CAPAIAN IMPLEMENTASI EMPAT FOKUS AREA RENCANA AKSI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA OLEH :
DR. DJOUHARI KANSIL, MPd WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA Gorontalo, 9 Juni 2015
KONDISI UMUM SULAWESI UTARA • Provinsi Kepulauan terdiri: 286 Pulau: (59 berpenghuni, 227 belum berpenghuni),. • 15 Kabupaten/Kota. (11 Kab. dan 4 Kota) • 1.664 Desa/Kelurahan, yang terdiri dari: 750 Desa Pesisir & 914 Desa Bukan Pesisir • Luas Wilayah: 15.297,76 km2. • Jlh Penduduk: 2.270.596. • Jlh Nelayan: 127.525 jiwa • Jlh Pembudidaya Ikan: 54.067 Jiwa • Jlh (Rumah Tangga Perikanan) RTP: 17.618 • Kawasan berbatasan antar negara, memiliki 11 Pulau terluar/terdepan (8 berpenghuni dan 3 tdk berpenghuni) sbg. Kawasan Strategis Nasional(KSN) • Luas Laut (ZEE) 351,54 Km2. • Panjang garis pantai: 1.837 Km. • Memiliki Taman Nasional Bunaken, 89.065 Ha • Potensi Wisata Maritim • KSN KAPET Manado-Bitung • KEK Manado-Bitung • 2 Kota PKSN (Melonguane dan Tahuna). • Memiliki 2 ALKI (ALKI II dan III)
RENCANA AKSI PENYUSUNAN TATA RUANG
PENATAAN IZIN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PEMBERIAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
3
1. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT Rekomendasi Penyediaan Informasi 1 yang dibutuhkan untuk penyusunan Tata Ruang Laut
2
3
4
Penyusunan Rencana Tata Ruang laut Penyusunan Rencana Penggunaan Ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor Pengintegrasian Perencanaan Pengelolaan WP3K (RSWPK/RZWP3K/RPWP3K /RAPWP3K
Target Tersedianya Data & Terlaksananya Analisis Data Spatial serta Pemetaan untuk mendukung Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), terdiri dari 13 dataset tahun 2015 Tersedianya Dokumen Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Tahun 2015
Perda tentang RZWP3K di Tahun 2015
Terintegrasinya Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi tahun 2018 bersama Rencana Pembangunan Daerah yang diikuti dengan alokasi anggaran
Kondisi Saat Ini Telah tersedia 13 Data Tematik 2 Data set Dasar
11 Data Set Tematik
-
Terestrial Batimetri
Geologi dan Geomorfologi laut, Oceanografi, Penggunaan Lahan dan Status Lahan, Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting, Sumberdaya Air, Ekosistem Pesisir, Sumberdaya Ikan, Infrastruktur, Demografi dan Sosial, Ekonomi Wilayah serta Risiko Bencana dan Pencemaran
Kondisi Saat Ini 1 Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / RSWPK
2
Sementara Proses Review
Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / RZWP3K
3
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4
Reancana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dalam Proses Tanggapan dan Saran Menteri
Tahap Perencanaan tahun 2015
Tahap Perencanaan 2018
2. PENATAAN IZIN Rekomendasi 1
2
Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan Perbaikan terhadap Sistem ketatalaksanaan perizinan sosial/hibah/subsisi
3 Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
4
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Dan
Target
Laporan hasil Review terhadap sistem tata laksana perizinan Tahun 2015 Perbaikan terhadap sistem perizinan berupa SDM, Teknologi Informasi, Kelembagaan dan Perbaikan Data Base
Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik tahun 2015 Sosialisasi perizinan berupa SOP melalui Juklak dan Juknis yang telah disempurnakan Terlaksananya SOP Perizinan yang efektif dan Efisien Tahun 2016 Diharapkan Jumlah perizinan yang dapat diterbitkan meningkat Terlaksananya proses pelayanan perizinan terpadu Tahun 2017 Keterpaduan antar sektor di satu kawasan
Perizinan Pengelolaan Usaha Perikanan Perikanan Tangkap
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
SIUP (Surat Ijin Usaha
SIUP Pengolahan
Perikanan Budidaya
Perikanan Ikan)
SIPI
(Surat
Ijin
Penangkapan Ikan)
Rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)
SIKPI (Surat Ijin Kapal
Pengangkut Ikan) SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan Ikan) Rumpon
Rekomendasi Sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)
Rekapan Perizinan 1. Perizinan Perikanan Tangkap SIUP
90
97
102
116
53
2015 s/d April 12
SIPI
220
231
240
246
403
138
SIKPI
29
34
39
42
41
8
SIUP Rumpon
0
0
0
0
0
JENIS IZIN/TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
2. Perizinan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2014
JENIS IZIN/TAHUN
2014
s/d 2015
SIUP Pengolahan Perikanan
62
62
Rekomendasi SKP
47
5
3.435
1.381
Sertifikasi Mutu Ekspor
1. Perizinan Perikanan Budidaya JENIS IZIN/TAHUN Rekomendasi CPIB dan CPIB
s/d 2015 300
3. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Rekomendasi
Target
1 Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak (Pemerintah, Legislatif, Masyarakat , Akademisi dan Dunia Usaha.
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Teridentifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak Penentuan Kriteria Penilaian pelaksanaan kewajiban para pihak berupa Regulasi / Aturan
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum terpenuhi
Tercapainya kewajiban para pihak Melalui Rapat Koordinasi dan kunjungan langsung/sosialiasi sehingga kesadaran para pihak untuk memenuhi kewajiban optimal
2
3
Lanjutan…….. Rekomendasi 4
5
6
Target
Memantau pelaksanaan kewajiban para pihak
Terlaksananya pemantauan kewajiban para pihak Tahun 2015 Terpantaunya jumlah para pihak yang melaksanakan kewajiban
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Terlaksananya evaluasi kewajiban para pihak Tahun 2016 Terevaluasinya jumlah para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban
Mengambil langkahlangkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Menyusun langkah-langkah strategis dalam peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak Tahun 2016 Penyempurnaan juklak/juknis
4. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAKHAK MASYARAKAT Rekomendasi 1
2
Identifikasi hak-hak mayarakat yang ada di laut
Merumuskan langkahlangkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku
Target Terindentifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut yang dijamin dengan hak perlindungan Hukum, hak mendapat informasi, Hak akses, Permodalan, Hak adat Laut, Hak pengelolaan dan SDA Laut terhadap nelayan, pembudidaya, pelaku usaha dan masyarakat adat, Tahun 2015
Tersedianya regulasi untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, inisiasi Perda/Perdes tahun 2016
4. Lanjutan……… Rekomendasi 3
Melakukan sosialisasi/edukasi/ka mpanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat
Dan
Target Tersosialisasinya hak-hak masyarakat melalui informasi, media cetak dan elektronik, Tahun 2016
(Tersampainya informasi tentang hak-hak masyarakat)
4 Memenuhi hak-hak masyarakat
5
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
Terpenuhinya hak-hak masyarakat, 2017
Terjaminnya hak-hak masyarakat, Tahun 2017
4. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT Kondisi Saat Ini 1.
• Pemberian pelayanan Perizinan Perikanan < 5GT secara Gratis
2. • Bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 3.
• Pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Maryarakat Pesisir.
4. • Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan JamInan Hasil Perikanan • Upaya-Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Melalui Konservasi dan Rehabilitasi 6. • Hak Menyelesaikan konflik dan sengketa kenelayaan di laut 5.
7. • Hak Mengelolah Sumberdaya alam 8. • Hak pelaksanaan Kearifan adat “Mane’e” sesuai Permendikbud No. 106 Tahun 2013 9. • Hak mendapatkan Pendidikan dan Kesehatan 10. • Hak mendapatkan Rumah dan Iingkungan yang layak
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan
Solusi
Dokumen Teknis RSWPK/RZWP3Kbelum seluruhnya tersusun
Penyelesaian dalam tahap review dan tanggapan Menteri
Belum seluruhnya memahami pentingnya RZWP3K sebagai dokumen acuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagai Instrumen Perizinan
Sosialisai secara optimal UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014
Implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan perisinan Kab./Kota telah di alihkan ke Provinsi
Perlu dterbitkan PERGUB sambil menunggu PERDA untuk mengakomodir implementasi pelimpahan kewenangan
Lanjutan……
Permasalahan Masih rendahnya tanggungjawab sosial pelaku usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi
Penegakan sanksi atas ketidaktaatan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha perikanan
Solusi Sosialisasi secara intensif tentang pentingnya tanggujawab sosial pelaku usaha terkait pelestarian lingkungan, (Permen KP No, 20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekiranya
Penegakan hukum atas pelanggaran / ketidaktaatan pelaku usaha perikanan sesuai aturan yang berlaku
Lanjutan……
Permasalahan
Solusi
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak yang wajib dilindungi
Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hakhak masyarakat di laut (UU. No. 27 Tahun 2007 Temtang Pengelolaan WP3K jo UU No.1 Tahun 2014 pasal 61
Belum maksimalnya pemahaman regulasi terkait perlindungan hak-hak masyarakat dilaut
Memaksimalkan pemahaman regulasi kepada hak-hak masyarakat di laut
Terima Kasih
