BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN. Alur Pengajuan Tambah Daya Listrik

44 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan magang pada tanggal 05 Januari sampai dengan 06 Februari 2015 di PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo yaitu sebagai berikut : Alur Pengajuan Tambah Daya Listrik

PELANGGAN

PROSES ADMINISTRASI

JENIS BIAYA

PENGAWASAN

PROSES PELAKSANAAN

PEMILIHAN PENYEDIA

Sumber : Hasil pengamatan di PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo.

Berdasarkan alur pengajuan tambah daya listrik di PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pelanggan Tahapan awal dalam proses pengajuan tambah daya listrik yaitu pelanggan harus mengisi dan mendatangani formulir permintaan penambahan daya (TUL I – 01) rangkap 2 di loket kantor PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo dengan melampirkan : commit to user



-

Fotocopy KTP atau Identitas Diri pelanggan (bisa di fotocopykan oleh PLN tanpa dipungut bayaran).

-

Sket lokasi rumah atau bangunan pelanggan.

-

Pelunasan tagihan listrik bulan terakhir.

-

Membayar biaya tambah daya.

Formulir permintaan penambahan daya (TUL I – 01) dibuat rangkap 3 dan pada hari itu juga dicacat dalam agenda permintaan TUL I – 01 yang disusun berdasarkan nomor urut pelanggan yang selanjutnya. -

TUL – 01 lembar asli untuk ke fungsi pelayanan pelanggan.

-

TUL – 01 tembusan diberikan kepada pelanggan sebagai tanda terima.

Pemasangan Instalasi Listrik harus sesuai standard, adapun untuk pemasangan instalansi listrik tegangan rendah-tinggi tersebut harus memenuhi SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000/Amd 2006) yang telah diberlakukan wajib oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 008 tahun 2007. Didalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pasal 44 ayat 4 dijelaskan bahwa “Setiap intalansi tenaga listrik yang beroprasi wajib memiliki Sertifikat Layak Operasi”. Bahkan didalam undang-undang tersebut dijelaskan juga ketentuan pidana bagi pengoperasian instalasi tenaga listrik yang tidak memiliki Sertifikat Layak Operasi, sebagaimana dimaksutkan dalam pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berikut adalah hasil wawancara dengan bagian loket pendaftaran bagian penambahan daya di PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo yaitu : “Pentingnya persyaratan bagi pelanggan sebelum mendaftar harus terpenuhi dahulu karena berdasarkan peraturan PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo jika pelanggan masih mempunyai commit to user kendala atau masalah pada tunggakan listrik pihak PLN belum



mempersetujui pengajuan yang diajukan pelanggan dan akan masuk daftar tunggu”. (Sumber : Ibu Sabariyah, 26 Februari 2015).

2. Proses Administrasi Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi, kemudian diserahkan kepada petugas fungsi pelayanan pelanggan PLN yang bersangkutan, kemudian pihak PLN melakukan survey lapangan untuk mengetahui secara persis kondisi kelistrikan dilapangan (kondisi teknis, jarak dengan tiang terdekat, jarak dengan trafo terdekat, dan informasi teknis lainnya). Setelah itu pihak PLN memberikan surat jawaban kepada pelanggan yang memuat informasi antara lain : persetujuan ijin pengajuan tambah daya, biaya yang menjadi beban pelanggan, tarif listrik dan rencana jadwal pelaksanaan pengajuan tambah daya, serta contact person PLN. Setelah itu Pelanggan menandatangani Surat Perjanjian Tenaga Listrik (SPJBTL) yang memuat antara lain daya listrik yang diperlukan, tarif listrik yang diberlakukan serta hak dan kewajiban pelanggan dan pelanggan tersebut diminta untuk mencatat no agenda dan no regristrasi yang diberikan operator call center dan membayar biaya penambahan listriknya ke tempat pembayaran listrik atau bisa dengan pembayaran melalui transfer dengan memperlihatkan no regristasi yang sudah didapatkan dari call center, Selanjutnya tinggal menunggu petugas PLN datang ke rumah untuk mengganti pembatas (MCB) atau beserta KWH prabayar jika KWH rumah masih menggunakan KWH mekanik.

3. Jenis Biaya Pada tahap ini pihak pelanggan diberikan pilihan untuk menambah daya yang dibutuhkan oleh pelanggan itu sendiri. Pemilihan tambah daya di PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo di pilih dengan syarat sudah memiliki surat persetujuan dari PLN. Untuk menjelaskan besarnya daya yang ingin

commit to user



pelanggan ajukan ke PLN maka pihak PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo membagi menjadi : a) Sambungan 1 fasa atau 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukur tegangan rendah. b) Sambungan 3 fasa atau tambahan daya dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan menengah. c) Sambungan 3 fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan tinggi. d) Sambungan 1 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah di bangunan pelanggan. Untuk penjelasan jumlah biaya dibawah ini sudah tertera tabel biaya penyambungan menurut kelompok tambah daya, sebagai berikut :

Tabel 4.2 Biaya Tambah Daya Listrik Dari tabel tersebut Bu Dian selaku Supervisor Admin menjelaskan sebagai berikut :

commit to user



“Untuk biaya penyambungan tersebut semua sudah tertera didalam tebel tersebut, tetapi kalau misalnya pelanggan mau pindah contohnya pelanggan sudah memiliki daya sambungan 900 VA dengan biaya Rp 843.000,00 tetapi ingin turun daya ke 450 VA dengan biaya Rp 421.000,00 tinggal dikurangi saja biayanya jadi 843.000,00 – Rp 421.000,00 = Rp 422.000,00 begitu juga sebaliknya jika ingin tambah daya”. (wawancara 20 Maret 2015).

4. Pemilihan Penyedia Pada tahap ini PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo menyediakan pilihan untuk jenis pelayanan tambah daya listrik melalui datang langsung ke PLN, melalui call center 123, dan melalui online. Berikut ini penjelasan dari ketiga pilihan tersebut yaitu :

a. Datang langsung ke kantor PLN Datang langsung ke Kantor Pelayanan PLN terdekat dengan domisili/lokasi bangunan yang akan disambung listriknya dengan membawa : Persyaratan Tambah Daya : Fotocopy KTP, Fotocopy Rekening Listrik tetangga kanan kiri, Surat Kuasa (Jika tidak diurus langsung oleh pemilik), Fotocopy KTP dari yang diberi kuasa (Jika memakai Surat Kuasa).

b. Melalui call center 123 Pengajuan permohonan tambah daya juga dapat dilakukan melalui

saluran

telepon

Call

Center

PLN

Setelah

persyaratan diatas dipenuhi, tahapan berikutnya adalah : Pemberkasan administrasi permohonan tambah daya, Survey lapangan untuk mengetahui secara persis kondisi kelistrikan dilapangan (kondisi teknis, jarak dengan tiang terdekat, jarak dengan trafo terdekat, dan informasi teknis lainnya). Calon pelanggan menyelesaikan proses admistrasi commit to user di Kantor PLN.



Selain itu, pelanggan bisa mendapatkan informasi yang meliputi: 1) Selain informasi tentang tata cara tambah daya listrik antara lain: 

Penyambungan baru



Penyambungan sementara



perubahan/balik nama



perubahan alamat dan lain-lain.

2) Informasi tentang cara perhitungan dan besarnya biaya yang harus dibayar antara lain: 

Harga jual listrik



uang jaminan pelanggan



perhitungan rekening listrik



dan biaya lain-lain.

3) Informasi tentang ketentuan persyaratan tambah daya listrik dan peraturan instalasi pelanggan.

c. Melalui web resmi PT. PLN Pertama calon pelanggan membuka website www.pln.co.id lalu pilih tambah daya kemudian silahkan isi data pelanggan dan data pemohon.

5. Proses Pelaksanaan Setiap permintaan penambahan daya dan dokumen pendukungnya disusun dalam satu berkas permintaan penambahan daya. Pengiriman ke Fungsi Survei harus dilakukan dengan menggunakan buku pengiriman, atau pengiriman dalam bentuk media rekaman komputer atau melalui fasilitas jaringan komputer. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses pelaksanaan

to user pengajuan tambah daya listrikcommit di PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo yaitu :



a. Dokumen Pendukung Setiap permintaan penambahan daya didukung dokumen yang terdiri dari : 1) Foto copy rekening listrik atau KPP. 2) Foto copy KTP atau identitas diri lainnya dari permintaan maupun pelanggan. 3) Surat kuasa apabila peminta bukan pelanggan yang bersangkutan.

b. Berkas permintaan dan pengiriman berkas Setiap permintaan tambah daya dan dokumen pendukungnya didukung dan disusun dalam berkas permintaan penambahan daya. Pengiriman ke fungsi perencanaan atau survei harus dilakukan dengan membuat daftar pengiriman.

c. Perencanaan / Survei Untuk memberikan jawaban atas permintaan tambah daya yang disetujui atau tidak, diperlukan data teknik. Perencanaan dengan survei data teknik dilapangan, dilakukan dengan menggunakan formulir survei dari fungsi perencanaan. Apabila data teknik sudah dapat disajikan diloket pelayanan, baik dalam bentuk tabel, maupun sistem komputer tidak perlu dilakukan perencanaan dengan survei dilapangan.

d. Pengecekan data tunggakan / Hutang pelanggan Sebelum menerbitkan surat jawaban harus dicek terlebih dahulu kemungkinan masih ada tunggakan rekening listrik dan tagihan susulan P2TL yang belum dilunasi. Apabila terbukti masih ada, pelanggan harus melunasi terlebih dahulu. Pengecekan data tunggakan dapat melalui fasilitas jaringan komunikasi komputer dengan cepat dan mudah mengakses data induk saldo.

commit to user



e. Surat jawaban Setiap permintaan tambah daya harus segera dibuatkan surat jawaban. Untuk membuat surat jawaban terhadap permintaan daya besar, diperlukan data teknik. Apabila data teknik dapat disajikan di FPL baik dalam bentuk manual atau melalui sistem informasi jaringan komputer, maka tidak perlu survei dilapangan. Jadi untuk menerbitkan surat jawaban, ada 2 cara : 1) Tidak perlu menunggu hasil survei atau tanpa perencanaan atau survei, seperti yang berlaku di PT PLN (Persero). Surat jawaban ini ada 2 macam yaitu : -

Disetujui.

-

Tidak disetujui / ditangguhkan / dikonsultasikan.

2) Harus menunggu hasil survei atau dengan perencanaan / survei, karena permintaan tambah daya besar dan juga data teknik belum tersedia di FPL. Surat jawaban ada 2 macam : -

Disetujui.

-

Tidak disetujui / ditangguhkan / dikonsultasikan.

Setiap jawaban harus dicatat dalam buku pemantauan perubahan daya TUL

I – 02, untuk menandakan bahwa permintaannya sudah

dibuatkan surat jawaban. Surat jawaban segera disampaikan kepada pelanggan, diberikan sewaktu pelanggan datang ke loket FPL atau melalui pos, facsimile atau telex. Tembusan kedua SJPS disimpan kedalam berkas permintaan

menunggu

pembayaran.

Apabila

pelanggan

langsung

membayar BP dan UJL, maka FPL tidak menyiapkan berkas permintaan menunggu pembayaran. Bagi pelanggan yang telah menerima surat jawaban ada 2 kemungkinan yang harus dilakukan, yaitu : 1) Apabila permintaan permintaan penambahan daya dari 1 fasa ke 1 fasa, tidak perlu menghubungi instalatir dan pelanggan dapat langsung membayar : -

Biaya penyambungan = ( Daya baru – Daya lama ) x Tarif BP to user / VA dari tarif commit / daya yang baru.



-

UJL = ( Daya baru x Tarif UJL / VA ) – UJL lama yang tercatat dalam akuntansi PLN.

2) Penambahan daya dari 1 fasa ke 3 fasa, akan dilakukan selain alat pembatas juga alat pengukur dan Sambungan Luar Pelayanan (SLP) serta Sambungan Masuk Pelayanan (SMP). Selain itu kemungkinan harus mengubah instalasi pelanggan antaralain kabel toevoer yang harus dikerjakan oleh instalatir. Dalam hal ini pelanggan harus menghubungi instalatir untuk merevesi instalasi milik pelanggan. Instalatir harus terdaftar sah di PLN dan masih mempunyai surat izin kerja yang masih berlaku.

f. Perjanjian jual beli tenaga listrik Pada transaksi penambahan daya tidak dibuatkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang baru, melainkan suplemen saja.

g. Pemeriksaan instalansi pelanggan Apabila pertimbangan untuk penambahan daya diperlukan perubahan instalansi, maka diberlukan ketentuan pemeriksaan instalansi dan gambar instalansi. Perubahan instalansi pelanggan yang baru.

h. Pelaksanaan pembayaran Setiap permintaan penambahan daya kepada pelanggan diperhitungkan biaya : -

Biaya penyambungan = ( Daya baru – Daya lama ) x Tarif BP / VA dari tarif / daya yang baru.

-

UJL = ( Daya baru x Tarif UJL / VA ) – UJL lama yang tercatat dalam akuntansi PLN.

Sebelum melakukan pembayaran, pelanggan menyerahkan SJPS atau suplemen perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah ditandatangani.

commit to user



Untuk tanda bukti penerimaan dibuatkan kuitansi (TUL I – 06) yang terdiri dari : -

Kuitansi penerimaan BP dan tagihan lainnya (bila ada)

-

Kuitansi penerimaan tambahan UJL Masing-masing dibuat rangkap 4 :

(1) Lembar asli untuk pelanggan (2) Tembusan kesatu untuk fungsi keuangan (3) Tembusan kedua untuk FBL (4) Tembusan ketiga untuk FPL Pelanggan dapat memilih cara pembayaran melalui transfer / pemindah bukuan atau dikas kantor PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo. a) Pembayaran melalui transfer / pemindah bukuan. Pelanggan harus diberitahukan nomor R/C Bank Receipt PLN cabang dan pelanggan diminta untuk mencantumkan nomor kontrak / nomor pelanggan pada Credit Nota. Kuitansi TUL 1 – 06 harus dikirim oleh PLN kepada pelanggan. b) Pembayaran dikas kantor PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo. Pelanggan pada saat itu juga dapat menerima kuitansi TUL 1 – 06 asli yang telah dikas register oleh kasir PLN. Dan setiap transaksi penerimaan pembayaran BP dan UJL harus dicatat dalam Buku Pemantauan penambahan daya (TUL – 07). Selanjutnya berkas pelanggan tersebut dimasukkan kedalam berkas Permintaan Menunggu Penambahan Daya. i. Pelaksanaan Penambahan Daya Berdasarkan TUL – 06 FPL membuat perintah kerja pemasangan atau pembongkaran SL (TUL 1 – 09) dikirim ke fungsi penyambungan commit to user menggunakan buku pengiriman. Kemudian fungsi penyambungan



membuat kode 7 / TUG 9 untuk pengambilan material difungsi perbekalan atau gudang. Setiap pelaksanaan penambahan daya oleh fungsi penyambungan dibuat Berita Acara Pemasangan SL dalam rangkap 4 dan ditandatangani pejabat yang ditunjuk. Berita Acara Pemasangan SL didistribusikan : 1) Lembar asli untuk FPL 2) Tembusan kesatu untuk pelanggan 3) Tembusan kedua untuk fungsi penyambungan 4) Tembusan ketiga untuk FPM Setelah mempunyai sistem informasi jaringan komputer, maka fungsi penyambungan dapat membuat perintah kerja pemasangan SL (TUL I – 09) dan berita acara pemasangan SL (TUL – 10) sekaligus merekam data teknik hasil penambahan daya. Selanjutnya fungsi penyambungan merekam data teknik hasil penambahan daya. Walaupun fungsi penyambungan dapat mengakses file perubahan daya yang ada di FPL, tetapi tidak dapat merubah data yang ada di FPL. Berdasarkan Berita Acara Pemasangan SL (TUL I – 10), FPL membuat PDL (TUL I – 11) dalam rangkap 2 (dua). Lalu PDL asli dikirim ke fungsi pengolahan data atau fungsi pembuatan rekening untuk proses peremajaan Data Induk Pelanggan dan tembusan PDL (TUL I – 11) untuk arsip FPL. Dengan telah dilaksanakannya tambah daya, maka seluruh dokumen

penambahan

daya

dalam

arsip

permintaan

menunggu

penambahan daya di pindah ke Amplop Arsip Pelanggan (TUL I – 13), kecuali TUL I – 12A dan TUL I – 12B.

Hal – hal yang perlu diperhatikan : -

Penambahan

daya

dilaksanakan,

jika

pelanggan

tidak

mempunyai tunggakan rekening listrik dan tagihan susulan commit to user



OPAL (pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik). Dalam hal ini, seluruh kewajiban pelanggan harus dilunasi dahulu. -

Setiap berkas-berkas permintaan yang terdiri dari : 

Berkas Arsip Permintaan Menunggu Penyelesaian



Berkas Arsip Permintaan Menunggu Pembayaran



Berkas Arsip Permintaan Menunggu Penambahan Daya

Selama proses sedang berlangsung, berkas-berkas tersebut harus di

simpan ditempat khusus

dan dibuatkan sistem

penyimpanan dan ada petugas yang bertanggung jawab. 6. Pengawasan Pengawasan merupakan kegiatan dalam mengontrol atau mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang ditentukan. Seperti yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo dalam pelaksanaan pengajuan tambah daya listrik telah dijelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo menghadirkan panitia penerima hasil pekerjaan, memeriksa, dan melaporkan hasil tambah daya untuk diarsipkan di bagian arsip pelanggan.

B. Pembahasan Berdasarkan Alur Pengajuan Tambah Daya Listrik, maka dapat di katakan bahwa tambah daya listrik di PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo sudah sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, hal ini dapat dilihat dari alur yang terjadi, yaitu di mulai dari pelanggan mendaftar memperhatikan hal-hal yang terkait seperti dokumen-dokumen atau syarat-syarat untuk pengajuan tambah daya listrik sampai semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Proses Administrasi yaitu menyerahkan semua dokumen atau berkas-berkas dari pelanggan kemudian diserahkan kepada petugas pelayanan pelanggan PLN yang bersangkutan untuk diproses kembali, dari commit to user



mensurvey pelanggan apakah masih mempunyai tunggakan listrik atu masalah lainnya. Jika semua sudah terpenuhi maka pihak PLN akan mengeluarkan surat jawaban persetujuan tambah daya listrik dan pelaksanaan tambah daya akan dilakukan oleh pihak PLN. Jenis Biaya yaitu tahapan dimana pelanggan diberikan pilihan untuk tambah daya yang dibutuhkan oleh pihak pelanggan itu sendiri. Pihak PLN hanya menjelaskan syarat dan prosedur administrasi yang diperlukan oleh pelanggan pengajuan tambah daya. Tahapan selanjutnya yaitu Pemilihan Penyedia oleh PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo yaitu pihak PLN menyediakan pilihan untuk jenis pelayanan tambah daya listrik melalui 3 tahapan yaitu datang langsung ke PLN, melalui call center 123, dan melalui online dan sekaligus menyimpulkan tahapan mana yang lebih mudah untuk dilakukan oleh pihak pelanggan. Jika sudah Pelanggan dapat memilih cara pembayaran melalui transfer / pemindah bukuan atau dikas kantor PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo. Jika pelanggan memilih pembayaran melalui transfer, pelanggan harus tau nomor R/C Bank Receipt PLN cabang dan pelanggan diminta untuk mencantumkan nomor kontrak atau nomor pelanggan pada Credit Nota. Jika pembayaran di Kantor PT. PLN (Persero) Rayon Sukoharjo pelanggan pada saat itu juga dapat membayar ditempat dan juga dapat menerima kuitansi TUL 1 – 06 asli yang telag dikas register oleh kasir PLN. Dalam proses pelaksanaannyapun PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo melaksanakan tambah daya listrik sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai acuan administrasi pengajuan tambah daya listrik. Dan dalam tahap pengawasannyapun PT PLN (Persero) Rayon Sukoharjo menghadirkan penulis penerima hasil pekerjaan, memeriksa, dan melaporkan hasil tambah daya untuk diarsipkan di bagian arsip pelanggan.

commit to user

BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN. Alur Pengajuan Tambah Daya Listrik

Recommend Documents