BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Konsep Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia, UKM tidak memiliki satu definisi yang standar. Seperti yang
dikutip dari Tambunan (2002), Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Departemen Koperasi dan PKM mendefinisikan UKM berdasarkan aset (di luar tanah dan bangunan) dan nilai penjualan yang dihitung dalam rupiah. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, “Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau kurang”. Menurut undang-undang tersebut, industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari satu milyar rupiah namun kurang dari Rp. 50.000.000.000,00. Badan Pusat Statistik (BPS) membuat batasan UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang di dalamnya tidak termasuk pemilik, mendefinisikan bahwa UKM merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa
19
untuk diperdagangkan secara komersial dengan jumlah tenaga kerja di bawah 100 orang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memuat pengertian dan batasan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Uraian mengenai pengertian dan batasan tersebut dapat dilihat di bawah ini. 1). Usaha Mikro (1) Definisi Usaha Mikro Definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro, yaitu: a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00. (2) Ciri-ciri Usaha Mikro Ditinjau berdasarkan aspek permodalannya, Usaha Mikro berbeda dengan Usaha Kecil maupun Usaha Menengah. Adapun ciri-ciri Usaha Mikro menurut Tanjung (2008) adalah: a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
20
d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. e) Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah. f)
Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk nomor pengguna wajib pajak (NPWP). 2). Usaha Kecil (1) Definisi Usaha Kecil Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00. (2) Ciri-ciri Usaha Kecil Ciri-ciri Usaha Kecil menurut Tanjung (2008), antara lain: a) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tidak gampang berubah. b) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindahpindah.
21
c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk nomor pengguna wajib pajak (NPWP) e) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha. f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha baik seperti business planning. 3). Usaha Menengah (1) Definisi Usaha Menengah Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00. (2) Ciri-ciri Usaha Menengah Secara umum ciri-ciri Usaha Menengah menurut Tanjung (2008) meliputi: a) Umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
22
b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan sebagainya. d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, nomor pengguna wajib pajak (NPWP), upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain. e) Sudah memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan perbankan. f) Umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Selain memaparkan beberapa definisi mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM), beberapa lembaga juga mendefinisikan mengenai kriteria dari Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan beberapa hal yaitu jumlah tenaga kerja, pendapatan, dan jumlah aset. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah tersebut sebagai berikut. 1) Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (a) Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang, (b) Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang, (c) Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang atau lebih.
23
2) Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Menurut World Bank Menurut World Bank, Usaha Kecil dan Menengah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Medium Enterprise, dengan kriteria: (a) Jumlah karyawan maksimal 300 orang (b) Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta (c) Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta. (2) Small Enterprise, dengan kriteria: (a) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang (b) Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta (c) Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta. (3) Micro Enterprise, dengan kriteria: (a) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang (b) Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu (c) Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu. 2.1.2
Peranan UKM dalam Pembangunan Ekonomi Teori Klasik memiliki pandangan yang berbeda dengan Teori Modern
mengenai peran UKM. Menurut pandangan Teori Klasik, UKM berperan dalam proses industrialisasi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pembangunan ekonomi pedesaan. Peran klasik UKM yang paling popular dan sangat penting adalah kemampuannya menyediakan kesempatan kerja. UKM memiliki peran komplementer dengan
24
perusahaan-perusahaan besar dalam penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi (Sulistyastuti, 2004). Menurut Sulistyastuti (2004), teori modern memandang bahwa pentingnya eksistensi serta perkembangan UKM berkaitan dengan spesialisasi yang fleksibel dalam berproduksi dan ekspor. Piore and Sabel (1984) menekankan bahwa UKM sangat penting dalam proses produksi dengan kemampuannya melakukan spesialisasi. Dengan kemampuannya melakukan spesialisasi maka terjadi keterkaitan (linkages) antara UKM dengan usaha besar. Hal ini sangat penting bagi perkembangan UKM maupun industri besar serta perekonomian secara keseluruhan. Peranan UKM dalam perekonomian nasional diakui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur atau nonmigas. Di lain hal krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa UKM relatif lebih bertahan daripada usaha skala besar, yang banyak mengalami kebangkrutan. Hal tersebut berimplikasi pada pentingnya mengembangkan UKM. Menurut Eugene dan Morce (1965) dalam Tambunan (2001), tipe kebijakan pemerintah sangat menentukan pertumbuhan UKM. Terdapat empat pilihan: (1) Kebijakan do nothing policy: pemerintah tidak perlu berbuat apa-apa dan membiarkan UKM begitu saja, (2) kebijakan memberi perlindungan (protection policy) terhadap UKM: kebijakan ini bersifat melindungi UKM dari kompetisi dan bahkan memberi subsidi, (3) kebijakan berdasarkan ideologi
25
pembangunan (developmentalist): kebijakan ini memilih industri yang potensial, (picking the winner) namun tidak diberi subsidi dan (4) kebijakan yang semakin popular adalah apa yang disebut market friendly policy dengan penekanan pada pilihan brood based, tanpa subsidi dan kompetisi. Berdasarkan hasil penelitian Bappeda Provinsi Bali tahun 2008, kebijakan ekonomi ke depan harus didesain ke arah penguatan UKM, sehingga mampu menekan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Di masa kini dan masa yang akan datang peran UKM tentu makin penting. Beberapa argumen yang menjadikan mengapa keberadaan UKM sangat penting bagi negara Indonesia adalah: (1) pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi; (2) ketimpangan pendapatan masyarakat juga cukup besar, demikian juga ketimpangan pembangunan antara desa-kota; (3) bahan baku industri yang diimpor masih relatif besar, UKM diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan ekspor (Bappeda Bali, 2008). 2.1.3
Konsep Efektivitas Dengan mengukur efektivitas suatu program, dapat dinilai keberhasilan
dari program tersebut dalam pencapaian tujuannya. Namun pengertian tentang efektivitas itu sendiri dapat dilihat dari beberapa perspektif para ahli berikut ini. Menurut Bernard (1973), efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Efektivitas merupakan perbandingan antara output dan input (Sudharsono, 1994). Menurut Subagyo (2000), efektivitas mengandung pengertian kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan artinya efektivitas mencerminkan keberhasilan kinerja aparat dalam mencapai rencana
26
yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2000) berpendapat bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu cara dalam menganalisis sejauh mana ketepatan suatu sasaran atau target yang ditetapkan yang diukur melalui output yang ditetapkan dengan realitas output yang bisa dicapai. Dalam menentukan tingkat efektivitas suatu program dipergunakan kriteria efektivitas dari Litbang Depdagri 1991 (Prapta, 2007), seperti yang terlihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas dari Litbang Depdagri Kriteria Koefisien efektivitas bernilai kurang dari 40%
Keterangan Sangat tidak efektif
Koefisien efektivitas bernilai kurang dari 40%-59,99%
Tidak efektif
Koefisien efektivitas bernilai kurang dari 60%-79,99%
Cukup efektif
Koefisien efektivitas bernilai di atas 79,99%
Sangat efektif
Sumber: Depdagri (1991) 2.1.4
Konsep Kredit Menurut Maria (2006), apabila menelaah motif keuangan dalam benak
manusia, kredit telah dianggap sebagai disintermediasi dalam perangkat keuangan yang dalam hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan dan memanfaatkan peran kelembagaan untuk mendapatkan dana melalui hubungan komersial dengan lembaga lain yang dirasa
27
mudah untuk dapat berpartisipasi dalam pasar kredit. Muljono (2001) mendefinisikan kredit sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Definisi lain mengenai kredit dipaparkan oleh Gilarso (1992) yang memaparkan kredit adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada pihak lain, tanpa menerima imbalan (pembayaran) langsung atau bersamaan tetapi dengan percaya bahwa pihak yang menerima uang atau barang tersebut akan mengembalikan atau melunasi hutangnya sesuai jangka waktu tertentu. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pijak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut Kasmir (2007), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut. 1) Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. 2) Kesepakatan Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
28
3) Jangka waktu Jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati, biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 4) Resiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. 5) Balas jasa Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Menurut Kasmir (2007 : 99) bahwa secara umum, jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain: 1) Dilihat dari segi kegunaan a. Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. b. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. 2) Dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. b. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi.
29
c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya
untuk
membeli
barang dagangan
yang pembayarannya
diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 3) Dilihat dari segi jangka waktu a. Kredit jangka pendek Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. b. Kredit jangka menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. c. Kredit jangka panjang Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. 4) Dilihat dari segi jaminan a. Kredit dengan jaminan Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. b. Kredit tanpa jaminan Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat
30
prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. 5) Dilihat dari segi sektor usaha Kredit terdiri dari kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya. 2.1.5
Program Kemitraan Perkembangan UKM pada saat ini mendapat perhatian yang lebih serius
dari berbagai kalangan. Kesulitan permodalan yang sering dialami UKM kini semakin diperhatikan. Kementerian BUMN sebagai pembina seluruh BUMN, merespon adanya peningkatan partisipasi BUMN terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kondisi sosial masyarakat serta lingkungan sekitar wilayah usaha BUMN lebih kondusif dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Menurut PERMENBUMN.05-2007, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. UKM yang tergabung dalam program kemitraan disebut sebagai mitra binaan. Lebih lanjut menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, program kemitraan dengan usaha kecil memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) mendorong kegiatan dan pertumbuhan
31
ekonomi, (2) terciptanya lapangan kerja, dan (3) memberikan kesempatan berusaha untuk masyarakat. Dana PK bersumber dari laba perusahaan setelah pajak yang disisihkan sebanyak 1 persen – 3 persen. Besarnya laba yang akan disisihkan untuk program kemitraan ini ditentukan pada saat rapat umum pemegang saham (RUPS). Selain dari laba perusahaan setelah pajak yang disisihkan, dana untuk program kemitraan juga bersumber dari bunga pinjaman, bunga deposito, jasa giro, dan limpahan dari BUMN lainnya. Dalam Menurut KEPMEN No. 236 Tahun 2006 pasal 2 ayat 1 dan 2, BUMN wajib melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalamnya, sedangkan Perseroan Terbuka dapat melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada keputusan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut KEPMEN No. 236 Tahun 2006 pasal 3 Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut. a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah; c. Milik Warga Negara Indonesia; d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
32
e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. UKM yang tercatat sebagai mitra binaan juga harus mampu melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam KEPMEN No. 236 Tahun 2006 pasal 5, terdapat tiga poin pokok kewajiban yang harus dilaksanakan oleh UKM sebagai mitra binaan. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut. 1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur; 2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; 3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina. 2.1.6
Pendapatan Pendapatan bagi sejumlah pelaku ekonomi merupakan uang yang telah
diterima oleh pelanggan dari perusahaan sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Pendapatan juga didefinisikan sebagai jumlah penghasilan, baik dari keluarga maupun perorangan dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa setiap bulan yang baik dari sebelumnya, atau dapat juga diartikan sebagai suatu hasil keberhasilan usaha (Tohar:2000). Pendapatan rumah tangga dalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga yang disambungkan untuk memenuhi kebutuhan bersama ataupun perorangan
33
dalam rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari suatu sumber pendapatan, sumber pendapatan yang beragam tersebut dapat terjadi karena anggota rumah tangga yang bekerja melakukan lebih dari satu jenis kegiatan yang berbeda satu sama lainnya (Lestari, 2010). Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang merupakan alat pembayaran atau alat pertukaran (Samuelson dan Nordhaus, 1997). Menurut Lipsey pendapatan terbagi menjadi dua macam, yaitu pendapatan perorangan dan pendapatan disposable. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan. Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga, yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan (Lipsey, 1991). Menurut Sunuharyo (1982), dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja, pendapatan yang berasal dari balas jasa berupa upah atau gaji disebut pendapatan tenaga kerja (labour income), sedangkan pendapatan dari selain tenaga kerja disebut dengan pendapatan bukan tenaga kerja (non labour income). Dalam kenyataannya membedakan antara pendapatan tenaga kerja dan pendapatan bukan tenaga kerja tidaklah selalu mudah dilakukan. Konsep perhitungan pendapatan menurut Putong (2000) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:
34
1) Pendekatan produksi (production approach), yaitu dengan menghitung seluruh nilai tambah produksi barang atau jasa yang dihasilkan dalam ukuran waktu tertentu. 2) Pendekatan pendapatan (income approach), yaitu dengan menghitung seluruh nilai balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi dalam ukuran waktu tertentu. 3) Pendekatan pengeluaran (expenditures approach), yaitu dengan menghitung seluruh pengeluaran dalam kurun waktu tertentu. Tolak ukur dari majunya sebuah perekonomian masyarakat adalah dengan cara melihat seberapa besar jumlah pendapatan yang mampu dihasilkan. Besar kecilnya pendapatan yang mampu dihasilkan UKM akan mempengaruhi kelangsungan usaha industri tersebut. Perolehan pendapatan yang besar melalui hasil penjualan produksi yang mampu dicapai menjadi tolak ukur bahwa UKM mampu bersaing di pasaran. Omset yang tinggi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat produksi yang mampu dihasilkan. Semakin meningkatnya jumlah produksi maka akan mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja yang diperlukan. 2.1.7
Tenaga Kerja Tenaga kerja merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indikator tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (BPS Provinsi Bali, 2003). Menurut Swasono dan Endang (1983), tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap
35
orang yang mampu melaksanakan perkerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969 yaitu “ setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Dalam hubungan ini pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja memiliki batasan atau kriteria khusus agar bisa dikatakan sebagai penduduk yang mampu bekerja. Penduduk yang mampu bekerja dilihat dari segi umur atau usianya. Penduduk yang mampu bekerja ini dikenal dengan sebutan Penduduk Usia Kerja (PUK) atau tenaga kerja atau sering diistilahkan Man Power. Pada saat sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, dan 1990 batasan PUK adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Batasan ini digunakan sesuai dengan kenyataan di Indonesia, pada kelompok umur 10 – 14 tahun sudah cukup banyak mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan (Marhaeni dan Manuati, 2004). Dalam perkembangannya di Indonesia batasan umur untuk PUK mengalami perubahan yaitu mulai digunakan pada pelaksanaan Sensus tahun 2000 dengan batasan 15 tahun ke atas. Pada Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan telah ditetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun. Perubahan batasan ini ada kaitannya dengan kebijakan wajib belajar 9 tahun.
36
Menurut Simanjuntak (2004), tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat dijelaskan sebagai beikut. 1) Angkatan Kerja Marhaeni dan Manuati (2004) mengatakan, bahwa angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja atau PUK yang masuk pasar kerja. Menurut BPS, angkatan kerja dibedakan menjadi tiga, yaitu : (1) Menganggur, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. (2) Setengah menganggur, yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan. Setengah menganggur dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : a. Setengah pengangguran kentara, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. b. Setengah pengangguran tidak kentara, yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah. (3) Bekerja penuh, yaitu mereka yang bekerja produktif dan bekerja dalam 40 jam per minggu. 2) Bukan Angkatan Kerja Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerkjaan. Menurut Swasono dan Endang (1983), pengangguran adalah semua orang dalam refrensi waktu tertentu: (a) tidak bekerja, baik bekerja dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, (b)
37
saat ini siap untuk bekerja (available for work), dan (c) mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Pencari kerja adalah seseorang yang sedang tidak bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. 3) Konsep Bekerja Bekerja adalah mereka yang dalam waktu tertentu memperoleh pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan atau untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengertian bekerja adalah apabila bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu (secara terus menerus). 4) Pengangguran Pengangguran adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan dan mereka yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal yang mau bekerja atau masih mencari pekerjaan. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angakatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, ketrampilan, dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan atau ketersediaan pekerjaan
38
(lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja), dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Banyak sedikitnya angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama termasuk golongan usia akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marhaeni dan Manuati, 2004). Menurut Todaro (2000), secara umum kenaikan produktivitas kerja merupakan suatu yang sangat diinginkan. Namun lebih dari itu, yang sebenarnya didambakan adalah kenaikan hasil atau output per unit dari seluruh sumber daya. Tingkat produktivitas dari tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui beberapa mekanisme, beberapa diantaranya bersifat positif bagi peningkatan produktivitas. Perencanaan tenaga kerja, secara nasional, regional atau tingkat perusahaan (mikro), adalah suatu proses pengumpulan informasi secara regular, dan analisa situasi dan trend untuk masa kini dan masa depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan (Swasono dan Endang, 1983). Perencanaan tenaga kerja, sebagai suatu istilah seringkali diartikan sama dengan istilah perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kesempatan kerja, perencanaan pasar kerja dan perencanaan pendidikan.
39
Untuk mengetahui ruang lingkup perencanaan tenaga kerja, maka perencanaan tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Perencanaan tenaga kerja mikro Perencanaan tenaga kerja mikro merupakan perencanaan tenaga kerja yang dilaksanakan dalam kesatuan unit organisasi seperti perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta dan lain-lain. 2) Perencanaan tenaga kerja makro Perencanaan tenaga kerja makro merupakan perencanaan tenaga kerja yang dilakukan dengan jalan membuat agresi menurut sektor atau menurut jenis jabatan dan lain-lain, biasanya untuk suatu wilayah tertentu seperti negara, provinsi, atau kota. 2.1.8
Hubungan Pendapatan dengan Pembangunan Ekonomi Menurut Pratama dan Manurung (2008), salah satu indikator telah
terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Besarnya output nasional dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian, seperti: 1) Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. 2) Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara.
40
3) Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural yang dihadapi suatu perekonomian. Pada saat ini permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan Gross Domestik Product (GDP), pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan (Waluyo, 2004). Hal ini sering menjadi masalah dalam beberapa negara. Keraguan dalam memilih antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan pendapatan masih menjadi dilema yang belum terpecahkan. Pandangan tradisional tentang kesenjangan berpendapat bahwa kesenjangan merupakan necessary condition dan insentif yang baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Argumen dasarnya bahwa pendapatan pengusaha dan perorangan yang tinggi akan menaikkan tabungan, tabungan yang tinggi akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Sumitro Djojohadikusumo, 1994). Menurut Gunar Myrdal, proses pembangunan ekonomi yang berlangsung di tiap negara menghasilkan hubungan sirkuler yang menyebabkan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Backwash effect (dampak balik) cenderung lebih besar daripada spread effect (dampak sebar) (Jhingan, 1996). Peranan pasar bebas dan perdagangan bebas menghambat potensi ekspor negara terbelakang, sehingga memperoleh export gap. Kesenjangan internasional dan menyebabkan kesenjangan regional, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara sedang berkembang yang berdampak semakin kecilnya pendapatan perkapita (Waluyo, 2004).
41
Pandangan berbeda diberikan oleh Michael. P. Todaro: “why greater equality in developing countries may in fact be condition for self-sustaining economic growth” (Todaro, 2000). Pendapat Todaro didasarkan atas beberapa argumen sebagai berikut. 1) Pemerataan pendapatan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit, pembiayaan sekolah, dan asuransi 2) Berdasarkan data di NSB kemampuan menabung dan berivestasi ke dalam negeri orang-orang kaya yang rendah 3) Pemerataan akan meningkatkan taraf hidup serta produktivitas kerja 4) Pemerataan akan meningkatkan daya beli masyarakat 5) Pemerataan akan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan pemerataan distribusi pendapatan yang baik dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial ekonomi, bahkan dapat dijadikan modal untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadono (2006), pembayaran tenaga kerja dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan. Upah dimaksudkan
sebagai
pembayaran
kepada
pekerja-pekerja
kasar
yang
pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya petani, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Menurut Rahardja dan Manurung (2010), pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama
42
periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (flow concept). Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu: 1) Pendapatan dari gaji dan upah Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar
gaji/upah
seseorang
secara
teoritis
sangat
tergantung
dari
produktivitasnya. 2) Pendapatan dari aset produktif Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. 3) Pendapatan dari pemerintah (transfer payment) Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (transfer payment) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Pendapatan yang mampu dihasilkan oleh rumah tangga akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan juga pembangunan manusia itu sendiri. Menurut Sirait (2007), dalam membelanjakan pendapatannya, rumah tangga cenderung membelanjakan barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti makanan, air, pendidikan, dan kesehatan yang tergantung pada sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga. Umumnya, penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia. Ketika tingkat kemiskinan tinggi, yang dikarenakan rendahnya pendapatan per kapita atau karena buruknya distribusi pendapatan,
43
pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pembangunan manusia menjadi rendah. Rendahnya terhadap pembangunan manusia akan berdampak terhadap tingkat pendapatan yang mampu dihasilkan. Rumah tangga yang memiliki pendapatan yang rendah tidak akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan ketika rumah tangga memiliki pendapatan yang rendah maka dapat dikatakan pemerintah telah gagal dalam mensejahterakan masyarakat. Pendapatan yang rendah akan mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Rendahnya pendapatan juga akan berdampak pada ketidakmampuan dalam meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan yang baik. 2.1.9
Hubungan Tenaga Kerja dengan Pembangunan Ekonomi Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor yang potensial untuk
pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan perkapita. Selain itu, kesempatan kerja yang yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi (Swasono dan Endang, 1983). Adanya kebutuhan tenaga kerja oleh produsen di satu pihak dan adanya persediaan tenaga kerja dalam masyarakat mengakibatkan timbulnya pasar kerja yang merupakan tempat dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu. Seperti diketahui bahwa kelompok penduduk merupakan sumber dari persediaan tenaga kerja. Tenaga kerja ini tersedia di pasar kerja dan siap untuk digunakan
44
dalam proses produksi barang dan jasa. Di lain pihak lembaga produksi dan penerima kerja meminta tenaga kerja dari pasar kerja untuk memproduksi barang dan jasa yang kemudian akan dilempar ke pasar barang. Menurut Mankiw (2006), pasar tenaga kerja seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Seperti yang telah dicatat, pasar tenaga kerja berbeda dari sebagian besar pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan. Sebagian besar jasa tenaga kerja bila dibandingkan dengan barang-barang jadi yang siap dinikmati oleh konsumen, merupakan input untuk memproduksi barang-barang lainnya. 2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Selain kajian teoritis yang terkait dengan penelitian ini, untuk merumuskan
hipotesis dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa penelitian oleh penelti lain sebagai bahan referensi. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini dijabarkan pada pemaparan berikut ini. 1)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desaka (2011) dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur” dengan menggunakan metode analisis yaitu statistik deskriptif untuk mengetahui keefektifan dari program tersebut. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Program KUR berjalan cukup efektif, serta berpengaruh
45
positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja pada UMKM yang menerima KUR. 2)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriana (2012) dengan judul “Efektivitas Program Kredit Usaha Mikro (KUM) Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Dampaknya pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar” dengan menggunakan metode analisis yaitu statistik deskriptif dan statistik beda ratarata berpasangan untuk mengetahui keefektifan dan dampak dari program tersebut. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Program KUM berjalan sangat efektif, serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja pada UMKM yang menerima KUM.
3)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariguna (2012) dengan judul “Efektivitas dan Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar” dengan menggunakan dua metode analisis yaitu analisis efektivitas dan uji statistik beda rata-rata berpasangan untuk mengetahui keefektifan dan dampak program PKBL terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja di Kota Denpasar. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berjalan cukup efektif, serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja pada UMKM yang menerima program PKBL.
46
4)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulinda (2012) dengan judul “Efektivitas dan Dampak Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Bali Mandara Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Petani Miskin di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan uji statistik beda rata-rata berpasangan untuk mengetahui efektivitas dan dampak Simantri Bali Mandara terhadap rumah tangga petani miskin di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Simantri ini berjalan cukup efektif serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan kesempatan kerja setelah menerima program Simantri.
5)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian (2011) dengan judul “Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Sindhu Sanur”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan uji statistik beda rata-rata berpasangan untuk mengetahui efektivitas dan dampak program revitalisasi pasar tradisonal terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sindhu Sanur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi pasar ini berjalan sangat efektif serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang di Pasar Shindu Sanur.
6)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sinta (2012) dengan judul “Efektivitas dan Dampak program Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Intaran Sanur, Denpasar-Bali”. Teknik analisis
47
yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan uji statistik beda rata-rata berpasangan untuk mengetahui efektivitas dan dampak program revitalisasi pasar tradisonal terhadap pendapatan pedagang di Pasar Intaran Sanur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi ini berjalan sangat efektif serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang di Pasar Intaran Sanur. 7)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wisaputra (2012) dengan judul “Efektivitas Kredit Usaha Mandiri (KUM) Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas untuk mengetahui efektivitas program Kredit Usaha Mandiri (KUM) Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KUM ini berjalan cukup efektif serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani padi sawah di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
8)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiyawati (2011) dengan judul “Efektivitas dan dampak Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Bali Mandara dalam Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Petani Miskin di Kabupaten Gianyar”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan uji beda rata-rata berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Simantri ini berjalan cukup
48
efektif serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja rumah tangga petani miskin di Kabupaten Gianyar. 9)
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wisnawa (2011) dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program UEP ini berjalan cukup efektif serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja rumah tangga miskin di Kecamatan Denpasar Utara.
10) Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ribka Kristin (2012) dengan judul “Efektivitas Program Pendidikan Gratis dan Dampaknya Secara Sosio Edukatif Bagi Masyarakat Kabupaten Jembrana”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan uji beda rata-rata berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan gratis ini berjalan cukup efektif serta berpengaruh positif dan signifikan secara sosio edukatif bagi masyarakat Kabupaten Jembrana. Secara umum, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut. Persamaan dan perbedaan penelitianpenelitian tersebut dengan penelitian ini secara ringkas ditampilkan pada Tabel 2.2.
49
2.3
HIPOTESIS PENELITIAN Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah
diuraikan, maka dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut. 1) Diduga Program Kemitraan Telkom berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan UKM di Kota Denpasar. 2) Diduga Program Kemitraan Telkom berdampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja UKM di Kota Denpasar.
50
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian ini No. Penelitian 1. Penelitian oleh Desaka (2011) yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur” 2. Penelitian oleh Fitriana (2012) yang berjudul “Efektivitas Program Kredit Usaha Mikro (KUM) Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Dampaknya pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar”.
Persamaan a. Meneliti mengenai efektivitas suatu program b. Menggunakan variabel pendapatan dan kesempatan kerja.
Perbedaan a. Penelitian tersebut meneliti program bantuan kredit usaha rakyat (KUR), sedangkan penelitian ini meneliti Program Kemitraan Telkom. b. Pada penelitian ini terdapat tambahan satu indikator yaitu persyaratan kredit pada variabel input. c. Penelitian tersebut berlokasi di Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar.
a. Meneliti mengenai efektivitas dan dampak suatu program. b. Menggunakan variabel pendapatan dan kesempatan kerja. c. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. d. Lokasi penelitian di Kota Denpasar
a.
51
b.
Program yang diteliti adalah kredit usaha mikro, sedangkan dalam penelitian ini meneliti Program Kemitraan Telkom. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel input yang terdiri dari tingkat ketepatan sasaran, sosialisasi oleh petugas, dan tujuan program pemberian KUM. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit.
3.
Penelitian Septia Ariguna a. Meneliti mengenai (2011) yang berjudul efektivitas dan dampak “Efektivitas dan Dampak suatu program. Program Kemitraan dan Bina b. Menggunakan variabel Lingkungan Terhadap pendapatan dan Pendapatan dan Kesempatan kesempatan kerja. Kerja UMKM di Kota c. Penelitian berlokasi di Denpasar”. Kota Denpasar.
4.
Penelitian Yulinda (2012) a. Meneliti mengenai yang berjudul “Efektivitas efektivitas dan dampak dan Dampak Program Sistem suatu program. Pertanian Terintegrasi b. Menggunakan variabel (Simantri) Bali Mandara pendapatan dan Terhadap Pendapatan dan kesempatan kerja. Kesempatan Kerja Rumah Tangga Petani Miskin di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Penelitian Dian (2011) yang a. Meneliti mengenai berjudul “Efektivitas dan efektivitas dan dampak Dampak Program suatu program.
5.
52
a. Program yang diteliti adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sedangkan penelitian ini meneliti Program Kemitraan Telkom. b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel input yang terdiri dari tingkat ketepatan sasaran, sosialisasi oleh petugas, dan tujuan program. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit. c. Penelitian tersebut meneliti mengenai UMKM, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UKM. a. Program yang diteliti adalah Program Simantri, sedangkan penelitian ini mneliti Program Kemitraan Telkom. b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel input yang terdiri dari tingkat ketepatan sasaran, sosialisasi oleh petugas, dan tujuan program. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit. c. Penelitian tersebut meneliti mengenai rumah tangga petani miskin, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UKM. d. Penelitian tersebut berlokasi di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar. a. Program yang diteliti adalah program revitalisasi pasar tradisional, sedangkan penelitian ini meneliti Program Kemitraan Telkom.
Revitalisasi Pasar Tradisional b. Menggunakan Terhadap Pendapatan pendapatan. Pedagang di Pasar Sindu Sanur”.
6.
Penelitian Sinta (2012) yang a. berjudul “Efektivitas dan Dampak program Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap b. Pendapatan Pedagang di Pasar Intaran Sanur, Denpasar-Bali”.
7.
Penelitian Wisaputra (2011) a. yang berjudul “Efektivitas Kredit Usaha Mandiri (KUM) Koperasi Usaha b. Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah di
variabel b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel input yang terdiri dari tingkat ketepatan sasaran, sosialisasi oleh petugas, dan tujuan program. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit. e. Penelitian tersebut meneliti mengenai pedagang di Pasar Sindhu, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UKM. Meneliti mengenai a. Program yang diteliti adalah program revitalisasi pasar efektivitas dan dampak tradisional, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel suatu program. terikat Program Kemitraan Telkom. Menggunakan variabel b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel input pendapatan. yang terdiri dari tingkat ketepatan sasaran, sosialisasi oleh petugas, dan tujuan program. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit. c. Penelitian tersebut meneliti mengenai pedagang di Pasar Intaran Sanur, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UKM. Meneliti mengenai a. Program yang diteliti adalah kredit usaha mandiri (KUM), efektivitas suatu sedangkan penelitian ini meneliti Program Kemitraan Telkom. program. b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel input Menggunakan variabel yang terdiri dari tingkat ketepatan sasaran, sosialisasi oleh pendapatan. petugas, dan tujuan program. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit. c. Penelitian tersebut menggunakan variabel output volume produksi dan tingkat pendapatan, sedangkan penelitian ini
53
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan”. d. e. 8.
9.
Penelitian Setiyawati (2011) yang berjudul “Efektivitas dan dampak Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Bali Mandara dalam Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Petani Miskin di Kabupaten Gianyar”. Penelitian Wisnawa (2011) yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Denpasar Utara, Kota
a. Meneliti mengenai a. efektivitas dan dampak suatu program. b. b. Menggunakan variabel pendapatan dan kesempatan kerja. c. d. a. Meneliti mengenai a. efektivitas suatu program. b. Menggunakan variabel b. pendapatan dan kesempatan kerja.
54
menggunakan variabel output peningkatan pendapatan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Penelitian tersebut meneliti petani padi, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UKM. Penelitian tersebut berlokasi di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar. Program yang diteliti adalah Program Simantri, sedangkan penelitian ini meneliti Program Kemitraan Telkom. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel input yang terdiri dari tingkat ketepatan sasaran, sosialisasi oleh petugas, dan tujuan program. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit. Penelitian tersebut meneliti mengenai rumah tangga petani miskin, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UKM. Penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Gianyar, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar. Program yang diteliti adalah Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sedangkan penelitian ini meneliti Program Kemitraan Telkom. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 5 variabel input yang terdiri dari ketepatan sasaran, sosialisasi bantuan, tujuan bantuan sesuai kebutuhan, ketepatan penggunaan, dan kecukupan jumlah bantuan. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit.
Denpasar”.
10.
Penelitian Ribka Kristin (2012) yang berjudul “Efektivitas Program Pendidikan Gratis dan Dampaknya Secara Sosio Edukatif Bagi Masyarakat Kabupaten Jembrana”.
c. Penelitian tersebut meneliti mengenai rumah tangga miskin, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UKM. d. Penelitian tersebut berlokasi di Kecamatan Denpasar Utara, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar. Meneliti mengenai a. Program yang diteliti adalah program pendidikan gratis, efektivitas dan dampak sedangkan penelitian ini meneliti Program Kemitraan Telkom. suatu program. b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel input yang terdiri dari ketepatan sasaran, tujuan program, dan keringanan biaya. Pada penelitian ini terdapat satu tambahan variabel input yaitu persyaratan kredit. c. Penelitian tersebut meneliti mengenai sosio edukatif masyarakat, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UKM. d. Penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Jembrana, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar.
Sumber: Dari berbagai sumber, 2012
55
