BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Konsep Industri Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan
pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Menurut Badrudin (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mencari kepuasan, mencari sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Menurut Wahab (2003), pada dasarnya ruang lingkup kepariwisataan terdiri atas 3 unsur yakni: manusia sebagai unsur insani pelaku kegiatan pariwisata, tempat sebagai unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri dan waktu sebagai unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan wisata. Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Kata wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam Bahasa Inggris. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kata pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari
1
suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan tour (Yoeti, 1996). Bila ditinjau dari segi ekonomi mikro, maka yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah setiap unit produksi yang dapat menghasilkan produk atau jasa tertentu. Atas dasar pengertian ini, maka hotel atau transport secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai industri pariwisata (Edy dan Devi, 2014). Dalam pengertian ekonomi makro, yang dimaksudkan dengan industri pariwisata adalah keseluruhan unit-unit produksi seperti: pemandu, hotel, restoran, atraksi turis dan took souvenir baik yang tempat kedudukannya di daerah, dalam negeri, atau luar negeri yang ada kaitannya dengan perjalanan wisatawan yang bersangkutan (Wisnu et al., 2011). Salah satu indikator yang paling utama dalam mengukur maju tidaknya industri pariwisata di suatu daerah atau wilayah adalah dengan mempertimbangkan banyak tidaknya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke wilayah tersebut, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Menurut Spillane (1989) dalam Badrudin (2000), terdapat beberapa jenis pariwisata, yang antara lain meliputi: 1) Pariwisata
untuk
menikmati perjalanan
(pleasure
tourism).
Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, untuk mengendorkan ketegangan syarafnya, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan, dan sebagainya. 2
2) Pariwisata untuk rekreasi (recreation sites) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya. 3) Pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism) Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain dan sebagainya. 4) Pariwisata untuk olahraga (sports tourism) Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktikkannya sendiri. 5) Pariwisata untuk urusan dagang besar (business tourism) Dalam jenis pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktuwaktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain.
3
6) Pariwisata untuk konvensi (conventiontourism) Banyak negara yang tertarik dan menggarap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang convention tourism (Leonardo, 2008). 2.1.2 Hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan asing dengan angka pengangguran Edy dan Devi (2014), perkembangan industri pariwisata di suatu daerah dapat mendukung terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak, disamping dapat mendatangkan devisa bagi negara serta meningkatkan pendapatan serta standar hidup masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Schubert di dalam jurnal yang berjudul Tourism and unemployment: The effects of a boom in tourism demand on unemploymentmenunjukkan hasil dimana sebuah industri pariwisata yang apabila didukung dengan dengan konsep pemasaran yang matang dapat secara efektif mengurangi angka pengangguran. Serupa dengan hal tersebut, menurut Sharma di dalam penelitiannya di India, pengembangan kawasan potensial bagi industri pariwisata dapat berimbas terhadap menurunnya angka pengangguran secara signifikan, khususnya di sekitar daerah obyek wisata. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan terdapat hubungan negatif antara jumlah kedatangan wisatawan asing terhadap angka pengangguran di Provinsi Bali pada periode 1993-2013. 2.1.3 Konsep Kredit Usaha Kecil (KUK) Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 3/2/PBI/2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil, yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil (KUK)
4
adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif. Osotimehin et al., (2012) menyatakan KUK atau yang juga dikenal dengan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kredit yang diberikan/disalurkan untuk usaha produktif dengan kategori usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang disalurkan oleh pemerintah melalui bank-bank umum kepada berbagai sektor usaha pada sembilan sektor ekonomi yang meliputi: 1) Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Industri Pengolahan 4) Listrik, Gas, Air bersih 5) Konstruksi 6) Perdagangan, Hotel, & Restoran 7) Pengangkutan dan komunikasi 8) Keuangan 9) Jasa Perusahaan Kredit Usaha Kecil dapat digolongkan kedalam beberapa jenis, antara lain: 1) KUK-Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah / panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal
5
dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, dengan jangka waktu maksimal 10 tahun. 2) KUK-Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha. 3) KUK-Kredit Modal Kerja Kontraktor adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi usaha jasa kontraktor yang habis dalam satu siklus usaha. 4) KUK-Channeling adalah Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang diberikan melalui kerjasama dengan Lembaga pembiayaan atau Bank Umum lainnya. 2.1.4 Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia (Supriyanto, 2006). UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UMKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenagatenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga (Soumya, 2013). Selain dari itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku
6
usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar (Dalitso and Peter, 2000). 2.1.4.1 Pengertian UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta usaha yang berdiri sendiri. Beberapa pengertian UMKM antara lain: 1) Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitukegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 2) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 3) Menurut UU No 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan: (1)Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
7
a) Memiliki kekayaan bersih paling banyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyakRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2)Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampaidengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (3)Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
8
atau hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah). 2.1.4.1.1 Definisi dan Kriteria UMKM menurut Lembaga dan beberapa Negara Asing Pada prinsipnya definisi dan kriteria UMKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut: jumlah tenaga kerja, pendapatan, dan jumlah aset (Rachmawati dan Hotniar, 2005). Berikut adalah kriteria-kriteria UMKM di negara-negara dan lembaga asing. 1) World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu : a) Medium Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta, jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta b) Small Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta, jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.
9
c) Micro Enterprise, dengan kriteria : jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu, jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu. 2)
Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30%pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset) dibawah SG $ 15 juta.
3)
Malaysia mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yangbekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegangsahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu : a) Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu. b) Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.
4)
Jepang membagi UMKM sebagai berikut : a) Mining and manufacturing dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta. b) Wholesale dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu. c) Retail dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu. 10
d) Service dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu. 5)
Korea Selatan mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlahnya di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US$ 60 juta.
6)
European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu : a) Medium-sized Enterprise, dengan kriteria : jumlah karyawan kurang dari 250 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta ,jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta. b) Small-sized Enterprise, dengan kriteria : jumlah karyawan kurang dari 50 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta, jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta. c) Micro-sized Enterprise, dengan kriteria : jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta, jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta.
2.1.4.1.2 Klasifikasi UKM Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok (Tjoekam, 1999:276): 1) Livelihood Activities: Merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerjauntuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.Contoh: pedagang kaki lima.
11
2) Micro Enterprise: Merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belummemiliki sifat kewirausahaan. 3) Small Dynamic Enterprise: merupakan UMKM yang telah memiliki jiwakewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 4) Fast Moving Enterprise, merupakam UMKM yang telah memiliki jiwakewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Selama ini terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yang antara lain meliputi: 1) Faktor Internal: a) Kurangnya permodalan-permodalan meruapakan factor utama yang diperlukanuntuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, karenapada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atauperusahaan yang sifatnya tertutup. b) Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupunpengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemenpengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembangsecara optimal. c) Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah makaproduk
yang
dihasilkan
jumlahnya
mempunyai kualitas yangkurang kompetitif. 12
sangat
terbatas
dan
2) Faktor Eksternal: a) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemerintahuntuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlihat darimasih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusahakecil dan pengusaha besar. b) Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dantekhnologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidakcepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha. c) Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan. Secara kompetitif baik
dipasar nasional
maupun
internasional. Beberapa cara yang dapat diupayakan untuk mengembangkan UMKM antara lain melalui hal-hal berikut: 1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif yaitu dengan mengusahakan keamanan berusaha dan ketentraman serta penyederhanaanprosedur perizinan usaha, keringanan pajak dsb. 2) Perlindungan usaha jenis jenis tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomilemah, harus mendapatakan perlindungan dari pemerintah baik melaluiundang-undang maupun peraturan pemerintah.
13
3) Mengembangkan Promosi untuk lebih mempercepat kemitraan antara UMKM dengan usaha-usaha besar. 2.1.4.1.3 Hubungan antara Kredit Usaha Kecil dengan angka pengangguran Tjoekam (1999) menjelaskan bahwa tujuan perkreditan berbeda-beda dan tergantung pada pihak-pihak tersebut. Penyaluran Kredit oleh lembaga keuangan yang salah satunya diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terutama bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran, karena dapat membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan. Supriyanto (2006) di dalam penelitiannnya menyimpulkan bahwa KUK berperan sangat dominan di dalam usaha pemerintah di dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Reich di dalam jurnalnya yang berjudul The Employment Effects of Credit Market Disruptions:Firm-level Evidence from the 2008-2009 Financial Crisis menyimpulkan bahwa selama masa krisis global tahun 2008-2009 terdapat keterkaitan antara runtuhnya beberapa lembaga penyalur dana kredit internasional dengan melonjaknya angka pengangguran di Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan terdapat hubungan negatif antara Kredit Usaha Kecil (KUK) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap angka pengangguran di Provinsi Bali pada periode 1993-2013. 2.1.5 Konsep Pengangguran 2.1.5.1 Pengertian Pengangguran Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Nanga ( 2005 : 249 ) mendefinisikan pengangguran adalah suatu 14
keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk (2001) mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan ( BPS, 2001 : 8 ). Menurut Sukirno (2004 : 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam
perekonomian
yang
secara
aktif
mencari
pekerjaan
tetapi
belum
memperolehnya. Selanjutnya International Labor Organization ( ILO ) memberikan definisi pengangguran yaitu : 1) Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. 2) Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri ( berusaha sendiri ) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain / tambahan ( BPS, 2001: 4 ).Sedangkan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional ( SAKERNAS) menyatakan bahwa : a)
Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.
15
b)
Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain ( BPS, 2000: 14 ).
2.1.5.2
Macam - Macam Pengangguran
2.1.5.2.1 Berdasarkan Jam Kerja Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam (Edy dan Devi, 2014) : 1) Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 2) Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. 3) Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh - sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. 2.1.5.2.2 Berdasarkan Penyebab Terjadinya Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam :
16
1) Pengangguran friksional (frictional unemployment) Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya : Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, untuk sementaramenganggur. Berhenti dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik 2) Pengangguran konjungtural (cycle unemployment) Pengangguran konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang ( naik – turunnya ) kehidupan perekonomian / siklus ekonomi. Contohnya : Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) atau pemecatan. 3) Pengangguran struktural ( structural unemployment ) Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Contohnya : Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah 17
industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti : 1)
Akibat permintaan berkurang
2)
Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi
3)
Akibat kebijakan pemerintah
4) Pengangguran musiman ( seasonal Unemployment ) Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya : pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur. 5) Pengangguran teknologi Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin - mesin. Contoh, sebelum ada penggilingan padi,
orang yang berprofesi
sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin penggilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi. 6) Pengangguran Politis Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsungatau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya penutupan Bank - bank bermasalahsehingga menimbulkan PHK.
18
7) Pengangguran Deflatoir Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaandalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihikesempatan kerja, maka timbullah pengangguran. 2.1.5.1.3Dampak Pengangguran Terhadap Ekonomi Masyarakat Tingginya tingkat pengangguran dalam sebuah perekonomian akan mengakibatkan kelesuan ekonomi dan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat penurunan pendapatan masyarakat (Therese and Wendell, 2010). Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini : 1) Pendapatan Per Kapita Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan per-kapita. Dengan kata lain, bila tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan per kapita akan meningkat, dengan catatan pendapatan mereka yang masih bekerja tetap. 2) Pendapatan Negara Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah/gaji, Upah/gaji tersebut sebelum sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja maka pendapatan negara dari pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang. 19
3) Beban Psikologis Semakin lama seseorang menganggur semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu lama akan merasa rendah diri ( minder ) karena statusnya yang tidak jelas. 4) Munculnya Biaya Sosial Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas. 2.1.5.4Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu : 1) Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya.
20
2) Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan - kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. 3) Membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) sehingga setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci. 4) Menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negerisehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. 5) Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia ( khususnya daerah - daerah yang belum tergali potensinya ) dengan melakukan promosi - promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. 21
6) Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama - sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja. 7) Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk ( meminimalisirkan menikah pada usia dini ) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah. 8) Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.Sebaiknya
diupayakan tenaga-tenaga terampil.Hal
itu dapat
dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 9) Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi.Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.
22
2.1.5.6 Hubungan antara nilai produksi UMKM dengan angka pengangguran Matz (1990: 23) menyatakan apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan jumlahnya besar maka akan menghasilkan output yang besar pula, sehingga akan
semakin banyak kemungkinan untuk terjadi penambahan output
produksi atau tenaga kerja. Sementara itu Simanjuntak (1985: 87) menyatakan bahwa pengusaha mempekerjakan seseorang karena itu membantu memproduksi barang/jasa untuk dijual pada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi. J. Mensah-Ansah (2014) di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa besar kecilnya nilai produksi industri berpengaruh positif serta signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu Karib (2012) di dalam penelitiannya di Sumatera Barat menyimpulkan bahwa variabel produksi merupakan faktor yang cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Caroline et al., 2007 menyimpulkan bahwa program microfinance atau UMKM dinilai efektif dalam membatasi pengangguran serta mengurangi angka kemiskinan di negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan terdapat hubungan negatif antara Nilai produksi UMKM terhadap angka pengangguran di Provinsi Bali pada periode 1993-2013.
23
2.2
Rumusan Hipotesis Berdasarkan penjelasan kajian serta dasar teori diatas, maka hipotesis yang
dapat diambil di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Jumlah kedatangan wisatawan asing, Kredit Usaha Kecil (KUK) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan nilai produksi UMKM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Angka Pengangguran di Provinsi Bali pada periode 1993-2013
2.
Jumlah kedatangan wisatawan asing, Kredit Usaha Kecil (KUK) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan nilai produksi UMKM secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap Angka Pengangguran di Provinsi Bali pada periode 1993-2013
2.3
Model Konseptual Penelitian Kunio and Toshiaki (2011) dalam penelitiannya menyatakan model
konseptual penelitian dinyatakan dalam bentuk skema sederhana tetapi utuh memuat pokok-pokok unsur penelitian dan tata hubungan antara pokok-pokok unsur penelitian, seperti pada gambar F.1
. 24
Gambar 2.1 Kerangka konseptual penelitian
Jumlah kunjungan wisatawan asing (X1) Kredit Usaha Kecil (KUK)
Angka Pengangguran
(X2)
(Y)
Nilai Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (X3)
Ket : : berpengaruh secara parsial : berpengaruh secara simultan Berdasarkan pada gambar model konseptual penelitian, maka pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh jumlah kedatangan wisatawan asing, Kredit Usaha Kecil (KUK) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan nilai produksi UMKM terhadap angka pengangguran di Provinsi Bali pada periode 1993-2013.
25
