BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan Capaian Prioritas Renstra Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kebijakan yang telah dipilih dan ditentukan kemudian diterjemahkan ke dalam program-program yang diselenggarakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari suatu kebijakan. Program-program merupakan tindakan aksi atau kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap yang terdiri dari Program Prioritas dan Program Penunjang. Program Prioritas dan Program Penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian fungsi lingkungan hidup BLH Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1.

Program Prioritas a.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dititik beratkan, antara lain pada: 1)

Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau

2)

Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau

3)

Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas)

[Type text]

Page 5

lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum 4)

Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan

hidup,

termasuk

tata

ruang,

kajian

dampak

lingkungan, dan perijinan 5)

Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir

6)

Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

7)

Peningkatan

Kelembagaan

Laboratorium

Lingkungan,

serta

Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar 8)

Pengembangan

Teknologi

yang

Berwawasan

Lingkungan,

termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan 9)

Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau

10) Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada

Masyarakat

sejak

Dini

dan

Publikasi

Pengelolaan

Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya 11) Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan 12) Peningkatan Kemampuan Laboratorium Pengawasan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya Dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.461.285.951,- atau 92.46% dari Rp. 16722.220.100,b.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya senagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada, antara lain:

6

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

1)

Pengembangan

koordinasi

kelembagaan

pengelolaan

daerah

aliran sungai (DAS) terpadu. 2)

Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

3)

Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan.

4)

Pengembangan

kemitraan

dalam

rangka

perlindungan

dan

pelestarian sumber daya alam. Dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.463.376.235,- atau 96.37% dari Rp. 3.593.881.750,-. c.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan Merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada, antara lain: 1)

Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir

2)

Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, pesisir (terumbu karang dan mangrove)

serta

pengembangan

sistem

manajemen

pengelolaannya Dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.699.367.985,- atau 96.07% dari Rp. 1.768.900.000,-. 2.

Program Penunjang a.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan


7

fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada, antara lain: 1)

Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup

2)

Penyebaran

dan

Peningkatan

Akses

Informasi

kepada

Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.500.284.900,- atau 96.31 % dari Rp. 2.596.000.000,-. b.

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya

alam

dan

fungsi

lingkungan

hidup

melalui

tata

kelola

pemerintahan yang baik (good environmental governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada, antara lain: 1)

Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2)

Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal.

3)

Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu

4)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5)

Pendidikan

Kemasyarakatan

Produktif

melalui

Peningkatan

Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan Dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.605.121.975,- atau 96.67% dari Rp. 6.832.898.150,-. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalhan lingkungan dari waktu ke waktu menuntut BLH Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa perubahan Kegiatan maupun dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang 8


terkait dengan pelaksanaan Renja Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Tabel II.1. berikut.


9

10 Tabel II. 1.

Kode

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Tahun 2012

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

1 1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2013

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2014

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

-

-

-

-

-

150

150

100%

2

Tingkat Target Realisasi Realisasi (%)

Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2013

Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

12

WAJIB

1

08

Lingkungan Hidup

1

08 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1

08 16 014 Peningkatan peran serta Jumlah masyarakat dalam tembakau pengendalian lingkungan meningkat hidup pemahamannya pengelolaan perkebunan

dalam limbah

1

08 16 016 Monitoring, Pelaporan

dan Jumlah laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang lingkungan hidup

-

-

-

-

-

5

5

100%

1

08 16 029 Pengawasan Kinerja Jumlah usaha/industri Pengelolaan Lingkungan yang diawasi Industri Hasil Tembakau

-

-

-

-

-

20

20

100%

1

08 16 030 Penerapan AMDAL bagi Jumlah usaha dan kegiatan sosialisasi industry rokok dan perkebunan tembakau

kegiatan

1

1

1

1

100%

-

-

-

1

08 16 034 Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar

Jumlah Regulasi pengendalian lingkungan dan pencemaran dan perusakan lingkungan

3

1

1

1

100%

-

-

-

10

Evaluasi

petani yang


Kode

1





2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum

hidup, pedoman teknis, baku mutu udara (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelasaian kasus pencemaran dan perusakan yang berhasil disusun




Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2013 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

1

08 16 037 Pengembangan dan Jumlah Kab./Kota yang penerapan berbagai dapat melaksanakan instrumen pengelolaan penilaian AMDAL lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan

13

2

4

4

100%

4

4

100%

1

08 16 040 Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir

Jumlah titik/lokasi pemantauan kualitas lingkungan air badan air (PROKASIH); Jumlah titik/lokasi pemantauan kualitas udara ambien perkotaan;

38

38

38

38

100%

38

38

100%

1

08 16 041 Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Jumlah lokasi pengawasan/inspeksi pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan

38

38

38

38

100%

38

38

100%


Catatan

12

11

12

Kode

1


2





3

4

5

6

7

8=(7/6)

9




Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

1

08 16 042 Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambien) di Kotakota Besar

Jumlah kegiatan untuk Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambien) di Kotakota Besar

5

1

1

1

100%

3

3

100%

1

08 16 044 Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta Pendirian Fasilitas Pengelola Limbah B3

Jumlah bimbingan teknis pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3, serta fasilitas pengelola limbah B3

-

2

2

2

100%

2

2

100%

1

08 16 045 Pengembangan Teknologi Jumlah IPAL domestik yang Berwawasan yang berhasil dibangun Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan

13

2

2

2

100%

2

2

100%

1

08 16 046 Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia UPT

-

1

1

1

100%

6

6

100%

12

Jumlah kegiatan yang mendukung upaya konservasi tanah dan air pada budidaya tanaman tembakau

Catatan

12


Kode


1






3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

-

-

2000

2000

100%

2000

2000

100%

2



Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

12

Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Penerapan menejemen limbah industri hasil tembakau dan standarisasi kualitas bahan baku dan baku mutu Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium uji kualitas lingkungan 1

08 16 052 Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan

1

08 16 053 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

Jumlah SDM UPT Laboratorium Uji Kualitas Limbah yang mempunyai kompetensi

-

-

20

20

100%

24

24

100%

1

08 16 055 Penerapan menejemen limbah industri hasil tembakau dan standarisasi kualitas bahan baku dan baku mutu

Jumlah kegiatan bimbingan teknis penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau dan standarisasi kualitas bahan baku dan baku mutu

-

-

-

-

-

11

11

100%

1

08 16 056 Pengembangan sarana dan Jumlah parameter yang prasarana laboratorium uji dapat diukur kualitas lingkungan

-

-

-

-

-

4

4

100%

1

08 17

Program

Uji Jumlah sampel/contoh uji yang berhasil diambil

Perlindungan


13

14

Kode

1


2 dan Konservasi Daya Alam





3

4

5

6

7

8=(7/6)

9




Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

12

Sumber

1

08 17 028 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam

Jumlah kegiatan yang mendukung keberhasilan pengembangan daya dukung dan daya tamping lingkungan

-

2

4

4

100%

5

5

100%

1

08 17 031 Pengembangan daya Jumlah kegiatan dukung dan daya tampung perencanaan, lingkungan pengawasan, workshop dan perhitungan daya dukung lingkungan

-

4

4

4

100%

4

4

100%

1

08 17 032 Pengelolaan dan Jumlah pelaksanaan Perlindungan sosialisasi KEHATI Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut

-

1

1

1

100%

10

10

100%

1

08 17 033 Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

-

2

2

2

100%

2

2

100%

14

Catatan

Jumlah kegiatan didalam pengembangan kemitraan dengan pergutruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan


Kode

1







3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

kegiatan Jumlah pelaksanaan sosialisasi Program Menuju Provinsi Hijau

-

29

29

29

100%

5

5

100%

16

8

8

8

100%

7

7

100%

-

8

8

8

100%

9

9

100%

2



Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

12

hidup 1

08 18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1

08 18 016 Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil

1

08 18 020 Rehabilitasi daerah hulu Jumlah kegiatan Action untuk menjamin pasokan Learning air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir

1

08

1

08 19 019 Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam bidang informasi dan pemanfaatan kualitas lingkungan hidup


15

16

Kode


1

2






3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Jumlah kegiatan untuk Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

-

3

3

3

100%

3

3

100%



Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

1

08 19 020 Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1

08 26

1

08 26 004 Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup

Jumlah produk hukum dan Per-UU Lingkungan dalam pengendalian perusakan sumber daya alam dan penemaran lingkungan; Jumlah Peraturan PerUU produk hukum yang berhasil disusun;

-

2

2

2

100%

13

13

100%

1

08 26 008 Penegakan hukum terpadu Jumlah kabupaten/kota dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

38

38

38

100%

38

38

100%

1

08 26 009 Peningkatan

-

4

4

4

100%

4

4

100%

16

Catatan

12

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

pendidikan Jumlah lokasi kegiatan


Kode

1




3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

2 lingkungan hidup dan non formal






Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

12

formal sosialisasi Adiwiyata

1

08 26 010 Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya

Jumlah kabupaten/kota lokasi kegiatan sosialisasi pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan Program Good Governance lainnya

30

38

38

38

100%

38

38

100%

1

08 26 011 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah Laporan SPM pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun; Jumlah laporan SPM bidang lingkungan hidup Kab/kota yang tersusun;

15

1

1

1

100%

1

1

100%

1

08 26 014 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan

Jumlah kabupatren/kota lokasi kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif melalui peningkatan sumber daya manusia pengawas lingkungan

-

17

17

17

100%

17

17

100%


17

18

18


II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Indikator kinerja utama dalam implementasi suatu kebijakan menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan. Selain itu, memungkinkan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala pada saat diimplementasikan. Sehingga, ketika dirasa output dan outcome yang diukur tidak tercapai sesuai keinginan, maka dapat dilakukan analisis untuk merumuskan kembali halhal yang belum terdeteksi sebelumnya. Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai. Dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya. Selain itu, penetapan indikator kinerja utama juga merupakan upaya dalam membangun

manajemen

pemerintahan

yang

transparan,

partisipatif,

akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Indikator kinerja utama BLH Provinsi Jawa Timur dalam memelihara kualitas

dan

fungsi

lingkungan

hidup

serta

meningkatkan

perbaikan

pengelolaan SDA adalah sebagai berikut: Tabel II. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

N o 1.

2.

3.

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rencan a Capaian

201 0

201 1

201 2

201 3

201 4

Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD

21%

8

12

15

18

21

Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci COD

21%

Prosentase ketaatan

90%

Indikator

8

12

15

18

21

2010

2011

2012

5,12

13,8

15,4%

(mg/lt)

%

17,94

13,9%

23,9%

-

-

(mg/lt)

-

-

-

75

90

-

Ket.

Rencana Kerja Tahun 2013

N o

Indikator

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rencan a Capaian

201 0

201 1

201 2

201 3

201 4

2010

2011

Ket.

2012

industri ditinjau dari kelengkapan perizinan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL dll) 4.

Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)

124

-

-

38

38

38

5.

Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata)

100

10

20

30

75

6.

Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan

100%

-

100

100

7.

Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA

38

38

38

38

-

44

80

100

30

26

73

100

100

100

100

100

38

38

31

12

32

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim

Adapun realisasi kinerja BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 selengkapnya

dapat

digambarkan

melalui

penyajian

data

rekapitulasi

pembangunan lingkungan hidup pada tabel-tabel berikut:

20


Tabel II. 3. Konsentrasi Rata Rata COD Air DAS Brantas No. 1.

Uraian BOD

Satuan mg/l

2010 5,12

2011 4,41

2012 4,33


Tabel II. 4. Konsentrasi Rata Rata COD Air DAS Brantas No. 1.

Uraian COD

Satuan mg/l

2010 17,94

2011 15,45

2012 13,64

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim Tabel II. 4. Kualitas Air DAS Brantas Per Segmen No.

Uraian

1.

Satuan

2010 BOD COD 4,6 12,1

DAS Brantas mg/l Hulu 2. DAS Brantas mg/l 4,54 15,4 Tengah 3. DAS Brantas mg/l 6,21 26,33 Hilir Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim

2011 BOD COD 3,97 10,6 7 3,89 12,3 9 5,38 23,3

2012 BOD COD 3,50 9,28 3,46

8,95

4,06

10,34

Berdasarkan data hasil pengujian kualitas air DAS Brantas yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta (PJT) I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun 2010, 2011 dan 2012 telah disepakati bahwa hasil analisa kualitas air badan air (ABA) pada titik pantau terlengkap dipergunakan sebagai acuan perhitungan rata-rata kualitas air. Adapun perhitungan rata-rata air kualitas air rata-rata tahunan sebagai standart kinerja yang digunakan adalah parameter BOD dan COD sebagai parameter kunci yang dihitung berdasarkan titik pantau sebagai berikut:

ungan Hidup Provinsi Jawa Timur


1.

Segmen Brantas Hulu Lokasi waduk lodoyo – Jembatan Pandem di Kab. Blitar, Malang, Kota Malang dan Kota Batu;

2.

Segmen Brantas Tengah Lokasi Jembatan Ngujang – Jembatan Padangan di Kab. Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Kota Kediri dan Kota Mojokerto.

3.

Segmen Brantas Hilir Lokasi Jembatan Canggu – Jagir di Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Kota Surabaya.

Sesuai hasil perhitungan rata-rata kondisi kualitas air DAS Brantas yang telah disepakati bersama berdasarkan kondisi dan pertimbangan musim penghujan, kemarau, lokasi titik pantau, maka yang paling relevan. Analisa yang dilakukan oleh oleh Perum Jasa Tirta I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun 2010 2011, 2012 menunjukkan bahwa konsentrasi BOD Kali Brantas pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0.08 mg/lt dari tahun 2011. Sedangkan konsentrasi COD pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1.81 mg/ltr dari tahun 2011. Tabel II. 5. Ketaatan Industri Ditinjau Dari Kelengkapan Perizinan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL dll) No. Uraian 1. Ketaatan Industri Ditinjau Dari Kelengkapan Perizinan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL dll)

Satuan Perusahaan

2010 -

2011 -

2012 -

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim Ketaatan Industri Ditinjau Dari Kelengkapan Perizinan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL dll) dijadikan sebagai salah Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada saat dilakukannya review terhadap RENSTRA BLH Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013, sehingga pada tahun 2012 ini target dan hasil kinerja belum tercatat.

22


Tabel II. 6. Jumlah desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)

Indikator Kinerja Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)

Target Tahun 2012

Realisasi (Tahun) 2010

38

-

2011

2012

44

80

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim Tabel II. 7. Kategori desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri) No. Uraian Satuan 1. Kategori Mandiri Desa/Kel. 2. Kategori Madya Desa/Kel. 3. Kategori Pratama Desa/Kel. 4. Kategori Rintisan Desa/Kel. Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim

2010 -

2011 -

2012 12 20 12

Program ”BERSERI” (Bersih dan Lestari) merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat terwujud desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri. Dimulai pada tahun 2011 program pembinaan Desa/kelurahan berseri ini mengalami peningkatan, peningkatan yang berhasil diraih bukan saja pada jumlah desa/kelurahan yang semakin meningkat tapi dari kualitas kriteria penilaian yang semakin kompleks. Pada tahun 2011 desa/kelurahan yang memnuhi kriteria untuk menjadi desa/kelurahan berseri sebanyak 40 desa/kelurahan, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 80 desa/kelurahan berseri.



Tabel II. 7. Perolehan Penghargaan ADIWIYATA No. 1.

Uraian Adiwiyata Mandiri

Satuan

2009

2010

2011

2012

Sekolah

9

9

22

44


Tujuan

Program

Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik,

sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2013 ini kinerja program ADIWIYATA tingkat provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2010 jumlah sekolah ADIWIYATA di jawa timur adalah sebanyak 30 sekolah, pada tahun 2011 menurun menjadi 26 sekolah, hal ini dikarenakan adanay perubahan criteria penilaian namun pada tahun 2012 kembali mengalami peningakatan, yaitu sebanyak 73 buah sekolah Tabel II. 8. Tindak lanjut Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup Indikator Kinerja

Target

Realisasi (Tahun) 2010

2011

% penanganan tindak lanjut 100 % 100% pengaduan masyarakat Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim

100%

2012 100%

Pengaduan masyarakat terkait masalah Lingkungan Hidup adalah penyampaian

informasi

terjadinya

pencemaran

dan

atau

perusakan

lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan. Penanganan Pengaduan Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no.09 Tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan akibat dugaan pencemaran dan/ atau peruskaan Lingkungan Hidup. Meliputi kegiatan penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan. 24


Selama Tahun 2012 pengaduan lingkungan yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebanyak 41 (empat puluh satu) pengaduan. Berdasarkan penelaahan untuk mengklasifikasi jenis pengaduan dan kewenangan pengaduan, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pengaduan merupakan kewenangan

Kabupaten/

Kota

dan 2

(dua) pengaduan

kewenangan Provinsi yang sudah ditindak lanjuti. Pelimpahan pengaduan ke Kabupaten / Kota disampaikan melalui surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Bupati/ Walikota. Selanjutnya diharapkan ditindak lanjuti Kabupaten/ Kota dalam waktu 10 (sepuluh) hari, apabila setelah 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan atas tindak lanjut maka diambil alih Provinsi. Dari 39 (tiga puluh sembilan) pengaduan yang telah dilimpahkan ke Kabupaten/ Kota, sebanyak 14 pengaduan telah ditindak lanjuti oleh Kabupaten/ Kota, sedangkan 6 (enam) pengaduan diambil alih Provinsi dalam penanganan dan pada saat ini 19 (sembilan belas) pengaduan dalam proses penyelesaian oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tabel II. 9. Kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA No. Uraian Satuan 1. Kota Metropolitan Kota 2. Kota Besar Kota 3. Kota Sedang Kab./Kota 4. Kota Kecil Kab./Kota Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim

2010 1 1 11 18

2011 1 5 8

2012 1 5 8

Program Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan

prinsip-prinsi

good

governance.

Program

Adipura

mengedepankan budaya bersih, teduh, indah dan sehat dengan prinsip keberlanjutan yang meliputi menerapkan prinsip menejemen, penguatan komitmen pimpinan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha. Kriteria

penilaian

program

Adipura

meliputi

fisik

perkotaan

(Perumahan, sarana kota, sarana transportasi, sarana kebersihan dan lain-lain) dan penilaian non fisik (institusi, manajemen, partisipasi).



Penerimaan penghargaan Adipura dari tahun ketahun mengalami fluktuatif dari segi jumlah penerima, pada tahun 2010 sebanyak 31 kabupaten/kota, pada Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur perolehan penghargaan turun menjadi

12, pada tahun 2012 mengalami

peningkatan dengan mendapatkan 32 penghargaan.

II.3. Isu Strategis Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup, dan potensi maupun isu strategis yang ada di Provinsi Jawa Timur, dapat dirumuskan menjadi 5 (lima) permasalahan lingkungan hidup yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu: a.

Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air/mata air. Kecenderungan ini telah tampak dari indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun bencana alam, dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya,

telah

menjadikan

masalah

laten

yang

memerlukan

pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah ini. b.

Permasalahan Wilayah Pesisir dan laut Luasnya wilayah pesisir dan keanekaragaman sumberdaya yang ada, maka wilayah pesisir sebagai daerah ekoton yang labil, perlu ditangani dengan kehati-hatian dan menyeluruh, karena ciri khas pantai yang cukup beraneka ragam. Interaksi nelayan dengan perairan pesisir maupun laut, dengan kegiatan utama eksploitasi hayati laut telah berlangsung sejak lama, yang menyangkut kehidupan masyarakat, dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

26


c.

Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

d.

Permasalahan Lingkungan Perkotaan Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, limbah cair domestik, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), penataan ruang kota dan sebagainya. Sebagai contoh pengelolaan limbah padat, produksi sampah di Surabaya dikumpulkan pada lokasi-lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir), yaitu TPA Sukolilo dan TPA Benowo, yang telah menimbulkan konflik sosial. Rata-rata produksi sampah di Surabaya sebesar 8.700 M3/hari atau 2.436 ton/hari, sedangkan produksi sampah di Gresik rata-rata 1.580 M3/hari atau 442,45 ton/hari. Hal ini ditambah dengan sistem pengelolaannya yang kurang tepat, yaitu dengan open dumping dan bukan sanitary landfill sehingga mengakibatkan umur TPA terbatas, pencemaran lindi cair,dan harus menyediakan lahan TPA baru.

e.

Permasalahan Sosial Kemasyarakatan Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yaitu

ekonomi,

ekologi

dan

sosial

perlu

diterapkan

mulai

tahap

perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Oleh karena masalah pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat


dari

indikator

memburuknya

kualitas

fisik/infrastruktur


perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan, serta menurunnya

kualitas

hidup

masyarakat

perkotaan,

antara

lain

disebabkan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh factor daya tarik ekonomi dalam urbanisasi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berfihak pada pengelolaan lingkungan hidup, untuk kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab. Namun, ada beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas pokok

dan

fungsi

BLH

Provinsi

Jawa

Timur

dalam

menyelesaikan

permasalahan lingkungan hidup, antara lain: 1.

Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat didalam mendukung upaya – upaya pemerintah didalam pengelolaan lingkungan, hal ini terjadi dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup

2.

Belum adanya persepsi yang sama tentang pengelolaan lingkungan hidup diantara para pelaku pembangunan.

3.

Masih

rendah/kurangnya

koordinasi

pengelolaan

lingkungan

hidup

dengan instansi terkait. 4.

Masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan pengelolaan lingkungan hidup (PLH) dengan pelaksanaannya.

28


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012

Recommend Documents