golongan III, yaitu sebagai Pejabat Diplomatik dan Konsuler (PDK/Diplomat) selama kurang lebih 8 (delapan) bulan pada Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI. Pejabat Diplomatik dan Konsuler (PDK/Diplomat) di lingkungan Kemlu dan Perwakilan RI di luar negeri ini akan melaksanakan tugas dan fungsi mewakili negara dan pemerintah Indonesia (representing), melakukan perundingan untuk dan atas nama kepentingan nasional (negotiating), melindungi kepentingan negara dan pemerintah, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia (protecting), membangung jejaring dan kerja sama untuk memajukan hubungan kedua negara/pihak (promoting) dan melakukan pelaporan pelaksanaan tugas dan pengamatan di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya (reporting). Sejumlah 60 orang Lulusan Sarjana (S-1) Akuntansi menjadi CPNS Golongan III sebagai Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan (PKKRT) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan pada Diklat PKKRT di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI. Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan (PKKRT) adalah staf non-diplomatik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri. Sedangkan 27 orang Lulusan Diploma 3 (D-3) Jurusan Komputer akan dididik menjadi CPNS Golongan II sebagai Petugas Komunikasi (PK) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan pada Diklat PK di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI. Petugas Komunikasi (PK) adalah staf non-diplomatik yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, persandian, pengamanan, pengawasan dan pengendalian pemberitaan pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri. Para pelamar melakukan registrasi online melalui situs https://e-cpns. kemlu.go.id mulai tanggal 3 September 2013 dan mencetak formulir registrasi beserta pernyataan menyetujui ketentuan dan syarat yang ditetapkan. Disamping melakukan registrasi online, para pelamar juga wajib mengirimkan berkas lamaran kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013 melalui Pos Tercatat mulai tanggal 3 September 2013 (CAP POS) dan berakhir pada tanggal 17 September 2013 (CAP POS), serta sudah harus diterima Panitia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2013, ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu T.A. 2013. Seleksi penerimaan PDK, PKKRT, dan PK dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: seleksi administrasi, tes kompetensi dasar. Tes Kompetensi Bidang, Ujian Kemampuan/Penguasaan Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya berdasarkan pilihan yang tersedia. Seleksi selanjutnya adalah tes Psikologi, Wawancara Substansi, dan Tes Kesehatan. Pelamar yang lulus pada setiap tahapan ujian akan diumumkan melalui situs https://e-cpns.kemlu.go.id. Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.[]

7


FOKUS UTAMA

No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID


Pembakuan Sistem Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu Budi Bowoleksono Sekretaris Jenderal Kemlu RI

K

onsistensi mutu keseluruhan proses dan output rekrutmen CPNS di lingkungan Kemlu RI dipertahankan melalui pembakuan sistem Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu. Langkah ini membuahkan pengakuan dengan diterimanya Sertifikat ISO 9001:2008 untuk proses rekrutmen CPNS Kemlu pada bulan Maret 2009. Museum Rekor Indonesia juga mencatat Kemlu sebagai instansi pemerintah pertama dengan sistem rekrutmen pegawai yang memenuhi standar ISO 9001:2008. Namun demikian, pembakuan sistem Seleksi Penerimaan CPNS tidak menutup upaya-upaya penyempurnaan terutama dalam pelaksanaan proses. Sejak tahun 2008 telah dirintis layanan registrasi online untuk pelamar CPNS Kemlu dalam upaya peningkatan kecepatan pengolahan data pelamar. Setahun kemudian, dalam Seleksi Penerimaan CPNS 2009

diperkenalkan penggunaan secara penuh aplikasi e-recruitment yakni sistem pengelolaan data pelamar secara elektronik dengan kemampuan penyajian informasi secara real time. Aplikasi e-recruitment terus disempurnakan dari waktu ke waktu antara lain dengan perluasan fasilitas input data berbasis barcode guna mendukung peningkatan kecepatan layanan dan akurasi data. Untuk kemudahan mengakses informasi, pelamar yang telah melakukan registrasi online akan memperoleh akun individual dalam sistem e-recruitment. Melalui akun tersebut pelamar antara lain dapat memperoleh informasi kelulusan dalam setiap tahapan ujian dan perkembangan terbaru dari proses Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu. Seleksi penerimaan CPNS 2013 di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di https://e-cpns.kemlu.go.id ini tampaknya bakal cukup sengit. Pasalnya jumlah pelamar yang sudah melakukan pendaftaran online

sebanyak 17.849 orang dan mereka harus bersaing memperebutkan lowongan yang tersedia yang hanya berjumlah 158 formasi. Pelamar wajib mengirimkan berkas lamaran kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013 melalui Pos Tercatat mulai tanggal 3 September 2013 (CAP POS) dan berakhir pada tanggal 17 September 2013 (CAP POS). Pelamar yang mendaftar online di https://e-cpns.kemlu.go.id pada penerimaan CPNS 2103 di Kemlu terdiri dari pelamar Pejabat Diplomatik dan Konsuler (Diplomat/PDK) sebanyak 11.130 orang sementara yang dibutuhkan hanya 71 pegawai. Selanjutnya untuk formasi Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan (PKKRT), pelamar yang mendaftar 3.877 orang sedangkan kebutuhan sebanyak 60 orang. Di formasi Petugas Komunikasi (PK), kebutuhan pegawai 27 sementara yang melamar secara online sudah mencapai 2.842 orang.

Formasi PDK atau Diplomat ditujukan untuk pelamar Lulusan Sarjana (S-1), Master/Magister (S-2) atau Doktor (S-3) sejumlah 71 orang untuk menjadi CPNS Golongan III dan dididik menjadi Pejabat Diplomatik dan Konsuler (PDK/Diplomat) selama kurang lebih 8 (delapan) bulan pada Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu. Formasi PKKRT ditujukan untuk pelamar lulusan Sarjana (S-1) sejumlah 60 orang untuk menjadi CPNS Golongan III dan dididik menjadiPenata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan (PKKRT) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan pada Diklat PKKRT di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu. Formasi Petugas Komunikasi (PK) untuk lulusan Diploma 3 (D-3) sejumlah 27 orang untuk menjadi CPNS Golongan II dan dididik menjadi Petugas Komunikasi (PK) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan pada Diklat PK di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu.[]

lap0ran khusus

No. 70 Tahun VI

8


Diplomasi TABLOID


Diplomasi Ekonomi

Strategi Meningkatkan Ekspor Ke Pasar Non-Tradisional Afrika M.Erie Saripudin Kepala K3P2 Aspasaf

Guna mendukung kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Benua Afrika, pada tahun 2012, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika telah menyusun suatu Kajian Mandiri berjudul “Exploring Africa: Mainstreaming Indonesia’s Economic Diplomacy in NonTraditional Markets”.

B

enua Afrika selalu menjadi fokus perhatian dan memiliki tempat tersendiri dalam setiap langkah kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Letak geografis yang berjauhan bukanlah penghalang bagi hubungan kedekatan antara Indonesia dengan benua yang terkenal dengan kekayaan alam serta flora dan fauna tersebut. Hubungan kedekatan antara Indonesia dengan Benua Afrika diwarnai dengan sejarah yang panjang. Syekh Yusuf Al Makassari Al Bantani merupakan tokoh Ulama besar asal Makasar yang hingga kini dikenang sebagai tokoh pejuang yang bersama-sama rakyat Afrika Selatan ikut menghadapi kekuatan kolonialisme pada abad ke-17 di negara tersebut. Pada tahun 2009, secara resmi Pemerintah Afrika Selatan menganugerahi Syekh Yusuf Al Makassari Al Bantani sebagai Pahlawan Nasional Republik Afrika Selatan. Hubungan Indonesia dengan Benua Afrika juga diwarnai oleh romantisme ketika negara-negara di Asia dan Afrika baru saja membebaskan diri dari penjajahan kolo-

nialisme Barat. Kenangan yang paling indah adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 24 April 1955, dimana Indonesia memainkan peranan kunci sebagai salah satu penggagas dan sekaligus penyelenggara pertemuan akbar dan bersejarah tersebut. Semangat “Dasasila Bandung” masih tetap dianggap relevan dalam situasi global saat ini. Melangkah pada tahap berikutnya, sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar 1945, Indonesia secara aktif ikut memainkan peran dalam mendukung perjuangan menentang kebijakan apartheid di berbagai forum internasional, hingga akhirnya kini seluruh rakyat Afrika Selatan dapat mengenyam persamaan hak berbagai ras, etnik, dan agama di dalam negeri. Selain itu, pemerintah dan rakyat Indonesia juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap krisis kelaparan terbesar di Ethiopia yang telah menggugah simpati masyarakat dunia pada pertengahan dekade 1980-an. Hingga kini antara Indonesia dan negara-negara Afrika senantiasa berupaya meningkatkan hubungan dalam bentuk saling dukung baik dalam kerangka Gerakan Non-Blok dan Kerjasama Selatan-Selatan maupun pada berbagai fora internasional lainnya. Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 2005, yang dihadiri oleh sebanyak 106 negara di kawasan Asia dan Afrika, ditandai oleh suatu babak baru dengan dicetuskannya bentuk kemitraan strategis bernama The New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) yang bertujuan memfokuskan kerjasama Asia-Afrika secara konkrit dan komplementer demi tercapainya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kedua benua. Mengacu pada NAASP, kemitraan negaranegara di Benua Asia dan Afrika didasarkan pada tiga pilar kemitraan yaitu: antar pemerintah, antar organisasi sub-regional, dan antar kelompok masyarakat. Kemitraan

strategis yang baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Afrika. Berdasarkan data Bank Dunia, prospek pertumbuhan Benua Afrika, khususnya di kawasan Sub-Sahara, menunjukkan kecenderungan yang positif, dengan pertumbuhan yang meningkat dari 5,3 % pada tahun 2012 menjadi dan 5,6 % pada tahun 2013. Secara umum, Benua Afrika juga telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 58,1 % pada tahun 1999 menjadi sebesar 47,5% pada tahun 2008. Tahun 2011, arus investasi langsung melonjak sebesar 25% atau sekitar US$ 35,6 milyar. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah negara-negara di Afrika yang memiliki pendapat per kapita sebesar lebih dari US$ 1000/ tahun. Disamping itu, pada tahun 2011, Benua Afrika memperoleh pemasukan remitansi tertinggi yaitu sebesar US$ 23 milyar. Catatan Bank Dunia selanjutnya menunjukkan bahwa pada tahun 1980 hanya 28% penduduk Afrika yang tinggal di wilayah perkotaan. Namun kini 40% penduduk hidup di wilayah perkotaan. Pada tahun 2030, diproyeksikan meningkat menjadi 50%, dan diperkirakan sebanyak18 kota di Benua Afrika akan memiliki daya beli tahunan gabungan sebesar US$ 1,3 triliun. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia diantaranya diarahkan untuk mengoptimalkan daya saing dalam rangka meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional di Benua Afrika. Kini total nilai perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Afrika telah mencapai + US$10 miliar. Khusus dengan Afrika Selatan, nilai total perdagangan tercatat sebesar US$ 74,62 juta pada bulan Januari 2013, terdiri dari ekspor sebesar US$ 22,35 juta dan impor sebesar US$ 52,27 juta. Sedangkan dengan Kenya, total nilai perdagangan hingga bulan November 2012 mencapai US$ 238,39 juta, dengan nilai ekspor sebesar US$ 252,7 juta dan

nilai impor sebesar US$ 14,31 juta. Selain itu banyak pengusaha Indonesia yang melakukan investasi di Benua Afrika pada bidang tambang batu bara dan minyak. Namun demikian Indonesia masih terus berupaya menjajaki berbagai potensi baru dalam tatanan diplomasi perdagangan ke Afrika. Guna mendukung kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Benua Afrika, pada tahun 2012, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika telah menyusun suatu Kajian Mandiri berjudul “Exploring Africa: Mainstreaming Indonesia’s Economic Diplomacy in Non-Traditional Markets”. Isu-isu utama yang diangkat dalam kajian dimaksud adalah peluang-peluang apa yang dapat dicapai oleh Indonesia dalam mengembangkan hubungan dengan Afrika serta bagaimana Indonesia mempersiapkan strategi untuk memperluas penetrasi ke pasar non-tradisional Afrika. Dalam rangka peluncuran dan sosialisasi kajian tersebut, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika juga telah menyelenggarakan kegiatan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri bertema “Diplomasi Indonesia dan Pasar Non-Tradisional Afrika”, bertempat di Bandung, pada tanggal 8 Juni 2013. Sebagai kelanjutan dari rangkaian kegiatan-kegiatan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan, maka pada hari ini Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika kembali menyelenggarakan kegiatan berupa seminar dengan tema “African Experience” dengan menghadirkan dua orang Duta Besar Indonesia yang saat ini masih menjalankan tugas secara aktif pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria dan Nairobi, yaitu Bapak Duta Besar Sjahril Sabaruddin dan Bapak Duta Besar Sunu Mahadi Soemarno. Seminar juga akan diisi oleh paparan dua orang pakar akademisi di bidang ekonomi dan hubungan interna-

9


No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

lap0ran khusus


Diplomasi Ekonomi

PENETRASI PASAR AFRIKA

K

onsep Indonesia Incorporated harus diimplementasikan dan dikembangkan dalam upaya penetrasi pasar non-tradisional Afrika. Kesimpulan ini mengemuka dalam kegiatan seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan pengembangan Kajian Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika (P3K2 Aspasaf), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri RI, pada tanggal 23 Oktober 2013, bertempat di Hotel Savoy Homann Bidakara, Bandung. Seminar juga menyimpulkan perlunya upaya untuk terus mensosialisasikan kepada khalayak luas Indonesia mengenai pelurusan terhadap berbagai kesalahan persepsi yang selama ini berkembang di dalam negeri terhadap kenyataan di negara-negara Afrika. “Indonesia memiliki potensi

untuk meningkatkan nilai transaksi perdagangan dengan Afrika Selatan hingga US$ 10 milyar”, ungkap Duta Besar LBBP RI untuk Republik Afrika Selatan, Sjahril Sabaruddin. Indonesia dapat memanfaatkan peluang berbagai kebutuhan masyarakat Afrika Selatan, seperti produk makanan, pakaian, kosmetik, hingga otomotif. Sedangkan Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kenya, Sunu Mahadi Soemarno, mengungkapkan bahwa beberapa produk Indonesia sudah mulai dikenal luas oleh masyarakat Kenya, seperti mie instan, obat nyamuk, semir sepatu, dan minuman berenergi. Hal ini tentunya dapat terus dikembangkan guna memperluas jangkauan dan pemasaran komoditi ekspor Indonesia lainnya di Kenya. Kedua Kepala Perwakilan RI tersebut menyatakan akan terus mendukung berbagai upaya pelaku usaha untuk memasarkan produksinya di wilayah akreditasi masing-

masing. Pembicara lainnya yang turut berpartisipasi dalam seminar tersebut adalah Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Keuangan, Universitas Padjajaran. Dalam paparannya, Rina Indiastuti mengutarakan pemikiran mengenai perlunya Indonesia mengembangkan pabrik di negara-negara Afrika untuk meringankan beban biaya yang ditanggung oleh para pengusaha selama ini dalam memasarkan produksinya ke Afrika. Sementara itu, Drs. Agus R. Rahman, Peneliti Madya pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang juga menjadi pembicara pada seminar tersebut menawarkan peta jalan upaya promosi hubungan bilateral Indonesia dengan negaranegara Afrika melalui kerangka kerjasama New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) serta Indian Ocean Rim Association (IORA).

Seminar ini merupakan kelanjutan dari serangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan pada waktu sebelumnya, yaitu kegiatan penyusunan Kajian Mandiri berjudul “Exploring Africa: Mainstreaming Indonesia’s Economic Diplomacy in Non Traditional Markets” dan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri bertema “Diplomasi Indonesia dan Pasar Non-Tradisional Afrika” pada bulan Juni 2013 di Bandung. Dalam sambutan pembukaan seminar yang dihadiri oleh para peserta dari kalangan pelaku usaha, instansi terkait, akademisi dan media ini, Kepala P3K2 Aspasaf, M. Hery Saripudin, menegaskan bahwa penyelenggaraan seminar ini tidak hanya bertujuan sebagai public awareness campaign tetapi juga sebagai salah satu bentuk public consultation bagi upaya penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan yang “action oriented” melalui diskusi interaktif.[]

sional dari Universitas Padjadjaran dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu Ibu Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE dan Bapak Drs. Agus Rubianto Rahman, MM, ME. Penyelenggaraan seminar ini dimaksudkan untuk merangkul kalangan pelaku bisnis, akademisi, dan media, serta kalangan instansi pemerintah terkait dan masyarakat umum untuk ikut mendukung

langkah kebijakan dan strategi Pemerintah RI, khususnya pada tataran pelaksanaan politik luar negeri, dalam memanfaatkan peluang serta mengatasi tantangan dalam pengembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di Benua Afrika. Seminar ini bertujuan tidak semata sebagai public awareness tetapi juga sebagai salah satu ben-

tuk public consultation bagi upaya penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan yang “action oriented” melalui diskusi interaktif serta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi peta arah kebijakan Politik Luar Negeri RI terhadap negara-negara di Benua Afrika - khususnya Afrika Selatan dan Kenya – bagi upaya peningkatan hubungan bilateral yang dinamis,

kondusif, serta saling menguntungkan. Kehadiran para Duta Besar RI di Pretoria dan Nairobi sebagai pembicara tentunya juga akan semakin membuka cakrawala kita mengenai berbagai gambaran realita yang terdapat di wilayah akreditasi masing-masing.

lap0ran khusus

No. 70 Tahun VI

10


Diplomasi TABLOID


Menggandeng Afrika Sebagai Mitra Strategis

A

frika cenderung dicitrakan negatif pada dekade 7080an karena kemiskinan, kriminalitas tinggi, wabah penyakit, dan tingkat pendidikan yang rendah. Afrika dipandang sebagai ‘blackmail’ oleh negara-negara lain untuk men-discourage Indonesia agar tidak masuk ke Afrika. Pada kenyataannya, Afrika telah berkembang menjadi kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang luas, dan memiliki masa depan yang cerah sehingga menarik bagi banyak investor dan pelaku usaha dari berbagai negara untuk berinvestasi dan menjual produknya. Bahkan Ernst & Young dalam laporannya tahun 2012 menyebutkan bahwa Afrika adalah benua masa depan karena kekayaan alamnya yang belum tersentuh. Oleh karena itu, Indonesia sesungguhnya dapat memanfaatkan potensi Afrika tersebut untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional Indonesia dimana Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan nilai transaksi

perdagangan dengan Afrika Selatan hingga US$ 10 milyar. Saat ini produk-produk consumer goods asal Indonesia (terutama di Afrika Selatan dan Kenya) sudah mulai dikenal dan disukai di Afrika, namun demikian Indonesia sudah tertinggal jauh bila dibandingkan negara-negara seperti China dan India, atau bahkan sesama negara ASEAN (Malaysia dan Singapura) sekalipun, dalam engagement dengan Afrika. Afrika Selatan dan Kenya merupakan dua negara kunci di subkawasan Afrika bagian selatan dan timur, apabila dilihat dari sisi tingkat kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan tingkat intensitas hubungan ekonomi bilateralnya dengan Indonesia. Bahkan Indonesia dan Afrika Selatan telah menandatangani perjanjian strategic partnership sebagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral. Namun demikian, perjanjian tersebut sampai saat ini masih belum dapat diimplementasikan dengan baik karena tidak adanya “plan of

action”. Tidak adanya rute penerbangan dan jalur pelayaran langsung antara Indonesia dan Afrika merupakan kendala khusus bagi pengembangan perdagangan dan investasi bagi Indonesia dan negara-negara di Afrika. Perjanjian perhubungan udara yang ada sampai saat ini masih belum dapat diimplementasikan karena kendala load factor yang rendah. Terobosan yang dilakukan oleh beberapa BUMN unggulan Indonesia seperti WIKA, INKA, Garuda Indonesia, Pindad, Dirgantara Indonesia, dan Pertamina, dalam melakukan penetrasi bisnis di Afrika perlu disikapi dengan kesatuan gerak dari pihak Pemerintah untuk menjamin kelancaran usaha mereka dalam menjalankan bisnisnya di Afrika. Berbagai kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya menembus pasar Afrika, diantaranya adalah berupa: daya saing produk Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan kompetitor karena tidak

adanya rute pelayaran langsung (direct route); skema pembiayaan ekspor yang belum optimal karena tidak adanya kepercayaan dari perbankan Indonesia terhadap perbankan di Afrika, dan sebaliknya; serta banyaknya kompetitor besar (China, India) yang telah terlebih dulu merebut pangsa pasar Afrika. Hasil dari misi dagang Indonesia ke Afrika dipandang masih belum dapat menghasilkan return yang sepadan karena kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk itu, misi dagang yang selanjutnya akan lebih baik apabila ditekankan pada entrepreneurial activity dengan fokus branding produk-produk Indonesia guna meningkatkan brand awareness dari konsumen Afrika. Untuk mengatasi tingginya biaya transportasi ke Afrika, sepertinya akan jauh lebih strategis bagi pengusaha-pengusaha Indonesia apabila dapat langsung membuka pabrik di Afrika. Hal tersebut tentunya akan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing, dari segi harga, bagi produk-produk Indonesia dimata konsumen Afrika. Di sisi lain, Indonesia dinilai telah melupakan dua pilar penting dalam hal hubungan dengan Afrika, yakni Konferensi Asia Afrika (KAA)/ New Asia Afrika Strategic Partnership dan Indian Ocean Rim Association (IORA). Indonesia kiranya tidak hanya berhenti pada nostalgia peringatan tahunan KAA tanpa dapat memanfaatkan momen historis tersebut untuk kepentingankepentingan Indonesia yang lebih besar. Di sisi lain, Indonesia juga dipandang lebih condong pada hubungan-hubungan regionalisme di kawasan Asia Pasifik seperti, ASEAN dan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dibandingkan dengan pengembangan hubungan dengan negara-negara IORA. Untuk melakukan penetrasi pasar Afrika, diusulkan strategi pemilahan negara-negara kunci berdasarkan skala prioritas yang termasuk ke dalam dua pilar di atas, yakni NAASP dan IORA, dengan mempertimbangkan kesetaraan keberadaan perwakilan diplomatik. Dengan demikian terdapat lima negara di mana Indonesia dapat

11


No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

lap0ran khusus


memberikan fokusnya, yakni Afrika Selatan, Mesir, Kenya, Tanzania, dan Mozambik. Selain itu, guna mendukung upaya menembus pasar Afrika, diperlukan strategi dan kerjasama yang erat diantara pemerintah, pelaku usaha dan stakeholders lainnya dalam kerangka “Indonesia Incorporated”. Kemajuan integrasi organisasi regional dalam hal free trade dan common market di mana Afrika Selatan dan Kenya aktif di dalamnya yakni SADC (Southern African Development Community) dan EAC (East African Community) dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk penetrasi pasar ke negara anggota organisasi regional lainnya. Sementara itu, melalui skema Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), program kerja sama teknik dapat dijadikan sebagai pintu masuk (gat eway) untuk penetrasi pasar di Afrika. Apalagi ketika KSS menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Strategi yang dilakukan China dalam menembus pasar Afrika se-

perti melalui penyelenggaraan China-Afrika business forum dan pendirian China-Afrika Development Bank kiranya dapat dicontoh Indonesia sebagai salah satu model yang baik untuk penetrasi pasar ke Afrika. Nampaknya perhatian Pemerintah Indonesia ke Afrika masih belum mendapatkan porsi yang seharusnya. Upaya menjalankan penetrasi pasar non-tradisional ke Afrika juga dipandang belum berhasil sepenuhnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih menunjukkan komitmennya terhadap upaya penetrasi pasar non-tradisional. Fasilitasi pemerintah bagi pengusaha, BUMN, dan UKM merupakan upaya yang penting sebagai strategi untuk menembus pasar Afrika, hal tersebut mengingat Afrika adalah pasar non-tradisional. Upaya fasilitasi ini melingkupi diplomasi, negosiasi, hingga melakukan berbagai upaya untuk meringankan proses perijinan usaha, mengurangi hambatan perdagangan, dan berbagai kerangka perjanjian untuk melindungi badan usaha.

Pendekatan melalui jalur historis dan diaspora juga dinilai penting untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kepentingan ekonomi. Karena itu upaya diplomasi diaspora yang selama ini telah dilakukan Indonesia perlu terus dipertahankan, khususnya di negara-negara yang memiliki penduduk bergaris-keturunan Indonesia. Beberapa negara seperti India, Jepang dan China memandang kawasan Afrika sebagai mitra strategis sebagaimana dibuktikan dengan diadakannya pertemuan summit secara regular antara Negara tersebut dengan Afrika. Summit forum antara negara-negara dimaksud dengan Afrika mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan hubungan ekonomi bilateral mereka. Salah satu kendala internal yang dihadapi dalam upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan penetrasi pasar kawasan Afrika adalah lemahnya koordinasi antar kementerian. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi di antaranya terkait dengan sistem pembayaran dan

Expo Indonesia (TEI) ke-28 Meningkatkan Kinerja Ekspor Nasional Indonesia

J

IExpo Kemayoran Jakarta kembali menjadi ajang penyelenggaraan Pameran Perdagangan Indonesia

atau Trade Expo Indonesia (TEI) ke-28 pada tanggal 16-20 Oktober 2013. Trade Expo Indonesia (TEI) merupakan kegiatan pameran tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional Indonesia, membangun jaringan bisnis dan sekaligus saling berbagi ide dan pengetahuan khususnya bagi para eksportir Indonesia yang sedang mencari mitra dagang asing dan berkeinginan memasuki pasar global. Pameran Perdagangan Indonesia ke-28 kali ini di antaranya memamerkan produk produk pertanian, pertambangan hingga industri termasuk jasa. Beberapa jenis produk yang dipamerkan, antara lain berupa komponen otomotif, kulit dan produk kulit, kakao, makanan olahan, kopi, produk pertanian, kelapa sawit, bahan bangunan, peralatan listrik dan elektronik, bahan kimia, alas kaki, makanan dan minuman, furniture, peralatan rumah tangga, karet dan produk barang pecah belah, tekstil dan produk tekstil, produk kertas, kerajinan tangan, jasa, dan obat-obatan herbal. Selain itu juga ada rumah lipat, panser buatan PT Pindad, sel surya produksi PT LEN Industri, dan ukirukiran kayu dari berbagai daerah. TEI merupakan pameran dagang berskala internasional yang digelar secara rutin oleh Kemendag dimana tahun ini mengusung tema “Trade with Remarkable Indonesia” dimana sekitar 2.000 eksibitor dan 10.000 pembeli internasional dari 105 negara hadir dalam pameran ini. “Pameran ini merupakan kesempatan baik untuk mempromosikan berbagai produk Indonesia yang bernilai tambah, mulai dari handicraft hingga aircraft, mulai dari jasa tenaga kerja terampil hingga jasa bisnis profesional, serta berbagai peluang investasi di Indonesia,” kata Plt Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Nus Nuzulia Ishak.

perbankan yang masih perlu penyesuaian; jaringan yang masih perlu ditingkatkan serta diperkuat; sistem bisnis, budaya dan tradisi yang juga berbeda dan perlu pengenalan; serta adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama luar negeri. Di tingkat nasional, perlu adanya koordinasi dan kerjasama erat dan serius antar semua pemangku kepentingan baik pemerintah (sebagai image builder dan penyusun peraturan bilateral, misalnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B), sektor perbankan/jasa keuangan yang diharapkan memberikan insentif bagi pengusaha/ eksportir Indonesia, pihak media yang berperan mendiseminasikan informasi mengenai peluang pasar Afrika guna meningkatkan public awareness, pelaku usaha, serta akademisi dalam mendukung perumusan strategi kebijakan. (Sumber: P3K2 Aspasaf).

Sementara itu di dalam hall tempat acara pameran diadakan, berbagai produk Indonesia mampu mencuri perhatian pengunjung. Pesawat N-219 yang miniaturnya dipajang misalnya, meski baru akan diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (DI) pada tahun 2015, namun sudah mendapat peminat dari dalam dan luar negeri. “Niat beli sudah datang dari pemerintah Thailand. Di dalam negeri, Lion Air sudah memberitahu minatnya juga,” kata VP Marketing Directorate Commercial PT DI Arie Wibowo. Pameran yang digelar di areal seluas hampir 60.000 meter persegi ini tidak hanya memamerkan pesawat buatan Indonesia, kendaraan bermotor produksi Indonesia juga menarik para pengunjung dari luar negeri. Viar, kendaraan bermotor yang memiliki pabrik seluas 25 Ha di Semarang, juga sudah diminati oleh pembeli dari India, Arab, Libya, Jepang, Cina, Taiwan. Sebagian besar pengunjung asing yang datang atau sekitar 75% dari mereka menyatakan ketertarikan untuk membeli. Saat ini hampir 85% komponen kendaraan bermotor Viar sudah diproduksi di dalam negeri. Karena itu, Viar berani membuat motto ‘Viar Motor Indonesia’.

SOROT

No. 70 Tahun VI

12


Diplomasi TABLOID


Kemlu Gelar Sosialisasi Potensi Daerah dan Aset Diplomasi Publik

Bagi Pelajar dan Mahasiswa Papua

S

ebagai upaya penguatan kapasitas SDM dan peningkatan caracara berkomunikasi yang baik di lingkungan pelajar dan mahasiswa di Papua, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI menggelar kegiatan public lecture bagi akademisi/ mahasiswa perguruan tinggi se-Papua, serta kegiatan sosialisasi diplomasi publik untuk para pelajar SMA di Papua yang masing-masing dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 September 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kemlu RI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendrawasih (Uncen) serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Propinsi Papua, Jayapura. Acara yang masing-masing digelar di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Papua dan Aula Fisip Uncen Kampus Waena tersebut dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi mengenai diplomasi publik kepada para pelajar di Papua dan upaya untuk

meningkatkan cara berkomunikasi yang baik dan kemampuan dalam berdiplomasi bagi akademisi/ mahasiswa perguruan tinggi se-Papua. Sosialisasi dengan tema “Potensi Daerah dan Aset Diplomasi Publik Indonesia” tersebut dibuka oleh Duta Besar Bagas Hapsoro dan Samuri Ongge yang mewakili Kepala Dinas Dikpora Provinsi Papua. Acara ini dihadiri tidak kurang dari 150 pelajar dari berbagai SMA di wilayah Kotamadya dan Kabupaten Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Bagas Hapsoro menanyakan kepada para pelajar yang hadir, siapa yang tidak kenal dengan Duta Besar Freddy Numberi, Duta Besar Barnabas Suebu, Duta Besar Theo Waimuri dan Duta Besar Mikael Manufandu. Mereka adalah para diplomat Indonesia yang berasal dari Papua dan pernah menduduki jabatan tinggi pada Perwakilan RI di luar negeri. Mereka menjadi wakil Pemerintah RI dan wakil pribadi Presiden RI, serta menjadi inspirasi bagi puluhan diplomat Papua lainnya yang sedang meniti karir di Kemlu RI. Sedangkan Samuri Ongge mengatakan bahwa pelajar adalah masa depan, dimana mereka merupakan

sumber daya manusia di Papua, dan merupakan salah satu potensi yang akan lebih ditingkatkan di masa depan. Lebih lanjut Samuri Ongge menjelaskan bahwa diplomasi sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki kawan di luar negeri. Samuri Ongge berharap agar sosialisasi ini dapat memberikan informasi dan pengalaman terkait politik luar negeri yang inspiratif bagi pelajar Papua. Acara ini juga dilengkapi dengan paparan mengenai Indonesia dan Komunitas ASEAN 2015 oleh Dubes Bagas Hapsoro, perlindungan WNI di perbatasan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Tatang Budie Utama Razak, serta perlunya peran masyarakat dalam berdiplomasi publik oleh Deputi Direktur Diplomasi Publik, Siuaji Raja. Bagas Hapsoro mengungkapkan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi diplomasi publik untuk pelajar SMA se-Papua ini untuk menggugah kesadaran bahwa sebenarnya Papua ini mempunyai aset yang luar biasa, aset SDA, alam dan pemandangan yang indah, banyak ragam seni dan budaya, ditambah lagi aset yang belum demikian kelihatan, aset ini yaitu SDM. “Saya lihat murid-murid SMA

di Papua ini dalam audiensi kami jawaban mereka sangat bagus. ”Pemuda memiliki masa depan yang disiapkan untuk menjadi Pemimpin. Pemuda bisa salah dari awal kalau kita tidak berikan masukan. Pemuda bisa mencontoh yang benar dan bisa juga mencontoh yang salah” katanya. Maka dari itu, Bagas melanjutkan, mulai dari sekarang harus dibiasakan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para pemuda, dan salah satunya adalah pemahaman tentang berdiplomasi. “Mereka harus berlomba-lomba mengatasi permasalahan yang terjadi, entah masalah ekonomi, ketertiban dan masalah lainnya”. Sebagai hasil diskusi ini, Duta Besar Bagas mengatakan, bahwa pihaknya akan membawa berbagai pemikiran yang muncul ini ke pemerintah pusat untuk nantinya diambil kebijakan yang tepat untuk para pelajar di Papua. “Pelajar di Papua memiliki potensi yang besar sehingga kita harus memajukan kemampuan mereka.”[]

13


No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

SOROT


Pembeli di Ajang TEI 2013

Didominasi Oleh Negara-Negara Non-Tradisional

Gita Wirjawan Menteri Perdagangan

T

rade Expo Indonesia (TEI) ke-28 tahun 2013 ini membukukan total transaksi US$ 1,82 miliar. Nilai transaksi meningkat 80,91 persen dibandingkan nilai transaksi TEI 2012 yang hanya sebesar US$ 1,001 miliar. Pada penyelenggaraan TEI ke28 tahun ini ada potensi nilai transaksi lebih besar karena banyak pembeli yang mengunjungi produsen di daerah untuk melihat proses produksi secara langsung. Jika realisasi kontak dagang yang telah tercatat diakumulasi dengan yang masih dalam tahap negosiasi, maka target US$ 2 miliar sangat mungkin tercapai. Porsi transaksi terbesar dibukukan oleh transaksi investasi dengan nilai US$ 1,068 miliar atau 58,68 persen dari total transaksi di TEI. Investasi tersebut berasal dari 14 negara, di antaranya ialah Jepang, Inggris, Taiwan, Australia, Rusia, India, Mesir, Persatuan Emirat Arab, dan Nigeria. Selanjutnya Thailand, Brasil, Korea Selatan, Hungaria, dan Afrika Selatan. Investasi dilakukan di sektor pertambangan, manufaktur (ban dan glassware), pengelolaan air bersih, pertanian, perdagangan, tekstil, dan alat kesehatan. Transaksi produk senilai US$ 692,2 juta dan transaksi jasa tercatat sebesar US$ 65,9 juta. Pembeli di ajang TEI didominasi oleh negara-negara non-tradisional. Kali ini ada buyer pendatang baru yang berasal dari Suriname, Papua Nugini, Yaman, Aljazair, Bul-

garia, dan Kamerun yang melakukan transaksi cukup besar. Hal ini menunjukkan kebijakan diversifikasi pasar oleh pemerintah mulai menunjukkan hasil. Pembeli dengan jumlah transaksi terbesar selama penyelenggaraan TEI 2013 adalah Republik Rak-yat Tiongkok sebesar 11,84 persen dari seluruh total transaksi. Kemudian posisi kedua dan seterusnya diikuti oleh Jepang dengan 6,20 persen, Australia 5,38 persen, Afrika Selatan 4,78 persen, India 4,68 persen, Korea Selatan 4,57 persen, Amerika Serikat 4,18 per-

sen Zimbabwe 3,81 persen, Malaysia 3,66 persen, dan Arab Saudi 2,93 persen. Sementara itu, sepuluh produk yang paling diminati buyers selama penyelenggaraan TEI 2013 adalah produk pertanian, furnitur, otomotif dan komponennya, kopi, makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, listrik dan produk elektronik, barang-barang kebutuhan rumah tangga, rempah-rempah, serta kertas dan produk kertas. Untuk sektor jasa, tenaga kerja di bidang konstruksi dan manufaktur, hospitality, minyak

dan gas, terapis spa, teknologi informasi, serta perawat dan pengasuh adalah yang paling diminati. Permintaan untuk sektor ini sebagian besar berasal dari Afrika Selatan, Australia, Malaysia, Suriname, Lesotho, RRT, Persatuan Emirat Arab, Taiwan, Irak, dan Chile. TEI tahun ini diikuti oleh 1.511 peserta dari perusahaan besar, menengah, dan kecil yang tidak hanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga dari daerah lainnya di Indonesia. Pameran ini dikunjungi oleh 9.343 buyers dari 118 negara.

sorot

No. 70 Tahun VI

14


Diplomasi TABLOID


Trade Expo Indonesia (TEI) 2013

Membuka Peluang Bisnis Jangka Panjang

K

e m e n t e ria n Perdagangan (Kemendag) RI menyebutkan bahwa sejumlah pengusaha dari Brasil, Italia dan Jepang memiliki minat yang tinggi untuk menyambangi pameran perdagangan Trade Expo Indonesia tahun ini. “Indonesia mulai dikenal pebisnis Italia sebagai salah satu negara yang memiliki iklim usaha dan investasi yang menjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya permintaan pebisnis Italia untuk menjalin kerja sama dengan pelaku usaha Indonesia,” kata Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Milan, Sumber Sidabutar. Menurut Sumber Sidabutar, ITPC Milan banyak menerima permintaan dari para pengusaha Italia hadir dan dipertemukan dengan pengusaha Indonesia dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2013. Beberapa perusahaan yang hadir dalam TEI 2013 antara lain Sopra il Muro yang mencari produk furnitur outdoor; Bamboo Design yang mencari produk furnitur etnik; Beacon Srl yang berminat pada sektor CPO (produsen dan pengolahan), perusahaan konstruksi, perusahaan penerbangan, pengadaan kayu. Kemudian produsen dan eksportir produk makanan, minuman dan wine, inspeksi perpipaan,

serta pengawasan dan keamanan udara; Teak Furniture yang berminat pada sektor industri makanan kemasan dan makanan beku; RKB International yang bergerak pada sektor mekanik, mesin untuk industri, pembangunan kapal, otomotif, pertanian teknologi angin, dan industri pertambangan; serta dari sektor medis yang berminat pada persediaan produk-produk medis. Sementara dari Jepang, tercatat 26 buyers dari 20 perusahaan akan menghadiri TEI. Kepala Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Osaka, Rosiana C Frederick menyatakan selain menghadiri TEI, para buyers juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke sentra-sentra bisnis dan business matching dengan para pelaku bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang melakukan business matching tersebut yaitu dari K Co Ltd dengan petani coklat di Sulawesi Barat; Keifuku Trading Co Ltd dengan perusahaan sambal cap Ibu Jari; Kupu-kupu dengan perusahaan kerajinan tangan di Jogjakarta, sekaligus mengunjungi Jogjakarta Expo; serta Megane Top Co Ltd dengan beberapa perusahaan furnitur kayu di Semarang dan Jepara. Dari Brasil, 20 buyers potensial dan pelaku usaha dari sekitar 15 perusahaan dipastikan hadir. “Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan

buyers tahun lalu yang hanya sekitar tiga buyers,” ujar Wakil Kepala ITPC Sao Paulo, Bayu Setiawan. Para buyers ini datang dari perusahaan-perusahaan ternama di Brasil. Mereka adalah Caf Pel Companhia De Caf Soluvel (kopi), Mart Presentes (glassware), Sierra By Nova America (furniture), Ing Import (houseware & gift), Ademar Nascimento, Torex Importao E Exportao Ltda (trading), Artecor Textil, Embrapa (agriculture), Farol Consulting, Sigma Trading, Importadora Cascavel (houseware & gift), M.Cassab Comercio E Indstria Ltda, Brazilian Football Cafe, Casa & Video Rio De Janeiro S.A (glassware), Avibras Industria Aeroespacial S.A (spare parts & components). Beberapa buyers yang tertarik mengunjungi penyelenggaraan TEI 2013 bahkan tidak hanya datang untuk melakukan pembelian, tetapi juga melakukan penjajakan peluang bisnis jangka panjang. Bahkan beberapa perusahaan Dok.konjen houston dari negara lain yang hadir dalam pameran-pameran tersebut seperti dari Uruguay, Venezuela, dan Argentina juga menyatakan ketertarikannya terhadap penyelenggaraan TEI. “Beberapa buyers Brasil tertarik untuk membeli produk dari Indonesia karena Indonesia relatif sedikit terkena tindakan anti-dumping dari pemerintah Brasil. Ini merupakan peluang emas dalam rangka merebut pasar yang selama ini dikuasai oleh produk-produk dari China,” ungkap Bayu Setiawan. Sementara itu produk andalan ekspor Indonesia semakin bervariasi, tidak hanya komoditas primer berbasis sumber daya alam, namun juga produk industri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. “Produk yang dipamerkan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tapi telah ditunjang oleh teknologi tinggi, inovasi dan kreativitas yang merupakan karya cipta profesional muda Indonesia,” kata Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi.

Oleh karena itu, pada TEI 2013 tidak hanya produk berbasis sumber daya alam saja yang dipamerkan, melainkan juga produk hasil industri strategis, industri kreatif dan UKM, serta produk manufaktur lainnya, di samping produk jasa dan potensi investasi. Misalnya PT Biofarma, mereka memamerkan produk vaksin dan antiserum berkualitas tinggi, yang telah diekspor ke seluruh dunia. “Ini merupakan bukti Indonesia tidak hanya mengandalkan produk sumber daya alam saja,” kata Bayu. Transaksi investasi memiliki porsi terbesar pada acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-28 yang berlangsung 16-20 Oktober 2013. Total transaksi investasi mencapai US$ 1,068 miliar atau 58,49% dari keseluruhan total transaksi. Jumlah ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang penyelenggaraan TEI. “Transaksi investasi ini berasal dari banyak negara. Ajang ini dapat mempertemukan peserta yang memiliki peluang investasi dengan para investor yang datang ke Indonesia,” ujar Direktur Pameran dan Sarana Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Johny Ferauchi Djafar. Kesepakatan investasi banyak terjadi pada sektor pertambangan, manufaktur (ban dan glassware), pengelolaan air bersih, pertanian, perdagangan, tekstil dan alat kesehatan. Transaksi investasi terbesar berasal dari Inggris yang menanamkan modalnya untuk pengolahan air minum di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian diikuti oleh Jepang untuk pengembangan ikan, Taiwan untuk industri tekstil dan keramik, serta Australia pada sektor peternakan sapi. Nilai investasi ini berpotensi masih bisa terus bertambah meskipun TEI ini sendiri telah berakhir. Hal tersebut karena kesepakatan investasi masih akan membutuhkan waktu sehingga masih bisa untuk dilakukan kesepakatan lanjutan, karena itu perlu untuk terus di follow up.[]

15


No. 70 Tahun VI

sorot

Diplomasi TABLOID


Dubes Triyono :

Perdagangan Internasional Dapat Menjadi Katalisator Penghapusan Kemiskinan

Duta Besar Triyono Wibowo sebagai Presiden Trade and Development Board UNCTAD

W

akil Tetap RI utuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Triyono Wibowo dalam kapasitasnya sebagai Presiden Trade and Development Board UNCTAD, dalam laporannya kepada sidang Komite II SMU PBB68, di New York pada tanggal 24 Oktober 2013 menyampaikan bahwa United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dapat memberikan kontribusi yang memadai dan relevan dalam proses penyusunan agenda pembangunan global pasca 2015. Hal ini mengingat UNCTAD adalah organisasi internasional yang merupakan wadah pembahasan isu perdagangan dan pembangunan negara berkembang dan memiliki tiga pilar utama, yaitu concensus building, research and analysis, dan technical assistance. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komite II, Watap Senegal untuk PBB di New York, Ambassador Abdu Salam Diallo dan

dihadiri oleh hampir seluruh negara anggota PBB, Dubes Triyono menjelaskan beberapa isu global yang akan menjadi perhatian UNCTAD dalam masa kepresidenannya. Dubes Triyono menekankan beberapa isu seperti tindak lanjut berbagai konferensi internasional khususnya yang terkait dengan proses penyusunan agenda pembangunan global pasca 2015, investasi dalam kaitannya dengan Global Value Chains, evolusi trend sistem perdagangan internasional, serta bantuan UNCTAD kepada rakyat Palestina. Semua isu tersebut telah dibahas pada Sidang TDB sesi ke-60 di Jenewa, tanggal 16-27 September 2013. “UNCTAD akan terus berupaya memberikan kontribusi terbaiknya dalam pembahasan isu-isu pembangunan melalui evaluasi secara kritis dan konstruktif terhadap proses dan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), serta mengidentifikasi berbagai indikator yang dapat digunakan dalam menyusun agenda pemba-

ngunan global pasca 2015”, tegas Dubes Triyono. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam proses menyiapkan hari jadinya yang ke-50 pada tahun 2014, UNCTAD berencana akan merayakannya dengan mendedikasikan pembahasan utama pada isu-isu agenda pembangunan global pasca 2015. Terkait dengan isu investasi, Dubes Triyono memaparkan bahwa UNCTAD telah menerbitkan World Investment Report 2013 yang secara ekstensif membahas peranan Global Value Chains (GVCs) terhadap pembangunan. “Pembuatan kebijakan yang relevan dengan memperhatikan situasi dan kekhususan masing-masing negara berkembang merupakan hal penting agar GVCs dapat berdaya guna secara optimal”, papar Dubes Triyono tegas. Selain itu, Dubes Triyono juga menyampaikan bahwa negara-negara anggota UNCTAD menginginkan agar isu perdagangan dapat dijadikan sebuah tujuan khusus da-

lam agenda pembangunan global pasca 2015. Melalui tujuan khusus ini diharapkan perdagangan internasional dapat menjadi katalisator penghapusan kemiskinan. “Untuk itu, UNCTAD mengusulkan agar dalam agenda pembangunan global yang terkait dengan isu perdagangan internasional, berbagai indikator kuantitatif yang telah ada harus dibarengi dengan indikator kualitatif”, ujar Dubes Triyono. Isu-isu global lainnya yang tak luput dari perhatian UNCTAD adalah bantuan yang diberikan kepada rakyat Palestina yang dituangkan dalam sebuah laporan khusus yang bertajuk: Report on the Assistance to the Palestinian People. Dalam laporan serta pembahasannya selama pelaksanaan sidang TDB sesi ke-60, terungkap bahwa rakyat Palestina masih mengalami berbagai kesulitan yang sangat serius akibat krisis fiskal, isolasi perekonomian Palestina dari pasar internasional, tingkat pengangguran yang terus meningkat, serta berbagai keterbatasan supply dan demand untuk pertumbuhan ekonominya. “Beragam kesulitan yang dihadapi rakyat Palestina tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan represif Israel di wilayah pendudukan”. Pada akhir laporannya, Dubes Triyono mengharapkan agar Komite II SMU PBB-68 dapat menyetujui dan mengesahkan tawaran Peru untuk menjadi tuan rumah Konferensi UNCTAD XIV pada tahun 2016. Dubes Triyono terpilih menjadi Presiden TDB UNCTAD pada sesi ke-60 persidangan badan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 16-27 September 2013. Masa Kepresidenan Dubes Triyono yang akan berakhir pada September 2014, memiliki arti strategis serta akan menjadi masa yang bersejarah, mengingat selain tugas rutin memimpin pertemuan-pertemuan TDB, tugas Presiden TDB pada masa ini juga akan merencanakan dan melaksanakan perayaan ke-50 Hari Ulang Tahun UNCTAD, yang rangkaian acaranya akan dimulai pada bulan April 2014. Selain itu, pada masa Kepresidenan tahun 2013-2014 akan dilakukan proses mid-term review hasil-hasil Konferensi UNCTAD XIII di Doha tahun 2012, untuk dijadikan rujukan persiapan Konferensi UNCTAD XIV di Peru, tahun 2016.[]

sorot

No. 70 Tahun VI

16


Diplomasi TABLOID


Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN

P

ertemuan ke-12 Gugus Tugas Penyelesaian Sengketa ASEAN (12th Meeting of the Task Force on ASEAN Dispute Settlement Mechanism) telah dibuka di Lombok, pada tanggal 24 Oktober 2013. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari membahas mekanisme isu sengketa perekonomian ASEAN. Selain itu, pertemuan juga membicarakan status DSM Fund Management, nominasi anggota panel di tingkat pertama dan banding dan perkembangan terakhir mengenai daftar persetujuan ekonomi yang akan dicakup. Para pakar hukum dan lembaga terkait dari ASEAN telah mulai membahas langkah penyempurnaan naskah Protokol ASEAN mengenai penyelesaian sengketa. Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari Dubes Bagas Hapsoro, Abdul

Ilustrasi Kadir Jaelani, Direktur Perjanjian Internasional Ekososbud, dan wakil-wakil dari Direktorat Perjanjian Internasional Ekososbud, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, Perutusan Tetap Indonesia untuk ASEAN dan Kementerian Perdagangan. Pertemuan juga mendengarkan pandangan pakar hukum Uni Eropa/ WTO, Paolo Vergano. “Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) ini sangat diperlukan karena akan memfasilitasi pembentukan komunitas ASEAN serta memperkuat integrasi ASEAN. Kita harus mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa yang reliable”, kata Dubes Bagas Hapsoro dalam pidato pembukaannya. Hal ini diartikan bahwa ASEAN tidak bisa semata-mata mengandalkan peraturan pada World Trade Organization (WTO). Kewenangan Gugus Tugas

ASEAN di bidang Penyelesaian Sengketa ini mendapat dorongan dan support penuh dari Senior Economic Officials Meeting (SEOM). Bahkan salah satu keputusan High Level Task Force on ASEAN Economic Integration ke-22 adalah upaya penguatan penyelesaian sengketa sesuai dengan Roadmap ASEAN Economic Community. Indonesia berpandangan bahwa langkah untuk memperbaiki dan mendorong pemanfaatan EDSM, khususnya menjelang terwujudnya ASEAN Community pada 1 Januari 2016 adalah melakukan revisi terhadap Protokol EDSM tahun 2004. ASEAN perlu memfokuskan pada persoalan sistemik dan persoalan prosedural yang terdapat dalam Protokol EDSM 2004. Sebagaimana diketahui EDSM 2004 dibentuk sebelum adanya Piagam ASEAN. Karena itu perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan

mengenai penyelesaian sengketa dan kelembagaan yang berlaku dalam Piagam ASEAN. Masalah sistemik antara lain adalah ketidakjelasan definisi economic agreements, yang berakibat pada meluasnya scope penanganan sengketa ke sektor lain disamping perdagangan. Berikutnya adalah trigger mechanism yang melibatkan non-violation complaint. Mengenai masalah kelembagaan, kiranya perlu dipertimbangkan peranan dubes ASEAN di Jakarta (Committee of Permanent Representatives) untuk ikut serta dalam pengelolaan sistem EDSM. Penanganan upaya revitalisasi Protokol EDSM 2004 ini merupakan salah satu prioritas yang memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus dalam rangka menyambut ASEAN Community pada tahun 2015.[]

17


No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

sorot


Presiden RI:

Menuju

Kemandirian Pangan

P

eringatan hari pangan sedunia tahun 2013 mengangkat tema Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition. Untuk Indonesia, tema itu kita kembangkan menjadi Optimalisasi Sumber Daya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat. Dalam pidatonya, perwakilan FAO di Jakarta telah menjelaskan mengapa tema besar ini penting untuk mengajak masyarakat dunia untuk bersama-sama meningkatkan ketahanan pangan dan kecukupan nutrisi. Tema ini mendorong kita bersama untuk menuju ke kemandirian pangan yang kuat. Sistem pangan dan kemandirian pangan yang kuat kita lakukan melalui optimalisasi sumber daya lokal sebagai pondasi utama dalam

memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita di bidang pangan. Saat ini, hampir 870 juta orang di seluruh dunia menghadapi kekurangan gizi, antara lain akibat model pembangunan yang tidak berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini setiap 10 (sepuluh) orang, satu orang di malam hari tidak bisa tidur nyenyak. Tidak cukup mendapatkan kebutuhan pangan dalam kehidupan sehariharinya. Tentu kondisi dunia seperti ini harus kita ubah, bangsa-bangsa sedunia harus bersatu bekerja sama untuk meningkatkan kecukupan dan ketahan pangan secara global agar tidak ada lagi suatu saat di dunia ini saudara-saudara kita yang kelaparan, yangtidak bisa tidur di malam hari karena merasa lapar tadi. Model pembangunan yang merusak lingkungan alam serta mengancam ekosistem dan keanekaraga-

man hayati harus kita akhiri, untuk mengatasi masalah kekurangan gizi tidak saja diperlukan intervensi langsung di sektor kesehatan dan gizi. Tetapi juga yang lebih penting lagi adalah melalui intervensi di semua sektor terkait, misalnya, penyediaan pangan yang cukup, penyediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan layanan keluarga berencana, dan pendidikan khususnya pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam penanganan masalah gizi juga diperlukan komitmen dari kita semua, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, pers dan media massa, maupun dunia usaha dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Pada tanggal 16 Juni 2013 lalu, Indonesia menerima penghargaan dari FAO atas keberhasilan kita dalam mengurangi secara drastis angka kelaparan yang sejalan dengan pencapaian Millenium Development Goals.Terima kasih bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan terintegrasi dalam rangka perbaikan gizi telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dalam percepatan perbaikan gizi masyarakat pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu sejak janin dalam kandungan ibu hingga anak berusia dua tahun. Saudara-saudara, saat ini sudah tiba saatnya kita mengubah konsumsi pangan secara bertahap dengan lebih meningkatakan asupan buahbuahan, sayuran, daging, dan ikan, dan mengurangi porsi beras sebagai sumber karbohidrat. Untuk itu Indonesia harus meningkatkan sumber perikanan, peternakan, dan peningkatan upaya diversifikasi pangan. Diversifkasi pangan atau keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Upaya untuk mem-

perkuat kemandirian pangan harus kita lakukan, saya sendiri dua hari yang lalu memimpin rapat kabinet terbatas diperluas di Bukittinggi untuk menyusun rencana aksi peningkatan produksi pangan terutama lima bahan pangan strategi yaitu beras, kedelai, jagung, gula dan daging sapi, juga kami bahas untuk menjaga kecukupan serta stabilitas harga bawang, bawang putih, bawang merah termasuk cabai. Setelah melalui pembahasan yang mendalam dengan melibatkan para menteri terkait, para lembaga pemeritahan non kementerian, para gubernur, dan para pimpinan dunia usaha secara bersama telah menetapkan sebuah rencana aksi yang kita sebut Rencana Aksi Bukittinggi, yang akan segera kita laksanakan mulai tahun ini juga. Rencana aksi ini merupakan program akselerasi, disamping yang sudah kita jalankan programprogram peningkatan kemandirian pangan yang berlangsung selama ini. Melalui upaya ini, kita optimis di tahun-tahun mendatang Indonesia akan semakin mandiri dan tidak mudah tergoncang oleh gejolak harga pangan dunia. Hal ini semakin penting mengingat ke depan kita dihadapkan pada meningkatnya permintaan bahan pangan. Peningkatan bahan meningkat tidak saja karena pertambahan penduduk di negeri kita yang menuju ke angka 250 juta tetapi juga jumlah karena jumlah masyarakat kelas menengah kita yang semakin besar dari 50 juta dua tahun yang lalu, konon tahun 2030 akan mencapai 150 juta. Saya berharap Hari Pangan Sedunia yang kita laksanakan di Kota Padang dapat menjadi momentum bagi terwujudnya kemandirian pangan yang berkelanjutan. (Sumber : Arahan Presiden pada peringatan hari Pangan se-Dunia Ke-33, tahun 2013, Padang 31 Oktober 2013.)[]

lensa

No. 70 Tahun VI

18


Diplomasi TABLOID


Jumlah WNI Korban Penyelundupan Manusia Ke Australia Meningkat

J

umlah WNI yang menjadi korban penyelundupan manusia ke Australia terus bertambah. Beberapa waktu lalu, 1200 orang tenggelam di lautan antara Indonesia dan Australia. diantaranya adalah WNI yang masih di bawah umur. Ini harus segera dihentikan, dan semua pihak harus ambil andil. Serangkaian fakta menunjukkan meningkatnya penyelundupan manusia melalui kapal yang tertangkap oleh otoritas Australia. Pada tahun 2010 sebanyak 126 kapal mengangkut 362 ABK ilegal tertangkap di Australia. Pada tahun 2013, hingga bulan ini angkanya meningkat tajam menjadi 299 kapal dengan 617 ABK ilegal. Tragisnya, dari sekian banyak ABK yang tertangkap, sejumlah besar adalah WNI korban penyelundupan manusia

voanews.com

yang masih berada di bawah umur. Mereka adalah anak-anak kita yang harus kita selamatkan. Untuk itu, perlu adanya langkah konkrit untuk mencegah kejahatan ini, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Merupakan kewajiban seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak tergoda dengan tawaran para otak penyelundupan manusia tersebut. Saya berharap, ke depan, dapat terbentuk suatu tim terpadu yang nantinya dapat menangani masalah penyelundupan ini secara komprehensif sembari membantu memberikan penyuluhan bahaya penyelundupan manusia yang semakin marak kepada masyarakat awam.[]

Nadjib Riphat Kesoema Duta Besar RI untuk Australia

19


No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

lensa


Kerjasama RI-Australia

Menghadang Laju Penyelundupan Manusia Melalui Bali Process Plus

D

aya tarik Australia sebagai negara tujuan para imigran, meningkatkan kasus penyelundupan manusia dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu Negara tetangga terdekat dengan negeri kangguru, Indonesia terkena dampak arus penyelundupan tersebut. Bagi para penyelundup, jalur laut Indonesia yang begitu luas menjadi jalur favorit untuk menembus daratan Australia. Berbagai langkah untuk menekan maraknya penyelundupan manusia terus dilakukan, salah satu diantaranya adalah melalui “awareness campaign”. Sebagai salah satu kontribusi nyata pada penanggulangan permasalahan penyelundupan manusia, KBRI Canberra bersama sama dengan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan awareness campaign untuk mencegah keterlibatan ABK WNI dalam penyelundupan manusia, khususnya ke Australia. Kegiatan dalam bentuk jamuan makan malam yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Makassar

pada tanggal 21 Oktober 2013 tersebut dihadiri oleh sekitar 25 wartawan dari berbagai media massa baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan awareness campaign ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peluncuran (soft launching) hasil kajian “�� Analisis Kritis Evaluasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia Ke Australia”, yang merupakan hasil kerjasama KBRI Canberra dengan Universitas Hasanuddin.Pada kesempatan tersebut Duta Besar Australia untuk Indonesia menyampaikan mengenai bahaya keterlibatan ABK WNI pada penyelundupan manusia, seperti terjadinya kecelakaan kapal, penahanan ABK WNI di Australia, dampak negatif bagi keluarga yang ditinggalkan, dan bagi lingkungan yang lebih besar. Walaupun hal ini bukan merupakan permasalahan baru, namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah kedatangan kapal pembawa pencari suaka yang diawaki oleh ABK WNI menunjukkan tren peningkatan. Untuk itu, merupakan kewajiban seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak tergoda dengan tawaran para otak

penyelundupan manusia tersebut. Penanganan permasalahan penyelundupan manusia merupakan shared responsibility antara negara tujuan, negara transit dan negara asal. Disamping itu pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif menjadi kunci bagi keberhasilan penanganan masalah penyelundupan manusia, yaitu meliputi: pencegahan, deteksi dini, perlindungan, dan penegakan hukum. Dalam pertemuan dengan PM Australia Tony Abott beberapa waktu lalu, Presiden RI bahkan menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia akan mengedepankan Bali Process Plus dalam menanggulangi isu ini. Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, David Engel yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa “Pemerintah Australia yang baru menekankan perlunya kebijakan tersebut untuk terus diperkuat, dan Australia akan menghilangkan daya tarik bagi pencari suaka untuk datang ke Indonesia (take the sugar from the table -Red). Dubes RI Canberra juga menyampaikan pentingnya “Membangun kapasitas masyarakat di pesisir pantai adalah salah satu kebijakan yang akan kita

lakukan”. Kesenjangan ekonomi dan keterbatasan lahan pekerjaan adalah salah satu peluang para penyelundup manusia leluasa melakukan aksinya di daerah pesisir Indonesia. Apalagi masyarakat Makassar dan Bugis, tambah Dubes Nadjib, adalah sasaran utama mengingat mereka adalah pelaut yang handal dan mudah untuk diiming-imingi. “Banyak masyarakat kita tertipu akan tawaran para penyelundup ini”, kata Nadjib. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penyelundupan manusia telah menjadi sangat relevan bagi hubungan Indonesia-Australia. Hal ini ditekankan oleh Wakil Dubes Australia untuk Indonesia David Engel. “Indonesia dan Australia adalah korban yang paling merugi dalam kasus penyelundupan manusia”. Australia sangat mengapresiasi usulan Indonesia terkait Bali Process Plus dan terus berkomitmen untuk menjaga kerja sama yang telah terjalin erat. “Dalam hubungan dengan Indonesia hanya ada satu aturan main, no surprises”, katanya mantap. David juga menegaskan betapa pentingnya Indonesia di mata Australia dan memastikan penghormatan kedaulatan Indonesia merupakan suatu prasyarat penting hubungan kedua negara. Bali Process Plus adalah dalam konteks lebih mengintensifkan kerjasama negara-negara di kawasan. Menurut Dubes Nadjib, Bali Process Plus ini nantinya akan melibatkan seluruh stakeholders dan negaranegara terkait dalam menangani kejahatan yang telah banyak merugikan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga akan terus mengedepankan pendekatan early detection dengan cara memberikan penyuluhan kepada kelurga dan kerabat agar korban tidak mudah tergiur tawaran kerja yang menyesatkan di negara lain. Selanjutnya, adalah perlindungan yang akan terus menjadi tumpuan Perwakilan RI di Australia terkait masalah ini. Peninjauan ke tempat detensi dan pemberian advokasi akan terus dilakukan. Sebagai catatan, dari tahun 2008 hingga Oktober 2013 Perwakilan RI di Australia telah berhasil memulangkan 1500 WNI yang diduga terlibat penyelundupan manusia. “Sedihnya dari sekian banyak korban, mayoritas dari pada mereka adalah anak-anak, hal ini yang menjadi perhatian kita bersama” ujar Dubes Nadjib. (Sumber: P3K2 Aspasaf/KBRI Canberra).

lensa

No. 70 Tahun VI

20


Diplomasi TABLOID


Menlu RI Dorong Kerjasama Konkrit

ASEM “Sebagai organisasi antarkawasan, ASEM dapat memberikan nilai tambah dan melengkapi berbagai kerjasama kawasan dan global terkait isu pembangunan yang berkelanjutan”.

M

enteri Luar Negeri RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, menyerukan perlunya kerjasama konkrit diantara negara-negara Asia dan Eropa yang memberikan dampak nyata terhadap masyarakat di kedua benua. Hal ini disampaikan Menlu RI pada hari pertama Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (PTM) ke11 Asia Europe Meeting (ASEM) di New Delhi, India (11-12/11). Dalam kaitan ini, pada sesi pleno pertama tanggal 11 November 2013, Menlu RI menyerukan penggalangan dukungan masyarakat internasional, khususnya negaranegara ASEM kepada Filipina yang dilanda bencana typhoon Haian. “Indonesia mendorong agar negara-negara ASEM tidak hanya memberikan pernyataan simpati, ASEM harus dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk membantu Filipina, salah satu negara anggota ASEM, yang dilanda bencana typhoon Haian. Hal ini sejalan dengan kesepakatan bersama ASEM untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi yang lebih luas dalam penanganan bencana alam. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan konkrit sesuai

Menlu Marty Natalegawa

kebutuhan yang disampaikan Pemerintah Filipina”, demikian ditegaskan Menlu Marty Natalegawa. Selain itu, dalam pembahasan PTM ASEM ke-11 yang bertemakan “Bridge to Partnership for Growth and Development”, Menlu RI juga mendorong kerjasama konkrit ASEM dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). “Sebagai organisasi antarkawasan, ASEM dapat memberikan nilai tambah dan melengkapi berbagai kerjasama kawasan dan global terkait isu pembangunan yang berkelanjutan”, demikian ujar Menlu Marty Natalegawa. Pada hakekatnya pembangunan yang berkelanjutan terwujud melalui keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan ekonomi (growth), pemerataan sosial (social equity), dan lingkungan hidup yang berkesinambungan (environmental sustainability). “Secara konkrit pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui: (i) fasilitasi perdagangan dan investasi dan (ii) pengembangan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan (iii) dukungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah untuk memastikan pemerataan sosial.”

demikian ditegaskan oleh Menlu RI dalam intervensinya. PTM ke-11 ASEM ini membahas berbagai isu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, dan berbagai tantangan keamanan non-tradisional. ASEM merupakan forum dialog antar negara di kawasan Asia dan Eropa. Keanggotaan ASEM terdiri dari 20 negara Asia, 29 negara Eropa, Sekretariat ASEAN dan Komisi Eropa. Perekonomian ASEM memberikan 60 persen dari PDB total dunia dan dua per tiga nilai perdagangan dunia. Di sela-sela pertemuan hari pertama PTM ASEM ke-11, tanggal 11 November 2013, Menlu RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah Menteri Luar Negeri negara sahabat yakni Luksemburg, Malta, Polandia, Slowakia dan Jerman. Sejumlah isu utama yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut adalah peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi. Selain itu juga dibahas kerjasama di forum multilateral termasuk upaya saling dukung di forum-forum PBB. (Sumber: BAM)

Menko bidang Polhukam, Djoko Suyanto perlunya suatu ‘shifting of paradigm’ dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yaitu menggunakan ‘soft-power’ untuk memproyeksikan ke seluruh negara dan pihak-pihak terkait lainnya di dunia bahwa Indonesia yang kuat adalah mitra, bukan ancaman, agar mereka tidak ber-upaya melemahkan Indonesia untuk mengurangi ancaman tersebut.

21


lensa

No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID


Rapat Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan

Satukan Visi Diplomasi Luar Negeri ”Sebagaimana RRT, Indonesia juga memiliki middle class yang terus berkembang. Untuk itu, Indonesia perlu mewaspadai tantangan middle income trap dan masalah kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan politik Indonesia.” Menko bidang Polhukam Djoko Suyanto

k

ondisi politik, hukum dan keamanan Indonesia kondusif menjelang pemilihan umum tahun 2014 yang akan datang. Demikian disampaikan Menko bidang Polhukam, Djoko Suyanto kepada peserta Rapat Koordinasi Menko Polhukam dengan Kepala Perwakilan RI wilayah Asia Pasifik, pada hari Jum’at (15/11), di Grand Millennium Hotel, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Kegiatan tahunan ini dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Polhukam sejak tahun 2011. Pada tahun 2013 ini KBRI Beijing bertindak sebagai tuan rumah untuk wilayah Asia-Pasifik. Rapat koordinasi dilaksanakan sejak tanggal 14 November 2013, dan dihadiri 89 peserta dari 44 Perwakilan RI dengan, termasuk 18 Duta Besar, 12 Konsul Jenderal dan Konsul RI.

Pemerintah RI secara umum berhasil mengelola dinamika politik, hukum dan keamanan nasional, dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, untuk memastikan stabilitas politik, hukum dan keamanan jangka panjang, seluruh komponen bangsa harus bekerjasama bagi penegakan hukum dan pemberian keamanan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada pertemuan di Beijing, Menkopolhukam juga mendorong koordinasi dan kerjasama yang lebih erat antara kementerian terkait di dalam negeri, dan Perwakilan RI di luar negeri dalam menghadapi isu-isu domestik yang berkembang, termasuk gerakan-gerakan sempalan, perlindungan warga dan penjagaan wilayah perbatasan. Menkopolhukam menyambut baik saran peserta rakor untuk merumuskan panduan bagi Perwakilan RI dalam

menghadapi isu-isu tersebut, agar pelaksanaan kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia seirama dalam mencapai kepentingan nasional bangsa. Dalam sambutan pembukaannya, Duta Besar RI untuk RRT Imron Cotan menyampaikan tentang perlunya suatu ‘shifting of paradigm’ dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yaitu menggunakan ‘softpower’ untuk memproyeksikan ke seluruh negara dan pihak-pihak terkait lainnya di dunia bahwa Indonesia yang kuat adalah mitra, bukan ancaman, agar mereka tidak berupaya melemahkan Indonesia untuk mengurangi ancaman tersebut. Para peserta rakor juga berharap dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk memberikan yang terbaik baik bagi pembangunan maupun bagi upaya-upaya memagari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam sesi tanya jawab, Menkopolhukam menekankan arti penting untuk menyelenggarakan berbagai pekerjaan rumah, antara lain pemberantasan korupsi, percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, serta penjagaan berlangsungnya pesta demokrasi Indonesia dengan damai pada tahun 2014. Selain itu, menjawab pertanyaan mengenai proyeksi tantangan polhukam terbesar dalam lima tahun ke depan, Menkopolhukam menyatakan bahwa, sebagaimana RRT, Indonesia juga memiliki middle class yang terus berkembang. Untuk itu, Indonesia perlu mewaspadai tantangan middle income trap dan masalah kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan politik Indonesia. (Sumber: KBRI Beijing)

”Diperlukan suatu ‘shifting of paradigm’ dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yaitu menggunakan ‘soft-power’ untuk memproyeksikan ke seluruh negara dan pihak-pihak terkait lainnya di dunia bahwa Indonesia yang kuat adalah mitra, bukan ancaman, agar mereka tidak berupaya melemahkan Indonesia untuk mengurangi ancaman tersebut”. Duta Besar RI untuk RRT Imron Cotan

lensa

No. 70 Tahun VI

22


Diplomasi TABLOID


bilateral Interfaith dialogue ri-serbia indonesia dianggap sukses membangun sistem kerukunan antar umat beragama

S

ebagai tindak lanjut dari Dialog Antarumat Beragama I yang diselenggarakan di Belgrad, Ibukota Serbia pada 2011 lalu, Kementerian Luar Negeri RI bersama Kementerian Agama RI menyelenggarakan 2nd Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue II (ISBID II) pada tanggal 23 Oktober 2013 di Gedung Kementerian Agama RI, Jl. Thamrin, Jakarta. Acara dialog yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Agama, Kemenag RI, Bahrul Hayat Ph.D ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Duta Besar AM Fachir, Duta Besar RI untuk Serbia, Semuel Samson, dan Wakil Kementerian Agama Serbia, Dr. Mileta Rodojevic. Tema dialog kali ini adalah Managing Religious and Cultural Diversity (Mengelola Keragaman Agama dan Budaya), dimana seluruh delegasi, baik Indonesia maupun Serbia, mengakui bahwa dialog antar umat beragama perlu dilakukan demi tercapainya keharmonisan. Dialog ini merupakan refleksi keinginan kedua negara untuk hidup rukun, damai, dan toleran. Delegasi Indonesia dalam dialog tersebut diantaranya adalah Bahrul Hayat (Kemenag), Abdul Fatah Muchit (Staf ahli Menag Bidang Kerukunan Umat Beragama), Amin Abdullah (staf Menag Bidang Pendidikan), H Mubarok (Kepala PKUB Pusat), Prof Franz Magnis-Suseno SJ (Guru Besar STF Driyarkara), Arkhimandrit Romo Daniel Bambang Dwi Byantoro (Gereja Ortodoks Indonesia), Pdt Joas Adiprasetya (ST Teologi Jakarta), KS Arsana (Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat), Suhadi Sendjaya (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), Candra Setiawan (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia). Sedangkan delegasi Serbia diwakili antara lain oleh Mileta Radojevic (Direktur Urusan Kerja Sama Gereja dan Komunitas Agama-agama Serbia), Muhamed Jusufspahic (Mufti Serbia), Isak Asiel (Komunitas Yahudi Serbia), Stanislav Hocevar (Uskup Agung Gereja Katolik), Radomir Rakic (Gereja Serbia Orto-

dox), Dragomir Sando (Universitas Belgrade), Patriarch Irinej, Dragon Novakovic , Aleksandar Rakovic, dan Adem ef Zilkic. Serbia menilai bahwa Indonesia merupakan negara yang kompleks, baik dari segi jumlah penduduk maupun perbedaan agama yang dianut oleh penduduknya, namun demikian Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Hal ini dinilai bisa dijadikan sebagai contoh oleh Serbia untuk membangun sistem kerukunan. Ketua Delegasi Serbia, Mileta Radojevic mengatakan bahwa hubungan yang erat antara Jakarta-Beograd telah dimulai sejak tahun 50-an saat masih bernama Yugoslavia. “Kerjasama berlangsung dalam segala bidang kecuali bidang keagamaan. Kini saatnya dimana kekosongan itu dapat diisi,” ujar Mileta. Dengan total populasi penduduk hanya sekitar 7 juta orang, negara pecahan Yugoslavia itu memiliki populasi agama yang beragam. Variasi agama di Serbia terdiri dari Kristen Ortodoks (80%), Katolik Roma (10%), Kristen Protestan (5%), Islam (3,5%), Yahudi (0,1%) dan agama lainnya. Para tokoh agama dari Republik Serbia yang hadir dalam acara dialog ini juga berkesempatan melakukan kunjungan ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setelah pelaksanaan dialog. Dengan didampingi oleh Duta Besar RI untuk Republik Serbia Semuel Samson, para tokoh lintas agama Serbia ini disambut oleh Wakil Sekretaris BAZNAS M. Fuad Nasar. Dalam kesempatan ini BAZNAS menyerahkan sumbangan dana sebesar Rp 100 juta untuk pembangunan Masjid di Serbia. BAZNAS merasa terpanggil untuk berpartisipasi membantu pembangunan masjid bagi umat Islam di Serbia yang sedang menata masa depan secara damai. Masjid yang dibangun di Serbia ini diharapkan menjadi tempat untuk membina generasi muslim yang kuat akidahnya, tekun ibadahnya, cerdas akalnya, mulia akhlaknya serta terjaga martabat

23


No. 70 Tahun VI

Diplomasi TABLOID

lensa


bilateral Interfaith dialogue ri - serbia

dialog untuk mewujudkan

perdamaian

Bahrul Hayat Ph.D Sekretaris Jenderal Agama RI

D

ialog antarumat beragama adalah salah satu rekomendasi yang sangat ditekankan oleh para Founding Father Republik Indonesia dan diatur dalam konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pertemuan berupa dialog antarumat beragama antara RI – Serbia ini sangat penting, disaat dunia sedang dalam kondisi yang sangat komplek, akibat adanya hegemoni politik, sosial, ekonomi, budaya, pengetahuan, IT dan lain sebagainya. Pertemuan ini juga menjadi agenda penting Presiden RI, dimana tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah forum global PBB aliansi peradaban dunia yang membahas pentingnya perdamaian antar peradaban. Bagi Indonesia, kegiatan interfaith dialogue merupakan implementasi dari tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi kita. Kegiatan dialog ini juga penting untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang menjunjung tinggi toleransi. Diskusi dalam pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman agama masingmasing, menambah kebersamaan kita, toleransi, dan kemanusiaan. Kami yakin dialog sangat penting bagi terwujudnya perdamaian dunia.[]

kehidupannya di muka bumi. Kedatangan para tokoh lintas agama Serbia ini ternyata tidak hanya membawa misi dialog melainkan juga mengusung misi terima kasih atas sikap Indonesia atas masalah Kosovo. Hingga saat ini, Indonesia masih belum mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, karena Kosovo belum memenuhi aturan Dewan Keamanan PBB 1244. Selanjutnya para tokoh lintas agama Serbia ini juga berkesempatan berkunjung ke DPR RI dan dioterima oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Dalam kesempatan tersebut Marzuki Alie menjelaskan mengenai keragaman dan harmoni antar umat beragama, serta pesatnya pembangunan rumah ibadah di Indonesia.

“Konstitusi kita menghormati keragaman agama. Sejak reformasi tahun 1999 pertumbuhan rumah ibadah sangat pesat, jumlah gereja Katolik bertambah 153 persen dari 4.934 menjadi 12.473, gereja Protestan 131 persen dari 18.977 menjadi 43.909, jumlah vihara bertambah 368 persen dari 1.523 menjadi 7.129, jumlah pura Hindu naik 475,25 persen dari 4.247 menjadi 24.431, sedangkan masjid bertambah 64 persen dari 392.044 menjadi 643.843,” paparnya. Secara khusus Ketua Delegasi Serbia, Mileta Radojevic menyatakan kekaguman terhadap Pancasila yang menurutnya berhasil mempersatukan bangsa besar ini. “Jagalah Indonesia dan jagalah Pancasila anda yang indah sekali. Kalau bangsa kami punya Pancasila dari dulu

mungkin negara kami tidak terpecah seperti sekarang,” ungkapnya. Kemlu dan Kemenag mengharapkan agar kegiatan dialog ini akan membuahkan jejaring antar tokoh lintas agama dan masyarakat madani di kedua negara. Selain itu kedua pihak juga diharapkan menyepakati suatu kerjasama konkrit dalam bentuk berbagai proyek kerjasama lanjutan guna memperdalam kerjasama yang telah ada guna memperkuat rasa saling pengertian dan hubungan baik antar masyarakat (people-to-people relations) dari kedua negara. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu, Duta Besar A.M. Fachir menyampaikan bahwa seperti halnya Serbia, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan terkait dengan kera-

gaman kepercayaan di Indonesia. “Untuk menghadapi hal tersebut, Indonesia memandang penting untuk mengintensifkan dialog serta mengedepankan nilai pendidikan di masyarakat dalam menjembatani pemahaman diantara keragaman komunitas, multi kulturalisme serta toleransi”, tegasnya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia perlu untuk terus menampilkan wajah Islam yang moderat, negara multi agama dan multi budaya yang tidak memformalisasikan Islam sebagai ideologi negara tetapi juga bukan negara sekuler, serta menggunakan nilai-nilai budaya lokal dan agama-agama lainnya untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[]

http://www.tabloiddiplomasi.org

No. 70 Tahun VI, Tgl. 15 NOPEMBER - 14 DESEMBER 2013

Diplomasi TABLOID


RI Bangun Kesepahaman Negara-negara di Laut China Selatan

Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 www.tabloiddiplomasi.com

L

okakarya Pengelolaan Konflik di Laut China Selatan telah berhasil membangun kesepahaman di antara negara-negara di kawasan. “Hal ini ditunjukan dengan terlaksananya berbagai proyek kerja sama di berbagai bidang”. Hal ini disampaikan Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Ekososbud Dubes Wahid Supriyadi pada penutupan Lokakarya Pengelolaan Potensi Konflik di Laut China Selatan yang ke-23 di Yogyakarta (2/11). Menurut Dubes Wahid, proyekproyek di laut China Selatan seperti teknologi perikanan, keanekaragaman hayati, database maritim, ekosistem pesisir, studi kenaikan air laut, dan data hidrografik yang berhasil kita bawa di dalam Lokakarya ini telah menjadi rujukan dan model berbagai institusi ilmiah di seluruh dunia. “Saya percaya bahwa Lokakarya ini dapat terus berkontribusi dalam membentuk kolaborasi regional yang kuat di Laut China Selatan”, tutur Dubes Wahid. Tidak dapat dipungkiri bahwa ke depan kita akan menghadapi berbagai persoalan baru terkait masalah ini di kawasan. “Untuk itu, saya harapkan kita semua dapat merespon masalah ini dengan terus merevitalisasi mekanisme dan proses internal dari Loakarya ini di masa mendatang”. Relevansi Lokakarya dan Peran Indonesia Ditemui secara terpisah usai acara Lokakarya, Dubes Hasjim Djalal menyatakan keyakinannya bahwa Lokakarya ini akan terus relevan dalam menghadapi berbagai masalah di Laut China Selatan. “Potensi konflik di Laut China Selatan sangat besar dan apabila

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

tidak kita kelola akan menjadi out of hand”. Relevansi Lokakarya ini, menurut Dubes Hasjim, terletak pada usaha kita dalam mengelola konflik ini menjadi beragam kerjasama yang telah tercipta selama ini. “Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah di Lautan ini, namun kita tentu bisa meredam masalah ini dan menjadikannya potensi kerja sama”, tukas Dubes Hasjim. Peran Indonesia yang dihargai oleh dunia dalam kaitan ini adalah bagaimana kita dapat menciptakan ruang bagi negara-negara di kawasan untuk berdialog dan bekerja sama. “Bukan hanya negara-negara pihak saja yang kita ajak bekerja sama, namun juga negara anggota ASEAN yang tidak memiliki kepentingan di Laut China Selatan, seperti Thailand, Laos, dan Kamboja”, tutur Dubes Hasjim. Selain itu, tambah Dubes Hasjim, hanya melalui forum yang diinisiasi Indonesia ini, Chinese Taipei dan RRT mau duduk bersama dan memikirkan berbagai proyek di Laut China Selatan dalam kerangka kepentingan bersama. (Sumber: BBPK/Dit. Infomed/PY)

“Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah di Lautan ini, namun kita tentu bisa meredam masalah ini dan menjadikannya potensi kerja sama” Dubes Hasjim.

Diplomasi. Media Komunikasi dan Interaksi. Menjaring Diplomat Handal. Melalui Sistem Rekrutmen Yang Baik. dialog untuk mewujudkan

Recommend Documents