BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN
Setelah penulis melaksanakan magang pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen selama satu bulan, telah melakukan kegiatan baik dengan melakukan pengamatan, wawancara, maupun praktek langsung maka penulis memperoleh data mengenai Prosedur Kenaikan Pangkat Jabatan Golongan Fungsional Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen yaitu sebagai berikut :
A. Administrasi Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk menerima daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) yang nantinya akan diusulkan ke tim penilai di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut : 1. Menerima dan mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit pejabat statistisi. 2. Mendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai. 3. Mengelola sistem informasi penetapan angka kredit (SIMPAK). 4. Melaporkan kepada tim penilai di tingkat provinsi bagi para pejabat Fungsional Statistisi yang telah selesai membuat Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) setiap semesternya. Dalam tugas akhir ini penulis ingin memfokuskan pembahasan mengenai tugas di bidang Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen dalam mengurusi penerimaan dan pengadministrasiannya pengajuan DUPAK bagi pejabat Fungsional Statistisi di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. Secara umum tugas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen adalah setiap tutup semester selalu mengingatkan kepada para pejabat fungsional Statistisi untuk mulai menata berkas-berkas 26
27
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per bulan, per jenis kegiatan sesuai tugasnya masing-masing. Dalam pengajuan DUPAK tersebut dibatasi jadwal waktu pengiriman ke Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diatur sebagai berikut : 1. Periode penilaian bulan Januari – Juni 2015 (Semester I) maka bahan yang dinilai periode bulan Juli – Desember 2014, batas akhir pengiriman ke tim penilai di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Februari 2015. 2. Periode penilaian bulan Juli – Desember 2015 (Semester II) maka bahan yang dinilai periode bulan Januari – Juni 2015, batas akhir pengiriman ke tim penilai di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Agustus 2015. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, Bapak Drs. Saiman. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 pada pasal 6 bab IV, jabatan Fungsional statistisi terdiri dari Statistisi Terampil dan Statistisi Ahli. Jenjang Statistisi Terampil terdiri dari statistisi pelaksana, statistisi pelaksana lanjutan, dan statistisi penyelia. Sedangkan jenjang Statistisi Ahli terdiri dari statistisi pertama, statistisi muda, statistisi madya dan statistisi utama. Jenjang pangkat, golongan ruang Statistisi Terampil sebagai berikut : 1. Statistisi Pelaksana a. Pengatur, golongan ruang II/c b. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d 2. Statistisi Pelaksana Lanjutan a. Penata Muda, golongan ruang III/a b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 3. Statistisi Penyelia a. Penata, golongan ruang III/c b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
28
Jenjang pangkat, golongan ruang Statistisi Ahli sebagai berikut : 1. Statistisi Pertama a. Penata Muda, golongan ruang III/a b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 2. Statistisi Muda a. Penata, golongan ruang III/c b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d 3. Statistisi Madya a. Pembina, golongan ruang IV/a b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c 4. Statistisi Utama a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e Jumlah pejabat fungsional statistisi terampil yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen ada 14 orang, yang menduduki jabatan tersebut terdiri dari Statistisi Pelaksana 1 org, Statistisi Pelaksana Lanjutan ada 8 orang dan Statistisi Penyelia ada 5 orang, sedangkan jumlah pejabat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli jumlahnya ada 5 orang, yang terdiri dari Statistisi Pertama 2 orang, Statistisi Muda ada 3 orang, untuk jabatan Statistisi Tingkat Madya dan Statistisi Tingkat Utama belum ada yang menduduki jabatan tersebut. Pada periode semester I bulan Januari-Juni 2015, pejabat fungsional Statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen yang mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ada 10 orang yang terdiri dari pejabat Statistisi Terampil 4 orang, Statistisi Ahli 6 orang, sedangkan pada periode semester II bulan Juli-Desember 2015 pejabat fungsional statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen yang mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ada 17 orang yang terdiri dari pejabat Statistisi Terampil 10 orang, dan Statistisi Ahli 7 orang.
29
Persyaratan administrasi dan berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh pejabat fungsional statistisi dalam pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) antara lain : 1. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sekurang-kurangnya melanjutkan pembuatan DUPAK dari daftar nilai yang terakhir sesuai nota pemberitahuan tim penilai jabatan fungsional statistisi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah periode sebelum usulan DUPAK tersebut dibuat. 2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dibuat rangkap 2 dengan rincian 1 rangkap dikirim ke tim penilai jabatan fungsional Badan Pusat Statistik Provinsi dan 1 rangkap untuk arsip yang bersangkutan. 3. Setiap usulan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) terdiri dari : a. Surat pernyataan melakukan kegiatan data dan informasi statistik. b. Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan pengembangan Statistik. c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi. d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas statistik. e. Lembar surat keterangan perorangan yang berisi 1) Nama. 2) Nomer Induk Pegawai (NIP). 3) Nomer Kartu Pegawai. 4) Tempat Tgl Lahir. 5) Jenis Kelamin. 6) Pendidikan Terakhir yang diperhitungkan angka kreditnya. 7) Pangkat/Golongan Ruang, Gaji dan tunjangannya. 8) Jabatan Statistisi yang dijabat saat ini. 9) Masa kerja golongan termasuk gaji lama dan baru. 10) Unit kerja pengusul DUPAK.
30
f. Lampiran nota pemberitahuan dari tim penilai jabatan Statistisi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang berisi nilai terakhir waktu Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diusulkan sebelumnya. g. Blangko rincian unsur, unsur kegiatan bagi pejabat fungsional sesuai kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, yang tebagi menjadi : 1) Unsur Utama a) Pendidikan b) Penyedia data dan informasi statistik c) Analisis dan pengembangan profesi d) Pengembangan profesi statistik 2) Unsur penunjang a) Pengajar
statistik,
seminar,
profesi
statistik,
organisasi
keanggotaan memperoleh
dalam piagam
penghargaan satya lencana karya satya, memperoleh gelar pendidikan yang lebih tinggi. 3) Lampiran – lampiran usulan bahan yang dinilai angka kreditnya yang terdiri dari : a) Fotocopy surat tugas pencacahan lapangan. b) Fotocopy alokasi sampel kegiatan survei. c) Fotocopy bukti kunjungan ke lapangan oleh pejabat yang berwenang, bisa Kepala UPTD, UPTB atau Kades. d) Lampiran buku-buku publikasi yang dibuat untuk dinilai angka kreditnya. 4) Semua berkas – berkas yang diusulkan dilegalisir oleh kepala kantor dan kepala seksi sesuai beban tugasnya masing – masing. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang
31
Jabatan Fungsional Statistisi dan angka kreditnya mengatakan bahwa apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat statistisi yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan jenjangnya, maka Statistisi lain yang berada satu tingkat diatas atau dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut, dan dinilai sesuai jenjang yang dikerjakannya. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013, setiap Statistisi mengusulkan secara hierarki Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun, apabila lebih dari 1 (Satu) tahun maka kegiatan yang diusulkan tidak dapat dinilaikan lagi. Proses administrasi pengajuan Daftar Usul Angka Kredit pada bidang Tata Usaha sebagai sekretariat pengajuan DUPAK dimulai dari menerima, mencatat, hingga mengirim berkas – berkas administratif pengajuan DUPAK ke Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, penjelasannya sebagai berikut: 1. Penerimaan dan pencatatan berkas pengajuan DUPAK Statistisi
datang
ke
Kepala
Sub
Bagian
Tata
Usaha
mengumpulkan berkas DUPAK kepada bapak Drs. Saiman untuk kemudian dicatat dan dikelompokkan berdasarkan unit kerja yang mengajukan DUPAK. Selain menerima dan mencatat, Kepala Sub Bagian Tata Usaha juga harus memastikan apakah berkas – berkas yang dikumpulkan sudah lengkap dan sesuai dengan yang ditentukan. Berkas – berkas yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha antara lain : a. Surat pernyataan melakukan kegiatan data dan informasi statistik. b. Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan pengembangan Statistik. c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi. d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas statistik. e. Lembar surat keterangan perorangan
32
f. Lampiran nota pemberitahuan dari tim penilai jabatan Statistisi Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah yang berisi nilai terakhir waktu Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diusulkan sebelumnya. g. Blangko rincian unsur – unsur kegiatan bagi pejabat fungsional sesuai kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya. Ketika menerima berkas DUPAK, berkas tersebut harus dipastikan kelengkapan dan kebenarannya, sebab jika tidak segera diketahui maka akan menghambat proses pengajuan DUPAK pejabat Statistisi yang bersangkutan, dan hal tersebut berdampak pada tugas Kepala Sub bagian Tata Usaha yang akan lebih banyak mengingat petugas administrasi pengajuan DUPAK hanya berjumlah 1 orang. Kendala yang dihadapi pada saat penerimaan berkas yaitu berkas pengajuan, dan berkas pengesahan yang belum ditanda tangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. Solusinya yaitu dengan mengembalikan berkas kepada pejabat Statistisi
yang
bersangkutan. 2. Pengiriman berkas pengajuan DUPAK Setelah pengadministrasian berkas – berkas DUPAK selesai, maka berkas – berkas tersebut kemudian dikirimkan ke Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya telah disortir menurut Jabatan Fungsional Statistisi yaitu berkas Jabatan Fungsional Statistisi Terampil dijadikan satu, dipisah dari berkas Jabatan Fungsional Statistisi Ahli untuk kemudian berkas – berkas pengajuan DUPAK tersebut dijadikan bahan untuk membuat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi. 3. Pengolahan Berkas Pengajuan DUPAK Setelah berkas – berkas pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diterima oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah kemudian berkas – berkas tersebut mulai di proses, alur
33
pengolahan berkas DUPAK di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : Bagan 4.1 Alur pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
Pejabat Statistis
Persetujuan dari atasan (Kepala Propinsi atau setingkat eselon II) dan bahan penilaian (DUPAK)
Biro Kepegawaian / Kepala Biro yang membawahi Jabatan Fungsional
Penetapan Angka Kredit (PAK)
Sekretariat Jabatan Fungsional Statistisi
Kenaikan Pangkat
Kenaikan Jabatan + Kenaikan Pangkat
Tim Penilai
(Sumber : Buku Materi Bimbingan Teknis Koordinasi Statistik Kecamatan Badan Pusat Statistik Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah)
Keterangan : Pejabat Fungsional Statistisi mengusulkan Dupak Per Semester Dikirim Ke Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah kemudian Didisposisikan ke bagian Kepegawaian / Biro yang menangani Jabatan Fungsional untuk kemudian diteruskan ke bagian sekretariat Jabatan Fungsional Statistisi untuk dibagi tugas sesuai Kabupaten yang ditangani kepada tim penilai Dupak. Setelah penilaian selesai di dapat angka penetapan usulan Dupak jabatan fungsional Statistisi bagi yang mengusulkan tersebut, maka keluarlah Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jateng yang tembusannya dikirim ke :
34
1. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta. 2. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional di Badan Pusat Statistik Jakarta. 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten. 4. Pejabat Statistisi yang mengusulkan. Bila Dupak yang diusulkan mencukupi untuk di naikkan pangkatnya maupun jabatannya, yang berhak membuat keputusan tersebut adalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mewakili Kepala Badan Pusat Statistik Jakarta.
B. Angka Kredit dan Penilaian Kinerja Statistisi Statistisi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah kegiatan penyediaan data dan informasi statistik, serta analisis dan pengembangan statistik. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir – butir kegiatan yang harus dicapai oleh Statistisi dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Penilaian kinerja Statistisi adalah penilaian dari butir – butir kegiatan tugas utama Statistisi dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya dengan angka kredit yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013. Unsur kegiatan bagi pejabat fungsional sesuai kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, yang tebagi menjadi : 1. Unsur Utama a. Pendidikan b. Penyedia data dan informasi statistik c. Analisis dan pengembangan profesi d. Pengembangan profesi statistik
35
2. Unsur penunjang Pengajar statistik, seminar, keanggotaan dalam organisasi profesi statistik, memperoleh piagam penghargaan satya lencana karya satya, memperoleh gelar pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah untuk pengangkatan dan kenaikan Pangkat / Jabatan bagi Statistisi tingkat Terampil : 1. Pejabat Statistisi Pelaksana Golongan II/c untuk dapat naik Pangkat Jabatan ke Golongan II/d harus mengumpulkan angka kredit 60.000. 2. Pejabat Statistisi Pelaksana Lanjutan Golongan II/d untuk dapat naik Pangkat Jabatan ke Golongan III/a harus mengumpulkan angka kredit 80.000. 3. Pejabat Statistisi Pelaksana Lanjutan Golongan III/a untuk dapat naik Pangkat Jabatan ke Golongan III/b harus mengumpulkan angka kredit 100.000. 4. Pejabat Statistisi Pelaksana Lanjutan Golongan III/b untuk dapat naik Pangkat Jabatan ke Golongan III/c harus mengumpulkan angka kredit 150.000. 5. Pejabat statistisi penyelia Golongan III/c untuk dapat naik pangkat ke Golongan III/d harus mengumpulkan angka kredit 300.000. 6. Pejabat Statistisi Penyelia Golongan III/d tidak dapat naik Pangkat ke Golongan IV/a kecuali pindah Jabatan ke Statistisi Tingkat Ahli. Rincian kegiatan dan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Statistisi Tingkat Terampil adalah sebagai berikut : Pengumpulan Angka Kredit hanya berlaku selama 4 Tahun, bila Pejabat Statistisi tidak bisa mengumpulkan Angka Kredit sesuai Jenjangnya, maka akan diberikan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara selama 1 Tahun dan tidak bisa diberi Hak Tunjangan Jabatannya. Bila dalam waktu 1 Tahun bisa memenuhi syarat Angka Kredit yang dibutuhkan, maka Pejabat Statistisi tersebut bisa diangkat kembali dan bisa naik Pangkat maupun Jabatan sesuai Jenjangnya, tetapi bila dalam jangka waktu 1 Tahun tidak bisa menutup
36
Angka Kredit yang di butuhkan, maka Pejabat Statistisi tersebut dicabut dan diberhentikan sebagai Pejabat Statistisi untuk selamanya. Tabel 4.1 Jumlah PNS berdasarkan pangkat Jabatan Statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen No. 1.
Jabatan Statistisi Terampil Statistisi Pelaksana
Pangkat Pengatur
Golongan Ruang
Jumlah
II/d
1 Orang
Penata Muda
III/a
3 Orang
Penata Muda
III/b
4 Orang
Penata
III/c
4 Orang
Penata
III/d
1 Orang
Tingkat I 2.
Pelaksana Lanjutan Statistisi
Tingkat I 3.
Statistisi Penyelia
Tingkat I No.
Jabatan Statistisi Ahli
Pangkat
1.
Statistisi Pertama
Penata Muda
Golongan Ruang
Jumlah
III/b
2 Orang
Penata
III/c
2 Orang
Penata
III/d
1 Orang
Tingkat I 2.
Statistisi Muda
Tingkat I
(Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen)
C. Tim Penilai Angka Kredit Statistisi Sesuai dengan Bab VIII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 bahwa pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, diatur dalam pasal 18 sebagai berikut :
37
1. Kepala Badan Pusat Statistik Pusat bagi Statistisi Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Statistisi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/c di lingkungan Badan Pusat Statistik dan instansi selain Badan Pusat Statistik. 2. Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan Statistik yang ditunjuk oelh Kepala Badan Pusat Statistik atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II menilai Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan Badan Pusat Statistik Propinsi dan Kabupaten. Sesuai pasal 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 yang menjelaskan tim penilai angka kredit, antara lain : 1. Tim penilai Statistisi terdiri dari unsur teknis yang membidangi statistik, unsur kepegawaian, dan Statistisi. 2. Susunan keanggotaan Tim Penilai Statistisi, sebagai berikut : a. Seorang ketua merangkap anggota (Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah) : Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si b. Seorang wakil ketua merangkap anggota (Kepala Bidang / Bagian Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah) : Erisman, S.Si c. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah) : Atas Parlindungan, S.Si, M.Si d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota (Staf Kepala Bidang Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah) : Totok Taviriyanto, S.Si, Jam-Jam Zamachsyari, SE, Samiran, S.Si, M.T, Bibit, S.Si Hasil dari penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi pejabat fungsional Statistisi yang memenuhi syarat dalam kenaikan pangkat disebutkan dalam pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan
38
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013, sebagai berikut : 1. Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan / pangkat Statistisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Statistisi yang bersangkutan. Pengangkatan dalam jabatan fungsional statistisi, sesuai pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional statistisi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 dijelaskan bahwa : 1. PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional Statistisi Terampil harus memenuhi syarat : a. Berijazah paling rendah Diploma III (DIII) jurusan Statistik atau Diploma III (DIII) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik. b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c, dan c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (Satu) tahun terakhir. 2. PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Statistisi Ahli harus memenuhi syarat : a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV (DIV) jurusan Statistik atau Sarjana (S1) / Diploma IV (DIV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik. b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a, dan c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (Satu) tahun terakhir.
39
Pembebasan Sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan, sesuai pasal 34 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 dijelaskan bahwa : 1. Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Statistisi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Utama, Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan / pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Statistisi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (Sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Statistisi. Dalam pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pengangkatan kembali dari jabatan Fungsional Statistisi dapat dirinci sebagai berikut : 1. Statistisi yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan. 2. Statistisi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dan bisa mengumpulkan angka kredit sesuai yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi. 3. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit
40
dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara. Dalam pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pejabat Statistisi dapat diberhentikan dari Jabatannya apabila : 1. Dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 (Ayat 1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. 3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan penurunan jabatan.
Tabel 4. 2 Daftar Pejabat Statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen No.
Nama / NIP
Golongan
Jabatan Dalam Dinas
1
Ir. Laeli Sugiyono, M.Si
IV/B
Kepala BPS Kabupaten
19630404 198702 1 001 2
Drs. Saiman
Sragen III/D
Kasubag Tata Usaha
III/D
Kasie Sosial
IV/A
Kasie Nerwilis
19650421 199301 1 001 3
Tri Madyanto, SE 19640522 199003 1 001
4
Suparno, S.ST, M.Si 19751122 199912 1 001
41
5
Ir. Sulaiman
III/D
Kasie IPDS
III/D
Kasie Produksi
III/D
Kasie Distribusi
II/D
Penata Usaha
19670301 199403 1 001 6
Januar Setyawan, SP 19720103 199903 1 002
7
Pertiwi Yuliningsih, SH 19670722 199403 2 001
8
Sutami 19780111 200212 2 004
9
Dwi Purwaningsih
Penyimpanan Barang III/B
Penata Usaha Keuangan
II/C
Bendahara Penerimaan
II/D
Bendahara Pengeluaran
III/B
Staf
III/C
Staf
III/D
Staf
III/C
Staf
III/D
Staf
19620124 198202 2 001 10
Agus Yulianto 19830730 200604 1 001
11
Wahyu Eka Ningsih, A.Md 19870831 200902 2 004
12
Muhit Nur Hidayah, S.ST 19880529 200912 2 001
13
Sunarko, S.ST 19740917 199403 1 001
14
Joko Supriyanto, S.ST 19760528 199901 1 002
15
Suharto, S.ST 19670202 198903 1 005
16
Kuswandari, S.ST
42
19800210 200212 2 002 17
Solichin Rasyid, S.ST
III/C
Staf
II/D
Koordinator Statistik Kec.
19710108 199603 1 001 18
Qori Muhammad Hafid, A.Md 19890621 201101 1 005
19
Budi Santoso, SE
Kalijambe III/C
19680303 198903 1 009 20
Kusnandar, SE
Plupuh III/C
19690529 199202 1 001 21
R.Y. Bambang D.T, BA
Sayudi
III/D
Juli Kusmanto, S.Sos
III/B
Sulistiyono
III/D
Agus Sumarno
III/C
Marhendi Sutanto
II/D
Tri Widyastuti 19770923 199803 2 001
Koordinator Statistik Kec. Ngrampal
III/C
19601022 198012 1 001 27
Koordinator Statistik Kec. Sambungmacan
19770522 200212 1 003 26
Koordinator Statistik Kec. Gondang
19620110 198202 1 001 25
Koordinator Statistik Kec. Sambirejo
19630711 198202 1 001 24
Koordinator Statistik Kec. Kedawung
19610302 198303 1 002 23
Koordinator Statistik Kec. Masaran
19591219 198003 1 003 22
Koordinator Statistik Kec.
Koordinator Statistik Kec. Karang Malang
III/A
Koordinator Statistik Kec. Sragen
43
28
Didik Supriyanto, SE
III/B
19720723 199402 1 002 29
Ngatiman, SE
Sidoharjo III/D
19630412 198603 1 006 30
Muhammad Yani
Didik Subiyanto, A.Md
III/A
Ary Susanto
III/A
Ridwan Nurkholis, A.Md
II/C
Rohmadi, A.Md
II/D
Kusno Broto
II/D
Sriyono
III/B
Joko Triyanto, S.Si 19800923 201002 1 001
Koordinator Statistik Kec. Gesi
III/B
19621211 198603 1 004 37
Koordinator Statistik Kec. Sukodono
19710526 199403 1 001 36
Koordinator Statistik Kec. Mondokan
19770620 200604 1 022 35
Koordinator Statistik Kec. Sumber Lawang
19860805 201101 1 010 34
Koordinator Statistik Kec. Miri
19780601 200701 1 002 33
Koordinator Statistik Kec. Gemolong
19780101 200112 1 001 32
Koordinator Statistik Kec. Tanon
19720716 199402 1 002 31
Koordinator Statistik Kec.
Koordinator Statistik Kec. Tangen
III/B
Koordinator Statistik Kec. Jenar
(Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen)
