BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS 2.1
Landasan Teori dan Konsep
2.1.1 Konsep Pembangunan Menurut Arsyad (1997:114) saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Tingkat hidup dan mutu kehidupan yang rendah, seakan-akan terbelenggu dalam keadaan terkekang dan daya beli yang rendah menjadi kendala terhadap kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan (Djojohadikusumo, 1994:16). Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (self sustaining proces) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya (Bintoro dan Mustopadidjaya, 1986:1). Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Pembangunan ekonomi dapat memberikan manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu (Irawan dan M. Suparmoko, 2002:8-9). Pembangunan ekonomi perlu dilakukan demi kehidupan manusia yang layak, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.
15
2.1.2
Teori Investasi
Investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan menanamkan dana yang bersumber dari masyarakat atau pemerintah untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya. Penanaman modal yang bersumber dari masyarakat dapat berupa investasi swasta ataupun investasi dari pihak asing, sementara penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja modal. Pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pada pentingnya proses pembentukan modal atau investasi merupakan pendekatan paling berpengaruh selama ini. Menurut
Sukirno
(1999:95)
investasi
adalah
pengeluaran
atau
pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barangbarang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Pertambahan
jumlah
barang
modal
ini
menunjukkan
perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasikan. Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal (capital formation) atau akumulasi modal (capital accumulation). Di dalam ilmu ekonomi makro, pengertian investasi tidak sama dengan modal (capital). Investasi dalam ekonomi makro
16
memiliki arti lebih sempit, yang secara teknis berarti arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik. Menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1997:171), modal belanja modal pemerintah adalah: 1) Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase inventasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti: pendidikan, kesehatan, transportasi. 2) Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. 3) Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti: program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Tumbuhnya perekonomian berpengaruh pada hubungan antar industri, hubungan industri dengan masyarakat semakin kompleks, sehingga peranan pemerintah menjadi sangat penting, karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Menurut Mangkoesoebroto (1997:2) dalam Hendarni (2012) disebutkan
peranan
pemerintah
sangat penting
di dalam
menstabilkan
perekonomian negara dikarenakan pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian dan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.
17
2.1.3
Konsep Modal
Modal merupakan salah satu faktor pendukung dalam menjalankan sebuah usaha. Peran modal sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu usaha. Menurut Purwanti (2012) modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis yaitu; tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, net working, serta modal uang, namun pada umumnya orang mulai terhambat memulai usaha karena sulit dalam memperoleh modal uang. Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Nugraha (2011:9) “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat
diinterpretasikan
sebagai
sejumlah
uang
yang
digunakan
dalam
menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Indikator Modal Usaha: 1) Struktur permodalan : modal sendiri dan modal pinjaman 2) Pemanfaatan modal tambahan 3) Hambatan dalam mengakses modal eksternal 4) Keadaan usaha setelah menambahkan modal Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha, oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finasial atas usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam
18
pencapaian pendapatan. Secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi 3 bagian yaitu. 1)
Modal investasi adalah jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang, namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun.bahkan bisa dari bulan ke bulan.
2)
Modal kerja adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeuarkan tiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.
3)
Modal operasional adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik dan sebagainya.
2.1.4
Teori Kesejahteraan
Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk pada individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu pada komunitas atau masyarakat luas. Tingkat kesejahteraan meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, kadang juga dikaitkan dengan kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan dan sebagainya. Kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang direpresentasikan. Perumusan tentang batasan antara substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan ditentukan oleh perkembangan praktik kebijakan yang
19
dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara yang tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global. Teori kesejahteraan masyarakat pada dasarnya dibedakan menjadi dua (Albert dan Robin, 1999), yaitu: teori kesejahteraan sosial dan teori kesejahteraan ekonomi. Teori kesejahteraan sosial dapat digolongkan menjadi classical utilitarian, neoclassical welfare theory, dan new contractarian approach. Pendekatan classical utilitarian menekankan pada kesenangan (pleasure) atau kepuasan (utility). Tingkat kesenangan berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Neoclassical welfare theory mempopulerkan prinsip pareto optimality dalam teori kesejahteraan. Prinsip pareto optimality merupakan kondisi tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum, yang juga merupakan fungsi kesejahteraan dari semua kepuasan individu. Pada hakikatnya, tingkat kesejahteraan secara umum tidak hanya merujuk pada tingkat kesejahteraan secara ekonomi semata dengan pencapaian kepuasan individu secara maksimal, tetapi juga melibatkan seluruh aspek kehidupan atau lingkungan sosialnya. Samuelson dalam Swasono (2005:9) menyatakan bahwa sebenarnya telah ada welfare economics baru yang tidak semata-mata berdasar pada kriteria ekonomi sempit, tetapi telah mengandung nilai-nilai etika. Dengan demikian, dalam tataran sosial welfare, untuk mencapai sosial optimum, perlu mencari pendekatan baru. Artinya, sejak titik tolak awalnya, preferensi individu tidak lagi diasumsikan berdimensi kepentingan tunggal, tetapi sebagai multipartius.
20
Beberapa pandangan menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan (utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya. Guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, dibutuhkan perilaku (behavioral) yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya
sesuai
sumber
daya
yang
tersedia.
Salvatore
(1997:412)
mengemukakan teori ekonomi kesejahteraan secara mikro, yaitu teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi cara penyelesaian dari model ekuilibrium umum. Hal ini memerlukan antara lain adalah alokasi optimal faktor produksi di antara konsumen. Alokasi faktor produksi dikatakan pareto optimal jika proses produksi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa guna menaikkan output suatu komoditi tanpa harus mengurangi output komoditi lain, karenanya teori ekonomi kesejahteraan merupakan cara penyelesaian dari model ekuilibrium umum di mana alokasi faktor produksi di antara komoditi didistribusikan secara optimal. Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan tingkat produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cermin dari perbaikan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Todaro dan Stephen (2006:236), secara lebih spesifik mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan (welfare) dengan persamaan sebagai berikut: W = w (Y, I, P) …………………………………… (1)
21
di mana W adalah kesejahteran, Y adalah pendapatan per kapita, I adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikansi berbeda, dan selayaknya dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteran di negara-negara berkembang. Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan di atas, dapat diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan absolut dan tingkat ketimpangan. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Semua itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini dikelompokkan ke dalam dua tipe yaitu pertama, Tipe Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Keluarga pra-sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, belum memperhatikan masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai masalah tempat tinggal dan masih perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Kedua, Tipe Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak
22
perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Pengelompokkan lima jenis keluarga sejahtera menurut Undang-Undang No. 10 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Tahun 1992 sebagai berikut: 1) Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak mampu memenuhi
syarat-syarat yang terdapat dalam keluarga sejahtera I. 2) Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi kriteria
seperti; (1) seluruh anggota keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makan dua kali sehari atau lebih, (2) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda baik untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian, (3) Bagian yang terluas dari rumah bukan dari tanah, (4) mampu membawa anggota keluarga kepada petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern bila terdapat anggota keluarga yang sakit, (5) anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya. 3) Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah memenuhi kriteria-
kriteria Keluarga Sejahtera I dan mampu memenuhi kriteria lain seperti; (1) paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging, ikan, atau telur sebagai lauk pauk, (2) seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir, (3) luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah, (4) seluruh anggota keluarga yang berumur dibawah 60 tahun dewasa bisa membaca tulisan latin, (5) seluruh anak usia 6-12 tahun bersekolah pada saat ini, (6) paling kurang satu orang anggota keluarga berumur 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan tetap,
23
(7) seluruh anggota keluarga dalam sebulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing, (8) anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing. 4) Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah memenuhi kriteria-
kriteria Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II serta mampu memenuhi kriteria lain seperti; (1) anak hidup paling banyak dua orang, atau anak lebih dari dua masih Pasangan Usia Subur memakai kontrasepsi, (2) sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga, (3) keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari, (4) keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang terdapat di lingkungan tempat tinggal, (5) keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan, (6) keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar, radio, atau majalah, (7) anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat, (8) upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama. 5) Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang telah memenuhi kriteria-
kriteria pada Keluarga Sejahtera I, II, dan III, serta mampu memenuhi kriteria lain seperti; (1) keluarga atau anggota keluarga teratur memberi sumbangan sebagai kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi, (2) kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan yayasan atau institusi masyarakat lainnya.
24
2.1.5
Konsep Pendapatan
Tujuan pokok diadakannya usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang adalah merupakan alat pembayaran atau alat pertukaran (Samuelson dan Nordhaus, 1995) dalam Arliman (2013). Pendapatan (income) adalah total penerimaan seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga yaitu ; pertama pendapatan dari gaji dan upah, yang merupakan balas jasa dari kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji seseorang secara teoretis tergantung dari produktivitasnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu; keahlian (skill) yakni kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin tinggi. Mutu modal manusia (human capital) adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (inborn) maupun hasil pendidikan dan penelitian. Kondisi kerja (working condition) yaitu lingkungan dimana seseorang bekerja, penuh resiko atau tidak, kondisi kerja dianggap makin berat. Bila resiko kegagalan atau kecelakaan makin tinggi, maka upah atau gaji makin besar.
25
Kedua pendapatan dari asset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif pertama, asset finansial (financial asset) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (capital gain) bila diperjual belikan. Kedua, asset bukan finansial seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa. Ketiga pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (transfer payment) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa input yang diberikan tetapi transfer yang diberikan oleh pemerintah. Dilihat dari sisi produsen, pendapatan berarti jumlah penghasilan yang diperoleh dari menjual barang hasil produksinya atau dengan kata lain menghargakan produksi dengan suatu harga pasar tertentu (Gunawan dan Lanang, 1994) dalam Arliman (2013) 2.1.6
Konsep Efektivitas
Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai (Wambrau, 2013). Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan mebandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif dan efisien merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau program.
26
Dengan mengukur efektivitas suatu program, dapat dinilai keberhasilan dari program tersebut dalam pencapaian tujuannya. Namun pengertian tentang efektivitas itu sendiri dapat dilihat dari beberapa perspektif para ahli berikut ini. Menurut Bernard (1973), efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Efektivitas merupakan perbandingan antara output dan input (Sudharsono, 1994). Dalam menentukan tingkat efektivitas bantuan subsidi langsung tunai, dipergunakan kriteria efektivitas dari Litbang Departemen Dalam Negeri (1991) dalam Astriyani (2012) sebagai berikut: 1)
Koefisien efektivitas bernilai kurang dari 40 persen = sangat tidak efektif
2)
Koefisien efektivitas bernilai 40 persen - 59,99 persen = tidak efektif
3)
Koefisien efektivitas bernilai 60 persen -79,99 persen = cukup efektif
4)
Koefisien efektivitas bernilai diatas 79,99 persen = sangat efektif 2.1.7
Konsep Pemberdayaan
Dalam wacana pembangunan masyarakat konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep partisipasi, mandiri, jaringan kerja, dan keadilan (Sipahelut, 2010). Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “empowerment ” yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Stanis, 2005). Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis
27
pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hakhaknya menurut undang-undang (Hikmat, 2006:240). Menurut
McArdle
(1989)
pemberdayaan
merupakan
suatu
proses
pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekwen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif akan diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Pemberdayaan umumnya merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005;114). Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial;
28
yaitu
masyarakat
yang
berdaya,
memiliki
kekuasaan
atau
mempunyai
pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tuagas kehidupannya. Menurut Karsidi (2002), untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut : 1) Belajar dari Masyarakat
Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahmasalahnya sendiri. 2) Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.
29
3) Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya. 2.1.8
Konsep Masyarakat Nelayan
Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu kata syaraka yang berarti ikut serta atau berperan serta, saling bergaul, berinteraksi. Dalam istilah bahasa Inggris, masyarakat dikenal dengan society (berasal dari kata latin, socius yang berarti kawan). Koentjaraningrat (1996:119) mendefinisikan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Menurut Sadly (1980:31), masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Sejalan dengan beberapa pendapat tersebut, masyarakat dipahami sebagai kelompok manusia yang saling
30
berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Nelayan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang
menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar lima gross ton (5GT). Batasan ini mengindikasikan bahwa kehidupan nelayan tergantung langsung pada hasil laut (Helmi, 2012) dan menjadikan nelayan sebagai komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia (Kusnadi, 2009). Mereka pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Pada umumnya nelayan identik dengan lemahnya kemampuan modal, posisi tawar, terbatasnya modal serta akses pasar (Siswanto, 2008:193-216). Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, nelayan terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, diantaranya nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh yaitu nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain dan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, 2007:148). Nelayan juga didefinisikan sebagai komunitas yang secara keseluruhan atau sebagian hidupnya bergantung pada kegiatan menangkap ikan atau binatang
31
laut lainnya. Kelompok nelayan umumnya memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan yang dapat dilihat dari kelompok umur, pendidikan status sosial, dan kepercayaan. Nelayan dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu: (1) nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, (2) nelayan asli (native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil, (3) nelayan rekreasi (recreational/sport fishers), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk kesenangan atau berolah raga, dan (4) nelayan komersial (commercial fishers), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Menurut Widodo dan Suadi (2006:252) terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh bagi kelompok nelayan yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap
ikan,
nelayan
sambilan
bagi
kelompok
nelayan
hanya
menggantungkan sebagian dari hidupnya dari menangkap ikan, dan juragan bagi kelompok nelayan yang memiliki sumber daya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap serta memiliki anak buah kapal bagi mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.
32
Kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktorfaktor yang kompleks faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumberdaya manusia, modal serta akses, jaringan pedagang ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadi pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan. Hasil-hasil studi tentang tingkat kesejahteraan hidup dikalangan masyarakat nelayan, telah menujukkan
bahwa
kemiskinan
dan
kesenjangan
sosial-ekonomi
atau
ketimpangan pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi nelayan dan tidak mudah untuk diatasi (Sugihartho, 2013). Menurut Kusnadi (2003:136) penyebab kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang saling melengkapi dan berinteraksi, sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal diantaranya mencakup masalah : (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki nelayan, (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi dalam penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan.
33
Sebab-sebab eksternal diantaranya mencakup masalah: (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi baik nasional
dan parsial, (2) sistem
pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara daripada nelayan, (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir, (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan, (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen, (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan untuk melaut sepanjang tahun, dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia. Hal utama yang terkandung dalam kemiskinan yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan tersebut orang miskin akan megalami kesulitan dalam menghadapi situasi yang darurat, contohnya nelayan yang mengalami kesulitan dalam membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak ada hasil tangkapan sebelumnya yang bisa dijual serta tidak tersedianya cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Masalah-masalah di atas tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain misalnya, masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubungan-hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum
34
berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumber daya lingkungan, oleh karena itu persoalan penyelesaian kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat integralistik. 2.1.9
Alasan Pemberdayaan Nelayan
Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah persoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Menurut Simollah (2015) kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktorfaktor tersebut yaitu; a) Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan, b) Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan
35
sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil, c) Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual. Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan. Namun demikian di balik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (patron client), karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam "Iingkaran setan" kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Begitu miskinnya, masyarakat nelayan sering disebut kelompok miskin di antara yang miskin (the poorest of the poor) kecuali mereka diberdayakan serta ada yang mengangkat mereka dengan memberikan daya dan kekuatan dari luar, maka mereka akan mampu keluar dari kemiskinan. Jika tidak, kemiskinan itu akan tetap ada di antara mereka. Kemiskinan itu akan makin parah, menciptakan kemelaratan massal, dalam berbagai segi dan bidang kehidupan. Diawali dengan kemiskinan secara ekonomi, seterusnya berkembang menjadi kemiskinan dan kemelaratan sosial, budaya, hukum, dan pada akhirnya kemiskinan dalam politik (Dault 2008:222). Persoalan kemiskinan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
36
Semestinya ada instrumen kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi sistem sosial yang memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Secara teoritik pemberdayaan (empowerment) dapat diartikan sebagai upaya untuk menguatkan masyarakat dengan cara memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar menggali potensi dirinya dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidupnya diantaranya adalah melibatkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lahan pesisir. Partisipasi ini tidak hanya sekedar mendukung program-program pemerintah, tetapi sebagai kerjasama antara masyarakat dan pemerintah
dalam
merencanakan,
melaksanakan,
melestarikan
dan
mengembangkan program-program pembangunan, khususnya di lahan wilayah pesisir. Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematik, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis.
37
Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan (Satria, 2001:153). Kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. Unsurunsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh prinsipprinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan yang lebih baik (Kusnadi, 2009:77). 2.1.10
Strategi Pemberdayaan Nelayan Dalam position paper pemberdayaan masyarakat pesisir Departemen
Kelautan dan Perikanan disebutkan, bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir
(nelayan)
dan
cakupan
pemberdayaan,
maka
perlu
dilakukan
pemberdayaan nelayan bersifat komprehensif. Pembangunan komprehensif, yaitu pembangunan yang memiliki ciri-ciri: (1) berbasis lokal (melibatkan sumberdaya lokal sehingga return to local resource sehingga mampu dinikmati oleh masyarakat lokal. Sumberdaya lokal yang patut digunakan yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (tidak menitikberatkan pada peningkatan produksi melainkan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat), (3) berbasis kemitraan (kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas, (4) secara holistik atau multi aspek (pembangunan mencapai semua aspek, setiap
38
sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan), dan (5) berkelanjutan (keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri, mencakup aspek ekonomi dan sosial). Disebutkan pula, khusus pembangunan di kawasan pesisir dan umumnya pembangunan perikanan serta kelautan, masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan sepatutnya mendapatkan perlakuan yang khusus, karena seperti yang diketahui masyarakat pesisir memiliki pendidikan dan kesehatan yang tergolong masih rendah, oleh karena itu dalam investasi SDM masyarakat pesisir sudah sepatutnya mempertimbangkan kedua hal tersebut. Sasaran
pemberdayaan
masyarakat
pesisir,
khususnya
nelayan
diformulasikan sebagai berikut: 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, 2) Tersedianya prasarana dan sarana produksi lokal yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses dengan harga murah dan berkualitas yang baik, 3) Meningkatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan individu, 4) Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal, pasar yang jelas, berkelanjutan berdasarkan kapasitas sumber daya, dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal, dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian, 5) Terciptanya jaringan transportasi dan komunikasi yang memadai, sebagai jaringan ekonomi, baik antara kawasan pesisir maupun antara pesisir dan pedalaman, 6) Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.
39
Menurut Nikijuluw (2002:254), terdapat lima pendekatan pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu: (1) menciptakan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (self financing mechanism), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar; serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat nelayan. 2.1.11 Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) PUMP adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Program PUMP dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan (minabisnis). Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2011, Pengembangan Usaha Mina Perdesaan yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan.
40
PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan produksi bidang kelautan dan perikanan. PNPM Mandiri-KP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kelompok masyarakat miskin bidang kelautan dan perikanan. Tujuan dari Program PUMP yaitu : 1) Meningkatkan pendapatan nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan kecil di perdesaan. 2) Menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan di perdesaan 3) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan. Sasaran dari Program PUMP Perikanan tangkap adalah perkembangan usaha KUBE penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMP perikanan
41
tangkap. PUMP Perikanan Tangkap memiliki beberapa indikator keberhasilan, diantaranya : 1)
Indikator Keluaran (Output)
(1) Tersalurkannya dana BLM PUMP perikanan tangkap kepada KUBE
sebagai modal usaha produktif penangkapan ikan. (2) Terlaksanakannya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan
KUBE melalui pendampingan dan pembinaan. (3) Dimanfaatkannya BLM PUMP Perikanan Tangkap untuk kegiatan
usaha produktif. (4) Pencapaian tujuan. 2)
Indikator Dampak (Benefit dan Impact)
(1) Perkembangan usaha penangkapan ikan di lokasi PUMP Perikanan
Tangkap. (2) Perkembangan KUBE menjadi lembaga ekonomi.
Program PUMP merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Tulisan ini didukung oleh penelitian David, dkk (2013) dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji penerapan hukum dan perundang-undangan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per.12/Men/2008 tentang bantuan langsung masyarakat kelautan dan perikanan di Kota Manado dimana penelitian yang dilakukan memberikan manfaat bagi pemerintah untuk mengevaluasi lebih lanjut sasaran Program PUMP agar tepat sasaran sehingga penerapan hukum dan perundang-undangan tentang
42
bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan di Kota Manado berjalan sebagaimana yang diharapkan. 1.2
Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis
mencoba
mengemukakan
hipotesis
yang
akan
dijadikan
acuan
dalam
memecahkan pokok permasalahan pada rumusan masalah mengenai tingkat kesejahteraan nelayan yang dikur melalui indikator pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kemananan secara ekonomi. Rumusan masalah mengenai efektivitas tidak dijabarkan dalam hipotesis sebab tidak ada yang dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu program,
selain
itu
rumusan
masalah
mengenai
kendala
dalam
pengimplementasian program dan kelemahan yang terdapat pada program tidak dijabarkan dalam hipotesis sebab rumusan masalah tersebut bersifat deskriptif dan sulit di deskripsikan karena presepsi orang yang berbeda-beda, sehingga hipotesis yang digunakan untuk memecahkan pokok permasalahan pada rumusan masalah mengenai kesejahteraan nelayan yaitu: 1.
setelah
Pendapatan masyarakat pesisir di Kecamatan Kuta meningkat terlaksanakannya
Program
sebelumnya.
43
PUMP
dibandingkan
dengan
