BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN
Dalam bab ini penulis mendiskripsikan hasil pengamatan mengenai prosedur pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta. Seluruh data yang diperoleh penulis dapatkan melalui observasi, wawancara maupun praktik langsung. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas prosedur pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta yang meliputi :
A. Ketentuan Kepesertaan Program Jaminan Jasa Konstruksi Program ini merupakan Program Jaminan Sosial bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi. Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Kepesertaan Jasa Konstruksi, diantaranya adalah Pemberi Kerja atau kontraktor atau pemborong, selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mempertanggungkan atau mendaftarkan semua tenaga kerja (borongan atau harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Adapun proyek-proyek konstruksi meliputi : a. Proyek-proyek didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) b. Proyek-proyek atas Dana Internasional c. Proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) d. Proyek-proyek Swasta, dan lain-lain.
55
56
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengatur kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran, sebagai berikut : a. Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk seluruh program jaminan sosial tenaga kerja. b. Untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Apabila upah dibayar secara bulanan untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima), sedangkan yang bekerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu). c. Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan penetapan upah sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan, upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 3 (tiga) bulan terakhir. Jika pekerjaan tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari upah ratarata 12 (dua) belas bulan terakhir. d. Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, penetapan upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran diatas, maka dalam pembahasan ini penulis hanya membahas atau menjabarkan yang tertera pada nomor 1 (satu) dalam Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang
57
Surakarta yaitu bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk seluruh program jaminan sosial tenaga kerja.
B. Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam sebuah keikutsertaan dalam suatu program biasanya diawali dengan proses pendaftaran. Begitu juga dengan program jaminan jasa konstruksi yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang
Surakarta.
Pendaftaran
jaminan
jasa
konstruksi
di
BPJS
Ketenagakerjaan dilakukan dengan beberapa tahap dan melengkapi syaratsyarat administrasi yang diperlukan untuk data BPJS Ketenagakerjaan dalam mempermudah pelaksanaannya. Pada program jaminan jasa konstruksi terdapat 2 (dua) jenis jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), jaminan tersebut memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat mulai berangkat kerja hingga kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa penggantian biaya yang dikeluarkan yaitu transportasi, upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dan perawatan, ganti
rugi
atas
turunan
atau
hilangnya
kemampuan
bekerja
atau
berpenghasilan yaitu santunan cacat sampai dengan santunan kematian. Mengingat sektor usaha jasa konstruksi adalah sektor usaha yang memiliki banyak resiko kecelakaan kerja bagi pekerjanya, maka wajib bagi kontraktor atau pemberi kerja jasa konstruksi untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya yang meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Program Jaminan Jasa Konstruksi
58
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi. Berikut bagan prosedur pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi :
59
Bagan 4 Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi Di BPJS Ketenagakerjaan Pemberi Kerja Jasa Konstruksi (Kontraktor)
Pengajuan Syarat Ke Bagian Pemasaran
Penetapan Iuran dari Nilai Proyek
Peserta ke Bank Untuk Membayarkan Iuran
Pembayaran Tahap 1 Sebesar 50%
Pembayaran Tahap ke 2 Sebesar 25%
Pembayaran Secara Lunas
Pembayaran Tahap ke 3 Sebesar 25%
Mendatangi BPJS Ketenagakerjaan
Mencetak Kwitansi di Bagian Keuangan
Sah Menjadi Peserta
(Sumber : Bagian Pemasaran BPU BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta)
60
Prosedur atau langkah-langkah dalam pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi : 1. Pengajuan Syarat Kebagian Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Setiap pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran dapat dilakukan dengan pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta. Pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) dapat mengisi formulir 1 dan 1a jasa konstruksi untuk pendaftaran tenaga kerja, yang dapat diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan. a. Formulir 1 Jasa Konstruksi, meliputi : 1) Nama Perusahaan 2) Alamat Perusahaan 3) Nomor Surat Perintah Kerja (SPK) 4) Tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) 5) Sumber Pembiayaan Proyek 6) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (NKKK) 7) Nilai Komponen Upah Dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi 8) Lokasi Proyek 9) Nomor IMB-PB/Tanggal 10) Nomor IMB/Tanggal 11) Pemilik Proyek 12) Jumlah Pekerja 13) Masa Pertanggungan/Masa Kontrak 14) Jenis Pertanggungan 15) Keterangan Lain-lain b. Formulir 1a Jasa Konstruksi, meliputi : 1) Nama Pekerja 2) Upah Per Hari
61
3) Jumlah Pekerja c. Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan beberapa dokumen sebagai syarat pendaftaran yaitu : 1) Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP) 2) Nama dan jumlah pekerja 3) Alamat pekerja 4) Daftar harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja bila upah diketahui. Dalam hal terjadi perubahan data pekerja atau buruh karena adanya pergantian pekerja maka pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) wajib melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila terjadi resiko terhadap pekerja atau buruh sebelum melewati batas waktu pelaporan perubahan data pekerja, maka pihak BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak-hak pekerja atau buruh. Sedangkan apabila terjadi resiko terhadap pekerja setelah melewati batas waktu pelaporan perubahan data pekerja, maka pemberi kerja konstruksi (kontraktor) wajib membayar hak-hak pekerjanya. Jika seluruh formulir pendaftaran jenis 1 dan 1a beserta syarat sudah lengkap maka pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) menyerahkan formulir pada bagian pemasaran, untuk tahap selanjutnya.
2. Penetapan Iuran Dari Nilai Proyek Tahap selanjutnya, besarnya iuran akan ditetapkan berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi jika upah tidak diketahui atau tidak tercantum. Adapun penghitungan penetapan iuran berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pekerjaan
Konstruksi
sampai
dengan
nilai
kontrak
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) iuran sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) konstruksi.
dari nilai kontrak kerja
62
b. Pekerjaan
Konstruksi
100.000.000,-
(seratus
dengan juta
nilai
rupiah)
kontrak sampai
diatas
Rp
dengan
Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka nilai iuran sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta ruiah). c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Iuran tersebut mencakup 2 (dua) jenis pertanggunan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), dimana besarnya iuran untuk jenis pertanggungan tersebut ditanggung seluruhnya oleh kontraktor dengan rincian sebagai berikut :
63
Gambar 2 Peneteapan Iuran Per Program
(Sumber : www.bpjsketenagakerjaan.go.id)
Keterangan : a. Nilai proyek sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen), sedangkan untuk iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen). b. Nilai proyek diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen), sedangkan untuk iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen). c. Nilai proyek diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,13% (nol koma tia belas persen), sedangkan untuk iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen).
64
d. Nilai proyek diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen), sedangkan untuk iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen). e. Nilai proyek diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,09% (nol koma dua puluh satu persen), sedangkan untuk iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,01% (nol koma nol tiga persen).
3. Peserta ke Bank Untuk Membayarkan Iuran Setelah besaran ditetapkan oleh Bagian Pemasaran BPU, tahap selanjutnya adalah pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) wajib membayarkan sejumlah iuran tersebut ke Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti Bank Bukopin dan Bank Mandiri. Pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus yang artinya pembayaran iuran dilakukan 1 (satu) kali dan dibayar 100% (seratus persen) lunas, maupun pembayaran secara bertahap yang dilakukan 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian pembayaran iuran sebagai berikut : a. Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total iuran yan harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor). b. Tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor). c. Tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor). Dengan tahapan pembayaran tersebut secara otomatis pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) akan menyerahkan struk Bank dan datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai bentuk pelaporan sudah melakukan pembayaran. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurul Huda Nuraini selaku Penata Madya Kesejahteraan Peserta, sebagai berikut :
65
“Kalau pembayaran bertahap kontraktor harus 3 (tiga) kali juga kembali ke BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk menyerahkan struk pembayaran iuran yang sudah dilakukan di Bank, bisa dikatakan itu sebagai pelaporan kalau kontraktor tersebut sudah melakukan pembayaran pada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Kalau pembayaran sekaligus kontraktor bisa 1 (satu) kali saja datang ke BPJS Ketenagakerjaan dan langsung menyerahkan struk Bank ke Bagian Pemasaran BPU yaitu ke saya sendiri”. (Hasil Wawancara, 12 Februari 2016) Pembayaran tidak dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan harus di Bank, hal ini dikarenakan uang sebagai iuran peserta untuk program jaminan langsung diserahkan atau ditransfer ke BPJS Ketenagakerjaan Pusat yang berada di Jl. Jend. Gatot Subroto No 79 Jakarta Selatan. Jika seluruh pembayaran sudah terpenuhi atau lunas, akan dilakukan pemrosesan pendaftaran pada tahap selanjutnya.
4. Mendatangi BPJS Ketenagakerjaan Apabila penetapan besaran iuran sudah ditetapkan dan sudah melakukan pembayaran di Bank Bukopin maupun Bank Mandiri, pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) wajib menyerahkan bukti pembayaran iuran dari Bank kerjasama (Bank Bukopin dan Bank Mandiri) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Bagian Pemasaran Bukan Penerima Upah (BPU) untuk kemudian menetapkan tenaga kerja yang didaftarkan oleh kontraktor tersebut menjadi peserta program jaminan jasa konstruksi. Pada tahap ini peserta yang terdaftar belum bisa dinyatakan sebagai peserta yang sah karena belum mendapatkan lembar penetapan yang berupa sertifikat, oleh karena itu pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) harus melakukan tahap selanjutnya.
5. Mencetak Kwitansi di Bagian Keuangan Setelah pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) menyerahkan struk bukti pembayaran dari Bank kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
66
(BPJS) Ketenagakerjaan di Bagian Pemasaran BPU, bukti pembayaran tersebut akan diserahkan kepada Bagian Keuangan. Pada Bagian Keuangan tersebut, struk pembayaran akan diterima dan diperiksa untuk proses selanjutnya yaitu mencetak kwitansi. Pencetakan kwitansi tersebut dilakukan sebagai bukti sah bahwa pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) sudah membayar Program Jaminan Jasa Konstruksi untuk tenaga kerjannya. Dalam hal pendaftaran dan pembayaran Program Jasa Konstruksi, Bagian Keuangan memiliki kewajiban tidak hanya menerima struk pembayaran dari Bank kemudian mencetakan kwitansi yang asli dari BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi berkewajiban pula untuk memberikan atau mencetak lembar pengesahan peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi yang berupa sertifikat. Pemberian lembar pengesahan yang berupa sertifikat tersebut dapat diberikan apabila dilakukan pembayaran sebagai berikut : a. Pembayaran secara lunas Pembayaran secara lunas adalah pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) membayar iuran yang sudah ditetapkan sebagai Program Jaminan Jasa Konstruksi secara lunas. Setelah pembayaran iuran dibayar sekaligus atau lunas oleh pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor),
Bagian
Keuangan
akan
mencetak
kwitansi
dan
memperoses pembuatan lembar pengesahan peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi yang berupa sertifikat. b. Pembayaran secara bertahap Pembayaran secara
bertahap
merupakan pembayaran
yang
dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan RI Nomor 44 Tahun 2015. Adapun tahapan pembayaran iuran yang dimaksud antara lain : 1) Tahap pertama sebesar 50% 2) Tahap kedua sebesar 25% 3) Tahap ketiga sebesar 25%
67
Dengan cara pembayaran bertahap tersebut secara tidak langsung pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) akan diberikan maksimal 3 (tiga) kwitansi oleh Bagian Keuangan, apabila pembayaran belum lunas maka Bagian Keuangan belum bisa menerbitkan lembar pengesahan peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi.
6. Sah Menjadi Peserta Prosedur pendaftaran dan pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi untuk tahap akhir adalah para tenaga kerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) sudah dinyatakan sah menjadi peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi yang mendapatkan pertanggungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Mengingat banyaknya resiko yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi, maka sangat disarankan bagi pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) untuk mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan jasa konstruksi tersebut. Adapun tanda atau bukti peserta sudah memiliki jaminan tersebut yaitu pihak BPJS Ketenagakerjaan tepatnya pada Bagian Keuangan akan memberika kwitansi dengan stempel BPJS Ketenagakerjaan dan lembar pengesahan peserta yang berupa sertifikat peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi, dengan mendapatkan sertifikat tersebut para pekerja konstruksi sudah dinyatakan dan terbukti sah menjadi peserta. Jadi jika terjadi resiko pada saat bekerja, tenaga kerja sudah mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKM) apabila tenaga kerja sampai meninggal dunia. Pertanggungan jaminan tersebut tidak hanya berlaku pada pembayaran iuran secara lunas atau sekaligus saja, tetapi juga berlaku bagi pembayaran secara bertahap dengan pengecualian bahwa pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) sudah membayarkan iuran tahap pertama sebesar 50% dari nilai proyek yang ditetapkan. Secara tidak langsung para tenaga kerjanya
68
sudah mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sejak pertama kali didaftarkan, hanya saja belum dinyatakan sah karena pembayaran belum lunas dan belum mendapatkan lembar pengesahan dari Bagian Keuangan. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja sebelum pembayaran iuran lunas, tenaga kerja yang bersangkutan tidak dapat mengklaimkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKM). Namun klaim akan segera diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan ketika sisa pembayaran iuran yaitu tahap kedua dan tahap ketiga sudah lunas dibayarkan pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahardian W selaku Penata Madya Keuangan, sebagai berikut : “Kontraktor bisa bebas memilih dia akan membayarkan iurannya secara lunas atau bertahap, soalnya tidak semua juga pembayaran proyek yang dibayarkan kekontraktor itu langsung lunas, bisa saja baru setengah atau malah seperempatnya. Tapi yang namanya bayar iuran untuk program ini harus sesuai aturan, kalau dia mau bayar langsung lunas berarti pada hari itu juga kita akan tetapkan sebagai peserta yang sah dengan membuatkan sertifikat peserta sehingga peserta bisa mengklaimkan JKK atau JKM kalau terjadi resiko. Sedangkan bagi kontraktor yang bayarnya bertahap, pembayaran pertama harus 50% dan kalau sudah terjadi kecelakaan kerja pada pekerjanya padahal iuran belum lunas pihak BPJS Ketenagakerjaan akan minta untuk dilunasi dulu iurannya baru kita proses pertanggungan untuk JKKnya tersebut. Jadi kontraktor sangat wajib untuk melunasi seluruh iuran secara tepat waktu demi kesejahteraan pekerjanya”. (Wawancara 22 februari 2016) Contoh Hasil Pengamatan : CV Insyani Putra adalah perusahaan kontraktor yang beralamatkan di Jalan Sadewo II No. 14 Wonogiri, Jawa Tengah. Pada tanggal 16 Januari sampai dengan 16 November 2015 akan menjalankan proyek peningkatan jalan keluar masuk utama dan perluasan area parkir pusat perbelanjaan di kota Wonogiri dengan jumlah tenaga kerjanya 70 orang. Dalam proyek ini, CV Insyani Putra mendapatkan dana sebesar Rp 404.591.000,00 dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Agar tenaga kerjanya
69
mendapatkan perlindungan yang berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), CV Insyani Putra mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam Program Jaminan Jasa Konstruksi yang merupakan program jaminan di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pendaftaran tersebut, maka pada tanggal 11 Desember 2014 CV Insyani Putra mendatangi BPJS Ketenagakerjaan cabang Surakarta dengan membawa persyaratan yang berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Data jumlah pekerja, dan Daftar harga satuan upah pekerja. Syarat-syarat tersebut kemudian dilampirkan pada formulir pendaftaran yang sudah di isi yaitu formulir jenis 1 dan 1a Jasa Konstruksi. Setelah formulir pendaftaran terisi dan syarat terpenuhi maka Bagian Pemasaran BPU BPJS Ketenagakerjaan mulai menetapkan besaran iuran yang harus dibayar oleh CV Insyani Putra, dengan ketetapan sebagai berikut : ∑
Nilai kontrak sebesar Rp 404.591.000,00
∑
Cara pembayaran iuran menggunakan rumus
Nilai kontrak : 1,1
Rp 404.591.000,00 : 1,1 = Rp 367.810.000,00 Maka perincian iuran : 0,24% X Rp 100.000.000,00 =
Rp 240.000,00
0,19% X Rp 267.810.000,00 =
Rp 508.839,00
0,15% X Rp
0,00 =
0,00
0,12% X Rp
0,00 =
0,00
0,10% X Rp
0,00 =
0,00
Jumlah yang harus dibayar
=
Rp 748.839,00
Dengan demikian iuran yang harus dibayar oleh CV Insyani Putra untuk Program Jaminan Jasa Konstruksi bagi tenaga kerjanya sebesar Rp 748.839,00. Setelah ditetapkan pembayaran iurannya, pada tanggal 11 Desember 2014 CV Insyani Putra ke Bank Bukopin untuk membayarkan iurannya. CV Insyani Putra melakukan pembayarannya secara bertahap dengan
70
pembayaran tahap pertama sebesar 75%. Berikut rincian pembayaran iuran yang dilakukan oleh CV Insyani Putra : ∑
Iuran yang ditetapkan sebesar Rp 748.839,00
∑
Iuran yang akan dibayar tahap 1 sebesar 75% ??
???
x Rp 748.839,00 = Rp 561.629,00
Maka untuk pembayaran tahap 1 CV Insyani Putra baru membayar iuran sebesar Rp. 561.629,00. Kemudian pembayaran akan di peroses oleh pihak Bank Bukopin dan CV Insyani Putra mendapatkan struk atau tanda bukti pembayaran
dari
Bank
yang
nantinya
akan
dibawa
ke
BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Surakarta sebagai bukti sudah membayarkan iuran. CV Insyani Putra kembali lagi mendatangi BPJS Ketenagakerjaan dan menuju ke Bagian Pemasaran BPU. Dibagian Pemasaran BPU ini CV Insyani Putra harus menyerahkan bukti pembayaran tahap 1 dari bank, kemudian Bagian Pemasaran BPU akan menetapkan seluruh pekerja proyek yang dipekerjakan oleh CV Insyani Putra sebagai peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi. Pada tahap penetapan peserta ini, CV Insyani Putra belum bisa dinyatakan sah sebagai peserta karena belum membayar secara lunas iuran yang sudah ditetapkan. Pada hari itu juga tanggal 11 Desember 2014, setelah dari Bagian Pemasaran BPU selanjutnya CV Insyani Putra menuju ke Bagian Keuangan. Di Bagian Keuangan, struk pembayaran dari Bank Bukopin diterima dan di periksa untuk selanjutnya dibuatkan kwitansi asli dari BPJS Ketenagakerjaan karena CV Insyani Putra tidak membayar iuran secara lunas maka CV Insyani Putra baru mendapatkan kwitansi pembayaran saja, dan harus kembali lagi ke BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar iuran yang tahap ke 2 sebagai kekurangannya. CV Insyani Putra belum bisa dinyatakan sebagai peserta yang sah karena belum mendapatkan sertifikat peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi dan masih ada kekurangan iuran yang belum dibayar. Akan
71
tetapi, pada tanggal 22 Desember 2014 CV Insyani Putra membayarkan kekurangan dari total iuran yang harus dibayar sebesar 25% ke Bank Bukopin. Setelah dari Bank Bukopin CV Insyani Putra mendatangi BPJS Ketenagakerjaan ke Bagian Keuangan untuk menyerahkan struk pembayaran dan ditukarkan dengan kwitansi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pembayaran iuran oleh CV Insyani Putra dinyatakan lunas maka Bagian Keuangan akan memberikan Sertifikat yang berupa lembar pengesahan peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi. Adapun rincian penghitungan iuran sebagai berikut : ∑
Iuran yang harus yang harus dibayar sebesar Rp 748.839,00
∑
Iuran yang sudah dibayar sebesar
∑
??
???
x Rp 748.839,00 = Rp 561.629,00
Sisa yang belum dibayar yaitu Rp 748.839,00 – Rp 561.629,00 = Rp 187.210,00
Maka kekurangan iuran yang harus dibayar oleh CV Insyani Putra sebesar Rp 187.210,00. Dan sudah terlunasi pada tanggal 22 Desember 2014 dan CV Insyani Putra mendapatkan lembar sertifikat sebagai bukti peserta Program
Jaminan
Jasa
Konstruksi
yang
sah
dan
mendapatkan
perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) apabila terjadi kecelakaan kerja pada tenaga kerjanya.
72
C. Hak Bagi Peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program Jaminan Jasa Konstruksi wajib memperoleh haknya sebagaimana mestinya, antara lain : 1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pekerja Jasa Konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu : a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi : 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan 3) Rawat inap kelas 1 (satu) rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara 4) Perawatan intensif 5) Penunjang diagnostik 6) Pengobatan 7) Pelayanan khusus 8) Alat kesehatan dan implant 9) Jasa dokter atau medis 10) Operasi 11) Transfusi darah 12) Rehabilitasi medik b. Santunan berupa uang meliputi :
73
1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan / atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, dengan rincian sebagai berikut : a) Bila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) b) Bila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) c) Bila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) d) Bila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan. 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan rincian sebagai berikut : a) Santunan STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah. b) Santunan STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah. c) Santunan STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah. Santunan STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan / atau dokter penasehat. 3) Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.
74
4) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 5) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan / atau alat pengganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik. 6) Penggantian
biaya
gigi
tiruan
paling
banyak
Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 7) Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Beasiswa pendidikan anak tersebut diberikan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
75
TABEL 1 PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA
No.
MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN
%X UPAH
1
Lengan kanan dari sendi bahu kebawah
40
2
Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah
35
3
Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah
35
4
Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah
30
5
Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah
32
6
Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah
28
7
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah
70
8
Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah
35
9
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
50
10
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah
25
11
Kedua belah mata
70
12
Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat
35
13
Pendengaran pada kedua belah telinga
40
14
Pendengaran pada sebelah telinga
20
15
Ibu jari tangan kanan
15
16
Ibu jari tangan kiri
12
76
17
Telunjuk tangan kanan
9
18
Telunjuk tangan kiri
7
19
Salah satu jari lain tangan kanan
4
20
Salah satu jari lain tangan kiri
3
21
Ruas pertama telunjuk kanan
4,5
22
Ruas pertama telunjuk kiri
3,5
23
Ruas pertama jari lain tangan kanan
24
Ruas pertama jari lain tangan kiri
25
Salah satu ibu jari kaki
5
26
Salah satu jari telunjuk kaki
3
27
Salah satu jari kaki lain
2
28
Terkelupasnya kulit kepala
29
Impotensi
2 1,5
10-30 30
Kaki memendek sebelah :
30
∑
kurang dari 5 cm
10
∑
5 cm sampai kurang dari 7,5 cm
20
∑
7,5 cm atau lebih
30
31
Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel
6
32
Penurunan daya dengar sebelah telinga Setiap 10 desibel
3
33
Kehilangan daun telinga sebelah
5
77
34
Kehilangan kedua belah daun telinga
10
35
Cacat hilangnya cuping hidung
30
36
Perforasi sekat rongga hidung
15
37
Kehilangan daya penciuman
10
Hilangnya kemampuan kerja phisik :
38
39
∑
51% - 70%
40
∑
26%-50%
20
∑
10%-25%
5
Hilangnya kemampuan kerja mental tetap
70
Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan 40
kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler
7
dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk sebagian 41
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%
7
42
Kehilangan penglihatan warna
10
43
Setiap kehilangan lapangan pandang 10%
7
(Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta) 2. Program Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kematian (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jaminan Kematian (JKM) diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Pekerja jasa
78
konstruksi yang meninggal dunia akibat terjadinya resiko berhak atas manfaat Jaminan Kematian (JKM), sedangkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) tersebut dibayarkan kepada ahli waris peserta apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif yang terdiri atas : a. Santunan sekaligus Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). b. Santunan berkala 24 x Rp 200.000,00 = Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yan dibayar sekaligus. c. Biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa pendidikan anak tersebut diberikan sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. Adapun manfaat Jaminan Kematian (JKM) akan diberikan kepada ahli waris yan sah yaitu : a. Janda, duda, atau anak b. Jika janda, duda, atau anak tidak ada maka manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan sesuai urutan sebagai berikut : 1) Keturunan sedarah 2) Saudara kandung 3) Mertua 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yan mengurus pemakaman. Sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala
diserahkan
ke
Dana
Jaminan
Sosial.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya mengenai Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta meliputi kegiatan mulai dari pendaftaran peserta, penetapan besaran iuran, pembayaran pada Bank Mandiri atau Bank Bukopin, serta pencetakan lembar penetapan peserta (sertifikat). 2. Pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi. 3. Prosedur pendaftaran dan pembayaran untuk Program Jaminan Jasa Konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, mudah dan terstruktur. Sehingga dalam pendaftaran maupun pembayaran iuran tidak membutuhkan waktu yang cukup lama.
79
80
B. Saran Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai prosedur pendaftaran dan pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi, maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan BPJS Ketenagakerjaan yang mengenai perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut: 1. Perusahaan kontraktor diberikan sosialisasi mengenai kelengkapan syaratsyarat yang harus dikumpulkan pada waktu pendaftaran dan pembayaran iuran agar nantinya tidak ada kesalahan dalam membawa persyaratan maupun penundaan pendaftaran yang disebabkan oleh kurangnya syarat dari calon peserta. 2. Bagi perusahaan kontraktor apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja, sebaiknya segera mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja agar tenaga kerjanya segera mendapatkan santunan dan penggantian biaya pengobatan dan perawatan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan bagi perusahaan kontraktor yang belum mendaftar sebaiknya segera mendaftar Program Jaminan Jasa Konstruksi agar para tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan, mudahmudahan saran yang diberikan penulis berguna dan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan dan pengembangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta.
