BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI 5.1 Area Beresiko Tinggi dan Permasalahan Utama Tabel 5.1 Area Beresiko Kabupaten Madiun

Penilaian terhadap area beresiko untuk Kabupaten Madiun berdasarkan persepsi dari SKPD yang terlibat dalam pokja sanitasi menunjukkan bahwa tidak ada dua desa yang memiliki kriteria beresiko sangat rendah. Mayoritas desa tergolong pada kriteria beresiko rendah ada sebanyak 3 desa, 3 desa yang memiliki resiko sedang, dan 2 desa yang beresiko tinggi. Sedangkan penilaian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, memberikan hasil lebih bervariasi dimana ada 3 desa yang tergolong pada kategori beresiko sangat rendah, 1 desa beresiko rendah, dan 1 desa yang memiliki resiko sedang. Untuk desa yang memiliki resiko tinggi ada 5 desa yang dimana 2 desa berada di Kecamatan Balerejo. Untuk penilaian berdasarkan data EHRA, menunjukkan hasil hanya ada 1 desa yang memiliki resiko sangat rendah, 2 desa yang memiliki resiko rendah, dan 1desa beresiko sedang. Sementara untuk area yang beresiko tinggi ada 6 desa yang tersebar di


V-1


empat kecamatan yaitu Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Mejayan dan Kecamatan Balerejo. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan diperoleh hasil , 2 desa dengan resiko sangat rendah. Ada 2 desa yang beresiko rendah, 3 desa yang beresiko sedang dan ada 3 desa yang dikategorikan memiliki resiko sangat sangat tinggi. Dari keempat penilaian yang telah dipaparkan diatas, akhirnya disepakati area beresiko untuk Kabupaten Madiun ada 1 desa yang beresiko rendah sangat rendah, 2 desa beresiko rendah dan ada 6 desa yang beresiko sedang. Sementara ada 1 desa di Kecamatan Jiwan yang memiliki resiko sangat tinggi yaitu Desa Sukolilo. Orientasi lokasi desa beresiko di Kabupaten Madiun berdasarkan skor yang telah dihitung dapat dilihat pada Gambar 5.1 – 5.5. Dalam menetukan pilihan teknologi sanitasi yang nantinya akan diterapkan, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan desa yang ada di Kabupaten Madiun berdasarkan area urban, peri-urban dan rural. Saat ini belum ada standar yang membedakan area urban dari peri-urban dan area rural. Desa akan dikategorikan sebagai area urban bila kepadatan lebih dari 125 orng/Ha, peri-urban bila kepadatan berkisar antara 25-125 orang/Ha, atau rural bila kepadatan kurang dari 25 orang/Ha. Hasil pengelompokan gampong ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.2. Dari Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 10 desa yang ada di Kabupaten Madiun, tidak ada desa yang tergolong urban. 6 desa tergolong sebagai peri urban dan desa lainnya sebanyak 6 desag masih tergolong sebagai rural. Dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, terlihat bahwa Kecamatan Mejayan memiliki kepadatan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki desa dengan kategori rural. Hal ini disebabkan pula karena Kecamatan Mejayan merupakan pusat ibu kota dan pusat pelayanan di Kabupaten Madiun.


V-2


Tabel 5.2 Klasifikasi Desa di Kabupaten Madiun

Rural

Periurban

Urban

Klasifikasi Kelurahan (Final) Seleksi dan Kriteria Final

Kecamatan/ Kelurahan Kepadatan org/ha

DOLOPO BANGUNSARI SULUK DAGANGAN SEGULUNG JETIS MEJAYAN KRAJAN PANDEAN KALIABU BALEREJO GARON BANARAN JIWAN SUKOLILO


#REF!

Kepdtn pddk

Pengembangan BWK

Future development

Lokasi

52 63 59 23

#REF!

66 88 93 14 12 22

V-3


Gambar 5.1 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD


V-4


Gambar 5.2 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Data Sekunder


V-5


Gambar 5.3 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Data EHRA


V-6


Gambar 5.4 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Kunjungan Lapangan


V-7


Gambar 5.5 Peta Kawasan Beresiko Berdasarkan Area Beresiko Yang Disepakati


V-8


5.2 KAJIAN DAN OPSI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN GENDER DI AREA PRIORITAS Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas dan mempunyai posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari pihak pemerintah. Oleh karena itu perlu disusun suatu studi penilaian mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi, baik dalam skala kabupaten maupun dalam skala nasional. Studi ini melibatkan masyarakat sebagai subyek secara langsung dan partisipatif akan sangat berguna dalam menyusun strategi pembangunan sistem sanitasi. Untuk mendapatkan sebuah penilaian yang kredibel dibutuhkan data dan informasi yang valid dan kredibel pula. Untuk itu diperlukan serangkaian survey dan observasi langsung yang terencana dan komprehensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan jender dalam penanganan sistem sanitasi dalam skala kabupaten beserta prospek pengembangannya di masa depan. Masyarakat diharapkan mampu mengenali permasalahan terkait dengan sanitasi rumah tinggal dan lingkungan mereka, merencanakan kegiatan, melaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, serta melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan program secara mandiri. Sementara itu pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat secara partisipatif, tanpa harus menunggu “perintah” dari pemerintah. Untuk memampukan masyarakat agar memiliki kemampuan seperti di atas, penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengadopsi Methodology for Participatory Assessment (MPA). MPA merupakan metodologi yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi yang dikembangkan dari metodologi partisipatif yang sudah ada sebelumnya Participatory Rural Assessment (PRA) yang dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk di dalamnya program air bersih dan sanitasi, di tingkat komunitas. MPA terbukti sangat bermanfaat untuk pembangunan di berbagai sektor, yang mengaitkan keberlanjutan pelayanan program dengan kegiatan peka jender, berpihak pada kaum miskin, pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach = DRA), menyatakan pola asosiasi antara pelayanan yang baik bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan, hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil kebijakan mendukung pendekatan ini. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dan Jender (PMJ) dilakukan dengan tujuan: POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

V-9


a. Terkumpulnya informasi sanitasi secara kuantitatif-sistematis dengan menggunakan alat –alat partisipatori, untuk menilai kesinambungan dan ketanggapan terhadap kebutuhan; b. Teridentifikasinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang dilakukan secara swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain. c. Teridentifikasinya kebutuhan dan kesanggupan masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan sanitasi. d. Teridentifikasinya peran perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi dan beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki. e. Teridentifikasi keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di kelurahan Sementara itu, hasil yang diharapkan dari studi PMJ adalah: Peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah kota baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan. Munculnya kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi. Teridentifikasinya

daerah

setingkat

Kelurahan

yang

berpotensi

untuk

pelaksanaan program program sanitasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Dari kegiatan Observasi & Survei PMJ di kelurahan-kelurahan yang termasuk area beresiko tinggi dengan melibatkan masyarakat secara langsung diperoleh hasil seperti yang tercantum.

5.3 MEDIA DAN PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL Studi media merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja sanitasi Kabupaten Madiun dalam rangka melengkapi data untuk buku putih. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Madiun yang merupakan rangkuman kondisi eksisting kabupaten diharapkan dapat menyediakan semua informasi mengenai kabupaten termasuk mengenai media yang terdapat di kabupaten termasuk di dalamnya preferensi media masyarakat. Studi media dilakukan dengan tujuan: 1. Mengetahui pengalaman-pengalaman dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemasaran sosial termasuk di sini POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

V-10


adalah media yang digunakan, jenis kegiatan, isu-isu yang diangkat, khalayak sasaran dan catatan pembelajarannya. 2. Mengetahui pandangan media massa terhadap isu-isu sanitasi yang akan diangkat oleh pemkab dan PPSP dan peluang-peluang kerjasama dengan media massa. 3. Mengetahui pola pencarian informasi rumah tangga terkait dengan isu-isu kesehatan dan isu sosial lainnya. 4. Mendapatkan informasi mengenai konsumsi dan preferensi media dan kegiatankegiatan kemasayarakatan khalayak yang potensial menjadi saluran komunikasi isu-isu sanitasi.

Adapun hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu bahan untuk menyusun strategi kampanye kepedulian sanitasi. 2. Digunakan sebagai dasar perencanaan media untuk kampanye kepedulian sanitasi. 3. Media belajar bersama, khususnya bagi pokja sanitasi untuk kegiatan sejenis di masa mendatang. Selain itu manfaat lain dari studi ini adalah terinformasikannya program pembangunan sanitasi kabupaten, PPSP dan pokja sanitasi kabupaten kepada nara sumber yang diwawancarai (instansi pemerintah dan media massa) Mengingat studi media memerlukan update sebelum kampanye dilakukan, metode yang digunakan adalah metode pemantauan cepat (rapid appraisal methods). Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai media komunikasi. Metode yang dipergunakan meliputi: 1. Wawancara informan kunci (key informant interview). Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur. 2. Pengamatan langsung (direct observation). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap media komunikasi. Data yang dikumpulkan POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

V-11


dapat berupa informasi mengenai sumber-sumber informasi yang tersedia, kegiatan program pemasaran sosial yang sedang dan telah berlangsung, pemanfaatan media formal dan informal, kerjasama dengan media massa dll. 3. Survey kecil (mini-survey). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah sample (400 orang). Nara sumber menggunakan random sampling yaitu sampel acak. Di Kabupaten Madiun, sampel merupakan penduduk di sebagisn 206 desa/kelurahan yang terpilih secara random. Adapun informasi yang ingin diketahui dari survey ini adalah: 1. Isu-isu yang menarik bagi masyarakat miskin 2. Preferensi media massa sehari-hari, frekuensi terpaan dan waktu 3. Kegiatan kemasyarakatan sehubungan dengan sanitasi yang ada di lingkungan

Berikut hasil pemetaan yang dilakukan oleh pokja. A. Hasil Pengumpulan Data dari SKPD Pengumpulan data dari SKPD dilakukan dengan mewawancarai nara sumber di masingmasing SKPD yang berhubungan dengan sanitasi. Untuk Kabupaten Madiun, wawancara dilakukan pada narasumber dari 5 SKPD/dinas yaitu Dinas PU Buna Marga dan Cipta Karya (DPU BM&CK), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). SKPD/BAGIAN Dinas Kesehatan


TUPOKSI Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan bidang kesehatan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

V-12


Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)


Penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum meliputi sub bidang bina marga, perkotaan perdesaan, air minum, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

V-13


Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas)

Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas di lingkup Badan. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Kantor Lingkungan Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Hidup (KLH) urusan lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Lingkungan Hidup. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari SKPD/dinas dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Setiap SKPD/dinas memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan komunikasi (termasuk di dalamnya membuat materi komunikasi yang biasanya berbentuk leaflet, spanduk maupun spot di radio). Untuk produksi materi komukasi, SKPD/dinas membuat sendiri. 2. Semua SKPD/dinas yang menjadi narasumber menggunakan media sosialisasi dan penyuluhan dalam mengkomunikasikan isu tertentu. Alat yang digunakan masih berupa leaflet, paparan presentasi dan hard copy yang disebarkan saat sosialisasi. POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

V-14


3. Isu yang diangkat oleh SKPD/dinas tergantung dari tupoksi masing-masing. Untuk isu tertentu, beberapa SKPD/dinas bersama-sama dalam pengerjaannya. 4. Tiap SKPD/dinas cukup dekat dengan media massa lokal dan wartawan dalam menjaga hubungan komunikasi dan koordinasi.


V-15


BAB VI PENUTUP KESIMPULAN A. Persampahan. Persoalan persampahan rumah tangga sudah cukup baik dengan indikator bahwa bau busuk, lalat yang menggangu dan banyaknya tikus dan cacing di wilayah di survey EHRA tidak mengalami persoalan karena samaph di rumah tangga sebanyak 87% dibakar dan dimasukan didalam lobang serta ditimbun/dikubur, sedangkan dilakukan pembuangan untuk barang bekas layak pakai serta dijual kembali. Namun yang mendapat perhatian bahwa : Pelayanan sampah masih terbatas di wilayah Kabupaten, permukiman padat, pertokoaan, perkantoran, dan pasar. Masih banyak titik pelayanan yang belum menyentuh wilayah-wilayah yang ada di kecamatan, minimnya sarana dan prasarana sehingga tidak optimal dalam pelayanan dan kinerja. Perlu pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sampah bukan milik pemerintah perlu pengelolah bersama dengan cara-cara yang benar dan tepat dalam sebuah action. Setidaknya diberikan pemahaman untuk melakukan pemilahan sampah, karena hanya 48% yang melakukan pemilahan. Tempat Pembuangan Akhir masih menggunakan model Open Dumping & proses menuju Control Landfield. Minimnya

sistem

perencanaan

persampahan

termasuk

database

persampahan. Database ini tentunya sangat berguna bagi pemerintah dalam upaya melakukan forecasting terhadap permasalahan sampah. Sarana dan prasarana sampah belum mampu menjawab kebutuhan akan pelayanan persampahan yang baik. Lokasi TPA misalnya, bila masih menggunakan model pengelolaan sampah hanya dengan menggunakan metode open damping saja, maka dalam waktu yang tidak begitu lama, pemerintah harus mencari lokasi baru atau melakukan perluasan lokasi TPA. Artinya life time penggoperasian TPA tidak begitu lama. Terdapat beberapa wilayah di Kab. Madiun yang belum terjangkau oleh layanan

persampahan.

Keterbatasan

kemampuan

pemerintah

dalam

memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada semua anggota masyarakat membuat masalah persampahan menjadi tidak tuntas ditangani. Artinya pelayanan ini masih bersifat parsial.

B. Air Limbah Berdasarkan data survey EHRA bahwa 97% dari responden telah memiliki jamban pribadi, hanya 3% yang kelubang galian karena tidak memiliki jamban. Sedangkan masih ada 3% orang di luar anggoata keluarga yang sering BAB di tempat terbuka, artinya pemahaman dan pengetahuan masyarakat sudah cukup baik namun POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

V-16


perlu upaya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan masih kurang dan masih ada yang menggunakan prasarana sanitasi yang belum memenuhi syarat. Untuk wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan ketersediaan lahan yang tidak begitu luas bagi penyediaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) tentunya sistem SPAL berskala rumah tangga lebih sulit untuk diterapkan. 100% responden survey EHRA yang memiliki tangki saptic yang sudah berumur lebih dari 10 tahun namun tidak pernah dikuras/dikosongkan. C. Drainase Berdasarkan survey EHRA yang dilakukan di 10 desa terdapat 13% mengalami banjir, Desa Garon dan Desa Kaliabu dan Desa Bangunsari mengalami banjir setinggi pinggang dewasa, dan Desa Jetis dan Desa Krajan dan Kaliabu setinggi tumit orang dewasa. Lama genangan tersebut antara 1-3 jam dan kemudian surit dan kembali sedia kala. Memperhatikan hal tersebut Hal yang dapat dilakukan untuk : a. Arahan kegiatan daerah hulu sungai: Pengaturan erositas dan pemeliharaan hutan; dan Pengaturan tanah pertanian, sehingga tidak merambah kawasan hutan lindung. b. Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai: Pengembangan drainase; serta Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air (pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku). D. Air Bersih Sumber air berdasarkan data EHRA bahwa sumber air tercemar di Kabupaten Madiun

tidak

mengalami

pencemaran,

namun

ada

wilayah

yang

tercemar

dikarenakan tingginya pemakaian pestisida untuk tanaman tebu sehingga air yang ada disekitar lahan perkebunan tersebut tidak layak dikonsumsi. Ada 25% responden mengalami kelangkaan air. Sumber air yang dipakai masyarakat bersumber dari air sumur gali, PDAM, kran umum dan sumur pompa tangan yang dipakai untuk keperluan sehari-hari sepeti mencuci, memasak, dan menggosok gigi dan lain-lain. Mata Air yang ada di Kabupaten Madiun cukup banyak. Berdasarkan data dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, mata air yang ada di Kabupaten Madiun sebanyak 114 mata air yang sudah dimanfaatkan untuk air irigasi dan air minum. Dari 114 mata air yang ada di Kabupaten Madiun, mata air dengan debit maksimum 100 liter/detik antara lain Mata Air Dilem di Desa Kare Kecamatan Kare, Mata Air Sambong di Desa Batok Kecamatan Kare, Mata Air Sekebo di Desa Randualas Kecamatan Kare, Mata Air Jirak di Desa Tawangrejo Kecamatan Kare dan Mata Air Gebangarum di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri, dimana mata air tersebut dimanfaatkan untuk irigasi. Perlindungan di sekitar mata air ini dimaksudkan melindungi secara langsung dari gangguan khususnya aktifitas manusia yang berakibat menurunnya kualitas POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

V-17


mata air. Perlindungan setempat ini difokuskan kepada badan air dari mata air, perlindungan daerah tangkapan mata air atau recharge area ditekankan dalam perlindungan kawasan resapan air. Untuk perlindungan setempat kawasan sekitar mata air ditetapkan minimal radius 200 meter dari mata air. Kawasan dengan radius 15 meter dari mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan sekitar mata air meliputi: a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. Arahan kegiatan pengelolaan kawasan sekitar mata air antara lain: 1. Penetapan perlindungan pada sekitar mata air ini adalah minimum berjari-jari 200 meter dari sumber mata air tersebut jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter jika di dalam kawasan permukiman. Dengan demikian di sekitar kawasan sumber air dapat ditanami dengan jenis tanaman yang dapat mengikat air, sehingga kawasan di sekitar sumber air juga dapat digunakan sebagai daerah resapan; 2. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; 3. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi; 4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; 5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air; serta 6. Untuk mata air yang terletak pada kawasan lindung, maka perlindungan sekitarnya tidak dilakukan secara khusus, sebab pada kawasan lindung tersebut sudah sekaligus berfungsi sebagai perlindungan terhadap lingkungan dan air. E. PHBS Dukungan pemerintah daerah untuk mensejahterahkan masyarakat salah satunya adalah dengan menfasilitas ketersediaan fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten

Madiun

terdiri

Rumah

Sakit,

Poliklinik,

Puskesmas,

Puskesmas

pembantu,Dokter praktek, Rumah Sakit Bersalin, Klinik KB, Posyandu, Balai Pengobatan, Apotik, Toko Obat dan Pos Pelayanan Obat dengan distribusi yang cukup merata di Kabupaten Madiun. Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Madiun sebanyak 1.159 unit dengan komposisi terbanyak adalah fasilitas kesehatan yang berupa posyandu. Untuk rumah sakit di Kabupaten Madiun berjumlah 3 unit yang terdapat di Kecamatan Dolopo, Kecamatan Wungu dan Kecamatan Mejayan. Berdasarkan survey EHRA 100% responden sudah menggunakan sabun untuk mencuci tangan (6%), dan mandi (97%), setelah membuang hajat/cebok (35%) , sebelum memberi makan bayi (3%), disini terlihat perilaku untuk menjaga kesehatan


V-18


yang diawali dengan mencuci tangan masih sangat rendah dan membersihkan badan/mandi dengan menggunakan sabun sudah cukup tinggi. F. Peraturan Daerah Retribusi sampah di Kabupaten madiun diatur oleh Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Restribusi dan Pengelolaan Persampahan yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang restribusi Jasa Umum (Retribsu Kebersihan) sedangkan untuk Perda Pengolahan Sampah baru belum karena baru akan dibahas pada Tahun 2012. Sehingga masalah pengolahan sampah, masalah cakupan pelayanan sampah, masalah sangsi terhadap masyarakat yang membuang sampah dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. G. Sosialisasi Berdasarkan data FGD yang dilakukan pada responden bertempat di Kantor Bappeda untuk 50 responden diperoleh data sebagai berikut : Media Elektronik yang dikonsumsi adalah TV =80 %, RRI =20%, Stasiun TV yang sering RCTI=50%,SCTV=35%, TRANSTV=15% Jenis Program yg ditonton Sinetron=60%, Berita=40%, Orang yang menyampaikan informasi adalah Kepala Dusun=60%,Lurah =40%. Jenis Pertemuan yang efektif dilakukan di Pengajian 65%, Arisan =35% Dinas/SKPD belum secara jelas memasukan program-program Sanitasi dalam kegiatan mereka baik media cetak maupun media elektronik. Radio/Station belum Care dlm hal mensosialisasikan masalah Sanitasi. Nama : Radio Purabaya AM Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No.42 Madiun 63129 Nama : Radio Prima Suara Mitra FM Alamat : Jl. Raya Sambirejo No.31 Madiun 63161


V-19


REKOMENDASI A. Persampahan Rekomendasinya: Perlu sosialisasi ke masyarakat tentang pemahaman persampahan dan kebersihan. Pelatihan tentang pemilihan sampah di tingkat kota yang dimulai dari Rumah Tangga/Pengelolahan Sampah tingkat Desa. Pilot Project Bank Sampah di Sekolah. Membuat TPS Desa yang dikelolah oleh desa dengan sistem pemilahan sampah organik dan non organik. Restribusi Sampah dikelolah oleh Desa/Kelurahan. Penerbitan buku-buku untuk pembelajaran anak usia sekolah. Diperlukan terobosan pengembangan pengelolaan TPA yang modern dengan tehnologi untuk mencapai efektif dan efesien menuju Control landfield. Perlu pengkajian yang benar dan tajam tentang sistem Sanitary Landfield. Penambahan/pemberian tong sampah, bin container dibeberapa titik di Kabupaten Madiun untuk Organik dan An Organik. Pembangunan 3 R dan fasilitas pendukungnya. Pengadaan Dump Truck Sampah, Buldozer D6, Wheel Loader, Truck Sampah Arm Roll dan Mobil Kijang Pick Up serta Vacuum Truck, Kendaraan Tossa, . Pembuatan Kolam/Cell Sampah, Perbaikan sarana prasarana TPA. Pembuatan Perda Sanitasi (inklud didalamnya ; Sampah,Limbah,Drainase dan Air Minum) Pengadaan Pengadaan Bin Container,Container Sampah & Landasan Edukasi dan Kampanye PLP. Bantek Kelembagaan Bidang PLP. DED Persampahan TPA Kaliabu Rehabilitasi Tpa Kaliabu (Peningkatan Zona Penimbunan Sampah) Pembangunan landasan kontainer TPA Kaliabu Pembuatan hanggar di TPA Kaliabu Pembangunan bak pengolah leachate Pembangunan pos jaga Pembangunan pagar pembatas tpa kaliabu Pembangunan saluaran drainase tpa kaliabu Studi Peningkatan Kelembagaan Retrubusi Sampah. Pembuatan komposter skala rumah tangga (methode akakura) di perkotaan caruban Pembuatan komposter skala rumah tangga (methode tongnopos) di perkotaan caruban Pelatihan/pembinaan kelompok masyarakat sadar sampah di perkotaan caruban


V-20


Meningkatkan peran serta swasta dan LSM Lingkungan untuk memikirkan keberlanjutan penangganan persampahan baik dari sisi tehnis dan non tehnis yang skala Kabupaten dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penyusunan Master Plan Persampahan. B. Air Limbah Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana melalui program dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Sistem pembuangan setempat (On Site System) dianggap paling tepat untuk kondisi Kabupaten Madiun yang meliputi : 1. Sarana jamban keluarga yang memenuhi syarat. 2. SPAL bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kepadatan rendah Masyarakat di daerah padat yang sulit mendapatkan pelayanan penyedotan tinja akan lebih tertarik dengan pelayanan tangki septic komunal yang lebih praktis. Perlu di bangun sarana WWTP (Wash Water Treathmen Plan) untuk menyaring air limbah sebelum di buang ke sungai. 3. Penyuluhan tentang Hidup Sehat akan Kebersihan pada masyarakat. 4. Perlu Pelatihan AMDAL A dan B baik untuk petugas, LSM Lingkungan dan Praktisi Akademisi. 5. Pembangunan Jaringan Air Limbah. 6. Pengadaan Truck Tinja. 7. Air Bersih dan MCK Kec. Saradan Ds. Klangon 8. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah. 9. Pembangunan IPLT dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah industri tahu (biogas). 10. Meningkatkan Peran Serta swasta dan LSM Lingkungan untuk memikirkan keberlanjutan penangganan air limbah baik dari sisi tehnis dan non tehnis yang skala Kabupaten dan berbasis pemberdayaan masyarakat. 11. Penyusunan Master Plan Air Limbah. C. Drainase Pengendalian banjir pada Sungai jeroan dapat dilakukan dengan pendekatan secara struktur dan non struktur, adalah sebagai berikut : a. Pengendalian banjir dengan infrastruktur Melakukan perbaikan sungai dasarnya adalah mengusahakan agar air banjir tidak meluap dan sekaligus menghilangkan rintangan-rintangan di sungai yang dapat mengakibatkan pembendungan. Termasuk di dalam perbaikan sungai antara lain: Membuat tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada. Normalisasi sungai. Membuat bangunan-bangunan proteksi tebing pada tempat yang rawan longsor. Pemasangan pompa banjir pada muara anak sungai yang menuju Kali Jeroan.


V-21


b. Pengendalian banjir dengan Non Struktur Kegiatan non struktur bertujuan untuk menghindari dan juga menekan besarnya masalah yang ditimbulkan oleh banjir, antara lain dengan cara mengatur pembudidayaan lahan di dataran banjir dan DAS sedemikian

rupa

sehingga

selaras

dengan

kondisi

dan

fenomena

lingkungan/alam termasuk kemungkinan terjadinya banjir. Upaya tersebut dapat berupa : Konservasi tanah dan air di DPS hulu untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya debit puncak banjir serta pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan/sedimentasi di dasar sungai. Kegiatan ini merupakan gabungan antara rekayasa teknik sipil dan teknik agro, yang bertujuan untuk mengendalikan aliran permukaan antara lain dengan terarsiring, bangunan terjun, check-dam/dam penahan, dampengendalian sedimen, penghijauan dan reboisasi serta pembuatan sumur resapan. Penataan

ruang

dan

rekayasa

pembudidayaan/pendayagunaan

di

lahan

DPS tidak

hulu merusak

sehingga kondisi

hidrologi DAS dan tidak memperbesar masalah banjir. Partisipasi masyarakat yang didukung adanya penegakan hukum antara lain dalam mentaati ketentuan menyangkut tata ruang dan pola pembudidayaan dataran banjir

dan DAS hulu, menghindari

terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat adanya sampah padat termasuk bangunan, hunian liar dan tanaman di bantaran sungai. Pembangunan saluran drainase & paving Penetapan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasinya. Sehingga akan terjadi pengurangan tingkat genangan terutama di kawasan strategis, Pengembangan saluran primer, sekunder dan tersier, pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha dan kelompok peduli serta melibatkan peran serta masyarakat. D. Air Bersih Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 10 l/d,h= 80m 15 kw Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 15 l/d,h = 80 m 18.5 kw Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 15 l/d,h = 60 m 15 kw Pembuatan sumur bor lengkap pompa submersible serta well hed dan pipa kolom kap 15 l/d


V-22


Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa dia 6" Kec. Wonoasri Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa dia 6" Kec. Balerejo Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa diaameter 4" Kec. Jiwan Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan sr pipa dia 2" kec. Wonoasri, balere dan kec. Jiwan Penambahan pelanggan baru 1500 SR Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa dia 3" Kec. Wonoasri, balerejo dan Kec. Jiwan. Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 10 l/d,h= 60m 11 KW Kec. Saradan Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 10 l/d,h = 80 m 15 kw Kec. Saradan Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 15 l/d,h = 60 m 15 KW wilayah perkotaan Caruban. Pembuatan sumur bor lengkap pompa submersible serta well hed dan pipa kolom kap 15 l/d Kec. Geger. Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa dia 6" Kec. Wonoasri dan Jiwan. Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan sr pipa dia 4" Kec. Wonoasri, jiwan dan madiun. Pembuatan sumur bor lengkap pompa submersible serta well hed dan pipa kolom kap 15 l/d 2000 SR. Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa dia 3" Kec. Wonoasri, Jiwan dan Madiun. Pengembangan spam ikk belum memiliki spam Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 10 l/d,h= 60m 11 kw

Kec.

Pilang Kenceng dan Jiwan. Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 7.5 l/d,h = 60 m 7.5 kw Kec. Madiun Pengadaan pomp submersible cadangan ; q = 25 l/d,h = 60 m 22.5 kw di perkotaan Caruban. Pembuatan sumur bor lengkap pompa submersible serta well hed dan pipa kolom kap 15 l/d Kec. Jiwan. Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa diameter 4" Kec. Geger. Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa diameter 4" Kec. Wonoari dan Madiun. Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa diameter 3" Kec. Geger, Madiun dan Wonoasri. Penambahan pelanggan baru 200 SR (2014)


V-23


Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa diameter 6" Pembuatan sumur bor lengkap pompa submersible serta well hed dan pipa kolom kap 15 l/d Kec. Wongo, Dolopo, (2015) Penambahan pelanggan baru 2.000 SR Pemasangan pipa distribusi jaringan penunjang penambahan SR pipa dia 6" Kec. Wonoasri, Balerejo dan Mejayen. E. Kesehatan/PHBS Sosialiasi cuci tangan pakai sabun di sekolah STBM Survey Kesehatan prilaku dan kesehatan PHBS. Pembuatan media promosi untuk Demam Berdarah. Penataan lingkungan permukiman padat dan kumuh/bina lingkungan lestari di wilayah perkotaan caruban Sosialisasi PHBS perlu di tingkatkan di masyarakat maupun dilingkungan pendidikan. Pemerintah kota membantu masyarakat dalam penyedian jamban yang memenuhi syarat. Perlu adanya perhatian pemerintah dalam penyedian dana kampanye PHBS dan kegiatan PHBS baik di dunia pendidikan, pesantren dan masyarakat. Perlu sosialisasi tentang PHBS pada Kelompok Pendidikan Usia Dini dan Pembinaan pada Guru. Pembinaan Desa dan Kader Siaga dan Peningkatan SDM Kader Siaga. Penyediaan sarana prasarana promosi kesehatan (PHBS). Pelatihan Penanganan limbah medis untuk tenaga kesehatan di puskesmas. Pemeriksaan sanitasi di tempat-tempat umum. Melakukan survey jentik nyamuk berkala (setiap 3 bulan) untuk daerah endemis DBD. Perlombaan lingkungan bersih. Pemeriksaan kualitas air minum. Disseminasi informasi lingkungan sehat/promosi kesehatan. F. Peraturan Daerah Perlu Perda tentang Persampahan yang konfrehensi Perlu Perda Air Bersih Perlu Perda Limbah Cair dan Limbah Medis Kesemuanya Perda tersebut dirangkum dalam sebuah Perda tentang Sanitasi Kabupaten Madiun.


V-24


G. Sosialisasi Pendekatan Keagaman yang intens tentang Sanitasi Media yang dipakai Program Sanitasi di Radio juga Talkshow. Penerbitan Buku/Komik Sanitasi. Pembuatan Film Sanitasi. Seminar dan Lokakarya Sanitasi.


V-25

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents