BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI 5.1. AREA BERISIKO TINGGI DAN PERMASALAHAN UTAMA Tabel. 5-1 Penetapan Area Berisiko Score

Score data sekun der

Score

Score PENILAIAN Persepsi Studi N RataSKPD EHRA KECAMATAN O rata Nilai pembo Baru 30% 30% 40% botan 1 Lunang Silaut 3 2 3 2.67 3 2 BAB Tapan 3 3 3 3.00 3 3 Pancung Soal 3 3 2 2.60 3 4 Linggo Sari Baganti 3 3 2 2.60 3 5 Ranah Pesisir 3 3 3 3.00 3 6 Lengayang 3 2 3 2.70 3 7 Sutera 2 3 2 2.30 2 8 Batang Kapas 3 2 2 2.30 2 9 IV Jurai 2 2 2 2.00 2 10 Bayang 3 3 2 2.60 3 11 IV N. Bayang Utara 3 3 3 3.00 3 12 Kota XI Tarusan 3 2 3 2.70 3 Sumber data: Pokja Sanitasi, olahan data penetapan area berisiko

Kesepakatan Akhir

3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3

Keterangan : Berisiko Sangat Rendah

:

Berisiko Rendah

Berisiko Tinggi :

:

Berisiko Sangat Tinggi:

Untuk dapat memotret tingkat keberisikoan lingkungan suatu wilayah, kajian dan kompilasi analisa dari data sekunder, perepsi SKPD, pengumpulan data primer melalui studi EHRA, diharapkan mejadi bahan kesepakatan Pokja Sanitasi untuk dapat menetapkan area beresiko di Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah Pokja melakukan serangkaian observasi/kunjungan lapangan khususnya untuk daerah yang dianggap kritis maka Pokja bersepakat dan menetapkan digambarkan bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan keberisikoan lingkungan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

V- 1

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 1. 2. 3.

Kategori berisiko rendah pada Kecamatan IV Jurai, Berisiko tinggi pada kecamatan Lunang Silaut, Pancung Soal, Kecamatan Bayang, IV Nagari Bayang Utara, serta Koto XI Tarusan, Sedangkan untuk berisiko sangat tinggi pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Ranah Pesisr, Kecamatan Lengayang, serta Kecamatan Sutera.

Dalam gambaran/peta keberisikoan lingkungan disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan bahwa keberisikoan lingkungan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu: 1. Area berisiko sangat tinggi dengan bobot 4 2. Area berisiko tinggi dengan bobot 3 3. Area berisiko rendah dengan bobot 2 4. Area berisiko sangat rendah dengan bobot 1 Tingkat keberisikoan yang diberikan pada nagari / kecamatan berdasarkakan informasi yang tersedia baik di nagari / kecamatan yang berpotensi risiko terhadap kesehatan, jika tidak segera ditangani/diintervensi dengan tindakan tertentu maka akan berpotensi terjadinya kasus kejadian penyakit. Selajutnya gambaran kondisi tingkat keberisikoan lingkungan dapat di gambarkan dalam peta berdasarkan Studi EHRA, Data Sekunder, Persepsi SKPD, dan Peta Hasil Kompilasi data serta kunjungan Kelapangan (berdasarkan kesapakatan).

Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

V- 2

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Gambar 5.1. Peta Area berisiko Kabupaten Berdasarkan Studi EHRA


V- 3

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Study EHRA dibuat untuk mendapatkan data representatif dan valid tentang deskripsi kondisi sanitasi tingkat Kabupaten dan kecamatan, sekaligus dapat dijadikan panduan dasar bagi pemahaman kondisi tingkat nagari. Perolehan data primer di tingkat nagari memiliki beberapa keuntungan antara lain : 1) Pembangunan sanitasi dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang muncul antar nagari, sehingga pendekatan yang diterapkan dapat disesuaikan, 2) Pembangunan sanitasi dapat memiliki tolok ukur yang dapat diuji oleh masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat nagari, yang dengan mudah mengobservasi pencapaian pembangunan. Dan secara tidak langsung, pemangku kepentingan tingkat nagari, termasuk warga, telah dibekali amunisi berupa data tentang kondisi lingkungan. Hal ini dapat digunakan dalam proses advokasi, baik ke tingkat lebih tinggi (kecamatan atau kota) ataupun secara horizontal pada sesama warga atau pemangku kepentingan di tingkat nagari. Studi EHRA mendalami kondisi sanitasi dan perilaku yang berhubungan dengan sanitasi di tingkat rumah tangga. Hal yang ingin diketahui mencakup akses dan kondisi sarana sanitasi yang telah ada, antara lain air bersih, jamban, air buangan dan saluran pembuangan air, serta jasa pengumpulan limbah padat. Studi EHRA juga mengamati perilaku anggota rumah tangga dalam menggunakan fasilitas yang ada, dan mempelajari perilaku mereka dalam hubungannya dengan risiko kesehatan lingkungan. Data EHRA dapat menjadi arahan untuk menggambarkan kondisi sanitasi di tingkat nagari. disamping itu, data EHRA juga menyediakan informasi yang melengkapi dan memverifikasi penelitian yang sudah ada sebelumnya, termasuk melengkapi data-data untuk pembuatan buku putih kota. Di samping itu, partisipasi petugas lapangan yang berasal dari masyarakat setempat memberi ruang cukup luas untuk akuntabilitas sosial. Hal ini dapat membentuk kepedulian masyarakat menyangkut masalah pembangunan sanitasi.


V- 4

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Gambar 5-2 Peta Area Berisiko Kabupaten Berdasarkan Data Sekunder


V- 5

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Gambar 5-3 Peta Area Berisiko Kabupaten Berdasarkan Persepsi SKPD


V- 6

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Gambar 5-4 Peta Area Berisiko Kabupaten Berdasarkan Kompilasi Data dan Kunjungan Pokja


V- 7

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk menentukan skala proritas dan pilihan teknologi sanitasi yang akan diterapkan, seluruh wilayah Kecamatan diklasifikasikan berdasarkan area urban, periurban dan rural. Saat ini belum ada standar yang membedakan area urban dari peri urban dan area rural. Sebuah dokumen terakhir dari World Bank Policy Research Paper mengusulkan definisi operasional dari rurality dapat didasarkan kepadatan populasi. Setiap Desa akan dikategorikan sebagai area urban bila kepadatan lebih dari 125 orang/Ha, peri-urban bila kepadatan berkisar antara 25-125 orang/Ha, atau rural bila kepadatan kurang dari 25 orang/Ha. Berdasarkan kriteria tersebut seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan diklasifikasikan sebagai kecamatan peri urban adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Bayang Utara, Sedangkan 10 Kecamatan yang laen pada klasifikasi peri-urban. Hasil awal identifikasi area berdasarkan kepadatan populasi tingkat kecamatan ini dan disesuaikan rencana RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2030, tentang hirarki, fungsi utama, sarana dan prasarana minimum pada kota-kota (kecamatan) se kabupaten Pesisir selatan seperti tercantum dalam tabel berikut. Tabel 5-2 Klasifikasi Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan

Secara umum permasalahan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Beberapa katagori penyebab utama area bisiko berdasarkan kajian data yang ada yaitu: 1. Penyediaan Air Baku/Air Bersih pada masyarakat yang belum memadai (akses yang rendah, pembangunan sarana air bersih yang belum merata, ketidakkemampuan masyarakat untuk membangun sarana air bersih/faktor ekonomi kemiskinan, kesadaran


V- 8


2. 3.

4.

5.

5.2.

masyarakat yang kurang untuk menjaga sarana yang telah terbangun dari program yang ada) Ketersediaan sarana jamban yang kurang memadai (akses yang rendah, jumlah dan kualitas sarana yang masih harus ditingkatkan) Ketersediaan saluran drainase lingkungan yang kurang memadai, belum ada perencanaan drainase terpadu (masih bersifat parsial dan situasional), serta kurang optimalnya operasional dan pemeliharaan sarana. Ketersediaan pelayanan pengelolaan sarana persampahan oleh pemerintah yang sangat kurang, serta kuarangnya memberdayakan masyarakat dalam penanganan sampah secara mandiri. Masih belum membudayanya /Kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat masyarakat, seperti Pola hidup masih mengandalkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari – mandi, cuci, BAB di sembarang tempat, kebiasaan membuang sampah/limbah di saungai, termasuk kebiasaan perilaku cuci tangan pakai sabun pada waktu penting KAJIAN DAN OPSI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN GENDER DI AREA PRIORITAS

Dalam mewujutkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Pesisir Selatan salah satu upaya yang segera dilakukan adalah segera terwujutnya pembangunan sanitasi terpadu kabupaten, peran serta masyarakat akan sangat penting dan menetukan. Sejauh ini partisipasi masyarakat secara bertahap pembangunan secara umum mulai mendapat perhatian yang proporsional dari pihak pemerintah. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam proses pembangunan khususnya bidang sanitasi, perlu dilakukan telaah tentang partisipasi masyarakat khususnya mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi, baik dalam skala Kabupaten maupun dalam skala nasional. Untuk mendapatkan sebuah penilaian yang kredibel dibutuhkan data dan informasi yang dari sumber data yang valid dan kredibel pula. maka diperlukan kajian komprehensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan jender dalam penanganan sistem sanitasi dalam skala kabupaten beserta prospek pengembangannya di masa depan. Kajian partisipasi masyarakat ataupun hasil telaah partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan mengkaji program pemberdayaan yang pernah ada seperti program WSLIC 2 tahun 2002 - 2007, program P2KP dan Pamsimas 2008 - 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam program tersebut dilakukan beberapa metodologi yang cukup relevan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskian yaitu dengan mengkaji program tersebut. Methodology for Participatory Assessment (MPA) adalah metodologi partisipasi masyarakat yang diterapkan pada program atau proyek WSLIC-2 di Kabupaten Pesisir Selatan (tahun 2002–2007), Program Pamsimas Kabupaten Pesisir Selatan (2008 – sampai sekarang), Dengan metodologi tersebut untuk mengukur serta mendorong keterlibatan, antusias masyarakat dalam berpartisipasi yang sangat diharapkan. Metodologi ini merupakan penyempurnaan metodologi yang sebelumnya yaitu Participatory Rural Assessment (PRA) yang dapat digunakan untuk tujuan perencanaan (menggali peran masyarakat dari berbagai tingkat sosial, tua muda, kaya miskin, laki-laki perempuan) Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

V- 9

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pelaksanaan program, dan evaluasi program, dalam hal ini program air bersih dan sanitasi, di tingkat komunitas. Selain itu metode lainnya adalah metode PHAST (Participatory Health Assesment Sanitation Treatment) yaitu sebuah metodologi partisipasi masyarakat untuk memprotret sekaligus menggali keberadaan khusunya kesehatan dan sanitasi di masyarakat. Metode MPA/PHAST terbukti sangat bermanfaat untuk melihat kondisi riel di masyarakat serta menggali potensi yang ada guna proses pembangunan berbagai sektor khususnya kesehatan dan sanitasi masyarakat, yang mengaitkan keberlanjutan pelayanan program dengan kegiatan peka jender, berpihak pada kaum miskin. Sedangkan pendekatan tanggap kebutuhan DRA (Demand Responsive Approach), menyatakan pola asosiasi antara pelayanan yang baik bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan, hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil kebijakan mendukung pendekatan ini. Adapun yang cukup relevan dalam mengkaji pemberdayaan masyarakat, partisipasi dalam pembangunan sanitasi pada khususnya adalah metode MPA Masyarakat diharapkan mampu mengenali permasalahan terkait dengan sanitasi rumah tinggal dan lingkungan mereka, merencanakan kegiatan, melaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, serta melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan program secara mandiri. Sementara itu pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat secara partisipatif, tanpa harus menunggu “perintah” dari pemerintah. Pada program PPSP 2011 Kabupaten Pesisir Selatan pada Studi pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan pendekatan kajian yang dilakukan adalah dengan ini dilakukan melalui telaah kegiatan program/proyek pemberdayaan sebelumnya (Pamsimas 2010) di Desa di kampung Akat Kec. Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir selatan sebagai desa yang mampu merencankan kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang keberlanjutan, dimana kegiatan pengelolaan sarana masih berjalan dengan baik oleh masyarakat sendiri. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dan Jender (PMJ) dilakukan dengan tujuan: 1. Terkumpulnya informasi sanitasi secara kuantitatif-sistematis; 2. Teridentifikasinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang dilakukan secara swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain. 3. Teridentifikasinya kebutuhan dan kesanggupan masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan sanitasi 4. Teridentifikasinya peran perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi dan beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki. 5. Teridentifikasi keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di nagari Sementara itu, hasil yang diharapkan dari studi PMJ adalah: 1. Diperolehnya infomasi tentang kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan. 2. Diperoleh informasi tentang kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi. 3. Teridentifikasinya daerah setingkat Desa yang berpotensi untuk pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan.


V - 10

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Dari kegiatan telakah program pemberdayaan di Kampung Akat Nagari Kambang Utara yang mewakili gambaran desa-desa yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung diperoleh hasil seperti yang tercantum pada Tabel 5.3. Hasil analisa data dapat digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Rencana Tindak untuk desa-desa tersebut oleh POKJA Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan.


V - 11

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 5-3. Hasil Temuan dan Analisa Data Survey Partisipasi Masyarakat dan Jender No 1

Topik PEMETAAN SOSIAL, KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  (Proporsi tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses penggunaan jamban dalam BAB)  Proporsi tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses sarana drainase  Proporsi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sampah

1.

2.

3.

4. 5.

Temuan dan Analisa Masyarakat secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok klasifikasi kesejahteraan, yaitu rumah tangga (RT) Kaya, RT Menengah, dan RT Miskin. Setiap klasifikasi kesejahteraan terdapat ciri-ciri, seperti kepemilikan asset, kondisi rumah, jenis pekerjaan dan penghasilan, pendidikan, pelayanan pubkil (kesehatan), serta tingkat akses terhadap sarana sanitasi (1.air bersih: kemudahan akses, jumlah dan kualitasnya, 2. jamban : kemudahan akses, kepemilikan jamban, jenis sarana jamban, dan 4. sampah: kemudahan kesdaran mengelola sampah) DI kampung akat diawal kegiatan diketahui hampir seluruh RT miskin dan menengah tidak memiliki sarana sarana jamban keluarga, BAB sembarangan. pendataan awal diketahui seluruh RT tidak memiliki SPAL (drainase) Secara umum masyarakat kampung Akat, mengelola sampah dengan konvensional, membuat lubang sampah, dikumpulkan di halaman atau dikebun, dan nantinya memungkinkan dibakar, ada pula yang dibuang ke rawarawa, sungai, dan saluran irigasi

Yang perlu dijadikan pelajaran, masih sangat diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat (melalui pendampingan) dengan penguatan pehaman/ penyuluhan / kampanye yang berhubungan dengan teknik/tenologi pengelolaan persampahan yang berdampak pada peningkatan kesehatan maupun ekonomi (seperti pembuatan kompos), Topik yang bisa diankat antara lain: Pilihan Sistem Sanitasi masyarakat untuk limbah cair (blac water dan grey woter), pengolahan sampah & Drainase lingkungan, atau contoh yang lain peran masyarakat terhadap sarana sanitasi untuk dapat berperilaku hidup bersih dan sehat


V - 12


No 2

Topik ALUR SEJARARAH MASYARAKAT PEMBANGUNA SARANA (Tingkat keberhasilan Pembangunan masyarakat)

Temuan dan Analisa Pembangunan Kurang dan bahkan tidak berhasil, / kurang optimal baik dari proses (tidak melibatkan masyarakat secara langsung), hasil (output) pembangunannya, serta tingkat kemanfaatannya. 1. pada tahun 80-90an kegiatan pembangunan sarana sarana air bersih, dan jamban untuk masyarakat seringkali kurang tepat sasaran, karena pembangunan yang dilakukan bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, tetapi hasil pendekatan topdown oleh pemerintah, 2. keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hanya kelompok laki-laki khususnya untuk kegiatan gotong royong atau dibayar sebagian kelompok (hanya atas dasar perintah dari pihak proyek) 3. Karena bukan atas kebutuhan masyarakat sehingga sarana yang telah terbangun tidak dapat berkesinambungan, dan bahkan tidak termanfaatkan Perlu digunakan pendekatan proyek yang baru, bukan top down tetapi bottom up, dan memandang masyarakat sebagai pelaku utama.

3

KEMAUAN BERKONTRIBUSI (pengalaman membangun prasarana/sarana dengan berkontribusi)


Pengalaman yang dilakukan masyarakat berkontribusi berupa tenaga, material local, dan uang tunai, 1. perempuan diberi kesepatan untuk berpendapat (keterlibatan dalam Kegiatan gotong royong untuk membangun sarana umum di sekitar tempat tinggal adalah kegiatan yang telah membudaya di tingkat masyarakat baik oleh laki-laki dan perempuan. 2. Dalam proyek WSLIC 2, Pansimas dan P2KP kemampuan masyarakat untk berkontribusi cukup tinggi, dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi seperti tenaga, material local maupun membayar uang tunai.

V - 13

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan No

Topik

Temuan dan Analisa 3. jenis kontribusi yang diberikan masyarakat beraneka ragam, dibeberapa lokasi laki-laki kaya memberikan kontribusi berupa uang, sementara laki-laki miskin berkontribusi dalam semua pilihan jenis kontribusi. Demikian juga dengan perempuan kaya dan miskin juga tidak menunjukkan kemauan untuk berkontribusi dalam bentuk material lokal dan pembayaran iuran 4. Sarana yang sudah terbangun tetap dimanfaatkan tetapi kurang dipelihara oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya potensi positif bilamana di lokasi ini akan diberikan bantuan pembangunan sarana sanitasi yang bersifat umum ataupun individual. Oleh karena itu perlu dibentuk semacam Badan / Kelompok Pengelola Sarana (PKS) di masyarakat, agar lebih jelas tugas dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana ternangun, pengumpulan dana yang terkumpul untuk pengelolaan sarana baik air bersih maupun sanitasi yang ada di wilayah tempat tinggal mereka

4

PEMBAGIAN JENIS PEKERJAAN BERDASARKAN JENDER

Pekerjaan dengan ketrampilan dikerjakan hanya oleh laki-laki (baik kaya & miskin), sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaanyang tidak membutuhkan ketrampilan 1. Pembagian beban kerja antara laki-laki dan

• Keseimbangan beban kerja antara perempuan, lakilaki, kaya dan miskin selama masa pelaksanaan & pemeliharaan sarana


perempuan karena semua pekerjaan selama ini Belum ada keseimbangan. Semua pekerjaan yang embutuhkan ketrampilan hanya dikerjakan oleh laki laki, sedangkan perempuan hanya melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan seperti menyiapkan makanan dan minuman. 2. Sudah ada keseimbangan diantara laki-laki kaya dan miskin dalam pembagian beban kerja baik yang perlu ketrampilan maupun yang tidak perlu ketrampilan.

V - 14


No

Topik • Keseimbangan dalam pembayaran upah kerja (dalam bentuk uang dan in- kind/ lainnya) selama masa pemeliharaan

Temuan dan Analisa Pekerjaan yang dibayar hanya dilakukan oleh lakilaki, sedangkan perempuan hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya Sukarela 1. -laki akan dibayar untuk pekerjaan yang memerlukan ketrampilan/keahlian. Mereka juga tidak dibayar untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian termasuk pekerjaan yang bersifat sukarela atau gotong royong. 2. Perempuan (kaya & miskin) tidak dibayar dan hanya melakukan pekerjaan yang bersifat sukarela dan tidak membutuhkan suatu keahlian. Dalam rangka memberdayakan masyarakat, masih sangat diperlukan pendampingan dan penguatan melalui penyuluhan, kampaye dengan media-media yang berhubungan dengan kesetaraan jender pada masyarakat sebagai contoh dengan topik Peningkatan kepedulian masyarakat dalam partisipasi dengan mengdepaknak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin dalam proses pembangunan (termasuk pembayaran upah kerja dan bebanpekerjaan selama masa pemeliharaan sarana terbangun)

5

KESIAPAN KELEMBAGAAN SAAT INI

Ada lembaga lokal yang penting/bermanfaat untuk sebagian besar masyarakat, rutin berinteraksi dan memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah Ada beberapa lembaga di tingkat masyarakat yang mempunyai manfaat sangat besar bagi masyarakat dan mempunyai hubungan sangat dekat dengan masyarakat serta ada pengakuan resmi dari pemerintah seperti Kecamatan, nagari, Puskesmas, LMD, LKAN, PKK, Posyandu, Kelompok Tani, Sekolah, Kampung


V - 15

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Namun ada lembaga lain nya yang juga mempunyai manfaat sangat besar dan mempunyai hubungan sangat dekat pula dengan masyarakat, tetapi tidak mempunyai pengakuan resmi dari pemerintah yaitu Yayasan,Pengajian, majelis ta’lim, Arisan dan TPQ/TPA

5.3.

KOMUNIKASI UNTUK PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL

Studi media merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka melengkapi data untuk buku putih. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan rangkuman kondisi eksisting kota diharapkan dapat menyediakan semua informasi mengenai kota termasuk mengenai media yang terdapat di kota termasuk di dalamnya preferensi media masyarakat. Studi media dilakukan dengan tujuan: 1. Mengetahui pengalaman-pengalaman dan kapasitas pemerintah kota dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemasaran sosial termasuk di sini adalah media yang digunakan, jenis kegiatan, isu-isu yang diangkat, khalayak sasaran dan catatan pembelajarannya. 2. Mengetahui pandangan media massa terhadap isu-isu sanitasi yang akan diangkat oleh pemkot dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP ) dan peluangpeluang kerjasama dengan media massa 3. Mengetahui pola pencarian informasi rumah tangga terkait dengan isu-isu kesehatan dan isu sosial lainnya 4. Mendapatkan informasi mengenai konsumsi dan preferensi media dan kegiatan-kegiatan kemasayarakatan khalayak yang potensial menjadi saluran komunikasi isu-isu sanitasi Adapun hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu bahan untuk menyusun strategi kampanye kepedulian sanitasi. 2. Digunakan sebagai dasar perencanaan media untuk kampanye kepedulian sanitasi. 3. Media belajar bersama, khususnya bagi pokja sanitasi untuk kegiatan sejenis di masa yang akan datang. Selain itu manfaat lain dari studi ini adalah terinformasikannya program pembangunan sanitasi kota, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP ) dan pokja sanitasi Kabupaten kepada nara sumber yang diwawancarai (instansi pemerintah dan media massa). Mengingat studi media memerlukan update sebelum kampanye dilakukan, metode yang digunakan adalah metode pemantauan cepat (rapid appraisal methods). Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai media komunikasi. Metode yang dipergunakan meliputi: 1. Wawancara informan kunci (key informant interview). Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

V - 16

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur. 2. Pengamatan langsung (direct observation). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap media komunikasi. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai sumber-sumber informasi yang tersedia, kegiatan program pemasaran sosial yang sedang dan telah berlangsung, pemanfaatan media formal dan informal, kerjasama dengan media massa dll. 3. Survey kecil (mini-survey). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample (antara 150 orang). Nara sumber menggunakan random sampling yaitu sampel acak. Di Kabupaten Pesisir Selatan, pada wilayah yang anggap mewakili dari culture, kebiasaan, yang relatif sama. Di wilayah nagari Lumpo dimana wilayah tersebut untuk siaran radio maupun surat kabar jarang dijumpai. Adapun informasi yang ingin diketahui dari survey ini adalah: a. Isu-isu yang menarik bagi masyarakat miskin khususnya, b. Preferensi media massa sehari-hari, frekuensi terpaan dan waktu c. Kegiatan kemasyarakatan sehubungan dengan sanitasi yang ada di lingkungan. A. Hasil Pengumpulan Data dari SKPD Pengumpulan data persepsi dari SKPD dilakukan dengan mewawancarai nara sumber di masingmasing skpd yang berhubungan dengan sanitasi. Adapun pertanyaan yang diajukan pada narasumber yaitu: 1. Apa saja kegiatan komunikasi untuk masyarakat serta kegiatan pemasaran sosial lainnya yang pernah dilakukan? 2. Isu apa saja yang diangkat? 3. Siapa khalayak sasaran yang dituju? 4. Media apa saja yang digunakan? (media massa, luar ruang, alternatif) 5. Kalau media massa lokal yang digunakan, media massa yang mana saja yang diajak kerjasama ? Dan bagaimana bentuk kerjasamanya? 6. Apa yang menarik yang bisa dijadikan pelajaran dari kegiatan-kegiatan pemasaran sosial yang pernahilakukan ini? Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, wawancara dilakukan pada narasumber dari 8 SKPD/dinas yaitu, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bappeda, Dinas perhubungan informasi dan telekomunikasi, kantor Lingkungan Hidup, dinas pengelola sumberdaya air, Tata Kota dan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan.


V - 17


SKPD/dinas BAPPEDA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tabel 5-4 Hasil Wawancara dengan SKPD Terkait Hasil Pemetaan 1 Sebagai badan perencanaan pemabangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran yang sangat penting selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah. Dalam mensosialisasikan setiap program pembangunan adalah bersifat global (menyeluruh dan mendasar). Dalam penyebaran informasi pembangunan dan perencanaan pembangunan, baik pada masyarakat maupun SKPD (selaku pelaksana teknis pembangunan seuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan) anta lain dengan: a. Media Langsung yaitu dengan sosialisasi program pembangunan dengan mengundang baik dari SKPD maupun dari masyarakat, untuk menyampaikan informasai secara langsung seperti sosialisasi tentang RPJP, RPJMD dan RTRW. b. Media Tidak langsung, adalh media yang disusun baik tertulis (buku profil pembangunan, leaflet, pamplet, booklet, baliho dan spanduk dll, untuk mengkomunikasikan isu yang sedang menjadi perhatian), misalnya untuk mejelaskan/sosialisasi tentang RTRW, pembangunan kawasan wisata, selain itu media elektronik seperti siaran radioMedia yang lain untuk sosialisasi program pembangunan Kabupaten Pesisir selatan menggunakan media radio milik pemerintah daerah, maupun visualisasi (video) seperti sosialisasi daerah wisata atau pengembangan kawasan ekonomi lainnya. Termasuk memanfaatkan saran berbasis web site (internet) melalui situs Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran informasi biasanya ditujukan pada masyarakat pada tokoh adat/masyarakat, kepala pemerintahan kenagarian/ kecamatan, maupun kepada pengambil kebijakan dalam SKPD terkait yang bersifat umum untuk dapat diteruskan melalui saluran yang ada kepada level dibawahnya atau masyarakat. Keterbatasan jangkauan siaran radio milik pemerintah daerah Langkisau FM, Painan Radio dan radio swasta lainnya terbatas untuk jangkauan di 5 kecamatan di wilayah utara Kabupaten Pessel, untuk menginformasikan jangkauan lebih luas lagi pemerintah daerah dapat menggunakan sarana mobil siaran keliling milik pemerintah daerah melalui dinas kominfo guna menginformasikan (sosialisasi) yang dimaksut melalui siaran /program siaran lainnya. Selain itu Majalah Langkisau dan Graha Pesisir dianggap mampu mengakomodir kebutuhan informasi Pemerintah Kabupaten Pessel


V - 18


3

4

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

1 2

3

4

5 6

tentang rencana pembangunan daerah. Tujuan utama adalah untuk membantu kepala pemerintah daerah (Kabupaten Pessel) dalam penyampaian informasi pemerintah daerah (kabupaten). Dalam prakteknya, semua SKPD/dinas akan mengkomunikasikan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti dinas kesehatan akan menyebarluaskan tentang kesehatan. Infomas akhirnya lebih mengurus isu publik yang tidak memiliki induk seperti misalnya hak intelektual, keterbukaan informasi publik selain juga masih selalu mendukung penyebarluasan informasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Setiap SKPD/dinas terkadang langsung memproduksi materi komunikasinya bekerjasama dengan pihak swasta seperti radio, tabloid local. Diharapkan setiap lapisan masyarat dapat mengakses informasi tersebut sebagai bentuk pelaksanaan proses pembangunan yang dikoordinatori Bappeda Sebagai dinas yang bertanggung jawab pada kegiatan pembangunan bidang kesehatan masyarakat Kegiatan komunikasinya menggunakan media penyuluhan, sosialisasi, survey dan pemetaan. Bekerjasama dengan PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya. termasuk Alat yang dipakai adalah leaflet dan hand out yang disebar di penyuluhan dan sosialisasi, poster, spanduk, materi dalam bentuk presentasi, radio spot, dialog interaktif di surat kabar lokal. Mempunyai hubungan baik dengan media massa lokal. Wartawan terkadang datang ke kantor untuk menanyakan isu terbaru ataupun mencari tahu lebih dalam tentang isu yang sedang berkembang. Dinas kesehatan, bagian promosi kesehatan untuk dinas kesehatan, yang masuk menjadi anggota pokja adalah kasi penyehatan lingkungan namun untuk kelengkapan data wawancara dilakukan di penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Untuk bidang promkes isu yang diangkat adalah PHBS dengan target rumah tangga sehat dan institusi pendidikan. Bidang promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat dalam kegiatan Strategi Nasional STMB (sanitasi Total Berbasisi Masyarakat) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk kegiatan penyadaran hidup bersih sehata melalui kegiatan pemicuan dengan metode CLTS.


V - 19


SKPD/dinas DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

7

8

DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PESAMPAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

1

2

3

Hasil Pemetaan Seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan, meliputi : penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dibidang penyehatan lingkungan. Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelayanan kepada mastarakat. Menggunakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagai media komunikasi. Alat bantu yang digunakan berupa fotokopi materi. Bekerjasama dengan radio Langkisau FM (milik pemerintah daerah) melalui dinhubkominfo, dalam acara dialog interaktif. Berdasarkan pengalaman, sosialisasi dengan menggunakan media LCD (ada bahan tayang) lebih menarik masyarakat dibandingkan sosialisasi biasa tanpa alat bantu. Pemanfaatan leaflet, bookflet untuk menjelaskan pada pihak yang mebutuhkan program kegiatan persampahan serta rencana kegiatan persampahan kabupaten  Isu yang diangkat dalam masalah persampahan, bersama dinas kesehatan adalah himbauan perilaku masyarakat untuk dapat mengelola sampah secara mandiri dengan kosep 3 R  Pelatihan pengelolaan sampah dengan metode 3R diharapkan mampu mengurangi dampak buruk pada lingkungan akibat sampah  Pemanfaatan sampah dalam rangka meningkatkan pendapatan dengan memproduksi sampah menjadi komoditas yang dapat memiliki nilai ekonomis seperti pembuatan sampah Mempunyai hubungan baik dengan media massa lokal. Kontributor tabloid langkisai, wartawan seringkali datang ke kantor untuk menanyakan isu terbaru ataupun mencari tahu lebih dalam tentang isu yang sedang berkembang, dan sering juga diundang untuk mengisi acara di media lokal.


V - 20


SKPD/dinas DINAS Pekerjaan Umum Bidang Drainase

1

2

3

4

Hasil Pemetaan - Kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang himbauan pemeliharaan sarana drainase yang sudah dibangun baik dari kesadarannya (masyarakat maupun teknik pengeloaan/pemeliharaan sarana drainase yang ada). - Untuk drainase lingkungan menjadi tanggungjawab masyarakat secara langsung untuk memanfaatkan sarana (drainase) serta memeliharanya, sedangkan drainase yang bersifat sekunder dan primer mengkaji tanggungjawa prmerintah daerah dalam pembanguan maupun pemeliharaannya. - Sedangkan daalm impledmentasi kegiatan pemerintah Daerah dalam mengelolah dapat berjalan denga baik jika peran serta masyarakat dalam berprilaku (membuang sampah sembarangan, BAB disaluran drainase, tidak dilkukan demi menjaga keberfungsian Drainase). - Isu sosial yang diangkat dengan kegiatan sosialisasi oleh PU (Drainase) adalah air bersih dan sanitasi. - Melibatkan masyarakat dalam implementasi program air bersih/air minum dan sanitasi melalui program pamsimas. - Yang menjadi sasaran terhadap isu sosial oleh dinas PU Cipta Karya adalah masyarakat pesisir selatan secara umum khususnya masyarakat penerima bantuan program pembanguna sarana air minum dan sanitasi khususnya ikut dalam kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan monev tentang sarana dan prasarana fisik. - Dalam menunjang kegiatan implementasi dalam masyarakat kegiatan mediasi yang dilakukan adalah : 1. Rapat/koordiansi denga instansi yang terrkait tentang program yang dilakasanakan dengan melibatkan masyarakat selaku sobyek pembangunan. 2. Pelatihan/workshop, kegiatan ini merupakan sebuah terobosan/penguatan kapasitas baik pada tenaga (Pemerintah) maupun kepada masyarakat, untuk dapat melakukan kegiatan/program sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.


V - 21

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan SKPD/dinas 5

-

6

-

DINAS 1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

-

2

-

3

-

1

-

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

-

Hasil Pemetaan Keterlibatan media/SKPD lain dalam ikut mengsukseskan program adalah melalui kegiatan koordinasi dengan kegiatan tatap muka (interaktif, memanfaatkan mobil penerangan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh media yang lain. Pemanfaatan media pamplet, booklet, guna menyampaikan informasi melalui media tersebut. Dalam proses sosialisasi/Dinas PU bekerja sama dengan Dinas Kesehtan untuk mengkampanyekan masalah sosial adalah bersama Dinas Kesehatan (Contoh untuk implementasi program pamsimas), serta keterlibatan SKPD lain seperti BPMPNKMPPr Untuk melakukan kegiatan komunikasi serta pemasaran sosial dinas pengelola sumber daya air melakukan beberapa kegiatan berupa sosialisai dengan, 1. Siaran radio interaktif 2. Melalui media cetak berupa himbauan tentang, a. Penanganan dan penanggulangan daerah rawan banjir b. Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan / pemeliharaan drainase primer. 3. Pemanfaatan papan informasi/baliho tentang penelolaan sumber daya air/drainase, pengendalian banjir. 4. Pemanfaatan website Sedangkan isu yang diangkat untuk masalah sosial adalah penanggulangan daerah banjir, adapun jenis kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan drainase sebagai saluran utama dalam pengendalian banjir Media masa lokal dalam sosialisasi progrma pada madsyarakat antar lain ; 1. Radiao FM dengan program siaran sekali dalam 2 minggu 2. Media cetak tabloid lokal, maupun selebaran yang bersifat inssidental. Kegiatan yang dilakukan dalam berkomunikasi bersama masyarakat untuk permasalahan sosial yang pernah dilkaukan adalah : menghimbau untuk kebersihan lingkungan Sosialisasi dalam forum tertentu yang melibatkan masyarakat. Pengelolaan dan pemelihara lingkungan (keterlibatan masyarakat dalam memelihara hutan lindung/sebagai Daerah


V - 22

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan SKPD/dinas 2

3

Hasil Pemetaan - Isu yang diangkat dalam masalah sosial yang dilakukan oleh DLH antara lain : kebersihan kota, pelestarian taman, dan vegetasi tanaman, dimana pemahaman masyarakat perlu dilibatkan dan ditingkatkan. - Media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi antara lain ; eliktronik (radio) berupa kegiatan siaran interaktif serta pertemuan/tatap muka bersama masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari SKPD/dinas dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Setiap SKPD/dinas memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan komunikasi (termasuk di dalamnya membuat materi komunikasi yang biasanya berbentuk leaflet, spanduk maupun spot di radio). Untuk produksi materi komukasi, SKPD/dinas membuat sendiri dan juga bisa bekerja sama dengan kantor Infomasi. 2. Semua SKPD/dinas yang menjadi narasumber menggunakan media sosialisasi dan penyuluhan dalam mengkomunikasikan isu tertentu. Alat yang digunakan masih berupa leaflet, paparan presentasi dan copy hand out yang disebarkan saat sosialisasi. Belum maksimal dalam memanfaatkan media massa lokal seperti koran dan radio. 3. Isu yang diangkat oleh SKPD/dinas tergantung dari tupoksi masing-masing. Untuk isu tertentu, beberapa SKPD/dinas bersama-sama dalam pengerjaannya. 4. Tiap SKPD/dinas cukup dekat dengan media massa lokal namun masih berdasar kebutuhan. SKPD/dinas akan menghubungi media jika diperlukan, demikian pula sebaliknya. B. Hasil Pengumpulan Data dari Media Massa Lokal Dari hasil kunjungan lapangan atas pendataan media di Kabupaten Pesisir Selatan, diketahui bahwa media lokal sebagai sarana informasi kepada masyarakat terdapat media cetak maupun media elektronik. Berikut daftar media massa di Kabupaten Pesisir Selatan.

No 1.

No 1.

Tabel 5-5 Majalah di Kabupaten Pesisir Selatan Nama Majalah Alamat Telp/EMail Jl. KH. Agus Majalah Langkisau 0756 – 21103 Salim No. 10 Polres Pesisir Selatan [email protected] Painan Tabel 5-6 Rado di Kabupaten Pesisir Selatan Nama Radio Alamat Langkisau FM Jln. Imam Bonjol Painan


Telp 0756 - 22398

V - 23


Di Kabupaten Pesisir Selatan sangat jarang media yang membahas khusus masalah sanitasi. Hal yang mungkin di beritakan dalam media, serigkali disampaikan yang substansi sanitasi, seperti kerusakan sarana sanitasi akibat banjir, ataupun dampak-dampak yang diakibatkan perilaku masyarakat akibat tidak memperhatikan kesehatan lingkungan seperti buang sampah sembarangan, sedimentasi yang menumpuk sehingga saluran menjadi buntu, dan lain-lain. Dengan kata lain keterlibatan pihak–pihak media baik media cetak maupun media elektronik untuk menangani sanitasi belum terorganisir dengan baik dan bahkan belum ada. Media yang membahas masalah sanitasi ini secara kontinyu dapat dilakukan dengan baik jika ada “perhatian” terhadap pembangunan sanitasi baik oleh pemegang kebijakan pembangunan maupun pihak media (masyarakat), jika upaya tersebut dilakukan dengan cara “gencar”, dimungkinkan masa pembangunan yang datang banyak media di Kabupaten Pesisir Selatan ini tertarik dengan masalah sanitasi ini. Majalah Langkisau Polres Pesisir Selatan Majalah yang terbit setiap bulan ini dikelola oleh Polres Pesisir Selatan dengan dipimpin Bapak Kapolres Kabupaten Pesisir Selatn AKBP Hariyanto Syarifudin, S,Ik, SH, MH, sebagai pimpinan umum, dan Kompol Ari Kurniawan, S,Ik sebagai pimpinan redaksi, dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebgai jembatan informasi dan komunikasi Polres Pesisir Selatan pada masyarakat Kabupaten Pesisr selatan. Sekmentasi Majalah ini adalah masyarakat secara umum mulai dari remaja, dewana (orang tua) dan berbagai kalangan (PNS, pelajar dan mahasiswa, swasta, petani, ibu rumah tangga dll). Adapun secara keseluruhan rubrik yang disajikan oleh Majalah Langkisau Polser Pesisir Selatan adalah memuat berita/informasi bersifat lokal di sekitar Kabupaten Pesisir Selatan saja . Adapun rubrik yang disajikan adalah : a. Utama, sebagai Head Line Majalah, yang informasikan perihal yang sedang hangat dibicarakan di Kabupaten Pesisir Selatan seperti bencana banjir yang melanda 10 kecamatan akibat banjir di Kabupaten Pesisir Selatan b. Ruprik kriminalitas, berita kriminalitas di wilayah kerja Polres Kabupaten Pesisir Selatan c. Fokus, profil tokoh dan sekitar kegiatan polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, dan profil tokoh masyarakat lainnya. d. Fokus sosial, berupa informasi layan sosial kemasyarakatan, himbauan sosial pada masyarakat, seperti kewapadaan dalam berkendara, menjaga lingkungan, serta untuk stabilitas keamanan disekitar masyarakat. Langkisau FM Radio Adalah radio milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibawah Departemen Perhubungan Komunikasi dan Informasi mempunyai format siaran berita, informasi dan hiburan. Keterbatasan jangkauan siaran Radio Langkisau FM ini adalah luasnya wilayan Kabupaten Pesisir Sealatan dan kondisi geografis yang berbukut menyebabkan jangkauan siaran radioini


V - 24

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dinikmati oleh seluruh wilayah di Kabupaten Pesisr Selatan. Target jangkauan siaran mencapai radius 50km Kabupaten Pesisir Selatan bagian utara (Kec. Koto XI Tarusan, Kec. Bayang, Kec. IV JuraI) dan Kabupaten Pesisir Selatan bagian Selatan Kec. Batang Kapas dan Kec. Sutera), sedangkan dengan pendengar (audience) adalah masyarakat umum diberbagai kalangan usia dan profesi 50% Remaja dan siswa, 30% Pegawai Negri sipil (PNS), 10% anak-anak, dan 10%ibu rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang kegiatan, himbauan pada masyarakat dari instansi (SKPD) terkait program yang disediakan pihakradio adalah dalam program siar “Gaung Pasisia” dengan jadwal setiap senin samapai dengan sabtu mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.30 WIB. Segagai “corong” pemerintah daerah dalam pembangun Radio Langkisau mempunyai tugas pokok untuk menyampaikan informasi program pembangunan pemerintah daerah. Akan tetapi dari beberapa pengalaman seringkali mengkampanyekan program pembangunan khusunya yang berhubungan dengan sanitasi pihak media merasa kesulitan dalam memperoleh nara sumber untuk menyajikan informasi tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari media massa lokal dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Setiap media massa lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dapat membantu untuk mengkapanyekan dalam bentuk baik rubrik ataupun ulasan artikel tentang sanitasi dalam majalah, maupun siaran radio berupa bincang bincang sanitasi (misalnya), maupun tanya jawab sekitar sanitasi yang dipandu siar oleh nara sumber yang berkompeten. 2. Diperlukan inovasi dan kreativitas media massa lokal melalui masukan SKPD terkait untuk menyajikan kampanye sanitasi untuk dapat diterima masyarakat secara luas 3. Diperlu jangkauan distribusi kampanye yang lebih luas kepada masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menggunakan media massa lokal. 4. Untuk memproduksi suatu materi diperlukan pendanaan, nara sumber serta kerjasama antar instansi terkait untuk menyajikan informasi melalui media massa lokal menjadi menarik untuk dapat diterima masyarakat 5. Tiap SKPD/dinas cukup dekat dengan media massa lokal namun masih berdasar kebutuhan. SKPD/dinas akan menghubungi media jika diperlukan, demikian pula sebaliknya. C. Hasil Penyebaran Kuesioner Studi komunikasi Sumber informasi utama Jenis media yang menjadi sumber informasi paling utama bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya untuk kalangan ibu-ibu (78% reponden), adalah televisi, dengan proporsi sebesar 94,59%%. Persentase ini merupakan persentase yang terbesar dan jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis media yang lain. Seperti misalnya urutan kedua, yakni jenis media surat kabar, persentasenya hanya 4,05%. Lalu urutan berikutnya adalah radio sebesar 1,35%.


V - 25


Grafik 5-1 Media yang sering digunakan untuk mengakses berita TidakTahu

Lainnya

Papan pengumuman di lingkungan

Televisi

Radio

Surat kabar 0.00%

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 100.00 % %

Surat kabar yang paling sering dibaca Dari hasil survey pada sejumlah responden (masyarakat) sehubungan dengan penggunaan media masa sebagai alat untuk memberikan informasi sekaligus sosialisasi tentang sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Televisi, surat kabar/tabloid, radio. Sebagian besar rumah tangga yang menjawab dari hasil survey menyatakan suka akan siaran televise yaitu sebesar 94,76 %., walaupun masih ada yang tidak suka membaca surat kabar. Hanya sebagian kecil saja yang suka membaca surat kabar antara lain surat kabar / tabloid Singalang, 43,24%, Padang Ekspres sebagai surat kabar daerah sebesar 23,65%. Selanjutnya koran nasional kompas sebesar 2,03%,. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik. 5-2 Grafik Surat Kabar yang paling sering dibaca

50.00%

43.24%

40.00% 30.00%

23.65%

20.27%

20.00% 10.00%

6.08%

2.03%

4.73%

0.00% Kompas


Singgalang

lainnya

V - 26

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Radio yang sering di dengar Dari hasil survey minat masyarakat untuk mendengarkan radio juga tidak terlalu besar. Sebagian besar tidak/jarang mendengarkan radio yaitu 98,60%. Sebagian kecil saja yang mendengarkan radio yaitu 1,35% dari jumlah serponden untuk media yang sering digunakan memperoleh informasi, sedangkan radio yang sering didengar antara lain Radio Langkisau FM sebesar 35,81%, Garis Pantai didengarkan oleh pendenganr 27,70%, Painan Radio 21,62%, RRI didengar hanya 1,35%. Dan 13,51% Radio lainnya Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik. 5-3 Radio yang sering didengar

13.51% 0.00%

RRI

1.35% 35.81%

21.62%

Langkisau FM Garis pantai FM Painan Radio lainnya

27.70%

tidak tahu

Stasiun Televisi yang sering ditonton Pada gambar diatas memperlihatkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan juga suka menonton siaran televisi, stasiun yang lebih sering dipilih untuk ditonton adalah Stasiun RCTI yang ditonton oleh 32 %, selanjutnya Stasiun SCTV dipilih oleh 24,7 % rumah tangga. Kedua stasiun televisi tersebut banyak menayangkan hiburan terutama sinetron yang lebih diminati dibanding stasiun televisi yang lebih banyak menyiarkan berita seperti TV one yang hanya dipilih oleh 2,6 %, serta metro TV yang dipilih oleh 0,7 %. Stasiun Televisi Nasional dan Daerah seperti TVRI serta Padang TV juga kurang diminati hanya dipilih oleh 0,2 % (TVRI) dan 0,8 % (Padang TV). Namun ada sebesar 19 % rumah tangga yang tidak atau jarang nonton Televisi.


V - 27

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Grafik. 5- 4 Stasiun Televisi yang Sering Ditonton

TVRI

40.00%

RCTI 30.00%

SCTV

20.00%

Metro tv Trans TV/Trans 7

10.00%

Padang TV TV One

0.00% 1

Tidak tahu

Program Televisi yang sering ditonton Dari sekian banyak variasi yang ditawarkan oleh berbagai stasiun televisi, program televisi yang paling sering ditonton adalah sinetron dipilih oleh 59 % rumah tangga. Sementara berita hanya diminati oleh 9,5 % rumah tangga. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 5.4 berikut ini. Grafik. 5-5 Program Televisi yang sering ditonton

ta hu da k Ti

la in ny a

en t nm

In fo ta i

Be rit a

Ku is

da ng du t

po p M

us ik

us ik M

Si

ne tro n

40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

Sumber Informasi sanitasi Sebagian besar masyarakat sudah pernah mendapatkan informasi mengenai sanitasi hal ini dinyatakan oleh 56,13 % responden dari berbagai sumber. Sumber informasi sanitasi yang Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

V - 28

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan sering diterima masyarakat rata-rata berasal dari pemangku kepentingan yang dekat dengan masyarakat yaitu Ketua RT (37,08), Ketua RW (14,05 %) dan Kepala Desa (3,99). Sementara dari kader posyandu diterima oleh 0,77 % serta dari puskesmas oleh 0,24 %. Selengkapnya dapat terlihat pada grafik berikut: Grafik 5 - 6 Sumber Informasi sanitasi

tidak tahu lainnya Sanitarian Puskesmas Kader Posyandu/karang taruna Tokoh Masyarakat Wali Negari Kepala Dusun 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Kesimpulan hasil penyebaran kuesioner: 





Sumber informasi utama adalah televisi, papan pengumuman dan radio. Stasiun televisi dan radio lokal dapat dijadikan media untuk menyampaikan informasi tentang sanitasi yang dikemas dengan menarik. Papan pengumuman juga bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan sanitasi. Komunikator yang dipilih masyarakat untuk menyampaikan informasi sanitasi secara langsung adalah ketua RT atau stafnya, ketua RW atau stafnya, Kades dan kader PKK sebagai sumber informasi sanitasi yang paling utama. Untuk materi penyuluhan sudah mencakup 3 sub sektor sanitasi yaitu sampah, drainase dan limbah.


V - 29


5.4

KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM LAYANAN SANITASI

Peran Pengusaha Penampung (Pengepul) Sebagaimana di daerah lain, inisiatif pihak swasta dalam persampahan sudah bermunculan dengan sendirinya karena mereka melihat adanya peluang bisnis selain itu bisnis ini dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Mereka mengumpulkan sampah non organik baik yang bersumber dari rumah tangga maupun dari fasilitas umum (sekolah, perkantoran) dan kawasan bisnis (hotel, restoran dan lain-lain) yang memiliki nilai jual. Pengusaha pengepul ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pengepul biasa dan agen. Untuk pengepul biasa mereka langsung mencari barang bekas ke sumbernya seperti rumah tangga, toko, perkantoran, sekolah dan lain-lain. Sedangkan untuk agen mereka menerima barang bekas dari para pengepul biasa, barang tersebut kemudian dibawa ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha pengepul tersebut pada umumnya adalah masalah modal, dimana untuk usaha ini belum mendapat respon dari pihak perbankan sehingga jika mengajukan pinjaman akan sulit untuk mendapatkannya. Menurut para pengusaha pengepul ini prospek masa yang akan datang untuk usaha ini cukup menjanjikan apalagi ditambah dengan modal yang cukup. Selain untuk mengurangi pengangguran juga untuk kebersihan lingkungan. Beberapa pengusaha pengepul yang berhasil diidentifikasi dan diwawancarai adalah sebagai berikut : A. Pengepul Biasa 1) Nama pengepul Ermi/Ardadi, Alamat Kampung Parak Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk jenis dan volume barang bekas yang ditampung adalah : Harga Jual ( Rp No Jenis Barang Rata-Rata / Hari Harga Beli ( Rp ) ) 1. Kertas 5 Kg 700/Kg 1000/Kg 2. Karton 10 Kg 700/Kg 800/Kg 3. Besi 20 Kg 1.500/Kg 2.000/Kg 4. Plastik 2 Kg 1.500 /Kg 2.000/Kg 5. Tempat Telur 10 Bh 100/lembar 200/lembar 6. Botol Bir 20 Bh 500/botol 700/botol 7. Seng 20 Kg 1.000/Kg 2.000/Kg


V - 30

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Foto Lokasi

B. Agen Pengepul 1)

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama pengusaha pengepul Evan, Laki-laki, jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang lakilaki, Alamat Carocok Painan No HP. 085363339888, Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk jenis dan volume barang bekas yang ditampung : Jenis Barang Kardus Kertas Besi Tembaga Aqua Galon Plastik Botol Bir Botol Kecap Tempat Telur Kaleng

Rata-Rata / Bln Harga Beli ( Rp ) Harga Jual ( Rp ) 15 Ton/Bln 800/Kg 1.650/Kg 10 Ton/Bln 1.200/Kg 2.080/Kg 10 Ton/Bln 3.000/Kg 4.000/Kg 100 Kg/Bln 42.000/Kg 50.000/Kg 600 Kg/Bln 5.000/Kg 7.500/Kg 50 Bh/Bln 2.500/Kg 5.000/Kg 1,5 Ton/Bln 1.500/Kg 2.800/Kg 1.000 Botol/Bln 700/Bh 1.250/Bh 100/Bh 450/Bh 150/lembar 220/lembar 1.500/Kg 2.500/Kg

Foto Lokasi Pengepul Barang Bekas

2)

Nama pengusaha pengepul Efrianto, Laki-laki, jumlah tenaga kerja sebanyak 8 orang laki-laki, Mobil Pick Up 2 buah, Alamat Kampung Tanjung Durian, Pasar Baru No HP.


V - 31

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 085263735848, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk jenis dan volume barang bekas yang ditampung : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jenis Barang Kardus Kertas Besi Tembaga Aqua Galon Plastik Botol Bir Botol Kecap ABC Seng Kaleng Drum Alumunium

Rata-Rata / Bln Harga Beli ( Rp ) Harga Jual ( Rp ) 6 Ton/Bln 700/Kg 900/Kg 2 Ton/Bln 1.000/Kg 1.300/Kg 12 Ton/Bln 3.000/Kg 3.700/Kg 30 Kg/Bln 45.000/Kg 50.000/Kg 1 ton/Bln 5.500/Kg 6.000/Kg 50 Bh/Bln 2.500/Kg 5.000/Kg 7,5 Ton/Bln 1.000/Kg 2.800/Kg 300 Bh/Bln 700/Bh 1.000/Bh 300 Bh/Bln 100/Bh 200/Bh 4,5 ton/Bln 1.500/Kg 2.500/Kg 4,5 Ton/Bln 1.500/Kg 2.500/Kg 300 Bh/Bln 50/Btl 100/Btl 1,5 Ton/Bln 10.000/Kg 12.500/Kg

Foto Lokasi Pengepul

3)

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama pengusaha pengepul Guswandra, Laki-laki, jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang laki-laki, Mobil Pick Up 2 buah, Alamat Kampung Api-Api, Pasar Baru No HP. 085274797980, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk jenis dan volume barang bekas yang ditampung : Jenis Barang Kardus Kertas Besi Tembaga Aqua Plastik Kuningan Seng


Rata-Rata / Bln Harga Beli ( Rp ) Harga Jual ( Rp ) 15 Ton/Bln 700/Kg 1.500/Kg 2 Ton/Bln 800/Kg 1.100/Kg 10 Ton/Bln 2.500/Kg 3.500/Kg 30 Kg/Bln 40.000/Kg 45.000/Kg 500 Kg/Bln 5.500/Kg 7.000/Kg 2,5 Ton/Bln 1.800/Kg 2.300/Kg 25.000/Kg 29.000/Kg 15.000/Kg 17.000/Kg

V - 32

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 9. 10.

Kaleng Alumunium

1,5 Ton/Bln

15.000/Kg 10.000/Kg

17.000/Kg 12.000/Kg

Foto Lokasi Pengepul

4)

Nama pengusaha pengepul Marven Indra,SE, Laki-laki, jumlah tenaga kerja sebanyak 15 orang laki-laki, Alamat Jl. Dr.M. Zein No. 17 Padang – Painan Tarusan No HP. 085263004777, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk jenis dan volume barang bekas yang ditampung :

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Barang Kardus Kertas Besi Seng Kaleng Logam Kertas Semen

Rata-Rata / Bln Harga Beli ( Rp ) Harga Jual ( Rp ) 24 Ton/Bln 900/Kg 1.735/Kg 4 Ton/Bln 1.300/Kg 2.100/Kg 5 Ton/Bln 3.500/Kg 4.500/Kg 5 Ton/Bln 1.900/Kg 3.000/Kg 5 Ton/Bln 1.900/Kg 3.000/Kg 200 Kg/Bln 7.000/Kg 10.000/Kg 1 Ton/Bln 1.000/Kg 2.500/Kg

Foto Lokasi Pengepulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber pemilik agen pengumpul barang barang bekas tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu: Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

V - 33

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 1. Setiap agen pengumpul barang-barang bekas (pengusaha) berdiri atas inisiatif sendiri, beberapa diantaranya telah memiliki surat ijin usaha, 2. Belum ada pendataan untuk mengidentifikasi, menginventarisir keberadaan agen pengumpul oleh pemerintah (instansi terkait), sehingga pemerintah daerah belum mengetahui potensi yang di sumbangkan dalam mengatasi permasalahan sampah sekaligus sumbangan peningkatan kesejahteraan pada kelompok masyarakat yang berusaha dibidang ini 3. Belum ada asosiasi yang mewadahi kelompok pengusaha ini guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Menurut pengusaha pengumpul barang-barang bekas, jenis usaha ini dimasa yang akan datang cukup menjanjikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi di hadapan lembaga keuangan (perbankan) para pengusaha ini justru dipandang sebelah mata. 5. Secara langsung usaha pengumpulan barang-barang bekas adalah salah satu upaya untuk mengurangi masalah persampahan ditingkat masyarakat secara luas, hal ini sangat berkenaan dengan pengurangan timbulan sampah, setiap pengusaha mampu mengurangi potensi sampah hingga puluhan ton perbulan untuk berbagai jenis barang bekas.


V - 34

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents