BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN

Salah satu upaya Pemerintah untuk mengamankan penerimaan Negara adalah dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi dan membayar pajak. Pada Bab I telah disampaikan bahwa sistem pemungutan pajak kini telah diubah menjadi self assessment system yang disalahgunakan oleh Wajib Pajak. Penyalahgunaan sistem baru tersebut digunakan Wajib Pajak untuk menghindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Penyalahgunaan tersebutlah yang menimbulkan tunggakan pajak. Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak diharuskan untuk melunasi tunggakan tersebut, karena tunggakan tersebut merupakan salah satu penerimaan Negara. Tunggakan pajak ini mengharuskan bagian Penagihan menagih Pajak terutang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak. Dalam hal ini Jurusita Pajak memiliki peranan yang penting, karena apabila Wajib Pajak yang memiliki tunggakan tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka Jurusita Pajak akan melakukan penyitaan yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Jurusita Pajak dalam melakukan penyitaan memiliki beberapa Prosedur yaitu : 1) Menerbitkan Surat Teguran Penerbitan Surat Teguran ini merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh Pejabat Pajak untuk memperingatkan Wajib Pajak, bahwa Wajib Pajak utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati batas jatuh tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar pada tahun 2014 dan 2015 telah menerbitkan sebanyak 2687 surat teguran. Penerbitan Surat Teguran Pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

30

31

Tabel 4.1 Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan pada Tahun 2014 dan 2015

No

Tahun

Jumlah Surat Teguran

1.

2014

1703

2.

2015

984

Jumlah

2687

(Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tahun 2014 dan 2015). 2) Memberitahukan Surat Paksa Apabila Wajib Pajak tetap tidak membayar sejumlah tunggakan yang ditagihkan setelah diterbitkannya Surat Teguran, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melakukan pemberitahuan Surat Paksa melalui Jurusita Pajak. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 telah menerbitkan sebanyak 2811 Surat Paksa yang akan lebih jelas dari tabel berikut : Tabel 4.2 Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan pada Tahun 2014 dan 2015

No

Tahun

Jumlah Surat Paksa

1.

2014

1664

2.

2015

1447

Jumlah (Sumber

:

Seksi

2811 Penagihan

Kantor

Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar tahun 2014 dan 2015). Dalam pemberitahuan Surat Paksa ini akan dibahas berdasarkan flow chart berikut ini :

32

Gambar 4.1 Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

(Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)

33

Dari flow chart tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Teguran yang diterbitkan Pejabat Pajak telah lewat waktu atau jatuh tempo, maka Jurusita Pajak bertindak dengan meneliti Surat Teguran tersebut kemudian mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BAPSP) yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan. Konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BAPSP) yang telah diterima oleh Kepala Seksi Penagihan, kemudian diteliti dan diparaf. Selanjutnya Kepala Seksi Penagihan menyampaikan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BAPSP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar untuk disetujui dan ditandatangani. Setelah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menyetujui dan menandatangani Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BAPSP), selanjutnya disampaikan kepada Jurusita Pajak. Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BAPSP) kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak penanggung pajak oleh Jurusita Pajak. Jurusita Pajak selanjutnya membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) sekaligus ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diteliti, kemudian diberikan lagi kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan. Jurusita Pajak menatausahakan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dengan cara mencatat pada kartu pengawasan serta mengarsipkannya.

34

3) Melakukan penyitaan terhadap barang Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Penyitaan merupakan tindak lanjut setelah diberitahukannya Surat Paksa, dan Wajib Pajak masih belum melunasi untang pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam. Belum dilunasinya utang Wajib Pajak tersebut, maka Pejabat Pajak menunjuk Jurusita Pajak untuk melakukan Penyitaan. Jurusita Pajak yang akan melakukan penyitaan harus disumpah terlebih dahulu. Penyitaan yang dilakukan Jurusita Pajak terdapat 2 (dua) macam, yaitu : a. Penyitaan Harta Kekayaan wajib pajak yang berupa barang bergerak Penyitaan yang berupa barang bergerak sudah dijelaskan pada Bab II. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar pada tahun 2014 dan 2015 terdapat beberapa penyitaan harta kekayaan wajib pajak yang berupa barang bergerak. Berikut ini barang-barang yang disita : Tabel 4.3 Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Barang Bergerak pada Tahun 2014 dan 2015

No

Tahun

Wajib Pajak Jenis Barang Bergerak BATI Daihatsu Grand max 2014 1. 2014 IN Honda Supra 2009 BATI Truck Box H Honda Vario 2015 2. LG Truck LG Truck AP Yamaha Mio (Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tahun 2014 dan 2015). Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2014 dan 2015, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melakukan penyitaan yang berupa barang bergerak ke beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pada tahun 2014, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menyita barang bergerak dari suatu Perusahaan yg

35

bernama BATI dengan barang sitaan yang berupa sebuah mobil Daihatsu Grand max 2014. Kemudian di tahun yang sama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar juga menyita barang bergerak dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang bernama IN dengan barang sitaan berupa Honda Supra 2009. Pada tahun 2015, Perusahaan BATI melakukan tunggakan pajak yang mengharuskan barang bergerak milik perusahaan tersebut disita oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Adapun barang bergerak yang disita tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Truck Box. Selain BATI, pada tahun 2015 LG juga melakukan tunggakan pajak yang menyebabkan 2 (dua) barang bergerak yang berupa truck disita oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kemudian terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang bernama H dan AP juga disita barang bergerak mereka yang berupa Honda Vario dan Yamaha Mio. Dalam melakukan penyitaan berupa barang bergerak, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh Jurusita Pajak. Prosedur penyitaan barang bergerak tersebut akan dibahas dalam flow chart berikut:

36

Gambar 4.2 Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak yang Berupa Barang Bergerak


37

Dari flow chart tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyitaan, Jurusita Pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenalnya, kemudian menyampaikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang telah diterbitkan kepada penanggung pajak dan menjelaskan maksud serta tujuan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan. Selama terdapat salah seorang saksi yang berasal dari Pemerintah daerah setempat, minimal setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa, meskipun penanggung pajak sendiri tidak hadir, penyitaan akan tetap dapat dilakukan. Setelah itu,

Jurusita Pajak melakukan inventarisasi dan

membuat rincian tentang barang bergerak beserta bukti kepemilikannya dimuat dalam daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS). Jurusita Pajak kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) tersebut, selanjutnya disampaikan kepada penanggung pajak untuk ditandatangani. Setelah penanggung pajak menandatangani, maka segera disampaikan kepada saksi-saksi untuk ditandatangani.

Apabila

penanggung

pajak

menolak

untuk

menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), maka penolakan tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS). Jurusita Pajak kemudian menunjuk penyimpan barang sitaan didepan saksi-saksi dan menitipkan barang sitaan, yang selanjutnya Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) diteliti dan ditandatangani oleh penyimpan barang sitaan tersebut. Setelah penyimpan barang sitaan meneliti dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), maka Jurusita Pajak membuat Surat Pengantar salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dan disampaikan kepada Kepala seksi Penagihan untuk diteliti dan diparaf. Setelah Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) diteliti dan diparaf oleh Kepala seksi Penagihan, maka Kepala seksi Penagihan menyampaikan konsep surat tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk disetujui dan ditandatangani. Kemudian konsep Surat

38

Pengantar Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) diberikan kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan dan dikirimkan ke penanggung pajak dan kepolisian b. Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang berupa barang tidak bergerak Penyitaan yang berupa barang tidak bergerak sudah dijelaskan pada Bab II. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar pada tahun 2014 dan 2015 tidak terdapat penyitaan barang tidak bergerak. Dalam melakukan penyitaan berupa barang bergerak, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh Jurusita Pajak. Prosedur penyitaan barang bergerak tersebut akan dibahas dalam flow chart berikut :

39

Gambar 4.3 Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak yang Berupa Barang tidak Bergerak


40

Dari flow chart tersebut dapat dijelaskan pada dasarnya dalam melakukan Penyitaan yang berupa barang tidak bergerak hampir sama dengan barang bergerak, karena Jurusita Pajak harus memperlihatkan kartu tanda

pengenalnya,

Melaksanakan

kemudian

Penyitaan

(SPMP)

menyampaikan yang

telah

Surat

Perintah

diterbitkan

kepada

penanggung pajak dan menjelaskan maksud serta tujuan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan. Selama terdapat salah seorang saksi yang berasal dari Pemerintah daerah setempat, minimal setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa, meskipun penanggung pajak sendiri tidak hadir, penyitaan akan tetap dapat dilakukan. Setelah itu, Jurusita Pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang barang bergerak beserta bukti kepemilikannya dimuat dalam daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS). Jurusita Pajak kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) tersebut, selanjutnya disampaikan kepada penanggung pajak untuk ditandatangani. Setelah penanggung pajak menandatangani, maka segera disampaikan kepada saksi-saksi untuk ditandatangani.

Setelah

saksi-saksi

menandatangani,

Berita

Acara

Pelaksanaan Sita (BAPS) kemudian disampaikan kepada Jurusita Pajak untuk selanjutnya Jurusita Pajak menempelkan stiker sita yang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) di tempat yang dianggap khalayak umum dapat mengetahui bahwa barang tidak bergerak tersebut disita. Kemudian Jurusita Pajak membuat konsep surat salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), lalu disampaikan kepada Kepala seksi Penagihan untuk diteliti dan ditandatangani. Setelah Kepala seksi Penagihan meneliti dan menandatangani konsep durat tersebut, maka langkah selanjutnya konsep surat tersebut disampaikan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar untuk disetujui dan ditandatangani. Kemudian konsep surat salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)

41

diberikan kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan dan dikirimkan kepada : 1. Penanggung Pajak, 2. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar, dan 3. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, intuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar. Pengiriman salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) tersebut melalui Sub Bagian Umum di Kntor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Selanjutnya, untuk objek sita yang berupa tanah ataupun bangunan, Jurusita Pajak melskukan konfirmasi status kepemilikan tanah maupun bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional yang berada di wilayah sekitar objek pajak. Apabila Badan Pertanahan Nasional telah memberikan konfirmasi atas bukti kepemilikan tanah ataupun bangunan tersebut, Jurusita Pajak membuat papan pengumuman mengenai penyitaan tersebut berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS). Dalam melaksanakan Penyitaan yang berupa Barang bergerak maupun barang tidak bergerak, Jurusita Pajak menghadapi beberapa hambatan yaitu diantaranya : a) Tidak ditemukannya alamat Penanggung Pajak Proses pencairan tunggakan pajak dapat berhasil apabila adanya kejelasan alamat tempat tinggal atau alamat didirikannya usaha Wajib Pajak. Apabila tidak ada kejelasan alamat penanggung pajak, maka akan menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya, penyampaian Surat Paksa menjadi terhambat, dan menambah biaya dalam menemukan Wajib Pajak. b) Penanggung Pajak yang bersikap tidak kooperatif Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak kadang kala bersikap tidak kooperatif dan menolak untuk bekerja sama ketika harta atau barangnya akan disita. Bentuk sikap tidak kooperatif Wajib

42

Pajak misalnya saja saat akan dilakukan penyitaan, Wajib Pajak seperti berusaha menghalang-halangi kegiatan penyitaan yang akan dilakukan oleh Jurusita Pajak. Wajib Pajak melakukan itu karena tidak mau atau menolak barang-barangnya disita oleh Jurusita Pajak, tetapi Penanggung pajak juga tidak mau melunasi tunggakan pajaknya. c) Pengetahuan Wajib Pajak Mayoritas Wajib Pajak beranggapan bahwa mereka tidak perlu melaporkan kewajiban perpajakannya ke KPP karena mereka tidak ada kegiatan usaha. Akibatnya, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi karena tidak melaporkan kewajiban perpajakannya tersebut dan menyebabkan tunggakan pajak bagi KPP. d) Objek Sita Faktor yang menjadi kendala bagi Jurusita Pajak dalam melakukan tindakan penyitaan adalah apabila barang yang akan disita sudah terlebih dulu disita oleh Pengadilan Negeri. Apabila Jurusita Pajak menemukan kendala tersebut maka cara yang dapat dilakukan Jurusita Pajak selanjutnya adalah menyerahkan salinan surat paksa sebelum tanggal penjualan barang kepada Pengadilan Negeri daerah setempat. Dalam hal ini, hakim akan menentukan cara pembagian hasil penjualan barang antara Kantor Pajak dengan kreditur pemilik barang yang disita. Apabila dalam keputusan hakim ada pihak yang keberatan maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. 4) Melaksanakan Lelang Apabila penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan telah dilakukan segala upaya hukum, diantaranya menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan melakukan Penyitaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tujuan agar Wajib Pajak melunasi kewajiban perpajakannya, maka barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah disita dapat dilelang oleh Kantor Lelang Negara. Langkah-langkah pelelangan tersebut akan dibahas dalam flow chart berikut :

43

Gambar 4.4 Pelaksanaan Lelang


44

Dari flow chart tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan lelang berlaku setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Sita, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya. Maka, pejabat atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melakukan pengumuman di media massa, kemudian mengajukan permintaan tanggal dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat. Setelah

Kantor

Lelang

Negara

menetapkan

tanggal

dan

tempat

dilaksanakannya pelelangan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar mengeluarkan Surat Pemberitahuan. Selanjutnya, Jurusita Pajak segera menyampaikan kepada Wajib Pajak kapan dilaksanakan pelelangan atau penyampaian Surat Pemberitahuan tersebut

juga

bermaksud

untuk

memberitahu

Wajib

Pajak

bahwa

diterbitkannya Surat Pemberitahuan tersebut berarti adalah kesempatan terakhir Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Kemudian Jurusita Pajak dan Juru Lelang mendatangi tempat penyelenggaraan lelang tersebut. Setelah itu, Jurusita Pajak dan Juru Lelang mengumumkan kepada pata calon pembeli tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi serta tata cara penawarannya. Dalam pelelangan ini Wajib Pajak mempunyai hak untuk menentukan urutan barang-barang yang terlebih dahulu akan dilelangkan. Apabila hasil pelelangan atau penjualan barang sitaan tersebut telah mencapai jumlah utang pajak dan juga biaya penagihannya, maka penjualan tersebut dapat diberhentikan dan barang sitaan tersebut dapat segera dikembalikan ke Wajib Pajak. Setelah pelelangan tersebut selesai diselenggarakan, maka selanjutnya Kantor Lelang Negara membuat laporan hasil pelaksanaan lelang. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar pada tahun 2014 dan 2015 menurut barang sitaan yang berupa barang bergerak yang telah dibahas diatas telah laku dengan nominal sebagai berikut :

45

TABEL 4.4 Nominal Barang Bergerak yang Dilelang

No Tahun 1.

2.

Penanggung Pajak

Jenis Barang Bergerak

Laku

BATI Daihatsu Grand max 2014 Rp 131.080.000,IN Honda Supra 2009 Rp 5.500.000,H Honda Vario Rp 5.000.000,BATI Truck Box Rp 15.000.000,2015 LG Truck Rp 21.394.000,LG Truck Rp 25.500.000,AP Yamaha Mio Rp 6.500.000,(Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 2014

tahun 2014 dan 2015). Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa setelah barang bergerak milik Wajib Pajak telah disita, maka selanjutnya dilakukan pelelangan yang diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara. Dalam tabel tersebut terlihat pada tahun 2014 terdapat penyitaan barang bergerak 1(satu) unit Daihatsu Grand Max 2014 yang laku dengan harga Rp 131.080.000,- dan 1 (satu) unit Honda Supra yang laku dengan harga Rp 5.500.000,-. Jadi, untuk pelelangan yang diselenggarakan pada tahun 2014 totalnya sebesar Rp 136.580.000,-. Kemudian dibandingkan tahun 2014, pada tahun 2015 terdapat lebih banyak barang bergerak yang disita yaitu 1 (satu) unit Honda Vario laku dengan harga Rp 5.000.000,-, 1 (satu) unit truck box laku dengan harga Rp 15.000.000,-, 2 (dua) unit truck laku dengan harga Rp 46.894.000,-, dan 1 (satu) unit Yamaha Mio laku dengan harga Rp 6.500.000,-. Jadi, untuk pelelangan yang diselenggarakan pada tahun 2014 totalnya sebesar Rp 73.394.000,-.

46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Definisi penyitaan menurut Mardiasmo adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna di jadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekuran-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. (Mardiasmo,2011:148). Dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh Jurusita Pajak, yaitu sebagai berikut: 1. Menerbitkan Surat Teguran Surat teguran ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan tindakan penagihan oleh Pejabat Pajak untuk memperingatkan Wajib Pajak agar membayar tunggakan pajaknya. Di tahun 2014 dan 2015, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menerbitkan sebanyak 2687 surat teguran. 2. Memberitahukan Surat Paksa Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak melebihi waktu yang telah ditenukan di dalam Surat Teguran, maka diterbitkan Surat Paksa untuk diberitahukan dengan cara dibaca didepan penanggung pajak oleh Jurusita pajak. Surat Paksa tersebut sebanding dengan putusan pengadilan yang mengharuskan Wajib Pajak melunasi dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu 2x24 jam. Di tahun 2014 dan 2015, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menerbitkan sebanyak 2811 surat paksa.

47

3. Melakukan penyitaan terhadap barang Wajib Pajak yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak Penyitaan ini dilakukan apabila setelah diberitahukannya Surat Paksa dan tel;ah jatuh tempo, Wajib Pajak tetap tidak melunasi tunggakan pajaknya. Penyitaan tersebut dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 7 barang bergerak yang telah di sita. 4. Melaksanakan Pelelangan Barang bergerak maupun tudak bergerak milik Wajib Pajak yang telah disita, kemudian di lelang oleh Kantor Lelang Negara. Total nominal pelelangan yang telah dilaksanakan sebesar Rp 73.394.000,-. B. Saran Berdasarkan hasil pembahasan, Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Salah satu hambatan dalam melaksanakan penyitaan adalah tidak ditemukannya alamat penanggung pajak. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak sudah berpindah tempat tinggal atau tempat usaha. Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebaiknya melakukan pendataan ulang setiap tahunnya agar Wajib Pajak dapat memberikan keterangan tempat tinggal yang ditempati saat ini. 2. Hambatan lain dalam melaksanakan penyitaan adalah minimnya pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan pembayaran pajak badan maupun orang pribadi. Untuk menyikapi masalah tersebut, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar mengadakan sosialisasi tentang pembayaran pajak secara berkala.

48

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi (revisi). Yogyakarta : Andi. Maryati, M.C. 2008.ManajemenPerkantoranEfektif. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Nuraida, Ida. 2014. ManajemenAdministrasiPerkantoran.Yogyakarta:Kalsium Rusjdi, Muhammad. 2007. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Edisi 2. Jakarta: PT. Indeks. Soemarso, S.R. 2007. Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat. Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Edisi 2 (Revisi). Jakarta : Salemba Empat. Suandy, Erly. 2006. Perpajakan. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat. Sutopo, H.B. 2002. Metedologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. Yustinus. 2008. Panduan Lengkap Pajak. Jakarta : Raih Asa Sukses.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN

Recommend Documents