perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB IV Pembahasan Hasil Pengamatan
I.
Tahapan Pengajuan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahapan yang dilakukan dalam pengajuan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) yang telah diatur dalam petunjuk teknis , ialah : A. Proses Pendataan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Proses ini adalah tahap setiap sekolah mengumpulkan data jumlah siswa yang digunakan sebagai data penerima dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan mengumpulkan Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN ) yang digunakan sebagai acuan atau jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah yang akan diturunkan. Setiap Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan ( BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C ) sesuai dengan kebutuhan. Biaya fotocopy formulir dapat dibebankan dari dana BOS. Sekolah juga harus melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan. Selanjutnya Sekolah membagi formulir kepada induvidu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi.Kemudian sekolah memverifikasi kebenaran dan kelengkapan data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Selaku Kepala Sekolah masing – masing sekolah berhak atau wajib menunjuk tenaga opertaor pendataan dengan menerbitkan surat tugas sebagai penanggung jawab di tingkat sekolah. Tenaga operator sekolah mendataan jumlah siswa kedalam formulir IDP 02 dan formulir tambah kurang jumlah siswa format A1 dan A2. commit to user 26
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id27
Tenaga operator bertugas untuk mengumpulkan data jumlah siswa tersebut kepada operator yang terdapat di Dinas DIKPORA .Kemudian tenaga operator yanng terdapat dalam Tim Manajemen BOS Kabupaten mengentri data ke dalam aplikasi. Seperti yang dikatakan ibu Endang Purwanti SE, MM selaku pengelola Bantuan Operasional Sekolah bahwa : “ setiap sekolah itu mengumpulkan data jumlah siswanya kepada kami, kemudian kami mengolahnya dan kita kirim kepada tim manajemen BOS provinsi. Sebelumnya kami mengirimkan surat pemberitahuan beserta lampiran contoh form yang di gunakan kepada setiap sekolah. “
Setelah data dari setiap sekolah terkumpul baru Tim Manajemen BOS Kabupaten dapat mengirim kan data tersebut kepada Tim Manajemen BOS Provinsi selanjutnya akan ditangani oleh provinsi untuk mengirim data tersebut ke Pusat. Apabila masih ada keterlambatan dalam pengumpulan data maka akan di tunggu sampai batas akhir keterlambatan tersebut. B. Proses Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada tahapan ini dilakukan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah berdasarkan data pokok pendidikan. Berdasarkan data jumlah siswa yang terkumpul atau diterima oleh Tim dari Kabupaten dari setiap sekolah, kemudian ditentukannya atau dibuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota/Provinsi oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya dikirimkan kepada Kementrian keuangan untuk di proses. Seperti yang dikatakan oleh Endang Purwanti SE, MM selaku pengelolacommit Bantuan Operasional Sekolah : to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id28
“ Untuk penetapan dana atau pengalokasian dananya mbak, Tim BOS Kabupaten hanya dapat membantu dengan jumlah data siswa tersebut. Penetapanya dilakukan oleh Kemendikbud dan Kementrian Keuangan mbak. Kami selaku Tim dari Kabupaten hanya menerima laporan atas pembagian dana tersebut.” Pengalokasian dana BOS setiap Provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah peserta didik tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan data jumlah siswa peserta didik pada tahun pelajaran baru. Anggaran tersebut ditetapkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar ata nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi tersebut berdasarkan tahun pelajaran bukan berdasarkan periode triwulan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id29
Gambar 4.1 Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar tahun 2014 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id30
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa mekanisme pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai dari sekolah wajib mengisi formulir BOS 01A,BOS 01B, dan BOS 01C kemudian dilakukanya sistem pendataan online Dapodik baru dikirim kepada Tim BOS Kabupaten, setelah data terkumpul di Kabupaten maka Tim BOS Kabupaten akan mengirimkan data tersebut kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dilakukannya workshop pendataan oleh Tim BOS Provinsi , Tim BOS Kabupaten, dan Tim Dapodik Pusat guna untuk meneliti jumlah siswa dari tiap sekolah pengaju dan dilakukan rekapitulasi jumlah siswa tiap Kabupaten/Kota dan Provinsi baru kemudian dikirim kepada Tim BOS Pusat. Tim BOS Pusat meneliti lagi jumlah siswa tiap sekolah yang mengajukan dana Bantuan Operasional Sekolah kemudian menerbitkan SK Dirjen Dikdas Alokasi Dana BOS Tiap Sekolah. Dari jumlah siswa tiap sekolah tersebut Tim BOS Pusat mengusulkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah tiap provinsi tersebut kepada Kementrian Keuangan, kemudian Kementrian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tiap Provinsi. Dari SK Dirjen Dikdas Alokasi Dana BOS Tiap Sekolah dan Peraturan Menteri Keuangan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tiap Provinsi maka Tim BOS Pusat mengirimkannya ke setiap Provinsi sebagai dasar pencairan dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah. C. Persiapan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah di Daerah Proses ini menjelaskan bagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dengan melakukan 2 tahap;
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id31
1. Penyaluran dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi. Untuk mekanisme penyaluran dana dan pelaporanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2. Penyaluran dari Kas Umum Daerah kepada rekening sekolah yang telah menyerahkan datanya. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporanya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tahapan atau langkah periapan untuk kelancaran penyaluran dana BOS, seperti yang telah di sampaikan Endang Purwanti SE, MM selaku pengelola Bantuan Operasional Sekolah adalah : “Penyaluran dananya langsung kepada rekening sekolah masingmasing.Rekening tersebut ikut atau dicantumkan dalam formulir IDP atau yang kami bagikan kemarin mbak. “ Tahapannya ialah, : a. Rekening sekolah tersebut harus atas nama unit sekolah tersebut. Bukan atas nama pribadi dan wajib segera mengirimkan data rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. b. Tim Manajemen BOS Kabupaten mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah dan nomor rekening baru (bila terdapat), kemudian dikirimkan kepada Provinsi dengan formulir BOS-02). c. SKPD Pendidikan Provinsi dan SKPD Pendidikan Kabupaten menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya telah terlampir. d. SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id32
D.Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pembagian dana BOS yang telah ditetapkan akan di bagi secara triwulan ( tiga bulanan ) dengan ketentuan sebagai berikut, : 1. Triwulan pertama pada bulan januari sampai dengan bulan maret. Penyaluran dananya akan di transfer paling lambat 14 hari kerja pada awal bulan yang terdapat dalam triwulan pertama. 2. Triwulan kedua pada bulan April sampai dengan bulan Juni. Untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah akan di transfer atau dikirim ke rekening sekolah masing – masing paling lambat 7 hari kerja pada awal bulan yang terdapat pada triwulan kedua tersebuut. 3. Triwulan ketiga pada bulan Juni sampai dengan bulan September. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan paling lambat 7 hari pada awal bulan Juni. 4. Triwulan keempat pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan paling lambat 14 hari pada awal bulan Oktober. Tahapan tersebut diutarakan juga oleh ibu Endang Purwanti selaku penanganan BOS, bahwa : “Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah yang turun dari pusat biasanya langsung di transfer kepada rekening sekolah masing-masing, paling lambat itu 7 hari atau 1 minggu setelah pengajuan atau setelah diterima oleh Tim Manajemen BOS Pusat mbak. Dan itu pasti pada awal bulan pada triwulan yang bersangkutan.” Terdapat pula peraturan tambahan yang berkaitan atas masalah penyaluran dana BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah , yaitu : commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id33
a. Apabila terdapat peserta didik tambahan atau pindahan dari sekolah tertentu ke sekolah lain setelah dilakukanya pencairan dana di triwulan berjalan, makan dana BOS siswa atau peserta didik yang pindah itu menjadi milik sekolah lamanya sebelum ia pindah. Untuk revisi atau penambahan / pengurangan data peserta didik pada sekolah tersebut maka dilakukan pendataan dan diikut srtakan dalam pencairan dana BOS pada triwulan yang akan datang. b. Apabila terdapat sisa dana yang terdapat di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi hak milik atau menjadi milik kas sekolah yang bersangkutan dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan program sekolah tersebut; c. Jika terjadi kelebihan dana yang disalurkan kepada sekolah akibat terjadinya kesalahan data , maka pihak sekolah wajib melaporkan kelebihan penyaluran dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan selanjutnya akan dilaporakan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengurangan penyaluran dana BOS tersebut pada periode mendatang atau pada triwulan yang akan datang. d. Bilamana terjadi kekurangan dana yang disalurkan kepada sekolah, maka sekolah juga wajib melaporkan kekurangan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan selanjutnya akan di proses lebih lanjut. Apabila dana Bantuan Operasional Sekolah yang terdapat pada Bendahara Umum Daerah maka untuk mencukupi kekurangan yang terjadi dapat dilakukan atau diselesaikan pada triwulan berjalan. Dan apabila dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bendahara Umum Daerah tidak mencukupi maka Tim Manajemen Bantuan Operasioal Sekolah pada tingkat Provinsi mengajukan penambahan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id34
dana BOS pada triwulan berikutnya kepada Tim Manajemen BOS Pusat melalui laporan BOS-K9 paling lambat akhir minggu ke-2 bulan ke-2 dari setiap triwulan. A. Pengambilan Dana Bantuan Operasional Sekolah Proses pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah dari pihak sekolah dengan menunnjuk petugas yang telah diberikan tugas sejak awal untuk menngurusi Bantuan Operasional Sekolah. 1. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan
menyisakan saldo minimum sesuai
peraturan yang berlaku. Saldo minimum
ini bukan termasuk
pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun; 2. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; 3.
Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id35
Tabel 4.1 Jumlah dana BOS Tahun Anggaran 2013 NO
1. 2.
Jenjang Sekolah Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Sekolah Dasar ( SD )
Jumlah Siswa
Dana per peserta
Jumlah dana
didik
32.354 siswa
Rp. 580.000,- / tahun Rp. 18.765.320.000,-
73.117 siswa
Rp. 710.000,- / tahun Rp. 51.913.070.000,-
Sumber : Dinas Dikpora Karanganyar tahun 2013 Besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh peserta didik sesuai jumlah peserta didik yang diajukan oleh pihak sekolah. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD)/SDLB setiap siswa per tahun mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 580.000,- yang akan digunakan untuk menunjuang kegiatan pembelajaran selama satu tahun, dana tersebut di turunkan per 3 bulan sekali. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB/SMPT/SATAP masing-masing siswa berhak memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 710.000,- per tahunnya, dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran selama satu tahun. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013. F. Proses Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Secara garis besarnya yang dilaporkan oleh pihak penerima atau pelaksana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring dan pengaduan masalah. Untuk membantu pihak penerima atau pelaksana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementrian Pendidikan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id36
dan Kebudayaan telah menyiapkan software / perangkat lunak dalam penyusunan laporan keuangan tingkat penerima atau pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Aplikasi tersebut diberi nama
ALPEKA BOS ( aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS ). Dalam pelaksanaan program BOS yang dijalankan oleh pemerintah ini pihak sekolah atau penerima Bantuan Operasional Sekolah wajib memberikan laporan atas dana BOS itu digunakan sebagai apa
saja,
dan
bentuk
laporan
itu
adalah
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masing – masing wajib memberikan laporanya kepada tiap tingkatan dan laporan itu bertahap dari tingkat sekolah atau penerima sampai dengan tingkat pusat. Dana BOS yang telah turun dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut : a. Pengembangan perpustakaan Dengan mebiayai penggantian buku teks yang rusak / menambah kekurangan buku, langganan publikasi berkala, akses informasi online, pemeliharaan koleksi buku , peningkatan kompetensi tenaga pustakawan, dan pemeliharaan perabot perpustakaan. b. Kegiatan penerimaan siswa baru Digunakan untuk membiayai biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan data pokok pendidikan, dan pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan. c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler siswa Digunakan untuk membiayai pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remidial, pembelajaran pengayaan, pemantapan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id37
persiapan ujian, usaha kesehatan sekolah, dan kegiatan ekstrakulikuler olahraga,kesenian,karya ilmiah,pramuka, dan palang merah remaja. d. Kegiatan ulangan dan ujian Digunakan untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, dan ujian sekolah. Termasuk untuk penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa. e. Pembelian bahan-bahan habis pakai Misalnnya dipergunakan untuk membeli alat tulis kantor, spidol, kertas, buku praktikum, buku induk, buku inventaris, pengadaan suku cadang alat kantor. f. Langganan daya dan jasa Digunakan untuk membayar listrik, air, telepon, dan internet ( modem ). g. Perawatan sekolah Digunakan untuk renovasi gedung sekolah, misalnya : pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, dan perbaikan sanitasi sekolah. h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer Untuk membayar guru honorer, pegawai administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam sekolah, dan pegawai kebersihan. i. Pengembangan profesi guru Untuk biaya KKG/MGMP, KKS/MKKS, dan menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah. j. Membantu siswa miskin Dengan cara memberikan tambahan bantuan biaya transoprtasi bagi commit tomasalah user siswa miskin yang enghadapi biaya transport dari dan ke
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id38
sekolah, membeli inventaris transportasi yang dapat dipinjamkan bagi siswa miskin, dan membelikan seragam, sepatu, dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin. k. Pembiayaan pengelolaan BOS Digunakan untuk membeli alat tulis kantor termasuk tinta printer,CD,dan flashdisk, untuk penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS, dan untuk biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS ke Bank. l. Pembelian perangkat komputer Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2013 I.
Tahapan Pelaporan dan Perpajakan A. Pelaporan 1. Tingkat Sekolah atau penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Rencana kegiatan dan anggaran sekolah ( RKAS ) yang ditandatangani oleh kepala sekolah pihak penerima, komite sekolah dan apabila yang menerima tersebut adalah sekolah swasta maka harus ditambah tandatangan oleh ketua yayasan sekolah tersebut. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) akan dibuat pada awal tahun pelajaran atau awal pelajaran dan akan mendapatkan revisi pada semester berikutnya. Maka setiap semester wajib membuatnya setiap semester. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah juga dilengkapi dengan laporan penggunaan dana secara rinci dan dibuat tahunan dan dibuat per triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima.Adapun lampiran contoh formulirnya yaitu formulir BOS K1 dan formulir BOS K2. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id39
Pihak sekolah juga wajib membuat pembukuan atas dana yang diterima tersebut. Pembukuan itu boleh tulis tangan atau menggunakan mesin ketik atau komputer. Buku yang harus dibuat oleh setiap penerima ialah : a. Buku Kas Umum Buku kas umum ini berisi setiap transaksi-transaksi eksternal yang melibatkan pihak ketiga.Buku ini harus diisi setiap terjadinya transaksi tanpa menunggu transaksi-transaksi tersebut terkumpul dalam satu minggu atau satu bulan untuk menghindari tercecernya atau hilangnya bukti transaksi tersebut. Selain dicatat di dalam buku Kas Umum transaksi- transaksinya juga harus dicatat kedalam buku pembantu lainya; ( formulir BOS – K3 ) b. Buku Pembantu Kas Buku ini digunakan untuk mencatat transaksi tunai dan harus bertandatangan kepala sekolah dan bendahara sekolah.( formulir BOS – K4 ) c. Buku Pembantu Bank Buku ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan melalui bank baik cek , giro maupun tunai dan juga harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. ( formulir BOS – K5 ) d. Buku Pembantu Pajak Buku pembantu pajak ini berfungsi sebagai pencatat semua transaksi yang harus dikenakan atau dipungut pajak serta digunakan untuk commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id40
memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.( formulir BOS – K6 ) Dalam pembuatan pembukuan atas dana yang diperoleh dari program Bantuan Operasional Sekolah, harus memperhatikan; jumlah cetakan pada setiap bulanya harus mencetak satu (1) dan mengarsipkan cetakan tersebut, dan semua transaksi entah itu penerimaan ataupun pengeluaran harus sesuai dengna urutan tanggal terjadinya transaksi. Terdapat juga pelaporan atas realisasi penggunaan dana tiap sumber dana yang dikelola oleh pihak sekolah atau pihak penerima pada periode yang sama. Laporan ini dibuat pada tiga bulan sekali dan ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara sekolah. Laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana ini juga harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan petunjuk yanng diberikan. Laporan ini berbentuk formulir BOS – K7. Adapula rekapitulasi realisasi atas penggunaan dana BOS. Dari 13 komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan disusun berdasarkan formulir BOS K7. Laporan ini dibuat per triwulan dan harus bertandatangan bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah. Laporan yang dibuat juga harus memenuhi unsur, antara lain : a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id41
b. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (formulir BOS – K7 dan BOS – K7a ) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai petunjuk teknis. c. Buku kas umum dan buku pembantu lainya beserta dokumen pendukung lainya wajib dan harus diarsipkan sebagai bahan audit. d. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan – laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadianya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. 2. Tingkat Kabupaten/Kota Hal yang akan dilaporkan oleh pihak Tim Manajemen BOS Kabupaten kepata Tim Manajemen BOS Provinsi ialah berupa rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang diperoleh dari sekolah – sekolah yang ada di kabupaten tersebut menggunakan formulir BOS – K8 dan penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. 3. Tingkat Provinsi Pada tingkat provinsi Tim Manajemen BOS Provinsi membuat laporan untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh Kas Umum Daerah dari Kas Umum Negara dengan kebutuhan riil. Laporan dalam periode tiga (3) bulanan dan harus dipisahkan untuk daerah commit to user tidak terpencil menggunakan formulir BOS – K9 dan untuk daerah
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id42
terpencil menggunakan formulir BOS – K9a dan semua formuir tersebut bertadatangan kepala dinas pendidikan provinsi dan dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat minggu ke – 2 pada bulan ke – 2 setiap triwulanya. Untuk laporan akhir tahun yang dibuat Tim Manajemen BOS Provinsi terdapat lampiran yang harus dicantumkan, antara lain : a. Hasil
penyerapan
dan
penggunaan
dana
BOS
dengan
menggunakan formulir BOS – K10; b. Penanganan pengaduan masyarakat c. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan , pengadaan dan kegiatan lainya. Laporan monitoring juga harus dibuat dan dikirimkan kepada Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari setelah pelaksanaan monitoring. 4. Tingkat Pusat Tim Manajemen BOS pusat juga membuat laporan yang dibuat secara triwulanan dan dikirmkan oleh kementrian pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementrian Keuangan.Sumber dari pennyusunan laporan ini ialah dari laporan tingkat provinsi dan disusun ulang kedalam formulir BOS – K11 dan formulir BOS – K11a.pengumpulan atau pengiriman dilakukan paling lambat pada minggu ke 2 bulan ke 3 dari setiap triwulan sebagai pedoman atau bahan untuk penyaluran dana BOS pada triwulan berikutnya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id43
B. Perpajakan Dana Bantuan Operasional Sekolah ini juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak ini terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolh untuk pembelian Alat Tulis Kantor / bahan / pengadaan dan lain – lain pada kegiatan penerimaan peserta didik baru, kesiswaan, ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar peserta didik, pembelian bahan habis pakai, sepeti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum, pengembangan profesi guru, pembelian bahan untu perawatan / perbaikan ringan gedung sekolah. Bagi bendaharawan atau pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah negeri atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atas kebutuhan yanng wajib membayar pajak tidak perlu memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5 % dan memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian yang lebih dari Rp. 1.000.000,- . Bagi bendaharawan atau pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah swasta adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan atau pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah swasta yang terkait atas penggunaan dana BOS seperti renovasi,pembelian alat tulis tersebut tidak dipungut PPh pasal 22 dan wajib membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual. Sedangkan kewajiban perpajakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran dan mengganti buku teks yang rusak. Bagi bendaharawan dana Bantuan Operasional Sekolah atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id44
atas pembelian buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dan PPN yang terutang dibebaskan. Dan bagi bendaharawan dana Bantuan Operasional Sekolah swasta tidak mempunyai kewajiban memungut PPh pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yanng ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dan juga tidak dipungut PPN yang terutang. Adapula kewajiban pepajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari pemerintah pusat dan atau daerah yang dibayarkan bulanan seperti yang telah dijelaskan oleh direktorat jendral bahwa penghasilan yang lebih dari Rp. 2.025.000,wajib membayar PPh pasal 21. Kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan tau pemeliharaan sekolah harus memotong PPh pasal 21 dengan ketentuan: a. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21, dalam hal penghasil sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp. 200.000,b. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21 apabila penghasilan sehari melebihi Rp. 200.000,- dan jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
commit to user
