BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI 5.1 Area Beresiko Tinggi dan Permasalahan Utama Tabel 5.1 Area Beresiko Kabupaten Madiun

Penilaian terhadap area beresiko untuk Kabupaten Madiun berdasarkan persepsi dari SKPD yang terlibat dalam pokja sanitasi menunjukkan bahwa tidak ada dua desa yang memiliki kriteria beresiko sangat rendah. Mayoritas desa tergolong pada kriteria beresiko rendah ada sebanyak 3 desa, 3 desa yang memiliki resiko sedang, dan 2 desa yang beresiko tinggi. Sedangkan penilaian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, memberikan hasil lebih bervariasi dimana ada 3 desa yang tergolong pada kategori beresiko sangat rendah, 1 desa beresiko rendah, dan 1 desa yang memiliki resiko sedang. Untuk desa yang memiliki resiko tinggi ada 5 desa yang dimana 2 desa berada di Kecamatan Balerejo. Untuk penilaian berdasarkan data EHRA, menunjukkan hasil hanya ada 1 desa yang memiliki resiko sangat rendah, 2 desa yang memiliki resiko rendah, dan 1desa beresiko sedang. Sementara untuk area yang beresiko tinggi ada 6 desa yang tersebar di


V-1


empat kecamatan yaitu Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Mejayan dan Kecamatan Balerejo. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan diperoleh hasil , 2 desa dengan resiko sangat rendah. Ada 2 desa yang beresiko rendah, 3 desa yang beresiko sedang dan ada 3 desa yang dikategorikan memiliki resiko sangat sangat tinggi. Dari keempat penilaian yang telah dipaparkan diatas, akhirnya disepakati area beresiko untuk Kabupaten Madiun ada 1 desa yang beresiko rendah sangat rendah, 2 desa beresiko rendah dan ada 6 desa yang beresiko sedang. Sementara ada 1 desa di Kecamatan Jiwan yang memiliki resiko sangat tinggi yaitu Desa Sukolilo. Orientasi lokasi desa beresiko di Kabupaten Madiun berdasarkan skor yang telah dihitung dapat dilihat pada Gambar 5.1 – 5.5. Dalam menetukan pilihan teknologi sanitasi yang nantinya akan diterapkan, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan desa yang ada di Kabupaten Madiun berdasarkan area urban, peri-urban dan rural. Saat ini belum ada standar yang membedakan area urban dari peri-urban dan area rural. Desa akan dikategorikan sebagai area urban bila kepadatan lebih dari 125 orng/Ha, peri-urban bila kepadatan berkisar antara 25-125 orang/Ha, atau rural bila kepadatan kurang dari 25 orang/Ha. Hasil pengelompokan gampong ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.2. Dari Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 10 desa yang ada di Kabupaten Madiun, tidak ada desa yang tergolong urban. 6 desa tergolong sebagai peri urban dan desa lainnya sebanyak 6 desag masih tergolong sebagai rural. Dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, terlihat bahwa Kecamatan Mejayan memiliki kepadatan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki desa dengan kategori rural. Hal ini disebabkan pula karena Kecamatan Mejayan merupakan pusat ibu kota dan pusat pelayanan di Kabupaten Madiun.


V-2


Tabel 5.2 Klasifikasi Desa di Kabupaten Madiun

Rural

Periurban

Urban

Klasifikasi Kelurahan (Final) Seleksi dan Kriteria Final

Kecamatan/ Kelurahan Kepadatan org/ha

Kepdtn pddk

Pengembangan BWK

Future development

Lokasi

DOLOPO BANGUNSARI

#REF!

SULUK

52 63

DAGANGAN SEGULUNG

59

JETIS

23

MEJAYAN KRAJAN PANDEAN KALIABU

66 #REF!

88 93

BALEREJO GARON

14

BANARAN

12

JIWAN SUKOLILO


22

V-3


Gambar 5.1 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD


V-4


Gambar 5.2 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Data Sekunder


V-5


Gambar 5.3 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Data EHRA


V-6


Gambar 5.4 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Kunjungan Lapangan


V-7


Gambar 5.5 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Area Beresiko Yang Disepakati


V-8


5.2 Kajian Dan Opsi Partisipasi Masyarakat Dan Gender Di Area Prioritas Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas dan mempunyai posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari pihak pemerintah. Oleh karena itu perlu disusun suatu studi penilaian mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi, baik dalam skala kabupaten maupun dalam skala nasional. Studi ini melibatkan masyarakat sebagai subyek secara langsung dan partisipatif akan sangat berguna dalam menyusun strategi pembangunan sistem sanitasi. Untuk mendapatkan sebuah penilaian yang kredibel dibutuhkan data dan informasi yang valid dan kredibel pula. Untuk itu diperlukan serangkaian survey dan observasi langsung yang terencana dan komprehensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan jender dalam penanganan sistem sanitasi dalam skala kabupaten beserta prospek pengembangannya di masa depan. Masyarakat diharapkan mampu mengenali permasalahan terkait dengan sanitasi rumah tinggal dan lingkungan mereka, merencanakan kegiatan, melaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, serta melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan program secara mandiri. Sementara itu pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat secara partisipatif, tanpa harus menunggu “perintah” dari pemerintah. Untuk memampukan masyarakat agar memiliki kemampuan seperti di atas, penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengadopsi Methodology for Participatory Assessment (MPA). MPA merupakan metodologi yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi yang dikembangkan dari metodologi partisipatif yang sudah ada sebelumnya Participatory Rural Assessment (PRA) yang dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk di dalamnya program air bersih dan sanitasi, di tingkat komunitas. MPA terbukti sangat bermanfaat untuk pembangunan di berbagai sektor, yang mengaitkan keberlanjutan pelayanan program dengan kegiatan peka jender, berpihak pada kaum miskin, pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach = DRA), menyatakan pola asosiasi antara pelayanan yang baik bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan, hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil kebijakan mendukung pendekatan ini. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dan Jender (PMJ) dilakukan dengan tujuan:


V-9


a. Terkumpulnya informasi sanitasi secara kuantitatif-sistematis dengan menggunakan alat –alat partisipatori, untuk menilai kesinambungan dan ketanggapan terhadap kebutuhan; b. Teridentifikasinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang dilakukan secara swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain. c. Teridentifikasinya kebutuhan dan kesanggupan masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan sanitasi. d. Teridentifikasinya peran perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi dan beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki. e. Teridentifikasi keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di kelurahan Sementara itu, hasil yang diharapkan dari studi PMJ adalah: Peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah kota baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan. Munculnya kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi. Teridentifikasinya

daerah

setingkat

Kelurahan

yang

berpotensi

untuk

pelaksanaan program program sanitasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Dari kegiatan Observasi & Survei PMJ di kelurahan-kelurahan yang termasuk area beresiko tinggi dengan melibatkan masyarakat secara langsung diperoleh hasil seperti yang tercantum. 5.3 Media Dan Peningkatan Kepedulian Sosial Studi media merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja sanitasi Kabupaten Madiun dalam rangka melengkapi data untuk buku putih. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Madiun yang merupakan rangkuman kondisi eksisting kabupaten diharapkan dapat menyediakan semua informasi mengenai kabupaten termasuk mengenai media yang terdapat di kabupaten termasuk di dalamnya preferensi media masyarakat. Studi media dilakukan dengan tujuan: 1. Mengetahui pengalaman-pengalaman dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemasaran sosial termasuk di sini


V-10


adalah media yang digunakan, jenis kegiatan, isu-isu yang diangkat, khalayak sasaran dan catatan pembelajarannya. 2. Mengetahui pandangan media massa terhadap isu-isu sanitasi yang akan diangkat oleh pemkab dan PPSP dan peluang-peluang kerjasama dengan media massa. 3. Mengetahui pola pencarian informasi rumah tangga terkait dengan isu-isu kesehatan dan isu sosial lainnya. 4. Mendapatkan informasi mengenai konsumsi dan preferensi media dan kegiatankegiatan kemasayarakatan khalayak yang potensial menjadi saluran komunikasi isu-isu sanitasi.

Adapun hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu bahan untuk menyusun strategi kampanye kepedulian sanitasi. 2. Digunakan sebagai dasar perencanaan media untuk kampanye kepedulian sanitasi. 3. Media belajar bersama, khususnya bagi pokja sanitasi untuk kegiatan sejenis di masa mendatang. Selain itu manfaat lain dari studi ini adalah terinformasikannya program pembangunan sanitasi kabupaten, PPSP dan pokja sanitasi kabupaten kepada nara sumber yang diwawancarai (instansi pemerintah dan media massa) Mengingat studi media memerlukan update sebelum kampanye dilakukan, metode yang digunakan adalah metode pemantauan cepat (rapid appraisal methods). Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai media komunikasi. Metode yang dipergunakan meliputi: 1. Wawancara informan kunci (key informant interview). Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individuindividu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur. 2. Pengamatan langsung (direct observation).

Melakukan kunjungan

lapangan atau pengamatan langsung terhadap media komunikasi. Data POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

V-11


yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai sumber-sumber informasi yang tersedia, kegiatan program pemasaran sosial yang sedang dan telah berlangsung, pemanfaatan media formal dan informal, kerjasama dengan media massa dll. 3. Survey kecil (mini-survey). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah sample (400 orang). Nara sumber menggunakan random sampling yaitu sampel acak. Di Kabupaten Madiun, sampel merupakan penduduk di sebagisn 206 desa/kelurahan yang terpilih secara random. Adapun informasi yang ingin diketahui dari survey ini adalah: 1. Isu-isu yang menarik bagi masyarakat miskin 2. Preferensi media massa sehari-hari, frekuensi terpaan dan waktu 3. Kegiatan kemasyarakatan sehubungan dengan sanitasi yang ada di lingkungan

Berikut hasil pemetaan yang dilakukan oleh pokja. A. Hasil Pengumpulan Data dari SKPD Pengumpulan data dari SKPD dilakukan dengan mewawancarai nara sumber di masingmasing SKPD yang berhubungan dengan sanitasi. Untuk Kabupaten Madiun, wawancara dilakukan pada narasumber dari 5 SKPD/dinas yaitu Dinas PU Buna Marga dan Cipta Karya (DPU BM&CK), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). SKPD/BAGIAN Dinas Kesehatan


TUPOKSI Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.

V-12


Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan bidang kesehatan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)


Penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum meliputi sub bidang bina marga, perkotaan perdesaan, air minum, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan.

V-13


Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Badan Pemberdayaan Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang Masyarakat (Bapemas) urusan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas di lingkup Badan. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Kantor Lingkungan Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Hidup (KLH) urusan lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Lingkungan Hidup. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari SKPD/dinas dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Setiap SKPD/dinas memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan komunikasi (termasuk di dalamnya membuat materi komunikasi yang biasanya berbentuk leaflet, spanduk maupun spot di radio). Untuk produksi materi komukasi, SKPD/dinas membuat sendiri.


V-14


2. Semua SKPD/dinas yang menjadi narasumber menggunakan media sosialisasi dan penyuluhan dalam mengkomunikasikan isu tertentu. Alat yang digunakan masih berupa leaflet, paparan presentasi dan hard copy yang disebarkan saat sosialisasi. 3. Isu yang diangkat oleh SKPD/dinas tergantung dari tupoksi masing-masing. Untuk isu tertentu, beberapa SKPD/dinas bersama-sama dalam pengerjaannya. 4. Tiap SKPD/dinas cukup dekat dengan media massa lokal dan wartawan dalam menjaga hubungan komunikasi dan koordinasi.


V-15

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents