BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI
5.1
Area Beresiko Tinggi dan Permasalahan Utamanya Area beresiko sanitasi di Kabupaten Boyolali ditetapkan melalui
elaborasi data hasil studi EHRA, skor/persepsi SKPD, dan data sekunder. Elaborasi data digambarkan bagan alir berikut ini. Skore SKPD; 1 : sanitasi beresiko 2 : sanitasi beresiko 3 : sanitasi beresiko 4 : sanitasi beresiko
rendah sedang tinggi sangat tinggi
Area beresiko berdasarkan skor/ persepsi SKPD
Gambar 5.1. Bagan Alir Penetapan Area Berisiko Sanitasi Data sekunder; kepadatan penduduk (15 %) Area berisiko jumlah KK miskin sanitasi (15 %) Indikator buruk menurut persepsi data SKPD merupakan berdasarkan akses air bersih PDAM (25 %) sekunderinstitusi anggota Pokja akses jamban (25 subyektif %) penilaian secara dari masing-masing angka kesakitan diare (20 %)
AMPL Kabupaten Boyolali, yaitu:
a. BLH menilai sanitasi yang buruk adalah lingkungan yang kurang
Hasil Studi EHRA; parameter dan sub baik dalam pengelolaan sarana MCK, sarana persampahan, sarana parameter:
pengelolaan 1. SUMBER AIR air limbah rumah tangga dan sarana drainase a. Sumber air (minum, masak, cuci piring lingkungan. & gelas, cuci pakaian, gosok gigi) Area berisiko - Sumur gali tidak terlindungi & jarak berdasarkan b. Dinas Kesehatan menilai sanitasi yang buruk adalah kondisi hasil dimana dengan tangki septik < 10 meter. Studi EHRA - Penggunaan sumber air tidak memenuhi syarat kesehatan dengan sarana dan lingkungan tidak terlindungi indikator sarana sanitasi tidak memenuhi syarat dan kondisi b. Kelangkaan air (dan resiko terkait) 2. AIR LIMBAH DOMESTIK lingkungan tidak memenuhi syarat. Area berisiko a. Pencemaran oleh tangki septik > 5th berdasarkan hasil dan tidak pernah disedot (dikosongkan) c. Bapermaskin menilai sanitasi yang buruk adalah suatu keadaan b. Pencemaran karena pembuangan isi elaborasi dari skore yangtangki kondisi septik lingkungannya jelek dilihat dari SKPD,sisi datakesehatan sekunder c. Pencemaran karena SPAL dan hasil Studi EHRA menyangkut ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, 3. PERSAMPAHAN a. Pengelolaan sampah tidak memadai pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan air limbah rumah b. Frekuensi pengangkutan tidak Kunjung memadai tangga dan ketersediaan sarana MCK. an c. Ketepatan waktu pengangkutan lapanga d. Tidak ada pengolahan setempat d. Bappeda menilai sanitasi yang buruk adalah kondisi suatu wilayah 4. DRAINASE n atau lingkungan a. Genangan air yang pembuangan air limbahnya tidak dikelola, 5. PHBS ( perilaku hidup bersih dan tidak ada saluran drainase lingkungan, Penetapan tidak ada areatempat berisiko sehat) sanitasi (basis a. CTPS (cuci tangan pakai sabun) pembuangan sampah sehingga masyarakat membuang sampah desa/kelurahan) b. Higiene jamban sembarangan, ketersediaan bersih kurang mencukupi, - Tinja, tissue, pembalut di toilet air - Lalat dan kecoa - Keberfungsian penggelontor, ketersediaan air & gayung - Ketersediaan sabun V-11 c. AMPL Pencemaran padaBoyolali wadah penyimpanan Pokja Kabupaten & penanganan air minum. d. BABS (buang air besar sembarangan)
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi masyarakatnya
belum
sadar
arti
pentingnya
sanitasi
untuk
kesehatan.
e. DPUPPK menilai sanitasi yang buruk adalah kondisi lingkungan yang kurang baik, yang meliputi kualitas air minum yang dikonsumsi buruk (kandungan coli diatas batas ambang ketentuan yang berlaku), perilaku masyarakat yang masih BABS, masyarakat membuang sampah di sembarang tempat terutama ke saluran drainase dan sungai, lokasi/ daerah yang kumuh akibat genangan air (kurang lancar drainasenya), daerah yang merasakan langsung bau tidak sedap akibat limbah rumah tangga/ industri rumah tangga yang tidak diolah sebelum dibuang ke saluran akhir berupa sungai atau saluran air sejenisnya. Data
sekunder
merupakan
data
yang
sudah
tersedia
di
dinas/instansi terkait di Kabupaten Boyolali. Data sekunder yang digunakan meliputi:
a. Kepadatan penduduk, sebagai indikasi banyaknya limbah domestik dan sampah yang dihasilkan, sempitnya lahan, biasanya dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah.
b. Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin. c. Akses air bersih, cakupan layanan air bersih PDAM dan air bersih non PDAM (proyek perpipaan, penangkap mata air, mata air, sumur gali, sumur pompa tangan)
d. Kepemilikan
jamban,
berkaitan
dengan
cakupan
kepemilikan
jamban keluarga.
e. Angka kesakitan diare, jumlah penduduk penderita diare
dalam
kurun waktu tertentu. Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan 2011 (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) adalah sebuah survai partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kabupaten/kota sampai ke desa/kelurahan.
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
Data yang dikumpulkan
V-12
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi dari studi EHRA digunakan Pokja Kabupaten/Kota sebagai salah satu bahan untuk menyusun Buku Putih, penetapan area beresiko dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SKK). Metoda
penentuan
target area
survai secara
geografi
dan
demografi melalui proses yang dinamakan Klastering. Hasil klastering bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Penetapan klaster dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria tambahan. Kriteria utama adalah kriteria yang sudah ditetapkan yaitu kepadatan penduduk,
angka
kemiskinan,
daerah/wilayah
sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi,
yang
dialiri
daerah terkena banjir.
Sedangkan kriteria tambahan adalah kriteria yang ditetapkan oleh Pokja
Kabupaten/Kota
apabila
dinilai
ada
hal
yang
spesifik
di
kabupaten/kota yang bersangkutan terkait dengan risiko kesehatan lingkungan
akibat
sanitasi
seperti
karakteristik
wilayah
(daerah
pegunungan, pesisir, pantai, dll). Klastering wilayah dalam sebuah kabupaten/kota akan menghasilkan katagori klaster sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.2 (asumsi: bila Pokja menggunakan 5 kriteria klastering). Wilayah (kecamatan atau desa/kelurahan) yang terdapat pada klaster tertentu dianggap memiliki karakteristik yang identik/homogen dalam hal tingkat risiko kesehatannya. Dengan demikian, kecamatan/desa/kelurahan yang menjadi area survai pada suatu klaster akan mewakili kecamatan/desa/kelurahan lainnya yang bukan merupakan area survai pada klaster yang sama. Berdasarkan asumsi ini maka hasil studi EHRA dengan metoda EHRA 2011 akan bisa memberikan peta area berisiko dalam skala kabupaten/kota. Klastering
terhadap
267
desa/kelurahan
di
19
kecamatan
Kabupaten Boyolali menghasilkan 40 desa/kelurahan lokasi survai EHRA, sebagai berikut. Tabel 5.1. Lokasi Survai EHRA Kabupaten Boyolali Tahun 2011 N o
Klaste r
1
Klast er 0
Kecamatan 1 2 3
Sambi Andong Karang gede
Desa / Kalurahan 1 2
Babada n Pakang
3
Klari
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
Jumlah Dukuh
Jumlah Dusun
Jumlah RW
Jumlah RT
7 10
5 4
5 10
24 26
8
4
3
15
V-13
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
4
2
Klast er 1
1 2 3
Boyolali Teras Mojoso ngo
4
Banyud ono
5 6
Sawit Sambi
Klast er 2
7 4
3 3
5 4
16 12
1 2
Kiringan Salakan
30 13
4 3
13 3
53 30
3
Kemiri Mojoson go Ngaruaru Cepoko Sawit Sambi Catur
22
5
5
41
17
3
12
46
0
2
3
14
12 17 13
2 4 3
2 4 3
12 23 20
Giriroto Sempul ur 10 Kemban gsari Gumukr ejo Sukabu mi Kemban g
11
3
8
24
4
3
3
13
21
2
3
21
21
3
3
19
11
3
9
31
24
5
10
36
Kuwiran Trayu Tanjung sari Lencoh Manggu ng Sendan g 10
0 0
4 2
8 4
22 13
0 10
2 3
2 3
13 20
9
3
7
33
9
3
8
24
22
4
4
22
31
4
8
37
4 5 6 7 8
1
Musuk
1
2
Teras
2
3
Cepogo
3
4
Ampel Banyud ono
4
6
9 1 0
5 6 7 8
8
Selo Ngempl ak Karang gede
1
Cepogo
1
2
Ampel Nogosa ri Banyud ono Kemus u
2
Gedang an Kaligent ong
3
Jeron
8
5
7
25
4
Sambon
0
2
4
22
5
4
4
4
21
Sawit Ngempl ak
6
Bawu Guwokaj en Pandeya n
13
3
3
17
7
4
9
29
7
Klast er 3
Ngablak Bercak 5
8
5
4
4 5
Ngempl ak Karang gede
7
3
Wonose goro
3 4 5 6 7
9 1 0
7
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-14
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
5
Klast er 4
8
Simo
9 1 0
Klego Juwangi
8 9 1 0 1 1 1 2
1 2
Musuk Cepogo
1 2
Kismoyo so Dibal
14 12
4 4
12 8
41 28
Sumber Karang mojo
7
2
3
19
8
3
5
23
Jerukan 12
11
3
4
24
34 6
3 2
6 2
34 6
6
2
5
12
463
130
224
961
Musuk Paras Karangd 3 Sawit 3 uren 3 Kabupaten 40 Sumber data: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009
Tabel 5.2. Katagori klaster: Katagori Klaster Klaster 0
Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 Klaster 5
Kriteria Wilayah (kecamatan/desa/kelurahan) yang tidak memenuhi sama sekali kriteria indikasi lingkungan berisiko di atas, baik kriteria utama maupun kriteria tambahan. Wilayah (kecamatan/desa/kelurahan) yang memenuhi minimal 1 kriteria indikasi lingkungan berisiko Wilayah (kecamatan/ desa/ kelurahan) yang memenuhi minimal 2 kriteria indikasi lingkungan berisiko Wilayah (kecamatan/ desa/ kelurahan) yang memenuhi minimal 3 kriteria indikasi lingkungan berisiko Wilayah (kecamatan/ desa/ kelurahan) yang memenuhi minimal 4 kriteria indikasi lingkungan berisiko Wilayah (kecamatan/ desa/ kelurahan) yang memenuhi semua kriteria indikasi lingkungan berisiko, baik kriteria utama maupun kriteria tambahan.
Studi EHRA di Kabupaten Boyolali mengambil data primer total 1.600 responden bapak/ ibu rumah tangga di 40 desa/kelurahan di 19 kecamatan, setiap desa/kelurahan 40 responden
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
yang ditentukan
V-15
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi secara acak. Petugas survai (enumerator) terdiri dari unsur Bidan Desa dan Mahasiswa Poltekkes Surakarta yang mewawancarai responden dan mengamati kondisi sarana sanitasi yang berada di rumah responden. Petugas Sanitarian Puskesmas dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat
kecamatan
melakukan
supervisi
dan
koordinasi
pelaksanaan survei EHRA. Hasil elaborasi ketiga sumber data tersebut ditindak lanjuti dengan
kunjungan
lapangan
di
beberapa
desa/kelurahan
yang
sandingan datanya menunjukkan perbedaan nyata antara Skor SKPD– EHRA–Data Sekunder. Hasil kunjungan lapangan menjadi masukan Pokja AMPL dalam menentukan area beresiko sanitasi. Area berisiko sanitasi basis desa/kelurahan hasil elaborasi data sekunder, persepsi/skor SKPD dan hasil EHRA setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Pokja AMPL Kabupaten Boyolali disajikan pada Tabel 5.3 berikut.
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-16
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-17
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Tabel 5.3. Desa/Kelurahan berisiko sanitasi Kabupaten Boyolali
Gambar 5.1. Peta Area Berisiko Sanitasi Kabupaten Boyolali 5.2
Kajian dan Opsi Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area
Prioritas Kajian
dan
opsi
masyarakat
dan
jender
bertujuan
untuk
mengetahui dengan cepat program/proyek/layanan apa yang sudah dilakukan terkait sanitasi dan hygiene dengan pelibatan jender dan kemiskinan, oleh (a) dinas-dinas, program dan layanan yang ada, (b) LSM lokal, (c) desa/kelurahan, kecamatan dan kelompok masyarakat dan (d) sektor swasta baik formal maupun informal.
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-18
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Hasil inventarisasi Daftar Panjang proyek/program/layanan yang berbasis masyarakat (CBS=Community-based System) yang telah dilakukan oleh kabupaten, LSM, CBO (Community-based Organization) dan masyarakat dalam hal (a) pembuangan kotoran manusia/air limbah, (b) pengelolaan sampah, (c) promosi higiene, (d) drainase lingkungan sebagai berikut. Tabel 5.4.
Daftar Program/Proyek/Layanan yang Berbasis
Masyarakat tahun 1998 - 2011 N O .
SUB SEKTO R
NAMA PROGRAM/PROY EK/LAYANAN
DINAS PELAK SANA
TAH UN DIM ULA I
KONDISI SAAT INI
ASPEK PMK
Fu ng si
Td k Fu ng si
Ru sa k
P M
JD R
M SK
7
8
9
11
1
2
3
4
5
6
I
Air Limba h
A. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang menimbulkan polusi Layanan: - Pembangun an IPAL Industri Tahu: 16 Unit - Pembangun an IPAL Biogas Ternak: 47 Unit - Pembangun an IPAL Domestik Komunal: 2 Unit
BLH
2002
1 0
DPUPP K
2010
B. Program
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-19
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) Layanan: Pembangunan sistem off site air limbah rumah tangga pada wilayah padat, sanitasi kumuh, daerah pinggir sungai
Bapped a, DPU
2011
C. PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) II
Persa mpaha n
A. Program : Sosialisasi Pengelolaan Sampah Layanan : 1. SPAL 15 Unit 2. Sarana prasarana pengelolaan sampah a. Tempat sampah (20 Set) b. Komposting (30 Buah) B. Program : Bimbingan Teknis Persampahan Layanan : 1. Sosialisasi Pengolahan Sampah Mandiri 2. Penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah a. Pemilah sampah (100 unit) b. Tong sampah (220 set)
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
BLH
BLH
BLH
2007
2009
2009
V-20
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi c. Gentong Komposting (100 unit) d. Gerobak sampah 4 buah e. Komposter (1 Paket) C. Program : Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Layanan : 1. Sosialisasi Pengelolaan Persampahan 2. Penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah a. Pemilah sampah (100 buah) b. Tong sampah (2 buah) c. Drum sampah (25 buah) d. Handsprayer (2 Buah) e. Sarung Tangan (5 Buah) f. Probiotik (100 Buah) g. Gancu (5 Buah) h. Komposter (2 Buah) D. Program : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Layanan : 1. Gerobak sampah (6 buah) 2. Tong sampah (250 set) 3. Papan Pemilah (100 unit) 4. Gentong Komposting (100 Set) 5. Tong
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
BLH
BLH
BLH
Bapped
2009
2009
2009
2010
V-21
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Komposter (20 set) E. Pengembangan Teknologi Persampahan Layanan : 2. Sosialisasi 3. Pengadaan Mesin Pencacah Sampah (3 unit)
a, DPU, Dinas Pasar
-
F. Program : Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Layanan : Pengadaan Pembuatan Lubang Biopori di 25 sekolah
II I.
I V .
Draina se
Higien e/ PHBS
G. PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) A. PPK/ PNPM Perdesaan
Baper maskin
1998
B. P2KP/ PNPM Perkotaan
Bapped a
1998
2010
DKK
2009
326 0
Prov Jateng
2009
Baper maskin / Kantor
2005
C. PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas A. JAMBAN (stimulan) B. Bali Ndeso Bangun Deso C. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni D.
PAMSIMA S
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
Bapped a, DPU
PMD
DKK, Bapped a, DPUPP K, Baper maskin
38 8
-
-
-
-
-
2008
2011
V-22
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
E. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Bapped a
Keterangan : PM : Pemberdayaan Masyarakat JDR : Jender MSK : Miskin
Kunjungan
lapangan
Pokja
AMPL
ke
lokasi
proyek/program/layanan berdasarkan kluster, dipilih kecamatan/desa kluster 0 (resiko sanitasi rendah) dan kecamatan/desa kluster 4 (resiko sanitasi sangat tinggi). Kecamatan Sambi terpilih mewakili kluster 0 dan kecamatan Sawit mewakili kluster 4. Hasil kunjungan lapangan Pokja AMPL Kabupaten Boyolali sebagai berikut. A. Kecamatan Sambi Tabel 5.5. Pengelolaan Sarana MCK oleh Masyarakat
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-23
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Tabel 5.6. Kondisi Sarana MCK
Tabel 5.7. Pengelolaan Sampah Tingkat Desa/Kecamatan Tabel 5.8. Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten DESAKABUPATEN : Sambi TAHUN KECAMATAN : Sambi KABUPATEN : N Jenis Kegiatan BOYOLALI o. TAHUN : 2011 No.
Jenis Kegiatan
1
1 2 3 4 5 6
: Boyolali/ Kecamatan Boyolali : 2007 - 2011 Dikelola oleh Kota
Dikelola oleh Masyarakat RT RW
Dikelola oleh Masyarakat L P RW L RT 120 120 24
Pengumpulan Sampah dari rumah 2 Pemilahan Sampah di L P L TPS Sampah 3Pengumpulan Pengangkutan Sampah √ 120 √ 120darike rumah TPS SampahSampah di - - - - 4Pemilahan Pengangkutan TPSke TPA Sampah di - - - - 5Pengangkutan Pemilahan Sampah ke TPS TPA Sampah - - - - 6Pengangkutan Para Penyapu Jalan ke TPA Pemilahan Sampah di Keterangan: TPA L = Laki-Laki P = Perempuan Para Penyapu Jalan Keterangan: Pokja AMPL Kabupaten Boyolali L = Laki-Laki P= Perempuan
Dikelola Dikel oleh ola Sektor oleh Formal di Pihak tingkat Swast KelurahanKeterangan a Dikelol /Kec. a oleh Pihak L P L P Swasta -
4 P
Dikelola oleh Sektor PFormal L diP tingkat 24 Kelurahan/ Kec. L P
24
24
- -
-
--
--
--
- -
-
-
--
--
3-
--
--
62 - 24
-
-
-
-
L
-
P 3 -
- 13 --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Sampah rumah tangga oleh - dikelola KK masingmasing, 2 sampah dibuang di - belakang rumah dan dibakar.
V-24
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Sumber data: DPUPPK Kabupaten Boyolali, 2011
Tabel 5.9. Kondisi Drainase Lingkungan Tingkat Desa/Kecamatan
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-25
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi B. Kecamatan Sawit Tabel 5.10. Sarana Pengelolaan MCK oleh Masyarakat
Tabel 5.11. Kondisi Sarana MCK
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-26
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Tabel 5.12. Pengelolaan Sampah Tingkat Desa/ Kecamatan
Tabel 5.13. Kondisi Drainase Lingkungan Tingkat Desa/ Kecamatan
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-27
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi 5.3.
Media dan Peningkatan Kepedulian Sanitasi Untuk Kabupaten Boyolali, wawancara dilakukan pada narasumber dari 4 SKPD yaitu Bagian Humas Informatika dan Protokol (HIP) Setda Kabupaten Boyolali, Hidup
(BLH),
Dinas
Kesehatan
Badan Lingkungan
Kabupaten
(DKK),
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Bapermaskin). SKPD/Dinas Bagian Humas Informatika dan Protokol Setda Kabupaten Boyolali
Hasil Pemetaan Bahwa Tugas, pokok, dan fungsi Bagian Humas Informatika dan Protokol mempunyai tugas pokok menyusun bahan dan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kehumasan, pelayanan komunikasi, pengembangan informasi multimedia, infrastruktur bandwidth internet, teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi, keprotokolan, urusan sandi dan telekomunikasi. Sebagaimana diketahui Pemkab Boyolali dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan) untuk mendukung terwujudnya good Governance (Tata pemerintahan yang baik); Dalam mewujudkan hal itu, dibuka akses informasi antara Pemkab dan masyarakat melalui perangkat komunikasi antara lain: 1). Memberikan informasi tentang kebijakan Pemkab Boyolali dan berbagai isu aktual, menyediakan sarana informasi bagi wartawan, Jumpa Pers, Press Release, menanggapi kritik/keluhan/masukan masyarakat melalui: sms, surat, telepon, email, mengolah dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait untuk selanjutnya diinformasikan secara luas melalui Sosialisasi tatap muka, TATV Surakarta, RRI Surakarta, serta Merapi FM RSPD Boyolali, pengaduan melalui SMS dengan nomor: 081393499911. Untuk memperoleh informasi yang aktual ditempuh melalui jaringan Bakohumas, terdiri dari petugas Humas Kecamatan dan petugas Humas SKPD, Instansi Vertikal, serta Ormas, Tokoh masyarakat dan tokoh Agama; 2).
Radio
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
Merapi
FM,
merupakan
Radio V-28
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi SKPD/Dinas
Hasil Pemetaan Pemerintah Daerah memiliki jangkauan siar mencapai 70 Km, Total pendengar 450.000 orang, terdapat acara Dialog Interaktif Bupati dan SKPD setiap hari selasa pukul 08.00 – 09.00 WIB dan Kamis pukul 19.00 - 20.00 WIB. Warta Boyolali tiga kali sehari pada pukul 12.00, 19.00 dan 22.00 WIB. 3). Bulletin Boyolali Tersenyum terbit tiap 3 bulan sekali dengan oplah 600 exp dan Boyolali Magz terbit tiap bulan dengan oplah 500 Exp. Merupakan sebuah media komunikasi dan informasi Pemkab Boyolali dengan masyarakat, yang dikemas dalam bentuk media cetak, dikelola Bagian Humas Informatika dan Protokol Setda Kabupaten Boyolali. Dengan materinya berupa berbagai informasi pembangunan yang perlu untuk diketahui publik, dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus sebagai sarana sosialisasi berbagai program pemerintah. Dengan penerbitan ini masyarakat Kabupaten Boyolali akan mengetahui berbagai informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. 5). Web.www.boyolalikab.go.id, media online Boyolali yang menampilkan profil dan potensi Boyolali, berita Boyolali, dan informasi terkini, pengunjung mencapai 1.460 orang dengan jangkauan tak terbatas. 6). Layanan Pesan Singkat, merupakan layanan informasi atas aduan dari masyarakat melalui SMS yang dijawab dalam bentuk release dan disampaikan pada masyarakat. Rata-rata per hari mencapai 3 s/d 6 SMS yang masuk; 7). Sambutan Bupati, merupakan media bupati menyampaikan sikap dan pendapat serta informasi kebijakan dalam event tertentu, rata-rata 10 x dalam 1 minggu dengan jumlah audience 75 – 400 orang; 9). Forum Interaktif Masyarakat (FIM) merupakan lembaga jejaring informasi di 19
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-29
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi SKPD/Dinas
Hasil Pemetaan kecamatan, serta Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) desa di Kabupaten Boyolali yang sudah terbentuk 113 di tingkat Desa/ Kalurahan dengan anggota 480 orang, dengan kegiatan mengadakan pagelaran Media Tradisional yang diselingi Sosialisasi kebijakan dan penyerapan aspirasi, Dialog Interaktif Anggota, memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, dalam rangka control social dan penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali, Diskusi informasi media massa. 10). Media Luar Ruang, kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat dan memasang spanduk, baliho untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan event, isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat, Program dan kebijakan Pemkab, himbauan kepada masyarakat, serta mengadakan pameran pembangunan; Pemilihan isu dilakukan dengan cara analisa media nasional, regional, dan lokal, aduan/masukan masyarakat, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan dan kebijakan daerah. Anggaran untuk mendukung penyelenggaraan informasi dan komunikasi dan kehumasan Bagian Humas Informatika dan Protokol mencapai Rp. 743.641.080,- dalam setahun, demikian juga ada beberapa SKPD yang memiliki anggaran komunikasi sosialisasi yang melaksanakan kegiatan sendiri.
Badan Lingkungan Hidup ( BLH)
• Bagian Humas Informatika dan Protokol Setda Kabupaten Boyolali, disamping melaksanakan program kegiatan sendiri, juga ada beberapa kegiatan yang bekerjasama dengan media massa antara lain : TATV Surakarta, RRI Surakarta dan media cetak lainnya. • Tupoksi utamanya adalah mengurusi masalah pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Di dalamnya terdapat pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, perencanaan kajian kelayakan lingkungan dan penanganan sengketa lingkungan. • Menggunakan media sosialisasi dan pelatihan dalam mengkomunikasikan isu.
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-30
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi SKPD/Dinas
Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)
Hasil Pemetaan • Menggunakan media berupa leaflet, yang dibagikan saat sosialisasi dan pelatihan, Baliho, tulisan/artikel di Bulletin Boyolali Tersenyum dan Boyolali Magz. • Memiliki anggaran untuk komunikasi (kegiatan maupun produksi materi komunikasi) • Hubungan dengan wartawan cukup baik dan harmonis, dimana para wartawan sering membantu kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kebijakan dan program BLH melalui media massa. • Menjalin hubungan kerjasama dengan swasta, BUMD/ BUMN dalam bentuk CSR, serta sebatas bekerja sama dalam penyelenggaran event (barter). • Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Bagian Promosi Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten yang masuk menjadi anggota Pokja AMPL adalah Kepala DKK, Kabid Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kasi Penyehatan Lingkungan. Namun untuk kelengkapan data wawancara dilakukan 2x yaitu di penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan. • Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. • Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan, meliputi: penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang penyehatan lingkungan. Saat ini bidang penyehatan lingkungan sedang fokus pada makanan. • Bidang promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat.
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-31
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi SKPD/Dinas
Hasil Pemetaan • Bidang Promkes isu yang diangkat adalah PHBS dengan target rumah tangga. • Kegiatan komunikasinya menggunakan media penyuluhan, sosialisasi, survey dan pemetaan. Bekerjasama dengan PKK. • Alat yang dipakai adalah leaflet dan hand out yang disebar di penyuluhan dan sosialisasi, poster, spanduk, materi dalam bentuk presentasi, radio spot, dialog interaktif di radio lokal. • Mempunyai hubungan baik dengan media massa lokal. Wartawan seringkali datang ke kantor untuk menanyakan isu terbaru ataupun mencari tahu lebih dalam tentang isu yang sedang berkembang. Promkes sering juga diundang untuk mengisi acara di radio lokal. Badan • Bapermaskin Kabupaten Boyolali mempunyai Pemberda-yaan tugas pokok bidang pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Penanggulanga dengan program antara lain Pemberdayaan n Miskin Pengembangan Desa, Pemberdayaan Sarana (Bapermaskin) dan Prasarana Dasar, Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna ( TTG ), Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan. • Tiap SKPD melakukan sosialisasi namun kurang adanya koordinasi SKPD dalam menangani program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. A.
Hasil pengumpulan data dari media massa lokal Di Kabupaten Boyolali ada media lokal baik media cetak maupun media elektronik. Berikut daftar media massa di Kabupaten Boyolali. Tabel 5.14. Nama Radio di Kabupaten Boyolali. N o 1
Nama radio
2.
Radio CJDW FM
Alamat radio
Telp/ Fax
Radio Merapi Jl. Pandanaran No. 5 0276 -321314 FM RSPD Boyolali ( Kantor ) 0276 – Kabupaten 322999 ( On Line ) Boyolali 081904501936 ( SMS ) Jl. Pandanaran
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
No. (0276) 321169 V-32
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
3. 4.
139 Boyolali Radio Karysma Jl. Perintis (0276) 322257 FM Kemerdekaan No. 5 Boyolali Bimasakti Murti Jl. Prof. Suharso No. 0276- 323123 Widodo (VOB) 12 Boyolali
Tabel 5.15. Harian Surat Kabar Yang Beredar di Kabupaten Boyolali
B.
No
Nama Surat Kabar
Alamat Redaksi
1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 10 .
Suara Merdeka Kedaulatan Rakyat Wawasan Solopos Radar Solo Joglosemar Meteor Seputar Indonesia Kompas
Semarang Yogyakarta Semarang Surakarta Surakarta Surakarta Surakarta Jakarta Jakarta
Telp/ Fax
Gambaran Media Elektronik di Kabupaten Boyolali Secara umum
4 (empat)
Radio di Kabupaten Boyolali
belum menyediakan ruang khusus bagi program acara yang bermuatan sanitasi/ kesehatan lingkungan. yang
telah
memiliki
program
acara
Salah satu radio khusus
tentang
kesehatan/sanitasi adalah Merapi FM. Radio milik Pemkab Boyolali
tersebut
mengemas
program
kesehatan/lingkungan
dalam bentuk
layanan masyarakat),
artikel
dialog interaktif
tips praktis
acara
(spot/iklan
kesehatan mingguan,
dan
pada program acara Fosta setiap hari pada
pukul 08. 00 – 10. 00 WIB. Media
Radio lainnya
yang menayangkan
kesehatan adalah Radio CJDW FM dan Kharysma FM. acara layanan
dalam
bentuk
masyarakat.
talk
show/dialog
Sementara
acara Format
interaktif/Tips/iklan Radio
Bimasakti
menayangkan acara Sehat dan Bugar yang berkaitan informasi kesehatan secara umum. C.
Gambaran Media Cetak yang beredar di Boyolali
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-33
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Media cetak yang beredar di Kabupaten Boyolali cukup beragam. Namun dari media-media tersebut yang memberikan porsi cukup banyak untuk pemberitaan
daerah Boyolali hanya
beberapa, antara lain Surat Kabar Harian Suara Merdeka, Solo Pos, Radar Solo dan Joglo Semar. Media cetak tersebut secara umum memiliki ruang khusus
yang mengupas permasalahan
kesehatan.
kesehatan
Pemuatan materi
dalam seminggu,
dengan
SUARA MERDEKA
luas
sekali
seperempat halaman. Untuk
menampilkan
RADAR SOLO dengan rubrik
dilakukan
HALAMAN KESEHATAN,
VISITE, sedangkan JOGLO SEMAR
menampilkan rubrik KESEHATAN. Selain itu
permasalahan lingkungan
oleh media-media
juga sering diangkat
cetak tersebut, dalam bentuk berita dan
artikel kesehatan dan
lingkungan hidup.
Sifat
pemberitaan
sangat situasional, tergantung kondisi. Isu-isu lingkungan yang sering
diangkat
antara
lain
Program
PAMSIMAS,
Gizi,
Pemulihan Kesehatan Lingkungan Udara dan Air, Amdal, Sanitasi dan sebagainya. Sedangkan artikel sifatnya beragam tentang Tips kesehatan dan lingkungan. Sedangkan
materi/sumber-sumber
pemberitaan
beragam, antara lain dari SKPD, LSM dan kalangan akademisi, dan masyarakat. Selain dari liputan langsung ke lapangan, isu lingkungan juga didapatkan dari
kalangan birokrasi. Bagian
Humas Informatika dan Protokol sebagai
instansi
yang
menangani kehumasan, dalam bentuk Release atau Temu Pers (Pers Conference), dll. Dari wawancara dengan sepakat membantu
menyambut sosialisasi
baik
sejumlah media cetak, mereka dan siap mem-back up
kesehatan/sanitasi.
Mereka
dan juga
berharap agar informasi sanitasi dilakukan secara kontinue dan melalui pendekatan-pendekatan non formal.
Menurut mereka
sosialisasi melalui media juga sangat penting, meski informasi tersebut tidak sampai ke hilir, karena keterbatasan warga dalam mengakses media massa, namun media saat ini telah menjadi salah satu rujukan bagi tokoh masyarakat.
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-34
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Untuk media massa, wawancara dilakukan oleh Pokja AMPL terhadap 4 media elektronik di Kabupaten Boyolali, dan wawancara dari 10
dengan wartawan/reporter perwakilan di Boyolali
media
cetak. Selain untuk memperoleh data terbaru
mengenai media massa dan kebijakan redaksional bersangkutan, juga dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang baik antara Pokja AMPL dan media massa tersebut. D.
RADIO MERAPI FM Radio MERAPI FM merupakan stasiun Radio Pemkab Boyolali,
siaran milik
dikelola oleh Bagian Humas Informatika dan
Protokol, yang didirikan sejak 1 Maret 1973. Radio Merapi FM memiliki waktu siaran dari pukul 06.00 – 24.00 WIB, khusus hari Kamis malam Jum’at siaran wayang kulit sampai pukul 04.00 WIB. Radio
yang mempunyai visi
menjadi radio kebanggaan
masyarakat Boyolali tersebut mempunyai jangkauan siaran hingga daerah Sragen, Wonogiri, Klaten, Kabupaten Semarang, Gunung Kidul dan sebagian Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Terkait dengan
permasalahan sanitasi, radio MERAPI FM
adalah satu-satunya
Radio di Kabupaten Boyolali yang telah
mengalokasikan acara kesehatan. Format acara dikemas dalam program acara Fosta bentuk
tips praktis,
Kupas
artikel
kesehatan, juga dialog interaktif, spot iklan layanan masyarakat. Stasiun Profil Nama Radio Alamat kantor
: :
On Air Frekuensi Call Station Pengelola Progamer Marketing Data Tehnik
: : : : :
Pemancar
:
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
MERAPI FM RSPD Boyolali Jl. Pandanaran No.5 Boyolali Telp. (276)321314 Fax. (0276) 321172 Telp. (276) 322999, HP. 081904501936 FM 93,60 MHz Merapi FM Joko Suseno Anton Asmoro T. Electie Putriyani RVJ VJ2000 V-35
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Antena Tower Power Out Put Peralatan Audio Peralatan
: : : :
APC-1 Cirkuler Delta 55 meter 2K 1000 Watt Tascam, Orban, Ella, Sonny Tascam, Mackie, Behringger
Produksi Daerah
:
Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten
Kabupaten Wonogiri,
Pacitan, Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten Gunung Kidul, Kota
Surakarta,
Kabupaten
sebagian
Semarang,
wilayah
Kabupaten
Ngawi dan Kabupaten Magetan. Audience Profil Usia
Status Ekonomi
: 06 – 17 Th
10 %
18 – 25 Th
20 %
26 – 30 Th
33 %
31 Th keatas : A
37 % 10 %
B
15 %
C
23 %
D
25%
E
27 %
Data Siaran Nama Radio Call Sign / Station Jam Siaran Format Siaran Komposisi Lagu
Prosentase
: : : : :
:
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
RSPD Boyolali Merapi FM / Mitra Merapi 06.00 – 24.00 WIB Indonesia
25 %
Barat
10%
Dangdut
30%
Campursari / Gending Hiburan
30 % 40 %
Informasi
15 %
Pendidikan
20 %
V-36
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
E.
Iklan
15 %
Lain-lain
5%
Hasil Pendataan Bagian HIP Setda Preferensi media masyarakat di Kabupaten Boyolali yang tersebar di 19 kecamatan menunjukkan bahwa televisi adalah sumber informasi utama. Televisi yang dapat ditangkap di Kabupaten Boyolali adalah semua televisi nasional, dan televisi lokal TATV Surakarta. Namun karena keterbatasan daya pancar TATV Surakarta,
belum semua masyarakat Boyolali bisa
memanfaatkan secara maksimal media tersebut. Sementara
untuk media
Radio,
menduduki
urutan
kedua sebagai sumber informasi bagi masyarakat Boyolali. Di Kabupaten Boyolali terdapat 4 stasiun radio. 4 media
radio tersebut cukup memberikan keleluasaan bagi
masyarakat
Boyolali
diinginkannya. Boyolali
Dengan adanya
untuk
memilih
informasi
yang
Disamping adanya radio diluar Kabupaten
yang jangkauannya mencapai
Kabupaten Boyolali.
Stasiun Radio yang paling sering didengarkan adalah radio milik Pemkab Radio Merapi FM. Selain memiliki jangkauan pancar yang luas,
program acara Radio Merapi FM juga cukup
variatif. Selain acara Merapi FM
daya
yang bersifat hiburan sepeti musik, Radio
juga menyajikan
program acara yang bersifar
informatif, antara lain Info Merapi, seputar Boyolali serta kegiatan Tolkshow SKPD. Selanjutnya adalah Radio
CJDW FM
Radio CJDW FM,
lebih mengambil segmen pendengar anak
muda, dengan format acara berupa news dan musik. Saat ini
SKPD/Instansi Vertikal/ BUMN/ BUMD telah
memanfaatkan Radio Merapi FM dan CJDW FM sebagai pilihan media untuk mengkomunikasikan isu sanitasi baik melalui dialog interaktif, iklan layanan masyarakat maupun spot. Untuk radio swasta, masih belum terlalu dimanfaatkan walaupun sudah ada beberapa radio swasta yang diajak bekerjasama oleh SKPD. Sedangkan Media surat kabar
menduduki urutan ketiga
digunakan oleh masyarakat Boyolali. Sementara Internet yang
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-37
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi baru Booming banyak dimanfaatkan oleh pelajar. Dengan adanya 4 radio di
Boyolali dengan segmentasi
yang bervariasi serta pilihan masyarakat yang menempatkan radio sebagai salah satu sumber informasi utama, perlu juga dipertimbangkan
untuk
memanfaatkan
radio
secara
lebih
maksimal sebagai salah satu media komunikasi. Selain bahwa jangkauan radio luas, biaya untuk promosi di radio dapat lebih ditekan apalagi jika memanfaatkan radio milik pemerintah (Merapi FM)
dan tidak menutup kemungkinan memanfaatkan
radio lainnya di Kabupaten Boyolali. Surat kabar menempati peringkat ketiga sebagai pilihan sumber informasi. Dari pendataan Bagian HIP Setda dapat diketahui
SKH SOLOPOS menempati posisi pertama
surat kabar yang paling
sering dibaca
sebagai
masyarakat Boyolali,
posisi kedua adalah SKH SUARA MERDEKA, posisi ketiga Harian sore SKH RADAR SOLO dan harian JOGLOSEMAR menempati posisi keempat. SOLOPOS menjadi Surat Kabar yang paling sering dibaca dimungkinkan karena adanya porsi pemberitaan Boyolali yang lebih banyak, juga karena factor kedekatan obyek berita di media tersebut dibanding media cetak lainnya. Hal tersebut bisa dilihat
dari tersedianya
berita Boyolali yaitu
satu
halaman khusus
halaman Boyolali.
pemberitaan
Halaman tersebut
memuat
berita berbagai peristiwa yang terjadi di Boyolali, baik
dalam
bidang
pemerintahan,
pembangunan
kemasyarakatan Kabupaten Boyolali.
dan
Ada satu rubrik yang
banyak diminati oleh para pembaca Solopos, setiap kali mereka membaca surat kabar tersebut, yaitu kolom “Ngudo Roso” dan “Kriiing Solopos” memuat berbagai aspirasi
masyarakat
yang
aduan, keluhan, kritik dan
disampaikan
hasil
wawancara
wartawan, serta sms di kriiing Solopos di media tersebut. Kolom tersebut juga menjadi salah satu masukan dan kontrol sosial bagi
para
pengambil keputusan di
Adapun jenis aduan
Kabupaten Boyolali.
yang disampaikan sangat variatif,
permasalahan ekonomi
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
seperti
dari
Alokasi Dana Desa (ADD), V-38
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi bidang politik, sekolah,
hingga
masyarakat jalan,
layanan publik seperti
kondisi Jalan, bangunan
permasalahan kesehatan
seperti
pelayanan
di lingkungan
air bersih,
genangan air di
layanan petugas kebersihan sampah rumah tangga, dan
sebagainya. Terkait informasi kesehatan/sanitasi yang disajikan oleh surat kabar-surat kabar tersebut,
mereka telah memiliki
halaman khusus tentang kesehatan, yang disajikan seminggu sekali. Untuk
SUARA MERDEKA
KESEHATAN,
SOLOPOS dengan
menampilkan
halaman
rubrik KESEHATAN, RADAR
SOLO rubrik kesehatan hari minggu serta JOGLOSEMAR tiap hari menampilkan halaman KESEHATAN. Selain itu permasalahan lingkungan juga sering diangkat oleh media-media tersebut, dalam bentuk berita kesehatan dan pemberitaan
lingkungan hidup.
Sifat
sangat situasional, tergantung kondisi. Isu-isu
lingkungan yang sering diangkat antara lain Program PAMSIMAS, Gizi,
Pemulihan Kesehatan Lingkungan
Udara dan Air serta
Pengelolaan Sampah, Amdal dan Sanitasi. Kesimpulan hasil pemetaan media:
•
Sumber informasi utama adalah Televisi, Radio dan Surat Kabar.
Keberadaan televisi lokal
TATV SURAKARTA
juga memiliki peran sebagai sumber informasi yang sifatnya lokal serta sebagai hiburan yang sifatnya budaya.
•
Radio masih berpotensi sebagai salah satu media dalam menyebarluaskan isu sanitasi mengingat
dengan
pertimbangan biaya murah, mudah, serempak serta dapat di akses dimana saja. Radio
Merapi FM sebagai radio milik
Pemerintah Daerah masih dimungkinkan untuk dioptimalkan dalam Program Kesehatan dan Sanitasi.
•
Dengan adanya cukup besar
dimiliki Kabupaten Boyolali,
mensosialisasikan dilakukan
4 radio merupakan potensi yang untuk
terus
tentang sanitasi. Terobosan yang bisa
misalnya dengan
melakukan
siaran
untuk 4 radio di Boyolali tentang sanitasi,
bersama
dimana satu
program sanitasi di Merapi FM, sedangkan radio lainnya Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-39
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi tinggal me-rellay. Sehingga
semua segmen pendengar bisa
terjaring, untuk mendengarkan program siaran tersebut.
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-40
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Tabel 5.16. Peta Komunikasi untuk Sanitasi Kabupaten Boyolali 1
Sudah adakah unsur lembaga/instansi/perusahaan swasta/LSM yang biasa terlibat dalam program kesehatan, kebersihan, lingkungan atau sejenisnya?
a.
Ada, sebutkan nama
b.
Belum Ada
b.
Jika belum ada. Siapakah kira-kira tokoh potensial yang bisa dilibatkan?
Pemerintah (SKPD, BUMD) 1. DKK (Dinas Kesehatan Kabupaten) 2. BLH (Badan Lingkungan Hidup) 3. Disperidagsar 4. Bapermaskin 5. DPUPPK 6. Bappeda 7. HIP (Humas Informatika dan Protokol) Setda Non pemerintah (Swasta, LSM) 1. Askes 2. Karang Taruna 3. PKK 4. PDAM 5. LSM YPAM (Yayasan Pengembangan Akhlak Mulia)
2
3
4
Sudah adakah individu, tokoh masyarakat di tingkat kab/ kota yang biasa terlibat dalam kampanye kesehatan, kebersihan, lingkungan atau sejenisnya?
a
Apa sajakah motivasi para pemangku kepentingan (komunikator) untuk terlibat dalam program kesehatan, kebersihan, lingkungan atau sejenisnya tersebut?
a
Apa sajakah program kesehatan, kebersihan, lingkungan atau sejenisnya yang pernah dan sedang dikampanyekan kepada masyarakat melalui media massa lokal?
a
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
Jika ada, sebutkan namanya 1. Tokoh agama 2. Tokoh Masyarakat 3. Kepala Sekolah 4. Ketua RT, Ketua RW Pemerintah
1. Bupati Boyolali 2. TP PKK 3. Kepala desa 4. Kader Kesehatan b.
1. Terwujudnya masyarakat Boyolali sehat Nama Program oleh Pemerintah 1. PHBS 2. Kebersihan pasar 3. Jamkesmas
Non pemerintah 1. Mensukseskan program Boyolali sehat
b.
Nama Program oleh Non Pemerintah 1. PSN (pembersihan sarang nyamuk)
V-11
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi 4. Jampersal 5. Kawasan bebas rokok 5
Bagaimanakah biasanya sifat isi pesan dan bentuk informasi yang pernah dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut dalam mengkampanyekan program kesehatan, kebersihan, lingkungan atau sejenisnya?
a
Nama Program
b
1. PHBS 2. Kawasan bebas rokok 3. Jampersal
1. Ayo laksanakan PHBS 2. Say no tu drug 3. Gratis manfaatkan program jampersal bagi ibu 4. Manfaatkan jamkesmas demi kesehatan keluarga kita 5. Pasarku resik atiku becik sing tuku balik
4. Jamkesmas 5. Kebersihan pasar 6
Media apa sajakah yang biasa digunakan untuk mengkampanyekan program-program kesehatan, kebersihan, lingkungan dan sejenisnya tersebut?
a.
Jenis Media (Massa/Nirmassa) :
b.
Televisi Surat kabar
Buletin: Boyolali tersenyum Majalah: Boyolali magazine Media Luar Ruang: poster, baliho, spanduk Lainnya: temu pers, sambutan Bupati Siapa sajakah kelompok masyarakat yang pernah diterpa informasi atau menjadi sasaran kampanye program kesehatan, kebersihan, lingkungan dan sejenisnya?
a.
Nama Program (tambahkan bila perlu) 1. PHBS 2. Kesehatan produksi
8.
Efek atau dampak perubahan apakah
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
a.
Nama Program
b.
Nama Media Massa TA TV Solopos, Suara Merdeka, Joglo Semar, Radar Solo Merapi FM, CJDW FM, Kharysma FM, Bimasakti FM Boyolali Tersenyum Boyolali Magz -
Radio
7
Isi dan sifat pesan (himbauan, ajakan, larangan, gerakan)
b.
Kelompok Masyarakat Sasaran 1. Pelajar, Kelompok PKK, GOW, Kelompok Yasinan, Kelompok Arisan Ibu-ibu, Kelompok Dasa Wisma 2. Masyarakat sekolah, tokoh masyarakat
JENIS DAMPAK:
V-12
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi yg diharapkan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program tersebut di masyarakat? (centang pada kotak sesuai dampak yang diharapkan)
9
Bagaimanakah tanggapan masyarakat (khalayak sasaran) terhadap programprogram yang pernah dan sedang mereka dapatkan?
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
1. PHBS 2. Kesehatan produksi
Kognitif (perubahan pengetahuan: tahu dan mengerti)
Afektif (perubahan sikap: peduli dan simpati)
√ √
√ √
a. Sangat bermanfaat (dari tidak tahu menjadi tahu, timbul kesadaran dan melaksanakan)
b. Cukup bermanfaat
Behavioral (perubahan perilaku: aktif terlibat, partisipatif) √ √ c. Tidak bermanfaat
V-13
d. Sangat tidak bermanfaat
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi 5.4
Keterlibatan
Masyarakat
dan
Sektor
Swasta
dalam
Layanan Sanitasi 5.4.1 Layanan persampahan Penanganan sampah di Kabupaten Boyolali dibedakan menjadi tiga yakni sampah yang diangkut menuju TPA, sampah yang diolah seperti dijadikan kompos, di daur ulang, maupun diolah dalam incinerator, serta sampah yang tidak terangkut. Sebagian besar sampah di wilayah Kota Boyolali sudah terangkut ke TPA (78%). Volume serta prosentase dari sampah yang diangkut, di daur ulang dan yang tidak terangkut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.17. Penanganan sampah di Wilayah Kota Boyolali No
PENANGANAN
1 2
Diangkut ke TPA Diolah : a. Kompos b. Daur ulang kertas, botol dll c. Incinerator Tidak terangkut Total
3
VOLUME (m3/hari) 63,8
PROSENTAS E 78
4,9 7,7
5,8 9,4
0,7 4,7 81,8
0,9 5,9 100,0
Sumber :Program Kerja KPPK Boyolali, Tahun 2010
Penanganan sampah yang tidak terangkut ke TPA antara lain dilakukan sebagai berikut: 1. Pemilahan dan pengumpulan Kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah an-organik yang laku dijual (plastik, kaca, botol, kertas, dan lain-lain) di Kabupaten Boyolali sejak lama dilakukan oleh pemulung yang beroperasi di TPSTPS. Sedangkan kegiatan pemilahan dan pengumpulan di tingkat rumah tangga mulai dikenalkan Pemkab Boyolali beberapa tahun belakangan ini di beberapa kelompok rumah tangga, misalnya: a.
Kampung Bhayangkara,
b.
Perumahan Bumi Singkil Permai I
c.
Perumahan Bumi Singkil Permai II
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-11
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi d.
Kampung Madu Mulyo. Kampung-kampung dan perumahan ini nantinya diharapkan
menjadi percontohan bagi kampung-kampung yang lain.
2. Pengomposan a. Pengomposan di TPA Kuncen Winong dan Sie Pertamanan DPUPPK 1. Sampah yang masuk TPA mula-mula dipilahkan menurut jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jenis
sampah
organik
selanjutnya
diproses
menjadi
kompos dengan menggunakan alat pengomposan yang sudah tersedia di TPA;
2. Sampah organik dimasukkan dalam mesin pencacah. Saat ini sampah yang dibuat kompos di TPA kurang lebih 20 M3/ bulan. b. Pengomposan (Komposting Rumah Tangga) di Perumahan Warga yaitu di lokasi sebagai berikut : 1. Kampung Bhayangkara RW XV Kelurahan Siswodipuran yang terdiri dari RT 3 dan RT 4 ; 2. Perumahan Bumi Karanggeneng;
Singkil
Permai
I
RW
X
Desa
3. Perumahan Bumi Singkil Permai II RW XI RT 08 Desa Karanggeneng; 4. Perumahan Pulisen Kelurahan Pulisen; 5. Perumahan Surodadi; 6. Perumahan Surowedanan c. Pengomposan di Sekolah yaitu di lokasi sebagai berikut : 1. SMKN 1 Mojosongo; 2. SMKN 1 Boyolali; 3. SMUN 3 Boyolali; 4. SMPN 1 Boyolali; 5. SMPN 2 Boyolali; 6. SMPN 4 Boyolali;
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-12
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi 6. SD N 4 Boyolali; 7. SD N 9 Boyolali. Tabel 5.18. Volume sampah Rata-Rata Harian TPA Winong Menurut Asalnya No . 1. 2. 3. 4.
Jenis TPS Hasil sapuan jalan Tempat/ fasilitas umum (pasar, terminal) Pemukiman / Warga Badan Usaha (PT, CV dll) Jumlah
Volume (m3/ hari) 9,7 18,1 31,0 5 63,8
Sumber data :Program Kerja DPUPPK Boyolali, Tahun 2010
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-13
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi Tabel 5.19. Persentase Komposisi Sampah Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Meta/ Gelas Kerta Karet Plasti Kayu Kain loga / Organik lain-lain s / kulit k m kaca 0,5 0.5 0.5 1 1 1
3 4 4 4 4 4
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
15 14 14 16 16 16
0,5 0,5 1 1 1
0,5 1 1 1 1 1
75 75 75 72 72 72
5 4 4 4 4 4
Sumber data :Program Kerja DPUPPK Boyolali, Tahun 2010
3. Metode Pengelolaan TPA a. Metode pengelolaan TPA yang digunakan adalah control landfill. b. Jenis pelapis dasar TPA adalah tanah cadas (pelapis alami) dimana air lindi tidak dapat meresap ke dalamnya, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pencemaran air tanah dan air permukaan secara alami yang berasal dari leachate (air lindi). 4. Kegiatan 3R di TPA Sampah
yang
masuk
TPA
mula-mula
dipilahkan
menurut
jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah an-organik. Jenis sampah organik selanjutnya diproses menjadi kompos dengan menggunakan alat pengomposan yang sudah tersedia di TPA. Volume sampah yang dibuat kompos di TPA sebesar 0,75 m 3/ hari. Sedangkan sampah anorganik
(plastik,
kertas,
kaca,
dan
lain-lain)
dikumpulkan
oleh
pemulung yang ada di TPA, selanjutnya dijual ke pengepul untuk dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Jumlah sampah anorganik hasil pemilahan sampah sebesar 0,71 m3/ hari. 5. Peran Serta Masyarakat dan Swasta Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan antara lain dengan membuang sampah rumah tangga ke tempat-tempat sampah/ tong sampah yang sebagian sudah dipisah-pisahkan menurut jenisnya, yang selanjutnya diangkut oleh armada sampah (gerobak dan
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-14
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi mobil
sampah).
Sedangkan
bentuk
keterlibatan
swasta
dalam
pengelolaan sampah antara lain adalah: a. Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah. Selama ini Pemkab Boyolali senantiasa membuka kesempatan pihak
ketiga
untuk
terlibat
dalam
pengelolaan
sampah
di
Kabupaten Boyolali, namun karena timbulan sampah di Kabupaten Boyolali relatif sedikit/ kecil yaitu sebesar + 63,8 m3/ hari, belum menarik bagi pihak ketiga (investor) karena tidak sebanding dengan investasi yang akan ditanamkan. b. Keterlibatan swasta dalam pengangkutan sampah Keterlibatan swasta secara khusus dalam pengangkutan sampah di Kabupaten Boyolali tidak ada/ belum perlu mengingat telah tersedianya alat angkut 2 (dua) buah truck armroll dengan volume @ 6 m3 dan 4 (empat) buah dump truck volume @ 8 m3, sedangkan volume timbulan sampah yang perlu diangkut di Boyolali relatif sedikit/ kecil yaitu sebesar + 63,8 m 3/ hari. Sedangkan keterlibatan swasta ‘secara umum’, sesuai Perda No. 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, maka
salah
satu
mekanisme
pembuangan
sampah
adalah
pembuangan sampah dari suatu badan usaha dilakukan oleh badan usaha yang bersangkutan secara mandiri langsung ke TPA. c.
Data Pemulung TPA Winong
Tabel 5.20. Data Pemulung TPA Winong No
Nama
Tempat, Tgl Lahir
1 Darmo Wiyono Dakelan
Karangan 1933 yar,
2 Padmo Slamet
Karangan 1944 yar,
3 Sugeng
Karangan 31-Desyar, 62
4 Mahmudin
Karangan 03-Junyar, 71
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
Alamat Kreten, Rt 01/ Rw 08, Ds. Jantiharjo, Kec./Kab. Karanganyar Pojok, Rt 01/Rw 01, Ds. Delingan, Kec./ Kab. Karanganyar Pojok, Rt 01/Rw 01, Ds. Delingan, Kec./ Kab. Karanganyar Pojok, Rt 01/Rw 01, Ds. Delingan, Kec./ V-15
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
5 Sukini
Karangan 06-Febyar, 79
6 Wiyono
Boyolali
7 Padi
Boyolali
8 Siman
Karangan yar, Karangan yar,
9 Suratmin
Kab. Karanganyar Ds. Puntukrejo, Kec. Puntukrejo, Kab. Karanganyar Jlobong, Ds. Pusporenggo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali Jlobong, Ds. Pusporenggo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali
5.4.2 Layanan air limbah Peran
serta
masyarakat
sangat
sangat
diperlukan
dalam
pengelolaan air limbah di Kabupaten Boyolali. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa antara lain: 1.
Partisipasi masyarakat merawat sarana buang air besar (BAB) yang ada, seperti MCK dan sejenisnya.
2.
Penyediaan sarana sanitasi mandiri.
3.
Partisipasi dalam mentaati peraturan yang ada.
4.
Peran serta dalam memasukan dana kas daerah (PAD) melalui pembayaran retribusi
5.
Peran serta dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Saat ini peran serta masyarakat di Kabupaten Boyolali masih
sebatas penyediaan sarana sanitasi secara mandiri serta menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaan air limbah domestik belum berjalan. Wilayah yang telah mendapat bantuan program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dari Pemkab Boyolali juga telah menunjukkan partisipasinya melalui wadah KSM yang merupakan pengelola SLBM. Tanpa adanya partisipasi masyarakat
segala
upaya
yang
dilakukan
dalam
pengaturan
pengelolaan air limbah tidak akan berarti. Adanya dorongan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengelola air limbah terutama limbah rumah tangga sangat diperlukan. Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-16
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BOYOLALI Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
Menjaga Kebersihan WC Umum
Penyediaan Tempat Sampah
Gambar 5.1. Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Sumber: Dokumentasi Konsultan, 2011
Sampai dengan tahun 2011 ini DPUPPK Kabupaten Boyolali belum mulai melakukan pelayanan penyedotan tinja. Hal ini disebabkan Kabupaten Boyolali belum mempunyai truk tinja dan IPLT. Jika ada masyarakat di Kabupaten Boyolali yang melakukan pengurasan septic tank, mereka menggunakan mobil sedot tinja dari kota lain yaitu Kota Surakarta.
Pokja AMPL Kabupaten Boyolali
V-17