DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2014 – 2015 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Kamis 4 Juni 2015 14.00 WIB – Selesai R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

:

Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

8.

Acara

:

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014.

9.

Hadir

:

52 Orang

10.

Tidak hadir

:

19 Orang

II. JALANNYA SIDANG:

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Karena kesibukan kita semua, saya mohon untuk bisa kita memulai acara ini. Kepada Anggota Dewan saya persilakan untuk mencari tempat di posisi yang telah ditentukan oleh Sekretariat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Sesuai undangan yang telah diberikan oleh Setjen, hari ini kita mempunyai acara tunggal yaitu penyerahan laporan hasil BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2014 yang mana tadi pagi telah diserahkan kepada DPR RI dan biasanya dengan waktu yang bersamaan atau berdekatan juga diberikan kepada DPD RI karena ini adalah acara konstitusi kita, makanya kita harus melaksanakan sidang Paripurna Luar Biasa ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai sidang ini marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kepada seluruh Anggota Dewan serta seluruh hadirin yang hadir pada ruangan ini dimohon untuk berdiri dan sejenak menyediakan waktunya untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan berdiri.

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta.

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

1

Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Hadirin dipersilakan duduk. Perlu kami sampaikan di tengah kita seperti yang kita saksikan telah masuk ke dalam Sidang Paripurna ini dan telah mengambil posisinya yaitu Ketua BPK RI, Bapak Dr. H. Harry Azhar Azis. Tepuk tangan buat Pak Dr. Harry Azhar. Beliau didampingi oleh Wakil Ketua BPK RI, yaitu Bapak Sapto Amal Damandari dan Anggota V BPK, Bapak Moermahadi Soerja Djanegara. Terima kasih, selamat datang. Sebagaimana agenda kita pada sore ini sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan di pengantar tadi ini acaranya tunggal yaitu kita mendengarkan penyerahan laporan hasil BPK RI. Untuk itu, perlu kita adakan Sidang Paripurna Luar Biasa ini. Sampai saat ini telah hadir 52 orang dari Anggota DPD yang telah menandatangani daftar hadir Dengan demikian sidang ini perlu kita skor lima menit karena kita ingin menghormati mekanisme yang telah kita laksanakan sehingga nanti kalau memang ini belum bisa mencapai kuroum karena sesuai dengan keterangan yang diberikan Sekretariat Jenderal karena sidang ini memang mendadak waktunya banyak dari pimpinan dan juga anggota sebagaimana kita ketahui pimpinan Wakil Ketua Pak Farouk hari ini memang tugas di Sumatera Utara dan Aceh yang sudah teragendakan dan Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas ada tugas masih di Yogyakarta. Ada 19 orang, izin 17, dan sakit 2. Untuk itu, Saudara-saudara sidang kita skors lima menit tanpa perlu kita harus meninggalkan ruangan ini. KETOK 1X Terima kasih. Sudah lima menit ya, jadi berarti lima menit pertama sudah bisa saya cabut lagi skorsnya ya. Baik. KETOK 1X Sidang Dewan yang mulia, dikarenakan waktu yang harus kita manfaatkan, saya tahu seperti Komite IV setelah ini juga ada rapat kerja dengan Menteri Bappenas sehingga saya ingin menawarkan apakah kita bisa memulai sidang ini? Ya, kita lanjutkan karena memang hampir sebagian juga teman-teman sudah akan datang Untuk itu, marilah kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI kami buka dan kita nyatakan ini terbuka dan dibolehkan semua diketahui oleh umum. KETOK 1X Sidang Dewan yang mulia sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna Luar biasa hari ini sebagaimana juga kami telah sampaikan di awal mempunyai agenda tunggal yaitu penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

2

pemerintah pusat atau LKPP tahun 2014. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah hadir bersama kita dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang saya hormati, serta seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2014 oleh BPK Republik Indonesia pada Sidang Paripurna luar biasa kali ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 249 Ayat 1 huruf G dan juga dalam UndangUndang Nomor 17 tahun1204 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah utusan perseorangan di daerah Pemda dan perseorangan sebagai bahan sudah banyak pertimbangan oleh kita oleh Dewan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.. Hasil pemeriksaan BPK terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara ini merupakan suatu langkah yang ditujukkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggara negara penyampaian LKPP oleh BPK, merupakan masukan yang berharga bagi DPD RI sebagai lembaga yang diamanahi menurut Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka untuk menyusun pertimbangan dan juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan dari pada RUU APBN tersebut. Hasil laporan tersebut juga dapat menggambarkan sejauh mana pencapaian yang telah diraih oleh setiap kementerian dan lembaga dalam hal pengelolaan anggaran negara menyangkut perencanaan, pengajaran, penerimaan, serta penggunaan anggaran negara kemudian pencapaian tujuan yang telah diprogramkan pemeriksaana keuangan oleh BPK merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan kepada publik yang mendapat mandat dari rakyat untuk mengelola sumbersumber daya publik hal ini ditujukkan agar dalam pengelolaan sumber daya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal, managerial, dan program. Selanjutnya dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPK ini diharapkan dapat terwujud jaminan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui sebuah pengujian sehingga dapat diketahui tingkat keandalan dan kelayakannya dengan nota kesepahaman yang kita telah tandatangani bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ya beberapa hari yang lalu dimana ini juga bagian daripada pengawasan kita sehingga dengan kerjasama tersebut nanti akan ditindaklanjuti mekanisme teknisnya oleh Sekjen dua lembaga negara ini yaitu supaya berbagai temuan yang dilakukan oleh para Anggota Dewan itu bisa kita tindaklanjuti dan kita teruskan kepada KPK sebagai mitra kerja kita ya sehingga teman-teman sekalian dengan dukungan oleh KPK dan juga informasi dari BPK maksud kami tentu tugas pengawasan kita sebagai wakil rakyat akan lebih efektif. Nah mudah-mudahan ini apa yang disampaikan oleh Ketua BPK nanti dan ditindaklanjuti dan semua Anggota dibagikan kemudian bagian nanti pengawasan kita di lapangan kalaupun nanti ada persoalannya kita juga bisa minta data-data di KPK nanti, melalui Sekretariat Jenderal sehingga nanti akan ada proses yang lebih lanjut terhadap keberadaan kita sebagai Anggota Dewan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama dan kita persilakan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia agar menyampaikan sambutannya atau penjelasan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2014 yang telah dilakukan. Untuk itu kami persilakan.

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

3

PEMBICARA: Dr. H. HARRY AZHAR AZIZ (KETUA BPK RI) Sebelum saya mulai, saya didampingi oleh Wakil Ketua dan Anggota, Pak Sapto Wakil Ketua dan Pak Morhadi, kita ada sembilan Anggota sesuai dengan Undang-undang. Enam yang lain sekarang sedang bertugas untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke masing-masing Kementerian dan lembaga yang dibidangi oleh mereka.Yang terhormat Ketua DPD RI yang kami hormati para Anggota DPD RI dan para hadirin yang kami muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Salam Sejahtera Untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada pertemuan yang mulia ini. Memenuhi amat Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan pada hari ini BPK menyerahkan hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LHP LKPP tahun 2014 pada DPD RI LHP LKPP yang akan kami serahkan ini sebelumnya telah kami sampaikan melalui surat kepada DPR, DPD, dan Presiden. Pada tanggal 26 Mei 2015 yang lalu seperti kita ketahui bersama LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP tersebut sebelum menjadi undang-undang harus diperiksa oleh BPK. Memenuhi amanat tersebut pemerintah telah menyampaikan LKPP tahun 2014 kepada BPK pada tanggal 27 Maret 2015 yang lalu. Selanjutnya BPK memeriksa LKPP tersebut dalam waktu 2 bulan sejak menerima dari pemerintah. Pimpinan Sidang Paripurna dan hadirin yang kami muliakan LKPP tahun 2014 yang kami periksa meliputi realisasi APBN, neraca, laporan arus kas catatan atas laporan keuangan dalam laporan realisasi APBN tahun 2014 pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.550,49 triliun atau naik sebesar 7,75% jika dibanding tahun 2013 sebesar Rp1.438,89 triliun. Pendapatan negara tahun 2014 tersebut mencapai 94,81% dibanding anggaran sebesar Rp1.635,37 triliun, dari pendapatan negara realisasi penerimaan perpajakan tahun 2014 sebesar Rp1.146,86 triliun atau hanya 92, 04% dari anggaran sebesar Rp1.246,10 triliun. Belanja negara tahun 2014 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang seluruhnya berjumlah Rp1.777,18 triliun atau 96,69% dari anggaran sebesar Rp1.876,87 triliun. Belanja negara juga kenaikan sebesar Rp1.126,62 triliun atau 7,67% jika dibanding tahun 2013 sebesar Rp1.650,56 triliun. Kenaikan pendapatan negara lebih kecil dibanding dengan kenaikan belanja negara. Hal tersebut menimbulkan defisit anggaran 2014 sebesar Rp226,69 triliun atau naik sebesar 7,09% dibanding defisit tahun 2013 sebesar Rp211,67 triliun. Defisit anggaran yang meningkat tersebut diimbangi dengan kenaikan pembiayaan pada tahun 2014 Rp39 triliun. Pada neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2014, total aset disajikan sebesar Rp3.910,92 triliun atau naik sebesar Rp343,34 triliun dibanding total aset tahun 2013 sebesar Rp3.567,58 triliun. Kenaikan total aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset lainnya sebesar Rp201,68 triliun dan investasi jangka panjang sebesar Rp126,75 triliun. Kenaikan aset lainnya tersebut terutama berasal dari kemitraan dengan pihak ketiga dan aset-aset lainnya. Sedangkan kenaikan investasi jangka panjang terutama berasal dari kenaikan investasi permanen penyertaan modal negara. Pada sisi pasiva, pemerintah pusat menyajikan kewajiban sebesar Rp2.898,38 triliun antara lain hutang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp2.546, 07 triliun. Sementara itu saldo anggaran lebih SAL per 31 Desember 2014 sebesar Rp86,13 triliun atau naik 29,34% dibanding dengan SAL di tahun 2013 sebesar Rp66,59 triliun. Kenaikan SAL terutama berasal dari sisa lebih pembiayaan tahun anggaran 2014 sebesar Rp22,20 triliun. Pimpinan dan Anggota DPD yang kami hormati, selama tahun 2014 pemerintah telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tahun 2013 dengan: SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

4

1. Mengungkapkan secara memadai piutang over leafting yang tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara dalam LKPP tahun 2014. 2. Melakukan upaya penagihan, verifikasi, koreksi untuk menghapus pencatatan piutang yang masih mengandung ketidakpastian. 3. Melakukan pemetaan dan penyelusuran kebedaraan aset kredit X BPPN. 4. Melakukan verifikasi kepada pensiunan atas saldo uang pensiun yang masih menjadi hak pensiunan sebagai dasar pengakuan hutang. 5. Melakukan beberapa litigasi untuk memperkecil selisih pengakuan belanja negara bendahara negara dengan kementerian lembaga. 6. Menyusun mekanisme yang dapat menjamin vasilitas dan menjelaskan keberadaan catatan, perbedaan catatan dan fisik fiskal. Namun demikian, tindak lanjut pemerintah tersebut belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait Sespen serta selisih catatan dan fisik SAL sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada pemeriksaan LKPP tahun 2014. Atas LKPP tahun 2014 BPK telah memutuskan memberikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini tersebut sama dengan opini LKPP tahun 2013. Ada 4 permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2014 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standart akutansi pemerintahan kelemahan sistem pengendalian interen dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya itu adalah sebagai berikut. 1. Pertama, pencatatan mutasi aset kontrator kontrak kerja sama senilai Rp. 2,78 triliun tidak dapat dijelaskan oleh pemerintah. Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan aset K3S belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi. Kedua, permasalahan hutang pada pihak ketiga di tiga di kementerian lembaga sebesar Rp. 1,21 triliun tidak dapat ditelusuri dan dapat didukung dokumen yang memadai, yaitu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 1,12 triliun, Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Televisi Republik Indonesia) sebesar Rp. 59,12 miliar, dan 3 BP Batam sebesar Rp. 23,33 miliar. Ketiga, Terdapat permasalahan transaksi dan atau saldo yang membentuk SAL sebesar 5,4 triliun sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat antara lain pemerintah belum memiliki metode perhitungan SAL yang menjamin saling uji antara catatan dan fisik SAL dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. 2. Usulan koreksi dari LKPP tahun 2014 audit menjadi LKPP tahun 2014 audit yang berpengaruh terhadap catatan dan fisik SAL sebesar Rp. 2,40 triliun tidak didukung dengan penyampaian dokumen yang menjadi dasar perubahan dan penjelasan tertulis atas masing-masing transaksi. 3. Saldo kas dalam transit yang menjadi bagian dari fisik SAL belum diyakini kewajarannya karena adanya transaksi kiriman uang senilai Rp. 3,32 triliun yang tidak dapat kami telusuri. 4. Pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum sehingga belum jelas unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi dan validasi atas tuntutan hukum yang telah inkrah untuk dicatat atau diungkapkan sebagai kewajiban pemerintah. Atas putusan pengadilan yang inkrah ganti rugi inkrah atas ganti rugi pengembalian uang dan penyerahan tanah sebagaimana diungkapkan dalam noktah keuangan APBN 2015 serta pengumpulan data dari kementrian lembaga belum seluruhnya dapat dicatat sebagai SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

5

kewajiban atau diungkapkan sebagai kewajiban kontijensi dalam LKPP tahun 2014. Empat permasalahan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengambil langkahlangkah perbaikan agar ke depan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporanlaporan keuangan semakin berkurang tidak menjadi temuan yang berulang-ulang. Jika langkah perbaikan tidak dilaksanakan secara maksimal maka dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara secara keseluruhan dan pemaksaan kepada 87 entitas pelaporan pemerintah harus bekerja keras meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan karena kualitas LKKL tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini tersebut terlihat dari jumlah kementrian dan lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian menurun dari 65 kementrian dan lembaga di tahun 2013 menjadi hanya 62 kementrian dan lembaga di tahun 2014 sedangkan kementrian lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK tidak memberikan pendapat tahun 2014 masing-masing berjumlah 18 dan 7 lembaga. Pimpinan sidang yang dan hadirin yang kami hormati, di samping permasalahan yang mempengaruhi LKPP tahun 2014 BPK juga menemukan permasalahan siginifikan dan permasalahan lain pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern. 1. Pemerintah tidak konsisten terhadap perlakuan pajak pertambahan nilai atas perjanjian pertambahan nilai pertambangan atas perusahaan batubara. PKP2 generasi ketiga. 2. Sistem pengendalian belanja akhir tahun minimal senilai Rp194,56 miliar tidak berjalan secara efektif 3. Mekanisme pelaporan pada pemerintah mengenai pelaporan dana kegiatan pasca operasi dan pemilihan lingkungan atau abatement dan side restoration atau ASR diatur dan sistem pengendalian intern pengelolaan dana tersebut belum memadai. 4. Penambahan penyertaan modal negara dari konversi deviden saham Krakatau Steel sebesar Rp556,48 miliar belum mendapat persetujuan DPR dan Kementrian Keuangan tidak menyetujui pengakuan kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja pada SKK Migas sebesar Rp611, 36 miliar. 5. Pemerintah belum menerapkan amortisasi atas aset tak berwujud dan penatausahaannya pada tujuh kementrian lembaga bernilai Rp630,65 miliar tidak memadai. 6. Kewajiban pada PT Pertamina Persero atas fee penjualan migas sebagian negara belum dapat diukur dengan Andal. 7. Masih terdapat kekurangan dan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada kementrian lembaga proses penyusunan informasi akrual pada suplemen LKKL kurang memadai. Belum ada kebijakan akuntansi akrual pengelolaan PNBP Migas 8. Pemerintah tidak mengungkapkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan APBN atau APBNP dan Dipta dalam LKPP tahun 2014 secara memadai terkait permasalah PPN atas PKP2B generasi ke tiga, BPK memberi rekomendasi agar pemerintah membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batu bara oleh PKP2B generasi ke tiga. Selain itu terkait masalah PMN PT. Krakatau Steel BPK merekomendasikan BPK untuk meninjau kembali hasil putusan PT. Krakatau Steel yang menetapkan konversi dividen saham sebagai penambah penyertaan modal negara yang tidak mendapatkan persetujuan DPR. 9. Selain permasalahan tersebut di atas BPK memberikan perhatian khusus atas masih terjadinya 16 permasalahan berulang. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan pengelolaan PPH Migas, baik IP atas aset tetap serta pengolahan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian IP. Baik IP atas aset tetap dan aset SBPPN, pencatatan saham BPHDTP surat berharga negara selain perpajakan permasalahan perpajakan, SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

6

penyaluran barang, jasa, dan subsidi yang melebihi pagu anggaran dan BPYBDS, masalah PNBP, kementrian lembaga serta permasalahan hibah dan bansos. Atas terjadinya masalah-masalah berulang tersebut, BPK meminta kepada pemerintah untuk lebih serius dan menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan BPK agar permasalahan yang sama tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya. Permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan antara lain adalah: 1. Penerima iuran dana pensiun pada PT Taspen Persero tidak dapat berjalan sesuai ketentuan dan berpotensi menambah nilai dana titipan IDP di masa depan, serta terdapat ketidakjelasan ketentuan yang mengatur tentang status IDP yang dikelola PT Asabri Persero dan mekanisme pengelolaanya. 2. DJP tidak akan kuran menetapkan penerimaan PNPB pertambangan sektor mineral dan batu bara minimal sebesar RP248, 87 miliar. 3. Penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal di 69 kementrian lembaga sebesar Rp1,03 triliun tidak sesuai ketentuan. Bapak-Ibu dan hadirin yang kami muliakan, pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP tahun 2007 sampai 2013 mengungkapkan 65 temuan dengan rekomendasi sebanyak 172. Rekomendasi temuan pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti sesuai dengan saran BPK adalah sebesar 54 rekomendasi sedangkan yang sedang dalam proses tindak lanjut sebanyak 118 rekomendasi. Rekomendasi yang telah ditidaklanjuti antara lain: 1. Penyusunan tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas penambahan iaya distribus dan margin atas jenis bahan bakar tertentu dari hasil kilang dalam negeri. 2. Menyempurnakan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening pada kementrian lembaga. 3. Melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran yang dititipkan Menteri Keuangan pada PT. Taspen Persero. 4. Membuat SAA atas penjualan Migas sebagian negara yang dilakukan oleh PT. Pertamina Persero yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. 5. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembahasan tagihan over lifting atas K3S dan SKK Migas.

1.

2.

3.

4.

Sementara rekomendasi yang masih dalam tindak lanjut, antara lain: Melakukan amandemen terhadap production sharing contract terhadap K3S yang menggunakan teks kritik untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelasanaan PSC. BPK memberikan penekanan khusus atas permasalahan ini karena proses tindak lanjutnya sampai saat ini masih berlarut-larut. Memperbaiki peraturan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjamin validitas pertanggungjawaban LKPP dan LKKL khususnya terkait dengan pencatatan dan rekonsiliasi SAI. SAU belanja, PNBP kas di bendahara pengelurana dan pembiayaan. Menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan with holding text atas WP Kontrak Karya sebelum tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan kontrak karya dengan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian subsidi atas agar tepat sasaran. SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

7

5. Menetapkan peraturan terkait dengan sistem akuntasi dan pelaporan aset PKP2B dan menyempurnakan SOP ketentuan yang mengatur rekonsiliasi pencatatan aset integrasi sistem pencatatan dan pelaporan aset kepada pengelola barang dan jasa. 6. Menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memberikan waktu leluasa penetapan pajak. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, seperti pemeriksaan LKPP tahun sebelumnya, di dalam pemeriksaan LKPP tahun 2014 BPK melakukan review atas pelaksanaan transparansi fiskal, review penggunaan kriteria fiskal transparansi corp tahun 2014 yang diterbitkan oleh International Monetary Fund yang menyangkut tiga pilar yaitu: 1. Pelaporan fiskal. 2. Perkiraan fiskal dan pengendaranya. 3. Analisis dana manajemen risiko fiskal. Hasil review menunjukan memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal namun demikian pemerintah masih perlu melakukan upaya-upaya perbaikan ke depan untuk meningkatkan transparansi fiskal antara lain: 1. Mengungkapkan seluruh fasilitas pelaporan pajak dan menyusun laporan statistik keuangan pemerintah berdasarkan data laporan keuangan audited konsisten antartahunnya. 2. Menjelaskan dampak-dampak perubahan terhadap postur APBN. 3. Mengungkapkan dampak risiko fiskal tertentu, risiko kesinambungan guskal jangka panjang yang semakin tinggi dan risiko kelhilangan penerimaan negara dari sumber daya alam. Agar pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan BPK juga mendorong pemerintah mulai menyusun secara berkala laporan rancangan dan pencapaian kriteria transparansi fiskal dengan mengacu kepada praktik-praktik transparansi fiskal yang baik. Bapak-ibu dan hadirin yang kami muliakan pemerintah mulai 1 Januari 2015 telah menerapkan pengakuan pendapatan belanja berbasis akrual. Kami berharap langkah pemerintah ini dapat mneingkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu BPK mendorong langkah-langkah pemerintah untuk segera meningkatkan kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkannya melalui penyiapan SDM dan teknologi informasi. BPK mencatat dalam mejalankan akuntansi berbasis akrual pemerintah telah mengembangkan penerapan teknologi informasi yang disebut sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau disingkat SPAN. Pengembangan SPAN dimulai sejak tahun 2009 dan telah mengalami perubahan untuk mengikuti perubahan perkembangan transaksi keuangan negara. Saat ini pemerintah telah menyelesaikan SPAN dengan tahap piloting dan roll out. Untuk mengatisipasi perubahan teknologi informasi dan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan tahun 2014 pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi secara cermat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2015 yang akan datang. Harapannya adalah agar penerapan akuntansi akrual tidak justru berdampak pada opini atas laopran keuangan. Pimpinan dan Anggota DPD RI yang kami hormati, sebagai penutup kami berharap DPD RI dapat membantu tindak lanjut LKPP oleh pemerintah bahwa tidak ada masalah yang sama tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus kita tingkatkan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada pimpinan dan seluruh anggota DPD RI atas kerja sama yang baik dan perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjutinya. Kami berhapap LHPLKPP tahun 2014 yang kami sampaikan dapat membantu tugas dan fungsi SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

8

DPD RI sesuai dengan tugas dan kewenangan dan dalam mengawasai pengelolaan sesuai dengan kewenangannya dan dalam rangka mengawasi pengelolaan keuangan negara. Apabila diperlukan Pak Ketua dalam nanti pembahasan di rapat-rapat apakah itu di komite ataukah mungkin di tempat daerah pemilihan, kami akan sangat terbuka dan siap untuk mengikuti rapat konsultasi apakah itu di pusat atau di daerah-daerah. Demikian hal yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum Wr Wb. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Sidang dewan yang mulia kita baru saja mendengarkan laporan penyampaian dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2014 oleh Saudara Ketua BPK Republik Indonesia dan tadi ada langkah maju. Pimpinan BPK bersedia untuk nanti dia kapan bukan di sini forumnya untuk mengadakan pembahasan lebih mendalam baik di pusat maupun di daerah. Tepuk tangan untuk Ketua BPK. Sehingga dengan hal tersebut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI akan makin nyata bagi masyarakat dan tentu harapan kita ini akan kita pelajari dan akan jadi bahan masukan sebagai tugas fungsikita untuk dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dalam menyusun RUU berkaitan dengan APBN. Saudara sekalian ini penting sekali karena itu adalah tugas konstitusi kita dan mudahmudahan makin hari makin lebih baik APBN kita dan betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan daerah kita. Sidang dewan yang mulia tadi kita telah mendengarkan penjelasan daripada Ketua BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat 2014 yang masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tadi sebelum sidang juga saya tanyakan karena besok akan menyerahkan hasil ini kepada presiden di Bogor di mana juga mengundang DPD yang saya wakili tetapi opininya masih belum menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Tentu kita harapkan dari tahun ke tahun akan bisa lebih baik lagi sehingga transparansi dan akuntabilitas akan menjadi lebih baik. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa catatan terhadap temuan yang telah disampaikan BPK Republik Indonesia. 1. Opini WDP ini mendapat beberapa permasalahan ini mohon ditindaklanjuti pada tingkat komite IV dan BAP pertama terdapat catatan mutasi hasil kontraktor- kontrak kerja sama senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan dan disebabkan pencatatan dan pelaporan hasil KKS ini belum dapat didukung oleh sistem pengendalian yang memadai. 2. Masih adanya permasalahan hutang kepada pihak ke tiga di ketiga lembaga kementrian sebesar Rp1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri karena tidak didukung dokumen yang memadai yakni berada di balai penyedia dan pengelola penyedia telekomunikasi dan informatika kemudian ada di kementrian komunikasi dan informatika sebesar Rp1,12 triliun. Lembaga penyiaran publik TVRI sebesar Rp59, 12 miliar dan juga ada di Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesarRp23,33 miliar. 3. Selain itu, saudara-saudara sekalian terdapat pengesahan pada transaksi atau saldo yang membentuk saldo anggaran lebih (SAL) sehingga penyediaan catatan dan fisik daripada saldo anggaran lebih tidak akurat. 4. Pemerintah belum memiliki metode pengesahan dan pelaporan tuntutan hukum sehingga terjadi ketidakjelasan unit kerja yang bertahun-tahun untuk melakukan administrasi dan validasi tuntutan hukum yang telah inkrah untuk bisa dicatat atau diungkap sebagai kewajiban. SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

9

5. Terdapat penurunan jumlah opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP atas laporan keuangan atau lembaga yang sebelumnya di tahun 2013 berjumlah 65 kementrian atau lembaga menurun menjadi 62 kementrian lembaga pada tahun 2014. Bahkan di sisi lain terdapat peningkatan jumlah opini tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan yakni di tahun sebelumnya 2013 berjumlah 3 kementrian aau lembaga dan di tahun 2014 menjadi 7 kementrian. Ini harus menjadi catatan kita untuk bisa kita perhatikan untuk diperbaiki di masa depan. Atas permasalahan tersebut DPD RI mengharapkan kementrian atau lembaga lebih dapat bersungguh-sungguh dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga jumlah opini WTP pada tahun mendatang bisa lebih bisa ditingkatkan. DPD RI juga berharap kementrian atau lembaga segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang berkaitan dengan rekomendasi dan menerapkan sanksi bagi pejabat yang lalai dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sehingga menyebabkan temuan pemeriksaaan yang berulang. Saudarasaudara sekalian, kalau ada di antara kita nanti bisa menemukan di tempatnya masing-masing silakan melapor melalui DPD dan kapan perlu bagi yang bandel-bandel ini kita bawa ke KPK semua. Karena kita tugasnya mengawasi, karena menurun ini, jadi silakan. Kalau DPR tidak bisa, nanti DPD yang membawa ke KPK untuk bisa diperiksa. Ini perintah Undang-undang jadi menurun kali ini, di bagian yang tadi saya bilang menurun di bagian opini Tidak Memberikan Pendapat ini yang meningkat dari 3 menjadi 7. Harus kita dorong dan kita lihat siapa pejabatnya yang bandel yang tidak mau juga kita serahkan. Kemudian DPD RI mendorong BPK selain melakukan pemeriksaan keuangan juga perlu melakukan pemeriksaan kepada indikator kinerja dengan tujuan supaya kementrian lembaga dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga sesuia dengan rencana dan terorganisasi dengan lembaga kementrian lainnya jadi ini juga penting bukan hanya untuk mengatur dari segi financial development tapi juga daripada job development. Jadi dua-duanya juga harus kita ukur. Demikian dengan penggunaan dana transfer ke daerah agar daerah dapat melaksanakan pembangunan sesuia dengan perencanaan seusia dana APBD. Jadi Saudarasaudara sekalian, anggota dewan yang saya hormati, pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla sudah mempunyai komitmen untuk lebih mendorong lagi, dana itu ditransfer ke daerah. Ini memang perjuangan DPD bersama tetapi di samping itu kita sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan di antaranya perlu juga mengontrol kinerja daripada walikota, bupati, dan gubernur sejauh mana dana itu digunakan yang benar dan juga dengan baik. Ini menurut saya yang harus kita lakukan bersama sehingga betul-betul melalui APBN bisa kita mensejahterakan masyarakat. Dan perlu juga saya informasikan pada sidang paripurna kali ini bahwa hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terhadap anggara DPD RI tahun 2014 kita mendapat kehormatan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Terima kasih ini, ini berkat kita kerja semua pada BPK di mana hasil opini ini BPK kali yang ke sembilan sejak tahun 2006, Bapak-ibu sekalian kita berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian, jadi kalau Sekretariat Jenderal itu agak rewel jadi mohon dimaklumi itu, karena kita ingin taat azas. Kita tidak ingin ada penyimpangan di lembaga yang sangat terhormat ini untuk itu kita atas nama pimpinan, kita menyampaikan terima kasih atas kerja keras Sekretariat Jenderal DPD RI, tepuk tangan buat Sekjen DPD RI yang telah bekerja keras, yang telah membuat sebagian dari kita sering mendapat laporan, merasa tidak nyaman, dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sekjen tersebut untuk kebaikan kita bersama. Itu yang perlu kita ingat dan mudah-mudahan ini merupakan imbalan dari prestasi kinerja kita bersama dan wujud daripada kepatuhan semua annggota dewan terhadap penggunaan anggaran. Tentu sebagai Ketua DPD saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota dewan yang telah mematuhi semua ini tentu tanpa kerja sama yang baik di antara kita tentu prestasi yang sembilan kali berturut-turut, yang membuat saya dua tahun lalu menerima SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

10

langsung dari wakil presiden waktu itu terhadap apa yang telah kita lakukan. Mudahmudahan kita bisa pertahankan terus makanya kita punya moral obligasi juga untuk mendorong lembvaga-lembaga yang lain seperti yang saya sampaikan itu. Silakan kepada para anggota DPD bahkan ditawarkan oleh pimpinan BPK kapan perlu diadakan rapat di daerah kita masing-masing supaya nanti kementrian dan lembaga yang ada di sana juga memahami dan kalaupun kita tidak nbisa selesaikan secara politik kita akan selesaikan secara hukum Bapak-ibu sekalian, itu yang menurut saya perlu kita lakukan. Untuk itu pada sidang yang mulia ini kita perlu menugasi komite Iv dan BAP guna memeriksa hasil pemeriksaan BPK yang dimaksud selanjutnya kami akan menyerahkan laporan keuangan pemerintah pusat 2014 kepada pimpinan Komite IV dan pimpinan BAP dan sesuai dengan tugas konstitusi DPD dipercaya bahwa dikumen BPK ini akan menjadi bahan bagi seluruh anggota dewan dalam tugasnya di daerah yang menyangkut penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan. Jadi secara kelembagaannya di Komite IV dan BAP tetapi secara anggota dewan semua kita mempunyai hak bersama untuk melakukan pengawasan tersebut itu yang bisa saya sampaikan untuk itu kami mempersilakan kepada Pimpinan Komite IV dan BAP untuk bisa menerima dari saya untuk bisa menidaklanjuti apa yang kita telah terima dari pimpinan BPK. Silakan. Selamat bekerja ya, Bayangkan tadi 2000 trilyun saya pegang nilainya. Kita telah diterima dari Pimpinan BPK. Kami persilahkan, jadi Ketua DPD hanya saja, iya selamat iya. Terima kasih iya. Sidang dewan yang mulia dengan begitu padatnya agenda kegiatan DPD RI pada masa sidang yang pendek di tahun ke IV kami menghimbau pada kesempatan ini seluruh alat kelengkapan untuk dapat menyelesaikan target-target telah diamanatkan kepada kita semua sehingga betul-betul keinginan kita kehadiran kita dirasakan oleh rakyat dan masyarat di daerah kita masing-masing dan juga di negara ini. Semoga kerja-kerja politik kita selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah SWT. Saudara Ketua, Wakil ketua dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia serta hadirin yang berbahagia, demikianlah yang kita bisa saya sampaikan dimana kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini dan sekali lagi sebelum kita menutup sidang paripurna luar biasa masa sidang ke IV akan berlangsung tanggal 9 Juli 2014 dengan agenda pelaksanaan tugas alah kelengkapan Republik Indonesia. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulilah Sidang paripurna luar biasa ke-3 ini kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-3 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 4 JUNI 2015

11