BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS
Proses penelitian apapun bentuknya, secara ilmiah adalah untuk dapat memecahkan permasalahan yang dianggkat. Namun tidak semudah yang dibayangkan, karena proses penelitian tanpa pengetahuan teoritis, maka bagaikan berjalan tanpa tujuan. Oleh karena itu, penelitian harus berangkat pula dari berbagai teori sebagai penuntun perjalanan dalam proses penelitian. Namun teoriteori yang dipergunakan adalah teori yang ada relevansinya dengan variabelvariabel yang hendak diteliti, sehingga teori itu dianggap sebagai landasan untuk melakukan proses penelitian.
2.1
Landasan Teori Teori-teori yang dipergunakan sebagai pedoman penentu arah proses
penelitian, dianggap sebagai landasan teori, maka dalam penelitian ini teori-teori yang hendak dipergunakan adalah teori mengenai Produk Domestik Regional Bruto, kunjungan wisatawan mancanegara, inflasi dan Pendapatan Asli Daerah khususnya Provinsi Bali. 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Dalam menghadapi perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan mamberikan kewenangan yang luas, nyata dan
13
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, keluarlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pembagian keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dari keanekaragaman daerah. Kewenangan daerah yang begitu luas diberikan agar suatu daerah dapat menggali sumber-sumber yang dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, unsur dari PAD terdiri dari : 1) hasil pajak daerah 2) hasil retribusi daerah 3) hasil perumahan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan dan 4) pendapatan asli daerah lainnya yang sah Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber pemdapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah juga
14
merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan bagi pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah. Klasifikasi sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari : a.
pajak hotel dan restoran yaitu pemungutan pajak yang dilaksanakan atas pelayan hotel dan restoran
b.
pajak hiburan
c.
pajak penerangan jalan
d.
pajak reklame
e.
pajak pengambilan lahan galian C Selain pajak daerah sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar
dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau perusahaan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah yang terdiri dari : 1) retribusi jasa umum 2) retribusi jasa usaha 3) retribusi perizinan tertentu
15
Jasa menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah kegiatan pemerintah daerah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 2.1.2 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan pemilik faktor produksi suatu wilayah dalam satu tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (2002 : 4) PDRB dapat dibedakan menjadi beberapa variabel yaitu : 1) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. 2) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun dasar. Pengertian PDRB tersebut di atas dapat dipersempit menjadi PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan, PDRB menurut lapangan usaha adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dan pada periode tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan adalah jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Komponen-komponen penggunaan PDRB meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik regional bruto, perubahan stok dan ekspor netto. Dengan demikian PDRB merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan
16
pembangunan daerah dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap hasilhasil pembangunan di bidang ekonomi. Untuk menghitung PDRB, ada tiga metode perhitungan yang biasa digunakan (BPS, Bali, 2002 : 3) yaitu : 1) Dari segi produksi, PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. 2) Dari segi pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima pemilik faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu satu tahun. 3) Dari segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor. Secara teoritis agregat PDRB dibedakan (BPS, Bali, 2002 : 4) menjadi : a.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, merupakan jumlah nilai produksi, nilai pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
b.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan, merupahan jumlah nilai produksi, nilai pendapatan atau pengeluaran yang dinilai berdasarkan tahun dasar.
c.
PDRB Atas Dasar Harga Pasar, merupakan penjumlahan nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian wilayah itu. Yang dimaksud nilai tambah adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya antara. Dengan
17
demikian nilai tambah disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan, penyusutan dan pajak tidak langsung. d.
Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan barang modal tetap pada tahun yang bersangkutan.
e.
PDRB Atas Dasar Biaya Faktor adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung netto, sama dengan atas dasar harga faktor.
f.
Pendapatan Regional merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk yang tinggal di suatu region yang diperoleh dari mengurangi PDRB atas dasar biaya faktor dengan pendapatan yang mengalir keluar dari region yang dimaksud.
g.
Pendapatan perkapita adalah pendapatan regional (atas harga biaya faktor produksi) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun untuk tahun yang sama.
2.1.3 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah Pengertian Produk Domestik Regional Bruto dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengetahui tingkat kemampuan masyarakat dalam melakukan kewajibannya kepada pemerintah, yaitu melakukan pembayaran terhadap setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat daerah dalam satu tahun.
18
PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun berlaku untuk kurun waktu yang akan datang, bermanfaat untuk mengetahui berapa besar kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi serta untuk mengetahui berapa besar tingkat inflasi suatu daerah. Berdasarkan pengertian dan manfaat dari PDRB, maka hakekatnya PDRB berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi di suatu daerah. Menurut Thamrin Simanjuntak dalam Abdul Halim (2001 : 121), bahwa perkembangan PDRB perkapita riil dapat digunakan untuk melihat kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula sumber penerimaan daerah. Artinya, ada hubungan positif antara PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah. 2.1.4 Konsep Pariwisata Pariwisata adalah sekumpulan fenomena dan hubungan yang tumbuh dari interaksi para wisatawan (pelancong), para pengusaha dengan pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini terjadi dalam suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat berusaha untuk mempengaruhi para wisatawan dan pengunjung lainnya untuk singgah di tempat atau daerah yang mereka kunjungi (Sulastiyono, 1999 : 4). Salah Wahab dalam Yoeti (1996 : 116) pariwisata adalah aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu yang meliputi orang-orang dari daerah sendiri (di luar negeri) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang lain (daerah
19
tertentu, suatu negara atau benua) beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap. Sedangkan Hunsieker dalam Yoeti (1996 : 115) kepariwisataan merupakan keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. Menurut Yoeti (1996 : 109) faktor-faktor penting yang terdapat dalam batasan pariwisata adalah : a.
Perjalanan itu dilakukan dengan sementara waktu.
b.
Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.
c.
Perjalanan itu walaupun apa bentuknya harus dikaitkan dengan rekreasi.
d.
Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka pariwisata merupakan
suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 2.1.5 Konsep Wisatawan Pengertian wisatawan menurut Norwal dalam Yoeti (1996 : 142) adalah seorang yang memasuki wilayah negara asing dengan tujuan apapun asalkan bukan untuk tinggal menetap atau permanen atau untuk melakukan usaha-usaha
20
yang teratur melintasi perbatasan dan mengeluarkan uangnya di negara yang dikunjungi. Erawan (1994 : 25), wisatawan adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara, selain negara dimana dia biasanya tinggal dalam waktu setidaktidaknya selama 24 jam. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Seperti kita ketahui banyak orang asing yang datang ke suatu negara dapat dikategorikan sebagai wisatawan. Menurut Yoeti (1996 : 140) mengelompokkan banyak orang yang berkunjung memasuki suatu wilayah atau yang datang pada suatu negara dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : 1) Imigran 2) Pengunjung 3) Penduduk 4) Foreign diplomatic and military personal Memperhatikan keempat kelompok di atas, maka hanya kelompok kedua yaitu pengunjung (visitors) saja yang diperlukan untuk data statistik pariwisata sedangkan yang lainnya tidak. Definisi mengenai pengunjung (visitors) menurut The United Nations Conference On International Travel and Tourism, yang bersidang di Roma tahun 1963, dikatakan sebagai berikut : “Visitor is any person visiting a country other than in which he has usually place of residence, for any reason other than following an accupation remunerated from within the country visited”.
21
Menurut definisi di atas, yang dimaksud dengan pengunjung adalah “seseorang yang sedang mengunjungi suatu negara yang lain dari tempat tinggal biasanya, dengan maksud tidak mencari atau menjabat suatu pekerjaan untuk mencari nafkah di negara yang ia kunjungi”. Jelas bahwa pengunjung itu bukan penduduk negara yang dikunjungi. Pasal 5 Revolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 870 wisatawan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal menetap sekurang-kurangnya selama 24 jam di negara yang ia kunjungi dengan maksud : a.
Menggunakan waktu luang seperti untuk rekreasi, liburan, cuti, berobat, studi dan olah raga.
b.
Tujuan bisnis, mengunjungi keluarga, rapat dinas atau misi tertentu.
2) Pelancong yaitu orang yang datang mengunjungi suatu negara dalam jangka waktu kurang dari 24 jam dan tidak bermalam di tempat yang dikunjungi. 2.1.6 Hubungan Kunjungan Wisatawan Dengan Pendapatan Asli Daerah Menurut Yoeti (1996 : 64) bagi suatu negara yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri di negaranya, maka lalu lintas orang-orang (wisatawan) ternyata memberikan keuntungan dan hasil yang tidak sedikit dan bahkan memberikan pendapatan (income) utama melebihi ekspor bahan-bahan mentah, hasil tambang yang dihasilkan negara tersebut. Sebagai akibat lebih jauh, dengan adanya lalu lintas wisatawan ternyata memberi dampak terhadap perekonomian negara yang dikunjungi, dampak yang dimaksud antara lain : 1) Memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran.
22
2) Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. 3) Meningkatkan pendapatan nasional (National Income). 4) Memperkuat porsi neraca pembayaran (Net Balance Payment). 5) Memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat. Mengembangkan industri pariwisata pada suatu negara, tujuan utamanya adalah untuk menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi sebagai akibat adanya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata di negara tersebut. Harry G. Clement dalam Yoeti (1997 : 102) menyebutkan bahwa penerimaan pajak dan pendapatan nasional itu berkaitan erat dengan besar kecilnya koefisien miltiplier. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa besarnya pajak yang diterima pemerintah banyak tergantung pada besar kecilnya pengeluaran wisatawan di daerah tujuan wisata tersebut, besarnya pajak tersebut ditetapkan pemerintah menurut hasil penelitian adalah lebih kurang 10% dari pendapatan nasional yang diterima. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan berdampak pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Artinya, ada hubungan positif antara kunjungan wisatawan dengan Pendapatan Asli Daerah. 2.1.7 Pengertian Inflasi Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus (Nopirin, 1995 : 10). Menurut Laider D. dan Parkin M. (dalam Abdul Hakim, 2002) inflasi bisa didefinisikan sebagai sebuah proses meningkatnya harga-harga umum atau menurunnya nilai mata uang secara terusmenerus. Kenaikan dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali
23
bila kenaikan tersebut menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barangbarang lain. Berdasarkan berat dan ringannya inflasi, jenis inflasi dapat digolongkan menjadi 4 macam tingkatan, yaitu : 1) Inflasi ringan (di bawah 10% per tahun) 2) Inflasi sedang (antara 10% - 30%) 3) Inflasi berat (antara 30% - 100%) 4) Hiper inflasi (di atas 100%) Berdasarkan darimana inflasi itu berasal, maka inflasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu : 1) Inflasi yang berasal dari dalan negeri (Domestic Inflation) yaitu inflasi yang disebabkan karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan jalan pancetakan uang maupun akibat gagal panen yang berlangsung terusmenerus. 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported Inflation) yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga barang Luar Negeri atau negara yang berhubungan dengan negara kita yang dapat berupa kenaikan harga barang impor. Berdasarkan besarnya laju inflasi (Nopirin, 1995 : 27), inflasi dapat dibedakan menjadi 3 kategori sebagai berikut : 1) Inflasi merayap (Creeping Inflation). Inflasi merayap ditandai dengan laju inflasi yang rendah yang berjalan dengan lambat, persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.
24
2) Inflasi menengah (Galloping Inflation). Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar yang kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Akselerasi berarti bahwa harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. 3) Inflasi tinggi (Hyper Inflation). Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya, harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali, masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang dan nilai uang merosot dengan tajam sehingga ditukarkan dengan barang serta perputaran uang yang cepat, harga naik secara akselerasi. Berdasarkan penyebabnya inflasi dapat digolongkan menjadi : 1) Inflasi yang timbul akibat permintaan masyarakat akan berbagai barang semakin kuat. Inflasi semacam itu disebut “demand-pull inflation” (Manurung, 2001 : 240). 2) Inflasi yang timbul akibat kenaikan biaya produksi atau disebut dengan “costpush inflation” (Manurung, 2001 : 241). Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi, serta produk nasional. 1) Efek terhadap pendapatan (Equity Effect). Efek terhadap pendapatan ini sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan. Pihak-pihak yang dirugikan misalnya orang yang memiliki pendapatan tetap, orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas. Pihak yang
25
diuntungkan misalnya adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan presentase yang lebih tinggi dari laju inflasi. 2) Efek terhadap efisiensi (Efficiency Effect). Perubahan pola alokasi faktorfaktor produksi dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam produksi barang tertentu. 3) Efek terhadap output (Output Effect). Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Karena dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang-barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi, (hyper inflation) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yaitu penurunan output. 2.1.8 Hubungan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Perkembangan makro ekonomi daerah Bali tidak lepas dari pengaruh tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan gejala biasa dalam ekonomi makro, namun sangat penting dan selalu dialami hampir semua daerah termasuk Bali. Hal ini ditandai dengan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi dalam kaitannya dengan penerimaan daerah khususnya PAD, penerimaan justru meningkat. Sayana (dalam Murjana : 2006), menyebutkan beberapa jenis pajak yang ditetapkan berdasarkan omset penjualan yang sifatnya nominal, potensi penerimaannya akan meningkat selaras dengan inflasi. Akan tetapi untuk penerimaan daerah yang sifatnya flat, PBB atau beberapa jenis retribusi perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan tingkat inflasi dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
26
2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya dilakukan oleh I Gusti Ayu Lisnawati (2006)
dengan skripsinya yang berjudul Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata dan Investasi Swasta Terhadap Penerimaan Asli Daerah Provinsi Bali tahun 19912005. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dimana variabel bebasnya berupa Jumlah Wisatawan Mancanegara, Rata-rata Lama Tinggal
Wisatawan
Mancanegara,
Rata-rata
Pengeluaran
Wiasatawan
Mancanegara, dan Investasi Swasta. Variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebasnya secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Ada pengaruh positif dan signifikan antara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan investasi swasta secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebalumnya adalah terletak pada variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel bebasnya. Penelitian yang kedua oleh Ida Ayu Putu Sriati (2007) dengan Tesisnya yang meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD dan Prospek Konstribusinya Terhadap APBN Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sedangkan variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian
27
ini diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan hasil yang didapat adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Kemudian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Persamaan penelitian yang dibuat oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah kesamaan pada variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang diteliti, pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dan Inflasi.
2.3
Rumusan Hipotesis Berdasarkan pokok masalah dan kajian pustaka, maka dapat dirumuskan
hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Inflasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali tahun 1991-2010.
28
2) Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali tahun 1991-2010. 3) Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali tahun 1991-2010 adalah PDRB.
29
