BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Akuisisi
1) Pengertian Akuisisi Banyak alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan badan usaha untuk mencapai tujuannya di mana salah satunya adalah melakukan strategi ekspansi secara eksternal. Marcel Go (1992 : 77) mengartikan akuisisi sebagai penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiary, melalui pembelian saham hak suara perusahaan subsidiary dalam jumlah material (lebih dari 50%). Pemilikan lebih dari 50% saham hak suara tersebut akan mengakibatkan perusahaan pembeli mengendalikan perusahaan yang dibeli. Status perusahaan yang membeli ataupun yang dibeli adalah masih tetap melanjutkan
kebiasaan
masing-masing.
Agus
Sartono
(1996:
474)
mengemukakan bahwa cara lain memperluas perusahaan adalah dengan menggabungkan dua perusahaan, dimana salah satu perusahaan hilang dan hanya satu yang masih hidup. Apabila dalam penggabungan dua perusahaan keduanya hilang dan muncul perusahaan baru maka disebut dengan konsolidasi. Merger biasanya dilakukan dengn menggabungkan dua perusahaan yang skalanya berbeda, sedangkan konsolidasi dilakukan oleh dua perusahaan yang skalanya hampir sama. Penggabungan dua perusahaan ini
8
biasanya dilakukan dnegan pembelian perusahaan lain sehingga sering pula disebut dengan akuisisi. 2) Bentuk Akuisisi Marcel Go ( 1992: 10) menyatakan bahwa ditinjau dari segi aplikasi penjabaran akuisisi suatu perusahaan maka bentuk akuisisi adalah: a. Asset Acquisition Asset acquisition merupakan suatu transaksi untuk memperoleh sebagian atau seluruh aktiva perusahaan target. b. Stock Acquisition Stock Acquisition merupakan suatu transaksi pembelian atau seluruh saham perusahaan. c. Statutory Merger Statutory Merger merupakan kombinasi dua perusahaan atau lebih sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan dalam undang-undang. Konsekuensi dari merger ini adalah salah satu perusahaan secara hukum masih berdiri sedangkan perusahaan lainnya harus dilikuidasi. d. Statutory Consolidation Statutory Consolidation juga merupakan kombinasi dau perusahaan atau lebih yang tunduk kepada perundang-undangan, perbedaannya dengan pengertian merger adalah kombinasi tersebut timbul suatu perusahaan baru sebagai akibat kombinasi ini.
9
3) Tipe Akuisisi Akuisisi sebagai salah satu bentuk kombinasi bisnis dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu (Marcel Go , 1992:22) a.
Financial Acquisition
Akuisisi finansial adalah suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial. b. Strategy Acquisition Akuisisi strategi merupakan suatu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan menciptakan sinergi yang didasarkan panda pertimbangan jangka panjang. Sinergi ini tidak hanya berupa sinergi finansial tetapi juga mencakup sinergi produksi, sinergi distribusi, sinergi pengembangan teknologi, dan gabungan dari sinergi-sinergi tersebut. Sedangkan apabila dikaitkan dengan aspek pemasaran, ada 3 tipe akuisisi yaitu : a. Akuisisi Horisontal Ditujukan untuk mengakuisisi pesaing langsung yang dapat berupa pesaing yang memiliki produk dan jasa yang sama ataupun pesaing yang memiliki daerah pemasaran yang sama. b. Akuisisi vertikal Ditujukan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu ke hilir.
10
c.
Akuisisi Konglomerasi
Ditujukan untuk mengakuisisi perusahaan lain yang tidak mempunyai bisnis secara langsung dengan bisnis akusitor. 4) Dasar Pemikiran Akuisisi Banyak faktor yang menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan akuisisi maupun merger ( Weston and Brigham, 1994 :388) diantaranya : a. Sinergi suatu kondisi dimana nilai dari suatu kesatuan lebih besar daripada hasil penjumlahan unsur-unsur pembentuk kesatuan tersebut. Efek sinergi timbul dari empat sumber : (1) economic of scale operasi, didalam manajemen, produksi atau distribusi. (2) Financial economies, yang dapat meliputi rasio harga/ laba yang lebih tinggi, biaya utang yang lebih rendah. (3) Perbedaan efesiensi manajemen, yang berarti bahwa manajemen dari salah satu perusahaan relatif tidak efisien, sehingga melalui akuisisi diharapkan profitabilitas dari aktiva yang ada dapat ditingkatkan. (4) Naiknya kekuatan di pasar akibat berkurangnya persaingan. b. Pertimbangan Pajak Pertimbangan pajak juga dapat mengakibatkan merger sebagai jalan keluar yang dianggap baik untuk menggunakan kas yang berlebih. Misalnya , jika peluang investasi perusahaan tidak begitu mampu menyerap arus kas yang berlebih, maka kas tersebut dapat digunakan untuk :
11
(1) membayar deviden ekstra (2) melakukan investasi dalam sekuritas yang mudah dijual (3) membeli kembali sahamnya sendiri (4) membeli perusahaan lain (5) pembelian aktiva dibawah biaya pengganti c. Diversifikasi Para manajer berpendapat bahwa diversifikasi sering dijadikan alasan bagi pengambilalihan. 5) Proses Akuisisi Perspektif secara keseluruhan dari suatu proses akuisisi terdiri dari beberapa tahapan berikut ini (Marcel Go, 1992: 15) : a. Penentuan sasaran akuisisi b. Identifikasi calon perusahaan yang dianggap potensial untuk diakuisisi melalui prosedur pelacakan. c. Membatasi calon perusahaan yang akan diambil alih. d. Menghubungi mewujudkan
pihak
keinginann
manajemen memberikan
perusahaan penawaran
bersangkutan dan
untuk
kemungkinan
memperoleh informasi tambahan. e. Berdasarkan tahap permulaan tersebut, dibuat suatu evaluasi yang realistis mengenai kelayakan akuisisi tersebut. f. Mendapatkan laopran keuangan unutk periode 5 tahun terakhir dan informasi-informasi lain uyang relevan seperti kontrak-kontrak yang telah ditandatangani, leasing, dan sebagainya.
12
g. Menetapkan suatu harga tawaran tertentu yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan serta bentuk-bentuk pembayaran yang dapat berupa cash, stocks, notes dan sebagainya. h. Mengungkapkan sumber-sumber keuangan. i. Membuat persetujuan yang secara prinsip tidak mengikat dan memperjelas posisi masing-masing dalam hal kelanjutan manajemen lama dan pemenuhan kewajiban. j. Melakukan studi secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai perusahaan yang akan diambil alih. k. Menyiapkan penandatangan kontrak atas persetujuan akuisisi. l. Terakhir adalah realisasi pengalihan aktiva dan realisasi pembayaran. 2.1.2
Audit
1) Pengertian Audit Pengertian audit menurut Sukrisno Agoes (2000:1), audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Abdul Halim (2003:1), auditing adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun data dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menenntukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kinerja yang telah ditentukan dan menyampaikannya kepada para pemakai yang berkepentingan. Dari
13
pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakekat audit adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 2) Audit pada Perbankan Dilihat dari ruang lingkupnya, kegiatan usaha bank sangat luas yaitu mulai dari kegiatan pengambilan keputusan, penetapan kebijakan oleh para eksekutif bank yang bersangkutan, kegiatan pelaksanaan, serta kegiatan membukukan dan melaporkan akibat dari transaksi yang terjadi. Semua kegiatan tersebut perlu diaudit, menurut Mulyadi (2002:30-32), audit digolongkan menjadi tiga yaitu : a. Audit laporan keuangan(Financial Statement Audit) Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak.
14
b. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan pada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan ini banyak dijumpai dalam pemerintahan. c. Audit operasional (Operational Audit) Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan
audit
mengidentifikasi
operasional kesempatan
adalah untuk
untuk
mengevaluasi
peningkatan,
dan
kinerja, membantu
rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. 2.1.3
Auditor
1) Jenis Auditor Berdasarkan pengertian audit
yang diberikan didepan, maka dapat
didefinisikan pengertian auditor yaitu orang, badan atau team yang melaksanakan kegiatan audit dengan mempunyai klasifikasi tertentu, misalnya akuntan. Menurut Tjukri P.Tawaf (1999:15) jenis auditor dari sudut bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
15
a. Internal auditor dimana keberadaan dan aktivitasnya berdasarkan PBI 1/6/99 tanggal 20 September 1999 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank . b. Eksternal Auditor terdiri dari : (1) Bank Indonesia selaku bank sentral yang berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang Bank sentral dan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk membina dan mengawasi perbankan. (2) Auditor independen dalam hal ini adalah akuntan publik yang berdasarkan pasal 31A Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 melakukan audit terhadap bank. Dalam melaksanakan audit, eksternal audit disamping terkait dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia juga terkait pada ketentuan perundang-undangan bank. Sedangkan perusahaan BUMN diperiksa oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). 2.1.4
Audit Intern
1) Pengertian Audit Intern Audit intern adalah suatu kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam suatu organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen. Pengertian audit intern menurut Tugiman (1997:11) adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang dilaksanakan. Dari definisi audit internal tersebut dapat disimpulkan bahwa audit intern merupakan fungsi
16
penilaian independen yaitu dalam melaksanakan fungsinya tidak terpengaruh oleh fungsi lainnya dalam perusahaan yang bersangkutan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 2) Kewajiban dan Tujuan Audit Intern Kewajiban audit intern adalah menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian intern organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. Tujuan audit intern adalah membantu semua tingkatan manajemen agar tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif melalui pendekatan atau kegiatan operasi perusahaan yaitu berupa analisis-analisis, penilaian, saran-saran, bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang ditelaah, dipelajari dan dinilainya. Untuk mengukur dan menentukan efektivitas internal auditor dalam melakukan tugasnya diperlukan standar umum dan standar khusus untuk praktek kerja internal auditor. Menurut Tugiman (1997:20) standar umum dan standar khusus untuk praktek kerja internal auditor adalah: a. Independensi yaitu audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya. (1) Status organisasi dari audit internal haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggungjawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya. (2) Objektivitas, para pemeriksa internal haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif.
17
b. Kemampuan professional yaitu audit internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian professional. (1) Unit audit internal i. Personalia :unit audit internal haruslah memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa yang akan ditugaskan. ii. Pengetahuan dan kecakapan : unit audit internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu
yang
dibutuhkan
untuk
menjalankan
tanggungjawab
pemeriksaan yang diberikan. iii. Pengawasan : unit audit internal haruslah memberikan kepastian bahwa pelaksanaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya. (2) Auditor internal i. Kesesuian dengan standar profesi : pemeriksa internal haruslah memiliki standar profesional dalam melakukan standar pemeriksaan. ii. Pengetahuan dan kecakapan : para pemeriksa internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kacakapan, serta berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggungjawab yang diberikan. iii. Hubungan antar manusia dan komunikasi: para pemeriksa internal haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
18
iv. Pendidikan
berkelanjutan:
para
pemeriksa
internal
haruslah
mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. v. Ketelitian
profesional:
dalam
melakukan
pemeriksaan
para
pemeriksa internal haruslah bertindak dengan ketelitian professional yang sepatutnya. c. Lingkup pekerjaan yaitu lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian intern yang memiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. (1) Keandalan informasi : pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan pelaksanaan
(reabilitas pekerjaan
dan
integritas)
serta
cara-cara
informasi yang
keuangan
digunakan
dan untuk
mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut. (2) Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan: pemeriksa internal auditor haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan unutk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan, yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.
19
(3) Perlindungan terhadap harta: pemeriksa internal haruslah memeriksa alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. (4) Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: pemeriksa internal harus memiliki keharmonisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. (5) Pencapaian tujuan : pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah suatu pekerjaan, operasi atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana. d.
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yaitu kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian serta pengevaluasian informasi, pemberitahuan, hasil dan menindaklanjuti. (1) Perencanaan pemeriksaan: pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. (2) Pengujian dan pengevaluasian informasi: pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. (3) Penyampaian
hasil
pemeriksaan:
pemeriksa
internal
haruslah
melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang telah diperoleh oleh kegiatan pemeriksaannya.
20
(4) Tindak lanjut hasil temuan: pemeriksa internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut tepat. e. Manajemen bagian audit internal yaitu pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. (1) Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab: pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab bagi bagian audit internal. (2) Perencanaan : pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggungjawab audit internal. (3) Kebijaksanaan dan prosedur : pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan digunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa. (4) Manajemen personal: pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan menyeimbangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal. (5) Auditor eksternal: pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan audit internal dengan auditor eksternal. (6) Pengendalian mutu: pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan internal audit.
21
2.1.5
Pengertian Efektivitas Ada beberapa teori yang mengemukakan tentang pengertian efektivitas,
antara lain yang menurut T.Hani Handoko (1996:7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Menurut Zulian Yanit (1998:14) efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran (output) yang dihasilkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa efektivitas adalah suatu kondisi yang menyatakan tingkat keberhasilan pelaksanaan aktivitas atau kegiatan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2.1.6 1)
Bank
Pengertian Bank Definisi bank yang diberikan oleh UU No. 14/1967 telah memenuhi pengertian bank pada tahap yang modern. Dalam pasal 1 disebutkan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dahlan Siamat (2001: 87) menyebutkan bahwa pengertian bank menurut UU No.7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 10/1998 : a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
22
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka secara sederhana dapat dikemukakan bahwa bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia. 2.1.7
Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat serta untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan bank dan peraturan yang berlaku maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi auditor yang efektif. Agar fungsi internal auditor dilaksanakan secara efektif, diperlukan adanya pemahaman secara misi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan internal auditor. Sehubungan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia
23
menetapkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/1999 tanggal 20 september 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (compliance director) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Intern mencakup hal-hal sebagai berikut: 1)
Organisasi Melihat adanya kekhususan tentang fungsi internal auditor tidak mempunyai wewenang eksekutif untuk mengambil kebijaksanaan atau keputusankeputusan yang menyangkut kegiatan bank yang bersangkutan maka kedudukan internal auditor dalam suatu organisasi perbankan sebaiknya merupakan suatu jalur karier yang terpisah dengan kegiatan perbankan dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham. Dengan demikian tugas-tugas yang dilaksanakan oleh internal auditor benar-benar dapat memungkinkan untuk bertindak secara objektif dan independen seperti yang diharapkan. Oleh karena itu internal auditor harus bebas dari pekerjaan operasional rutin sehari-hari. Fungsi internal auditor merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa bank tersebut dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dan mampu mengamankan kegiatan bank sehingga dapat menunjang program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu manajemen bank harus bertanggung jawab untuk mengarahkan agar internal
auditor
yang
bersangkutan dapat berjalan efektif. Untuk memperkuat kedudukan organisasi internal auditor di suatu bank maka menurut SPFAIB di setiap bank harus memiliki :
24
a. Auditor yang professional b. Kedudukan yang jelas dalam organisasi c. Struktur organisasi yang handal d. Wewenang dan tanggungjawab yang jelas e. Perencanaan yang matang f. Kebijakan dan prosedur yang jelas g. Program pengembangan dan pendidikan profesi h. Program pengendalian mutu. 2) Tanggung jawab internal auditor atas tindakan kecurangan Pada dasarnya suatu penyimpangan adalah produk dari lemahnya sistem pengawasan yang ada. Jika selama menjalankan tugasnya internal auditor berpedoman pada audit standar yang berlaku pada bank yang bersangkutan maka internal auditor akan terbebas dari segala sanksi. Namun jika internal auditor lalai dalam melaksanakan norma-norma dimaksud dan terjadi suatu penyimpangan yang menimbulkan kerugian maka sudah sepantasnyalah apabila internal auditor juga mendapat sanksi atas segala kesalahannya dalam menjalankan tugas tersebut. Untuk dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap profesinya tersebut, di dalam SPFAIB dijelaskan bahwa internal auditor harus selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama serta terus memelihara kemampuan teknisnya sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal. Untuk itu internal auditor harus bekerja secara cermat dan seksama dalam batas yang layak serta menerapkan kemahiran profesionalismenya secara optimal dan
25
selalu memelihara kemampuan teknisnya sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Bekerja secara cermat dan seksama Auditor harus bekerja secara cermat dan seksama dalam batas yang layak serta menerapkan kemahiran profesionalismenya secara optimal dengan memperhatikan : (1) Ruang lingkup ataupun tingkat kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. (2) Kewaspadaan
terhadap
kemungkinan
adanya
penyimpangan,
kesalahan, penggelapan, inefisiensi, pemborosan serta pertentangan kepentingan dalam pelaporannya kepada atasan pejabat yang bersangkutan. (3) Kecermatan dalam mengidentifikasi keadaan dan kegiatan yang rawan penyimpangan, kelemahan system pengendalian intern dan ketepatan dalam memberikan saran guna meningkatkan ketaatan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh bank. (4) Kesungguhan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas. (5) Kemungkinan dilakukannya pemeriksaaan lanjutan atau pemeriksaan khusus yang lebih mendalam. (6) Upaya
peningkatan
pengetahuan
berkelanjutan.
26
melalui
pendidikan
profesi
b. Auditor harus selalu memelihara kemampuan teknisnya melalui upaya: (1) Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit melalui seminar, kursus atau pendidikan lanjutan lainnya. (2) Mengikuti perkembangan produk-produk baru perbankan. (3) Mengikuti serta memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan aktivitas operasional perbankan. 3) Kualifikasi internal auditor Melihat betapa beratnya tugas internal auditor bank ditinjau secara moril maupun materiil maka sebaiknya untuk menjabat sebagai internal auditor diperlukan suatu kualifikasi yang tinggi, baik mengenai kecakapan teknisnya maupun moralitasnya. Secara konkrit internal auditor dituntut harus mempunyai pengetahuan yang lengkap dan up to date mengenai banking operation yang berlaku. Internal auditor juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, hukum ekonomi moneter dan pengetahuan manajemen serta pengetahuan-pengetahuan lainnya yang erat hubungannya dengan kegiatan perbankan. Sedangkan syarat-syarat moralitas yang diperlukan internal auditor adalah harus mempunyai dedikasi dan loyalitas profesinya yang cukup tinggi dan juga dituntut sifat-sifat kreatif, kritis, supel namun tetap dapat memegang prinsip. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, di dalam SPFAIB ditentukan bahwa internal auditor harus professional yaitu internal auditor secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus mempunyai :
27
a. Pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya. b. Perilaku yang independen, jujur, objektif, tekun dan loyal. c. Kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan. d. Kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. e. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. 4) Sikap mental dan etika auditor Internal auditor harus memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi
yang
tinggi
sehingga
kualitas
hasil
kerjanya
dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perbankan bank yang wajar dan sehat. Adapun sikap mental dan etika internal auditor meliputi beberapa hal, diantarnya sebagai berikut : a. Objektivitas, dalam melaksanakan tugasnya internal auditor harus selalu bertindak objektif sesuai dengan bukti-bukti otentik yang diperolehnya selama mengadakan review dan pengujian kembali atas fakta atau data yang diperoleh. b. Independensi, agar dapat merealisasikan sikapnya yang objektif selama melaksanakan tugasnya maka internal auditor tidak boleh menjalankan tugas rutin eksekutif sehari-hari agar dapat diperoleh sikap mandiri atau bebas tidak memihak atas objek yang diperiksa. Pujiono & I Ketut Jati
28
dalam Jurnal Akuntansi (2007:54) menyebutkan secara teori, independensi meliputi dua aspek, yaitu independence in fact dan independent in appearance. Penekanan independence in fact terletak pada independen yang sesungguhnya yang meliputi kinerja para praktisi individu dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, penekanan pada independence in appearance adalah bagaimana auditor bertindak sebagai suatu kelompok professional yang cukup independen dalam menemukan bukti-bukti audit. c.
Kejujuran, artinya internal auditor harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan bijaksana sesuai dengan hasil temuannya.
d. Ketekunan, artinya internal auditor harus memiliki ketekunan dan keuletan di dalam menelusuri masalah atau indikasi yang dihadapi guna memperoleh bukti-bukti yang kan mendukung temuannya. e. Loyalitas, artinya internal auditor harus menunjukkan loyalitas kepada tanggungjawab profesinya. f. Menjaga rahasia jabatan, sesuai dengan ciri bank sebagai lembaga keuangan yang dilindungi undang-undang tentang rahasia bank, maka internal auditor hendaknya dapat menjaga bank dengan baik rahasiarahasia bank tahu hal-hal yang wajib dihasilkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. g. Tanggung jawab professional, artinya maka internal auditor selama melaksanakan tugasnya harus senantiasa melakukan dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab serta wajib menjalankan kemahiran
29
jabatannya dengan seksama sehingga akan diperoleh hasil kerja yang memuaskan dan tetap mempertinggi reputasi profesionalisme internal auditor. h. Memelihara integritas, artinya internal auditor dalam melaksanakan tugasnya hendaknya senantiasa dapat menjaga hubungan baik secara pribadi maupun kedinasan dengan objek pemeriksaan dan menghindarkan diri dari sikap tidak semena-mena yang dapat menimbulkan sikap antipasi dengan mengorbankan sikap objektivitas dan independensi. 5) Ruang lingkup pekerjaan internal auditor, antara lain : Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh struktur yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. a. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern, dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan. b. Penilaian kualitas kerja, dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sarana organisasi yang telah tercapai.
2.2 Penelitian Sebelumnya 1) Arianta meneliti tentang efektivitas fungsi pengawas sebagai internal auditor pada Koperasi Simpan Pinjam di Kotamadya Denpasar. Metode penentuan sampelnya menggunakan metode random sampling yaitu dengan meneliti 11 koperasi simpan pinjam di Kotamadya Denpasar. Variable yang diteliti adalah
30
tanggung jawab internal auditor atas tindakan kecurangan dengan melakukan uji validitas dan realibilitas. Dari hasil analisisnya diketahui sebagian besar koperasi simpan pinjam yang berada di Kotamadya Denpasar telah melaksanakan fungsi pengawas sebagai internal auditor dengan sangat efektif yaitu sebesar 44,44% atau sebanyak 4 koperasi simpan pinjam dan 55,56% atau sebanyak 5 koperasi simpan pinjam telah melaksanakan fungsi pengawas sebagai internal auditor dengan efektif. Untuk kriteria cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif tidak ada dari populasi yang diteliti. 2) Bayu Wirawan (2000), “ Penilaian Efektivitas Pengawas Sebagai Internal Auditor Dalam Pengeluaran Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Badung”. Variabel yang diteliti adalah mengenai ruang lingkup pekerjaan internal auditor. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu LPD yang terdapat di kecamatan Kuta Badung telah melaksanakan fungsi pengawas sebagai internal auditor dalam pengeluaran kredit yang sangat efektif yaitu sebesar 55% atau sebanyak 11 LPD, sedangkan sebesar 20% atau sebanyak 4 LPD telah melaksanakan fungsi pengawas sebagai internal auditor dalam pengeluaran kredit secara efektif dan sebesar 25% atau sebanyak 5 LPD telah melaksanakan fungsi internal auditor dalam pengeluaran kredit dengan cukup efektif. Untuk kriteria kurang efektif, efektif dan tiak efektif tidak ada dari populasi yang diteliti.
31
3) Triana S.(2001), “ Penilaian Efektivitas Fungsi Internal Auditor Dalam SPI Komputerisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2001 pada PT. BRI ( Persero) Unit Penatih”. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Variable yang diteliti yaitu fungsi internal auditor dalam SPI komputerisasi penerimaan dan pengeluaran kas. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Dari hasil analisis diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab bahwa pada tingkat efektivitas fungsi internal auditor dalam SPI komputerisasi penerimaan dan pengeluaran kas telah dilaksanakan dengan kriteria sangat efektif yaitu sebesar 83,33% dan yang menjawab dengan kriteria efektif adalah sebesar 16,67%. Untuk kriteria lainnya yaitu kriteria cukup efektif dan kriteria tidak efektif tidak ada dari populasi yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, variable penelitian, alat analisis yang digunakan serta periode waktu penelitian. Untuk lebih jelasnya ringkasan penelitian sebelumnya akan disajikan dalam bentuk tabel 2.1
32
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya Penulis (Tahun) Arianta (2000)
Bayu Wirawan ( 2001)
Triana S.(2001)
Objek penelitian
Variable Alat analisis Hasil penelitian penelitian Aktivitas Tanggung Uji validitas 44,44% pengawas jawab internal dan reliabilitas sangat sebagai Internal auditor atas efektif dan Auditor pada tindakan 55,56% Koperasi Simpan kecurangan efektif. Pinjam di Kota Denpasar Efektivitas Ruang lingkup Analisis 55% sangat Pengawas pekerjaan kuantitatif efektif, Sebagai Internal internal menggunakan 20% Auditor dlm auditor kuesioner efektif, dan Pengeluaran berdasarkan 25% cukup Kredit pada LPD skala likert efektif. di kcc. Kuta Badung Efektivitas Fungsi internal Analisis 83,33% Fungsi Internal auditor dalam kuantitatif sangat Auditor dalam SPI dengan efektif dan SPI komputerisasi menggunakan 16,67% Komputerisasi penerimaan kuesioner efektif. Penerimaan dan dan berdasarkan Pengeluaran Kas pengeluaran skala likert. Th.2001 pada kas PT.BRI (persero) unit Penatih
33
