BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN
A. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Bongkar dan Muat Petikemas dengan Sistem Alih Kapal (Transshipment)
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak di Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya selaku penyedia jasa kepelabuhanan khususnya bongkar dan muat petikemas dituntut untuk memiliki sebuah prosedur administrasi yang efektif dan efisien. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, pelayanan kepada penggunanya menjadi prioritas yang harus diutamakan demi menunjang kenyamanan dan kepuasan pengguna jasa. Dengan adanya pelayanan yang efektif dan efisien menjadikan tolak ukur atau indikator baik buruknya citra perusahaan di mata pengguna jasa. Terkait dengan hal tersebut, perusahaan memerlukan prosedur administrasi bongkar dan muat petikemas yang dapat menjadikan pelayanan berjalan dengan efektif dan efisien baik meliputi perencanaan, pelayanan hingga laporan akhir. Namun demikian, prosedur yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada regulasi yang berlaku. Peraturan yang menjadi acuan yakni pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar dan Muat Barang dari dan ke Kapal, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan keduanya menjelaskan bahwa kegiatan bongkar dan muat barang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/ delivery. Kedua, prosedur administrasi bongkar dan muat khususnya di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) harus mengacu pada Peraturan
Direksi
PT.
Pelabuhan
Indonesia
III
(Persero)
Nomor:
PER.22.1/OS.0102/P.III-2014 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Kapal, Pelayanan Jasa Barang, Pelayanan Jasa Petikemas, Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dan Pelayanan Kapal Lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), didalamnya dijelaskan bahwa proses kegiatan bongkar muat petikemas
khususnya dirangkai dengan sisitem alih kapal (transshipment) dimulai dari proses administrasi pelayanan jasa petikemas, perencanaan penambatan kapal, perencanaan operasi bongkar muat, perencanaan penumpukan petikemas, pelaksanaan operasi bongkar muat, pelaksanaan penumpukan petikemas, perencanaan dan pelaksanaan alih kapal (transshipment) dan yang terakhir adalah monitoring nota rampung hasil pelayanan jasa petikemas. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) menggunakan ketiga peraturan tersebut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas khususnya dengan alih kapal (transshipment). Gambaran umum prosedur pelaksanaan administrasi bongkar dan muat petikemas di PT. Pelindo III (Persero) digambarkan sebagai berikut :
Bagan 4.1 : Gambaran Umum Alur Prosedur Pelaksanaan Administrasi Bongkar dan Muat Petikemas di PT. Pelindo III (Persero)
Sumber : Humas PT. Pelindo III (Persero)
Adapun dari hasil pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan administrasi bongkar dan muat petikemas dengan sistem alih kapal (transshipment) di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak di Terminal Petikemas
Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya melalui 7 (tujuh) tahap. Berikut tahapan dan penjelasannya sebagai berikut : 1. Administrasi dan Perencanaan Jasa Bongkar dan Muat Petikemas Tahapan pertama dalam prosedur administrasi bongkar dan muat petikemas adalah administrasi dan perencanaan jasa bongkar dan muat petikemas. Pada tahapan ini administrasi dan perencanaan sangat penting sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan bongkar dan muat petikemas. Administrasi pada tahapan ini sudah mulai dipersiapkan beberapa dokumen dari pihak perusahaan pelayaran dan juga dari pihak Pelindo III baik sebelum perencanaan maupun saat perencanaan. Dalam mekanismenya, perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran secara otomatis adalah Pelindo III. Hal tersebut merupakan kesepakatan awal dari perusahaan pelayaran dengan penyedia layanan bongkar dan muat petikemas yaitu Pelindo III. Berikut adalah prosedur dari proses administrasi dan perencanaan jasa bongkar dan muat petikemas: a. Dalam hal sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar atau muat barang secara rutin, maka PBM (Perusahaan Bongkar Muat) yakni Pelindo III membuat Perjanjian Kerjasama Windows selama kurun waktu yang telah ditentukan bersama dengan Perusahaan atau Agen Pelayaran. Bapak Edi Mulyono selaku Asisten Manajer Operasional Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan : “Dalam dokumen perjanjian ini memuat pasal-pasal yang mengenai kerjasama pelaksanaan bongkar dan muat petikemas di Dermaga yang ditunjuk (Dermaga Terminal Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya) dan jangka waktu perjanjian. Karena pelaksanaan kegiatan bongkar dan muat petikemas dilakukan secara rutin maka jangka waktu dalam perjanjian ini adalah selama satu tahun dan akan diperbaharui di tahun selanjutnya.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) b. Dalam hal kegiatan bongkar atau muat yang tidak rutin, maka PBM Pelindo III wajib membuat Kontrak Kerja sebelum pelaksanaan bongkar atau muat bersama-sama dengan Perusahaan atau Agen Pelayaran. Bapak Edi Mulyono
selaku Asisten Manajer Operasional Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menerangkan : “Berbeda dengan perjanjian kerjasama windows yang berlaku rutin secara tahunan, kontrak kerja hanya berlaku saat pelaksanaan bongkar dan muat petikemas pada periode tertentu (biasanya harian sampai mingguan) dan isi dari kontrak tidak begitu kompleks karena sifatnya yang tidak rutin.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) c. Tersebut dalam dua hal diatas, Perusahaan atau Agen Pelayaran menunjuk Pelindo III selaku PBM, hal tersebut berlaku secara otomatis karena merupakan kebijakan dari Pelindo III. Selanjutnya petugas Pelindo III membuat PKBM (Permintaan Kerja Bongkar Muat) untuk diajukan kepada OTPEL yakni Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bongkar atau muat. Dalam PKBM memuat tentang informasi kapal, rencana bongkar dan rencana muat, target produktifitas dan waktu lamanya bongkar muat. d. Berdasarkan surat Penunjukan PBM dari Perusahaan Pelayaran dan PKBM, petugas perencanaan Terminal mengadakan meeting perencanaan dan pengendalian yang diikuti oleh Perusahaan Pelayaran, Supervise Bongkar Muat Terminal, Supervise Alat Mekanik, Operator Alat dan Tally. Meeting dilaksanakan setiap hari di waktu pagi sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas. Pelaksanaan meeting dilakukan di Kantor Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya dan dilakukan secara terbuka serta berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam setiap harinya. e. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menerangkan : “Petugas Perencanaan Terminal melaksanakan meeting perencanaan dan pengendalian melalui sistem aplikasi perencanaan untuk membahas tentang : 1) Penentuan estimasi kapal tiba dan estimasi kapal berangkat; 2) Jumlah petikemas yang akan dibongkar dan dimuat; 3) Rencana pelaksanaan alih kapal (transshipment); 4) Standar kinerja bongkar muat; 5) Kesiapan dan kebutuhan lapangan penumpukan (booking slot bongkar muat);
6) Kesiapan dan kebutuhan peralatan bongkar muat (crane, reach stacker, forklit dan head truck beserta chassisnya); 7) Kebutuhan jumlah atau permintaan TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat); 8) Penentuan open stack dan closing time.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) Gambar 4.1 : Pelaksanaan meeting Perencanaan dan Pengendalian
Sumber : Dokumentasi Pengamat
f. Berdasarkan hasil meeting perencanaan dan pengendalian serta hasil kesepakatan peserta meeting yang terdiri dari Perusahaan Pelayaran, Supervise Bongkar Muat Terminal, Supervise Alat Mekanik, Operator Alat dan Tally, Petugas Perencanaan Terminal membuat : 1) Operation plan bongkar muat petikemas sebagai dasar pelaksanaan bongkar dan muat petikemas yang memuat rencana penetapan tambat dan operasi kegiatan bongkar muat petikemas, rencana kerja termasuk estimasi waktu pelaksanaan, rencana kapal termasuk estimasi bongkar dan muat, standar kinerja, penggunaan alat (crane) dan ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dalam meeting. 2) EPB (Estimasi Perhitungan Biaya) Operasional. Dalam EPB memuat estimasi perhitungan biaya secara rinci yang akan dibayarkan Perusahaan Pelayaran kepada Pelindo III. Bapak Nur Pribadianto menegaskan :
“Tanpa menggunakan EPB, maka pelaksanaan kegiatan bongkar dan muat petikemas tidak dapat dilayani.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) 3) Surat permohonan pemakaian TKBM ke Kantor Koperasi TKBM. Didalam surat permohonan Tenaga Kerja Bongkar dan Muat memuat informasi terkait dengan TKBM yakni jumlah TKBM, nama kapal, jumlah petikemas, waktu pelaksanaan bongkar muat dan informasi tentang petikemas untuk selanjutnya TKBM memulai pekerjaan sesuai dengan hasil meeting. Permohonan TKBM ditujukan kepada koperasi TKBM selaku wadah dari perkumpulan TKBM yang berada dalam kawasan pelabuhan. 4) Permohonan uang muka ke Divisi Keuangan Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang dilengkapi dengan estimasi perhitungan biaya dan laba/rugi. Permohonan tersebut berupa nota dinas yang disampaikan dari Manajer Pelayanan Terminal Nilam kepada General Manajer Pelindo III Cabang Tanjung Perak. Permohonan tersebut memuat pengajuan uang muka untuk pembayaran upah TKBM dan biaya penunjang operasional yang terkait dengan kegiatan bongkar dan muat petikemas. Dalam suratnya dituliskan besaran uang muka yang diajukan dengan lampiran berupa rincian dan rekapitulasi penggunaan uang muka secara rinci. 5) Mendistribusikan operation plan yang sudah disepakati pada hasil meeting kepada pelaku kegiatan bongkar dan muat petikemas di lapangan yakni Foreman Kapal, Foreman Lapangan, Tallyman, Petugas Pelayanan Kapal dan Barang serta Petugas Alat Bongkar Muat serta Dinas Komersial. g. Berdasarkan informasi yang tertera dalam operation plan, Dinas Komersial melakukan verifikasi EPB pertama melalui sistem komputer terhadap tarif yang berlaku, sebagai dasar pembuatan EPB. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya mengungkapkan : “Verifikasi yang dimaksud adalah melakukan pencocokan antara EPB yang pertama dengan operation plan yang telah disepakati dari hasil meeting agar pas dan tidak terjadi kesalahan penafsiran terkait dengan biaya bongkar dan muat petikemas. EPB dianggap begitu penting
sebab EPB juga berlaku sebagai jaminan biaya atas kegiatas bongkar muat petikemas.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) 2. Permohonan Pelayanan Bongkar dan Muat Petikemas a. Perusahaan Pelayaran membuat Estimasi Perhitungan Biaya (EPB) untuk pelayanan jasa petikemas melalui sistem aplikasi lokal bersama dengan Petugas Perencaaan Terminal dan/ atau dapat juga dilakukan melalui sistem aplikasi secara online. Adapun untuk membuat EPB, Perusahaan Pelayaran terlebih dahulu harus mengisi memenuhi administrasi berupa menyerahkan dokumen permohonan container handling dan container vessel identification advice atau oleh pihak Perusahaan Pelayaran dan pihak Terminal sering disebut dengan “kulit” yang kemudian diserahkan kepada pihak Terminal Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya. Dalam permohonan container handling terdapat beberapa informasi yakni profil Perusahaan Pelayaran, informasi kapal, informasi jumlah petikemas bongkar dan petikemas muat serta ceklist dokumen persyaratan. Salah satu dokumen persyaratan adalah container vessel identification advice yang memuat informasi yakni nama kapal, asal dan tujuan perjalanan kapal, informasi petikemas untuk discharging dan loading serta tipe petikemas. Setelah melakukan pembuatan EPB, selanjutnya Perusahaan Pelayaran menyelesaikan pembayaran EPB terhadap Pelindo III. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan : “Terdapat dua cara dalam melakukan pembayaran pertama yakni melalui bank/ kasir. Untuk pembayaran melalui bank dapat dilakukan di Kantor Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Pelindo III Cabang Tanjung Perak yang didalamnya sudah terdapat loket-loket sesuai dengan bank yang akan digunakan atau cara kedua melalui sistem CMS (Content Management System) yang secara otomatis akan memotong saldo rekening Perusahaan Pelayaran yang telah melakukan autodebet.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) b. Petugas loket BPJK (Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhan) setelah menerima bukti pembayaran EPB beserta lampirannya kemudian melakukan verifikasi locking system, apabila Perusahaan/ Agen Pelayaran tersebut tidak ter-locking, maka dapat dicetak form BPJK yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang yakni Manajer Keuangan Pelindo III Cabang Tanjung Perak dan apabila masuk dalam daftar locking, maka BPJK tidak dapat dicetak dan wajib menyelesaikan atas kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku di Divisi Keuangan. Dalam form BPJK memuat informasi berupa nama kapal, nama pengguna jasa, nama barang dan besaran jumlah uang yang harus dibayar terkait penggunaan jasa atau alat untuk pelayanan petikemas. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan : “Biasanya Perusahaan Pelayaran akan masuk daftar locking karena belum menyelesaikan administrasi di awal atau karena belum selesainya proses administrasi di waktu operasional hari sebelumnya.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) c. Setelah menerima BPJK, Perusahaan Pelayaran menyerahkan kelengkapan dokumen beserta lampirannya antara lain : 1) Surat Penunjukan PBM, yang memuat penunjukkan kepada Pelindo III Cabang Tanjung Perak sebagai PBM dari Perusahaan Pelayaran, informasi kapal dan rencana kerja bongkar muat petikemas. 2) Discharge List, yang memuat segala informasi tentang data petikemas yang dibongkar termasuk jenis barangnya. 3) Loading List, yang memuat informasi tentang data petikemas yang dimuat, jenis komoditi dan posisinya di CY. 4) Baplie Bongkar, yang memuat informasi petikemas dan posisinya di kapal. 5) Daftar Barang Berbahaya (jika ada), memuat daftar dari barang-barang yang berbahaya dan khusus di dalam petikemas. 6) Transshipment List, memuat tentang daftar informasi petikemas yang akan melalui alih kapal. Biasanya petikemas ini akan disendirikan karena akan diangkut lagi dengan kapal kedua. Semua dokumen tersebut diserahkan kepada petugas PPSA (Pusat Pelayanan Satu Atap) Pelindo III Cabang Tanjung Perak untuk dilakukan penelitian dokumen dan untuk dijadikan dasar mengikuti meeting pra penetapan pada Divisi Pelayanan Kapal PPSA, selanjutnya hasil pra meeting dibawa ke OTPEL (Otoritas Pelabuhan) untuk mendapatkan penetapan. Pada meeting pra penetapan, sebagai peserta adalah Perusahaan Pelayaran, Supervisor
Perencaaan Terminal, Divisi Pelayanan Kapal dan Otoritas Pelabuhan. Dari hasil pra meeting yang telah mendapatkan penetapan kegiatan bongkar dan muat petikemas akan dibawa pada meeting perencanaan dan pengendalian di Terminal. d. Perusahaan Pelayaran mengikuti meeting yang diselenggarakan Divisi Pelayanan Kapal yakni : 1) Meeting perencanaan bulanan, perusahaan pelayaran harus menyerahkan monthly schedule untuk perencanaan tambatan. Dalam meeting ini dihadiri oleh Perusahaan Pelayaran, Perwakilan Terminal dan Perwakilan dari Pelindo III Cabang Tanjung Perak dari Divisi Pelayanan Kapal. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan : “Meeting ini dilaksanakan pada awal bulan dengan agenda pemaparan rencana penambatan kapal selama satu bulan kedepan. Hal tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengatur jadwal penambatan kapal dari masing-masing Perusahaan Pelayaran agar tertib dan tidak terjadi penumpukan kapal di dermaga terminal. Monthly schedule yang memuat daftar kapal dan jadwal penambatan kapal di dermaga juga dijadikan dasar dalam pelaksanaan penambatan kapal setiap hari selama satu bulan berjalan meskipun secara lebih jelasnya akan direncanakan pada meeting perencanaan dan pengendalian. Walaupun demikian meeting ini juga sebagai laporan bulanan bagi Pelindo III Cabang Tanjung Perak dan diharapkan menjadi kesepakatan bagi para Perusahaan Pelayaran agar mempersiapkan schedule jauh-jauh hari supaya tidak terjadi rebutan dalam menambatkan kapalnya.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) 2) Meeting perencanaan dan pengendalian/ penambatan kapal harian, untuk penentuan urutan penyandaran kapal. Walaupun meeting ini dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Kapal namun untuk tempat meeting dilaksanakan di Kantor Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya. Meeting ini dilimpahkan kepada Petugas Perencanaan Terminal agar lebih efektif dan efisien. 3. Perencanaan Operasi Kapal dan Perencanaan Operasi Lapangan a. Berdasarkan operation plan dari hasil kesepakatan meeting perencanaan dan pengendalian, Petugas Perencanaan Terminal melakukan proses perencanaan
operasi kapal dan perencanaan operasi lapangan, melalui sistem aplikasi komputer meliputi : 1) Perencanaan Operasi Kapal a) Petugas Perencanaan Terminal membuat perencanaan bongkar sesuai dengan baplie bongkar. Pelaksanaan bongkar didasarkan pada posisi crane dan petikemas yang berada di atas kapal. Perencanaan bongkar disesuaikan dengan hasil kesepakatan meeting yang telah dilakukan sebelumnya. b) Petugas Perencanaan Terminal membuat loading list, discharge list, transshipment list dan dangerous cargo list (jika ada) semua dokumen tersebut digunakan sebagai penetapan persetujuan kegiatan pemuatan barang. c) Petugas Perencanaan Terminal membuat job order berdasarkan data petikemas dan kapal. Job order memuat data tentang informasi petikemas termasuk jenis dan ukurannya, lokasi petikemas dan kapal pengangkutnya. Job order diterbitkan sejumlah petikemas karena informasi yang terdapat pada job order adalah informasi masingmasing petikemas. Satu job order memuat informasi satu petikemas. d) Petugas Perencanaan Terminal melakukan monitoring kegiatan perencanaan dan melakukan koreksi apabila terdapat perubahan atau ketidaksesuaian antara rencana bongkar muat dan posisi aktual petikemas di atas kapal. 2) Perencanaan Operasi Lapangan a) Petugas Perencaaan Terminal membuat yard allocation (untuk petikemas full dan empty). Dokumen ini dikeluarkan atas persetujuan Supervisor Perencanaan Operasi Terminal. Informasi yang terdapat dalam yard allocation adalah berupa daftar alokasi penumpukan petikemas di CY antara lain tentang kapasitas CY, denah rencana posisi penumpukan petikemas yang singgah di CY, informasi pemakaian CY (kosong/ penuh), jumlah dan keadaan RTG (Rubber Tire Gatry). Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menambahkan :
“Bahwa Yard Allocation selain menjadi dasar pekerja di lapangan CY dalam mengatur penumpukan petikemas juga digunakan sebagai surat perintah kerja.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) b) Monitoring kegiatan dan melakukan koordinasi dengan petugas operasi lapangan untuk melakukan update apabila terdapat perubahan atau penambahan lokasi penumpukan. Adapun petugas operasi lapangan tersebut yakni Foreman Kapal, Foreman Lapangan, TKBM dan Tally, Operator Crane dan Operator Head Truck. Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan pengamat dengan Bapak Eko Cahyadi selaku koordinator grub B petugas lapangan Terminal Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan : “Tugas dari masing-masing petugas lapangan sebagai berikut : Foreman Kapal bertugas diatas kapal memberi komando kepada Operator CC (Container Crane) untuk melaksanakan bongkar atau muat barang dengan menggunakan HT (Handy Talkie). Foreman Lapangan bertugas di lapangan dermaga memberi komando kepada operator CC untuk melaksanakan bongkar atau muat barang dengan menggunakan HT. Perbedaan antara foreman kapal dan foreman lapangan terletak pada posisi dalam memberi komando yakni diatas kapal dan di lapangan dermaga. Operator Crane bertugas mengoperasikan dan mengendalikan CC (Container Crane) pada saat mengangkat atau menurunkan petikemas pada kegiatan bongkar atau muat. Operator Head Truck bertugas mengoperasikan dan mengendalikan truk pengangkut petikemas untuk kegiatan bongkar atau muat petikemas. Petugas Tally mempunyai tugas melakukan kroscek kebenaran bongkar atau muat petikemas dengan operation plan. TKBM (kapal dan lapangan dermaga) bertugas mengawasi dan membantu melepas sepatu jepitan petikemas serta mengarahkan petikemas dari kapal ke truk (bongkar) atau dari truk ke kapal (muat).” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016)
b. Setelah melakukan proses perencanaan operasi kapal dan perencanaan operasi lapangan yang menghasilkan dokumen-dokumen untuk kegiatan bongkar atau muat petikemas selanjutnya disebut dokumen perencanaan, selanjutnya Petugas Perencanaan Terminal mencetak dan mendistribusikan dokumen perencanaan tersebut berupa kepada : 1) Foreman Kapal dan Foreman Lapangan berupa dokumen operation plan, loading list, discharge list, transshipment list, dangerous cargo list, job order dan yard allocation sebagai dasar pelaksanaan kegiatn bongkar atau muat petikemas. 2) Operator Crane berupa dokumen loading list dan discharge list sebagai dasar pelaksanaan pengangkatan petikemas dari kapal ke atas truk untuk kegiatan bongkar petikemas dan dari truk ke atas palka kapal untuk kegiatan muat petikemas. c. Setelah menerima semua dokumen perencanaan, selanjutnya Foreman Kapal dan Foreman Lapangan meneliti dokumen tersebut. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan : “Saat meneliti dokumen-dokumen tersebut terdapat ketentuan yakni : 1) Apabila terdapat kesalahan terkait dengan pengisian data, maka dokumen dikembalikan ke Petugas Pelayanan Petikemas untuk dikoreksi dan diperbaiki; 2) Apabila tidak terjadi kesalahan, maka dokumen perencanaan tersebut akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan bongkar atau muat petikemas.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016) 4. Pelayanan Alat Mekanik a. Berdasarkan hasil meeting dan operation plan yang telah disepakati bersama, Petugas Perencanaan Terminal mengajukan permohonan penggunaan alat mekanik dan head truck kepada Dinas Peralatan dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut : 1) Yard alocation bongkar atau muat. 2) Booking slot petikemas yang akan di bongkar dan di muat. Booking slot diperoleh berdasarkan pada informasi yang tertera dalam dokumen yard
allocation. Jadi dengan menyerahkan yard allocation sudah bisa dianggap menyerahkan booking slot. 3) Discharging list dan loading list sebagai dokumen pelengkap dan sebagai arsip. b. Petugas Peralatan Mekanik menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada beberapa personail petugas mekanik yakni Operator Alat RS (reach stacker), FL (forklift) dan Head Truck dengan melampirkan dokumen pendukung berupa yard allocation, discharging list dan loading list sebagai gambaran dan pegangan petugas mekanik dalam menjalankan kegiatan bongkar muat petikemas. c. Operator melaksanakan kegiatan operasi lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan bongkar dan muat petikemas serta berkoordinasi dengan Foreman Lapangan atau Tally Lapangan yang sudah mendapatkan dokumen yang sudah lengkap. 5. Kegiatan Bongkar dan Muat Petikemas a. Kegiatan Bongkar Petikemas Kegiatan ini merupakan kegiatan membongkar atau mengeluarkan petikemas dari dalam palka kapal diangkat dan dipindahkan ke lapangan dermaga. Di lapangan dermaga, petikemas diangkut truk untuk selanjutnya dibawa keluar pelabuhan melewati pintu keluar pelabuhan menuju tempat selanjutnya yang disebut proses TL (truck loosing) atau melewati proses non-TL. Pada proses non-TL (truck loosing) petikemas di lapangan dermaga diangkut truk untuk selanjutnya dibawa dan ditumpuk di lapangan penumpukan (CY) sebelum dibawa keluar pelabuhan atas permintaan pemilik barang di dalam petikemas. Adapun prosedur kerja bongkar petikemas yang akan dijelaskan menggunakan proses non-TL yakni sebagai berikut : 1) Kegiatan bongkar petikemas dimulai dari kedatangan kapal yang sudah sandar
di
dermaga
pelabuhan.
Selanjutnya
Foreman
Kapal
menginstruksikan kepada Operator Crane untuk menempatkan dalam posisi aman pada saat olah gerak penyandaran kapal dan atau pada saat kapal akan berangkat. Dalam hal ini Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya saat diwawancarai menjelaskan :
“Dalam pelaksanaan bongkar atau muat petikemas kita akan melihat 2 (dua) jenis crane yang masing-masing berada di atas kapal dan di dermaga. Keduanya mempunyai fungsi yang sama yakni untuk mengangkut petikemas dari atau ke kapal. Perbedaanya yakni terdapat pada waktu penggunaanya. Crane yang berada di atas kapal biasa disebut dengan nama derek kapal sedangkan crane yang berada di dermaga biasa disebut CC (crane container). Dari keduanya mempunyai bentuk fisik dan fungsi yang sama. Perbedaanya yakni karena kapal menggunakan pelayanan pelabuhan jadi crane yang digunakan adalah CC sesuai dengan hasil meeting, namun bila CC yang direncanakan ternyata mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, maka crane yang digunakan adalah derek kapal. Tergantung dengan situasinya.“ (wawancara, Kamis, 25 Februari 2016) 2) Selanjutnya, Foreman Kapal berkoordinasi dengan pihak kapal (Chief Officer) untuk membahas rencana bongkar muat setelah kapal sandar. Koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait dengan rencana kegiatan bongkar petikemas yang sudah tertera dalam hasil meeting dan telah disepakati bersama yang diimplementasikan menjadi operation plan. 3) Setelah koordinasi sesuai rencana, Foreman Kapal menginstruksikan Tally Bongkar, Operator Crane dan operator Head Truck di dermaga untuk memposisikan crane sesuai dengan dischard list yang sudah diterima oleh masing-masing petugas lapangan. 4) Foreman Lapangan menginstruksikan kepada Tally Lapangan, Operator RS (reach stacker)/ FL (forklift) untuk menuju blok bongkar sesuai dengan yard allocation. Di blok bongkar para petugas tersebut menunggu petikemas yang diangkut truk untuk dilakukan penumpukan. Nantinya, setelah dilakukan pendataan terkait dengan informasi petikemas, selanjutnya petikemas akan masuk tahap penumpukan yang didasarkan dengan yard allocation. Petugas tally akan memeriksa kondisi fisik petikemas dan informasi yang terdapat di petikemas. Kemudian operator RS/ FL akan menurunkan petikemas untuk dilakukan penumpukan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja. 5) Langkah selanjutnya, berdasarkan dischard list yang memuat informasi tentang petikemas, kode petikemas, jenis petikemas dan ukuran petikemas,
Foreman Kapal menginstruksikan kepada Tally Bongkar, TKBM dan Operator Crane untuk mulai melaksanakan pembongkaran petikemas. Operator crane akan mulai mengangkat dan memindahkan petikemas dari atas palka kapal ke atas truk pengangkut untuk dibawa ke blok bongkar atau CY. Selanjutnya TKBM bertugas melepaskan keempat kaki-kaki crane penjepit dari keempat sisi petikemas setelah petikemas sudah berada di atas truk.
Gambar 4.2 : Pemindahan Petikemas dari Kapal ke atas Truk
Sumber : Dokumentasi Pengamat
Sedangkan tally bongkar akan mengecek informasi fisik petikemas dan dikroscek dengan operation plan. Tally bongkar memeriksa kondisi fisik petikemas dengan ketentuan : a) Apabila ada kerusakan maka memberi keterangan kerusakan yang dituangkan dalam berita acara untuk dilaporkan dan diketahui bersama Petugas Pelayanan Petikemas serta perwakilan Perusahaan Pelayaran. Hak sepenuhnya atas petikemas berada pada pihak Perusahaan Pelayaran. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan bahwa :
“Pihak pelabuhan tidak mengetahui isi dari petikemas karena yang mempunyai kewenangan membuka petikemas adalah dari petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pengecekan selain itu yang berhak membuka isi petikemas adalah pemilik barang tersebut. Jadi kita (pihak pelabuhan) hanya menyediakan jasa bongkar muatnya saja dan tidak diperkenankan membuka isi dari petikemas. Kita (pihak pelabuhan) hanya bisa mengetahui informasi fisik petikemas saja termasuk petikemas yang termasuk dangerous cargo list dapat diketahui dari daftar petikemas tanpa mengetahui isi didalamnya.” (wawancara, Kamis 25 Februari 2016) b) Apabila tidak terjadi kerusakan maka menginstruksikan kepada Operator Head Truck untuk mengangkut petikemas ke CY bongkar sesuai dengan alokasi blok/ slot. Di area blok CY sudah siap menunggu petugas Tally Lapangan dan Operator RS (reach stacker)/ FL (forklift) untuk melakukan penumpukan petikemas serta truk yang mengangkut petikemas tersebut dapat kembali lagi ke dermaga untuk mengantri mengangkut petikemas lagi. 6) Selanjutnya, Petugas Tally Bongkar Muat melaksanakan pencatatan data petikemas dan kondisi fisik petikemas di dokumen tally sheet. Adapun informasi yang dicatat dalam tally sheet yakni waktu pelaksanaan bongkar, nomor petikemas, kode petikemas, ukuran petikemas, jumlah petikemas dan lokasi petikemas serta total petikemas yang dihitung dengan satuan box. 7) Tahap terakhir, setelah Operator Head Truck sampai di CY bongkar, petugas Tally mencatat nomor petikemas kemudian menginstruksikan kepada Operator RS untuk meletakkan petikemas di CY bongkar sesuai lokasinya selanjutnya petugas melakukan entry data petikemas berupa jenis dan nomor petikemas, jumlah petikemas, lokasi petikemas, nomor seal dan tipenya. b. Kegiatan Muat Petikemas Kegiatan ini merupakan kegiatan memuat atau mengemas petikemas dari dermaga ke dalam palka kapal. Di lapangan dermaga, petikemas diangkut truk dari pintu masuk pelabuhan langsung menuju dermaga kemudian dimuat di atas kapal yang disebut proses TL (truck loosing) atau melewati proses nonTL. Pada proses non-TL (truck loosing) petikemas dari lapangan penumpukan
(CY) diangkut dengan truk kemudian dinaikkan ke atas kapal yang selanjutnya akan dibawa kapal menuju tujuannya. Kegiatan muat secara sederhana merupakan kebalikan dari kegiatan bongkar petikemas. Adapun prosedur kerja muat petikemas yang akan dijelaskan menggunakan proses non-TL yakni sebagai berikut : 1) Kegiatan pertama diawali dengan kedatangan kapal yang akan memuat petikemas yang sudah bersandar di dermaga. Kemudian Foreman Lapangan berkoordinasi dengan Foreman Kapal untuk memulai kegiatan pemuatan sesuai dengan loading list yang memuat daftar petikemas yang akan dimuat. 2) Selanjutnya, Foreman Lapangan menginstruksikan kepada petugas Tally Lapangan untuk memulai kegiatan pemuatan sesuai dengan rencana pemuatan. Rencana pemuatan diimplementasikan dalam operation plan yang sudah disepakati sebelumnya dalam meeting perencanaan dan pengendalian. Dokumen operation plan dipegang Foreman Lapangan dan Operator Crane sebagai dasar pelaksanaan kegiatan muat petikemas dari atas dermaga ke atas palka kapal. 3) Setelah menerima instruksi dari Foreman Lapangan, petugas Tally Lapangan melanjutkan dengan menginstruksikan petugas RS (reach stacker)/ FL (forklift) untuk mengangkat petikemas dari CY/ lapangan penumpukan muat dan meletakkan di chassis truck, selanjutnya petugas Tally Lapangan akan mencatat nomor petikemas yang akan di muat dengan posisi sudah berada diatas truk. Langkah selanjutnya petugas Tally Lapangan memberi instruksi kepada Operator Head Truck untuk membawa petikemas yang sudah diangkut diatas truk menuju ke dermaga untuk selanjutnya akan dilakukan kegiatan pemuatan ke atas palka kapal. 4) Setelah truk pengangkut petikemas dari lapangan penumpukan / CY sudah datang di mulut dermaga, selanjutnya berdasarkan loading list yang memuat informasi berupa nomor petikemas, ukuran petikemas, jenis petikemas, posisi di CY dan waktu pelaksanaaan bongkar petikemas sebelum ditumpuk di lapangan penumpukan (CY), Foreman Kapal menginstruksikan kepada :
a) Operator Head Truck untuk memposisikan head truk tepat dibawah crane sesuai informasi pada loading list untuk selanjutnya crane akan memposisikan kaki-kakinya pada keempat sisi petikemas dibantu petugas TKBM di lapangan dermaga. b) Operator Crane untuk mengangkat petikemas yang sudah dicengkeram melalui kaki-kakinya dari atas head truck untuk selanjutnya dilakukan proses pemuatan petikemas ke atas kapal sesuai dengan bayplan muat. dalam kegiatan muat sama seperti kegiatan bongkar crane yang digunakan untuk memuat petikemas adalah CC (container crane) yang posisinya berada di lapangan dermaga tepatnya di mulut dermaga mengarah pada palka kapal. Pada dokumen bayplan muat memuat informasi yakni nomor bay diatas kapal, nomor petikemas dan penempatannya, jumlah muatan petikemas dan ketentuan dalam melakukan kegiatan muat di atas kapal.
Gambar 4.3 : Proses Pengangkatan Petikemas keatas Palka Kapal
Sumber: Dokumentasi Pengamat
c) Tally Muat melaksankan kegiatan pemuatan. Dalam kegiatan muat petikemas, tugas Tally Muat tidak jauh berbeda pada saat kegiatan bongkar petikemas. Tally Muat melaksanakan pencatatan data petikemas dan kondisi fisik petikemas di dokumen tally sheet sebelum dimuat ke atas kapal. Adapun informasi yang dicatat dalam tally sheet
yakni waktu pelaksanaan bongkar, nomor petikemas, kode petikemas, ukuran petikemas, jumlah petikemas dan lokasi petikemas serta total petikemas yang dihitung dengan satuan box. d) Petugas TKBM membantu mengarahkan dan memasangkan kaki-kaki crane penjepit pada keempat sisi petikemas yang berada diatas truk untuk kemudian diangkat dan dimuat menuju palka kapal. Langkah terakhir, Operator Head Truck akan kembali ke CY blok muat untuk mengambil petikemas berikutnya untuk dimuat lagi di atas kapal sesuai dengan daftar petikemas yang dimuat. Langkah-langkah diatas akan terus berjalan sesuai dengan jumlah petikemas yang akan dimuat. 5) Sebelum selesai, petugas Foreman Kapal maupun Foreman Lapangan melakukan monitoring serta bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas. Foreman harus memastikan pelaksanaan kegiatan muat petikemas sesuai dengan ketentuan dan rencana diawal sebelum kapal meninggalkan dermaga pelabuhan. 6. Pelayanan Alih Kapal (Transshipment) Alih kapal (transshipment) secara mudah dapat dipahami sebagai kegiatan membongkar petikemas dari kapal pengangkut pertama lalu ditumpuk di lapangan penumpukan (CY) Terminal dalam rangka menunggu kedatangan kapal pengangkut kedua. Jika kapal pengangkut kedua sudah datang dan siap, maka petikemas yang “dititipkan” di CY akan dimuat kembali dari dermaga Terminal keatas kapal pengangkut kedua untuk selanjutnya dibawa kapal pengangkut kedua ke tujuan selanjutnya petikemas tersebut. Hal yang melatarbelakangi adanya kegiatan alih kapal (transshipment) yakni kapal pengangkut petikemas yang pertama tidak menyinggahi pelabuhan tujuan barang muatan petikemas tersebut. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan tentang sistem pelayanan alih kapal (transshipment) : “Dalam hal pelayanan alih kapal (transshipment), maka Perusahaan Pelayaran wajib mengajukan permohonan alih kapal (transshipment) dengan melampirkan dokumen daftar container transshipment list kepada petugas Perencanaan Terminal. Hal tersebut dilakukan saat meeting perencanaan dan pengendalian. Dokumen daftar container transshipment list diserahkan bersamaan dengan dokumen bongkar muat yang lain yakni
discharge list, dangerous cargo list, loading list, baplie bongkar dan bayplan muat. Selain itu, pada tahap awal yakni permohonan pelayanan bongkar muat petikemas, perusahaan pelayaran harus sudah menyerahkan transshipment list ke petugas PPSA bersama dengan dokumen lain yakni surat penunjukan PBM, discharge list, loading list, baplie bongkar, bayplan muat dan dangerous cargo list untuk dilakukan pengecekan dan penelitian dokumen. Selain itu transshipment list dari Perusahaan Pelayaran juga dapat dikirimkan melalui e-mail perusahaan jika daftar tersebut disusulkan karena belum diserahkan saat meeting perencanaan dan pengendalian maupun saat di PPSA.” (wawancara, Kamis 25 Februari 2016) Petikemas yang telah dibongkar akan diangkut ke CY untuk selanjutnya meunggu kapal pengangkut ke-2. Dalam hal proses pembongkaran sama dengan prosedur bongkar petikemas biasa. Petikemas yang dimaksud yakni petikemas yang sudah masuk daftar transshipment list. Adapun dari hasil pengamatan, prosedurnya sebagai berikut : a. Berdasarkan transshipment list, discharge list dan operation plan serta baplie bongkar diawali dengan petikemas yang masuk daftar alih kapal dibongkar dan diangkut ke lapangan penumpukan (CY) untuk ditumpuk sebelum nantinya diangkut kembali ke kapal kedua yang akan membawa petikemas ke tujuannya. b. Selanjutnya di lapangan penumpukan Petugas Tally Lapangan dan bersamasama dengan Operator RS (reach stacker)/ FL (forklift) bekerjasama untuk melakukan penumpukan. Dengan berbekal yard allocation, Petugas Tally Lapangan memberi instruksi kepada Operator RS/ FL untuk mengangkat petikemas alih kapal dari chassis truck ke blok penumpukan setelah sebelumnya dicatat dalam tally sheet. Blok penumpukan petikemas alih kapal berbeda dengan blok penumpukan petikemas biasa. Hal tersebut untuk memudahkan saat akan mengangkut petikemas jika akan dimuat ke kapal sehingga tidak perlu memindahkan petikemas lain yang mungkin menjadi satu tumpukan bersama petikemas alih kapal. c. Dalam proses menunggunya Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menerangkan :
“Untuk waktu “penitipan” petikemas alih kapal di lapangan CY tidak ada batasnya. Hal tersebut sebenarnya berdampak secara ekonomis pada kedua pihak yakni pemilik petikemas dan pihak Teriminal. Beliau menambahkan semakin lama petikemas “dititipkan” di CY maka beban biaya juga semakin bertambah.” (wawancara, Kamis 25 Februari 2016) d. Tahap selanjutnya, setelah kapal pengangkut kedua sudah bersandar dan siap untuk melakukan pemuatan, maka petikemas alih kapal akan segara dimuat keatas kapal. Dengan berdasar dokumen transshipment list, loading list dan operation plan serta bayplan muat, Petugas Foreman Lapangan memberi instruksi kepada Tally Lapangan untuk memulai kegiatan pemuatan petikemas alih kapal. e. Tally Lapangan menginstruksikan kepada Operator RS (reach stacker)/ FL (forklift) untuk mengangkat petikemas dari CY ke atas chassis truck dan selanjutnya dibawa menuju dermaga tempat kapal bersandar yang sudah menunggu. Sebelumnya Petugas Tally Lapangan telah mencatat informasi fisik dari petikemas ke dalam tally sheet. f. Di mulut dermaga, dengan mengacu kepada dokumen muat yakni transshipment list, loading list dan operation plan serta bayplan muat, Petugas Foreman Kapal memberi instruksi kepada seluruh petugas lapangan untuk melakukan pemuatan petikemas alih kapal dari atas chassis truck ke atas palka kapal pengangkut kedua. g. Dalam pelaksanaan bongkar maupun muat petikemas alih kapal, Foreman melakukan monitoring dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bongkar muat petikemas alih kapal maupun petikemas lainnya. Setelah selesai maka akan masuk tahap selanjutnya yakni laporan dan bukti pelayanan. Setelah selesai melakukan bongkar, penumpukan dan muat petikemas alih kapal, maka kapal kedua akan membawa petikemas alih kapal ke tujuan petikemas selanjutnya. 7. Laporan dan Bukti Pelayanan Setelah selesai melakukan kegiatan bongkar muat petikemas di PT.Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya, masih ada lagi tahapan atau prosedur yang harus dilalui yakni administrasi akhir yang terkait dengan laporan dan bukti pelayanan. Pada tahap ini akan dilakukan laporan oleh para pelaku dan
petugas bongkar muat baik yang berada di lapangan maupun di bagian kantor. Berikut adalah prosedur plaksanaan administrasinya : a. Pada akhir shift atau setelah seluruh kegiatan bongkar muat petikemas selesai, maka prosedur yang harus dilakukan yakni : 1) Tallyman
meneliti
kembali
hasil
Tally
Bongkar
Muat
yang
diimplementasikan dalam tally sheet dan menyerahkan dokumen tally sheet tersebut kepada Foreman untuk mendapatkan pengesahan di akhir kegiatan bongkar muat petikemas. 2) Selanjutnya, Foreman akan meneliti kembali hasil Tally Bongkar Muat yang dibuat oleh Tallyman dengan ketentuan. Ketentuan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku Petugas Foreman Kapal menyampaikan 2 (dua) poin yakni : a) “Apabila terdapat kesalahan input data, maka dikembalikan kepada Tally Lapangan untuk diperbaiki sesuai dengan kesalahannya. Kesalahan yang umum terjadi adalah ketidaksesuaian antara dokumen data bongkar muat dengan kenyataan di lapangan. Namun, biasanya ketidaksesuaian tersebut dikarenakan salah tulis oleh Petugas Tally. b) Apabila tidak terjadi kesalahan, maka diserahkan kepada Foreman Kapal untuk selanjutnya akan dibawa ke Kantor Terminal untuk dilakukan pendataan dan sebagai bahan pembuatan laporan akhir.” (wawancara, Kamis, 25 Februari 2016) b. Selanjutnya Foreman Kapal dengan berdasar dokumen dari tally sheet membuat laporan hasil kegiatan bongkar muat petikemas yakni : 1) Time sheet, yang memuat informasi yakni nama kapal, informasi kapal, waktu pengerjaan kegiatan bongkar muat, jam-jam kerja, uraian kegiatan, nama Petugas Foreman Lapangan dan Foreman Kapal serta kinerja produksi bongkar muat petikemas. 2) Balance report, dokumen ini direalisasikan dalam dokumen TDR (Terminal Departure Repport) yang berisikan tentang informasi kapal, jam dan tanggal operasi, data akumulasi discharge termasuk total discharge dan data akumulasi loaded termasuk total loaded petikemas. 3) Realisasi bongkar muat petikemas/ statement of fact dituangkan dalam dokumen Bukti Pelaksanaan Kerja Petikemas yang berisikan informasi nama kapal, tanggal tiba dan berangkat, kondisi petikemas, jumlah
bongkar dan muat per box, gerakan kegiatan mulai dari stevedoring hingga gerakan extra. c. Foreman menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Perusahaan Pelayaran untuk mendapat pengesahan dan selanjutnya diserahkan kepada atasan langsung sebagai dasar pembuatan pra nota. Atasan yang dimaksud adalah Supervisor Bongkar Muat dan Manajer Operasi Terminal Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya. d. Prosedur selanjutnya, Supervisor Bongkar Muat melakukan verifikasi terhadap dokumen bongkar muat diatas yakni time sheet, balance report dan statement of fact. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menerangkan : “Dalam melakukan verifikasi terdapat 2 (dua) ketentuan yakni : 1) Apabila terdapat kesalahan, maka dikembalikan lagi ke Petugas Foreman untuk dilakukan perbaikan. Kesalahan yang dimaksud adalah bila tidak sesuai format penulisan atau bahkan ketidaksesuaian antar item dokumen tersebut. 2) Apabila tidak terdapat kesalahan, maka selanjutnya dokumendokumen tersebut akan dilaporkan kepada Asisten Manajer Operasi Terminal untuk mendapat pengesahan.” (wawancara, Kamis, 25 Februari 2016) e. Jika dokumen hasil bongkar muat petikemas sudah mendapat pengesahan Asisten Manajer Operasi Terminal, selanjutnya Petugas Administrasi Perencanaan menerima dokumen hasil bongkar muat dan melakukan pembuatan pra nota yang memuat informasi yakni data kapal, data petikemas, Perusahaan Pelayaran, data operasional, jumlah petikemas dalam satuan box, rekapitulasi per aktivitas, rekapitulasi jasa, waktu pelaksanaan bongkar muat, tarif per petikemas dan jumlah biaya operasional. Selanjutnya Petugas Administrasi mencetak dan menyerahkan dokumen pra nota kepada atasan langsung yakni Supervisor Administrasi untuk dilakukan verifikasi. f. Setelah mendapat dokumen pra nota dari Petugas Administrasi Perencanaan, maka prosedur selanjutnya Supervisor Administrasi melakukan verifikasi terhadap dokumen pra nota bongkar muat petikemas. Ibu Devi selaku Staff Administrasi di Divisi Pengelolan Terminal Serbaguna (Multipurpose) Nilam
Timur Surabaya menjelaskan dalam pengajuan verifikasi kepada Supervisor Administrasi terdapat ketentuan sebagai berikut : 1) “Apabila terdapat kesalahan, maka dikembalikan kepada Petugas Administrasi Perencanaan untuk dilakukan perbaikan. Kesalahan yang umum terjadi adalah kesalahan penulisan namun hal tersebut jarang terjadi mengingat pembuatan pra nota sudah menggunakan sistem komputerisasi. 2) Apabila tidak terdapat kesalahan, maka selanjutnya dokumen pra nota akan dilaporkan kepada Asisten Manajer Perencanaan Terminal untuk mendapat pengesahan.” (wawancara, Jum’at, 26 Februari 2016) g. Langkah selanjutnya, setelah dokumen pra nota mendapat pengesahan dari Asisten Manajer Perencanaan Terminal, maka dokumen pra nota akan dilimpahkan kepada Supervisor Administrasi sebagai dasar untuk dilakukan pencetakan ekspedisi pra nota bongkar muat petikemas dan selanjutnya ekspedisi pra nota akan diajukan untuk di approval serta didistribusikan ke Divisi Keuangan sebagai laporan dan untuk diarsipkan serta untuk dibuat nota pelayanan bongkar muat petikemas untuk selanjutnya diserahkan ke Perusahaan Pelayaran sebagai bukti pelayanan. Informasi yang terdapat dalam nota penjualan jasa kepelabuhanan yakni informasi nota yang telah dipersamakan dengan faktur pajak, informasi kapal, uraian jenis jasa, jumlah biaya jasa dan pernyataan lunas serta ditandatangani Manajer Keuanagn sebagai wakil dari General Manajer PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak bermaterai Rp 6000,-. h. Selanjutnya, Supervisor Administrasi membuat laporan hasil kegiatan bongkar muat petikemas untuk dijadikan dasar laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas. Laporan tersebut memuat informasi produksi bongkar muat petikemas Terminal Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya berupa jumlah produksi petikemas yang dibongkar dan dimuat maupun jumlah petikemas alih kapal (transshipment) selama periode satu bulan berjalan. i. Langkah terakhir pada laporan dan bukti pembayaran, Petugas Pelayanan Petikemas membuat laporan realisasi biaya bongkar muat petikemas dan
mempertanggung
jawabkan
uang
muka
dengan
melampirkan
bukti
pengeluaran dan diserahkan ke Divisi Keuangan. Pada dasarnya Estimasi Perhitungan Biaya (EPB) yang dijadikan dasar jaminan tidak jauh berbeda dengan hasil akhir nota bukti pelayanan. Jadi Perusahaan Pelayaran sebenarnya sudah melakukan pembayaran di awal transaksi sebelum kegiatan bongkar dan muat petikemas berlangsung yang direalisasikan dalam EPB. Prosedur administrasi diatas bertujuan untuk menghasilkan kegiatan bongkar dan muat yang baik secara administrasi maupun secara teknis agar berjalan secara efektif dan efisien. Prosedur administrasi diatas diperoleh penulis dari hasil pengamatan meliputi kegiatan observasi dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan dari Supervisor Perencanaan
Terminal
Petikemas
Serbaguna
(Multipurpose)
Nilam
Timur.
Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara secara mendalam tentang prosedur administrasi bongkar dan muat petikemas kepada narasumber yakni Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur. Kegiatan lain untuk menunjang dan melengkapi data diatas yakni dengan kegiatan dokumentasi berupa mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bongkar dan muat petikemas. Dari hasil pengamatan yang telah dideskripsikan pengamat diatas, maka pembahasan ini juga akan menganalisa terkait prosedur pelaksanaan administrasi bongkar dan muat petikemas menggunakan sistem alih kapal (transshipment) pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya dengan adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kegiatan tersebut. Seperti sudah dijelaskan diawal pembahasan, bahwa dalam melaksanakan prosedur kegiatan bongkar dan muat petikemas, PT. Pelindo III (Persero) harus mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan yakni pertama Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar dan Muat Barang dari dan ke Kapal, kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, ketiga Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.22.1/OS.0102/P.III-2014 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Kapal, Pelayanan Jasa Barang, Pelayanan Jasa Petikemas, Pelayanan Jasa Bongkar
Muat Barang dan Pelayanan Kapal Lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Dari hasil pengamatan berupa deskripsi yang telah dijelaskan diatas mengenai prosedur administasi bongkar muat petikemas di PT. Pelindo III (Persero) jika dianalisa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar dan Muat Barang dari dan ke Kapal, Bab I Pasal 1 Ayat 6, Ayat 8, Ayat 9 dan Ayat 10 serta dianalisa berdasarkan peraturan sejenis yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, Bab I Pasal 1 Ayat 13, Ayat 14, Ayat 15 dan Ayat 16 yang semua Ayat tersebut dikedua Peraturan Menteri Perhubungan menjelaskan tentang kegiatan bongkar dan muat barang maka, analisanya akan dijelaskan sebagai berikut. Pasal-pasal dalam kedua peraturan diatas menyebutkan bahwa kegiatan bongkar muat barang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving/ delivery, semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Pelindo III (Persero) dalam melakukan prosedur kegiatan bongkar dan muat barang baik secara kegiatan fisik di lapangan maupun secara administrasinya. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 1. Kegiatan stevedoring yakni pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. Dalam prosedurnya, PT. Pelindo III (Persero) telah melakukan kegiatan bongkar muat sesuai dengan definisi diatas. Hal tersebut dijelaskan dalam prosedur kelima yakni saat proses pelayanan bongkar muat petikemas. Pada kegiatan bongkar petikemas, dilakukan menggunakan derek kapal (CC) seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Proses stevedoring pada kegiatan bongkar ditandai dengan mengangkat petikemas yang berada di dalam palka kapal menggunakan CC dan diletakkan diatas truk yang sudah siap menunggu di mulut dermaga untuk selanjutnya diangkut dan ditumpuk di lapangan penumpukan/ CY untuk jenis non-TL (truck lossing) atau diangkut langsung keluar pelabuhan melalui pintu get out untuk jenis TL (truck lossing). Sama seperti kegiatan bongkar, kegiatan stevedoring pada kegiatan muat ditandai dengan mengangkat
petikemas yang berada diatas truk setelah sebelumnya diangkut dari lapangan penumpukan/ CY untuk jenis non-TL (truck lossing) atau langsung diangkut dari pintu masuk pelabuhan melewati get in untuk jenis TL (truck lossing) menuju mulut dermaga untuk selanjutnya diletakkan di palka kapal yang sudah bersandar dan akan dibawa menuju tujuan petikemas. 2. Kegiatan cargodoring yakni pekerjaan melepas barang dari tali/ jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. Masih sama dengan proses sebelumnya yakni stevedoring pada dalam prosedurnya, PT. Pelindo III (Persero) telah melakukan kegiatan bongkar muat sesuai dengan definisi diatas. Hal tersebut dijelaskan dalam prosedur kelima yakni saat proses pelayanan bongkar muat petikemas khususnya dengan melibatkan Petugas TKBM. Untuk kegiatan bongkar, setelah
petikemas sudah berada diatas truk kemudian petugas TKBM
akan melepaskan sepatu jepitan crane dan selanjutnya petikemas akan dingkut menuju lapangan penumpukan/ CY (proses non-TL) atau langsung keluar pelabuhan (proses TL). Untuk kegiatan muat, setelah petikemas sudah berada di atas truk, maka selanjutnya Petugas TKBM akan mengarahkan dan memasangkan sepatu jepitan crane dan selanjutnya petikemas akan diangkat serta diletakkan di atas palka kapal. 3. Kegiatan receiving/ delivery yakni pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/ tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan atau sebaliknya. Untuk kegiatan ini PT. Pelindo III (Persero) juga telah melaksanakan kegiatan bongkar muat sesuai dengan definisi diatas. Untuk pelaksanaan receiving dan delivery diatur sendiri prosedurnya oleh otoritas PT. Pelindo III (Persero) dalam suatu Peraturan Direksi. Pada pembahasan ini pengamat tidak akan menjelaskan lebih jauh karena pembatasan ruang lingkup dari tugas akhir dan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat yang hanya meliputi proses bongkar dan muat dengan sistem alih kapal (transshipment) sehingga kegiatan yang dilakukan hanya sebatas stevedoring dan cargodoring. Hal tersebut dikarenakan setelah melewati proses cargodoring, maka petikemas akan menunggu kapal pengangkut kedua untuk dimuat lagi di kapal setelah diambil dari lapangan penumpukan/ CY. Artinya petikemas hanya melewati setengah proses bongkar
maupun muat karena petikemas keluar dan masuk pelabuhan tanpa melalui get in maupun get out. Selain pembahasan berdasarkan kedua Peraturan tersebut yang khusus mengenai kegiatan bongkar dan muat barang/ petikemas terdapat peraturan lain yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan bongkar muat khususnya untuk kegiatan alih kapal yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas (Container) di Dermaga Konvensional di Pelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Pasal 1 Ayat 20 menerangkan bahwa alih kapal petikemas (transshipment) merupakan kegiatan membongkar petikemas dari kapal pengangkut yang pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan memuat kembali ke kapal pengangkut
ke-2
(kedua)
pada
dermaga
konvensional
yang
sama.
Pada
pelaksanaanya, PT. Pelindo III (Persero) dalam melakukan kegiatan alih kapal telah sesuai dengan definisi tersebut. Hal tersebut terlihat sesuai dengan penjelasan prosedur keenam yakni pelayanan alih kapal (transshipment) bahwa petikemas yang tiba di dermaga dan masuk ke dalam transshipment list akan ditumpuk tersendiri di lapangan penumpukan setelah sebelumnya dilakukan proses bongkar di dermaga dan akan dimuat lagi setelah kapal kedua/ kapal yang akan mengangkut ke tujuan petikemas tersebut datang dan akan dilakukan proses muat petikemas setelah sebelumnya ditumpuk di lapangan penumpukan/ CY. Setelah itu petikemas akan diangkut dan dibawa kapal pengangkut kedua menuju ke tujuan petikemas tersebut. Secara lebih khusus menurut analisa yang dilakukan pengamat terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas di Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya juga sudah sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.22.1/OS.0102/P.III-2014 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Kapal, Pelayanan Jasa Barang, Pelayanan Jasa Petikemas, Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dan Pelayanan Kapal Lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), yang peraturan ini juga dipakai sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bongkar dan muat petikemas. Dalam peraturan ini menyebutkan ada 8 (delapan) prosedur dan tahapan pelayanan jasa petikemas khususnya untuk kegiatan bongkar muat petikemas yang dijelaskan secara umum.
Adapun menurut pengamat pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas menggunakan sistem alih kapal (transshipment) khususnya di Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya baik secara pelaksanaannya di lapangan maupun secara proses administrasinya sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Hal tersebut dijelaskan melalui pembahasan prosedur yang tertulis dalam peraturan ini dan implementasiya baik di lapangan maupun proses administrasinya sebagai berikut : 1. Administrasi Pelayanan Jasa Petikemas Adapun dalam tahap ini terdapat pokok-pokok kegiatan yakni pengajuan permohonan pelayanan jasa petikemas, pemberian jaminan pembayaran atas pelayanan jasa petikemas dan koordinasi persiapan kegiatan operasi bongkar muat petiekmas.
Dalam
melakukan
kegiatan
bongkar
dan
muat
petikemas
menggunakan sistem alih kapal (transshipment) pada tahap ini sesuai dengan penjelasan prosedur ke 1 (satu) yakni administrasi dan perencanaan jasa bongkar muat petikemas. Hal tersebut yakni dalam hal pengajuan permohonan pelayanan jasa petikemas sebelum melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas, pengguna jasa harus mengajukan surat permohonan pelayanan jasa petikemas yang berupa dokumen perjanjian kerjasama windows dan surat penunjukan PBM (Perusahaan Bongkar Muat). selanjutnya terkait dengan pemberian jaminan pembayaran atas pelayanan jasa petikemas Perusahaan Pelayaran diharuskan membuat EPB (Estimasi Perhitungan Biaya) dan juga deposit ke PBM yakni PT. Pelindo III (Persero). Yang terakhir terkait dengan koordinasi persiapan kegiatan operasi bongkar muat petikems, bersama dengan pihak PBM, Perusahaan Pelayaran harus mengikuti kegiatan meeting perencanaan dan pengendalian sebagai sarana untuk koordinasi persiapan kegiatan bongkar muat petikemas di dermaga terminal. 2. Perencanaan Penambatan Kapal Pokok-pokok dalam tahapan ini yakni pelaksanaan pra meeting alokasi penambatan kapal dan jadwal kapal dari Perusahaan Pelayaran, perencanaan alokasi penetapan penambatan dan koordinasi kepastian kesiapan operasi bongkar muat petikemas. Dalam melakukan kegiatan bongkar dan muat petikemas menggunakan sistem alih kapal (transshipment) pada tahap ini sesuai dengan penjelasan prosedur ke 1 (satu) yakni administrasi dan perencanaan jasa bongkar
muat petikemas dan prosedur ke 3 (tiga) yakni perencanaan operasi kapal dan perencanaan operasi lapangan. Yang pertama mengenai pelaksanaan pra meeting alokasi penambatan kapal dan jadwal kapal, Perusahaan Pelayaran akan mengikuti dua kali meeting yakni meeting bulanan di setiap awal bulan untuk menyampaikan jadwal penambatan kapal selama satu bulan kedepan, yang kedua adalah meeting perencanaan dan pengendalian yang dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan bongkar dan muat berlangsung untuk membahas penambatan kapal bersama dengan Perusahaan Pelayaran dan pihak Terminal. Untuk penetapan penambatan kapal dikoordinasikan pada saat meeting perencanaan dan pengendalian yang kesepakatan penetapan penambatan diimplementasikan kedalam dokumen operation plan. Sedangkan terkait dengan kesiapan penambatan kapal dilakukan koordinasi dengan Petugas Perencanaan Terminal yang disesuaikan dengan operation plan yang telah disepakati bersama pihak Perusahaan Pelayaran yang lain dan dengan pihak Terminal. 3. Perencanaan Operasi Bongkar Muat Adapun pokok-pokok dalam tahapan ini yakni penyusunan perencanaan pembongkaran dan pemuatan, persiapan sumber daya pembongkaran dan pemuatan serta kepastian kesiapan bongkar muat petikemas dalam hal peralatan. Dalam melakukan kegiatan bongkar dan muat petikemas menggunakan sistem alih kapal (transshipment) pada tahap ini sesuai dengan penjelasan prosedur ke 1 (satu) yakni administrasi dan perencanaan jasa bongkar muat petikemas, prosedur ke 3 (tiga) perencanaan operasi kapal dan perencanaan operasi lapangan. Dalam hal penyusunan perencanaan pembongkaran dan pemuatan diimplementasikan dengan pencetakan dan pendistribusian discharge list dan loading list oleh Petugas Perencaan Terminal kepada Petugas Lapangan. Terkait persiapan sumber daya pembongkaran dan pemuatan diimplementasikan dengan dua hal, pertama koordinasi dengan para perwakilan Petugas Lapangan (Foreman dan Tally) pada saat
meeting
perencanaan
dan
pengendalian.
Yang
kedua
yakni
diimplementasikan dengan pencetakan surat permohonan pemakaian TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) ke kantor koperasi TKBM. Selanjutnya terkait dengan kesiapan peralatan bongkar dan muat petikemas diimplementasikan dengan adanya surat perintah kerja kepada Petugas Operator Lapangan yakni
Operator Crane termasuk kepada Teknisi Peralatan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan alat. 4. Perencanaan Penumpukan Petikemas Dalam tahap ini, terdapat pokok-pokok yakni perencanaan alokasi penumpukan petikemas sesuai permohonan dan kepastian fasilitas dan kesiapan peralatan penumpukan petikemas. Pada tahap ini sesuai dengan prosedur ke 3 (tiga) yakni perencanaan operasi kapal dan perencanaan operasi lapangan serta prosedur ke 4 (empat) yakni pelayanan alat mekanik. Dalam hal perencanaan alokasi penumpukan petikemas direalisasikan dengan membuat dan menyerahkan dokumen yard allocation oleh Petugas Perencanaan Terminal kepada Petugas di lapangan penumpukan. Untuk kepastian fasilitas dan kesiapan peralatan penumpukan petikemas yakni dengan diterbitkannya surat perintah kerja kepada Petugas di lapangan penumpukan yakni Operator RS (reach stacker), FL (forklift) dan Operator Head Truck. 5. Pelaksanaan Operasi Bongkar Muat Adapun pokok-pokok dalam tahapan ini adalah pelaksanaan penyandaran kapal, pelaksanaan pembongkaran dan pemuatan sesuai dengan perencanaan serta koordinasi untuk kelancaran operasi bongkar muat petikemas. Hal tersebut sesuai dengan prosedur ke 5 (lima) yakni pelayanan bongkar muat petikemas. Terkait dengan pelaksanaan penyandaran kapal sudah disepakati saat
meeting
perencanaan dan pengendalian tentang antrian kapal termasuk jadwal dan proses penambatan kapal. Jadi pada saat kapal datang Petugas sudah siap sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk pelaksanaan bongkar dan muat petikemas dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan hati-hati dan penuh dengan ketelitian serta dilakukan pendataan menggunakan tally sheet oleh Petugas Tally tentang kondisi petikemas dan diakhiri dengan dokumen realisasi bongkar muat. Yang terakhir berkaitan dengan koordinasi untuk kelancaran operasi bongkar muat petikemas dilakukan dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar petugas di lapangan mengguakan alat HT (handy talkie) untuk memastikan persamaan persepsi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas.
6. Pelaksanaan Penumpukan Petikemas Memuat hal-hal pokok yakni pelaksanaan kegiatan penumpukan petikemas berdasar alokasi yang telah ditetapkan dan memastikan kelancaran penumpukan petikemas. Hal ini sesuai dengan prosedur ke 5 (lima) yakni pelayanan bongkar muat petikemas. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penumpukan petikemas disesuaikan dengan alokasi penumpukan berdasar dokumen yard allocation yang sudah dicetak dan didistribusikan kepada para petugas di lapangan. Sedangkan terkit dengan memastikan kelancaran penumpukan petikemas di CY adalah dengan menyediakan fasilitas tempat penumpukan dan menyediakan petugas pelaksanaan penumpukan di lapangan penumpukan yang sudah dikoordinasikan saat meeting. 7. Perencanaan dan Pelaksanaan Alih Kapal (Transshipment) Pada tahapan ini terdapat pokok-pokok kegiatan yakni perencanaan alih kapal (transshipment) meliputi melakukan administrasi pelayanan alih kapal (transshipment), mengalokasikan lapangan penumpukan untuk petikemas alih kapal (transshipment) serta update data dan informasi untuk kegiatan alih kapal (transshipment). Selanjutnya adlaah pelaksanaan alih kapal (transshipment) yang meliputi pengaturan proses alih kapal (transshipment), pelaksanaan penumpukan petikemas
(transshipment),
monitoring
kelancaran
kegiatan
alih
kapal
(transshipment) dan melaporkan hasil kegiatan alih kapal (transshipment). Hal ini jelas sesuai dengan prosedur ke 6 (enam) yakni pelayanan alih kapal (transshipment). Dalam hal administrasi alih kapal (transshipment) dilaksanakan saat
meeting
perencanaan
dan
pengendalian
yang
dikonsepkan
dalam
transshipment list dan untuk update data dilakukan oleh Petugas Perencanaan Terminal yakni dengan menerima e-mail dari Perusahaan Pelayaran jika terdapat perubahan petikemas alih kapal (transshipment). Untuk alokasi lapangan jelas sudah dipersiapkan sesuai dengan allocation yard di lapangan penumpukan yang sudah dicetak dan didistribusikan. Dalam hal pelaksnaaan alih kapal (transshipment) dilakukan sesuai dengan ketentuan yakni petikemas yang sudah dibongkar akan diangkut dan ditumpuk di CY setelah kapal kedua datang petikemas yang sudah ditumpuk di CY akan diangkut lagi untuk dimuat ke kapal tersebut dan akan dibawa ke tujuan petikemas. Hal terkahir untuk laporan hasil kegiatan alih kapal (transshipment) diimplementasikan dengan dokumen realisasi
bongkar muat petikemas yang selanjutnya akan dikeluarkan nota bukti pelayanan petikemas di tahap akhir. 8. Monitoring Nota Rampung Hasil Pelayanan Jasa Petikemas Pada tahap yang terakhir ini terdapat dua pokok kegiatan yakni verifikasi dan persetujuan hasil pelayanan jasa petikemas serta penerbitan nota hasil pelayanan petikemas. Tahapan ini sesuai dengan prosedur ke 7 (tujuh) yakni laporan dan bukti pelayanan. Dalam hal verifikasi dan persetujuan hasil pelayanan jasa petikemas menggunakan dokumen laporan hasil bongkar muat petikemas berdasarkan dokumen time sheet, balance report dan statement of fact. Dokumen laporan hasil pelayanan akan diverifikasi oleh Supervisor Bongkar Muat kemudian disampaikan kepada Asisten Manajer Perencanaan Terminal untuk mendapat pengesahan. Sedangkan untuk penerbitaan nota hasil pelayanan petikemas dikeluarkan setelah dokumen laporan hasil bongkar muat petikemas mendapat pengesahan, maka akan diterbitkan dokumen nota hasil pelayanan petikemas sebagai dokumen realisasi laporan hasil pelayanan petikemas. Demikian adalah deskripsi mengenai pembahasan hasil pengamatan prosedur pelaksanaan administrasi bongkar dan muat petikemas dengan sistem alih kapal (transshipment) di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis, pada dasarnya semua prosedur pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Administrasi Bongkar dan Muat Petikemas dengan Sistem Alih Kapal (Transshipment)
Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas khususnya dengan sistem alih kapal (transshipment) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak di Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya selaku penyedia jasa kepelabuhanan khususnya bongkar dan muat petikemas dituntut untuk melaksanakan kegiatannya baik secara realisasi di lapangan maupun secara administratif dengan penuh tanggung jawab dan berjalan lancar sesuai dengan perencanaan demi kepuasan pengguna jasa dan citra perusahaan yang baik. Namun pada dasarnya dalam setiap kegiatan selalu terdapat kemungkinan untuk terjadinya hambatan yang menjadi kendala jalanya kegiatan. Utamanya karena proses
kegiatan bongkar muat petikemas berhubungan langsung dengan alam dan peralatan yang dikendalikan oleh manusia. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu hambatan yang mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses yang sedang berjalan. Sejalan dengan hal tersebut Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menuturkan dalam kegiatan bongkar muat petikemaspun pasti terdapat hambatan meskipun sebelumnya telah dilakukan proses perencanaan yang matang sekalipun. “Hambatan yang terjadi biasanya terjadi akibat dari berbagai faktor yang beragam. Mulai dari kendala teknis, ketidaksesuaian antara perencanaan dengan relalisasi kegiatan di lapangan bahkan faktor cuaca dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas apalagi lokasi bongkar muat petikemas dilakukan di daerah pelabuhan yang dekat dengan laut, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya hambatan utamnaya dari alam.” (wawancara, Kamis 25 Februari 2016) Adapun pengamat berdasarkan analisa menggunakan metode penelitian trianggulasi yang menggabungkan antara teknik observasi, wawancara dan dokumentasi akan mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan administrasi bongkar dan muat petikemas dengan sistem alih kapal (transshipment) berdasarkan tiga tahap utama dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas yakni pada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas dan tahapan laporan akhir kegiatan. Adapun deskripsi dan penjelasannya sebagai berikut : Tahap Perencanaan Kegiatan Bongkar Muat Petikemas Adapun hambatan yang terjadi pada tahapan perencanaan kegiatan bongkar muat petikemas sebagai berikut : 1. Terjadinya rebutan sandar kapal dari masing-masing Perusahaan Pelayaran. Hal tersebut biasanya terjadi saat pelaksanaan meeting perencanaan dan pengendalian. Walaupun sudah ada monthly schedule per Perusaahaan Pelayaran namun, dengan alasan jadwal dari otoritas kapal yang berubah, maka harus mengatur ulang jadwal sandar kapal. Selain itu alasan lain yakni adanya penambahan muatan sehingga menyebabkan persiapan kapal menjadi lama dan harus memundurkan jadwal atau sebaliknya yakni adanya pengurangan muatan yang menyebabkan majunya jadwal kapal. Pada dasarnya semua kapal sudah mendapat jadwal sandar yang sudah
direncanakan oleh Petugas Perencanaan Terminal dengan berdasarkan monthly schedule, namun dikarenakan alasan tersebut sehingga memicu terjadinya rebutan sandar. 2. Sistem aplikasi perencanaan yang eror/ jaringan putus. Dalam
melaksanakan
kegiatan
perencanaan
pihak
Terminal
menggunakan sistem aplikasi C-Tos untuk mempermudah melakukan proses perencanaan. Namun tidak jarang saat melakukan proses perencanan dan input data, sistem mengalami eror yang menyebabkan aplikasi harus berhenti sehingga tertundanya proses perencanaan. Hal tersebut dikarenakan pada sistem aplikasi sudah terhubung dengan berbagai aplikasi lain yang menunjang kegiatan perencanaan yang berada di Kantor Cabang sebagai proses monitoring dan pengendalian seperti verifikasi tarif EPB. Dalam hal tertundanya proses perencanaan, maka hal tersebut berdampak pada hasil meeting yang digunakan sebagai acuan kegiatan bongkar muat pada hari itu ikut tertunda pula. Imbas yang lebih besar yakni pada kegiatan bongkar muat yang ikut tertunda sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil antara kedua pihak yakni Perusahaan Pelayaran dan pihak Terminal. 3. Sistem pembayaran CMS (Content Management System) mengalami masalah. Hambatan yang biasa terjadi adalah sistem tidak dapat membaca transaksi deposit yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja administrasi sebab jika tidak terbaca, maka EPB (Estimasi Perhitungan Biaya) tidak dapat diterbitkan. Seperti sudah dijelaskan bahwa EPB merupakan dokumen yang sangat berperan penting dalam perencanaan kegiatan bongkar muat petikemas karena berfungsi pula sebagai tanda jadi atau jaminan pelaksanaan bongkar muat petikemas. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat Petikemas Cukup banyak hambatan yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas baik hambatan secara teknis maupun non teknis sebagai berikut : 1. Realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan hasil meeting perencanaan dan pengendalian. Yang biasa terjadi terkit dengan hal tersebut yakni adanya kerusakan alat crane baik container crane maupun derek kapal. Hal lain adalah terjadinya keterlambatan konfirmasi perubahan perencanaan bongkar muat
dari pihak Perusahaan Pelayaran. Untuk kerusakan alat berdampak pada waktu yang terbuang sehingga kinerja berkurang yang berdampak pada berkurangnya pendapatan baik dari pihak PT. Pelindo III (Persero) maupun dari pihak Perusahaan Pelayaran. Dalam hal keterlambatan konfirmasi perubahan perencanaan bongkar muat, akan menyebabkan perusahaan merugi karena yang dilayani hanyalah petikemas yang sudah masuk daftar bongkar muat yang telah disepakati saat meeting. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menambahkan : “Barang yang tersisa karena keterlambatan konfirmasi dianggap sebagai petikemas ganti kapal sehingga mengharuskan Perusahaan Pelayaran membuat EPB (Estimasi Perhitungan Biaya) yang baru. Hal tersebut berarti Perusahaan Pelayaran harus mengulangi prosedur dari awal dan menyebabkan biaya akan semakin besar.” (wawancara, Rabu 24 Februari 2016)
2. Keterlambatan jadwal kapal yang akan sandar di dermaga. Hal tersebut akan mengakibatkan perubahan jadwal sandar kapal untuk semua kapal secara mendadak karena berkaitan dengan kesiapan alat yang terbatas. Apabila satu kapal terlambat, maka semua kapal akan terkena imbasnya yakni megalami keterlambatan bongkar muat. Hal tersebut berarti akan mengurangi kinerja bongkar muat petikemas karena waktu yang terbuang sehingga menyebabkan kerugian berupa pendapatan yang berkurang karena kinerja tidak maksimal baik pada Perusahaan Pelayaran maupun pihak PT. Pelindo III (Persero). 3. Proses waiting truck, yakni kemacetan truk di lapangan penumpukan/ CY untuk mengantri baik untuk melakukan penumpukan petikemas maupun pengambilan petikemas. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan : “Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya waiting truck salah satunya yakni kerusakan alat RS (reach stacker) dan FL (forklift). Karena terjadi kerusakan, maka harus menunggu untuk diperbaiki kecuali bila ada lebih dari satu alat, namun hal tersebut tetap
akan mempengaruhi kinerja bongkar muat. Terjadinya waiting truck akan berimbas pada kinerja yang berkurang karena waktu bongkar muat menjadi semakin lama.” (wawancara, Kamis 25 Februari 2016) 4. Faktor cuaca yakni terjadinya hujan lebat yang menganggu kegiatan operasional bongkar muat petikemas. Dalam pelaksanaanya jika terjadi hujan proses bongkar muat petikemas tetap akan berlangsung namun yang menjadi kendala yakni kinerja bongkar muat yang berkurang. Jika hujan terjadi dengan lebat, maka kegiatan bongkar muat akan berhenti. Hal tersebut dikarenakan sebagai langkah antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat tempat pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas berada di tepi dermaga dan berbatasan langsung dengan laut lepas. Sangat jelas dampak dari terjadinya hujan lebat menjadi hambatan proses kegiatan bongkar muat petikemas berupa penurunan kinerja, waktu yang terbuang, perubahan jadwal sandar kapal maupun perubahan jadwal bongkar muat. Kesemua hal tersebut akan berdampak pada perolehan pendapatan dari masing-masing pihak yakni PT. Pelindo III (Persero) sebagai penyedia jasa pelayanan petikemas dan Perusahaan Pelayaran sebagai pengguna jasa pelayanan petikemas. 5. Waktu penumpukan petikemas alih kapal (trasshipment) yang terlalu lama. Kadangkala saat petikemas ditumpuk di lapangan penumpukan/ CY waktu tunggu petikemas akan menjadi hambatan manakala kapal pengangkut kedua lama datang ke pelabuhan. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya menjelaskan : “Hal tersebut jarang terjadi tetapi jika terjadi tentu akan menjadi kendala karena semakin lama petikemas di lapangan penumpukan, maka petikemas alih kapal (transshipment) yang lain tidak akan mendapat tempat untuk penumpukan. Bahkan bisa jadi blok untuk petikemas biasa dipakai untuk penumpukan petikemas alih kapal (transshipment) dikarenakan tempat yang tidak cukup lagi. Sebenarnya hal tersebut bisa saja menjadi keuntungan bagi PT. Pelindo III (Persero) karena semakin lama petikemas “dititipkan” di CY biayanya juga semakin mahal. Namun, demi menjaga profesionalitas perusahaan hal tersebut tentu akan menjadi kendala.” (wawancara, Kamis 25 Februari 2016)
Tahap Laporan Akhir Kegiatan Bongkar Muat Petikemas Hambatan yang terjadi pada tahap laporan akhir kegiatan bongkar muat petikemas ini yakni : 1. Kesalahan input data hasil pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas. Apabila terjadi kesalahan data, maka mau tidak mau data tersebut harus diperbaiki. Perbaikan data harus dimulai dari awal proses bongkar muat petikemas. Itu artinya akan memakan waktu yang tidak sedikit yang berakibat kepada terlambatnya pencetakan nota akhir bukti pelayanan kegiatan bongkar muat petikemas. 2. Sistem nota yang mengalami kerusakan (eror). Dalam melaksanakan administrasi akhir yang berupa nota akhir, Supervisor Administrasi menggunakan aplikasi C-Tos yang dari awal pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas sudah digunakan dan terhubung ke Kantor Cabang yang letaknya cukup jauh dari Terminal. Apabila terjadi kerusakan dalam sistem tersebut, hal tersebut akan berimbas kepada kinerja administrasi akhir yakni keterlambatan pencetakan nota akhir. Itu berarti sama saja dengan menumpuk pekerjaan sehingga dapat dikatakan kinerja tidak efektif dan efisien. Demikian adalah deskripsi dari hasil pengamatan di lapangan mengenai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan administrasi bongkar dan muat petikemas dengan sistem alih kapal (transshipment) di PT. Pelindo III (Persero) khususnya di Terminal Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya. Pada dasarnya hambatan yang dialami berupa kendala teknis maupun non teknis baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga laporan akhir. Adanya hambatan-hambatan tersebut akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan dan citra perusahaan di mata pengguna jasa. Pihak yang merugipun dialami oleh kedua pihak baik dari Perusahaan Pelayaran selaku pengguna jasa pelayanan petikemas maupun dari pihak PT. Pelindo III (Persero) sebagai penyedia jasa pelayanan petikemas. Pada akhirnya kerugian yang dialami kedua belah pihak yakni terkait dengan tingkat pendapatan yang berkurang.
C. Cara untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Administrasi Bongkar dan Muat Petikemas dengan Sistem Alih Kapal (Transshipment) Setelah menganalisa tentang hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan administrasi bongkar dan muat petikemas dengan sistem alih kapal (transshipment) khususnya di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak di Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya, maka sebagai pelengkap pembahasan pengamat juga melakukan observasi terkait dengan langkah-langkah strategis dari Petugas Terminal untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas tersebut. Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas ini didapatkan pengamat dari hasil wawancara dengan narasumber yakni Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya yang mengetahui dengan pasti mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas. Beliau Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya juga menyampaikan bahwa cara mengatasi hambatan yang dilakukan merupakan bentuk antisipasi dari pihak Terminal dalam menghadapi kemungkinan hambatan yang terjadi pada kegiatan bongkar muat petikemas baik saat perencanaan, pelaksanaan hingga laporan akhir Hambatan yang dihadapi sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya dan pada bagian ini merupakan kesinambungan dari pembahasan mengenai hambatan dan cara mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas. Dalam deskripsi ini seperti pembahasan sebelumnya mangenai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas juga akan disajikan dalam tiga tahapan yakni tahap perencanaan kegiatan bongkar muat petikemas, tahap pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas dan tahap laporan akhir kegiatan bongkar muat petikemas. Pembahasan tentang cara mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas ini berdasarkan hambatan yang telah ditemui pengamat seperti dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya.
Adapun dalam wawancara yang dilakukan pengamat kepada Bapak Nur Pribadianto
selaku
Supervisor
Perencanaan
Terminal
Petikemas
Serbaguna
(Multipurpose) Nilam Timur Surabaya, telah mendapatkan penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas sebagai berikut : Tahapan Perencanan Kegiatan Bongkar Muat Petikemas Adapun hambatan dan antisipasi/ cara mengatasi hambatan pada tahap perencanaan kegiatan bongkar muat petikemas yakni sebagai berikut : 1. Terjadinya rebutan sandar kapal dari masing-masing Perusahaan Pelayaran. Antisipasi yang dilakukan yakni dengan melakukan pelonggaran waktu jadwal kapal pada saat meeting perencanaan dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk memberi ruang waktu tenggang untuk mengantisipasi waktu sandar kapal yang terlalu mepet atau untuk memberi ruang kepada Perusahaan Pelayaran jika terdapat penambahan muatan agar tidak terlalu memakan waktu yang lama. Bila langkah tersebut tidak dapat memenuhi perencaan, maka akan dilakukan koordinasi dengan semua Perusahaan Pelayaran untuk melakukan penataan ulang jadwal dengan kesepakatan bersama agar tidak ada Perusahaan Pelayaran yang dirugikan. 2. Sistem aplikasi yang eror/ jaringan putus. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan antisipasi secara maksimal mengingat sistem tidak dapat ditolak jika terjadi kerusakan. Langkah pertama yang dilakukan Petugas Terminal jika terjadi sistem aplikasi yang eror dan jaringan putus adalah dengan menghubungi Kantor Cabang sebagai pemegang otoritas sistem agar menunjuk divisi yang terkait untuk memperbaiki sistem. Sembari menunggu sistem selesai diperbaiki, maka akan dilakukan proses input data secara manual agar kegiatan bongkar muat tetap bisa berjalan dengan lancar. 3. Sistem pembayaran CMS (Content Management System) mengalami masalah. Dari awal penerapan sistem CMS sudah dilakukan antisipasi yakni dengan menyediakan loket pembayaran secara manual di Kantor PPSA (Pusat Pelayanan Satu Atap). Di dalam kantor PPSA terdapat loket-loket dari berbagai bank yang telah bekerjasama dengan PT. Pelindo III (Persero) untuk menerima pembayaran biaya pelaksanaan bongkar muat petikemas. Dengan
cara ini apabila terjadi masalah dengan sistem CMS Perusahaan Pelayaran tetap bisa mengurusi pembayaran sebagai syarat penerbitan EPB dengan cara manual yakni membayar di kasir bank. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat Petikemas Adapun hambatan dan antisipasi/ cara mengatasi hambatan pada tahap pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas yakni sebagai berikut : 1. Realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan hasil meeting perencanaan dan pengendalian utamanya jika terjadi kerusakan alat. Dalam menyikapi hal ini kerusakan alat tidak dapat diduga, namun bila hal tersebut terjadi utamanya pada crane yang rusak maka ada dua cara yang pertama dengan menggunakan crane cadangan dengan syarat kapal tersebut hanya menggunakan satu crane. Cara kedua bila semua container crane digunakan dapat menggunakan derek kapal pada kapal yang mempunyai fasilitas derek kapal. Namun apabila semua crane tidak dapat digunakan, maka mau tidak mau proses bongkar muat petikemas harus ditunda sembari menunggu teknisi selesai memperbaiki kerusakan pada crane sehingga dapat digunakan kembali. Dengan kata lain, maka jadwal bongkar muat petikemas juga harus diundur. 2. Keterlambatan kapal sandar di dermaga. Langkah yang pertama untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan kapal yakni dengan melakukan kontak melalui telephone dengan Perusahaan Pelayaran untuk melakukan konfirmasi dan mengingatkan bahwa waktu sudah menunjukkan jadwal kedatangan kapal dan operasi bongkar muat petikemas. Bila sudah terlambat ada dua kemungkinan yakni konfirmasi apakah jadwal masih tetap dengan konsekuensi merubah jadwal semua kapal sehingga memerlukan
persetujuan
semua
pihhak
Perusahaan
Pelayaran.
Atau
konfirmasi untuk menunda kapal bersandar dengan konsekuensi pelaksanaan bongkar muat dilayani di akhir shift. Melakukan kontak juga bertujuan untuk mengingatkan kapal agar segera sampai di dermaga agar tidak terjadi keterlambatan sandar kapal untuk bongkar muat petikemas. 3. Proses waiting truck, yakni kemacetan truk di lapangan penumpukan/ CY untuk mengantri baik untuk melakukan penumpukan petikemas maupun pengambilan petikemas.
Karena berkaitan dengan fasilitas kendaraan, maka harus dilihat penyebab utama terjadiya kemacetan. Jika kemacetan dikarenakan kerusakan alat baik RS (reach stacker) atau FL (forklift), maka akan diupayakan peralatan cadangan. Jika masih tidak memungkinkan lagi karena berkaitan dengan kerusakan alat, maka mau tidak mau harus menunggu hingga perbaikan alat selesai dengan konsekuensi waktu bongkar muat akan molor dan selesai lebih lama. 4. Faktor cuaca yakni hujan lebat. Jika terjadi hambatan berupa hujan, maka langkah antisipasinya adalah petugas akan menggunakan pelindung badan dari terpaan air hujan (jas mantel) dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas karena imbas langsung dari terjadinya hujan yakni kepada para petugas di lapangan. Namun, bila terjadi hujan lebat tidak dapat diantisipasi dan harus menunggu kondisi memungkinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Hal tersebut berangkat dari adanya pementingan keselamatan kerja para petugas lapangan. 5. Waktu penumpukan petikemas alih kapal (transshipment) yang terlalu lama. Jika terjadi hal demikian, maka langkah strategis dari pihak Terminal adalah dengan menghubungi pemilik petikemas agar berkoordinasi dengan kapal pengangkut kedua untuk segera memuat petikemas tersebut dan dibawa ke tempat tujuan. Tahapan Laporan Akhir Kegiatan Bongkar Muat Petikemas Adapun hambatan dan antisipasi atau cara mengatasi hambatan pada tahap laporan akhir kegiatan bongkar muat petikemas yakni sebagai berikut : 1. Kesalahan input data hasil pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas. Cara mengatasi hambatan dilakukan oleh petugas bongkar muat petikemas di lapangan. Antisipasi dilakukan dengan membuat data rangkap 2 (dua) agar jika terjadi kesalahan memudahkan untuk melakukan monitoring ulang. Hal lain yakni adanya himbauan dari Supervisor Perencanaan Terminal kepada seluruh petugas bongkar muat petikemas di lapangan agar meneliti hasil kegiatan bongkar muat petikemas tidak hanya satu kali, harus pengecekan ulang sebelum data diserahkan untuk dilaporkan. Terlebih petugas penginput data dihimbau untuk teliti dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan bongkar muat petikemas.
2. Sistem nota yang mengalami kerusakan (eror). Jika hambatan ini teradi, maka petugas di Divisi Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi agar dilakukan perbaikan sistem secepatnya. Sambil menunggu sistem selesai diperbaiki, maka petugas pembuat nota akan membuat rincian data secara manual. Setelah sistem dapat digunakan lagi data akan dimasukkan ke sistem aplikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang jelas petugas harus membuat antisipasi dengan menggunakan cara manual. Demikian tadi adalah deskripsi dari uraian cara mengatasi hambatan yang terjadi kegiatan bongkar muat petikemas. Bapak Nur Pribadianto selaku Supervisor Perencanaan Terminal Petikemas Serbaguna (Multipurpose) Nilam Timur Surabaya diakhir wawancara menyatakan : “Pada dasarnya dalam melakukan pelayanan jasa kepelabuhanan khususnya kegiatan bongkar muat petikemas pasti mengalami sebuah hambatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) selalu berusaha akan melakukan langkah-langkah yang strategis dalam rangka mengatasi hambatan yang terjadi khususnya melakukan antisipasi demi kelancaran kegiatan bongkar muat. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua hambatan dapat diantisipasi, pada kondisi tertentu misalnya cuaca yang ekstrim, maka kita harus mengalah dengan pertimbangan keselamatan kerja dari para petugas bongkar muat.” (wawancara, Kamis 25 Februari 2016)
