PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Evaluasi Kinerja Akuntabilitas kenerja adalah merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Pemerintah Kelurahan kerobokan kelod selaku pengemban amanah masyarakat Kelurahan kerobokan kelod
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kelurahan kerobokan kelod yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
16
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu : No.
Katagori
Nilai Angka
Interpretasi
1.
AA
> 85 – 100
Memuaskan
2.
A
> 75 – 85
Sangat Baik
3.
B
> 65 – 75
Baik
4.
CC
> 50 – 65
Cukup Baik
5.
C
> 30 – 50
Agak Kurang
6.
D
0 – 30
Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kelurahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
17
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Kerobokan kelod Tahun 2010-2015. Telah ditetapkan 4 sasaran dengan 7 indikator kinerja (out comes) sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut : Sasaran 1
terdiri dari 1 indikator
Sasaran 2
terdiri dari 2 indikator
Sasaran 3
terdiri dari 2 indikator
Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2014 No
Sasaran
Indikator
Target
Realisasi
%
1
Terwujudnya komonikasi dan koordinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat
- jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dapat dilihat dari tingkat usulan pembangunan yang di usulkan masyrakat
12 kali
12 kali
100
2
Meningkatnya lingkungan yang bersih diWilayah Kelurahan kerobokan kelod
- Jumlah Tertatanya Lingkungan
13 lingk
13 lingk
100
- Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan
13 lingk
13 lingk
100
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan secara konsisten dan bertanggungjawab
- Pelaksanaan Patroli Wilayah
13 lingk
13 lingk
100
- Pelaksanaan sidak Penduduk Pendatang
12 Kali
12 Kali
100
Meningkatnya partisipasi masyara kat dalam pembangunan
- Nilai swadaya masyarakat
12 Kali
12 Kali
100
- Jumlah Usulan yang diusulkan masyarakat
12 Kali
12 Kali
100
- Jumlah usulan pembangunan yg diusulkan masyarakat
12 Kali
12 kali
100
3
4
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Badung Tahun 2014 data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
18
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. 4 (empat) sasaran, 7 (lima) indikator serta 4 (empat) misi sebagaimana telah ditetapkan dalam
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2. Ketercapaian Indikator pada masing-masing Sasaran terhadap Target No
Sasaran
Jumlah Indikator 1
Ketercapaian Target 1
1
Terwujudnya komonikasi dan koor dinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat
2
Terwujudna kebersihan lingkungan di Kelurahan Kerobokan kelod
2
2
3
Terwujudnya Kondisi yang aman dan tertib di wilayah Kelurahan Kerobokan kelod
2
2
2
2
4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
Keterangan
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dapat dil koordinasi dapat dilihat dari tingkat usulan pem bangunan yang di usulklan masyarakat Catatan Sipil yang
Sasaran ini terdiri dari 2 indikator yaitu Jumlah Tertatanya lingkungan dengan capaian kinerja sebanyak 13 Lingk Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan dg capaian kinerja sebesar 4 Lingk Sasaran ini terdiri dari 2 indikator yaitu Pelaksanaan Patroli Wilayah dg capaian kinerja sebanyak 13 Lingk dan Pelaksanaan Sidak Penduduk Pendatang dg capaian kinerja sebesar 24 Kali
Nilai swadaya masyarakat dan jumlah usulan pembangunan yang diusulkan masyarakat
19
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD
Berdasarkan hasil Analisis terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Target Sasaran Capaian
Tahun 2013 No
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
12 kali
5.088.400
5.088.400
Kinerja Tahun 2013 100%
Satuan
Capaian
Tahun 2014 Target
Relisasi
5.452.500
5.452.500
Kinerja Tahun 2014 100%
1
terwujudnya komonikasi dan koordinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat
2
Meningkatnya lingkungan yang bersih di wilayah kelurahan
Lingk
13
13
90%
13
13
100%
3
Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan
Lingk
13
14
90%
13
13
100%
4
Pelaksanaan Patroli Wilayah
Lingk
13
13
90%
13
13
100%
3.3 Akuntabilitas Keuangan Perumusan kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam mengelola potensi pendapatan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan rasional. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensefikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Sampai saat ini potensi terbesar pendapatan asli daerah Kabupaten Badung berasal dari kontribusi pajak hotel dan restaurant. Hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Badung memiliki kawasan wisata Nusa Dua, kawasan wisata Kuta dan kawasan wisata Tuban yang menjadi primadona kepariwisataan di Bali. Oleh karena itu upaya keras untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, tingkat hunian kamar dan lama tinggal wisatawan harus dilakukan secara terus menerus yang dapat menjamin terealisasinya sumber pendapatan daerah. 3.3.1.
Pendapatan Daerah Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus
meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
20
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah : a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan optimalisasi PAD. b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong peningkatan PAD lima tahun mendatang. c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektivitas. d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah. e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah. f.
Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.
3.3.2.
Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas,
transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut : a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
21
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur dan pusat pemerintah. c. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung. d. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidak efisienan keuangan daerah. e. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalnya pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan. f.
Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang rendah.
g. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksana untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan value of money yaitu efektif, efisien dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2. Prioritas Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ketersediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan dan penegakan supremasi hukum, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
22
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD pelestarian dan penyelamatan lingkungan dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. 3. Tolok Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4. Optimalisasi Belanja Langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 5. Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masingmasing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan belanja Tak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. A. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
23
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD 1) Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah. 2) Belanja bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya. 3) Subsidi,
digunakan
untuk
menganggarkan
bantuan
biaya
produksi
kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 4) Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue. 5) Bantuan sosial, yaitu
bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan
keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik. 6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa/kelurahan. 7) Bantuan Keuangan, yang bersifat umum maupun khusus kepada Desa/Kelurahan. 8) Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. B. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi : 1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur. 2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
24
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD 3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolah pertanian dan peternakan, perlatan kantor,perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. 3.3.3.
Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. dalam sistem penganggaran pemerintah, pengelolaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain diguanakn untuk penyertaan modal oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjamann daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, seperti pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan dapat diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3.3.4.
Target dan realisasi Pendapatan Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pedapatan
dan belanja daerah Tahun Anggaran 2013. Anggaran tahun 2014 Sebesar Rp. 2.730035274’00,terealisasi sebesar Rp. 2.474.933.227.67,- atau 90,66 %. Capaian bagian belanja sebesar 90,66 % terinci untuk masing-masing kompenen belanja sebagai berikut : - Belanja Tidak Langsung
, target Anggaran sebesar Rp 1.385.625.374,00 terealisasi sebesar
Rp 1.248.706.315 ,00 atau 90,12%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
25
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD - Belanja Langsung target anggaran sebesar Rp 1.344.409.900,00
terealisasi sebesar Rp
1.266.286.539,00 atau 91,21%. Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp Rp 1.344.409.900,00
di atas digunakan untuk membiayai pelaksananaan program-program di
lingkungan Kantor Lurah Kerobokan Kelod yang terinci sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Masukan
: Rp. 48.600.000,00,-
Keluaran
: Tercapainya Kelancaran Komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dengan isntansi terkait..
Hasil
: tersedianya jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang memadai.
Realisasi
: 48,82%
b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Masukan
: Rp. 1.575.000,00
Keluaran
: terawatnya kendaraan dinas /operasional dengan baik.
Hasil
: lancarnya kegiatan operasional Kantor Lurah Kerobokan Kelod.
Realisasi
: 0,00%
c. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan
: Rp. 3.215.000,00
Keluaran
: Tersedianya jasa administrasi keuangan .
Hasil
: lancarnya administrasi perkantoran pada Kantor Lurah Kerobokan Kelod.
Realisasi
: 80,00%
d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan
: Rp.41.472.000,00
Keluaran
: Tersedianya jasa kebersihan kantor yang memadai pada Kantor Lurah Kerobokan Kelod.
Hasil
: Terciptanya lingkungan yang nyaman untuk kelangsungan kegiatan operasional Kantor Lurah Kerobokaqn Kelod.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
26
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Realisasi
: 100 %
e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan
: Rp.10.000.000,00
Keluaran
: tersedianya alat tulis kantor yang memadai.
Hasil
: lancarnya pelaksanaan kegiatan rutin dan operasional Kantor Lurah Kerobokan Kelod.
Realisasi f.
: 100%
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan
: Rp. 10.746.000,00,-
Keluaran
: tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil
: lancarnya kegiatan operasional serta pelayanan kepada masyarakat.
Realisasi
: 99,16%
g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan
: Rp. 3.245.200,00
Keluaran
: tersedianya kompunen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang memadai.
Hasil
: Terwujudnya Kenyamanan Suasana Kantor dalam pelaksanaan tugas.
Realisasi
: 99,85%
h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
i.
Masukan
: Rp.3.433.500,00
Keluaran
: tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai
Hasil
: Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan bersih.
Realisasi
: 100.%
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan
: Rp 5.220.00,00
Keluaran : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang memadai.
j.
Hasil
: meningkatnya wawasan pegawai pada lingkungan Kantor Lurah Kerobokan Kelod.
Realisasi
: 100%
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Masukan
: Rp.15.000.000,00
Keluaran
: tersedianya makanan dan minuman yang memadai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
27
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Hasil
: terciptanya kegiatan rutin/operasional serta memberikan kenyamanan terhadap masyarakat.
Realisasi
: 100%
k. Penyediaan upacara keagamaan
l.
Masukan
: Rp. 41.400.000,00
Keluaran
: tersedianya bahan upacara keagamaan yang memadai
Hasil
: terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor
Realisasi
: 97,89%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Masukan
: Rp.432.461.750,00
Keluaran
: tersedianya jasa pegawai tidak tetap
Hasil
: Meningkatnya kesejahteraan pegawai tidak tetap serta meningkatnya Kinerja
Realisasi
: 99,99%
m. Kegiatan Penyediaan bahan bakar kendaraan Masukan
: Rp. 32.300.000,00
Keluaran
: tersedianya bahan bakar yang memadai
Hasil
: lancarnya pelaksanaan kegiatan rutin dan operasional serta pelayanan masyarakat Kantor Lurah Kerobokan Kelod.
Realisasi
: 56,50%
n. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Kepura-pura Kahyangan jagat Masukan
: Rp. 10.000.000,00
Keluaran
:-
Hasil
:-
Realisasi
: 100%
o. Kegiatan lomba-lomba Olah raga / Kesenian pada hari – hari bersejarah Masukan
: Rp. 15.000.000,-
Keluaran
: Terselenggaranya lomba-lomba olahraga/kesenian ada hari-hari bersejarah
Hasil
: Terciptanya atlet-atlet yang berprestasi olahraga/kesenian
Realisasi
: 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
28
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD
b.
c.
d.
Masukan
: Rp. 273.917.600,00
Keluaran
: Teresedianya perlengkapan gedung kantor.
Hasil
: Tersedianya perlengkapangedung kantor
Realisasi
: 95,11%
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan
: Rp. 56.300.000,00
Keluaran
: Teresedianya perlalatan gedung kantor.
Hasil
: Meningkatnya Kinerja Pegawai
Realisasi
: 97,46%
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Masukan
: Rp. 8.800.000,00
Keluaran
: terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik.
Hasil
: terwujudnya kegiatan operasional dengan lancar.
Realisasi
: 93,47 %
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Masukan
: Rp. 3.550.000,00
Keluaran
: terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik.
Hasil
: terwujudnya kelancaran kegiatan rutin dan operasional serta pelayanan terhadap masyarakat
Realisasi e.
f.
: 100 %
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Masukan
: Rp. 4.500.000,00
Keluaran
: terpeliharanya peralatan kantor dengan baik.
Hasil
: lancarnya kegiatan rutin/ operasional serta pelayanan masyarakat
Realisasi
: 100%
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan
: Rp. 15.000.000,00
Keluaran
: terpeliharanya gedung kantor dengan baik.
Hasil
: terciptanya
lingkungan yang
nyaman, bersih dan sehat serta memberikan
kenyamanan masyarakat dalam mengurus surat-surat. Realisasi
: 99,97%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
29
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan
: Rp. 41.000.000,00,-
Keluaran
: tersedianya honorarium pengelola kegiatan.
Hasil
: meningkatnya kinerja pegawai
Realisasi
: 82,44%
b. Kegiatan Penyusunan LAKIP ( Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ) Masukan
: Rp. 6.000.000,00
Keluaran
: tersusunnya LAKIP unit kerja.
Hasil
: tersedianya laporan akuntabilitas unit kerja.
Realisasi
:100%
c. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Renja,RKA ) Masukan
: Rp. 6.000.000,00
Keluaran
: tersusunnya dokumen perencanaan SKPD ( Renja,RKA ).
Hasil
: tersedianya dokumen perencanaan SKPD ( Renja,RKA ).
Realisasi
: 93,83%
4.Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD a. Kegiatan penyelenggaraan rapat kordinasi kelurahan Masukan
: Rp. 5.452.500,00
Keluaran
: tercapainya koordinasi yang baik.
Hasil
: terwujudnya komunikasi/koordinasi yang bai antara aparat kelurahan dengan masyarakat
Realisasi
: 100%
5.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : a.
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Masukan
: Rp. 8.559.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
30
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Keluaran
: Terselenggaranya Musrenbang RKPD di Kelurahan
Hasil
: Tercapainya perencanaan yang partisifasif
Realisasi
: 100%
6. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Kegiatan : a. Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan profil desa / kelurahan Masukan
: Rp. 21.669.175,00
Keluaran
: Tersusunnya profil desa/kelurahan
Hasil
: Tercetaknya buku profil desa / kelurahan
Realisasi
: 95,57%
b. Kegiatan Pembuatan Monografi Kelurahan Masukan : Rp. 1.100.500,00 Keluaran
: tersusunnya monografi Kelurahan Kerobokan Kelod
Hasil
: tersedianya buku monografi Kelurahan Kerobokan Kelod
Realisasi
: 100 %
7. Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan a. Patroli Wilayah ( Linmas ) di Kelurahan Masukan
: Rp. 27.553.750,00
Keluaran
: Terlaksananya pembinaan, ketentraman dan ketertiban Umum diwilayah Kelurahan Kerobokan Kelod
Hasil
: terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod
Realisasi : 95,57 %. 8.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masukan
: Rp 37.500.00,00
Keluaran
: Meningkatnya operasional kegiatan lembaga kemasyarakatan
Hasil
: Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pembangunan
Realisasi
: 86,51%
b. Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masukan
: Rp. 10.133.500,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
31
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Keluaran
: Terlaksananya bulan bakti gotong royong
Hasil
: terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Realisasi
: 96,71 %
c. Pekan Olah raga Seni Kelurahan Masukan
: Rp. 52.422.675,00
Keluaran
: terbentuknya duta kelurahan dalam porsenicam Kuta Utara
Hasil
: meningkatnya kesadaran masyrakat untuk melestarikan adat, seni dan budaya daerah
Realisasi
: 90,15%
9. Program Peringatan Hari Besar Nasional a. Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Masukan
: Rp.6.588.750,00
Keluaran
: tersedianya dekorasi
Hasil
: Terpeliharanya rasa nasioanalisme
Realisasi
: 100 %
10. Program Kebersihan Lingkungan a. Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Masukan
: Rp. 138.107.800,00
Keluaran
: Tersedianya pelaksanaan kebersihan lingkungan
Hasil
: Terciptanya kelestarian dan kebersihan lingkungan
Realisasi
: 82,15 %
b. Kegiatan Lomba Kebersihan Lingkungan Masukan
: Rp. 7.495.750,00
Keluaran
: Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan
Hasil
: Terciptanya lingkungan yang bersih
Realisasi
: 50,64 %.
12. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Masukan
: Rp. 28.740.450,00
Keluaran
: Terlaksananya layanan administrasi kependudukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
32
PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Hasil
: terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang maksimal
Realisasi
: 80,71%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014
33
