BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN
Dalam pembahasan hasil pengamatan ini penulis akan menyampaikan mengenai Prosedur penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) yang diatur dalam PMK-91 dan SE-40 dengan Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam hal ini Wajib Pajak (WP) perlu mengetahui cara membetulkan Surat Pemberitahuan sebelum dihapuskan sanksi. Tahapan-tahapan penghapusan sanksi administrasi (sesuai dengan PMK 91), adalah: 1. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) 2. Pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi 3. Penanganan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak 4. Proses penyelesaian di Kanwil Hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
A. Prosedur Penghapusan Sanksi Administrasi Prosedur penghapusan sanksi administrasi merupakan langkahlangkah untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga Wajib Pajak dikenakan sanksi yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Penghapusan sanksi administrasi bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan di tahun sebelumnya, dimana Wajib Pajak akan dikenakan denda apabila tidak melaporkan kewajibannya. Untuk itu penghapusan sanksi ditujukan untuk semua wajib pajak yang terdaftar yang berkeinginan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan dan bertujuan agar denda yang dikenakan Wajib Pajak tidak terlalu besar. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat mengajukan
38
39
permohonan dalam batas waktu tertentu ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana Wajib Pajak terdaftar. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di tahun 2014 sampai dengan 2015 terdapat 126.248 Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pembetulan Surat Pemberitahuan terdapat 8.112 Wajib pajak. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel data 4.1 dibawah ini: Tabel 4.1. Jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (KPPPS) Tahun 2014-2015 Tahun
Badan
OP
OP
Non Total Wajib
Karyawan
Karyawan
Pajak
2014
4.518
46.195
9.242
59.955
2015
4.460
51.387
10.446
66.293
Sumber: Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPPPS tahun 2014 untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Karyawan berjumlah 46.195 Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan berjumlah 9.242 Wajib Pajak, jadi jumlah yang terdaftar pada tahun 2014 sebesar 59.995 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah wajib Pajak yang terdaftar ditahun 2015, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan berjumlah 51.387 Wajib Pajak,
jumlah Wajib Pajak Orang
Pribadi non karyawan sebesar 10.466 Wajib Pajak, jumlah keseluruhan yang terdaftar ditahun 2015 adalah 66.293 Wajib Pajak. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setiap tahunya meningkat, sehingga jumlah wajib pajak yang mengajukan surat pemberitahuan
juga
meningkat.
Data
jumlah
Wajib
Pajak
yang
membetulkan Surat Pemeberitahuan dapat dilihat di lihat tabel data 4.2 sebagai berikut:
40
Tabel 4.2 Jumlah Pembetulan Wajib Pajak dikantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2014-2015 Tahun
Orang Pribadi
Badan
SPT Pembetulan
2014
3208
842
4050
2015
3217
847
4064
Sumber: bagian Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pembetulan Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan di Tahun 2014 untuk Orang Pribadi terdapat 3208 Wajib Pajak, dan untuk Badan 842 Wajib Pajak, Jadi jumlah keseluruhan yang mengajukan Surat Pemberitahuan Pembetulan di Tahun 2014 adalah 4050 Wajib Pajak. Sedangkan ditahun 2015 jumlah wajib pajak yang mengajukan Surat Pembetulan untuk Orang Pribadi terdapat 3217 Wajib Pajak, dan yang mengajukan Surat Pemberitahuan untuk Badan terdapat 847 Wajib Pajak, jumlah keseluruhan yang mengajukan Surat Pemberitahuan Pembetulan di Tahun 2015 terdapat 4064. Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pemberitahuan Pembetulan setiap tahunnya meningkat mengakibatkan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan PMK 91 juga meningkat. Hal ini dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan PMK 91 di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tahun 2015 Bulan
Jumlah Pajak
Juli
38
Agustus
20
September
92
Oktober
108
Nopember
211
Wajib
41
Desember
420
Januari
343
Februari
1.037
Maret
549
Jumlah
2.818
Sumber: Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan PMK 91 dibulan Juli tedapat 38 Wajib Pajak, bulan Agustus 20 Wajib Pajak, bulan September 92 Wajib Pajak, bulan Oktober 108 Wajib Pajak, bulan Nopember 211 Wajib Pajak, bulan Desember 420 Wajib Pajak, sedangkan ditahun 2015 yang mengajukan permohonan PMK 91 terdapat di Bulan Januari 343 Wajib Pajak, Bulan Februari 1.037, dan Bulan Maret 549 Wajib Pajak. Jumlah keseluruhan yang mengajukan permohonan PMK 91 adalah 2.818 Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya jumlah yang mengajukan permohonan 91 meningkat, dapat dilihat di bulan Februari jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan PMK 91 meningkat drastis. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak ingin menghapuskan denda-denda yang diterbitkan kantor pelayanan pajak dengan mengajukan permohonan PMK 91 agar denda tersebut dihapuskan.
Berdasarkan data diatas Wajib Pajak yang melakukan penghapusan sanksi melalui PMK 91 Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk melakukan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur mengenai prosedur penanganan, prosedur penyelesaian dan prosedur pelaporan kegiatan terkait permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya yang terbatas atas:
42
1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya 2. Keterlambatan
pembayaran
atau
penyetoran
atas
kekurangan
pembayaran pajak yang tentang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya 3. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya yang megakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dilakukan pada tahun 2015 Maka dari itu terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015).
Dasar Hukum dalam Penghapusan Sanksi Administrasi adalah: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-undang Nimor 16 Tahun 2009. 2. Peraturan
Menteri
Pengurangan
atau
Keuangan
Nomor
Penghapusan
91/PMK.03/2015
Sanksi
Administrasi
tentang atas
Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatann Pembayaran atau Penyetoran Pajak dapat di dijelaskan dengan ketentan sebagai berikut a. Penyampaian SPT (Pasal 3 ayat 1 KUP) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
43
b. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT (Pasal 7 KUP) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjang penyampaian SPT sebagaimana di maksud dalam pasal 3 (4), dikenai sanksi admnistrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. c. Sanksi pembetulan SPT Tahunan (Pasal 8 ayat (2) KUP) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. d. Sanksi keterlambatan pembayaran SPT Tahunan (Pasal 9 ayat (2b) KUP) Atas
pembayaran
atau
penyetoran
pajak
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu
penyampaian
SPT
Tahunan
sampai
dengan
tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada penjabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP11/PJ/2013. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Pengurangan
atau
Penghapusan
Sanksi
Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
44
Prosedur penghapusan sanksi administrasi (sesuai dengan aturan PMK 91), memiliki 4 tahapan diantaranya: 1. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Di dalam melakukan pembetulan SPT, ada beberapa proses yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut: a. Menyampaikan SPT Surat Pemberitahuan merupakan Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang wajib dilakukan dan harus disampaikan Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha yang dikerjakan. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Wajib Pajak harus mengambil blangko Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan NPWP, dan Wajib Pajak harus mengisi formulir tersebut dengan petunjuk yang ada. Setelah selesai Wajib Pajak harus menyerahkan kembali formulir tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam batas waktu tertentu, setelah selesai Wajib Pajak diberikan tanda terima tertanggal. (wawancara, 6 April 2016) b. Menyampaikan SPT tidak benar Dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan harus dilakukan dengan benar dan mengetahui prosedur dalam menyelesaikan Surat Pemberithuan terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan Surat Pemberitahuan dengan benar. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa:
45
“Wajib Pajak mengambil blangko sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Selanjutnya Wajib Pajak harus mengisi blangko tersebut dengan benar dan lengkap sesuai petunjuk yang telah diberikan, apabila dalam mengisi formulir tidak benar mengakibatkan pajak terutang kurang bayar selanjutnya dikenakan sanksi perpajakan. Kemudian Wajib Pajak menyerahkan blangko tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk ditindak lanjuti. Kemudian petugas memberikan bukti tanda terima tertanggal. Selain itu Wajib Pajak harus melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.” (wawancara, 6 April 2016) c. Pembetulan SPT Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila diketahui kesalahan pada Surat Pemberitahuan segera untuk melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk diperbaiki agar denda yang dikenakan tidak bertambah banyak, dan Wajib Pajak harus mengetahui tata cara pembetulan Surat Pemberituan yang benar.
Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dengan kemauan sendiri dan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah terutang pajak atau berakhirnya tahun pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila pembetulan Surat Pemberitahuan berakhir maka berakibat utang pajak menjadi lebih besar dengan dikenakan denda bunga 2% atas jumlah pajak yang terutang. Apabila telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, maka Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam satu laporan tersendiri terutang ketidak benaran pengisian Surat Pemberitahuan.” (wawancara, 6 April 2016) d. Melaporkan kepada TPT Melaporkan Kepada Petugas atas Surat Pemberitahuan maupun membetulkan Surat pemberitahuan sangatlah penting dalam jalannya proses kebenaran dalam pengisian blangko tersebut. Agar Wajib Pajak
46
lancar mengurus Surat Pemberitahuan maupun dalam membetulkan Surat Pemberitahuan. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Petugas TPT meneliti blangko Wajib Pajak yang sedang melaporkan Surat Pemberitahuan maupun Pembetulan Surat Pemberitahuan, agar dapat memperlancar Wajib Pajak dalam menyampaikan Pembetulan Surat Pemberithuan. Apabila ada kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak maka segeralah memberitahukan Wajib Pajak untuk membernarkan data tersebut yang salah sebelum data tersebut akan diproses.” (wawancara, 6 April 2016) Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam pembetulan sanksi administrasi sebagai berikut: 1) Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian
SPT berakhir sampai
dengan tanggal
pembayaran karena pembetulan SPT. 2) Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak beneran pembuatan dengan disertai pelunasan kekurangann pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda dua kali jumlah pajak yang kurang bayar. Jadi dalam pengamatan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak (WP) dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan kegiatan menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar, pembetulan SPT, melaporkan ke TPT untuk di teliti dalam pengisian from pembetulan tersebut, agar segera di laporkan ke pihak seksi Pelayanan.
47
2. Pengajuan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pengajuan Penghapusan Sanksi merupakan bagian dari suatu proses penghapusan sanksi berguna untuk mempermudah petugas untuk meneliti kelengkapan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dalam melengkapi pengajuan penghapusan sanksi, maka wajib pajak perlu memperhatikan Syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan
penghapusan
sanksi
administrasi
sesuai
PMK
91/PMK.03/2015, antara lain: a. Syarat Permohonan Penghapusan sanksi Administrasi 1) 1 satu permohonan untuk 1 Surat Tagihan Pajak 2) Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) belum dibayar oleh wajib Pajak atau sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak 3) Secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia 4) Ditanda tangani oleh Wajib Pajak (bila Orang Pribadi), wakil Wajib Pajak (bila badan) dan tidak dapat dikuasakan. Untuk wakil Wajib Pajak lihat pasal 32 ayat 1 Undang- undang KUP 5) Disampaikan ke KPP dimana WP terdaftar. b. Selain itu, wajib pajak juga perlu melampirkan dokumen permohonan yang berupa: 1) Surat pernyataan yang ditanda tangani di atas meterai oleh wajib pajak (bila orang pribadi) atau wakil Wajib Pajak (bila badan) dan tidak
dapat
dikuasakan
yang
berisi
pertanyaan
bahwa
keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau atau bukan karena kesalahan 2) Foto copy Surat Pemberitahuan (SPT) atau SPT pembetulan atau print outnya bila berbentuk dokumen elektronik. Jika SPT yang dilaporkan dengan e-SPT, print out SPT (cukup induknya saja) harus dilampirkan sebagai persyaratan permohonan
48
3) Foto copy bukti penerimaan atau bukti pengiriman penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau SPT pembetulan 4) Foto copy surat setoran pajak SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan dan 5) Fotocopy Surat Tagihan Pajak Jadi dalam pengamatan, pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan
dengan melengkapi persyaratan
berupa: satu permohonan untuk satu STP, sanksi administrasi belum membayar STP atau sudah membayar sebagian tagihan pajak, ditulis dengan
bahasa
Indonesia,
ditanda
tangani
Wajib
Pajak
yang
bersangkutan tidak dapat di wakilkan, dan selanjutnya di serarahkan ke KPP dimana WP terdaftar, selain itu juga perlu melampirkan surat pernyataan yang sudah ditanda tangani di atas materai oleh WP sendiri, foto copy pembetulan SPT, foto copy bukti penerimaan penyampaikan pembetulan SPT, foto copy SSP, dan selanjutnya foto copy STP
3. Penanganan Administrasi Di Kantor Pajak Pratama Penanganan permohonan penghapusan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak mengikuti prosedur pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014. di seksi Pelayanan sendiri, prosedur penanganan permohonan penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut: a. Penanganan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pelayanan 1) Seksi Pelayanan menerima permohonan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan,
pembetulan
Surat
Pemberitahuan,
dan
keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Langkah-langkah yang dilakukan memverifikasi untuk menyelesaikan tugas tersebut antara lain: a) Petugas TPT menyampaikan ke seksi Pelayanan
49
b) Mengagendakan Surat Masuk dari TPT c) Merekap data yang telah diagendakan d) Menunggu surat persetujuan dari Sekretaris untuk ditindak lanjuti e) Berkas dikirim ke Kanwil
2) Seksi pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneruskan permohonan Wajib Pajak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan
diterima
yang
disertai
dengan
Rekapitulasi
Pengiriman berkas Permohonan Penghapusan sanksi administrasi sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 sebagaimana contoh format pada lampiran I.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran direktur jenderal pajak ini dan mengirimkan tembusannya ke seksi penagihan. Disisi lain di seksi Penagihan juga melakukan Penanganan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi, berupa: a) Seksi penagihan menerima tembusan Rekapitulasi Pengiriman Berkas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dari seksi Pelayanan b) Seksi penagihan mengadministrasikan tembusan Rekapitulasi, meneliti
STP
yang
dimohonkan
penghapusan
sanksi
administrasi dan menangguhkan tindakan penagihan pajak atas STP tersebut. Jadi
dalam
pengamatan,
penanganan
permohonan
penghapusan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dilakukan dengan 2 tahapan, di antaranya penanganan permohonan administrasi yang dilakukan di seksi pelayanan dengan menerima permohonan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian SPT,
50
pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran pajak, selanjutnya seksi pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneruskan permohonan WP ke DJP paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima yang disertai rekapitulasi, sedangkan penanganan di seksi Penagihan hanya menerima rekapitulasi pengiriman berkas dan meneliti STP yang dimohonankan penghapusan sanksi administrasi.
4. Proses Penyelesaian Di Kantor Kanwil Penyelesaian permohonan penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengikuti prosedur pada lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014, dengan tambahan prosedur sebagai berikut: a. Kantor Wilayah menerima penerusan permohonan penghapusan sanksi
administrasi
dan
Rekapitulasi
Pengiriman
Berkas
Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 91/PMK.03/2015 dari Kantor Pelayanan Pajak b. Kantor Wilayah melakukan penelitian pemenuhan ketentuan dan persyaratan, yang terdiri dari: 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. 2) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT melalui e-Filling non-Penyedia Layanan SPT Elektronik (laman www.pajak.go.id)
dikecualikan
dari
keharusan
untuk
melampirkan fotokopi SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
51
c. Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 yat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, maka permohonan Wajib Pajak dikembalikan dan Wajib Pajak masih bisa mengajukan permohonan kembali. Kantor Wilayah menghimbau Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. d. Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, maka permohonan Wajib Pajak dikembalikan dan Wajib Pajak tidak bisa mengajukan permohonan kembali e. Format surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 mengikuti format yang diatur pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. f. Apabila hasil penelitian menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dan 4 ayat (2) dan pasal 4 ayat (3), serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) maka diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. g. Penelitian dituangkan di dalam Laporan Penelitian sebagaimana contoh format pada Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak h. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1,2,3, dan 4 yang dilakukan pada tahun
2015
sebelum
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
91/PMK.03/2015 berlaku, maka Kantor Wilayah memberitahukan Wajib Pajak untuk mencabut permohonan tersebut dan sekaligus mengajukan permohonan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dengan Surat Pemberitahuan
52
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 sebagaimana contoh format pada lampiran II.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Jadi dalam pengamatan, prosedur penyelesaian penghapusan sanksi administrasi di mulai dari pembetulan SPT, pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi, penanganan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak, kemudian Penyelesaian di Kanwil dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan maka wajib pajak menerima Surat Keputusan yang diterbitkan dari Kanwil, bahwa penghapusan sanksi telah disetujui oleh pihak DJP.
53
Gambar 4.1 Alur Prosedur Penghapusan Sanksi Administrasi PMK 91
Wajib Pajak Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan secara langsung melalui TPT atau Pos
KPP Petugas TPT meneliti kelengkapan SPT Pembetulan dan menerbitkan Tanda Terima SPT Tahunan
Kanwil
Wajib Pajak menerima Tanda Terima SPT Tahunan KPP menerbitkan STP atas denda dan atau bunga atas keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT Tahunan pembetulan Wajib Pajak menerima STP
Wajib Pajak menyampaikan permohonan penghapusan sanksi administrasi PMK 91 beserta kelengkapan persyaratannya
Petugas TPT meneliti kelengkapan permohonan PMK 91
Pelaksana Seksi Pelayanan membuat Daftar Nominatif dan Surat Pengantar permohonan PMK-91 untuk diteruskan ke Kanwil Pelaksana Seksi Pelayanan Permohonan PMK-91 meneruskan berkas ke Kanwil diteliti dan diterbitkan surat keputusan paling lambat 6 bulan sejak disampaikan ke KPP Kanwil menerbitkan Surat Keputusan Wajib Pajak menerima Surat Keputusan
KPP menerima tembusan Surat Keputusan
54
B. Penyelesaian Akhir Penghapusan Sanksi Administrasi PMK 91 Penghapusan sanksi administrasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah memenuhi peryaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanng-undangan
di
bidang
perpajakan,
penghapusan
sanksi
administrasi hanya dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau kemauan sendiri tidak dapat diwakilkan, untuk membetulkan Surat Pemberithuan (SPT) dengan melaporkan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara mandiri dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan yang telah ditetapkan untuk mengatur mengenai tahapan-tahapan penghapusan sanksi administrasi atau dengan cara verifikasi. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Sesuai dengan prosedur untuk dapat menghapuskan sanksi administrasi, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan kebenaran persyaratan di Kantor Pelayanan Pajak, baru nanti Direktor Jenderal Pajak bisa memputuskan bisa tidaknya sanksi tersebut dihapuskan” (wawancara, 6 April 2016) Setelah melalui tahapan pembetulan SPT, pengajuan permohonan, penanganan administrasi dan proses penyelesaian yang dilakukan, maka penyelesaian Akhir prosedur penghapusan sanksi PMK 91, sebagai berikut: 1. Wajib pajak menyampaikan SPT Pembetulan secara langsung melalui TPT atau Pos 2. Petugas TPT meneliti kelengkapan SPT Pembetulan dan menerbitkan Tanda Terima SPT Tahunan Tanda terima SPT digunakan untuk bukti penerimaan SPT, dalam pelaporan berita acara serah terima SPT. STP dibuat rangkap 3 yaitu yang pertama untuk arsip, kedua untuk disatukan dengan SPT, ketiga untuk Wajib Pajak. Tanda terima diberi tanggal sesuai dengan tanggal penerimaan SPT. Tanda terima untuk Wajib Pajak petugas penerima
55
mengisi setatus dari SPT apakah (N:Nihil, KB: Kurang Bayar, LB: Lebih Bayar) 3. Wajib Pajak menerima Tanda Terima SPT Tahunan 4. KPP menerbitkan STP atas denda atau buang atas keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT Tahunan pembetulan 5. Wajib Pajak menerima STP 6. Wajib
Pajak
menyampaikan
permohonan
penghapusan
sanksi
administrasi PMK 91 beserta kelengkapan dan persyaratannya 7. Petugas TPT meneliti kelengkapan permohonan PMK 91 8. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat daftar nominatif dan Surat Pengantar permohonan PMK 91 untuk diteruskan ke Kanwil 9. Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan berkas ke Kanwil 10. Permohonan PMK 91 diteliti dan diterbitkan surat keputusan paling lambat 6 bulan sejak disampaikan ke KPP 11. Kanwil menerbitkan Surat Keputusan a. KPP menerima tembusan Surat Keputusan b. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan
Setelah melakukan beberapa ketentuan dan tahapan pembetulan SPT, pengajuan permohonan, penanganan administrasi dan proses penyelesaian yang dilakukan maka Wajib Pajak menerima Surat Keputusan yang di terbitkan dari Kanwil, yang menyatakan bahwa penghapusan sanksi telah disetujui oleh pihak Diretur Jenderal Pajak. Jadi dalam pengamatan, prosedur penghapusan sanksi administrasi (sesuai dengan PMK 91) maka Wajib Pajak membetulkan SPT sesuai dengan kemauan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk di teliti dalam kelengkapannya, dan di kirim ke Kantor Kanwil untuk di proses dalam waktu 6 bulan, kemudian menunggu Surat Keputusan yang akan diterbitkan dari Kantor Kanwil.
56
C. Hambatan dan upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Setiap usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pasti mengalami hambatan-hambatan. Demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam usahanya melaksanakan penghapusan Sanksi Administrasi atas Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Orang Pribadi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis maka ditemukan hambatan-hambatan antara lain: a. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pembetulan surat pemberitahuan dalam setiap harinya membuat pegawai kurang mampu melayani secara efektif. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Dalam hal pelayanan pembetulan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak kami terkadang mengalami kesulitan dalam pelayanan dan meneliti data wajib pajak dengan kelengkapan data yang diperoleh. (Wawancara, 6 April 2016) b. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan sanksi administrasi dalam setiap harinya membuat pihak pelaksana seksi pelayanan kualahan dalam merekap data karena pihak TPT mengirim berkasnya terlambat. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Meningkatnya jumlah WP terdapat pada bulan februari 1.037 WP yang mengajukan penghapusan sanksi administrasi sangat banyak, sehingga membuat pelaksana seksi pelayanan kualahan dalam merekap data yang dikirim dari TPT karena banyak berkas yang dikirim tidak pada waktunya.” (wawancara, 6 April 2016) c. Kurang tahunya Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang mengalami kebingungan mengenai perpajakan seperti halnya pembetulan surat pemberitahuan.
57
Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Terkadang banyak wajib pajak yang masih bingung dalam proses pembetulan Surat Pemberitahuan maupun Penghapusan Sanksi Administrasi dan bagaimana prosedurnya.” (Wawancara 6 April 2016) d. Wajib Pajak dalam mengambil formulir SPT Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Banyak Wajib Pajak yang mengambil formulir SPT salah, karena ketidak tahuan Wajib Pajak dalam mengambil formulir jenis SPT yang sesuai penghasilan atau pekerjaan Wajib pajak yang akan dilaporkan.” (Wawancara 6 April 2016) e. Kurang telitinya Wajib Pajak dalam mengisi formulir SPT. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Banyak Wajib Pajak yang kurang teliti dalam mengisi kelengkapan formulir SPT, sehingga menyebabkan pihak pelaksana kesulitan dalam merekap data untuk di tindak lanjuti surat tersebut.” (wawancara 6 April 2016) Untuk menangani hambatan-hambatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta memberikan wewenang terhadap bagian yang mengurus hal terkait dengan hambatan-hambatan yang ada. Sehubungan dengan hambatan yang ditemui adalah berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut ditangani oleh bagian Pelayanan. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan terkait permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Untuk permasalahan ini petugas Pelayanan Pajak di bantu oleh seorang mahasiswa yang sedang melakukan magang. Hal ini bisa menjadi alternatif Kantor Palayanan Pajak karena dengan di bantu mahasiswa yang sedang magang bisa meningkatkan pelayanan.
58
Sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta bisa menerapkan Pelayanan Prima. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Untuk hal ini Kantor Pelayanan Pajak yang sedang kualahan dalam memberikan pelayanan, kami dibantu oleh para mahasiswa/mahasiswi yang sedang melakukan kegiatan magang.” (wawancara 6 April 2016) b. Untuk permasalahan ini petugas Pelayanan Pajak di bantu oleh seorang mahasiswa yang sedang melakukan magang. Hal ini bisa menjadi alternatif Kantor Palayanan Pajak karena dengan di bantu mahasiswa yang sedang magang bisa meningkatkan pelayanan. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta bisa menerapkan Pelayanan Prima. Hal ini diungkapkan oleh petugas pelayanan sebagai berikut: Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Untuk hal ini Kantor Pelayanan Pajak yang sedang kualahan dalam merekap data, kami dibantu oleh para mahasiswa/mahasiswi yang sedang melakukan kegiatan magang.” (wawancara 6 April 2016) c. Kantor pelayanan pajak menyipkan petugas yang akan di tempatkan disebelah pintu masuk untuk membantu Wajib Pajak untuk mengarahkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Kami mempersiapkan satpam di sebelah pintu masuk yang akan memudahkan wajib pajak untuk bertanya tentang bagaimana alur dalam pembetulan SPT” (wawancara 6 April 2016)
59
d. Kantor pelayanan pajak mempersiapkan petugas yang akan di tempatkan disebelah pintu masuk untuk membantu Wajib Pajak untuk memberikan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Kami mempersiapkan satpam di sebelah pintu masuk yang akan memudahkan wajib pajak untuk bertanya tentang pengambilan formulir Surat Pemberitahuan agar tidak keliru dalam mengambil formulir yang akan dilaporkan sesuai dengan pekerjaan Wajib Pajak” (wawancara 6 April 2016) e. Kantor pelayanan pajak mempersiapkan petugas yang akan meneliti isi dalam formulir SPT tersebut agar dapat membantu Wajib Pajak dalam memproses kelengkapan formulir tersebut. Hal ini sesuai wawancara dengan Mas Taufiq selaku staff bagian pelayanan, bahwa: “Kami mempersiapkan petugas TPT di dalam ruangan kaantor sebelah tengah yang akan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan formulir tersebut kepada pihak TPT untuk diteliti dalam mengisi kelengkapan formulir SPT.” (wawancara 6 April 2016)
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa prosedur penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Prosedur penghapusan Sanksi Administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dilakukan di seksi Pelayanan dengan tahapan-tahapan mulai dari Pembetulan Surat Pemberitahuan yang di lakukan oleh wajib pajak dengan kegiatan menyampaikan Surat Pemberitahuan, lalu pihak AR meniliti Surat Pemberitahuan tersebut, apabila ada kesalahan maka Wajib Pajak segera membetulkan Surat Pemberitahuan dan langkah selanjutnya melaporkan ke TPT agar Surat Pembetulan segera di proses ke bagian seksi Pelayanan. Langkah kedua pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi yang dilakukan Wajib Pajak dengan melengkapi persyaratan berupa satu permohonan untuk satu STP, sanksi administrasi belum membayar STP atau membayar sebagian tagihan pajak, lalu di tandatangani oleh Wajib Pajak dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, selain itu Wajib Pajak perlu melampirkan surat pernyataan yang sudah ditanda tangani di atas materai oleh Wajib Pajak sendiri, foto copy pembetulan SPT, foto copy bukti penerimaan penyampaikan pembetulan SPT, foto copy Surat Setoran Pajak (SSP), dan selanjutnya foto copy Surat Tagihan Pajak (STP). Langkah ke tiga penanganan permohonan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang dilakukan dengan 2 cara yaitu penanganan permohonan administrasi yang dilakukan di seksi pelayanan dengan menerima permohonan penghapusan sanksi administrasi dari pihak TPT kemudian diagendakan surat masuk dari TPT, merekap data yang telah diagendakan, menunggu surat persetujuan dari Sekretaris untuk ditindak lanjuti oleh pegawai
60
61
pajak
diseksi
penyampaian
Pelayanan, Surat
sebagai
Pemberitahuan
akibat (SPT),
dari
keterlambatan
pembetulan
Surat
Pemberitahuan (SPT) dan keterlambatan pembayaran pajak, selanjutnya seksi pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneruskan permohonan Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima yang disertai rekapitulasi, sedangkan penanganan di seksi Penagihan hanya menerima rekapitulasi pengiriman berkas dan meneliti STP yang dimohonkan penghapusan sanksi administrasi. 2. Prosedur penyelesaian penghapusan sanksi administrasi di mulai dari pembetulan Surat Pemberitahuan, pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi,
penanganan administrasi di Kantor Pelayanan
Pajak, kemudian Penyelesaian di Kanwil dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan maka wajib pajak menerima Surat Keputusan yang diterbitkan dari Kanwil, bahwa penghapusan sanksi telah disetujui oleh pihak DJP. 3. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) yaitu meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pembetulan SPT dan mengajukan permohonan sanksi administrasi dalam setiap harinya membuat pihak pelaksana seksi Pelayanan kualahan dalam melayani dan merekap data. Selain itu banyak Wajib Pajak yang kurang tahu dalam mengambil formulir SPT, mengisi SPT pembetulan yang harus dilaporkan sesuai pekerjaannya, dan Wajib Pajak kebingungan dalam proses mengajukan pembetulan SPT.
62
B. Saran Berdasarkan kesimpulan maka dapat dikemukakan saran untuk Kantor Pelayanan Pajak sebagai berikut: 1. Meminimalisir kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan melakukan sosialisasi secara langsung khususnya wajib pajak baru, agar tidak terjadi kesalahan
dalam pengisian formulir surat
pemberitahuan. 2. Mengadakan Sosialisasi dengan menyediakan atau membuat brosur selebaran dan pengumuman tentang Penghapusan Sanksi PMK 91 yang dipasang di setiap kantor atau Instansi agar Wajib Pajak mengetahui fasilitas penghapusan sanksi tersebut.
