BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI 5.1

Area Risiko Tinggi dan Permasalahan Utamanya

Penentuan area berisiko menggunakan cara pemberian skoring skoring pada 391 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Klaten dengan menggunakan beberapa indikator. Basisnya berasal dari data sekunder, data EHRA dan ditambahkan persepsi dari SKPD. Hasil skor ini menyimpulkan bahwa ada daerah yang berisiko tinggi, daerah berisiko sedang, daerah berisiko rendah dan daerah tidak berisiko. Program sanitasi yang berada pada daerah yang mempunyai risiko tinggi akan mendapat urutan penanganan sanitasi prioritas yang pertama. 1. Data Sekunder dan Persepsi Stakeholders Penentuan area risiko sanitasi di Kabupaten Klaten dilakukan dengan cara pemberian skor berdasarkan beberapa indikator yang berasal dari data sekunder dan persepsi stakeholders. Indikator-indikator yang digunakan utuk menentukan area berisiko berdasarkan data sekunder dan persepsi stakeholders merupakan hasil kesepakatan pokja, yaitu: a. Kepadatan Penduduk b. Angka Kemiskinan c. Daerah Aliarn Sungai yang berpotensi digunakan MCK d. Daerah Banjir Area berisiko tinggi hasil dari pengolahan data sekunder dan persepsi stakeholder menjadi pertimbangan utama dalam penentuan desa yang akan dilakukan studi EHRA. 2. Studi EHRA Merupakan data primer yang diambil dari 40 responden (ibu rumah tangga) di setiap desa. Studi EHRA di Kabupaten Klaten berdasarkan diskusi POKJA AMPL disetujui untuk dilaksanakan di 40 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Studi EHRA tidak dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Klaten mengingat keterbatasan dana yang ada, sehingga pelaksanaannya diprioritaskan pada BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KLATEN

V-1

desa-desa yang merupakan area berisiko tinggi berdasarkan pengolahan data sekunder dan persepsi stakeholders. Beberapa hasil studi EHRA tersebut dipilih sebagai indikator penentu area risiko sanitasi, yaitu: a.

Sumber air minum yang berasal dari air permukaan yang tidak terlindungi.

b.

Kelangkaan air dan risiko terkait

c.

Pencemaran air oleh tangki septic tank dengan pertimbangan jangka waktu pengurasan.

d.

Penanganan kotoran anak dengan melihat kemampuan anak menggunakan jamban dan keamanan penanganan kotoran anak.

e.

Cuci Tangan Pakai Sabun pada 5 waktu penting.

f.

Pembuangan sampah dengan melihat penerimaan layanan sampah dan pemilahan sampah.

g.

Jumlah kepemilikan jamban pribadi dan kondisi keamanan jamban.

Data sekunder merupakan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga statistik sedangkan persepsi stakeholders merupakan penilaian secara subyektif dari masing masing institusi yang menjadi anggota Pokja AMPL Kabupaten Klaten terhadap kondisi sanitasi di setiap desa. Studi EHRA dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari desa sebagai pembanding. Alur penetapan Area Berisiko di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut : DATA SEKUNDER

DRAFT AREA BERISIKO (AWAL)

PERSEPSI STAKEHOLDERS

LOKASI STUDI EHRA

HASIL STUDI EHRA

AREA BERISIKO

DISKUSI POKJA DAN STAKEHOLDERS

SURVEY LOKASI

Gambar 5.1. Bagan Penentuan Area Berisiko

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KLATEN

V-2

Tabel 5.1. Penentuan Area Beresiko di Kabupaten Klaten Skor Berdasarkan Skor Berdasar No

1

2

3

4

5

6

7

Kecamatan

Bayat

Jatinom

Trucuk

Cawas

Kalikotes

Karangnongko

Prambanan

Desa

Persepsi

kan Data

SKPD

Sekunder

Gunung Gajah

4

Tegal Rejo

Skor Berdasar Skor yang Kategori

kan EHRA

Disepakati

1

2

2

Beresiko Rendah

4

1

3

3

Beresiko Sedang

Krakitan

2

1

1

1

Beresiko Sangat Rendah

Ngerangan

3

2

1

2

Beresiko Rendah

Talang

3

2

1

2

Beresiko Rendah

Beteng

4

4

3

3

Beresiko Sedang

Krajan

3

1

1

1


Jemawan

3

2

4

4

Beresiko Tinggi

Puluhan

3

2

2

2

Beresiko Rendah

Jatinom

2

2

2

2

Beresiko Rendah

Mandong

3

1

3

2

Beresiko Rendah

Puluhan

2

1

2

1


Mireng

2

2

1

1


Planggu

3

3

2

3

Beresiko Sedang

Sajen

2

3

2

3

Beresiko Sedang

Plosowangi

3

1

3

2

Bereseiko Rendah

Bogor

3

1

4

3

Beresiko Sedang

Balak

3

2

1

2

Beresiko Rendah

Nanggulan

3

3

3

4

Beresiko Tinggi

Tirtimarto

3

4

2

4

Beresiko Tinggi

Jogosetran

2

1

2

1


Gemblegan

2

2

3

3

Beresiko Sedang

Jiwan

4

1

2

2

Beresiko Rendah

Jagalan

3

1

4

3

Beresiko Sedang

Logede

4

2

2

3

Beresiko Sedang

Kadilajo

3

3

4

4

Beresiko Tinggi

Kemudo

3

1

3

2

Beresiko Rendah

Cucukan

3

2

3

3

Beresiko Sedang


V-3

Skor Berdasarkan Skor Berdasar No

8

9

10

Kecamatan

Wonosari

Tulung

Klaten Tengah

Desa

Persepsi

kan Data

SKPD

Sekunder

Brajan

3

Bolali

Skor Berdasar Skor yang Kategori

kan EHRA

Disepakati

3

3

3

Beresiko Sedang

3

1

1

1


Tegalgondo

3

2

2

2

Beresiko Rendah

Gunting

3

2

2

2

Beresiko Rendah

Teloyo

3

3

2

3

Beresiko Sedang

Bono

3

2

2

2

Beresiko Rendah

Kemiri

2

2

2

2

Beresiko Rendah

Mundu

3

2

1

2

Beresiko Rendah

Sedayu

3

2

2

2

Beresiko Rendah

Semangkak

3

2

2

2

Beresiko Rendah

Jomboran

2

2

2

2

Beresiko Rendah

Mojayan

2

3

1

2

Beresiko Rendah

Sumber : Study EHRA Kabupaten Klaten, 2011

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan Desa yang memiliki resiko sanitasi tinggi, sedang , rendah dan sangat rendah. Dari hasil skoring di masing-masing klaster dari 401 Desa Keurahan yang dikaitkan dengan hasil EHRA maka dapat diidentifikasi 11 desa yang beresiko tinggi (skor 4), ditunjukkan dengan warna merah. Daerah beresiko Sedang (skor 3) terjadi pada 97 desa ditunjukkan dengan warna kuning. Daerah Rendah (Skor 2) terjadi pada 220 desa, ditunjukkan dengan warna hijau. Desa yang Resiko Sangat Rendah (Skor 1) ada 73 Desa ditunjukkan dengan warna biru.


V-4


V-5

Gambar 5.2. Peta Area Berisiko Sanitasi Kabupaten Klaten

5.2

Kajian dan Opsi Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area Prioritas

Area prioritas penanganan sanitasi di Kabupaten Klaten adalah desa dan kelurahan yang dilakukan studi EHRA meliputi 40 desa di 10 kecamatan. Sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai penangan bidang sanitasi dan opsi-opsi yang sudah ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penanganan bidang Sanitasi masih relatif kecil, karena peran serta masyarakat khususnya perempuan masih terbatas dalam skala lingkungan rumah tangga. Beberapa program Pemerintah melalui SKPD yang terkait mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta aktif dalam menangani permasalahan sanitasi dan kesehatan lingkungan melalui pembentukan Pokmas atau kelompok kerja setingkat desa/RT atau melalui pemberdayaan lembaga desa yang ada seperti PKK, kelompok pengajian atau Dasawisma. Program pemerintah tersebut antara lain adalah PAMSIMAS, PPIP, PNPM (kesehatan dan BPMPKB).

Akan tetapi

kelemahan dari program pemberdayaan tersebut adalah kurangnya keberlanjutan terutama untuk program yang bersifat bantuan fisik, dimana ketika kegiatan fisiknya selesai dibangun maka peran fungsi Pokmas juga berangsur berherti. 1.2.1. Kajian dan Opsi Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area Prioritas Sub Sektor Limbah Domestik Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk turut serta dalam pengelolaan air limbah domestik. Penanganan sub sektor limbah domestik khususnya jamban keluarga menjadi urusan masing-masing individu atau keluarga. Selain itu kurangnya sosialisasi mengenai penanganan limbah domestik yang benar yaitu mengkondisikan pengelolaan air limbah domestik yang aman sebelum dibuang ke media lingkungan sebagai kewajiban. Pola pengelolaan air limbah domestik seharusnya dijalankan oleh berbagai pihak terutama untuk lingkungan yang mempunyai kepadatan tinggi, karena sistem komunal untuk lingkungan berkepadatan tinggi merupakan solusi yang paling tepat. Berdasarkan survey EHRA di area prioritas, jumlah KK yang memiliki jamban pribadi adalah sebesar 2,86.% KK, sisanya sebanyak 85,87.% BAB di tempat kerja, MCK umum, di fasilitas umum lainnya dan BABS. Dari jumlah kepemilikan jamban tersebut yang memakai sistem jamban yang aman adalah sebesar 78,94.% diasumsikan adalah jamban yang menggunakan sitem siram dengan leher angsa. Dan sebesar .8,81.% belum memakai sistem jamban yang tidak aman.


V-6

Prosentase BABS di area prioritas masih tinggi yaitu sebesar 85,87.% terdiri dari 38,44.% BABS di sungai/got/parit/saluran irigasi, lapangan atau semak (tidak ada failitas), 20,44.% BABS di wc gantung sungai (wc helikopter) dan tempat BABS lainya sebesar (9,88.%).

Gambar 5.3. Grafik Prosentase Tempat Buang Air Besar di Area Prioritas

Dari hasil studi EHRA diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan jamban keluarga masih rendah sehingga angka BABS juga tinggi. Faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap PHBS merupakan faktor utama yang mempengaruhi masih rendahnya jumlah kepemilikan jamban pribadi dan PHBS. Untuk mencapai target MDG’s 2015 maka perlu diupayakan peningkatan akses terhadap sanitasi dasaratau jamban keluarga hingga 90%. Maka diusulkan opsi peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik antara lain : 1. Pembuatan jamban keluarga di masing-masing rumah tangga 2. Pembuatan MCK umum yang pembangunan dan pengelolaannya oleh masyarakat 3. Sosialisasi melalui kelompok pengajian, rapat RT, rembug desa atau PKK untuk tidak BABS dan kampanye hidup sehat 4. Pembangunan resapan untuk saluran grey water


V-7

1.2.2. Kajian dan Opsi Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area Prioritas Sub Sektor Persampahan Pengeloaan sampah melalui pengurangan sampah dalam skala rumah tangga dengan metode 3R (reuse, reuse, recycle) belum membudaya dimasyarakat disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi oleh instansi terkait. Perlu ditingkatkan kampanye mengenai 3R di masyarakat, sehingga penanganan sampah domestik dapat dimaksimalkan di tingkat rumah tangga sehingga mengurangi timbulan/volume sampah yang masuk ke TPA dan pencemaran lingkungan hunian karena pembuangan sampah. Selanjutnya perlu didorong suatu penanganan sanitasi yang terpadu antar berbagai pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat), sehingga akan dihasilkan suatu pengelolaan persampahan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat (sumber penghasil sampah) secara langsung dan lembaga-lembaga informal daur ulang yang terkait, disertai dengan pemilihan teknologi dan fasilitas yang efisien dan ergonomis guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pada khusunya adalah rumah tangga sebagai fokus utama . Dari uraian diatas maka dapat diusulkan beberapa opsi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik antara lain : 1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan masing-masing dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. 2. Menyediakan pengangkutan sampah yang ditimbulkan (dari rumah) ke TPS, transfer depo / kontainer, bak sampah yang telah disediakan. 3. Pengadaan sarana kebersihan secara swadaya berupa alat kebersihan untuk lingkungan masing-masing. 4. Membentuk kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengolahan sampah domestik (Kelompok 3R) 5. Kampanye 3R melalui media rembug warga/pengajian, rapat RT dan lain-lain 1.2.3. Kajian dan Opsi Partisipasi Masyarakat dan Jender di Area Prioritas Sub Sektor Drainase Lingkungan

Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk bertanggungjawab dalam hal pembangunan, dan pengelolaan drainase lingkungan. Pola pembinaan pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan belum efektif. BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KLATEN

V-8

Beberapa opsi peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan antara lain : 1. Kerja bakti kebersihan lingkungan termasuk perbaikan dan pembersihan saluran drainase lingkungan. 2. Berperan serta sebagai anggota pokmas/oms yang terbentuk oleh program-program Nasional yang masuk ke desa seperti PPIP, PAMSIMAS, PNPM mandiri Perdesaan, dll dalam menyusun RPJM/ rencana pembangunan desa termasuk di dalamnya sektor drainase lingkungan. 3. Pembangunan saluran drainase lingkungan secara swadaya baik dalam lingkup rumah tangga atau lingkup yang lebih luas seperti RT/RW/desa. 1.3. Media dan Peningkatan Kepedulian Sanitasi Media promosi yang ada di masyarakat dalam rangka peningkatan kepedulian sanitasi cukup beragam. Di Kabupaten Klaten terdapat dua strategi promosi yang pertama adalah Above the line ( ATL ) adalah sebuah strategi promosi atau komunikasi dengan target audien yang sangat luas ( banyak ) dan massive. Dalam strategi ini tidak ada interaksi langsung dengan audiens. Komunikasi berlangsung satu arah. Contoh iklan di televisi, radio, majalah, koran dan billboard. Dan yang kedua adalah Below the line (BTL) adalah sebuah strategi promosi atau komunikasi dengan target audien yang terbatas ( spesifik). Dalam strategi ini tercipta interaksi langsung dengan audiens. Komunikasi berlangsung dua

arah. Media atau kegiatannya memberikan

kesempatan kepada audiens untuk merasakan, menyentuh atau berinteraksi, bahkan langsung action ( membeli produk ). Contoh : even, sponsorship, sampling, promosi langsung ke konsumen (masyarakat). Klaten salah satu Kabupaten besar yang menjadi pasar potensial hampir semua media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini ditandai dengan banyaknya media massa dari kota lain, terutama media massa nasional, yang menjadikan Klaten sebagai wilayah pasar dan liputannya. Tak hanya itu, sejumlah media massa bahkan membuka kantor perwakilan (pemasaran dan redaksi) di kota ini. Kondisi media massa (cetak dan elektronik) di Klaten bisa dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni media massa lokal, regional dan nasional. Media massa lokal meliputi media-media yang lahir dan tumbuh di Klaten atau dengan kata lain media asli Klaten. Contoh media ini adalah Joglo Media regional adalah media massa dari kota lain yang membuka pasar dan memiliki perwakilan/kantor biro di Klaten, misalnya Solo Pos (Solo), Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta). Sedangkan media nasional adalah media-media yang luas sebarannya sudah menasional dan BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KLATEN

V-9

biasanya berasal dari Jakarta. Media nasional ada yang membuka kantor biro/perwakilan di Klaten misalnya KOMPAS, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Bisnis Indonesia. Sedangkan yang tidak memiliki kantor perwakilan seperti Suara Pembaruan, The Jakarta Post. Di media elektronik, TV dan radio, posisi Klaten terlihat semakin penting. Untuk radio, misalnya, selain radio-radio lokal yang sudah lama ada seperti Radio Salma, Candisewu, RWK, RSPD . Sedangkan untuk TV, hampir semua TV swasta nasional memiliki wartawan/korespondennya di Klaten. Kondisi tersebut menunjukkan potensi pasar dan berita Kota Klaten sangat menjanjikan. Sehingga peran media sangat berkepentingan terhadap segala peristiwa yang terjadi di Klaten. Bila ditinjau dari isu permasalahan yang ada, apakah isu sanitasi di Klaten sudah menarik perhatian media massa itu ? Ringkasnya, apakah isu sanitasi menempati porsi yang proporsional dalam pemberitaan media-media massa tersebut? Menurut pandangan pengelola media, pada prinsipnya isu sanitasi memiliki porsi yang sama dengan isu lainnya. Hal itu terkait dengan aspek-aspek pemberitaan seperti aktualitas, berdampak besar di masyarakat atau menarik perhatian, serta memiliki kedekatan dengan pembaca dari media-media tersebut. Media massa menempatkan diri sebagai alat komunikasi, sehingga perhatian pada isu sanitasi, pada dasarnya memberikan informasi, baik kepada masyarakat ataupun pemerintah perihal isu tersebut. Peran dan kepedulian media pada isu ini akan mengubah pola pikir masyarakat dan pemerintah tentang sanitasi. 1. Kapasitas Stakeholder dalam Pemasaran Sosial Pemasaran sosial dalam konteks media massa, Bagian Humas

Pemerintah

Kabupaten Klaten memegang peran penting sebagai leading sector. Bagian Humas memberikan ruang dialog dan komunikasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik. Kapasitas stakeholder Kabupaten Klaten dalam program pemasaran sosial berperan sebagai komunikator dalam aspek sanitasi. Analisis dan diskusi dilakukan bersama dengan SKPD yang berkaitan dengan sanitasi seperti DPU, Bapeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, , Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Klaten.


V - 10

Pada prinsipnya SKPD telah memahami pentingnya informasi yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi SKPD di Pemerintah Kabupaten Klaten mayoritas sudah menganut asas keterbukaan dalam bidang informasi kepada masyarakat. 2. Above The Line (ATL) Strategi komunikasi atau kampanye above the line merupakan upaya meraih massa menjadi sasaran kampanye. Kampanye atau strategi jenis ini memiliki target sangat luas dan bersifat massal. Targetnya adalah orang mengenal isu dari hal yang dikampanyekan koran, televisi, billboard dan sebagainya. Dalam menjalankan strategi komunikasi ini Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten sudah melakukan siaran berupa spot iklan radio. Serta menampilkan advertorial dan kolom khusus di surat kabar (koran) serta pemberitaan terarah. a. Media Massa 1). Televisi Keberadaan televisi lokal di Klaten memberikan ruang yang cukup luas bagi Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Bagian Humas. Televisi lokal bermanfaat untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan pesan ataupun program pembangunan. Kerjasama dengan televisi lokal sudah dilakukan oleh bagian humas, yaitu TA TV dan Jogja TV. Realisasi dialog di televisi berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan aktualitas kejadian di masyarakat. Acara talkshow telah mendapat respon positif oleh masyarakat sehingga bisa digunakan sebagai media berkomunikasi yang efektif. Model kerjasama ini potensial untuk menginformasikan persoalan-persoalan sanitasi. 2). Radio Bagian Humas juga melakukan kerjasama dengan sejumlah stasiun radio lokal RSPD maupun radio swasta di Klaten. Biaya produksi / promosi di radio lebih kecil jika dibandingkan dengan televisi, sehingga kerjasama dengan radio lebih bisa menjangkau lebih banyak stasiun radio yang ada. Kerjasama yang telah dilakukan Bagian Humas dengan stasiun radio lokal antara lain dengan RSPD Klaten, Radio Salma, Radio Candisewu, RWK.


V - 11

Bentuk kerjasama dengan stasiun radio lokal oleh Bagian Humas diberikan catatan, perlunya perhatian bagi segmen pendengar. 3). Surat Kabar Media surat kabar yang berada di Klaten cukup banyak beredar baik surat kabar lokal, regional maupun nasional. Bentuk kerjasama dengan surat kabar dilakukan dalam pembuatan advertorial tentang program atau kebijakan pemerintah. Untuk informasi yang penting disampaikan, dilakukan melalui konferensi pers atau pers rilis. Sebagaimana dalam kerjasama dengan radio, kerjasama dengan surat kabar juga mempertimbangkan segmen pembaca. Dari berbagai media massa (cetak dan elektronik) yang ada di Kabupaten Klaten, yang memungkinkan digunakan sebagai sarana untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Klaten, yaitu : Tabel 5.2 Daftar Media Massa yang ada di Kabupaten Klaten NOMOR

NAMA MEDIA

1.

Surat Kabar Harian “SUARA MERDEKA”

2.

Surat Kabar Harian “KEDAULATAN RAKYAT”

3.

Surat Kabar Harian “WAWASAN”

4.

Surat Kabar Harian “SOLO POS”

5.

“TA” TV Solo

6.

Jogja TV

7.

Radio “RSPD FM/AM”

8.

Radio Salma

7.

Radio Candi Sewu FM

8.

Radio Wijaya Kusuma (RWK FM)

b. Media Khusus Media khusus yang digunakan sebagai sarana kampanye sanitasi adalah spanduk, baliho, leaflet, pamflet, dan folder. Bentuk informasi dan kampaye sanitasi dapat di up load ke website Pemerintah Kota Klaten, www.Klaten.go.id. Media website yang tersedia dapat digunakan bagi instansi atau lembaga dalam menyediakan ruang komunikasi melalui internet. BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN KLATEN

V - 12

3. Below The Line Kampanye atau strategi komunikasi below the line (BTL) ditujukan untuk kelompok masyarakat. Kelompok sasaran yang dituju antara lain kelompok ibu-ibu, anak sekolah dan remaja. Meski terbatas, namun efektifitas strategi komunikasi ini terjadi pada model komunikasinya yang dua arah. Interaksi antara komunikan dengan audiens berlangsung intensif dan terarah. Isu yang diangkat biasanya khusus dan secara langsung menyentuh kebutuhan audiens, misalnya tentang kampanye kesehatan lingkungan, gerakan cuci tangan pakai sabun, dan sebagainya. Bentuk kampanye seperti ini sangat efektif namun karena audiensnya terbatas, maka keberhasilannya hanya terlihat dalam kelompok sasaran itu saja. a. Sumber Informasi Sumber informasi di kalangan masyarakat Kabupaten Klaten dalam sepuluh tahun terakhir berasal dari pertemuan-pertemuan , dialog dan diskusi maupun Forum Group Discussion (FGD) baik yang dilakukan SKPD maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat. b. Wahana Pertemuan Wahana pertemuan tingkat RT dapat dilakukan melalui arisan bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu. Saat ini wahana pertemuan tersebut dirasakan efektif dan efisien. Dalam arisan bapak-bapak pada dasarnya tidak sebatas pada bentuk pengundian arisan, namun lebih menjadi ajang komunikasi dan tukar informasi serta penyampaian pesan-pesan pemerintah. Berbagai informasi pembangunan mulai dari rencana kerja bakti kebersihan lingkungan, saluran air (got) hingga informasi politik seperti PILKADA juga disampaikan di wahana pertemuan arisan tersebut. Di sejumlah lokasi yang menjadi wilayah percontohan program sanitasi seperti Sanimas atau Pamsimas juga melakukan sosialisasi melalui arisan bapak-bapak. Oleh karena itu, untuk wahana pertemuan dalam rangka sosialisasi sanitasi, arisan bapak-bapak masih memegang posisi penting dan strategis. c. Tema Sosialisasi Tema sosialisasi yang disampaikan dalam forum non formal di masyarakat adalah tema yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bersangkutan. Seperti tema kebersihan lingkungan, saluran air di permukiman, pengangkutan sampah dan


V - 13

sebagainya. Namun pada dasarnya, isu tentang sanitasi sudah sering diterima masyarakat dalam kegiatan non formal maupun formal. Menurut sejumlah anggota tim Pokja, masyarakat di Kabupaten Klaten masih “terkendala” pada budaya. Budaya diartikan sebagai perilaku hidup bersih dan sehat yang seringkali belum mendukung realisasi dari berbagai tema sosialisasi dan penyuluhan. d. Seni Tradisional Masyarakat Jawa di Kabupaten Klaten saat ini masih menempatkan kesenian tradisional wayang kulit sebagai tontonan utama untuk jenis kesenian tradisional. wayang kulit sangat efektif jika digunakan sebagai sarana komunikasi untuk isu sanitasi. Terlebih secara rutin pentas wayang kulit saat ini masih rutin digelar yakni di RSPD dan setiap ada peringatan Hari jadi Klaten maupun hari jadi istitusi seperti POLRI dan TNI.

1.4.

Keterlibatan Sektor Swasta Dalam Layanan Sanitasi

1.4.1. Sub Sektor Limbah Domestik Peran serta sektor swasta dalam pengelolaan limbah cair domestik di Kabupaten Klaten adalah masih terbatas pada penyediaan jasa kuras WC. Akan tetapi di Kabupaten Klaten sendiri belum ada perusahaan yang melayani jasa tersebut. Perusahaan yang biasa melayani berasal dari luar Kabupaten Klaten yaitu dari Solo dan Jogja Di Kabupaten Klaten sendiri sudah mempuyai IPLT tetapi belum beroprasi dengan baik. Perusahaan kuras tangki septik yang beroperasi di Kabupaten Klaten tersebut membuang hasil pengurasan lumpur tinja di luar wilayah Kabupaten Klaten. Kesimpulan menarik yang diperoleh dari uraian di atas, bahwa sebagian besar tangki septiktank yang ada di Kabupaten Klaten belum menggunakan sistem yang aman/ merembes ke luar tanki. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan jasa layanan sedot tinja, sehingga di Kabupaten Klaten sendiri tidak ada perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Perlu adanya kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menguras tangki septik dan penggunaan tangki septik yang aman. Hal ini sangat berbahaya terutama terhadap kemungkinan pencemaran badan air sekitarnya.


V - 14

1.4.2. Sub Sektor Persampahan Peran pihak swasta masih sangat kecil dan tidak signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Terdapat beberapa unit usaha pengepul barang bekas untuk di jual lagi ke luar Kabupaten Klaten seperti Solo, Jogja dll. Sampai saat ini belum ada data mengenai jumlah pengusaha, jenis sampah yang dikumpulkan maupun volume penjualanya. Sehingga peran serta swasta dalam pengelolaan sampah belum dapat terukur. Pemilahan sampah plastik yang dilakukan saat ini masih dilakukan oleh pelaku daur ulang yang pertama yaitu pemulung. Pemulung biasanya mulai memilah sampah menurut jenisnya langsung di tempat sampah atau di TPS. Salah satu hal yang menyulitkan pelaku daur ulang sampah adalah masih tercampurnya berbagai jenis sampah sehingga tidak jarang terjadi kontaminasi terhadap sampah plastik. Hal inilah yang menyebabkan adanya aktivitas tambahan di tingkat lapak maupun bandar dalam melakukan daur ulang terhadap sampah plastik. Aktivitas tambahan ini berupa aktivitas pencucian sampah plastik dari bahan/kotoran yang melekat . DPU mencatat sampai dengan tahun 2009 jumlah pemulung yang terdata berjumlah 30 orang. Sedangkangkan untuk sektor swasta yang melakukan pengepulan sampah diantaranya di desa belang wetan, kelurahan gergunung, trucuk, kebonarum, wedi,ceper yang kesemuanya melakukan pengepulan sampah domestik.

1.4.3. Sub Sektor Drainase Lingkungan Peran serta swasta dalam pengembangan drainase lingkungan belum terlihat nyata di Kabupaten Klaten. Drainase skala kota dan lingkungan masih diselenggarakan oleh pemerintah baik untuk kegiatan pengembangan maupun pemeliharaan. Sedangkan peran serta masyarakat masih dalam lingkup skala lingkungan perumahan atau desa. Peran swasta dalam sektor darainase lingkungan baru terdapat di perumahan-perumahan formal yang ada di Kabupaten Klaten. Penyediaan parasarana lingkungan tersebut di lingkup perumahan juga hanya terbatas pada awal pembangunan perumahan. Selanjutnya pengembangan dan pemeliharaan diserahkan kepada penghuni perumahan yang biasanya diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Daerah.


V - 15

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents