8
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan dan pembangunan. Bangsa Indonesia tidak mungkin selamanya mengandalkan sumber pendapatan negara dari sektor migas saja, sebab sumber daya alam Indonesia saat ini mulai menipis dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan mungkin tidak dapat diperbaharui lagi. Mengetahui hal tersebut maka pemerintah mengupayakan pengoptimalan sumber pendapatan negara dari sektor yang lain. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Manfaat pajak diperuntukan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah dan public investment. Salah satu sumber dana yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak negara, sehingga hasil pemungutannya merupakan sumber penerimaan Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung kepada
9
Wajib Pajak (WP), dan secara periodik setahun sekali dengan terutangnya pada akhir tahun. Dalam rangka melaksanakan semua aktivitas perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sabagai pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), harus mencantumkan NPWP. Wajib
Pajak
diberikan
kepercayaan
untuk
dapat
melaksanakan
kegotongroyongan Nasional melalui sistem menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta memperhitungkan besarnya selisih antara pajak yang harus dibayar dengan kredit pajak dan apabila terdapat pajak yang kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu. Membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya atas pajak yang terutang atau sering disebut dengan sistem self assessement sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, teliti, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang -
10
undangan perpajakan. Karena sebagian besar penerimaan berasal dari sektor pajak, untuk itu Pemerintah sangat mengharapkan tumbuhnya kesadaran dari diri wajib pajak untuk tidak meninggalkan dan melalaikan kewajibannya dalam hal pembayaran atas pajak yang terutang. Untuk memperoleh hasil sebaik mungkin, Pemerintah telah berupaya keras dengan berbagai cara untuk memberitahukan kepada wajib pajak bahwa betapa pentingnya pajak itu bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan Nasional demi terwujud masyarakat yang tentram, sejahtera, adil, dan makmur. (Prayudha, 2009) Walaupun pemerintah sudah memberikan banyak sosialisasi melalui penyuluhan tentang masalah perpajakan, namun banyak juga hal - hal yang berhubungan dengan masalah perpajakan yang belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Serta belum timbulnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan upaya penghindaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan undang - undang perpajakan yang mengatur tatacara penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP merupakan langkah awal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehubung dengan hal tersebut, maka penulis akan mengambil judul Praktik Kerja Lapangan Mandiri “Tatacara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Secara Jabatan di Kantor Pelayana Pajak Pratama Medan Barat”.
11
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini bertujuan untuk: 1.1 Untuk mengetahui prosedur permohonan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. 1.2 Untuk mengetahui sanksi apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan NPWP. 1.3 Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan penerbitan NPWP secara jabatan. 1.4 Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat dalam tatacara penerbitan NPWP secara jabatan. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1 Bagi Mahasiswa a. Mempelajari perilaku - perilaku dan keahlian baru. b. Mempelajari pembentukan tim dan kerjasama. c. Meningkatkan komunikasi dan pendekatan. d. Meningkatkan kemampuan berhubungan satu dengan yang lainnya. e. Mendorong untuk belajar mempertinggi prestasi. f. Merangsang aktifitas dan efisiensi.
12
2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat a. Membina hubungan baik dengan Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). b. Memperoleh ide - ide baru. c. Mempromosikan image yang baik kepada masyarakat khususnya sivitas akademika FISIP USU. d. Meningkatkan pemikiran - pemikiran baru. e. Mendapatkan masukan dan saran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang tidak patuh/ kurang patuh, dan f. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya mahasiswa yang sedang mengadakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a. Mendapatkan masukan dan saran untuk munculnya wajib pajak yang tidak patuh/ kurang patuh. b. Membuka interaksi antara dosen dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. c. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak kantor pelayanan pajak dengan perguruan tinggi khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.
13
d. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang telah disampaikan. C. Uraian Teoritis Definisi Pajak Definisi atau pengertian pajak bermacam - macam. Dibawah ini dikutip beberapa definisi yang diberikan para ahli perpajakan sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat di paksakan ) yang tertutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. (Waluyo, 2011 : 2) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Rotong”, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964 pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang- barang dan jasa- jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Mardiasmo, 2003 : 5) Menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku “Essay in Taxation” yang diterbitkan di Amerika menyatakan : Adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. (Waluyo, 2011 : 2)
14
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Suhenda, 2012) Sedangkan pengertian pajak menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri - ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut : 1. Pajak dipungat berdasarkan undang - undang serta peraturannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgetair, yaitu mengatur.
15
Fungsi Pajak Dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi yaitu : 1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi regulerend (Mengatur) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat untuk memperoleh data tentang : 1. Prosedur permohonan NPWP. 2. Sanksi apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan NPWP. 3. Hal-hal yang menyebabkan penerbitan NPWP secara jabatan
16
4. Hambatan dan uapaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Barat dalam tatacara penerbitan NPWP secara jabatan. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Yang menjadi metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ada lima yaitu: 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini, penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari pengajuan judul, persetujuan judul oleh Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, mencari dan mengumpulkan bahan untuk pembuatan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, persetujuan proposal, penentuan dosen pembimbing sehingga ada konsultasi dengan pihak dosen, dan pengajuan izin untuk Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 2. Studi Literatur (Kepustakaan) Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan di bidang pepajakan, majalah, surat kabar, catatan - catatan, maupun bahan tertulis yang ada hubungannya dengan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
17
3. Observasi Lapangan Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi dengan mengikuti PKLM pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat serta mempelajari laporan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis mulai mencari dan mengumpulkan data - data yang diperlukan dengan melakukan: a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari fihak - fihak yang memahami dan menguasai objek kajian dalam PKLM. b.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi ilmiah yang mendukung laporan penyajian PKLM.
5. Analisis dan Evaluasi Data Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menganalisa permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi/jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. F. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, maka penulis menggunakan Metode Pengumpulan Data sebagai berikut:
18
1. Daftar Observasi (observation guide) Melakukan kegiatan pengamatan langsung tentang objekPraktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari sumber data yang diperoleh. 2. Daftar Wawancara (interview guide) Melakukan kegiatan wawancara langsung yang melibatkan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat baik secara lisan maupun tulisan. 3. Daftar Dokumentasi Dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi mengenai penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau arsip-arsip yang dianggap sah sebagai bukti otentik. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi maksud sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah untuk mempermudah pemahaman dan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dibuat dalam 5 (lima) bab dan dilengkapi dengan sub bab dan diberi penjelasan yang terperinci : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan menegenai latar belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) tentang Nomor Pokok Wajib Pajak,
19
pembahasan dan penjelasan, tujuan dan manfaat penulisan, uraian teoritis, ruang lingkup, metodel PKLM serta metode pengumpulan data dan bentuk sistematika penulisan laporan PKLM. BAB II
: GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi serta gambaran petugas/pegawai instansi.
BAB III
: GAMBARAN DATA OBJEK PAJAK Dalam bab ini diuraikan mengenai ketentuan, objek dan subjek pajak, persyaratan administrasi, serta tata cara penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.
BAB IV
: ANALISIS DAN EVALUASI Dalam bab ini diuraikan penganalisaan terhadap data yang didapat serta mengevaluasi data tersebut.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai tata cara penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dan masalah yang timbul dari pelaksanaan PKLM serta saran-saran terhadap pelaksanaan PKLM agar lebih baik dari masa yang akan datang.
