BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN PASURUAN Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Pasuruan

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pasuruan

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN PASURUAN

3.1.

Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Pasuruan Pemerintah

daerah

semakin

realistis

menghadapi

problem

sanitasi yang buruk. Kebijakan perbaikan sanitasi mengarah pada penyelesaian akar persoalan sanitasi. Yakni, menuju pada usahausaha perubahan perilaku sanitasi buruk masyarakat. Kebijakan daerah di Jawa Timur, terutama kabupaten, fokus pada upaya-upaya peningkatan kabupaten

permintaan telah

sanitasi

menjalankan

sehat. kegiatan

Hingga

2009,

seluruh

dan

kebijakan

guna

meningkatkan kesadaran serta kebutuhan masyarakat akan sanitasi sehat. Meski substansinya sama, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan upaya tersebut. 3.1.1. Kesehatan Lingkungan Keadaan lingkungan yang sehat tercipta dengan terwujudnya kesadaran individu dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk mencapai tujuan tersebut, dijabarkan dalam sasaran untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan indicator rumah tangga sehat, institusi kesehatan yang berperilaku sehat, institusi pendidikan yang sehat, tempat kerja yang sehat, tempat-tempat umum yang sehat, posyandu purnama dan mandiri

serta meningkatkan kemandirian masyarakat

sebagai peserta jaminan pemeliharaan masyarakat.

III - 1


Kondisi kesehatan lingkungan KABUPATEN PASURUAN dapat dilihat dari beberapa data berkaitan dengan kesehatan lingkungan sebagai berikut : Tabel 3.1 Banyaknya Penderita Penyakit Tertentu Menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit di KABUPATEN PASURUAN Tahun 2010

III - 2

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pasuruan PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN No.

KECAMATAN DIARE

KECACINGAN

FILARIASIS

DHF

MALARIA

TB PARU

KUSTA

KULIT

1159

1

1

8

0

38

3

0

PRAMBUSIA

PES

ISPA

0

0

0

(PATEK)

1.

Purwodadi

2.

Tutur

329

2

0

1

0

4

0

0

0

0

0

3.

Puspo

1072

0

0

9

0

7

2

0

0

0

8

4.

Tosari

215

1

1

0

0

0

0

0

0

0

19

5.

Lumbang

891

2

0

2

1

19

6

0

0

0

2

6.

Pasrepan

369

3

0

6

16

30

30

0

0

0

8

7.

Kejayan

2879

0

0

35

0

81

24

0

0

0

142

8.

Wonorejo

1611

0

0

16

60

8

8

0

0

0

162

9.

Purwosari

5598

4

1

22

1

75

3

0

0

0

79

10.

Prigen

1958

1

0

33

0

39

6

0

0

0

0

11.

Sukorejo

1110

0

0

49

0

68

3

0

0

0

58

12.

Pandaan

6040

0

0

53

0

86

2

0

0

0

25

13.

Gempol

3242

0

2

23

0

128

14

0

0

0

44

14.

Beji

1658

0

0

22

0

54

10

0

0

0

186

III - 3

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pasuruan 15.

Bangil

3226

6

68

0

100

7

0

0

0

0

137

16.

Rembang

2451

0

0

8

69

19

0

0

0

0

36

17.

Kraton

3991

20

1

17

0

81

23

0

0

0

333

18.

Pohjentrek

989

0

0

12

0

17

1

0

0

0

67

19.

Gondangwetan

877

3

0

31

0

68

11

0

0

0

0

20.

Rejoso

852

1

0

39

0

37

14

0

0

0

0

21.

Winongan

937

1

01

16

2

74

45

0

0

0

5

22.

Grati

3315

7

1

77

1

78

54

0

0

0

225

23.

Lekok

533

0

1

17

0

84

30

0

0

0

10

24.

Nguling

672

0

0

9

0

38

56

0

0

0

64

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan, Profil Kesehatan Tahun 2010

III - 4


3.1.2 Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat Kesadaran

masyarakat

akan

kesehatan

lingkungan

pada

umumnya masih rendah sehingga masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya program yang sesuai. Kesehatan masyarakat terkait erat dengan kondisi kesehatan lingkungan serta perilaku sehat dari penghuni di dalam lingkungan tersebut. Kondisi lingkungan ini terkait dengan lingkungan hunian yang sebagian wilayah adalah lokasi yang rawan banjir/genangan dan terbatasnya jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan. Keadaan lingkungan yang sehat tercipta dengan terwujudnya kesadaran individu dan masyarakat untuk berperilaku

hidup bersih

dan sehat (PHBS), untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan indikator rumah tangga sehat, institusi kesehatan yang berperilaku sehat , institusi pendidikan yang sehat, tempat kerja yang sehat, tempat-tempat umum yang sehat, posyandu purnama dan mandiri serta meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. Berdasarkan data hasil Pelaksanaan Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten Pasuruan, kemudian dianalisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

III - 5


Tabel 3.2 Data Jamban yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 JAMBAN No.

KECAMATAN

JAMBAN PRIBADI L.A +

JAMBAN UMUM

CEMPLUNG

L.ANGSA

LAIN-LAIN

CEMPLUNG

L.ANGSA

L.A +

LAIN-LAIN

0

7477

0

0

0

0

0

0

1.

Purwodadi

2.

Tutur

2169

2474

1468

0

0

0

166

0

3.

Puspo

1755

0

375

0

0

0

0

0

4.

Tosari

149

0

1495

0

0

0

0

0

5.

Lumbang

3706

1097

0

0

0

22

0

0

6.

Pasrepan

1675

1505

0

0

26

23

0

0

7.

Kejayan

974

887

1661

0

0

0

0

0

8.

Wonorejo

2553

3714

107

0

0

0

0

0

9.

Purwosari

1230

0

8953

0

0

0

0

0

10.

Prigen

1667

5822

6322

0

0

0

0

31

11.

Sukorejo

63

84

14873

0

0

0

0

0

12.

Pandaan

0

0

8247

0

0

0

0

0

13.

Gempol

285

98

13187

0

0

0

0

0

III - 6


14.

Beji

29

1472

8626

0

0

0

0

0

15.

Bangil

793

2789

6876

0

0

0

16

0

16.

Rembang

3281

4

0

0

0

0

0

0

17.

Kraton

115

100

3338

0

0

0

30

0

18.

Pohjentrek

0

0

2651

0

0

0

0

0

19.

Gondangwetan

0

476

2651

12

0

2

0

0

20.

Rejoso

221

498

1250

0

0

0

11

0

21.

Winongan

0

0

1756

0

0

0

0

0

22.

Grati

3211

2757

4482

59

0

6

4

0

23.

Lekok

1609

1340

1720

0

0

1

9

0

24.

Nguling

520

3180

11

0

0

10

10

0

Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Tahun 2010

III - 7


Tabel 3.3 Data jamban yang ada di sarana pendidikan, tempat-tempat umum dan rumah di wilayah Kabupaten Pasuruan : SARANA PENDIDIKAN SD No.

TTU

SMP

RUMAH

SMA/SMK

Kecamatan YG

YG

YG

YG

YG

YG

YG

YG

YG

ADA

DIPERIKSA

SEHAT

ADA

DIPERIKSA

SEHAT

ADA

DIPERIKSA

SEHAT

YG

YG

YG

YG

ADA

DIPERIKSA

SEHAT

ADA

YG DIPERI KSA

YG SEHAT

1.

Purwodadi

40

40

40

8

6

6

3

2

2

25

13

13

17209

5530

5170

2.

Tutur

31

31

31

7

7

5

3

3

1

18

15

13

13587

4513

2404

3.

Puspo

19

2

2

2

1

1

1

1

1

5

4

3

6876

341

193

4.

Tosari

16

16

16

3

3

3

1

1

1

3

29

28

3874

1300

1245

5.

Lumbang

27

0

0

3

0

0

0

0

0

7

0

0

9938

727

270

6.

Pasrepan

3

3

3

0

0

0

0

0

0

54

28

22

12605

672

482

7.

Kejayan

37

14

8

1

0

0

0

0

0

27

17

12

14341

1773

1021

8.

Wonorejo

25

25

25

2

2

2

4

1

0

31

20

17

15203

5712

3830

9.

Purwosari

38

38

38

5

5

5

6

6

5

44

32

32

18613

5564

3862

10.

Prigen

31

20

20

9

8

8

4

3

3

60

12

10

19723

6724

6505

11.

Sukorejo

38

38

38

5

5

5

5

5

5

48

37

34

21752

1974

1860

12.

Pandaan

43

5

4

8

0

0

9

0

0

48

25

19

23898

7303

5727

13.

Gempol

35

35

34

7

6

6

7

4

4

42

32

29

26248

9081

8655

14.

Beji

30

30

3

8

8

2

3

3

1

53

40

35

16544

5196

4940

III - 8


15.

Bangil

35

28

21

11

8

2

4

0

0

82

46

38

15587

2592

2068

16.

Rembang

27

0

0

2

0

0

2

0

0

42

19

16

16299

1299

909

17.

Kraton

29

21

21

5

1

1

0

0

0

53

46

43

16249

2688

1753

18.

Pohjentrek

18

18

18

2

2

2

0

0

0

11

9

8

6868

2531

1110

19.

Gondangwetan

23

18

18

4

0

0

1

1

1

37

25

23

10104

3450

2970

20.

Rejoso

25

22

22

3

3

3

0

0

0

25

21

19

11402

1208

1088

21.

Winongan

23

18

16

2

2

2

1

1

1

18

19

18

9530

1020

444

22.

Grati

35

20

17

5

2

2

2

0

0

26

20

16

18181

2559

1226

23.

Lekok

30

3

3

3

2

2

0

0

0

33

23

20

16170

350

97

24.

Nguling

29

4

3

0

0

0

1

0

0

15

9

7

12488

1162

567

Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Tahun 2010

III - 9


Data kegiatan Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2009 tergambarkan pada tabel berikut ini : Tabel 3.4 Kegiatan Promosi Kesehatan Program PHBS Tahun 2009 No Nama Kegiatan 1 Penyuluhan Pola Hidup bersih Sehat

Rp

Jumlah 10,400,000

2

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Rp

50,500,000

3

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Rp

16,750,000

4

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Rp

17,725,000

5

Pelaksanaan Kerjasama Bakti Sosial Kesehatan dan Promosi Kesehatan

Rp

795,000,000

6

Sosialisasi Masalah Kesehatan

Rp

20,675,000

7

Advokasi Ke Lintas Sektor Terkait

Rp

2,100,000

8

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Rp

24,845,000

9

Pembinaan dan Penilaian Sekolah PHBS

Rp

3,350,000

Rp

15,700,000

Rp

957,045,000

10 Pengembangan Media Promosi Kesehatan Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Total Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2010

III - 10


3.1.3 Kuantitas dan Kualitas air Air

bersih

merupakan

salah

satu

kebutuhan

penting

bagi

kehidupan manusia. Kebutuhan air bersih bagi penduduk Kabupaten Pasuruan sebagian dipenuhi oleh PDAM, sumur gali, sumur pompa, sumber mata air dan sungai. Permasalahan

air

bersih

KABUPATEN

PASURUAN

ditingkat

masyarakat antara lain : 1. Besarnya

angka

pertumbuhan

penduduk

KABUPATEN

PASURUAN mengakibatkan harus mencari alternatif baru sumber air baku. 2. Beberapa masyarakat di KABUPATEN PASURUAN yang belum terakses oleh layanan air bersih atau PDAM. Di Kabupaten Pasuruan hanya separuh (12 dari 24 Kecamatan) yang terlayani oleh PDAM Kabupaten Pasuruan. 3. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah/terbatas menjadi alasan

masyarakat

tersebut

untuk

tidak

melakukan

pemasangan jaringan air bersih dari PDAM. 4. Banyak masyarakat berpendapat bahwa kualitas air PDAM kurang

bagus,

sehingga

masyarakat

lebih

mengandalkan

sumber sumur dalam untuk memperoleh sumber air bersih Permasalahan air bersih ditingkat PDAM : 1. Debit air dari suplay PDAM sangat kecil, sehingga tidak mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat di KABUPATEN PASURUAN 2. Banyak terjadi kebocoran sehingga kinerja dan usia sistem distribusi kurang efesien. 3. Meter rusak/tidak berfungsi, pencatatan meter air yang tidak akurat. 4. Kurangnya jam kerja operasional, hal ini disebabkan oleh kurangnya tekanan air pada sistem transmisi dan distribusi 5. Kinerja dan umur sistem distribusi kurang efesien.

III - 11


Pemanfaatan sumber air baku di Kabupaten Pasuruan ditangani oleh PDAM Kabupaten Pasuruan. Pada saat pembentukan, PDAM Kabupaten Pasuruan hanya terdiri dari 4 (empat) cabang saja, namun sekarang sudah menjadi 8 (delapan) cabang dan 4 (unit kerja) yang meliputi : 1. Cabang Bangil 2. Cabang Prigen 3. Cabang Gempol 4. Cabang Pandaan 5. Cabang Purwosari 6. Cabang Sukorejo 7. Cabang Tutur 8. Cabang Purwodadi 9. Unit Nguling 10. Unit Wonorejo 11. Unit Grati 12. Unit Puspo Sumber Air yang Dimanfaatkan Dalam kegiatan operasionalnya, PDAM Kabupaten Pasuruan menggunakan air baku dari 13 mata air, 3 sumur bor dan 4 IPA. Sumber-sumber air yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut : A. Mata Air o Mata Air Umbulan o Mata Air Gempol/Ringin o Mata Air Plintahan o Mata Air Kajar o Mata Air Alap-Alap o Mata Air Gubisan o Mata Air Dawuhan o Mata Air Kali Biru o Mata Air Sumber Kambang

III - 12


o Mata Air Padas Gempal o Mata Air Banyu Meneng o Mata Air Sabrangan o Mata Air Sono B. Sumur Bor o Sumur Bor Grati o Sumur Bor Wonorejo o Sumur Bor Nguling C. IPA o IPA Plintahan o IPA Kali Getih o IPA Kali Gupit o IPA Sungai Kletak

III - 13


Tabel 3.5 Data Pelanggan PDAM Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 : NO

CABANG/UNIT

RUMAH TANGGA

PEMERINTAH

NIAGA

NIAGA

NIAGA

INDUSTRI

INDUSTRI

KECIL

SEDANG

BESAR

KECIL

BESAR

SOSIAL

HU / KU

JUMLAH

1

BANGIL

1567

23

75

8

2

-

4

41

-

1720

2

PRIGEN

2179

9

186

12

2

-

1

10

26

2425

3

GEMPOL

3367

16

94

11

-

16

12

74

5

3595

4

PANDAAN

2177

14

177

11

6

3

1

28

9

2426

5

PURWOSARI

2460

16

69

4

-

2

2

41

53

2647

6

SUKOREJO

836

7

55

7

2

7

2

6

9

931

7

TUTUR

705

6

10

1

-

-

-

14

2

738

8

TOSARI

-

-

-

-

-

-

-

-

0

9

NGULING

371

5

10

1

-

-

-

3

3

393

10

GRATI

447

8

4

-

-

-

-

6

5

470

11

WONOREJO

434

5

13

1

-

-

-

5

4

462

12

PURWODADI

1412

10

27

3

-

-

1

5

33

1491

13

PUSPO

168

3

-

-

-

-

-

3

6

180

16123

122

720

59

12

28

23

236

155

17478

JUMLAH TOTAL

Sumber : PDAM Kabupaten Pasuruan, Agustus 2007

III - 14


Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Yang Terlayani PDAM Tahun 2006 NO

CABANG/UNIT

RUMAH TANGGA

PEMERINTAH

NIAGA

NIAGA

NIAGA

INDUSTRI

INDUSTRI

KECIL

SEDANG

BESAR

KECIL

BESAR

SOSIAL

HU /

JUMLAH

KU

1

BANGIL

9402

690

3750

400

100

-

2000

2050

-

18392

2

PRIGEN

13074

270

9300

600

100

-

500

500

5200

29544

3

GEMPOL

20202

480

4700

550

-

8000

6000

3700

1000

44632

4

PANDAAN

13062

420

8850

550

300

1500

500

1400

1800

28382

5

PURWOSARI

14760

480

3450

200

-

1000

1000

2050

10600

33540

6

SUKOREJO

5016

210

2750

350

100

3500

1000

300

1800

15026

7

TUTUR

4230

180

500

50

-

-

-

700

400

6060

8

NGULING

2226

150

500

50

-

-

-

150

600

3676

9

GRATI

2682

240

200

-

-

-

-

300

1000

4422

10

WONOREJO

2604

150

650

50

-

-

-

250

800

4504

11

PURWODADI

8472

300

1350

150

-

-

500

250

6600

17622

12

PUSPO

1008

90

-

-

-

-

-

150

1200

2448

96738

3660

36000

2950

600

14000

11500

11800

31000

208248

JUMLAH TOTAL

Sumber : PDAM Kabupaten Pasuruan, Agustus 2007, SPAM Tahun 2008

III - 15


3.1.4 Limbah Cair Rumah Tangga Penyebab terbesar terjadinya pencemaran air di

Kabupaten

Pasuruan sebagian besar adalah akibat dari buangan limbah domestik rumah tangga. Selain itu juga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 1. Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga karena dibeberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar. 2. Kurangnya sarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Pengelolaan persampahan dan air limbah di Wilayah KABUPATEN PASURUAN

dibawah

kewenangan

Badan

Lingkungan

Hidup

KABUPATEN PASURUAN. Pengelolaan sanitasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu : Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site system) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (off-site system). 1. Sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system) adalah sistem penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual/komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan, yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber, seperti : cubluk, tangki septik (septic tank) dan paket pengolahan skala kecil. 2. Sistem pengolahan air limbah terpusat (off-site system) adalah sistem

penanganan

air

limbah

domestik

melalui

jaringan

pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sistem ini adalah yang terbaik untuk memecahkan masalah sanitasi di daerah padat penduduk dalam jangka waktu lama, tetapi mebutuhkan biaya investasi yang tinggi. Sistem ini dibangun berdasarkan standar kualitas yang cukup tinggi dan terdiri atas sambungan rumah, jaringan pipa pengumpul, pipa pembawa, stasiun pompa dan instalasi pengolahan air limbah

III - 16


yang dipusatkan pada satu atau beberapa lokasi saja untuk melayani permukiman di suatu kota. Sistem ini menganut metoda

self

cleansing

sehingga

membutuhkan

kemiringan

saluran yang cukup. Sistem pengelolaan air limbah di KABUPATEN PASURUAN masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system) baik itu secara individu dan dibeberapa tempat secara komunal. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya langsung ke saluran atau sungai. Di wilayah Kabupaten Pasuruan perkiraan total produksi air limbah domestic (rumah tangga) untuk black dan grey water adalah 80% dari jumlah pemakaian air bersih. Sistem pengolahan limbah yang di gunakan di MCK adalah septiktank, sedangkan pada MCK++ umum adalah biodegester dan anaerobic system. Tabel 3.7 Jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan MCK, MCK++ umum dan perpipaan air limbah komunal adalah sebagai berikut : No.

2009

1.

Cukur Guling, Kec. Lumbang

2 unit

220

2.

Rebalas, Kec. Grati

1 unit

118

3.

Karanglo, Kec. Grati

1 unit

106

4.

Oro-oro bulu, Kec. Rembang

1 unit

108

5.

Kalisat, Rembang

1 unit

112

6.

Kedung Banteng, Kec. Rembang

1 unit

100

7.

Karang Pandan, Kec. Rejoso

1 unit

116

1.

Geneng Waru, Kec. Rembang

1 unit

162

2.

Ranuklindungan, Kec. Grati

1 unit

108

3.

Randugong, Kec. Kejayan

1 unit

186

4.

Sumberanyar, Kec. Nguling

1 unit

152

5.

Semare, Kec. Kraton (MCK++)

1 unit

150

6.

Bendungan, Kec. Kraton

1 unit

160

2010

Lokasi

Unit

Jumlah

Tahun

Pemakai (jiwa)

III - 17


2011

7.

Lecari, Kec. Sukorejo

1 unit

80

1.

Kemlaten, Kec. Nguling (MCK++)

1 unit

155

2.

Jatirejo, Kec. Lekok (MCK++)

1 unit

168

3.

Bendomungal, Kec. Bangil (MCK++)

1 unit

156

4.

Tambakan, Kec. Bangil (MCK++)

1 unit

160

5.

Klampisrejo, Kec. Kraton (Perpipaan

1 unit

430

Air Limbah Komunal) Sumber : Dinas Cipta Karya

3.1.5 Limbah Padat (sampah) Sampah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab pada dasarnya sampah merupakan produk yang sebetulnya tidak dapat diharapkan adanya. Dari keterangan ini maka timbul beberapa pengertian mengenai sampah antara lain :  Sampah adalah suatu bahan buangan padat atau semi padat yang timbul akibat aktifitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau dianggap tidak berguna lagi  Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan  Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses yang berbentuk padat Permasalahan persampahan ditingkat masyarakat : 1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang 2. Prilaku

masyarakat

KABUPATEN

PASURUAN

membuang

sampah di sungai atau badan saluran masih banyak terlihat 3. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah

III - 18


4. Terdapat beberapa masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan 5. Pada saat ini rumah tangga yang berasal dari permukiman yang berada diluar jalan protokol belum ditangani secara baik, dan masih ditangani secara individual. Permasalahan persampahan ditingkat pemerintah : 1. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan 2. Status lahan TPA yang masih sewa dengan masa akhir pemakaian Tahun 2010 3. Pada saat ini diperlukan lahan untuk dijadikan TPA karena TPA yang sudah ada tidak dapat menampung kapasitas sampah yang semakin hari semakin banyak. 4. Sistem pengolahan sampah di TPA yang ada di Kabupaten Pasuruan masih menggunakan sisten Open Dumping, daur ulang dan composting. Pengelolaan sampah KABUPATEN PASURUAN berada dibawah kewenangan Badan Lingkungan Hidup. Kegiatan pengelolaan sampah dimulai dari kegiatan pengumpulan sampah dari sumber sampah, pemindahan sampah ke TPS yang selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah ketempat pusat pengelolaan sampah. Pada tahap pewadahan sampai dengan sampah terkumpul di TPS, pengelolaanya melibatkan masyarakat dan pengelola setempat untuk area komersial. Sedangkan pengelolaan

sampah

mulai

dari

TPS

menuju

ke

TPA

menjadi

tanggungjawab sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Badan Lingkungan Hidup. Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup seksi Kebersihan di Kabupaten Pasuruan merupakan kegiatan pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPA. Adapun sistem

III - 19


pengangkutan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem HCS (Hauled Caontainer System) dimana pada saat datang ke lokasi penampungan sampah

sementara

bak/container

(TPS),

kosong

yang

truk

pengangkut

kemudian

sampah

akan

membawa

diletakkan/ditinggal

dilokasi TPS untuk menggantikan bak/container sampah yang sudah penuh. Bak/container yang telah penuh diangkut truk sampah (dump truck/arm roll truck) menuju ke TPA Kenep. Tabel 3.8 Jenis dan Spesifikasi Kendaraan Pengangkutan Sampah di Wilayah KABUPATEN PASURUAN : Jenis

Kapasitas

Arm roll truck Container

Jumlah

Kondisi

(unit) 27

Baik

5 m³

43

Baik

6 m³ dan 8 m³

48

19 unit dalam kondisi rusak, 29 unit dalam kondisi baik

Sumber : Manajemen Pengelolaan Sampah, BLH Kab.Pas 2010

Sumber-Sumber Sampah KABUPATEN PASURUAN Sumber-sumber sampah di KABUPATEN PASURUAN antara lain berasal dari : 1. Sampah Permukiman Sampah ini berasal dari rumah tangga perkampungan maupun permukiman jalan protokol. Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman maupun kegiatan rumah tangga lain. 2. Sampah Pasar Tradisional Merupakan sampah dari kegiatan pasar, baik sisa bahan pembungkus maupun sisa bahan-bahan yang diperjualbelikan

III - 20


yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan. 3. Sampah Pasar Modern Sumber sampah pasar modem ini berasal dari pertokoan atau daerah perdagangan dan daerah pertokoan lain. Sampah dari kawasan ini biasanya berupa sampah kertas plastik pembungkus atau sisa bahan yang dijual. Pada umumnya bersifat tidak mudah membusuk, atau membutuhkan waktu yang relatif lama. 4. Sampah Hotel dan Penginapan Sumber sampah ini berasal dari semua kegiatan hotel atau penginapan. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, makanan. sampah dapur dan lain-lain. 5. Sampah Rumah Sakit Merupakan sampah yang berasal dari aktifitas rumah sakit baik ternasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3. 6. Sampah Industri Sampah jenis ini berasal dari sisa-sisa aktifitas pemrosesan di industri. Sampah dari kawasan ini yang dihasilkan dan dibuang ke TPA adalah sampah jenis non B3. 7. Sampah Jalan Merupakan sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain. Sampah

jalan

ditangani

oleh

penyapu

jalan

baik

dalam

pengumpulan maupun pengangkutan. Sarana Pengolahan Di TPA Kenep Kecamatan Beji pemisahan sampah dilakukan secara manual oleh para pemulung yang pada umumnya berasal dari warga sekitar yang bermukim disekitar wilayah TPA. Sebagian sampah juga dimanfaatkan sebagai kompos yang dilaksanakan oleh petugas

III - 21


TPA dan para ibu-ibu yang berada disekitar lokasi TPA. Adapun peralatan yang terdapat didalam rumah kompos ini antara lain : Tabel 3.9 Jenis Peralatan yang ada di Rumah Kompos Jenis

Jumlah

Fungsi alat

Kondisi

(unit) Mesin conveyer

1

alat Memisahkan

sampah

1

Baik

dengan sampah orgnanic Memotong/mencacah

Mesin pencacah

plastic

daun/sampah

sampah

organic

yang

Baik

akan dikompos Mengangkut sampah yang telah Gerobak sampah

1

siap

dikomposkan

dari

area

Baik

pencacahan kerumah kompos Mesin

pengayak

1

makanis Mesin

pengayak

4

konvensional

Baik

Memisahkan sampah berdasarkan ukuran partikelnya

Baik


Terbatasnya lahan yang dipergunakan sebagai area komposting menjadikan sebagian besar sampah yang masuk ke TPA Kenep ini tetap masuk

ke

lahan

penimbunan.

Sampah

yang

masuk

kelahan

penimbunan akan diratakan dengan menggunakan bulldozer/excavator yang digunakan secara bergantian (sesuai dengan kebutuhan. Adapun alat berat yang terdapat di lokasi TPA Kenep antara lain : Tabel 3.10 Alat berat yang terdapat di TPA Kenep. Beji : Jenis

Jumlah (unit)

Masih beroperasi Ya

Tidak

Kondisi

Status Kepemilikan

Buldozer

1

√

-

Baik

Milik BLH

Soft Loader

1

-

√

Rusak

Milik BLH

Excavator

3

√

-

Baik

Sewa


Timbulan Sampah

III - 22


Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu atau dengan kata lain banyaknya sampah yang dihasilkan dalam satuan berat (kilogram) gravimetri

atau

volume

(liter)

volumetri

(Tchobanoglous,

George

et.al.1993) Perkiraan timbulan sampah diperlukan untuk menentukan jumlah sampah yang harus dikelola. Kajian terhadap data mengenai timbulan sampah merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Adapun

standart

besarnya

timbulan

sampah

(generation)

berdasarkan masing-masing sumbernya dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut : Tabel 3.11 Besarnya Timbulan Sampah berdasarkan sumbernya : No.

Komponen Sumber Sampah

Satuan

Berat (kg)

Volume (liter)

1.

Rumah permanen

/org/hari

0,350-0,400

2,25-2,50

2.

Rumah semi permanen

/org/hari

0.300-0.350

2,00-2,25

3.

Rumah non permanen

/org/hari

0,250-0,300

1,75-2,00

4.

Kantor

/pegewai/hr 0,025-0,100

0,50-0,75

5.

Toko/Ruko

/petugas/hr 0,150-0,350

2,50-3,00

6.

Sekolah

/murid/hr

0,010-0,020

0,10-0,15

7.

Jalan arteri sekunder

/m/hari

0,020-0,100

0,10-0,15

8.

Jalan kolektor

/m/hari

0,010-0,050

0,10-0,15

9.

Jalan lokal

/m/hari

0,005-0,025

0,05-0,10

Pasar

/m²/hari

0,350-0,400

0,20-0,60

10.


3.1.6 Drainase Lingkungan Secara umum, sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. III - 23


Bangunan (interceptor

sistem

drain),

drainase

saluran

terdiri

pengumpul

dari

saluran

(collector

drain),

penerima saluran

pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan

lainnya

seperti

gorong-gorong,

siphon,

jembatan

air

(aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Dalam

rangka

pengembangan

dan

penataan

kawasan

permukiman dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Pasuruan, penanganan drainase merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapatkan penanganan. Karena gangguan dan kerugian akan masalah banjir dan genangan telah mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Tabel 3.12 Jumlah Drainase yang ada dengan panjang saluran drainase : No.

Tahun Pelaksanaan

1.

2008

2.

2009

Lokasi

Uraian

a. Kelurahan Gratitunon, Kec. Grati

436 m'

b. Kelurahan Kalirejo, Kec. Bangil

490 m'

c. Desa Penataan, Kec. Winongan

151 m'

d. Desa Wonorejo, Kec. Wonorejo

85 m'

a. Desa Pasrepan, Kec. Pasrepan

993,18 m'

b. Desa Rejoso Lor, Kec. Rejoso

435,40 m'

c. Desa Wonosari,Kec. Gd.Wetan

586,80 m'

d. Desa Sumberejo, Kec. Winongan

196,52 m'

e. Desa Nguling, Kec. Nguling

386,08 m'

f. . Desa Karangkliwon, Kec. Grati

157 m'

g. Desa Sumberanyar, Kec. Nguling

337 m'

h. Desa Kenep Kec. Beji

374 m'

Sumber : Dinas Cipta Karya

Genangan Banjir di Kabupaten Pasuruan

III - 24


3.1.7 Pencemaran Udara Pencemaran udara di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari hasil pengukuran kualitas udara (ambien) di Kabupaten Pasuruan. 3.1.8 Limbah Industri Saat ini pola perubahan kualitas air dan debit air semakin menurun pada berbagai sumber di wilayah Kabupaten Pasuruan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari terutama kegiatan industri besar, industri rumah tangga dan kegiatan pertanian serta sampah yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh akan terjadi pencemaran air dimana-mana. 3.1.9 Limbah Medis Limbah medis termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan PP 18 Tahun 1999 jo PP 85 Tahun 1999 lampiran I daftar limbah spesifik dengan kode limbah D 227. Dalam kode limbah D227 tersebut disebutkan bahwa limbah rumah sakit dan limbah klinis yang termasuk limbah B3 adalah limbah klinis, produk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium, dan residu dari proses insinerasi. Jenis limbah medis padat meliputi :  Limbah Benda Tajam Contoh : Jarum Suntik, Jarum Infus  Limbah Patologi Contoh : Potongan Tubuh / Jaringan dari Kegiatan Operasi  Limbah Infeksius Contoh : Botol Infus, Perban, Kasa, Ampul Bekas Tindakan Medis  Limbah Sitotoksis Contoh : Botol Obat, Jarum Injeksi Bekas Obat-Obatan yang Bersifat Infeksius

III - 25


 Limbah Farmasi Contoh : Limbah Bekas Obat-obatan Farmasi Jenis Limbah Medis Cair meliputi :  Limbah Cair Infeksius Limbah Cair yang dihasilkan dari semua kegiatan di Rumah Sakit khususnya yang dihasilkan dari Ruang Tindakan dan perawatan, dan Ruang Cucian.  Limbah Cair yang mengandung bahan Kimia dan Sitotoksis Limbah

cair

dari

kegiatan

Farmasi,

Sisa

desinfektan

dan

Laboratorium Beberapa

peraturan

yang

mengatur

tentang

pengelolaan

lingkungan Rumah Sakit antara lain diatur dalam : a. Permenkes

1204/Menkes/PerXI/2004,

mengatur

tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit b. Kepmen KLH 58/1995, mengatur tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit c. PP 18 tahun 1999 jo PP 85 tahun 1999, mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) Tabel 3.... : Timbulan Sampah Medis dari Puskesmas Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan

1

Purwodadi

Rata – Rata Timbulan Sampah (Kg/Hari) 3–5

2

Nongkojajar

2-3

3

Sumberpitu

0,2 – 0,5

4

Puspo

1 – 1,5

5

Tosari

0,5 – 1

6

Lumbang

0,5 – 1

7

Pasrepan

1 -1,5

8

Kejayan

1 – 1,5

No

Nama Puskesmas

III - 26


9

Ambal-ambil

0,5 – 0,8

10

Wonorejo

0,5 – 1

11

Purwosari

2–3

12

Karangrejo

0,2 – 0,5

13

Prigen

1,5 – 2

14

Bulukandang

0,3 – 0,8

15

Sukorejo

1,5 – 2

16

Pandaan

3–4

17

Sebani

0,2 – 0,8

18

Gempol

1,5 – 2

19

Kepulungan

0,5 – 1

20

Beji

2–3

21

Bangil

1,5 – 2

22

Raci

0,5 – 1

23

Rembang

0,5 – 1

24

Kraton

0,5 – 1

25

Ngempit

1,5 – 2

26

Pohjentrek

0,5 – 1,8

27

Gondangwetan

2–3

28

Rejoso

1,5 – 2

29

Winongan

1 – 1,5

30

Grati

4–5

31

Kedawungwetan

0,5 – 1

32

Lekok

2–3

33

Nguling

2,5 – 3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan 2010

Penanganan Limbah Medis Menurut Depkes Republik Indonesia berbagai jenis buangan yang dihasilkan rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan yang mana dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehataan bagi pengunjung, masyarakat terutama petugas yang menanganinya disebut sebagai limbah klinis. Limbah klinis berasal dari pelayanan medis,

III - 27


perawatan, gigi, veterinary, farmasi atau yang sejenisnya serta limbah yang

dihasilkan

pengobatan

atau

rumah

sakit

penelitian.

pada

saat

Berdasarkan

dilakukan potensi

perawatan,

bahaya

yang

ditimbulkannya limbah klinis dapat digolongkan dalam limbah benda tajam, infeksius, jaringan tubuh, citotoksik, farmasi, kimia, radio aktif dan limbah plastik a. Limbah Benda Tajam. Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit. Misalnya : jarum hipodermik, perlengkapan intervena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah. Selain itu meliputi benda-benda tajam yang terbuang yang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif b. Limbah Infeksius. Limbah infeksius meliputi limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular serta limbah

laboratorium

yang

berkaitan

dengan

pemeriksaan

mikrobiologi dari poliklinik, ruang perawatan dan ruang isolasi penyakit menular. Yang termasuk limbah jenis ini antara lain : sampah mikrobiologis, produk sarah manusia, benda tajam, bangkai binatang terkontaminasi, bagian tubuh, sprei, limbah raung isolasi, limbah

pembedahan,

limbah

unit

dialisis

dan

peralatan

terkontaminasi ( medical waste ). c. Limbah Jaringan Tubuh. Limbah jaringan tubuh meliputi jaringan tubuh, organ, anggota badan, placenta, darah dan cairan tubuh lain yang dibuang saat pembedahan dan autopsi. Limbah jaringan tubuh tidak memerlukan pengesahan penguburan dan hendaknya dikemas khusus, diberi label dan dibuang ke incinerator. d. Limbah

Citotoksik.

Limbah

citotoksik

adalah

bahan

yang

terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat citotoksik selama peracikan, pengangkutan atau tindakan terapi citotoksik. Limbah yang terdapat limbah citotoksik didalamnya harus dibakar dalam incinerator dengan suhu diatas 1.000°C.

III - 28


e. Limbah Farmasi. Limbah farmasi berasal dari : obat-obatan kadaluwarsa, obat-obatan yang terbuang

karena batch tidak

memenuhi spesifikasi atau telah terkontaminasi, obat-obatan yang terbuang atau dikembalikan oleh pasien, obat-obatan yang sudah tidak dipakai lagi karena tidak diperlukan dan limbah hasil produksi obat-obatan. f. Limbah Kimia. Limbah kimia dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, vetenary, laboratorium, proses sterilisasi dan riset. Limbah kimia juga meliputi limbah farmasi dan limbah citotoksik. g. Limbah

Radio

Aktif.

Limbah

radioaktif

adalah

bahan

yang

terkontaminasi dengan radio isotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionucleida. Asal limbah ini antara lain dari tindakan kedokteran nuklir, radioimmunoassay dan bakteriologis yang daapt berupa padat, cair dan gas. h. Limbah Plastik. Limbah plastik adalah bahan plastik yang dibuang oleh klinik, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain seperti barang-barang dissposable yang terbuat dari plastik dan juga pelapis peralatan dan perlengkapan medis.

Pengelolaan Sampah Medis Pengelolaan

sampah

medis

akan

memiliki

penerapan

pelaksanaan yang berbeda-beda antar fasilitas-fasilitas kesehatan, yang umumnya terdiri dari penimbulan, penampungan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. a. Penimbulan (Pemisahan Dan Pengurangan ). Proses pemilahan dan reduksi sampah hendaknya merupakan proses yang kontinyu yang pelaksanaannya

harus

mempertimbangkan

:

kelancaran

penanganan dan penampungan sampah, pengurangan volume dengan perlakuan pemisahan limbah B3 dan non B3 serta menghindari

penggunaan

bahan

kimia

B3,

pengemasan

dan

III - 29


pemberian label yang jelas dari berbagai jenis sampah untuk efisiensi biaya, petugas dan pembuangan. b. Penampungan. Penampungan sampah ini wadah yang memiliki sifat kuat, tidak mudah bocor atau berlumut, terhindar dari sobek atau pecah, mempunyai tutup dan tidak overload. Penampungan dalam pengelolaan

sampah

medis

dilakukan

perlakuan

standarisasi

kantong dan kontainer seperti dengan menggunakan kantong yang bermacam warna seperti telah ditetapkan dalam Permenkes RI no. 986/Men.Kes/Per/1992 dimana kantong berwarna kuning dengan lambang biohazard untuk sampah infeksius, kantong berwarna ungu dengan simbol citotoksik untuk limbah citotoksik, kantong berwarna merah dengan simbol radioaktif untuk limbah radioaktif dan kantong berwarna hitam dengan tulisan “domestik”. c. Pengangkutan. pengangkutan

Pengangkutan internal

dan

dibedakan eksternal.

menjadi

dua

Pengangkutan

yaitu

internal

berawal dari titik penampungan awal ke tempat pembuangan atau ke incinerator (pengolahan on-site). Dalam pengangkutan internal biasanya digunakan kereta dorong sebagai yang sudah diberi label, dan dibersihkan secara berkala serta petugas pelaksana dilengkapi dengan alat proteksi dan pakaian kerja khusus. Pengangkutan

eksternal

yaitu

pengangkutan

sampah

medis

ketempat pembuangan di luar (off-site). Pengangkutan eksternal memerlukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan harus dipatuhi petugas yang terlibat. Prosedur tersebut termasuk memenuhi peraturan angkutan lokal. Sampah medis diangkut dalam kontainer khusus, harus kuat dan tidak bocor. d. Pengolahan dan Pembuangan. Metoda yang digunakan untuk mengolah dan membuang sampah medis tergantung pada faktorfaktor khusus yang sesuai dengan institusi yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap masyarakat.

III - 30


Secara umum penanganan limbah medis di Kabupaten Pasuruan di beberapa rumah sakit dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.... Penanganan Limbah Medis di Kabupaten Pasuruan Nama Rumah Sakit RSUD BANGIL

RSI MASYITOH

Jenis Limbah/Sampah a. Limbah Medis Cair b. Limbah Padat Infeksius

Penanganannya - ditampung di septi tank dan bila penuh disedot

Keterangan Limbah Medis Cair = 0,4 L /hari/ bed = 40 L/hari

- dibakar di insenerator, seminggu 2x

Limbah Padat Infeksius = 3,2 kg /hari/bed = 320 Kg/hari

c. Limbah Radioaktif (radiologi)

- diambil pemulung

d. Obat-obast Kadaluarsa

- dikubur di TPA

e. Sampah Domestik

- diangkut petugas kebersihan

a. Limbah Padat Infeksius

- langsung ke TPA tanpa diolah

Insenerator tidak berfungsi

b. Limbah Cair Radioaktif

- ditampung tanpa diolah, diambil oleh pengumpul

Limbah Cair Radioaktif (radiologi) = 20 - 30 L / bulan

c. Limbah Cair Laboratorium

- langsung ke IPAL

d. Limbah Domestik

- langsung ke IPAL

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan 2010

3.2. Pengelolaan Limbah Cair Di Kabupaten Pasuruan lingkungan perairannya terutama di perairan sungai menjadi saluran pembuangan limbah kota menuju laut, baik itu digunakan oleh pihak industri maupun juga yang dilakukan oleh rumah tangga. Kebijakan yang telah ditetapkan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku

mutu

lingkungan

yang

ditetapkan,

dengan

pertanda

meningkatnya kualitas air sungai, berkurangnya pencemaran air dan tanah,

membaiknya

kualitas

udara

khususnya

di

kota,

dan

meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Limbah perkotaan berasal pada dua kegiatan pokok, yaitu limbah yang bersumber dari kegiatan industri dan limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga (limbah domestik).

III - 31


3.2.1 Landasan Hukum/Legal Operasional Undang-Undang Republik Indonesia : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Menteri Republik Indonesia : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 3.2.2 Aspek Institusional Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menangani masalah Limbah Cair adalah Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. 3.2.3 Cakupan Pelayanan 3.2.4 Aspek Teknis dan Teknologi a. Sistem Terpusat/offsite system b. Sistem setempat/onsite system 3.2.5 Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Penanganan Limbah Cair

III - 32


Masyarakat mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan tingkat kesadaran akan kesehatan lingkungan dan kemampuan finansialnya masing-masing. Masyarakat yang telah mampu, umumnya telah memiliki fasilitas penanganan limbah cair dengan baik. Namun masyarakat yang belum memiliki kemampuan finansial, penyediaan sarana ini menjadi sulit bagi mereka. Sehingga dapat kita katakan dengan kondisi masyarakat dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya, penanganan leimbah ini belum maksimal. 3.2.6 Permasalahan 1. Masih ada pandangan dari masyarakat yang beranggapan bahwa pengelolaan limbah ini tidak begitu mendesak atau tidak menjadi perhatian bagi masyarakat. Masyarakat masih menggunakan cara yang tidak sehat yaitu dengan memanfaatkan badan sungai atau saluran drainase untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pengelolaan limbah cair ini. 2. Untuk wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga ketersediaan lahan yang tidak begitu luas bagi penyediaan SPAL, tentunya sistem SPAL berskala rumah tangga lebih sulit diterapkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semuanya. 3.3. Pengelolaan Persampahan (Limbah Padat) 3.3.1 Landasan Hukum/Legal Operasional Undang-Undang Republik Indonesia : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

III - 33


Keputusan Menteri Republik Indonesia : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL 3.3.2 Aspek Institusional Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menangani masalah Persampahan adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH). 3.3.3 Cakupan Pelayanan Area Pelayanan Sampah Dari total 24 kecamatan yang terdapat di Kabupaten asuruan saat ini, cakupan wilayah pelayanan pengelolaan sampah oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mencakup 14 Kecamatan, yaitu : a. Kecamatan Bangil

h. Kecamatan Lekok

b. Kecamatan Beji

i. Kecamatan Kejayan

c. Kecamatan Gempol

j. Kecamatan Rejoso

d. Kecamatan Pandaan

k. Kecamatan Gondang Wetan

e. Kecamatan Prigen

l. Kecamatan Purwodadi

f. Kecamatan Purwosari

m.Kecamatan Rembang

g. Kecamatan Sukorejo

n. Kecamatn Wonorejo

Namun dari ke-14 (empat belas) kecamatan tersebut, pelayanan pengelolaan sampah belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Sebagian besar wilayah yang terlayani adalah ibukota kecamatan (IKK), pusat-pusat kegiatan dan area komersial. Adapun cakupan wilayah/area yang sampahnya terangkut oleh kegiatan pengangkutan sampah di Kabupaten Pasuruan yang disajikan dalam tabel berikut :

III - 34


Tabel 3..... Wilayah/ lokasi yang sampahnya terangkut oleh kendaraan Pengangkut Sampah di Kabupaten Pasuruan INDUSTRI 1.

PT. PQ Silica Indonesia Lokasi : Rembang

2.

HOTEL/RUMAH 1.

Kawasan

Pier

PT. Meiji Indonesia

2.

PT. Sorini Towa Berlian Corp

PT. Indofood Makmur

Cbp

3.

PT. Indofood Makmur Lokasi : Gempol

Jl.

RM. Kartika Sari

RM. Gempol Asri

Perum Gondang Legi

3.

2.

5. Cangkring

Cbp

Sukses

Raya

Ngerong

RM. Cianjur

Perum Gempol Citra Asri

3.

Lokasi : Pandaan

Perum Asabri

4.

Rumah Tahanan

Desa Duren Sewu

5.

Kelurahan Pogar

Rumah Sakit Umum

3.

Lokasi : Bangil

RS. Islam Masyitoh

Pesantren

Lokasi : Wonorejo

III - 35

Plaza Barat

Al

Pasar Kejapanan

Ds.

Lokasi : Gempol 4.

Pondok Pesantren YAPI

Pondk Yasini

Untung

Lokasi : Bangil

Lokasi : Bangil 6.

Plaza Suropati

Lokasi : Bangil 2.

Lokasi : Jl. Ahmad Yani - Bangil

Lokasi : Pandaan 6.

1.

Lokasi : Jl. Raya Raci Bangil

Lokasi : Pandaan

5.

POLRES Pasuruan

Lokasi : Bangil

Lokasi : Gempol 4.

PASAR/KAWASAN PERDAGANGAN

Lokasi : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Bangil

Lokasi : Beji

Lokasi : Gempol 4.

1.

Cangkring

PT. Cargill Indonesia Lokasi : Dsn. Malang Beji

6.

2.

Lokasi : Gempol

Lokasi : Dsn. Malang Beji 5.

Sukses

Hotel Tretes Raya

Perum Keboncandi Permai

INSTANSI / SEKOLAH

Lokasi : Keboncandi Gondang Wetan

Lokasi : Tretes-Prigen

Lokasi : Dsn Cangkring Malang Beji 4.

1.

Lokasi : Tretes-Prigen

Lokasi : Jl Mojoparon No. 1 Bangil 3.

Hotel Surya

KAWASAN PERUMAHAN/KELURAHAN

Pasar Dekopin

Buah

Lokasi : Pandaan

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pasuruan 7.

PT. Heinz ABC Indonesia

7.

Lokasi : Ds. Wonokoyo Beji 8.

PT. Guntner Indonesia

8.

Kelurahan Gempeng

9.

PT. Prima Duta Sejati

10.

Kelurahan Petung Asri

11.

Lokasi : Gempol 12.

PT. Gudang Garam Tbk PT. Coca Indonesia

Cola

Kelurahan Jogosari Lokasi : Pandaan

12.

Lokasi : Gempol 13.

Kelurahan Pandaan Lokasi : Pandaan

PT. A. Schulman Plastics

Kelurahan Purwosari Lokasi : Purwosari

Bottling

13.

Dsn. Cangkring Malang Utara Lokasi : Beji

Lokasi : Gempol 14.

PT. Nestle Indonesia

14.

Lokasi Gempol 15.

PT. Nestle Indonesia Lokasi : Kejayan

16.

PT. Tirta Investama (AQUA) PT. BEHAESTEK

16.

PT. Koki Indocan

Dsn. Kalitengah Lokasi : Pandaan

17.

Lokasi : Pandaan 18.

Dsn Wonoayu Lokasi : Gempol


Dsn. Gunung Gangsir Lokasi : Beji

15.

Dsn. Jetak Lokasi : Pandaan

18.

SMP Negeri 3 Lokasi : Bangil

Lokasi : Pandaan

Lokasi : Gempol 11.

8.

Lokasi : Bangil

PT. AGIP Lubrindo Pratama Industri

SMP Negeri I Lokasi : Bangil

Lokasi : Jl. Raya Legok Gempol 10.

7.

Lokasi : Bangil

Lokasi : Ds. Wonokoyo 9.

Kelurahan Kauman

Dsn Sukorejo

III - 36

9.

SMK Negeri I Lokasi : Jl. Tongkol 34 Bangil

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pasuruan Lokasi : Pandaan 19.

Lokasi : Pandaan

PT. Karyadibya Mahardika

19.


Lokasi : Pandaan

PT. Widatra Bhakti

20.


PT. HM Sampoerna Tbk

21.

Dsn. Candiwates Lokasi : Prigen

PT. Eka Timur Raya

22.

Lokasi : Purwodadi 23.

Dsn Karang Kepuh Lokasi : Pandaan

Lokasi : Sukorejo 22.

Dsn Sangarejo

Gang Dalia Lokasi : Prigen

PT. DESTEX Lokasi : Purwodadi

24.

PT. Gema Ista Raya Lokasi : Kejayan

25.

PT. Philips Seafood Indonesia Lokasi : Rejoso

26.

PT. Tirta Investama (TIV) Lokasi : Kebon Gondang Wetan

27.

Candi

_

PT. Sadhana Lokasi : Purwosari

Sumber : Manajemen Pengelolaan Sampah, BLH 2010

III - 37


3.3.4 Aspek Teknis dan Teknologi a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sarana

Prasarana

Penampungan

Sementara

di

Kabupaten

Pasuruan ini dikenal dengan sebutan TPS (Tempat Pembuangan Sementara).

TPS

berfungsi

menampung

sampah

dari

kegiatan

pengumpulan sampah yang telah dilakukan sebelumnya, sebelum sampah diangkut ke TPA. Berdasarkan kegiatan yang berlangsung didalamnya, TPS di Kabupaten Pasuruan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu : 1) TPS Transfer Depo Di Kabupaten Pasuruan terdapat 4 unit TPS Transfer depo yaitu TPS Kauman, TPS Pasar Bangil (Kidul Dalem), TPS Kelurahan Pandaan dan TPS Segok yang kapasitasnya adalah 10-20 m³ . Fasilitas yang ada di setai TPS yaitu dibangun dengan lantai beton, abngunan penjagaan permanen, gerobak sampah yang beberapa dintaranya kondisinya sudah tidak layak pakaidan terdapat pula rumah kompos yang dilengkapi dengan instrumentasi proses pengomposan. 2) TPS Umum TPS umum ini merupakan sebuah tempat penampungan sampah yang kapasitasnya 6 m³ atau lebih yang dilengkapi dengan landasan container. TPS umum ini di Kabupaten Pasuruan berjumlah 29 unit. Berikut lokasi TPS di Kabupaten Pasuruan : 

Kecamatan Bangil a. TPS Glanggang b. TPS Desa Kalikuting c. TPS Kalirejo d. TPS Stasiun Kereta Api



Kecamatan Beji a. TPS Cangkring Malang

III - 38




Kecamatan Pandaan a. TPS Sukorejo b. TPS Jetak Karangjati c. TPS Pasar Buah Pandaan d. TPS Pasar Pandaan e. TPS Petung Asri f. TPS Raya Pandaan g. TPS Sanggarejo Karangjati h. TPS Telkom Pandaan i. TPS Terminal Pandaan



Kecamatan Gempol a. TPS Ngerong b. TPS Pasar Gempol c. TPS Perumahan Gempol Citra Asri d. TPS Tempel Legok e. TPS Wonoayu f. TPS Masyarakat Gempol



Kecamatan Prigen a. TPS Hotel Tretes Raya b. TPS Pasar Candi Wates c. TPS Gang Dahlia d. TPS Pasar Prigen e. TPS Pasar Tretes



Kecamatan Purwosari a. TPS Pasar Purwosari b. TPS Raya Purwosari

III - 39




Kecamatan Sukorejo a. TPS Pasar Sukorejo b. TPS Suwayuwo

b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Pasuruan saat ini dilakukan di Desa Kenep Kecamatan Beji. TPA Kenep ini beroperasi sejak tahun 1989 pada lahan yang berupa jurang dengan kedalaman ±13 m (Depression Methode) TPA Kenep terletak dilahan seluas 2,5 Ha beroperasi dengan menggunakan sistem open dumping (penimbunan sampah pada lahan terbuka) dan controlled landfill yang dilakukan pada pada lahan seluas ±0,5 Ha dengan cara melapisi lahan yang akan dijadikan area penimbunan dengan lapisan geomembran. TPA di Kenep ini untuk melayani wilayah Kabupaten bagian barat. Sedangkan wilayah timur masih diupayakan untuk mereview kemungkingkinan

memfungsikan

meningkatkan/mengembangkan

kembali

dan

TPA Rebalas di Kecamatan Grati

untuk melayani wilayah bagian timur. 3.3.5 Peran Serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Sampah 3.3.6 Permasalahn dalam Pengelolaan Sampah 3.4. Pengelolaan Drainase 3.4.1. Landasan Hukum/Legal Operasional a. UU No 33 th 2004 tentang Pengelolaan lingkung Hidup. b. UU No 7 th 2004 tentang sumber daya air c. Peraturan pemerinta RI Nomer 22 tahun 1982 tentang Pengaturan air. d. PP RI Nomer 35 th 1991 tentang sungai.

III - 40


e. Keputusan Mendagri 59 Th 1988 tgg petunjuk pelaksaan Peraturan

Mendagri

No

2

ttg

Pedoman

penyusunan

rencana Tehnis Tata Ruang Kota. f. Keputusan Menteri Kimpraswil No 534 /2001 ttg standar pelayanan minimal Daerah. g. Keputusan meneri Lingkungan Hidup RI No 35/ MEN LH / 1995 tentang program Kali Bersih. h. Keputusan menteri pekerjaan umum No 239/KPTS/1987 ttg fungsi utama saluran Drainase wilayah dan sebagai pengendalian banjir. i. PP no 82 /2001 ttg pengolaan kwalitas air dan pengendalian pencemaran air. j. PP no 14 th 1987 ttg penyerahan sebagian tugas Departemen PU kepada Pemrrintah daerah. k. UU No 1992 ttg Perumahan dan Permukiman. 3.4.2 Aspek Institusional Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Pasuruan pembangunan sistem drainase dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Bapemas, Dinas Pengairan. Sedangkan sarana pembuangan air limbah dari rumah tangga yang merupakan bagian dari darinase dibangun oleh masyarakat. 3.4.3 Cakupan Pelayanan Secara umum sistim drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dalam

rangka

pengembangan

dan

penataan

kawasan

pemukiman dan peningkatan taraf hidup masyarakat di kabupaten Pasuruan,

penanganan drainase merupakan salah satu prioritas,

karena permasalahan yang ditimbulkan dari drainase yang kurang III - 41


memadahi sangatlah mengganggu dan merugikan ,dimana adanya banjir dan genangan air telah mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor –sektor ekonomi yang potensial. Saat ini saluran drainase di kabupaten Pasuruan secara umum mengalami penurunan fungsi disebabkan karena adanya sedimentasi, sampah, saluran drainase yang belum sepadan

serta penyempitan

suangai karena ulah masyarakat yang tidak brtanggung jawab, di tunjang dengan pertumbuhan enceng gondok yang sangat pesat sehingga mengganggu sikulasi di sungai. Di kabupaten Pasuruan terdapat 143.689,975 m saluran irigasi primer dan 107.232,375 m salurann irigasi sekunder dan 1.893 buah bangunan. Secara

kompleks

saluran

irigasi

di

kabupaten

Pasuruan

mengalami penurunan fungsi . Gambaran irigasi di kabupaten pasuruan di paparkan melalui data dan mapping di bawah ini :

III - 42


DAFTAR REKAPITULASI JARINGAN IRIGASI Di Wilayah Kabupaten Pasuruan

NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

UPTD

Pandaan Sukorejo Bangil Purwosari Pasuruan Grati Wonorejo Kejayan Jumlah

PANJANG SALURAN PRIMER

SEKUNDER

(m)

(m)

16.008.000 12.028.000 13.207.000 21.513.000 2.115.975 31.242.000 24.280.000 23.296.000 143.689.975

2.589.000 6.201.960 13.329.000 10.544.000 6.080.415 23.599.000 27.604.000 17.285.000 107.232.375

JUMLAH BANGUNAN

KETERANGAN

(buah) 189 289 327 247 47 163 423 228 1.913

Sumber data : Dinas Pengairan Kab. Pasuruan

III - 43


DRAINASE LINGKUNGAN DIBANGUN OLEH KECAMATAN

CIPTA KARYA m³

BAPEMAS BINA MARGA PENGAIRAN

PURWODADI TUTUR PUSPO TOSARI LUMBANG PASREPAN KEJAYAN WONOREJO PURWOSARI PRIGEN SUKOREJO PANDAAN GEMPOL BEJI BANGIL REMBANG KRATON POHJENTREK GONDSNG WETAN REJOSO

493 85 374 532 801 576

m³ 3421 4911 671 160 -

WINONGAN GRATI LEKOK NGULING

643 776 723

765 2639

m³

MASYARAKAT / SPAL

m³

m³

4.806 1.196 340 133 144 587 3.914

4.806 1196 133 587 3974

6480 2045 12254 13836 13385 231 13715 5716 6735 5136 4238 4609 11402

1.649 -

1649 3512

12254 10842 3842

Sumber data : Dinas Pengairan Kab. Pasuruan

3.4.4 Aspek Teknis dan Operasional Aspek tehnis yang dilakukan dalam perencanaan drainase adalah berdasarkan prmasalahan yang ada serta hasil analisa dari daerah studi.

III - 44


3.4.5 Peran Serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana drainase lingkungan Kabupaten Pasuruan dapat dikategorikan kutang.Hal ini dapat terlihat dari perilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan ,khususnya terkait kebiasaan drai masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran drainase yang dapat menyumbat aliran air yang berdampak pada pengurangann kapasitas saluran.Selain itu masih banyak saluran drainase yang digunakan sebagai sarana jamban untuk BAB, khususnya kawasan bantaran Sungai

Welang,

sebagainya.

Sungai

Untuk

Kedung

keterlibatan

Larangan, laki-laki

dan

Sungai

Rejoso

perempuan

dan

dalam

pembersihan saluran drainase lingkungan pada kabupaten Pasuruan dikelola oleh masyarakat ( RT & RW ) melalui media kerja bhakti lingkungan. Akan tetapi , saat ini peran serta masyarakat dalam sector drainase di Kabupaten Pasuruan sudah mulai terbentuk. Masyarakat sudah mulai berperan aktif untuk segera melaporkan apabila ada kerusakan ataupun gangguan pada saluran / system drainase. Dalam forum

musrenbang,

masyarakat

selalu

menyalurkan

aspirasinya

mengenai perbaikan jalan maupun pembangunan jalan baru di wilayah mereka. Kemudian juga telah terbentuk program kali bersih ( Prokasih ) yang mengikut sertakan

masyarakatsecara aktif dalam tujuannya

untuk menjaga kebersihan sungai dan saluran-saluran drainase di Kabupaten

Pasuruan.

Memang

pada

kenyataannya

kesadaran

masyarakat akan pentingnya fungsi dan peranan drainase masih rendah, namun dengan adanya program semacam ini, maka kesadaran masyarakat lambat laun akan dapat ditingkatkan. 3.4.6

Permasalahan Drainase Kabupaten Pasuruan mempunyai beragam kendala

dan masalah yang membutuhkan solusi untuk mengurangi kerawanan

III - 45


terhadap genangan air, permasalahn ini timbul dari satu perilaku masyarakat

sebagai

pengguna

dan

kurangnya

perawatan.

Permasalahan pada saluran drainase dan irigasi adalah sebagai berikut : 

Tingginya tingkat sedimentasi yang menghambat kelancaran aliran dan mengurangi kapasitas saluran.



Terjadinya penumpukan sampah di ruas saluran maupun di dinding

saluran

yang

belum

di

plengseng

yang

dapat

menghambat aliran air 

Di beberapa tempat belum ada treatment seperti plengsengan, terutama pada bagian ruas saluran yang kondisi tebingnya rawan terhadap longsor, erosi dan pada belokan-belokan saluran.



Karena kurangnya kemiringan saluran yaitu pada ruas – ruas tertentu yang dapat disebabkan oleh endapan

mengakibatkan

tumbuhnya tanaman liar sehingga menghambat dan mengurangi kapasitas aliran. 

Kurang atau terlambatnya pemeliharaan jaringan drainase akan mempercepat usia guna dan kerusakan.



Beberapa tempat kondisi tanggul yang berfungsi sebagai jalan inspeksi sudah terkikis dan longsor. Belum adanya ketegasan fungsi system saluran drainase

,untuk mengalirkan air permukaan / mengalirkan air hujan, apakah juga berfungsi sebagai saluran air limbah. ( Grey water ). Sedang fungsi dan karakteristik sisem drainase berbeda dengan air limbah, yang tentunya akan membawa masalah pada hilir aliran. Apalagi kalau kondisi ini akan diperparah bila ada sampah yang dibuang ke saluran akibat penanganan sampah secara potensial oleh pengelola sampah dan masyarakat. Selain permasalahan tersebut juga terdapat permasalahan terkait timbulnya genangan di Kabupaten Pasuruan, dimana pada

III - 46


musim hujan setiap tahunnya selalu timbul genangan air yang disebabkan saluran drainase yang ada tidak dapat mengalirkan air limpasanhujan dengan cepat, hal ini disebabkan adanya endapan dan sampah pada saluran drainase yang ada. Disamping itu rendahnya elevasi daerah tersebut dibandingkan letak saluran drainase yang menyebabkan terjadinya genangan di daerah tersebut. Di Kabupaten Pasuruan setiap tahun selalu terjadi banjir di beberapa kecamatan, bahkan pada tahun 2009 terjadi banjir besar yang mengakibatkan kerusakan plensengan dan membawa korban jiwa, dengan ketinggian air antara 30 – 120 cm. dengan lama genangan mencapai lebih 4 jam. Hal ini dikarenakan : 1. Terdapatnya sedimen akibat tidak rutinnya pengerukan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaen Pasuruan. 2. Banyaknya sampah yang menumpuk pada saluran-saluran dan pintu air 3. Di beberapa daerah saluran yang ada masih berupa saluram alami,

dimana

model

saluran

tersebut

sukar

untuk

dipertahankan dan diandalkan, karena adanya erosi dan proses sedimentai yang berlangsung cepat pada suatu saat dapat menyumbat saluran – saluran sekunder. 4. Di beberapa daerah terdapat bangunan di atas saluran drainase, dengan posisi mengurangi dimensi saluran drainase dibawahnya. 5. Beberapa daerah masih belum ada saluran di kanan kiri jalan. 6. Di beberapa jalan elevasi badan jalan berada dibawah elevasi sluran drainase yang ada Kasus – kasus ini yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Untuk mengantisipasi hal ini , dibutuhkan suatu perencanaan detail system jaringan drainase perkotaan terpadu dan tidak direncanakan sepotong – sepotong. Jaringan drainase perkotaan yang direncanakan merupakan saluran yang di buat di tepi kiri kanan

jalan dengan

kondisi kokoh dan permanen, agar dapat mengurangi sedimentasi dari III - 47


pengikisan tebing dan dasar saluran. Apabila tebing dan saluran dasar masih dipertahankan berupa tanah, dimensi saluran tidak dapat dipertahankan sesuai perencanaan.

3.5. Penyediaan Air Bersih 3.5.1 Landasan Hukum/Legal Operasional Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Keputusan Menteri Republik Indonesia 1. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 3.5.2 Aspek Institusional Lembaga yang melakukan pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Pasuruan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terletak di Kecamatan Pandaan. 3.5.3 Cakupan Pelayanan 3.5.4 Aspek Teknis dan Operasional 3.5.5 Permasalahan 3.6. Komponen Sanitasi Lainnya 3.6.1 Penanganan Limbah Industri 3.6.2 Penanganan Limbah Medis

III - 48


3.6.3 Kampanye PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah salah satu strategi yang dapat

ditempuh

untuk

menghasilkan

kemandirian

baik

pada

masyarakat maupun keluarga artinya masyarakat mampu berperilaku mencegah timbulnya masalah-masalah dan gangguan kesehatan. Dengan adanya pembinaan dan penyuluhan PHBS diharapkan : a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan. b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencegahan penyakit dan upaya penyehatan lingkungan. c. Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat, institusi untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. d. Meningkatkan derajat kesehatan terutama kesehatan ibu, bayi dan balita. e. Meningkatkan kemampuan penyebaran informasi bagi petugas kesehatan. 3.7. Pembiayaan Sanitasi Kabupaten 3.7.1. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan perlu dibahas pada masing-masing sektor pembangunan

dengan

memperhatikan

fungsi

koordinasi

dan

sinkronisasi kegiatan antar sektor pembangunan prasarana wilayah, sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing unit organisasi/ instansi

guna

Kelembagaan

tercapainya di

hasil

Kabupaten/

pembangunan

Kota

perlu

yang

optimal.

dioptimalisasi

dan

dikoordinasikan serta disinkronisasi uraian jabaran dari fungsi-fungsi sesuai

dengan

organisasi/instansi

kedudukan dan

dan

tugas

perangkatnya,

masing-masing

guna

tercapai

unit tujuan

peningkatan kelembagaan yang mendukung kegiatan pembangunan prasana

wilayah,

termasuk

di

dalamnya

pembangunan

sanitasi

perkotaan.

III - 49


Untuk Kabupaten Pasuruan dalam rangka pengembangan program pendanaan pembangunan dilihat dari aspek kelembagaan daerah telah dibentuk beberapa lembaga Perangkat Daerah untuk mendukung program dimaksud yang terdiri dari 12 Dinas Daerah, 12 Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Daerah. Dari lembaga Perangkat Daerah tersebut di atas di dalamnya terdapat lembaga-lembaga yang terkait dengan program pendanaan dan pengembangan sanitasi permukiman. Pembiayaan untuk bidang sanitasi di Kabupaten Pasuruan secara langsung masih dilakukan oleh beberapa SKPD antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, BAPEMAS, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi Setda ab. Pasuruan, Bagian Kerja Sama Stda Kab. Pasuruan . Bappeda : Berperan sebagai leading sector dalam pembentukan Pokja sanitasi dan merupakan instansi penanggung jawab program PPSP Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam struktur kelembagaan pokja sanitasi Kota Probolinggo, Bappeda berperan sebagai koordinator kelompok kerja bidang perencanaan dalam organizing commite, coordinator kelompok kerja bidang Sosialisasi dan Monitoring - Evaluasi serta koordinator sekretariat pokja. Dalam perencanaan pembangunan sanitasi, yang memiliki peranan secara langsung adalah Bidang Fisik dan Prasarana dan Bidang Sosial Budaya pada Bappeda. Dana operasional pokja dianggarkan oleh Bappeda, dimana progran dan kegiatannya merupakan pembuatan perencanaan pembangunan sanitasi. Secara umum peranan Bappeda bersifat mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sector / bidang. Untuk alokasi anggaran pada APBD Kota Probolinggo untuk pendampingan program sanitasi PPSP tahun 2010 adalah sebesar Rp 120.000.000, 00.  Badan Lingkungan Hidup : Peran BLH dalam kelompok kerja sanitasi Kota Probolinggo adalah sebagai anggota kelompok kerja bidang perencanaan dalam organizing commite (dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup BLH) serta anggota sekretariat pokja (dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup BLH). Lingkup tanggung jawab dalam pembangunan sanitasi untuk BLH terkait dengan pengelolaan sampah dari sumber sampah hingga ke TPA, pengelolaan limbah cair rumah tangga yang meliputi pengolahan limbah tinja pada IPLT di wilayah TPA, serta penanganan limbah industri. Lingkup pendanaan yang dianggarkan oleh BLH terkait sanitasi antara lain dimanfaatkan

III - 50


untuk pendanaan Pengadaan Gerobak Sampah, Pembuatan Bak Sampah, Pembuatan TPS, Operasional UPTD Komposting, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan TPA, Pembuatan Sanitary Landfill, Pembuatan & revitalisasi IPAL Komunal – IPAL TPA, dll.  Dinas Pekerjaan Umum : Peranan DPU dalam pembangunan sanitasi (pokja sanitasi) adalah sebagai anggota kelompok kerja bidang perencanaan dalam organizing commite (dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Perumahan dan Permukiman DPU serta Bidang Pengairan DPU) serta anggota sekretariat pokja (dalam hal ini yang berperan adalah Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Perumahan dan Permukiman DPU serta Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase Bidang Pengairan DPU). Lingkup tanggung jawab dalam pembangunan sanitasi untuk DPU antara lain terkait dengan pengelolaan drainase, pengelolaan limbah cair yang terkait dengan pembangunan fisik MCK umum, serta MCK Komunal serta penyediaan air bersih non perpipaan yang terkait dengan uji laboratorium baku mutu air.  Dinas Kesehatan : Peranan Dinas Kesehatan dalam pengembangan sanitasi adalah sebagai bagian dari anggota kelompok kerja bidang perencanaan dalam organizing commite (dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan) serta anggota kelompok kerja bidang Sosialisasi dan Monitoring – Evaluasi (dalam hal ini yang berperan adalah UPTD dari 6 Puskesmas yang ada wilayah Kota Probolinggo). Program dan kegiatan Dinas Kesehatan terkait sanitasi adalah kegiatan jambanisasi dan promosi kesehatan (khususnya PHBS) serta program promosi sanitasi dasar. Dalam pelaksanaan program promosi kesehatan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan kader-kader yang ada pada tingkat kelurahan, baik itu kader posyandu, kader kesehatan lingkungan dan lainnya. Dalam pengelolaan sanitasi, dinas kesehatan berperan juga dalam pengelolaan limbah medis puskesmas. Dalam menjalankan program terkait sanitasi Dinas Kesehatan bekerja secara lintas sektoral, diantaranya dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam promosi kesehatan serta dalam monitoring dan evaluasi pengembangan sanitasi perkotaan.  RSUD Dr Moh Saleh : Dalam pokja sanitasi, RSUD Dr Moh Saleh berperan dalam anggota kelompok kerja bidang Sosialisasi dan Monitoring – Evaluasi yang ditangani oleh Bidang Penunjang Non Medis

III - 51


pada RSUD Dr Moh Saleh. Dalam pengelolaan aspek sanitasi, RSUD berperan dalam penanganan limbah medis Rumah Sakit.  Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Peranan lembaga ini dalam

pengembangan sanitasi Kota terkait dengan sosialisasi

program –program pembangunan daerah. Bagian Humas dan Protokol selalu menjajagi kerjasama dengan pihak lain dalam mensosialisasi program-programnya (bahkan terbuka untuk bekerjasama dengan pihak swasta) diantaranya juga kamapanye berbagai isu sanitasi. Media yang digunakan untuk sosialisasi antara lain radio, media cetak, penerbitan spanduk dan banner.  Hal-hal lain terkait aspek kelembagaan : Peranan SKPD lain dalam pengelolaan sanitasi terbagi menjadi anggota kelompok kerja bidang perencanaan dalam organizing commite yaitu untuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah (berperan dalam legalitas produk perencanaan sanitasi); Bidang Industri Dinas Koperasi, Energi, Mineral, Industri dan Perdagangan (berperan dalam perencanaan pengelolaan limbah yang terkait dengan industri) serta anggota kelompok kerja bidang Sosialisasi dan Monitoring – Evaluasi yaitu untuk Dinas Pendidikan (berperan dalam sosialisasi sadar sanitasi sejak usia dini melalui media sekolah-sekolah adiwiyata); Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat (berperan dalam sosialisasi dan monev promosi sanitasi dasar masyarakat).

3.7.2. Prioritas Pendanaan Pembangunan Kota

Berdasarkan data RPJMD Kota Probolinggo, diketahui bahwa terdapat penjabaran misi dan kebijakan pembangunan daerah yang mengarah pada adanya dukungan yang cukup tinggi dari Pemerintah kota Probolinggo terhadap pembangunan sanitasi kota. Ini terkait dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan dengan dukungan peran serta aktif masyarakat serta tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kota, khususnya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih. Selain itu, terdapat pula program-program pembangunan daerah yang secara langsung merujuk pada pengembangan sanitasi perkotaan, antara lain : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Program Lingkungan Sehat Perumahan, III - 52


Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo adalah 5,938%, mendekati rata – rata pertumbuhan perekonomian nasional yang sebesar 6% - 7%. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, kota Probolinggo dapat dengan mudah melakukan pembangunan untuk sektor – sektor yang terkait sanitasi, hal ini juga terkait dengan sudah adanya dokumen perencanaan sanitasi yang terintegrasi untuk Kota Probolinggo yang berupa Dokumen Profil Sanitasi Kota Probolinggo Tahun 2009 serta Rencana Investasi Perkotaan (RITA) Tahun 2010 2014. Pendanaan pembangunan sanitasi Kota Probolinggo secara langsung terdapat dalam alokasi program dan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Moh Saleh. Pendanaan pembangunan sanitasi Kota Probolinggo dalam 3 tahun terakhir (2008 - 2010), diketahui bahwa alokasi pendanaan sanitasi Kota Probolinggo yang mendapatkan prioritas pendanaan terbesar adalah untuk alokasi anggaran sanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar 53,28% dari total belanja sanitasi kota dengan alokasi anggaran sanitasi terbesar untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. Sedangkan prioritas pendanaan sanitasi selanjutnya adalah untuk Badan Lingkungan Hidup dengan prosentase alokasi anggaran rata-rata selama 3 tahun terakhir adalah 35,64% dari total belanja sanitasi kota dengan alokasi anggaran sanitasi terbesar adalah untuk pengembangan kinerja pengelolaan sampah. Belanja sanitasi Kota Probolinggo selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dari 3% pada tahun 2008 menjadi 2,51% pada tahun 2010. Hal ini terkait dengan sector lain di luar sanitasi yang dianggap lebih mendesak sehingga memerlukan alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Akan tetapi, rata-rata besaran anggaran sanitasi Kota Probolinggo selama tiga tahun terakhir sebesar 2,49% dari total belanja APBD masih lebih besar dibandingkan dengan rata – rata belanja sanitasi kota dan kabupaten di Indonesia yang tidak mencapai 1% dari total belanja APBD nya. Untuk perencanaan pengembangan pembangunan sanitasi Kota Probolinggo, khusunya di Tahun 2011, diarahkan untuk prioritas pendanaan penyediaan sanitasi dasar, terutama bagi masyarakat miskin yang berupa pembangunan septicktank komunal di 29 kelurahan dengan pengajuan alokasi dana APBD tahun anggaran 2011 sebesar Rp 10.287.750.000, 00 yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, prioritas pendanaan bidang sanitasi yang direncanakan untuk dikembangkan pada tahun 2011 adalah untuk pengembangan kinerja

III - 53


pengelolaan sampah yang berupa pengadaan sarana prasarana persampahan, kegiatan revitalisasi TPA dengan total anggaran sebesar Rp 11.292.000.000, 00 yang dianggarkan pada alokasi Dana APBD tahun 2011 pada Badan Lingkungan Hidup.

3.7.3. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah Kota Probolinggo terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Struktur keuangan daerah Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dari aspek pendapatan dan pengeluaran, struktur anggaran Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3. 1 Struktur APBD Kota Probolinggo Tahun 2005-2009 TAHUN (dalam jutaan) NO URAIAN 2005 2006 2007 2008 1 Pendapatan : a. Pendapatan asli 20.626 25.284 28.114 32.087 daerah; b. Dana 160.407 265.910 283.755 316.108 perimbangan; c. Lain-lain 7.264 3.000 57.533 56.941 pendapatan daerah yang sah 2 Belanja : a. Belanja langsung 167.389 265.767 268.063 266.305 b. Belanja tidak 17.082. 20.274 128.578 176.892 langsung Sumber : RPJMD Kota Probolinggo, Tahun 2010 – 2014

2009 36.087 333.017 64.950

227.188 231.067

Secara keseluruhan, total pendapatan Kota Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sedangkan nilai belanja Probolinggo dalam 5 tahun juga terus mengalami peningkatan. Sumber pendapatan terbesar Kota Probolinggo berasal dari dana perimbangan yang memberikan kontribusi 81,43% dari total pendapatan daerah. Sedangkan nilai belanja terbesar Kota Probolinggo adalah belanja langsung dengan proporsi 72,18% dari total belanja daerah.

3.7.4. Besaran Pendanaan Sanitasi per Tahun

Sesuai dengan yang telah dijabarkan pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa SKPD yang memiliki anggaran pembangunan sanitasi atau yang berasosiasi dengan kegiatan terkait sanitasi dan memiliki program kegiatan yang mengelola sector sampah, air limbah, drainase adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan III - 54


RSUD Dr Moh Saleh. Pendanaan sanitasi ini dihitung berdasarkan besaran belanja langsung sanitasi, dimana angka belanja langsung ini berkaitan dan digunakan untuk melaksanakan pelayanan public atas pengoperasian, pemeliharaan, pembinaan dan investasi sub sector yang bersangkutan. Tabel 3. 2 Proporsi Belanja Sanitasi Per SKPD BELANJA SANITASI NO SKPD 2008 2009 1. BAPPEDA 60.000.000 260.000.000 2. DINKES 1.367.378.412 1.249.600.000 3. BLH 5.967.532.500 3.800.647.500 4. DPU 5.240.667.500 4.416.331.500 5. RSUD 37.820.000 52.000.000 Jumlah Belanja Sanitasi Kota 12.673.398.412 9.778.579.000 Total Belanja APBD 422.995.355.456,13 495.304.486.753,34 Proporsi Belanja Sanitasi thd 3,00% 1,97% Total Belanja APBD Sumber : Realisasi dan Perhitungan APBD 2008-2010

2010 120.000.000 505.745.000 2.487.138.612 8.702.727.300 53.200.000 11.868.810.912 472.577.968.109,17 2,51%

III - 55


KOTA LOKSUMAWE 3.7.1. Kesehatan Lingkungan Untuk melihat kondisi kesehatan lingkungan di Wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe ada beberapa indikator yang dapat dikemukakan, antara lain sebagai berikut: Tabel 3.1 Penderita Penyakit Berhubungan Dengan Lingkungan Menurut Kecamatan Tahun 2009-2010 Tahun NO

KECAMATAN

2009 Kasus DBD ISPA

1 Banda Sakti

287

2 Muara Satu

51

666

3 Muara Dua

125

9529

2010 (s/d April) Diare Kasus DBD ISPA Diare

12632 3492

74

17

1256

432

14

4

296

2033

50

2

443

4 Blang Mangat 8 7534 1693 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

6

9

343

Tabel 3.2 Rekapitulasi Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2006

III - 56

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pasuruan Jumlah Anak Menurut Status Gizi

Balita Yang di Ukur NO Puskesmas

L

P

Total

1 Banda Sakti

996

1239

2 Muara dua

629

3 Mon Geudong

Laki-laki Kurang % Baik

Buruk

%

2235

1

3.1

65

34.2

577

1206

-

-

16

346

476

822

6

18.8

4 Blang Mangat

492

573

1065

25

5 Blang Cut

344

353

697

2807

3218

6025

Jumlah

% Kurang

Perempuan % Baik

%

Lebih

%

Buruk

%

Lebih

%

927

37

3

3.9

3

11.1

76

35.7

1154

39.9

6

7

8.4

599

23.9

14

18.2

-

-

9

4.2

559

19.3

9

10.5

53

27.9

250

10

37

48.1

6

22.2

64

30

358

12.4

48

55.8

78.1

47

24.7

397

15.8

23

29.9

18

66.7

48

22.5

484

16.7

23

26.7

-

-

9

4.7

335

13.4

-

-

-

-

16

7.5

337

11.7

-

-

32

100

190

100

2508

100

77

100.1

27

100

213

100

2892

100

86

100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Tabel 3.3 Rekapitulasi Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Jumlah Anak Menurut Status Gizi

Balita Yang di Ukur NO

Puskesmas

L

P

Total

1 Banda Sakti

2267

1981

2 Muara dua

2369

3 Mon Geudong 4 Blang Mangat 5 Blang Cut Jumlah

Laki-laki Kurang % Baik

%

Lebih % Buruk

Perempuan Kurang % Baik

Buruk

%

%

%

Lebih %

4185

5

0.22

322

14.2

1860

82.05

77

3.4

5

0.25

248

12.52

1584

79.96

84

4.24

2409

4778

1

0.04

89

3.76

2190

92.4

89

3.7

4

0.1

97

4

2223

92.2

85

3.5

771

694

1465

2

0.2

130

16.8

531

68.8

108

14

7

1

131

18.8

461

66.4

95

13.6

645

623

1268

3

0.4

70

10.8

553

85.7

19

2.9

4

0.6

68

10.9

518

83.1

33

5.2

380

379

759

-

-

9

9

371

-

-

-

-

-

22

5.8

357

94.1

-

-

6432

6086

12455

11

0.1

620

54.56

5505

85.5

293

4.5

20

0.3

566

9.3

5143

84.5

297

4.8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Tabel 3.4 Rekapitulasi Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008 BALITA YANG DI UKUR

NO PUSKESMAS

L

P

KATAGORI STATUS GIZI INDEKS BB/U

GIZI BURUK TOTAL L P TOTAL % 5

L

GIZI KURANG P TOTAL

%

L

GIZI BAIK P TOTAL

%

L

GIZI LEBIH P TOTAL %

1 BANDA SAKTI

2581 2406

4987

8

13

0.26 515

420

935

18.75 2045 1950

3995 80.11 16 28

44

0.88

2 MON GEUDONG

973

953

1926 27 22

49

2.54 182

140

322

16.72

769

1522 79.02 11 22

33

1.71

3 MUARA DUA

1830 1836

3666 16 25

41

1.12 276

255

531

14.48 1523 1541

3064 83.58 15 15

30

0.82

753

4 BLANG MANGAT 741

756

1497 19 14

33

2.2

185

123

308

20.57

516

602

1118 74.68 21 17

38

2.54

5 BLANG CUT

376

741

0

0

9

7

16

2.159

356

369

725

0

0

145

1.13

365

0

0

JUMLAH 6490 6327 12817 67 69 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

136

1.06 1167 945

2112

97.84 0

0

16.48 5193 5231 10424 81.33 63 82

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan III - 57


Kota Lhokseumawe Tahun 2009 BALITA YANG DI UKUR

NO PUSKESMAS

KATAGORI STATUS GIZI INDEKS BB/U

L

GIZI BURUK P TOTAL %

GIZI KURANG L P TOTAL %

L

GIZI BAIK P TOTAL

GIZI LEBIH L P TOTAL %

16

20

36

16.6

79

97

176

80.8 1 2

3

1.4

21

17

38

26.2

47

59

106

73.1 1 -

1

0.7

72.4 - 1

1

0.5

L

P

TOTAL

1 BANDA SAKTI

96

122

218

-

3

3

2 MON GEUDONG

69

76

145

-

-

-

3 MUARA DUA

114 110

224

14

8

22

9.9

17

22

39

17.5

83

79

162

4 MUARA SATU

65

66

131

6

6

12

9.2

15

9

24

18.4

43

50

93

71

1 1

2

1.6

5 BLANG MANGAT

112 109

221

-

2

2

0.9

23

17

40

10.1

89

90

179

81

- -

-

-

6 BLANG CUT

58

110

1

3

4

3.7

18

14

32

29.1

38

35

73

66.4 1 -

1

0.9

JUMLAH 514 535 1049 21 22 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

43

4.1 110 99

209

20

379

410

789

75.3 4 4

8

0.8

52

1.4

%

3.7.2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat Tabel 3.6 Rekapitulasi Pendataan Rumah Sehat, Pekarangan Sehat dan Kadang Ternak Di Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2008 No

Puskesmas

Jumlah Rumah

Kondisi Perumahan Rumah Pekarangan Rumah Kandang Ternak Sehat Tidak Sehat Sehat Tidak Sehat TP TTP

1 Muara Dua

17,299

11,715

5,613

8,605

8,825

3,134

4,590

2 Banda Sakti

8,506

5,918

2,588

4,378

2,472

940

413

3 Mon Geudong

5,613

1,013

799

596

226

74

3

4 Blang Mangat

3,339

1,822

1,067

1,841

998

1,623

857

5 Blang Cut 1,362 1,346 175 1,188 Total 36,119 21,814 10,242 16,608 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008 Ket: TP : Terpisah Dengan Rumah TTP : Tidak Terpisah Dengan Rumah

204 12,725

978 6,749

263 6,126

Dari profil kesehatan lingkungan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2008 menunjukkan bahwa sebanyak 1.346 atau 88.5% rumah dalam kategori sehat dan 175 atau 11.5% rumah dalam kategori tidak sehat. Bila kita lihat dari pekarangan rumah, maka ada 1.118 pekarangan rumah atau 85.3% dalam keadaan sehat dan sisanya sebanyak 204 atau 14.% pekarangan rumah dalam keadaan tidak sehat. Kandang ternak dalam kondisi terpisah atau tidak terpisah dari rumah juga dapat menunjukkan bagaimana kesehatan dan pola hidup masyarakat Kota Lhokseumawe. Dari survei kesehatan lingkungan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 978 kandang ternak atau

III - 58


78.8% telah terpisah dari rumah dan sisanya sebanyak 263 kandang atau 34.6% kandang ternak tidak terpisah dari rumah. Tabel 3.7 Rekapitulasi Pendataan Jamban Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008 Jenis Jamban Leher Angsa Plengsengan MS TMS MS TMS 1 Muara Dua 17,299 13,809 156 2 Banda Sakti 8,506 6,182 700 3 Mon Geudong 5,613 861 858 4 Blang Mangat 3,339 1,380 754 29 5 Blang Cut 1,362 938 189 9 Total 36,119 23,170 2,657 38 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008 Ket MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat No

Puskesmas

Jumlah Rumah

Cemplung MS TMS 2,195 585 135 684 1,084 695 27 12 133 3,586 1,964

Penggunaan jamban juga merupakan salah satu indikator penting untuk melihat bagaimana kesehatan dan pola hidup masyarakat. Survei kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa ada tiga jenis jamban yang umumnya digunakan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe. Pada kategori leher angsa, sebanyak 23.170 atau 89,71 % rumah telah menggunakan jamban leher angsa yang memenuhi syarat. Selebihnya ada 2.657 atau 10,29% rumah menggunakan leher angsa yang tidak memenuhi syarat. Jamban metode plengsengan menurut survei kesehatan lingkungan, semuanya berada pada kategori memenuhi syarat. Rumah yang menggunakan model jamban cemplung, menurut survei kesehatan lingkungan sebanyak 3.586 atau 64,61% berada dalam kategori memenuhi syarat. Sedangkan sebanyak 1.964 rumah atau 35,39 % berada dalam kondisi tidak memenuhi syarat. Tabel 3.8 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Sehat Kota Lhokseumawe tahun 2009 No

Kecamatan

Puskesmas

1 Muara Dua PKM Muara Dua 2 Muara Satu PKM Muara Satu 3 Blang Mangat PKM Blang Mangat 4 PKM Blang Cut 5 Banda Sakti PKM Banda Sakti 6 PKM Mon Geudong Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2010

Rumah Tangga Jumlah Dipantau Ber PHBS 210 66 210 93 210 73 210 8 210 36

% 31,4 44,3 34,8 3,8 17,1

III - 59


Survei rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat tahun 2009 di Kota Lhokseumawe dilakukan berbasis puskesmas. Setiap puskesmas mengambil sampel sebanyak 210 rumah. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa rumah yang berperilaku hidup sehat di setiap puskesmas di bawah 50 %. Bahkan di wilayah puskesmas Blang Cut rumah berPHBS hanya 3,8% saja. Secara berturut-turut hasil survei dari yang terendah adalah puskesmas Banda Sakti sebesar 17,1%, Puskesmas Muara Dua 31,4%, Puskesmas Blang Mangat 34,8% dan Puskesmas Muara Satu 44,3 %.

3.7.3. Kuantitas dan Kualitas Air Permasalahan air bersih di Kota Lhokseumawe dapat kita lihat dari bagaimana pola masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Masyarakat menggunakan berbagai macam cara dalam memenuhi kebutuhan airnya. Dari data profil kesehatan lingkungan terlihat bahwa sebanyak 25.039 atau 82,91 % rumah menggunakan sumur gali (pada kategori memenuhi syarat). Sedangkan ada juga rumah yang menggunakan sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.162 atau 17,09% rumah. Metode lain yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya adalah dengan mengandalkan sumur pompa. Masyarakat yang menggunakan sumur jenis sebanyak 264 rumah atau 98,51% yang berada dalam kondisi memenuhi syarat. Namun ada juga masyarakat yang menggunakan sumur ini pada kategori tidak memenuhi syarat sebanyak 1,49% atau 4 rumah. Sumber air bersih lainnya yang digunakan oleh masyarakat adalah PAH (penampungan air hujan). Menurut hasil survei, wilayah yang banyak menggunakan fasilitas ini adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Muara Dua dengan jumlah rumah adalah 532 rumah dengan kondisi memenuhi syarat. Tabel 3.9 Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB) Di Wilayah Kerja Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008

III - 60

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pasuruan Jenis Sarana Air Bersih Sumur Gali Sumur Pompa PAH MS TMS MS TMS MS TMS 1 Muara Dua 17.299 11.902 997 98 532 2 Banda Sakti 8.506 7.773 2.524 67 3 Mon Geudong 5.613 2.491 765 4 Blang Mangat 3.339 1.505 705 91 5 Blang Cut 1.362 1.368 171 8 4 Total 36.119 25.039 5.162 264 4 532 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008 Ket: MS : Memenuhi Syarat TMS: Tidak Memenuhi Syarat No

Puskesmas

Jumlah Rumah

Sumber air bersih lainnya yang umumnya digunakan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe adalah PDAM. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pelanggan PDAM. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah pelanggan 50 pelanggan. Pada tahun 2010 jumlah pelanggan menjadi 6.892 pelanggan dari tahun sebelumnya. Artinya ada peningkatan sebanyak 143 pelanggan.

Tabel 3.10 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Golongan PDAM di Kota Lhokseumawe No 1 2 3 4 5 6

G olong an Rumah tangga Niaga & Industri Instansi Pemerintah Khusus Sosial Khusus Sosial Umum

2008

T ahun 2009

5,858 5,934 717 692 78 76 35 37 11 10 6,699 6,749 Sumber : PDAM Tirta Mon Pase, Tahun 2010

2010 6,042 727 76 37 10 6,892

Bila kita bandingkan antara jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe dan jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih pada PDAM, maka dapat kita lihat bagaimana tingkat pelayanan PDAM. Pada tahun 2008 masyarakat yang terlayani air bersih dari PDAM hanya 25,32% saja. Pada tahun 2009 persentase jumlah penduduk

III - 61


yang menikmati air bersih hanya meningkat 0,11% saja. Jumlah peningkatan persentase yang sangat kecil tentunya. Pada tahun 2010 tingkat masyarakat yang terlayani air PDAM pun sangat kecil. Tahun 2010 total pelanggan hanya 6.892. Artinya hanya mencakup 25,59% saja. Bila dibandingkan dengan tahun 2009, maka hanya terjadi peningkatan hanya sebesar 0,16% saja. Tabel 3.11 Tingkat Pelayanan PDAM di Kota Lhokseumawe No

URAIAN

1 Jumlah Penduduk 2 Penduduk yg menikmati air (jiwa) Persentase (%)

Th 2008

Th 2009

Th 2010

158,760

159,239

161,574

40,194

40,494

41,352

25.32

25.43

25.59

3 Jumlah Pelanggan (sambungan) 6,699 6,749 6,892 Sumber : PDAM Tirta Mon Pase, Tahun 2010 : BPS TAHUN 2008 (Angka tahun 2010 adalah angka perkiraan)

III - 62


3.7.4. Limbah Cair Rumah Tangga Setiap hari manusia menghasilkan air limbah rumah tangga (domestic waste water). Air limbah tersebut ada yang berasal dari kakus disebut black water. Ada pula yang berasal dari kamar mandi, tempat mencuci pakaian, tempat mencuci piring dan peralatan dapur yang disebut juga grey water. Secara umum ada dua tipe sistem pengolahan air limbah. Pertama, sistem pembuangan setempat (On Site Sanitattion). Pada setiap pembuangan setempat ini, air limbah dialirkan ke tempat pembuangan atau pengolahan yang terletak di sekitar pekarangan rumah atau bangunan. Istilah lain dari sistem setempat ini disebut juga sebagai sistem individual. Adapun jenis sarana yang termasuk tipe ini, misalnya cubluk, septic tank, dan lain-lain. Kedua, sistem pembuangan terpusat (Off Site Sanitation). Pada sistem pembuangan terpusat ini, air limbah disalurkan ke saluran air limbah kota yang mengalir menuju pengolahan air limbah kolektif di daerah tertentu. Sistem ini juga dikenal dengan istilah sistem komunal. Jelasnya, pada sistem komunal air limbah dialirkan

dari

sumbernya

menuju

ke

tempat

pengolahan

terpusat

dengan

mempergunakan pipa riol. Adapun riol yang dipakai untuk mengalirkan air limbah tersebut dinamakan dengan Sewerage System. Di dalam wilayah Kota Lhokseumawe, umumnya masyarakat menggunakan sistem pembuangan air limbah dengan metode on site sanitation. Dari hasil survei kesehatan lingkungan, di wilayah kerja Puskesmas Muara dua terdapat 8.859 atau 56,41 % rumah yang memiliki SPAL yang memenuhi syarat. Sedangkan sisanya sebanyak 6.845 atau 43,59% rumah memiliki SPAL yang tidak memenuhi syarat. Puskesmas Banda Sakti memiliki 2.956 rumah atau 48,68 % yang memiliki SPAL yang memenuhi syarat. Selebihnya masih dalam kondisi tidak memenuhi syarat atau sebanyak 51,32% rumah di wilayah Puskesmas Banda Sakti masih memiliki SPAL yang tidak memenuhi syarat. Untuk Puskemas Mon Geudong sebanyak 39,57% memiliki SPAL yang memenuhi syarat dan 60,43 % memiliki SPAL yang tidak memenuhi syarat. Di Puskesmas Blang Mangat terdapat 1.036 rumah yang memiliki SPAL yang memenuhi syarat, sisanya tidak memenuhi syarat. Puskesmas Blang Cut dari hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 783 rumah atau 56,70 % memiliki sistem air limbah yang memenuhi syarat. Sedangkan sisanya masih memiliki SPAL yang tidak memenuhi syarat.

III - 63


Tabel 3.12 Hasil Rekapitulasi Pendataan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) Di Wilayah Kerja Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008 No

Puskesmas

Jumlah Rumah

MS

SPAL TMS

Tidak MS TMS

1 Muara Dua

17,299

8,859

6,845

-

-

2 Banda Sakti

8,506

2,956

3,116

-

-

3 Mon Geudong

5,613

567

866

-

-

4 Blang Mangat

3,339

1,036

751

-

-

5 Blang Cut

1,362

783

598

-

-

Total 36,119 14,201 12,176 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008 Ket MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat

-

Dari tabel di atas diketahui bahwa di wilayah kerja Puskesmas Blang Mangat mempunyai persentase terbesar SPAL yang memenuhi syarat.

Sedangkan wilayah

Puskesmas Mon Geundong memiliki persentase terbesar tingkat SPAL yang tidak memenuhi syarat.

3.7.5. Limbah Padat (Sampah) a. Sumber-Sumber Sampah Kota Lhokseumawe Sumber-sumber sampah di Kota Lhokseumawe antara lain berasal dari : 1. Sampah Permukiman. Sampah ini berasal dari rumah tangga. Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman maupun kegiatan rumah tangga lain. 2. Sampah Pasar. Sampah ini berasal dari kegiatan pasar, yang kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan. 3. Sampah Hotel dan Penginapan. Sampah ini berasal dari semua kegiatan hotel atau penginapan. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, makanan. sampah dapur dan lain-lain. 4. Sampah Rumah Sakit. Sampah yang berasal dari aktivitas rumah sakit baik termasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3.

III - 64


5. Sampah Jalan. Sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain. Sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan baik dalam pengumpulan maupun pengangkutan. 6. Sampah Perbengkelan. Sampah ini berasal dari kegiatan usaha perbengkelan yang berada di Kota Lhokseumawe. Sampah ini dapat berupa limbah cair seperti oli dan juga limbah padat seperti berbagai macam sisa onderdil kendaraan. 7. Sampah Perkantoran. Jumlah sarana perkantoran yang ada di kota memberikan kontribusi sampah yang umumnya berwujud kertas. 8. Sampah Sarana Pendidikan. Jenis sampah dari sarana pendidikan terdiri dari berbagai macam jenis sampah antara lain plastik, organik, kertas dan lain-lain.

b. Sarana Pengolahan Belum ada instalasi pengkomposan, instalasi pembakaran sampah dan belum ada instalasi daur ulang sampah. Tabel 3.13 Perkiraan Timbulan Sampah Per Kecamatan

No

Kecamatan

Total Timbulan

1 Blang Mangat

2,02 kg/hari/rumah

2 Banda Sakti

5,69 kg/hari/rumah

3 Kecamatan Muara Dua

2,16 kg/hari/rumah

4 Muara Satu

2,37 kg/hari/rumah

Sumber: BLHK Kota Lhokseumawe tahun 2010

Tabel di atas memberikan gambaran bagaimana tingkat timbulan sampah tiap kecamatan di Kota Lhokseumawe per rumah tangga. Kecamatan Banda Sakti menyumbang timbulan sampah tertinggi di Kota Lhokseumawe dengan tingkat timbulan sampah mencapai 5,69 kg/hari/rumah. Hal ini didukung dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi di kecamatan tersebut. Kecamatan Muara Satu menyumbang timbulan sampah kedua terbesar

yaitu 2,37 kg/hari/rumah. Dua

kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat masingmasing menyumbang timbulan sampah sebesar 2,16 kg/hari/rumah dan 2,02 kg/hari/rumah.

III - 65


Tabel 3.14 Perkiraan Total Timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga No

Jenis Sampah

Total Timbulan

1 Sampah Perbengkelan

332,76 kg/hari

2 Sampah Perhotelan

1.412,50 kg/hari

3 Sampah Rumah Sakit/Pukesmas

885,06 kg/hari

4 Sampah Perkantoran

325,66 kg/hari

5 Sampah Sarana Pendidikan

2.447,25 kg/hari

6 Sampah Pasar

18.100 kg/hari

Sumber: BLHK Kota Lhokseumawe tahun 2010

Sampah pasar adalah sampah yang paling banyak menimbulkan timbulan sampah di Kota Lhokseumawe. Sampah yang berasal dari pasar menghasilkan timbulan sampah sampai 18.100 kg/hari. Pada posisi kedua, sampah sarana pendidikan menyumbangkan timbulan sampah mencapai 2.447,25 kg/hari. Secara berturut-turut terlihat bahwa sampah perhotelan, sampah rumah sakit, sampah perbengkelan dan sampah perkantoran menyumbangkan timbulan sampah dengan nilai 1.412,50 Kg/hari, 885,06 Kg/hari, 332,76 Kg/hari, dan 325,66 Kg/hari. Tabel 3.15 Perkiraan Total Timbulan Sampah Spesifik

No

Jenis Sampah

Total Timbulan

1

Plastic

17.137.68 kg/hari

2

Organic

89.183,54 kg/hari

3

Kertas

8.132,67 kg/hari

4

Kaca

5.157,38 kg/hari

5

Besi

1.651.15 kg/hari

6

Jenis lainnya

209.85 kg/hari

Sumber: BLHK Kota Lhokseumaw e tahun 2010

III - 66


Tabel 3.16 Perkiraan Timbulan Sampah Di Kota Lhokseumawe No

Kecamatan

1 Blang Mangat 2 Banda Sakti 3 Muara Dua 4 Muara Satu TOTAL Jumlah Sampah Non Domestik Jumlah Total (l/hari) Jumlah Total (m3/hari)

2007

2012

Tahun 2017

2022

2027

45,030 178,378 91,126 81,028

46,744 185,168 94,595 84,113

48,524 192,217 98,196 87,315

50,371 199,534 101,934 90,638

52,288 207,130 105,814 94,089

395,562

410,620

426,252

442,477

459,321

98,891 494,453 494

102,655 513,275 513

106,563 532,814 533

110,619 553,096 553

114,830 574,151 574

Sumber : RPIJM PU/CK Kota Lhokseumawe 2008

3.7.6. Drainase Lingkungan Secara umum, sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Dalam rangka pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Lhokseumawe, penanganan drainase merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapatkan penanganan. Karena gangguan dan kerugian akan masalah banjir dan genangan telah mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

III - 67


3.7.7. Limbah Medis Limbah medis termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan PP 18 thn 1999 jo PP 85 thn 1999 lampiran I daftar limbah spesifik dengan kode limbah D 227. Dalam kode limbah D227 tersebut disebutkan bahwa limbah rumah sakit dan limbah klinis yang termasuk limbah B3 adalah limbah klinis, produk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium, dan residu dari proses insinerasi. Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan Rumah Sakit antara lain diatur dalam : d. Permenkes 1204/Menkes/PerXI/2004, mengatur tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit e. Kepmen KLH 58/1995, mengatur tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit f. PP18 tahun 1999 jo PP 85 tahun 1999, mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) Perkembangan mengenai sarana dan prasarana kesehatan disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 3.17 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 NO

KECAMATAN

SARANA KESEHATAN YANG TERSEDIA RSU RS NON POSKES GUDANG KLINIK DAERAH / PEMERIN PKM PUSTU DES/POLI FARMASI KESEHATAN RS TNI TAH NDES

1 BANDA SAKTI

1

5

2

2

9

3

2 MUARA DUA

0

1

0

1

4

7

3 MUARA SATU

0

1

1

1

2

7

4 BLANG MANGAT

1

0

1

2

7

12

4

6

22

29

TOTAL 2 7 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

1

1

III - 68


Tabel 3.18 Timbulan Sampah Medis dari Puskesmas Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 No Nama Puskesmas 1 Puskesmas Banda Sakti 2 Puskesmas Muara Dua 3 Puskesmas Mon Geudong 4 Puskesmas Blang Mangat 5 Puskesmas Blang Cut 6 Puskesmas Muara Satu

Sampah Yang Dihasilkan

5 - 18 Kg / Hari 7 - 14 Kg / Hari 5 - 7 Kg / Hari 3 - 4 Kg / Hari 2- 4 Kg / Hari 3 - 5 Kg / Hari

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2010

3.8.

Pengelolaan Limbah Cair

3.8.1. Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Menteri Republik Indonesia 3. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

III - 69


3.8.2. Aspek Kelembagaan Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menangani masalah Limbah Cair adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kota Lhokseumawe dan Dinas Pekerjaan Umum.

3.8.3. Cakupan Pelayanan Sesuai dengan hasil survei kesehatan lingkungan maka di wilayah Kota Lhokseumawe dapat kita ketahui bahwa ada 31.415 jamban dengan berbagai jenis jamban dan juga terdapat 26.377 unit SPAL. Secara umum semua fasilitas jamban dan SPAL dibangun secara swadaya oleh masyarakat sendiri.

3.8.4. Aspek Teknis dan Operasional Pada umumnya masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe menggunakan dua sistem yaitu sistem terpisah dan sistem gabungan. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke dalam SPAL yang berbentuk septic tank. Air hujan umumnya disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem gabungan yaitu semua air limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah (septic tank). Pemerintah Kota telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan limbah ini. Dari data Badan Kebersihan dan Lingkungan Hidup bahwa Kota Lhokseumawe telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit. Pemerintah pun telah memiliki 2 unit mobil penyedot dan pengangkut tinja. Volume lumpur tinja yang dibuang ke ILPT ini berkisar 3 m3/hari.

3.8.5. Peran Serta Masyarakat dan Gender Dalam Penanganan Limbah Cair Masyarakat mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan tingkat kesadaran akan kesehatan lingkungan dan kemampuan finansialnya masing-masing. Masyarakat yang telah mampu, umumnya telah memiliki fasilitas penanganan limbah cair dengan baik. Namun masyarakat yang belum memiliki kemampuan finansial, penyediaan sarana ini menjadi sulit bagi mereka. Sehingga dapat kita katakan dengan

III - 70


kondisi masyarakat dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya, penanganan leimbah ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari data kesehatan lingkungan bahwa 36.119 rumah yang disurvei, hanya 14.201 rumah yang memiliki SPAL. Bahkan dari total 14.201 SPAL tersebut, 53,84 % SPAL berada dalam kondisi memadai, sedangkan sisanya sebesar 46,16 % berada dalam kondisi tidak memadai.

3.8.6. Permasalahan 3. Masih ada pandangan dari masyarakat yang beranggapan bahwa pengelolaan limbah ini tidak begitu mendesak atau tidak menjadi perhatian bagi masyarakat. Masyarakat masih menggunakan cara yang tidak sehat yaitu dengan memanfaatkan badan sungai atau saluran drainase untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pengelolaan limbah cair ini. 4. Untuk wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga ketersediaan lahan yang tidak begitu luas bagi penyediaan SPAL, tentunya sistem SPAL berskala rumah tangga lebih sulit diterapkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semuanya. 5. Unit pengolahan tinja yang dimiliki Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah penuh dan bahkan dua bak penampungnya sudah rusak sehingga tidak dapat difungsikan lagi. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada pengelolaan limbah cair.

3.9.

Pengelolaan Persampahan

3.9.1. Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

III - 71


Keputusan Menteri Republik Indonesia 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL Peraturan Daerah (Qanun) Kota Lhokseumawe 1. Qanun Kota Lhokseumawe No 08 Tahun 2007 mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. 2. Qanun Kota Lhokseumawe No 06 Tahun 2003 mengenai Syarat Kontruksi Bangunan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

3.9.2. Aspek Kelembagaan Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menangani masalah Persampahan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kota Lhokseumawe.

3.9.3. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan persampahan di Kota Lhokseumawe telah mencakup seluruh kecamatan. Dengan kondisi timbulan sampah yang berbeda, maka cakupan pelayanan menyesuaikan dengan eksisting persampahan setiap kecamatan tersebut. Kecamatan Banda Sakti misalnya sarana TPS/Drum yang tersedia mencapai 2.250 unit dan truk yang melayani wilayah ini mencapai 8 unit. Kalau dibandingkan dengan kecamatan lain, umumnya hanya dilayani oleh 3 unit truk.

3.9.4. Aspek Teknis dan Operasional Mekanisme Sistem pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut: 1. Pewadahan Pola. Pewadahan yang direncanakan berupa pola pewadahan individual yang diletakkan dekat rumah untuk permukiman dan diletakkan di belakan untuk pertokoan serta pola pewadahan komunal yang diletakkan sedekat mungkin dengan sumber sampah di tepi jalan besar. 2. Pengumpulan

Sampah. Sama dengan pola pewadahan, rencana sistem

pengumpulan sampah akan mengunakan dua sistem juga yaitu pengumpulan III - 72


individual yang dilakukan dengan sistem pelayanan door to door (dengan truk kecil dikumpulkan ke depo atau langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir) dan sistem pelayanan door to door (dengan gerobak dan dikumpulkan di depo atau Tempat Pembuangan Sementara yang akan disediakan pada setiap pusat BWK). Cara lain dengan sistem individual adalah dengan cara mengumpulkan sekaligus memusnahkan sampah tersebut sendiri. Sistem pengumpulan komunal adalah dimana masyarakat mengantarkan sampah ke tempat yang telah ditentukan. 3. Pengangkutan Sampah. Pengangkutan dilakukan dengan dump truk, arm rool truk dan mobil patrol dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir. 4. Tempat Pembuangan Akhir. Tempat pembuangan akhir berlokasi di Gampong (desa) Alue Lim dengan sistem open dumping, lokasi ini dianggap cukup representative karena jauh dari permukiman penduduk dan arealnya cukup luas. (Sumber : RPIJM PU/CK Kota Lhokseumawe 2008) Sarana dan prasarana persampahan menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe. Tabel berikut ini dapat menggambarkan bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Tabel 3. 19 Sarana dan prasarana sampah di Kota Lhokseumawe No

Kecamatan

Sarana dan Prasarana Jumlah TPS/Drum Jumlah TPS/Bak Jumlah TPS/Gerobak Sampah 1 Banda Sakti Jumlah TPS/Container Mobil Kijang Pick Up Truck Jumlah TPS/Drum Jumlah TPS/Bak 2 Muara Satu Jumlah TPS/Gerobak Sampah Jumlah TPS/Container Truck Jumlah TPS/Drum Jumlah TPS/Bak 3 Muara Dua Jumlah TPS/Gerobak Sampah Jumlah TPS/Container Truck Jumlah TPS/Drum Jumlah TPS/Bak 4 Blang Mangat Jumlah TPS/Gerobak Sampah Jumlah TPS/Container Truck Sumber : BLHK Kota Lhokseumawe, 2010

Vol / Unit 2,250 29 8 13 5 8 950 11 2 1 3 250 5 2 1 3 250 4 2 1 3

III - 73


Tabel 3. 20 Sarana Lainnya Dalam Persampahan No

Sarana dan Prasarana

1 Tempat Pengolahan Akhir - Lokasi - Sistem yang digunakan - Kapasitas dan luas TPA - Volume sampah yang masuk ke TPA - Alat Berat 2 Fasilitas Pendukung - Ketersediaan instalasi pengolahan air lindi (leachate) - Sumur Pantau Sumber : BLHK Kota Lhokseumawe, 2010

Ket Desa Alue Lim Open damping 18 Ha 202 m3/hari 2 Unit (Beco dan Buldozer) 3 Unit 3 Unit

3.9.5. Peran Serta Masyarakat dan Gender Dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat telah melakukan upaya pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi kemampuan ataupun pengetahuan yang dimilikinya. Di beberapa kawasan perumahan, seperti Kompleks Panggoi Indah, Kompleks Banda Masen, Kompleks Mutiara dan Komplek Bank Duta, warga perumahan dari kompleks tersebut telah melakukan pemilahan jenis sampah kering dan sampah basah. Menurut data dari Badan Lingkungan dan Kebersihan Kota Lhokseumawe tahun 2010, di kawasan pemukiman tersebut telah mampu melakukan pemilihan sampah basah dan kering dengan bobot mencapai 0,5 m3/hari/35 rumah tangga. Data tersebut juga memberikan makna kepada kita bahwa masyarakat juga telah mampu mengolah sampah di tempat (on site) di rumahnya sendiri atau dikawasan perumahannya sendiri.

3.9.6. Permasalahan Permasalahan persampahan di tingkat masyarakat : 1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang. Hal ini jelas terlihat dari tingkat pencemaran saluran drainase yang dipenuhi oleh sampah. 2. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah. Dengan tingkat retribusi sampah yang rendah menjadikan pelayanan persampahan menjadi tidak begitu maksimal.

III - 74


Permasalahan persampahan di tingkat pemerintah : 1. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk database persampahan. Database ini tentunya sangat berguna bagi pemerintah dalam upaya melakukan forecasting terhadap permasalahan sampah. 2. Sarana dan prasarana sampah belum mampu menjawab kebutuhan akan pelayanan persampahan yang baik. Lokasi TPA misalnya, bila masih menggunakan model pengelolaan sampah hanya dengan menggunakan metode open damping saja, maka dalam waktu yang tidak begitu lama, pemerintah harus mencari lokasi baru atau melakukan perluasan lokasi TPA. Artinya life time penggoperasian TPA tidak begitu lama. 3. Terdapat beberapa wilayah di Kota Lhokseumawe yang belum terjangkau oleh layanan persampahan. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada semua anggota masyarakat membuat masalah persampahan menjadi tidak tuntas ditangani. Artinya pelayanan ini masih bersifat parsial.

Permasalahan persampahan di tingkat swasta : Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut. Kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan persampahan umumnya

III - 75


3.10. PENGELOLAAN DRAINASE 3.10.1. Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

Keputusan Menteri Republik Indonesia 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

3.10.2. Aspek Kelembagaan Dinas yang terkait dengan pengelolaan drainase adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

3.10.3. Cakupan Pelayanan Saat ini cakupan pelayanan drainase sudah mencakup seluruh Kota Lhokseumawe.

3.10.4. Aspek Teknis dan Operasional Sarana drainase yang ada di Kota Lhokseumawe lebih banyak mengikuti pola dan drainase jalan, khususnya di kawasan pusat kota. Kontruksi saluran dibuat

III - 76


dari pasangan bata dan beton, sedangkan dibagian pinggiran lebih banyak dalam bentuk saluran tanah. Menurut survey yang pernah dilakukan, terdapat sekitar 106 km saluran drainase di Kota Lhokseumawe, 37,2 km diantaranya adalah saluran primer dan sekunder, 69,1 km berupa saluran tersier, sebagian besar saluran sudah berdinding pasangan/beton dengan variasi kondisi. Sebagian besar saluran primer merupakan saluran buatan, karena tidak ada sungai yang mengalir di Kota Lhokseumawe. Kondisi drainase saat ini, masih menggunakan sistem gravitasi dan pompa, dimana pada kondisi pasang, kelebihan air hujan dibuang dengan menggunakan pompa. Terdapat 3 sistem pompa masing-masing ada di 3 stasiun pompa (Tando 1, Tando 2 dan Tando 3). Tetapi mulai tahun 2011 sistem pompa akan ditiadakan dengan telah dibangunnya reservoir seluas 60 Ha yang akan mampu menampung banjir akibat hujan.

3.10.5. Peran Serta Masyarakat dan Gender Dalam Pengelolaan Drainase Secara keseluruhan dapat kita katakan bahwa masyarakat kurang peduli terhadap pengelolaan drainase lingkungan. Perilaku masyarakat yang dapat kita amati di wilayah Kota Lhokseumawe adalah masyarakat masih menggunakan drainase sebagai saluran pembuangan sampah. Akibatnya selalu terjadi penyumbatan saluran drainase lingkungan. Kecenderungan yang lainnya adalah sering kali badan drainase digunakan sebagai tempat usaha masyarakat.

3.10.6. Permasalahan Permasalahan yang sering dihadapi adalah terjadinya genangan pada saat musim hujan. Data banjir dan genangan di Kota Lhokseumawe dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

III - 77


Tabel 3. 21 Lokasi Genangan di Kota Lhokseumawe No

Lokasi Genangan

Besaran Genangan Luas Tinggi Lama (ha) (cm) (jam)

6

Gampong Kota Lhokseumawe Gampong Keude Aceh dan Simpang Empat Gampong Lancang Garam Gampong Teumpok Teungoh dan Ujung Blang Gampong Kampung Jawa dan Hagu Selatan Gampong Hagu Teungoh

7

Gampong Asan Kareung

25

50

48

8

Gampong Mane Kareung

19

50

48

9

Gampong Rayeuk Kareung

21

80

48

10

Gampong Blang Punteut

28

100

60

11

Gampong Mns.Punteut

16

50

48

12

Gampong Kd.Punteut

7

50

12

13

Gampong Baloy

17

50

12

14

Gampong Blang Teu

15

50

12

15

Gampong Tunong

9

50

12

16

Gampong Ujung Pacu

5

60

12

17

Gampong Cot Trieng

40

50

48

1 2 3 4 5

Frekuensi Kejadian

23

50

3

Setiap Hujan

20

50

3

Setiap Hujan

40

50

5

Setiap Hujan

61

50

3

Setiap Hujan

26

50

5

Setiap Hujan

33

50

12

Setiap Hujan Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang Banjir Kiriman & Saat Pasang

III - 78


Gambar 3.1 Peta Jaringan Drainase Kota Lhokseumawe

III - 79


3.11. Penyediaan Air Bersih 3.11.1. Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Keputusan Menteri Republik Indonesia 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

3.11.2. Aspek Kelembagaan Lembaga yang melakukan pelayanan penyediaan air bersih di Kota Lhokseumawe adalah PDAM Tirta Mon Pase cabang Lhokseumawe. 3.11.3. Cakupan Pelayanan Dari data yang tersedia, dapat kita ketahui bahwa pelayanan air bersih dari PDAM di Kota Lhokseumawe hanya mencakup 25% saja dari total penduduk Kota Lhokseumawe. Artinya ada 75% masyarakat lainnya yang belum terjangkau pelayanan PDAM. Tingkat pelayanan yang tentunya cukup rendah. Pemerintah tentunya harus melakukan terobosan yang inovatif untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat. Cakupan pelayanan PDAM di kota Lhokseumawe dapat kita lihat dari tabel berikut ini : Tabel 3.22 Tingkat Pelayanan PDAM Kota Lhokseumawe

III - 80


No

URAIAN

1 Jumlah Penduduk 2 Penduduk yg menikmati air (jiwa) Persentase (%)

Th 2008

Th 2009

Th 2010

158,760

159,239

161,574

40,194

40,494

41,352

25.32

25.43

3 Jumlah Pelanggan (sambungan) 6,699 6,749 Sumber : PDAM Tirta Mon Pase, Tahun 2010 : BPS TAHUN 2008 (Angka tahun 2010 adalah angka perkiraan)

25.59 6,892

3.11.4. Aspek Teknis dan Operasional Pipa transmisi yang digunakan oleh PDAM ada dua jenis, yaitu jenis PVC dan ACP. Secara umum pipa yang paling banyak adalah pipa PVC dengan berbagai macam ukuran (diameter). Untuk jenis pipa ini penggunaannya dalam sistem jaringan air bersih bahkan telah mencapai 53.480 meter. Sedangkan pipa ACP penggunaannya hanya sepanjang 2.000 meter dan pipa ini telah terpasang sejak tahun 90-an. Tabel 3.23 Pipa Transmisi Air Baku PDAM Pipa Transmisi Air Baku Diameter (mm) Panjang (m) Cabang Lhokseumawe 300 11,466 250 9,300 200 2,500 150 8,779 100 13,445 75 5,746 50 2,244 ACP 200 2,000 Sumber : PDAM Tirta Mon Pase, Tahun 2010 Unit Pelayanan

Jenis Pipa PVC

Kondisi

Pipa lama thn 90-an

3.11.5. Permasalahan Permasalahan umum yang dihadapi oleh instansi penyedia air adalah tingkat kehilangan air. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor misalnya kebocoran jaringan pipa. Hal ini didukung juga dengan adanya berbagai macam pekerjaan pembangunan yang dampaknya secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerusakan jaringan pipa PDAM, seperti pembangunan jalan dua jalur dan penggalian berbagai macam kabel bawah tanah. Faktor lainnya yang terjadi adalah kesalahan pembacaan meter air dan terjadinya pencurian air.

III - 81


Tabel 3.24Tingkat Kehilangan Air PDAM No

Unit Pelayanan

1 Cabang Lhokseumawe

2006

Tahun 2007 2008

2009

2010

43,6

46,5

42,3

42,3

45

Sumber : PDAM Tirta Mon Pase, Tahun 2010

III - 82


Tabel 3.25 Identifikasi Permasalahan Teknik N o 1

Indikator Teknik

Indikasi Permasalahan

Sumber air baku dari WTP Krueng Pase

Kualitas air baku tidak baik

Kondisi turbiditi air baku rata-rata berkisar 700 NTU, dan pada saat musim hujan bisa mencapai 3.000 NTU atau lebih

Produksi air tidak optimal

Kemampuan pengolahan instalasi dari desain maksimal turbiditi 500 NTU

Indikasi Akar Masalah

Action Plan Diperlukan bangunan prasedimentasi untuk menurunkan turbiditi air baku

Tingginya turbiditi air baku mengakibatkan produksi terganggu dan tidak optimal sehingga pendistribusian air ke pelanggan terganggu 2

Suplai/ pendistribusian air

Belum meratanya tekanan air

Kondisi pipa jaringan yang terpasang rata-rata berumur diatas 10 tahun Diameter pipa terpasang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini

3

Masih minimnya tingkat pelayanan kepada pelanggan

Diperlukan pemasangan pipa baru dengan ukuran yang sesuai

Masyarakat tidak dapat menikmati layanan air bersih dari PDAM

Tidak tersedianya jaringan pipa distribusi primer, sekunder dan retikulasi

Diperlukan pemasangan jaringan perpipaan untuk wilayah tersebut

Biaya produksi air lebih besar dari biaya penjualan air

Biaya produksi air lebih besar dari biaya penjualan air

Perlu dilakukan review tarif penjualan air minimal full cost recovery

Pendapatan rekening air bulanan masih belum sesuai

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar rekening air PDAM

Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat ttg kesadaran pembayaran rekening air tepat waktu serta pentingnya air bersih

3.12. Komponen Sanitasi Lainnya 3.12.1. Penanganan Limbah Medis Menurut Depkes Republik Indonesia berbagai jenis buangan yang dihasilkan rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan yang mana dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehataan bagi pengunjung, masyarakat terutama petugas III - 83


yang menanganinya disebut sebagai limbah klinis. Limbah klinis berasal dari pelayanan medis, perawatan, gigi, veterinary, farmasi atau yang sejenisnya serta limbah yang dihasilkan rumah sakit pada saat dilakukan perawatan, pengobatan atau penelitian. Berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkannya limbah klinis dapat digolongkan dalam limbah benda tajam, infeksius, jaringan tubuh, citotoksik, farmasi, kimia, radio aktif dan limbah plastik i. Limbah Benda Tajam. Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit. Misalnya : jarum hipodermik, perlengkapan intervena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah. Selain itu meliputi benda-benda tajam yang terbuang yang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif j. Limbah Infeksius. Limbah infeksius meliputi limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular serta limbah laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan mikrobiologi dari poliklinik, ruang perawatan dan ruang isolasi penyakit menular. Yang termasuk limbah jenis ini antara lain : sampah mikrobiologis,

produk

sarah

manusia,

benda

tajam,

bangkai

binatang

terkontaminasi, bagian tubuh, sprei, limbah raung isolasi, limbah pembedahan, limbah unit dialisis dan peralatan terkontaminasi ( medical waste ). k. Limbah Jaringan Tubuh. Limbah jaringan tubuh meliputi jaringan tubuh, organ, anggota badan, placenta, darah dan cairan tubuh lain yang dibuang saat pembedahan dan autopsi. Limbah jaringan tubuh tidak memerlukan pengesahan penguburan dan hendaknya dikemas khusus, diberi label dan dibuang ke incinerator. l. Limbah Citotoksik. Limbah citotoksik adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat citotoksik selama peracikan, pengangkutan atau tindakan terapi citotoksik. Limbah yang terdapat limbah citotoksik didalamnya harus dibakar dalam incinerator dengan suhu diatas 1.000°C. m. Limbah Farmasi. Limbah farmasi berasal dari : obat-obatan kadaluwarsa, obatobatan yang terbuang karena batch tidak memenuhi spesifikasi atau telah terkontaminasi, obat-obatan yang terbuang atau dikembalikan oleh pasien, obatobatan yang sudah tidak dipakai lagi karena tidak diperlukan dan limbah hasil produksi obat-obatan.

III - 84


n. Limbah Kimia. Limbah kimia dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, vetenary, laboratorium, proses sterilisasi dan riset. Limbah kimia juga meliputi limbah farmasi dan limbah citotoksik. o. Limbah Radio Aktif. Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionucleida. Asal limbah ini antara lain dari tindakan kedokteran nuklir, radioimmunoassay dan bakteriologis yang daapt berupa padat, cair dan gas. p. Limbah Plastik. Limbah plastik adalah bahan plastik yang dibuang oleh klinik, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain seperti barang-barang dissposable yang terbuat dari plastik dan juga pelapis peralatan dan perlengkapan medis.

Pengelolaan Sampah Medis Pengelolaan sampah medis akan memiliki penerapan pelaksanaan yang berbedabeda antar fasilitas-fasilitas kesehatan, yang umumnya terdiri dari penimbulan, penampungan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. e. Penimbulan (Pemisahan Dan Pengurangan ). Proses pemilahan dan reduksi sampah hendaknya merupakan proses yang kontinyu yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan

:

kelancaran

penanganan

dan

penampungan

sampah,

pengurangan volume dengan perlakuan pemisahan limbah B3 dan non B3 serta menghindari penggunaan bahan kimia B3, pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis sampah untuk efisiensi biaya, petugas dan pembuangan. f. Penampungan. Penampungan sampah ini wadah yang memiliki sifat kuat, tidak mudah bocor atau berlumut, terhindar dari sobek atau pecah, mempunyai tutup dan tidak overload. Penampungan dalam pengelolaan sampah medis dilakukan perlakuan standarisasi kantong dan kontainer seperti dengan menggunakan kantong yang bermacam warna seperti telah ditetapkan dalam Permenkes RI no. 986/Men.Kes/Per/1992 dimana kantong berwarna kuning dengan lambang biohazard untuk sampah infeksius, kantong berwarna ungu dengan simbol citotoksik untuk limbah citotoksik, kantong berwarna merah dengan simbol radioaktif untuk limbah radioaktif dan kantong berwarna hitam dengan tulisan “domestik”.

III - 85


g. Pengangkutan. Pengangkutan dibedakan menjadi dua yaitu pengangkutan intenal dan eksternal. Pengangkutan internal berawal dari titik penampungan awal ke tempat pembuangan atau ke incinerator (pengolahan on-site). Dalam pengangkutan internal biasanya digunakan kereta dorong sebagai yang sudah diberi label, dan dibersihkan secara berkala serta petugas pelaksana dilengkapi dengan alat proteksi dan pakaian kerja khusus. Pengangkutan eksternal yaitu pengangkutan sampah medis ketempat pembuangan di luar (off-site). Pengangkutan eksternal memerlukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan harus dipatuhi petugas yang terlibat. Prosedur tersebut termasuk memenuhi peraturan angkutan lokal. Sampah medis diangkut dalam kontainer khusus, harus kuat dan tidak bocor. h. Pengolahan dan Pembuangan. Metoda yang digunakan untuk mengolah dan membuang sampah medis tergantung pada faktor-faktor khusus yang sesuai dengan institusi yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Secara umum penanganan limbah medis di Kota Lhokseumawe di beberapa rumah sakit dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.26 Penanganan Limbah Medis di Kota Lhokseumawe Nama Rumah Sakit RS. Kesrem

RS. Cut Meutia

Jenis Limbah/Sampah a. Limbah Medis Cair b. Limbah Padat Infeksius

Penanganannya - ditampung di septi tank dan bila penuh disedot

Keterangan Limbah Medis Cair = 0,4 L /hari/ bed = 40 L/hari

- dibakar di insenerator, seminggu 2x

Limbah Padat Infeksius = 3,2 kg /hari/bed = 320 Kg/hari

c. Limbah Radioaktif (radiologi)

- diambil pemulung

d. Obat-obast Kadaluarsa

- dikubur di TPA

e. Sampah Domestik

- diangkut petugas kebersihan

a. Limbah Padat Infeksius

- langsung ke TPA tanpa diolah

Insenerator tidak berfungsi

b. Limbah Cair Radioaktif

- ditampung tanpa diolah, diambil oleh pengumpul

Limbah Cair Radioaktif (radiologi) = 20 - 30 L / bulan

c. Limbah Cair Laboratorium

- langsung ke IPAL

d. Limbah Domestik

- langsung ke IPAL

3.12.2. Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah dan Dayah (Pesantren) Pada tahun 2009 jumlah sekolah yang ada di Kota Lhokseumawe terdapat 43 sekolah untuk pendidikan pra sekolah (TK), Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta

III - 86


sebanyak 58 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri ataupun swasta sebanyak 33 sekolah dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 25 sekolah (negeri dan swasta). Dari hasil survei diketahui bahwa : a. Sebagian besar SD, SMP, SMU yang ada di Kota Lhokseumawe sudah ada toilet guru dan murid. b. Sebagian besar SD, SMP, SMU yang ada di empat kecamatan di Kota Lhokseumawe belum terpisah antara toilet guru (laki-laki dan perempuan) dan murid (laki-laki dan perempuan). c. Ratio jumlah toilet tidak berimbang dengan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. d. Sumber air tersedia cukup baik yang bersumber dari PDAM dan sebagian besar menggunakan sumur gali. Sedangkan untuk SMPN 6 Lhokseumawe di Batuphat Timur air tawar diperoleh dengan membeli per jerigen. e. Yang membersihkan jamban di sekolah umumnya adalah pesuruh sekolah. f. Pengetahuan mengenai Higiene dan Sanitasi belum dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. g. Umumnya sekolah telah memiliki anggaran untuk pengadaan air bersih, sanitasi dan higiene namun dirasakan masih adanya kekurangan. h. Sampah hanya dikumpulkan di tempat sampah belum ada upaya untuk diadakannya pemilahan dan pengolahan lanjutan dari sampah. i. Air limbah/kotor dari toilet di buang ke dalam septic tank dan air dari kamar mandi dibuang ke saluran drainase. j. Kondisi higiene sekolah umumnya sehat dan bersih. k. Khusus untuk sanitasi di Dayah atau Pesantran, secara umum dari 34 Dayah yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe, kondisi sanitasinya masih sangat buruk. Dan ini butuh perhatian dari kita semua.

3.12.3. Kampanye PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kemandirian baik pada masyarakat maupun keluarga artinya III - 87


masyarakat mampu berperilaku mencegah timbulnya masalah-masalah dan gangguan kesehatan. Dengan adanya pembinaan dan penyuluhan PHBS diharapkan : f. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan. g. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencegahan penyakit dan upaya penyehatan lingkungan. h. Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat, institusi untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. i. Meningkatkan derajat kesehatan terutama kesehatan ibu, bayi dan balita. j. Meningkatkan kemampuan penyebaran informasi bagi petugas kesehatan. Data kegiatan Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 tergambarkan pada tabel berikut ini : Tabel 3.27 Kegiatan Promosi Kesehatan Program PHBS Tahun 2009 No Nama Kegiatan 1 Penyuluhan Pola Hidup bersih Sehat

Rp

Jumlah 10,400,000

2 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Rp

50,500,000

3 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Rp

16,750,000

4 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Rp

17,725,000

5 Pelaksanaan Kerjasama Bakti Sosial Kesehatan Rp dan Promosi Kesehatan

795,000,000

6 Sosialisasi Masalah Kesehatan

Rp

20,675,000

7 Advokasi Ke Lintas Sektor Terkait

Rp

2,100,000

8 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Rp

24,845,000

9 Pembinaan dan Penilaian Sekolah PHBS

Rp

3,350,000

10 Pengembangan Media Promosi Kesehatan Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Rp

15,700,000

Total Rp

957,045,000

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2010

III - 88


3.13. Pembiayaan Pengelolaan Sanitasi 3.13.1. Perkembangan APBK Untuk melihat perkembangan APBK Lhokseumawe, maka kami akan menyajikan bagaimana perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe dan Perkembangan Belanja Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 s/d 2010. Data target dan realisasi pendapatan sumber datanya berasal dari Penjabaran APBK tahun 2006 s/d 2010 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan APBK. Sedangkan Perkembangan Total Belanja Kota Lhokseumawe dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan belanja Kota Lhokseumawe dilihat dari aspek Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pendapatan Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada Tabel III.28 berikut ini :

III - 89


TABEL III . 28 RINGKASAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2006 - 2010 NO

2006

URAIAN

1 PENDAPATAN A Pendapatan Asli Daerah a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Bagi Laba Usaha Daerah f. Lain-lain PAD yang sah B Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Prov. C Lain-lain Pendapatan Yang Sah

REALISASI

266,798,051,623 15,542,692,042 10,784,360,626 761,725,000

305,363,895,225 19.6 358,124,093,624 365,364,600,791 6.0 19,012,089,077 6.2 20,355,898,777 21,093,748,566 5.8 11,645,356,057 61.3 13,319,663,371 14,149,458,908 67.1 1,072,203,965 5.6 1,596,872,590 1,405,616,365 6.7

50,000,000 3,946,606,416

%

2007 TARGET

TARGET

118,870,548 0.6 6,175,658,507 32.5

386,024,410 5,053,338,406

REALISASI

%

267,154,063 1.3 5,271,519,230 25.0

2008 TARGET

REALISASI

%

2009 TARGET

REALISASI

%

2010 TARGET

396,412,389,700 387,364,219,427 (2.2) 424,283,141,107 378,805,125,027 (99.9) 373,000,227,409 256,051,232 25,404,571,421 20,604,686,381 5.3 25,658,318,385 14,212,385,947 3.8 26,080,980,000 256,051,232 14,878,245,940 13,173,347,226 63.9 14,040,643,385 12,079,457,655 85.0 14,215,130,000 111,048,482 2,228,996,050 2,178,729,500 10.6 2,489,675,000 2,132,928,292 15.0 3,783,350,000 145,002,750 2,240,000,000 6,057,329,431

373,496,344 1.8 0.0 4,879,113,311 23.7

2,540,000,000 6,588,000,000

-

0.0 0.0 0.0

2,540,000,000 5,542,500,000

-

-

248,506,359,581

282,441,088,655 92.5 337,768,194,847 344,270,852,225 94.2

348,205,492,687 345,046,417,664 89.1

381,898,298,138 350,114,528,634 92.4

332,076,427,754

51,397,515,045 168,470,000,000 18,890,000,000 9,748,844,536

65,421,758,597 23.2 84,016,198,873 92,364,728,893 26.8 168,470,000,000 59.6 211,310,000,000 211,310,000,000 61.4 18,890,000,000 6.7 25,703,000,000 24,414,700,000 7.1 29,659,330,058 10.5 16,738,995,974 16,181,423,332 4.7

83,687,065,687 80,527,990,664 23.3 233,315,427,000 233,315,427,000 67.6 31,203,000,000 31,203,000,000 9.0

99,077,112,138 67,293,342,634 19.2 248,522,186,000 248,522,186,000 71.0 34,299,000,000 34,299,000,000 9.8

58,884,567,754 253,964,760,000 19,227,100,000 -

16,726,524,584 14,478,210,446 3.8

14,842,819,655

2,749,000,000

3,910,717,493

1.3

-

-

REALISASI

22,802,325,592

21,713,115,382 5.6

Sumber : Penjabaran APBK Tahun 2006 s/d 2010

III - 90


Dari tabel diatas terlihat bahwa trend nominal pendapatan Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu selama tahun 2006 sampai dengan 2009, namun pada tahun 2010 terjadi penurunan yang drastis dibandingkan dengan tahun 2009, hal ini terjadi disebabkan berkurangnya Dana Perimbangan dari pusat. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2007 cukup tinggi yaitu sebesar 19,6% kemudian turun pada tahun 2008 sebesar 6 %, sedangkan pada tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup jauh yaitu sebesar -2,2%, kemudian pada tahun 2010 terjadi penurunan sangat drastis tingkat pertumbuhan pendapatan kota yaitu sebesar -99,9%, hal ini dikarenakan pencatatan realisasi baru sampai bulan januari sehingga pertumbuhan belum bisa dihitung secara akurat. Untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan pendapatan hanya bisa dilihat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 saja. Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai perkembangan Belanja Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 s/d 2010 dapat dilihat dalam tabel 3.29 berikut ini : TABEL 3 . 29 TOTAL BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2006 s/d 2010 No

URAIAN

2006 Rp.

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab./Desa g. Belanja Bantuan Keuangan h. Belanja Tidak Terduga

2007 ( %)

Rp.

2008 ( %)

Rp.

2009 ( %)

Rp.

2010 ( %)

Rp.

( %)

122,070,296,112 36.02

199,756,568,214 42.94

232,725,158,060 49.05

258,277,127,702 55.02

246,362,829,231 65.86

68,013,130,276 20.07 8,671,433,000 2.56 27,552,277,800 8.13

144,866,627,069 31.14 46,439,941,145 9.98

169,811,379,560 35.79 9,431,631,500 1.99 45,236,947,000 9.53

188,944,872,702 40.25 24,369,600,000 5.19 43,962,655,000 9.37

196,615,658,831 52.56 16,743,720,400 4.48 26,445,850,000 7.07

7,260,444,536 2.14 8,573,010,500 2.53 2,000,000,000 0.59

6,950,000,000 1.49 1,500,000,000 0.32

7,245,200,000 1.53 1,000,000,000 0.21

2 BELANJA LANGSUNG a. Belanja Pegawai b. Barang dan Jasa c. Belanja Modal

216,783,050,511 59,918,067,771 75,743,982,659 81,121,000,081

TOTAL BELANJA

338,853,346,623

63.98 17.68 22.35 23.94

265,391,451,791 46,764,026,366 70,196,989,424 148,430,436,001 465,148,020,005

57.06 10.05 15.09 31.91

1,000,000,000

0.21

241,710,006,270 44,072,193,931 82,078,369,079 115,559,443,260

50.95 211,143,060,731 44.98 9.29 40,007,661,845 8.52 17.30 88,805,913,583 18.92 24.36 82,329,485,303 17.54

474,435,164,330

469,420,188,433

6,057,600,000 500,000,000

1.62 0.13

127,734,445,442 34.14 31,603,068,085 8.45 54,706,720,343 14.62 41,424,657,014 11.07 374,097,274,673

Sumber : Penjabaran APBK Lhokseumawe 2006 s/d 2010

III - 91


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total belanja Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 sampai dengan 2010 sangat berfluktuasi. Pada tahun 2006 total belanja daerah sebesar Rp.338.853.346.623,- dengan pengalokasian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.122.070.296.112,- atau 36,02% dan untuk belanja langsung sebesar Rp.216.783.050.511,- atau sebesar 63,98%. Pada tahun 2007 total belanja Kota Lhokseumawe sebesar Rp.465.148.020.005,- dengan pengalokasian untuk belanja tidak langsung 42,94% atau sebesar Rp.199.756.568.214,- dan untuk belanja langsung sebesar Rp.265.391.451.791,- atau 57,06%. Kondisi dua tahun tersebut (2006 dan 2007) menunjukkan bahwa persentase pengalokasian total belanja lebih didominasi pengalokasiannya untuk belanja langsung. Pada tahun 2008 total belanja Kota Lhokseumawe yang mencapai jumlah sebesar Rp.474.435.164.330,- dan merupakan total belanja tertinggi selama lima tahun terakhir, pengalokasian untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung hampir mendekati angka keseimbangan. Jumlah belanja tidak langsung pada tahun tersebut sebesar Rp.232.725.158.060,- atau 49,05% dan jumlah belanja langsung sebesar Rp.241.710.006.270,- atau 50,95%. Selanjutnya tahun 2009 total belanja Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008. Total belanja pada tahun 2009 sebesar Rp.469.420.188.433,-, pengalokasian belanja pada tahun tersebut lebih didominasi oleh belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp.258.277.127.702,- atau 55,02% dan belanja langsung sebesar Rp.211.143.060.731,- atau 44,98%. Pada tahun 2010 total belanja Kota Lhokseumawe turun sebesar Rp.95.322.913.760,dari tahun 2009. Total belanja belanja pada tahun ini sebesar Rp.374.097.274.673 dan pengalokasiannya sangat didominasi oleh belanja tidak langsung yaitu 65,86% atau sebesar

Rp.246.362.829.231,-

sedangkan

belanja

langsung

hanya

sebesar

Rp.127.734.445.442,- atau 34,14%.

3.13.2. Besaran Pendanaan Sanitasi Pertahun Dalam menganalisa pendanaan sanitasi di Kota Lhokseumawe, maka cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan dari dari dinas-dinas yang terkait dengan masalah sanitasi. Di Pemerintahan Kota Lhokseumawe umumnya SKPD yang berkaitan

III - 92


dengan masalah sanitasi adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dari tiga dinas terkait tersebut kemudian dilakukan penelusuran terhadap program dan kegiatan apa saja yang berkaitan dengan sanitasi. Data mengenai berbagai program dan kegiatan SKPD yang berkaitan dengan sanitasi tergambarkan dalam tabel berikut ini:

III - 93


Tabel 3.30 Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Sanitasi 2007 NO 1

2

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

SKPD DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS BLHK

DANA

Program

: PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan

: 1.Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

18,160,000

: 2.Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

39,650,000

Program

: PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Kegiatan

: 1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

9,600,000

: 2. Penyuluhan DBD

3,600,000

: 3. Penyuluhan Malaria

3,600,000

: 4. Penyuluhan Diare

4,200,000

: 5. Penyuluhan Penyakit kusta

3,525,000

Program

: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Kegiatan

: 1. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

20,256,000

: 2. Pelayanan pencegahan dan penaggulangan penyakit menular

7,900,000

: 3. Peningkatan surveilace epidemologi dan penanggulangan wabah

8,700,000

Program

: PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG

Kegiatan

: 1. Pembangunan saluran air limbah

6,743,546,435

: 2. Pembangunan saluran air limbah (luncuran)

1,007,451,687

Program

: PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

Kegiatan

: 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)

Program

: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan

: 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK)

Program

: PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (DAK)

Kegiatan

: 1. Konservasi sumber daya air & pengendalian kerusakan sumber- sumber air

Program

: NORMALISASI JARINGAN AIR LIMBAH / KOTOR

Kegiatan

: 1. Pengerukan / pembersihan jaringan air limbah / kotor : 2. Pengadaan sapras jaringan air limbah

789,746,211 53,300,000 190,447,500 358,407,125 177,080,000

Total Dana Sanitasi

9,439,169,958

Sumber : Penjabaran APBK Tahun 2007

III - 94



2





Kegiatan


67,800,000

: 2. Penyuluhan Malaria

11,100,000

: 3. Penyuluhan DBD

11,100,000

: 4. Penyuluhan Scabies

11,100,000

: 5. Penyuluhan Diare

21,900,000

: 6. Penyuluhan Penyakit TBC

11,100,000

: 7. Penyuluhan Penyakit Kusta

11,100,000

Program


Kegiatan

: 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

441,168,000

: 2. Pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit menular

10,800,000

: 3. Pemusnahan/ karantina sumber penyebab penyakit menular

79,480,000

: 4. Peningkatan survelece epidemologi & penanggulangan wabah

43,127,500

Program


Kegiatan


Program Kegiatan

1,969,960,000

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAM AIR LIMBAH : 1. Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK) 2008 : 2. Pembangunan saluran air bersih

Program Kegiatan

3

DINAS BLHK

DANA

Program

318,450,000

PROGRAM LANJUTAN : 1. Pembangunan saluran air limbah

1,122,134,240

: 2. Pembangunan jaringan air bersih

191,985,200

Program

: LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

Kegiatan

: 1. Pembangunan jalan lingkungan

Program


Kegiatan


5,306,941,953

: 2. Bimbingan teknis persampahan Program


Kegiatan

: 1. Koordinasi penyusunan AMDAL

Program

: PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Kegiatan

: 1. Konservasi sumber daya air & pengendalian kerusakan sumber- sumber air

151,350,500 50,000,000

: 2. Pemantauan kualitas air sumur penduduk

105,286,956 69,000,000

Program


Kegiatan

: 1. Pengerukan / pembersihan jaringan air limbah / kotor

Program

: PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan

: 1. Diklat teknis aparatur pengelolaan lingkungan hidup

Program

148,496,803 50,000,000

: 3. Penyedian sarana prasarana tempat pembuangan akhir

Kegiatan

2,553,100,000

694,452,500 100,000,000

PROGRAM LANJUTAN : 1. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan (DAK) Total Dana Sanitasi

31,500,000 13,582,433,652


III - 95


Tabel 3.32 Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Sanitasi 2009 NO


SKPD

1 DINAS KESEHATAN

Program


Kegiatan


Program


Kegiatan

: 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk : 2. Pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit menular

2 DINAS PEKERJAAN UMUM

3 DINAS BLHK

DANA

33,940,000 250,232,000 17,515,000

Program


Kegiatan

: 1. Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Program

: PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAM AIR LIMBAH

Kegiatan

: 1. Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK) 2009

Program


Kegiatan

: 1. Kegiatan Pengelolaan B 3 dan Limbah B 3

43,500,000

: 2. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL

55,000,000

: 3. Kegiatan Pembangunan Sisitem Informasi Kualitas lingkungan hidup (DAK)

35,000,000

Program


Kegiatan

: 1. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air , Sumber, Air (DAK)

Program


Kegiatan

: 1. Pengerukan / pembersihan jaringan air limbah / kotor Total Dana Sanitasi

1,949,858,500 2,702,387,775

13,000,000 93,357,350 5,193,790,625


III - 96



2




Program


Kegiatan


Program


Kegiatan

: 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

Program


Kegiatan


Program

: PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAM AIR LIMBAH

Kegiatan

: 1. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1,342,983,000

: 2. Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK) 2009

1,525,115,301

9,000,000 112,820,000

1,050,712,079

Program

: LANJUTAN

Kegiatan

: 1. Kegiatan Pengembangan Saluran Drainase / Gorong - gorong : 2. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK 2009)

3

DINAS BLHK

DANA

Program

: LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

Kegiatan

: 1. Pembangunan Jalan Lingkungan

Program


Kegiatan


612,895,000 32,497,400 4,240,551,916

137,606,000

: 2. Bimbingan teknis persampahan

10,000,000

: 3. Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Persampahan

10,000,000

: 4. Penyedian sarana prasarana tempat pembuangan akhir

19,071,250

Program


Kegiatan

: 1. Kegiatan Koordinasi, Penilaian Kota Sehat / Adipura

27,000,000

: 2. Pengelolaan B 3 dan Limbah B 3

28,000,000

: 3. Koordinasi Penyusunan AMDAL

37,500,000

Program


Kegiatan

: 1. Konservasi Sumber daya Air dan pengendalian Kerusakan sumber- sumber air (DAK)

Program


Kegiatan

: 1. Pengerukan / pembersihan jaringan air limbah / kotor Total Dana Sanitasi

25,101,250 213,425,000 9,434,278,196


III - 97


Dari tabel diatas maka kita dapat mengetahui perkembangan pembiayaan sanitasi di Kota Lhokseumawe dari tahun 2007 – 2010. Pada tahun 2007 Dana Sanitasi yang terdapat pada tiga SKPD berjumlah Rp 9.439.169.958,- yang terakomodir dalam 8 program dan 17 kegiatan. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan dana sanitasi kota. Total dana yang terakomidir dalam SKPD berjumlah Rp 13.582.433.652,-. Artinya terjadi peningkatan dana sebesar Rp 4.143.263.694,- atau terjadi peningkatan sebesar 30.50% anggaran sanitasi. Perkembangan ini ditunjukkan dengan jumlah program yang mencapai 12 Program dan 26 Kegiatan. Pada tahun 2009 terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap dana sanitasi. Anggaran Sanitasi Kota Lhokseumawe hanya Rp 5.193.790.625,- yang terdistribusikan dalam 7 Program dan 10 Kegiatan. Artinya terjadi penurunan sebanyak 161.51%. Pada tahun 2010, Anggaran Sanitasi terjadi peningkatan sebesar Rp 4.240.487.471 atau 44,95%, di mana total dana sanitasi berkembang menjadi Rp 9.434.278.196. Secara keseluruhan dapat kita ketahui bahwa Dana Sanitasi di Kota Lhokseumawe terjadi perubahan yang sangat fluktuatif.

3.13.3. Besaran Realisasi dan Potensi Pendapatan Layanan Sanitasi Dalam dokumen laporan realisasi DPKAD Kota Lhokseumawe, tercatat hanya 1 jenis retribusi yang berkaitan dengan layanan sanitasi yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Data mengenai tingkat realisasi dari jenis retribusi ini disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.34 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Lhokseumawe Ret.Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rasio Target Realisasi Efektivitas 2006 30,250,000 43,000,000 142.15 2007 60,000,000 43,236,000 72.06 2008 97,500,000 105,622,000 108.33 2009 122,000,000 134,630,000 110.35 2010 172,000,000 12,720,000 7.40 Sumber : Realisasi DPKAD 2006 s/d 2010 (data diolah) Tahun

Dari tabel diatas terlihat bahwa retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mempunyai tingkat rasio efektivitas yang cukup baik. Tingkat realisasi dari retribusi ini pada tahun 2006 sebesar 142,15%. Pada tahun 2006 tingkat penerimaan retribusi

III - 98


mencapai Rp 43.000.000,- dari target yang hanya Rp 30.250.000,-. Tingkat pencapaian yang kurang efektif terjadi pada tahun 2007 dengan target yang diinginkan adalah Rp 60.000.000,- namun pencapainnya hanya mampu menyentuh angka Rp 43.236.000,saja sehingga angka rasio efektivitas hanya 72,06 %. Pada tahun 2008 rasio efektivitasnya mencapai 108,33% dan tahun 2009 sebesar 110,35%. Dari dua tahun tersebut menunjukkan bahwa angka realisasi diatas angka target retribusi yang telah direncanakan. Dengan pencapaian yang cukup efektif tersebut, maka retribusi ini dapat lebih dioptimalkan untuk menunjang tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe di masa yang akan datang. Tabel 3.35 Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Terhadap Keseluruhan Retribusi di Kota Lhokseumawe Tahun

Realisasi Retribusi Persampahan

Realisasi Total Retribusi Kota Lhokseumawe

Persentase

2006

43,000,000

1,283,297,960

3.35

2007

43,236,000

1,405,616,865

3.08

2008

105,622,000

2,178,729,500

4.85

2009

134,630,000

2,132,928,292

6.31

2010

12,720,000

145,002,750

8.77

Sumber : Realisasi DPKAD 2006 s/d 2010 (data diolah)

Dari pemasukan retribusi ini terhadap total penerimaan retribusi setiap tahunnya di Pemerintah Kota Lhokseumawe, jelas terlihat bahwa memberikan kontribusi yang cukup berarti pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2006 retribusi ini memberikan kontribusi sebesar 3.35% dari total jumlah retribusi sejumlha Rp 1.283.297.960,-. Namun pada tahun 2007 terjadi penurunan kontribusi terjadi total retribusi menjadi 3.08 %. Pada tahun 2008 dan 2009 kecenderungan yang terjadi adalah terjadinya peningkatan kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap total Retribusi Kota Lhokseumawe. Tahun 2008 kontribusi yang diberikan adalah 4.85% dan tahun 2009 terjadi peningkatan kontribusi yang mencapau angka 6.31% dari total retribusi yang mencapai angka Rp 2.132.928.292,-. Tentunya dengan data tersebut dapat kita pahami adalah bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dapat dikembangkan atau digali lebih mendalam guna menunjang pencapaian PAD yang lebih baik. Masih banyak potensi yang dapat menjadi sumber pemasukan kas daerah, apabila pihak-pihak terkait mampu melakukan analisa lebih III - 99


mendalam terhadap segala potensi dan permasalahan dalam upaya menaikkan kontribusi retribusi ini.

3.13.4. Besaran Pendanaan Sanitasi Perkapita Besarnya biaya pembangunan sanitasi perkapita dihitung dengan menghitung berapa besar dana sanitasi setiap tahunnya dibagi dengan jumlah penduduk. Tabel 3.36 Besaran Pendanaan Sanitasi di Kota Lhokseumawe No

Tahun

Dana Sanitasi

Jumlah Penduduk

Pendanaan Sanitasi Perkapita

1

2007

Rp

9,439,169,958

158,169

Rp

59,678

2

2008

Rp

13,582,433,652

158,760

Rp

85,553

3

2009

Rp

5,193,790,625

159,239

Rp

32,616

4 2010 Rp 9,434,278,196 161,574 Rp Sumber : Hasil Analisis 2010 * Jumlah Penduduk tahun 2010 merupakan data perkiraan

58,390

Dari tabel diatas jelas tergambarkan bagaimana perkembangan pendanaan sanitasi per kapita di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2007 dana sanitasi sebesar Rp 9.349.169.958 dengan jumlah penduduk mencapai 158.169 jiwa, maka pendanaan sanitasi perkapita sebesar Rp 59.678. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan dana sanitasi perkapita. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2008, Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai anggaran sanitasi sebesar Rp 13.582.433.652. Hal ini berdampak pada terjadinya peningkatan dana sanitasi perkapita menjadi Rp 85.553. Namun pada tahun 2009, angka pendanaan sanitasi per kapita di Kota Lhokseumawe adalah Rp 32.616. Pada tahun 2009 angka ini adalah angka terendah dari angka pendanaan sanitasi perkapita. Tahun 2010, Pemerintah Kota Lhokseumawe meningkatkan anggaran bidang sanitasi per kapita menjadi Rp 58.390.

III - 100

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN PASURUAN Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Pasuruan

Recommend Documents