DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2015-2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I.
KETERANGAN
1. 2. 3. 4.
Hari Tanggal Waktu Tempat
: : : :
Kamis 23 Juni 2016 09.45 WIB – selesai R. Rapat Nusantara V
5.
Pimpinan Sidang
:
1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)
6.
Sekretaris Sidang
:
1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)
7.
Panitera
8.
Acara
: 1. Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan UndangUndang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP) Tahun Anggaran 2016; 2. Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut HAPSEM II BPK Tahun 2015.
9. 10.
Hadir Tidak hadir
: :
1. Ir. Sefti Ramsiaty, MM. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)
Orang Orang
II. JALANNYA SIDANG:
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.45 WIB
PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan Tanah Airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negriku Bangsaku Rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jendral sampai hari ini anggota yang hadir baru 18 orang dan tugas 1, izin 5 sehingga belum memungkinkan kita untuk memulai membuka acara sidang paripurna untuk itu kami mohon persetujuan forum untuk kita tunda 15 menit. Setuju? KETOK 1X
SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
1
SIDANG DISKORS SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 10.05 WIB
PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Forum yang saya hormati, disampaikan bahwa yang hadir fisik 25 orang, tugas 5, izin 10, 40 orang tadi kita sudah tunda 20 menit. Saya cabut dulu skorsnya. KETOK 1X Nah dengan mencabut skors ini saya minta persetujuan forum karena kita akan mengambil keputusan apakah sudah cukup kita menunda skorsing tadi sehingga kita bisa lanjutkan atau kita tunda 1 kali lagi? Silakan Pak Sofwat. PEMBICARA: Drs. H. M SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Mengingat waktu sudah lama diskors dan kita perkirakan walaupun ditunggu tidak akan mencapai kuorum saya setuju lanjutkan saja dan ambil keputusan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik. Silakan, Pak Kanedi. PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU) Terima kasih, Pimpinan. Untuk menyikapi ini supaya kita ini lebih bagus walaupun apapun yang terjadi, saya mengusulkan kita skor dulu pak walaupun 5 menit tapi tetap tahapan-tahapan kita jalani. Saya rasa ini yang perlu kita lakukan supaya lebih mantap lah kita Sipur pada hari ini. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Yang lain Setuju ada 2, yang 1 lanjut, 1 skor 5 menit lagi. PEMBICARA: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II DPD RI) Pak Ketua. Terima kasih, horas, nuwun sewu Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera. Om swastiastu. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak-bapak, Ibu-ibu khususnya Pimpinan, Ibu dan Bapak. Saya pikir benar yang dibilang tadi ambil 5 menit lagi baru kita putuskan karena ini ada kunker kalau tidak salah PPUU itu teman-teman itu ada 33 orang mungkin yang lain. Jadi saya pikir ini sangat mendesak dan juga keputusan ini kan juga melibatkan tim anggaran masing-masing komite dan kami juga sudah memberikan jadi layak di skor 5 menit sudah itu kita lanjutkan ambil keputusan. Terima kasih. SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
2
PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, kita skors 5 menit. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA KOMITE IV DPD RI) Cuma saya mau usul Pak. Kayaknya belum pernah dibuka ini rapat tadi hanya Bapak langsung tawarkan Nanti kita buka setelah ini mungkin saya yang salah ingat dibuka formal kemudian ditunda, kalau tadi itu kan ditawarkan nanti kita buka setelah.. Jadi apa saya salah ingat? PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, tadi saya pikir dengan menyanyi lagu Indonesia Raya mengumumkan itu sudah buka karena skemanya begitu oleh pimpinan ini jadi dianggap itu sudah membuka tapi belum bismillahirrahmanirahim. Bismillahnya itu setelah resmi di sini saya lihat ini ya. Jadi saya pikir oke kita anggap ini memang sudah dibuka dan kita skors 5 menit. KETOK 1X Baik, para anggota dewan yang saya hormati. Kita telah skorsing 2 kali. Saya cabut skorsing. KETOK 1X Dan ternyata juga ada penambahan anggota yang baru hadir beberapa menjadi 31 dan sesuai dengan sesuai dengan tata tertib kita tidak perlu lagi menunggu kourum dan dengan mengucapkan Bismillahiramanirahim Sidang Paripurna Luar Biasa ke-7 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna hari ini mempunyai semula ada 2 agenda pokok kemudian ada usulan tambahan yang kami nanti minta persetujuan forum yang sudah disetujui dalam rapat pimpinan sebelumnya adalah pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan, RUU APBNP Tahun Anggaran 2016. Kedua, pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hapsem II BPK Tahun 2015. Yang pertama, ada keterdesakan untuk segera disampaikan ke DPR RI sedangkan yang ketiga ada usulan baru yang kami terima pagi ini dari PURT pengesahan rancangan peraturan DPD RI tentang perubahan keempat atas peraturan DPD RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang petunjuk operasional kegiatan rapat, pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas. Ini maksudnya terutama penyesuaian terhadap kegiatan reses yang akan datang. Inti dari perubahan itu adalah penyesuaian pada daerahdaerah tertentu yaitu Gorontalo, Bengkulu, DKI Jakarta. Gorontalo, Sulawesi Barat ,Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara intinya perubahan distu yang dimintakan persetujuan dari forum untuk disahkan. Ya nanti tentu lebih lengkap akan disampaikan oleh Pimpinan PURT. Dasar pertimbangan dari perubahan ini untuk menyelaraskan kegiatan di masing-masing daerah pemilihan sehingga kita harapkan intensitas kegiatan di provinsi yang tadi saya sebutkan masing-masing menjadi 16 kali kecuali DKI menjadi 17 kali. Ini berdasarkan hasil SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
3
rapat pleno pimpinan bersama PURT kemarin dan dimohonkan persetujuan untuk diagendakan juga dalam rapat paripurna, ulangi Sidang Paripurna Luar Biasa 7 pada hari ini sebelum saya putuskan saya mohon persetujuan apakah ini bisa kita agendakan menjadi salah satu agenda dalam sidang paripurna ini. Mohon persetujuan apa bisa disetujui? Setuju. Baik, terima kasih. Sidang dewan yang mulia, pelaksanaan Sidang Paripurna kali ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Pimpinan Komite IV tanggal 10 dan 12 Juni 2016 perihal permohonan pelaksanaan Sidang Paripurna Luar Biasa untuk pengambilan keputusan. Yang semula pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017, Pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut HAPSEM II BPK 2015, diubah menjadi Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang APBNP tahun anggaran 2016. Kedua pertimbangan DPD RI terhadap tindaklanjut HAPSEM II BPK tahun 2015. Oleh karena waktu yang sangat mendesak, pengambilan keputusan ini perlu segera kita laksanakan mengingat substansi dari pertimbangan DPD tersebut dalam waktu dekat akan segera diputuskan oleh DPR RI. Sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan peraturan DPD nomor 4 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN merupakan lingkup pertimbangan DPD. Hasil keputusan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan DPD kepada DPR dalam penetapan APBNP 2016 dan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2017 dengan pemerintah sehingga masukan DPD RI tersebut dapat mendorong kebijakan anggaran kedepan akan lebih berpihak kepada daerah. Di samping itu untuk Sidang Paripurna ini juga dilaksanakan untuk merespon surat ketua PURT tanggal 22 Juni 2016 perihal dilakukannya penyesuaian agenda kegiatan Anggota di daerah pemilihan. Hal ini dilakukan agar lebih terwujudnya optimalisasi dukungan terhadap kegiatan dimaksud. Melalui kepercayaan ini kita berharap kegiatan Anggota dapat, kegiatan Anggota untuk melakukan advokasi dan penyerapan aspirasi daerah dapat lebih maksimal. Untuk itu pada kesempatan ini kesempatan pertama ini kami persilakan kepada Pimpinan Komite IV untuk menyampaikan laporannya. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA KOMITE IV DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Pimpinan Sidang yang saya hormati, para Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bapak-Ibu semua, Yang saya hormati Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran, hadirin sekalian. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha kuasa yang melimpahkan rahmat-Nya pada kita sekalian sehingga sekalipun kita telah tunda 3 kali, Sidang Paripurna ini dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, saya atas nama Pimpinan Komite IV menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPD RI kepada Panmus atas perkenannya diselenggarakan rapat Sidang Paripurna Luar Biasa pada hari ini untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang terdiri atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2015, APBN perubahan tahun anggaran 2016 dan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal dan dana transfer ke daerah tahun 2017, sebagai berikut. Di tangan Bapak-Bapak sudah ada naskah, dua rancangan keputusan tersebut, saya yakin dalam laporan ini, dikopikan, kemudian di layar di atas belakang saya juga sudah ada SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
4
sehingga saya tidak akan membacakan secara lengkap 20 halaman laporan ini dan dua rancangan keputusannya. Masing-masing sekitar 9 dan 10 halaman karena itu membutuhkan waktu satu setengah jam kalau saya bacakan lengkap. Selain Bapak-Bapak akan susah mengikutinya atau capek, saya juga lebih capek lagi membacakan. Karena itu, secara pointers yang pertama tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II tahun 2015 BPK RI: 1. Kelemahan sistem pengendalian intern atau SPI, BPK menemukan beberapa hal. 2. Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. 3. Pengelolaan program peninggalan penanggulangan kemiskinan tahun 2010 – 2014. 4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan, SAP, berbasis akrual tahun 2015. Dan, yang saya bacakan adalah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2015, memberikan DPD RI memberikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Kelemahan sistem pengendalian intern. a. Perlu peningkatan dan penguatan struktur sistem pengendalian intern dan menjalankan fungsinya masing-masing. b. Pejabat pelaksana pengendali intern yang ditugas sesuai dengan Pasal 49 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah perlu mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 2. Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain: a. Perlunya penerapan secara sanksi administrasi, sanksi pidana dan tuntutan ganti rugi atas setiap pelanggaran atau kelalaian yang berakibat timbulnya kerugian negara atau daerah sebagaimana diatur dalam Bab 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendahraan negara. b. Tentang percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mengurangi potensi penyimpangan. 3. Pengelolaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2010 – 2014 yang diperiksa oleh BPK, 4 tahun, ditemukan berbagai hal. Komite IV telah mengkajinya dan memberikan pertimbangan, sebagai berikut. a. Pemerintah mengordinasikan pengelolaan database penduduk miskin, pemutakhiran dan penggunaan database tunggal sebagai sasaran penerima bantuan seluruh program penanggulangan kemiskinan. Saya mau komentari sedikit di sini supaya menjadi perhatian Komite III yang akan menindaklanjuti juga database kemiskinan ini sangat bervariasi, masing-masing kementerian dengan programnya punya database sendiri. Dengan demikian menurut kajian kami di Komite IV dan hasil pemeriksaan BPK tidak efektif program pengulangan kemiskinan karena tidak sinergi data yang digunakan. Lain yang menerima beras miskin, lain yang menerima bantuan langsung tunai, lain yang menerima bantuan kesehatan, begitupun pendidikan. Itu penjabarannya di sana. 4. Penerapan SAP berbasis Akrual tahun 2015: a. Ini yang penting Bapak-Ibu sekalian, menarik, penerapan SAP berbasis akrual memerlukan kesiapan SDM sesuai dengan kompetensinya dan tersedianya teknologi informasi didukung dengan pelaksanaan diklat, bintek, workshop, in house training dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan di semua lembaga pemerintah. b. Laporan keuangan berbasis aktual perlu didukung dengan sistem aplikasi yang terintegrasi. c. Setiap satuan kerja pemerintah maupun SKPD ditingkat daerah memiliki formasi pegawai dengan pendidikan minimal sarjana akuntansi, seharusnya memiliki pendidikan minimal, satu orang sarjana akuntansi. SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
5
d. Ini berkait dengan pemerintah daerah, perlunya bekerjasama dengan BPKP mengadakan pelatihan bimbingan dan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap tata cara pengelolaan pengadministrasian aset supaya dapat atau dapat mempercepat pencapaian opini WTP secara menyeluruh. Untuk diketahui, sekarang ini seluruh pemerintah derah di Indonesia sudah lebih 50 % yang mendapat WTP, pemerintah daerah kabupaten maksud saya, ini sudah cukup bagus. Mekanisme tindak lanjut HAPSEM BPK perlu disusun berdasarkan keputusan tiga lembaga, yaitu DPD, DPR, dan DPRD. Jadi kita juga mendorong DPRD untuk dan seterusnya dan berikutnya adalah, lengkapnya sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, ada di tangan kita, terutama di Pimpinan untuk menjadi bahan keputusan. Yang saya bacakan tadi hanya penekanan-penekanan tapi kalau sebentar forum juga ingin mempertanyakan, Pak Boediono selaku ketua timnya di Komite IV ini siap untuk memberikan tanggapan seperti itu. Pak Boediono Komite IV Pak, bukan mantan wapres. Selanjutnya yang kedua adalah materi APBN Perubahan tahun 2016. Perubahan APBN 2016 yang dikenal dengan APBNP diajukan sebagai langkah untuk merespons perkembangan ekonomi terkini oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan, antara lain: 1. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN 2016 sudah mengalami perubahan yang signifikan, terutama harga minyak sudah berada pada level di atas 30 dolar perbarel, sementara APBN 30 dolar perbarel, sementara APBN 2016 disusun dengan asumsi 50 dolar perbarel yang akan berdampak secara signifikan atas PNBP migas dan PPH migas 2. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya ditetapkan Rp13.900 perdolar US telah mengalami penguatan nilai menjadi bervariasi Rp13.250 sampai Rp13.500. 3. Postur APBN terkait target penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp1.820 triliun lebih sulit dicapai dengan melihat realisasi penerimaan pajak tahun 2016 yang hanya mencapai 83% dari target. Komite IV DPD RI wajib memberikan usulan dan pertimbangan terhadap penyusunan dokumen APBNP tahun 2016. Oleh sebab itu, kami ajukan pertimbangan tentang dokumen sebagai berikut. Pokok-pokok pertimbangan DPD adalah sebagai berikut: 1. Berkait dengan asumsi dasar, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% dalam APBNP tahun 2016 atau sama dengan pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2016, tetap sama. Namun demikian, patut dicatat bahwa pertemuan triwulan I tahun 2016 baru mencapai 4,9%. DPD RI berpandangan bahwa target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,1% sampai 5,3% dalam RAPBN tahun 2016. Jadi, kalau APBNP nanti ditetapkan ini dengan asumsi 5,3% bagi DPD itu maksimal range asumsinya 5,1–5,3%. Masukan Pak Farouk sejalan dengan ini yang kami sudah terima di Komite IV, Pak. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu dirancang strategi investasi berdimensi jangka pendek. Pemerintah harusnya memberikan kebijakan khusus kepada daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah, padahal memiliki potensi sumber daya alam yang besar. 2. Dari sisi kewilayahan pada triwulan 1 tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Sulawesi mencapai 7,5%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 7,1%, Kalimantan 1,1%, Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,2%, dan Pulau Jawa secara umum sebesar 5,1%. Sementara sepanjang tahun 2015, Sumatera tumbuh hanya 3,5%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 10,3%, Kalimantan 1,3%, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah cenderung terpuruk, beberapa wilayah cenderung terpuruk pertumbuhan ekonominya, khususnya di Kalimantan, Maluku, Papua, dan Sumatera. DPD RI berpandangan bahwa perlu dilakukan kebijakan khusus bagi wilayah-wilayah SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
6
3.
4.
5. 6.
7.
8. 9.
tersebut, mulai dari alokasi belanja infrastruktur yang lebih besar hingga kerja sama dengan pihak swasta membangun sektor riil berbasis nontambang. Inflasi, inflasi yang ditargetkan pemerintah dalam RAPBNP 2016 adalah sebesar 4,0% atau lebih rendah dibandingkan dengan APBN 2016, APBN pokok, yaitu sebesar 4,7%. Hal ini dilihat dari perkembangan hingga April 2016 laju inflasi mencapai 0,16% dari hitung dari tahun ke tahun, perbandingan antartahun dan antarbulan pada kurun waktu yang berbeda. Dengan pertimbangan itu dengan kondisi tersebut, maka DPD RI mengapresiasi upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat laju inflasi dalam tahun 2016 dan sependapat untuk menetapkan asumsi inflasi sebesar 4% dalam APBNP tahun 2016. Nilai tukar rupiah yang direncanakan sebesar Rp13.500 perdolar US pada RAPBNP 2016 lebih menguat dibandingkan dengan APBN 2016, yaitu sebesar Rp13.900 perdolar. Dan seterusnya DPD RI berpandangan atau berpendapat secara realistis tepatnya adalah atau pendapat DPD adalah RAPBNP yang realistis, nilai tukar rupiah Rp13.250 perdolar US. Poin kelima adalah tentang suku bunga SPN tiga bulan dalam RAPBN 2016 sebesar 5,5%. Pada dasarnya DPD Komite IV sependapat dengan ini. Harga ICP diperkirakan 35 dolar US perbarel, kemudian di APBN pokok 50 dolar perbarel. Perkembangan menunjukkan dalam pembahasan sementara diajukan APBNP, bahkan kondisi hari ini itu berkisar antara 40 sampai 45 dolar perbarel. Karena itu, DPRD beranggapan bahwa yang tepat adalah 40 dolar perbarel. Implikasi ini adalah bertambahnya pendapatan negara di luar dari APBNP yang diajukan, dan sebentar akan kami perlihatkan. Tentang lifting minyak sebesar 810.000 barel perhari pada RAPBNP tahun 2016 atau lebih rendah dari APBN 2016 yang sebesar hanya 830.000 perhari. Dan, mengingat harga minyak dunia cenderung meningkat, maka DPD RI mengusulkan agar lifting minyak ditingkatkan menjadi 820.000 barel perhari pada RAPBNP tahun 2016. Ini masih berkait dengan lifting gas, tetapi pandangannya sama dengan yang diajukan oleh pemerintah. Berkait dengan pengangguran, hingga Februari 2016 mencapai 5,5% atau turun dibandingkan dengan keadaan Februari tahun 2015 yang mencapai 5,81%. Namun demikian, dicatat bahwa September 2015 penduduk miskin tetap tinggi, yakni sebesar 28,51 juta orang atau 11,13% dan menyebabkan gini ratio tetap besar, yaitu 0,40%. Dengan gambaran tersebut, DPD berpendapat bahwa program-program pengentasan kemiskinan perlu terus dilakukan dengan perbaikan desain dan formula, termasuk update data penduduk miskin pada program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.
Berikutnya adalah terkait dengan penerimaan negara. 1. Pendapatan negara dalam RAPBNP tahun 2016 diperkirakan akan mengalami penurunan dari semula pada APBN biasanya kita bahasakan dalam APBN pokok sebesar 1.820,5 triliun menjadi sebesar 1.734,5 triliun dalam RAPBNP tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan baik oleh proyeksi penurunan perpajakan sebesar 1,3% dari PNBP 1,3% dan PNBP sebesar 25% atau dengan kata lain penerimaan PNBP yang paling turun drastis. Penerimaan target PNBP tersebut disebabkan dari sisi sumber daya alam migas yang sangat dipengaruhi oleh turunnya asumsi ICP dan lifting minyak dalam RAPBNP tahun 2016. Berkaitan dengan hal tersebut, DPD berpendapat bahwa harga ICP yang ditetapkan oleh menjadi 40 dolar perbarel sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia yang terus-menerus meningkat. Ini tidak ada dalam penyajian karena datanya baru kami peroleh kemarin siang, sementara SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
7
kami sudah putuskan malamnya. Dengan harga 45 sekarang ini, maka ada pendapatan baru pemerintah yang sementara dibahas DPR itu sebesar 40 triliun sampai 45 triliun. Tetapi, kami tidak berani masukkan dalam rekomendasi ini, dalam pertimbangan ini, karena data tersebut kita peroleh atau ketahui setelah selesai kami di Komite IV tetapkan pada malam lalu, tetapi akan mendukung rekomendasi sementara. 2. Penerimaan perpajakan dalam RAPBNP tahun 2016 diperkirakan sebesar 1.527 triliun 113,8 miliar atau 98,7% dibandingkan target dalam APBN tahun 2016. Target tersebut telah memperhitungkan tax amnesty yang diperkirakan sebesar 165 triliun. Ini gambaran dalam RAPBNP. Hal ini tentu saja sangat berisiko bagi pendapatan negara secara keseluruhan mengingat Undang-Undang Tax Amnesty belum ditetapkan dan efektivitasnya menurut pandangan atau kajian kami hanya diperkirakan sebesar 60 sampai 65 triliun serta jangka waktunya melampaui tahun 2016 atau sembilan bulan mendatang, kalau undang-undangnya disahkan misalnya pada bulan Juli. DPD RI berpendapat target penerimaan perpajakan ini terlalu optimis dan perlu dirasionalkan. Jika Undang-undang Tax Amnesty tidak jadi disahkan, maka perlu pertimbangkan alternatif kebijakan perpajakan yang lain oleh pemerintah. 3. Pemerintah menargetkan pendapatan bagian laba BUMN direncanakan seperti target dalam APBN tahun 2016, yaitu sebesar 34,164 triliun. Pada saat yang sama juga terdapat kenaikan penyertaan modal negara sebesar 13,56 triliun untuk BUMN PLN. DPD RI berpendapat bahwa BUMN yang mendapat tambahan penyertaan modal melalui PMN itu harus diiringi dengan peningkatan target pendapatan dan bagi BUMN yang terus merugi agar dilikuidasi. Untuk BUMN yang memiliki bidang usaha yang sama dilakukan merger agar dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Selanjutnya adalah belanja negara. 1. Postur RAPBNP tahun 2016 untuk belanja pemerintah pusat sebesar 1.289,5 triliun. Maaf salah pengetikan, salah penulisan ketik. Dalam jumlah tersebut diantaranya terdapat belanja kementerian dan lembaga sebesar 743,5 triliun dan dana transfer daerah sebesar 758,3 triliun termasuk didalamnya dana desa 40 triliun lebih. DPD RI berpendapat postur RAPBNP yang sudah baik ini harus dipertahankan. Yang kami maksud baik itu adalah proporsinya lebih besar dana transfer daerah dibandingkan dengan belanja kementerian dan lembaga. Oleh karena itu perlu pengolahan yang lebih terdesentralisasi ke daerah disertai dengan tanggungjawab yang tinggi. Jadi sedikit catatan, perkembangan diskusi kami bahwa memang besar dana sudah ke daerah sudah lebih besar daripada belanja kementerian dan lembaga tetapi kebijakan pengolahannya tidak terdesentralisasi. Seluruh peraturan dan petunjuk teknis masih ditetapkan oleh pusat, transfernya juga secara berkala oleh pusat. Dengan demikian kami menyebutkan harusnya terdesentralisasi secara baik. 2. Pemerintah dalam RAPBNP tahun 2016 akan melakukan pengurangan belanja sebesar kepada pemerintah pusat 50,01 triliun atau sebesar 6,4% dari total pagu anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam APBN 2016 yang sebesar 784,12 triliun, diantaranya yang besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 7 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 6,62 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar 5,56 triliun dan Kementerian Pertanian sebesar 3,923 triliun. DPD RI berpandangan bahwa tidak perlu dilakukan pengurangan untuk belanja langsung pada kementerian yang sangat strategis bagi pembangunan daerah seperti Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kemenpan, Kemenhub serta Kementerian Kesehatan. Pengurangan pagu anggaran tidak perlu dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek yang telah dikontrakkan SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
8
dengan dan proyek strategis usulan daerah yang telah diakomodir kementerian terkait. Kami beralasan mengemukakan ini karena tadi ada tambahan pendapatan justru 40 triliun lebih. Jadi kalau itu dimasukkan lagi maka tidak parlu ada pengurangan. 3. Data per September 2015 menunjukkan tingginya penduduk miskin yakni sebesar 28,51 juta orang atau 11,13% dan gini rasio kita sebesar 0,4%. Terkait dengan angka gini rasio ini, DPD RI berpendapat perlu perhatian lebih serius kepada dana transfer yang lebih baik, proporsi anggaran dana transfer daerah yang semakin besar dibandingkan dengan anggaran kementerian/lembaga dan lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat daerah sehingga penguasaan aset tidak hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat. 4. Ini berkait dengan realisasi pengangguran. DPD berpandangan ya seperti biasa, penciptaan lapangan pekerjaan yang berbasis Tenaga Kerja Indonesia. Ini ada kalimat Tenaga Kerja Indonesia kepada teman-teman di Komite III karena tenaga kerja asing baik legal maupun tidak legal makin banyak masuk di Indonesia. Cina memang banyak berinvestasi ke Indonesia, tapi makin banyak tenaga kerja Cinanya dia bawa ke Indonesia, ini perlu mendapat perhatian serius kita, sampai ke desa. 5. Program pengelolaan belanja subsidi. Di sini berkait dengan subsidi listrik. DPD RI mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan listrik, elektrifikasi dan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan. 6. Berkait dengan penyelesaian utang PDAM. Ini menarik, perlu mendapat perhatian bersama karena pemerintah kita apresiasi telah menghapus utang Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia dalam bentuk mengkonversi menjadi hibah kepada PDAM masing-masing yang harus menurut DPD selain kita aprestasi harus kita melakukan pengawasan dan restrukturisasi manajemen hingga perbaikan pelayanan PDAM di semua daerah. 7. Ini berkait dengan subsidi non energi yang sebesar 90,8 triliun meningkat 10,4 triliun jika dibandingkan dengan subsidi non energi dalam APBN 2016 yang hanya 80,5 triliun. Peningkatan subsidi non energi termasuk didalamnya adalah peningkatan subsidi pupuk sebesar 7,4 triliun. DPD RI berpandangan, Komite IV berpandangan bahwa peningkatan subsidi pupuk ini belum tepat karena realisasi yang ada sekarang ini belum efektif sehingga perlu dikaji ulang. Subsidi pupuk selama ini cenderung menguntungkan pabrikan dan distributor bahkan belum secara efektif menguntungkan bagi petani. 8. Dana bagi hasil turun dari 106,1 triliun menjadi 101,1 triliun dalam RAPBNP tahun 2016. Penurunannya sebesar 4,7 triliun dengan rincian DBH Pajak naik 17,1 justru, yang turun betul adalah DBH SDA turun 21,8 triliun. DPD RI berpendapat bahwa APBNP tidak perlu adanya penyesuain untuk DBH karena harga minyak dan gas akan diprediksi akan mengalami kenaikan pada pada periode berikutnya, seperti yang saya katakan sebelumnya. 9. Ini masih berkait dengan DBH tapi di sini yang kami pertegas adalah pendapat DPD Komite IV untuk DBH kurang bayar 2014 dan 2015 agar disediakan alokasi anggaran dan direalisasikan pelunasannya dalam RAPBNP tahun 2016 dengan memperhatikan aspek transparansi data produksi, memperhitungkan hak daerah serta ketepatan waktu transfer. Ini maaf Pak Haripinto, tadinya ada di sini menyebut contoh daerah yaitu Kepri, Riau, Sumatera Selatan tapi kelihatannya terlupa tulisannya. 10. Berkait dengan DAK, saya baca angka-angkanya ini. Rekomendasinya adalah DPD RI berpendapat bahwa pengurangan atau pemotongan tidak perlu dilakukan baik untuk DAK fisik maupun DAK non fisik karena pekerjaan yang didanai dengan DAK daerah sudah dikontrakkan bahkan sudah dilaksanakan sebagian. Argumennya sekali
SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
9
lagi, ada dana yang dalam pembahasan RAPBNP ditemukan atau muncul karena penyesuaian harga minyak. 11. Dana desa tidak mengalami perubahan. Namun demikian, hingga triwulan pertama tahun 2016 realisasi dana desa sekitar baru sekitar 7,1 triliun atau 15% dari pagu yang ada. Mestinya sampai akhir April sudah 60% dana desa cair, karena itu Komite IV dalam kajiannya memandang perlu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa termasuk regulasi yang terkait dengan pengolahan dana desa harus ditingkatkan. Penyederhanaan syarat pencairan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Berikutnya adalah rekruitmen dan penetapan tenaga pendamping yang diserahkan kepada pemerintah desa dengan memanfaatkan SDM eks pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri. Untuk teman-teman di Komite I, pendamping dana desa ini sampai hari ini masih ada atau belum tuntas di Kementerian Desa dan Transmigrasi, sudah bulan Juni. Tentang defisit dan pembiayaan saya kira Bapak/Ibu sekalian di sini berkait dengan revisi anggaran tidak ada yang.. Yang digarisbawahi oleh Komite IV hampir sama dengan pendapat yang diajukan oleh pemerintah. Kemudian pembiayaan utang yang dipertegas DPD adalah agar utang tidak berkait langsung dengan pembebanan kepada belanja transfer daerah. Kemudian Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan yang saya hormati, hadirin sekalian, selanjutnya adalah Laporan Komite IV Kerangka Ekonomi Makro Dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017. Pemerintah telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2016 pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 20 Mei 2016 dan juga menyampaikan materi tersebut kepada DPD RI, oleh Komite IV telah melaksanakan kegiatan rapat-rapat Komite IV, Rapat Tim Anggaran Komite I, Komite II, dan Komite III dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, BPS. Namun demikian setelah pembahasan berlangsung pertimbangan untuk kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal dan dana transfer ke daerah (DAK) belum dapat kami tuntaskan sampai kemarin, karena itu kami mengharapkan ini akan disahkan pada Sidang Paripurna sebelum penutupan masa sidang ini yaitu di bulan Juli yang akan datang. Kami mohon maaf atas hal ini. Keterbatasan pada kami juga di Komite IV dan kami juga masih sangat berharap dukungan dari Tim-tim Anggaran Komite I, II, III memberikan masukan untuk memperkaya rumusan di Komite IV. Hadirin yang berbahagia, demikianlah hasil pembahasan Komite IV dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ini. Selanjutnya kepada Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian kami mohon untuk diambil keputusan terhadap: 1. Pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2015. 2. Pertimbangan DPD RI terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya kami sangat mengharapkan kepada Pimpinan DPD RI untuk menindaklanjuti keputusan kita ini dengan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan DPR RI, khususnya dalam kaitan pembahasan RAPBN-P tahun 2016 yang mungkin dalam satu waktu, dalam satu minggu atau dua minggu ke depan telah disahkan oleh DPR. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian ini, maupun dari hasil kerja Komite IV. Pak Farouk, terima kasih atas masukannya yang disampaikan kepada Komite IV. Sekian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
10
Selamat pagi. Salam sejahtera. Om swastiastu. Pimpinan Komite IV. Ajiep Padindang, Ghazali Abbas Adan yang sudah ke Aceh, dan Bapak Budiono. Sekian, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, saya satu persatu dulu saja. Apakah pertimbangan DPD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2015 dapat kita setujui? Setuju. Baik, untuk ini ada catatan Pak, sudah kami agendakan yang terkait dengan database penduduk miskin, karena ini menjadi permasalahan di seluruh Indonesia. Kami monitor. Jadi persoalan BPJS, persoalan KIP, KIS dan lain sebagainya itu sumbernya dari situ. Jadi akan diadakan rapat konsultasi di tingkat pimpinan. Kami nanti akan mengatakan tentu dari semuanya. Jadi supaya apa yang kita rekomendasikan di sini, oleh pemerintah juga bisa menindaklanjutinya. Jadi kita bisa setujui? KETOK 1X Baik, terima kasih. Terus kedua, pertimbangan DPD terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Apakah dapat kita setujui? Ada yang memberi masukan? Baik, ini luar biasa kerjanya Komite IV. Saya monitor terus dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat... PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA PAP DPD RI) Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, silakan Pak. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA PAP DPD RI) Ada dua kalau tidak salah saya tadi disampaikan oleh Komite IV. Satu, mohon persetujuan. Satu, mohon juga dikomunikasikan oleh Pimpinan kepada DPR. Jadi apa keduaduanya kita setujui atau hanya satu? PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, maksud saya, saya juga mau ini. Jadi dalam rangka kerjasama antar lembaga ini, ada mekanisme yang sudah kita lakukan selama ini. Level pimpinan dengan pimpinan tentu tidak bisa melakukan secara diagonal, walaupun ini pernah kita lakukan secara diagonal ketika Komisi XI dipimpin oleh Pak Fadel. Pada waktu kami melakukan koordinasi diagonal. Jadi Pak Fadel menyambut baik pada saat itu untuk mengikutsertakan DPD dalam pembahasan bersama pemerintah walaupun tidak mempunyai hak suara, tapi untuk mendengarkan pertimbangan-pertimbangan DPD. Jadi karena itu, selain koordinasi oleh SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
11
Pimpinan supaya membuka pintu. Kami mengharapkan seperti juga komite lain yang mengatakan koordinasi misalnya Komite I dengan Komisi II, kami mengharapkan juga Komite IV juga mengadakan koordinasi langsung dengan Komisi XI dan Badan Anggaran yang akan membahas ini. Jadi sifat koordinasi ini harus dibahas serempak, sama juga dengan kemarin. PURT kita menyepakati PURT, Pimpinan PURT melakukan koordinasi dengan pimpinan Komisi III. Anggota-anggota kita harapkan juga melakukan pendekatan dengan fraksi-fraksi. Ini terkait dengan anggaran DPD. Pimpinan juga akan melakukan, tapi juga pimpinan berusaha melakukan secara diagonal. Nah kami misalnya melakukan koordinasi dengan ketua, yaitu Pak Bambang Susatyo. Itu tadi malam kami sudah kontak dengan beliau. Jadi maksudnya ini harus bersama-sama, serempak kita lakukan bersama. Kembali apakah pertimbangan dapat kita setujui? Baik. KETOK 1X Terima kasih. Setelah dua agenda kita lalui, tadi saya sampaikan ada agenda tambahan, dan untuk itu kami persilahkan Pimpinan PURT untuk menyampaikan laporannya. PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (PIMPINAN PURT DPD RI) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera Om swastiastu. Bapak Ibu yang terhormat, Pimpinan DPD, Pak Ketua, dan Ibu Waka dan Pak Waka, Pak Sekjen, rekan-rekan sejawat Senator Indonesia yang saya hormati, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Anggota DPD RI di daerah nanti pada reses bulan Juli ini, maka kemarin tanggal 22 Juni PURT telah melakukan rapat koordinasi karena ada beberapa masukan dari rekan-rekan provinsi yang terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam anggaran kegiatan di daerah. Oleh karena itu, perlu mendapat persetujuan paripurna di dalam memperbaiki anggaran yang disepakati kemarin dalam Rapat PURT. Ada enam provinsi yang perlu menambah kegiatannya. Oleh karena itu, perlu mendapatkan kesepakatan dalam Sidang Paripurna kali ini yang akan saya baca sebagai berikut: Laporan Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016. Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberika karunia sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI Kamis tanggal 23 Juni 2016 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 1437 Hijriyah bagi Anggota DPD RI yang beragama Islam. Semoga kita dikaruniai kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Anggota dewan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini perlu disampaikan bahwa terdapat suatu hal yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Pleno PURT DPD RI yang perlu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI sebagai payung hukum bagi dukungan administrasi pada masa kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya nanti. Oleh karena itu pada Sidang Paripurna DPD RI tanggal 23 Juni 2016 kali ini PURT DPD RI mengajukan agenda tambahan kepada Pimpinan DPD RI guna memutuskan hal tersebut. Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016 PURT dalam kerangka pelaksanaan tugastugas sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan tata tertib DPD RI telah melakukan SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
12
pembahasan terhadap beberapa materi sesuai lingkup tugasnya dimana satu di antaranya adalah dukungan terhadap kegiatan Anggota DPD di daerah pemilihan pada masa reses. Pada beberapa kali masa kegiatan di daerah atau reses, dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah 20 hari SPPD dan 15 kali kegiatan. Dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan adalah peraturan DPD RI Nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan DPD RI Nomor 5 tahun 2014 tentang petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD RI. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Anggota DPD RI pada masa reses tersebut PURT DPD RI menerima asuransi dari anggota DPD RI bahwa dukungan anggaran berdasarkan standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan RI yang menjadi dasar pemberian jumlahnya. Dukungan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan dimaksud dipandang belum memenuhi unsur keadilan dan kesetaraan karenanya dukungan anggaran kegiatan dipandang perlu disesuaikan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya atas pertimbangan rasa keadilan dan kebersamaan demi tercapainya pelaksanaan kegiatan di setiap provinsi. Sehubungan hal tersebut Rapat Pleno PURT telah menyepakati bahwa terdapat 6 provinsi yang volume kegiatannya perlu ditambah agar supaya dukungan anggaran serta provinsi dukungan anggarannya setara dengan provinsi- provinsi lain dengan volume 15 kali kegiatan. Keenam provinsi tersebut adalah satu provinsi Bengkulu kegiatan yang 15 kali ditambah 1 kali menjadi 16 kali, Provinsi DKI Jakarta kegiatan 15 kali menjadi 17 kali berarti ditambah 2 kali kegiatan, Provinsi Gorontalo ditambah 1 kali kegiatan, Provinsi Sulawesi Barat tambah 1 kali kegiatan, Provinsi Sumatera Tengah tambah 1 kali kegiatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara ditambah 1 kali sehingga masing-masing menjadi 16 kali. Oleh karena itu PURT menyampaikan rancangan peraturan DPD RI Nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan keempat atas peraturan DPD RI Nomor 5 tahun 2014 tentang petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD RI guna diputuskan pada kesempatan sidang Paripurna DPD RI kali ini sebagai dasar hukum pelaksanaan dukungan anggaran pada masa kegiatan anggota DPD RI daerah pemilihan mulai masa sidang ke 5 tahun 2015-2016. Anggota Dewan yang terhormat demikian laporan dalam sidang Paripurna DPD RI, semoga langkah-langkah yang diperjuangkan oleh PURT DPD RI demi kemaslahatan bersama mampu menunjang peningkatan kinerja Anggota dan lembaga DPD RI. Terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua Drs. Habib Ali Alwi, M.Si., Wakil Ketua H. Novi Candra, S.E., Wakil Ketua Ir. Abraham Liyanto. Demikian laporan PURT dan untuk diketahui ini hanya berlaku untuk reses kali ini dan untuk kegiatan yang lain akan disesuaikan dengan peraturan baru yang berikut. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Sebelum kami minta persetuan tadi ada kalimat terakhir yang disampaikan oleh Wakil Ketua PURT yang dimaksud kali ini kita akan melakukannya itu setiap kali masa reses karena harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Kemudian kita masih terus berusaha untuk menyurati, untuk menindaklanjuti kesepakatan dengan Menteri Keuangan tentang perubahan standar biaya umum yaitu biaya transportasi, biaya tiket, dan biaya hotel, penginapan di provinsi-provinsi tertentu yang karena yang digunakan sekarang ternyata yang SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
13
berlaku sekian tahun yang lalu sehingga perlu di update-upgrade jadi itu sudah kita sepakati akan ada updating terhadap biaya tiket maupun ini di daerah-daerah tertentu tentu. Nah untuk itu tapi karena adanya perubahan ini menyangkut seluruh dan ini menyangkut terkait dengan kondisi anggaran ini belum bisa dilaksanakan. Jadi sambil menunggu ini kita lakukan setiap masa reses kita akan liat. Kemudian kita juga tadi saya menyampaikan ini bukan semata-mata untuk menyelamatkan penghasilan ini semata-mata untuk meningkatkan intensitas kegiatan pada daerah-daerah tertentu bahwa kalaupun berakibat kepada peningkatan anggaran itu adalah akibat dari perhitungan kegiatan saja. Saya rasa itu yang perlu kami jelaskan. Baik apakah rancangan peraturan apakah, ulangi, apakah kita dapat menyetujui pengesahan rancangan peraturan DPD tentang perubahan keempat atas Peraturan DPD Nomor 5 Tahun 2015 tentang petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas. Setuju? PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA PAP DPD RI) Saya Pak. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA PAP DPD RI) Tunggu Pak Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Kalau ada yang nggak setuju silakan. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA PAP DPD RI) Saya setuju Pak, cuma ini tidak konsisten ini, yang kita setujui kan rancangan, dalam rancangan ini ndak ter apa tapi dalam pengantarnya ada. Jadi yang kita setujui pengantarnya atau rancangan ini? Gitu maksudnya Pak. Prinsip kita setuju. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, baik terima kasih Pak. Yang disetujui adalah rancangan pengesahan sehingga dengan setelah disetujuinya maka rancangan itu menjadi terhapus, menjadi pengesahan. Saya memang melihat di sini ada dikasih nomor semestinya nomor ini belum dikasih. Tolong Sesjen tolong menjadi perhatian ini masalah-masalah administrasi ini saya lihat jadi nomor itu diberikan setelah ditandatanganinya jangan di.. Terima kasih Pak Gafar masukannya. Baik, demikian sidang dewan yang mulia, demikianlah kita telah menyelesaikan agenda sidang paripurna luar biasa kali ini. Sebelum menutup sidang paripurna ini kami sampaikan bahwa DPD mengucapkan rasa duka dan belasungkawa yang mendalam terhadap musibah banjir dan tanah longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara serta daerah lainnya.
SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
14
Kami sampaikan Tim Task Force sudah menyampaikan untuk Jawa Tengah, provinsi lainnya belum mengajukan permohonan bantuan dari Task Force kita yang diketuai oleh Ibu Hemas. Kami meminta agar para senator khususnya yang berasal dari kedua daerah tersebut untuk melakukan upaya koordinasi khususnya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang walaupun tidak secara formal kita tuangkan dalam MoU tapi kita sudah ada kesepakatan bahwa BNPB akan melakukan koordinasi, bekerjasama dengan Anggota DPD. Jadi silakan mengadakan koordinasi. Kalau ada kesulitan silakan memberitahu Pimpinan untuk kami ingatkan kepada Pimpinan BNPB, juga koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah penanganan dan pencegahan. Kami meminta pula agar bagi seluruh senator agar dapat memantau berbagai perkembangan yang terjadi di daerah untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari tugas konstitusional kita. Kami perlu mengingatkan bahwa Sidang Paripurna ke-13 akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli tahun 2016 dengan agenda laporan pelaksana tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD. Pada kesempatan ini kami juga mengingatkan kepada kita semua agar terus menjaga konsistensi komitmen dalam melaksanakan tugas konstitusional meskipun kita di bulan puasa. Semoga hal tersebut dapat menjadi catatan amal kebaikan kita. Akhirnya kami Pimpinan menyampaikan ucapan menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Selamat Hari Raya Idul Fitri tapi bagi yang melaksanakannya dan mohon maaf lahir batin bersama-sama maaf lahir batin untuk semua baik yang melaksanakan maupun yang tidak melaksanakan Idul Fitri. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabilalamiin Sidang Paripurna Luar Biasa ke-7 kami tutup. Wabilahiltaufikwalhidayah. Wasssalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanti shanti shanti om. KETOK 3X RAPAT DITUTUP PUKUL 11.10 WIB
SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-7 DPD RI MS V TS 2015-2016 KAMIS, 23 JUNI 2016
15
