BAB II EKSPLORASI ISU BISNIS
2.1 Conceptual Framework
Tantangan bisnis yang sedang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia saat ini adalah bagaimana agar BNI dapat menangkap peluang-peluang bisnis dan produk-produk keuangan baru. Sehingga BNI dapat menjadi yang terbaik dalam bidang jasa perbankan. Hal diatas yang menjadi dasar pemikiran dalam proyek akhir ini.
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. merupakan perusahaan terbuka milik umum dengan komposisi kepemilikan mayoritas saham oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sudah tentu komposisi kepemilikan ini memberikan pengaruh. Pengaruh kental pemerintah menjadikan BNI sebagai perusahaan yang birokratis dan cukup kesulitan dalam melakukan inovasi, yang berimbas pada hilangnya nilai tambah bagi perusahaan. Munculnya penyedia layanan keuangan dari luar negeri turut memperberat BNI dalam mengembangkan usaha. Belum lagi dengan kurang baiknya pertumbuhan bisnis secara umum di Indonesia, menjadikan banyak sekali kredit yang telah dikucurkan BNI mengalami kebuntuan dalam pengembalian. Kredit/pinjaman yang bermasalah telah menjadikan BNI mengalami kerugian yang cukup signifikan.
Salah satu pemecahan yang dapat diberikan untuk menjawab tantangan yang dihadapi
PT.
entrepreneurship
Bank di
Negara
perusahaan.
Indonesia Corporate
adalah
implementasi
budaya
entrepreneurship/Intrapreneurship
diharapkan sesuai untuk menjawab berbagai tantangan bisnis BNI. Termasuk dalam rangka menangkap peluang keuntungan yang ada di pasar. Sehingga
25
diharapkan pada masa yang akan datang BNI akan mampu menjaga performa keuangan dan kualitas layanannya kepada pelanggan.
Untuk mengetahui dan menganalisis dimensi-dimensi entrepreneurial di dalam PT. Bank Negara Indonesia dilakukan penelitian. Informasi-informasi dari penelitian digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di dalam organisasi perusahaan. Sehingga mampu meningkatkan budaya perusahaan yang diinginkan, dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Budaya corporate entrepreneurship di PT. Bank Negara Indonesia Tbk dipengaruhi oleh beberapa hal. Jika digambarkan maka hal tersebut dapat dilihat dalam skema pemikiran konseptual sebagai berikut :
Gambar 2.1 Skema Peta Pemikiran konseptual
26
2.2 Analisis Situasi Bisnis
Tahun 2004 ditandai dengan tekad dan komitmen seluruh personil BNI untuk pulih dari berbagai kejadian yang memprihatinkan di tahun sebelumnya, serta merebut kembali maupun menjaga kepercayaan masyarakat. Hanya dalam hitungan hari setelah penunjukan tim Manajemen baru di bulan Desember 2003, cetak-biru restrukturisasi BNI digelar. Dalam tempo tiga bulan, cetak-biru tersebut dikembangkan menjadi peta navigasi komprehensif yang merinci langkah-langkah spesifik BNI dalam tahap stabilisasi, tahap pemulihan dan akhirnya tahap transformasi BNI. Dengan adanya tahapan–tahapan tersebut BNI memiliki peluang menjadi organisasi dinamis serta inovatif yang dapat dibanggakan baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.
2.2.1 Analisis Lingkungan Makro
Sebagai perusahaan terbuka, BNI bergerak di bidang perbankan. Perbankan merupakan bidang yang sangat menarik dan berhubungan erat dengan ranah perekonomian suatu negara. Selain itu banking di Indonesia juga dipengaruhi pengawasan ketat pemerintah, perubahan peta politik, gejala-gejala sosial budaya, perkembangan teknologi dan permintaan pelanggan. Hal-hal ini akan menjadi perhatian dalam sub-bab berikutnya.
2.2.1.1 Analisis Lingkungan Politik dan Regulasi
Indonesia dengan politik dalam negeri yang masih labil, memberikan pengaruh terhadap perkembangan dunia usaha nasional. Termasuk lingkungan industri jasa perbankan. Beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang mempengaruhi perkembangan industri jasa perbankan dapat dilihat sebagai berikut.
27
•
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457), Bank wajib menyusun Rencana Bisnis dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia, serta melaporkan realisasi dan hasil pengawasan terhadap Rencana Bisnis tersebut.
•
Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tanggal 22.Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, cakupan Rencana Bisnis Bank sekurang-kurangnya meliputi ringkasan eksekutif, kinerja Bank saat ini, penerapan manajemen risiko, kebijakan dan strategi manajemen, proyeksi keuangan, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, rencana permodalan, proyeksi rasio dan pospos tertentu,rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, rencana pengembangan produk dan aktivitas baru, rencana perubahan jaringan kantor, dan lain-lain. Cakupan Rencana Bisnis ini bersifat minimum sehingga apabila diperlukan Bank dapat memperluas cakupan
tersebut
sesuai
dengan
kebutuhan,
dengan
tetap
memperhatikan hal-hal sebagaimana ditetapkan sebelumnya. •
Sejak muncul Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah tidak dimungkinkan lagi untuk meminjam uang dari Bank Indonesia untuk menutup defisit APBN, bahkan tidak dimungkinkan untuk meminjam uang untuk jangka pendek dalam hal pemerintah menghadapi masalah cash-flow. Dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai kekuasaan penuh didalam menetapkan/mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, karena mempunyai objective yang terpisah (inflation targeting). Hal ini turut memberikan kekuasaan kepada BI untuk sewaktu-waktu mensterilisasi pasar uang, terutama saat terjadi gejolak nilai tukar rupiah yang cukup besar.
28
•
Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan praktrek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan meningkatkan tensi persaingan di Bidang Jasa Perbankan di Indonesia.
•
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
•
Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap operasional perbankan umum.
2.2.1.2 Analisis Lingkungan Ekonomi
Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka secara umum terdapat empat permasalahan ekonomi makro, yaitu: (1) tingkat harga agregat (inflasi); (2) produk domestik bruto (PDB); (3) penyerapan tenaga kerja (employment); dan (4) neraca pembayaran atau balance of payment (BOP). Keempat permasalahan ekonomi makro tersebut dapat dipengaruhi oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter, yang umumnya dilaksanakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu, institusi fiskal (Departemen Keuangan) dan institusi moneter (Bank Indonesia). Dengan demikian koordinasi antara dua institusi ini sangat diperlukan untuk mencapai target-target ekonomi makro yang sudah ditetapkan. Di Indonesia, dan juga di 29
banyak negara lain, koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter selalu menjadi masalah. Sumber-sumber dari permasalahan tersebut, antara lain: (1) Ketidakjelasan penugasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Departemen Keuangan dan Bank Sentral. (2) Kedudukan Bank Sentral dalam pemerintahan, yaitu sejauh mana Bank Sentral mempunyai kedudukan yang independen dari pemerintah. (3) Persepsi dari pimpinan tertinggi Bank Sentral dan Departemen Keuangan mengenai koordinasi yang harus dilakukan. (4) Instrumen yang dipakai oleh Bank Sentral dalam operasi pasar. (5) Tingkat kemajuan pasar modal.
Oleh karena itu mungkin sulit sekali untuk memperoleh suatu bentuk koordinasi yang universal, yang dapat diterapkan disemua negara. Khususnya di negara-negara berkembang, dimana struktur keuangan dan finansial masih berkembang, diperlukan koordinasi yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan yang ada.
Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).
Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah, dan dilain pihak 30
bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu dipahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.
Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOs.
Disinilah letak peluang bagi Bank umum (seperti BNI) yang ada di Indonesia untuk
membantu
menyerap
obligasi
Negara.
Sehingga
tidak
hanya
mendatangkan kepastian akan keuntungan bagi bank umum namun juga dapat membantu BI dalam melaksanakan fungsi kebijakan moneternya.
2.2.1.3 Analisis Lingkungan Sosial Budaya
Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung dan penggunaan bank sebagai mitra usaha mereka menunjukkan pasar yang ada masih terus tumbuh. Dapat dilihat dari terus naiknya jumlah nominal tabungan dan kredit yang diberikan bank. Ini juga dpat didukung dengan adanya
31
pertambahan jumlah penduduk yang nantinya akan memerlukan layanan jasa perbankan yang lebih luas dan beragam.
Wilayah Indonesia yang terbentang luas masih sangat potensial bagi PT. Bank Negara Indonesia untuk memperluas wilayah pangsa pasarnya. Belum lagi masuknya investor asing yang membawa mitra usaha dan instrumen keuangannya sendiri tentu akan memberikan pengaruh terutama dalam sektor persaingan.
2.2.1.4 Analisis Teknologi
Penerapan teknologi informasi dalam industri perbankan sudah pasti membuat industri ini menjadi makin kompetitif. Teknologi informasi akan makin memanjakan pelanggan dengan beragam fitur yang dimilikinya. Sehingga tidak hanya BNI namun bank-bank lain pun mulai berlomba-lomba membuat inovasi teknologi yang dapat memudahkan konsumen dalam hal bertransaksi. Terutama
dari
segi
kecepatan,
ketelitian,
keamanan
dan
kontrol
operasionalnya. Sedangkan masuknya perbankan asing dengan membawa teknologi yang lebih maju akan berpengaruh positif dan negatif terhadap perbankan nasional.
2.2.2 Analisis Situasi Internal
Sebuah bank adalah sebuah institusi yang dimiliki Negara atau komersial dengan tujuan menyediakan layanan keuangan. Menurut aktivitasnya bank dapat di kelompokkan menjadi: retail banking yang beruhubungan langsung dengan individu dan bisnis kecil; business banking yang memberikan layanan pada pasar kelas menengah; corporate banking yang berhubungan dengan kumpulan bisnis besar dan investment banking yang berhubungan dengan pasar 32
uang/modal. (Wikipedia; 2007). Kebanyakan bank adalah milik swasta dengan tujuan utama mencari keuntungan, namun ada juga bank milik pemerintah dan bank yang tidak bertujuan mencari keuetungan semata.
PT. Bank Negara Indonesia sebagai bank milik umum memiliki beberapa kekuatan internal dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Kekuatan tersebut antara lain adalah : a. Skala besar dan jaringan distribusi yang luas Sebagai bank ketiga terbesar di Indonesia dengan asset sebesar Rp. 167.4 triliun dan lebih dari 8.8 juta pelanggan. BNI juga memiliki jaringan distribusi paling luas di seluruh Indonesia didukung oleh 971 kantor cabang dan 2,325 ATM. b. Tim manajemen yang berpengalaman dan proaktif Dewan direksi yang bertugas saat ini memiliki rata–rata 20 tahun pengalaman di industri perbankan dan baru–baru ini telah menerapkan beberapa perbaikan dalam operasionalnya. c. Menawarkan produk yang terkemuka Dengan menawarkan beragam produk terkemuka mulai dari tabungan sampai pinjaman. BNI juga telah menjadi penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari 1,2 juta kartu yang diterbitkan. d. Brand yang terkenal Sebagai bank tertua di Indonesia dan salah satu bank dengan brand yang paling dikenal di Indonesia. e. Strategi perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan Kemampuan BNI untuk memberikan produk–produk buatan sendiri melalui target market yang telah di tata ulang. BNI juga selalu memberikan
perhatian
berkesinambungan
pada
maksimalisasi
nilai/value dari bisnisnya.
33
2.3 Analisis SWOT Perusahaan
Analisis SWOT adalah sebuah alat dalam perencanaan strategis yang dipakai untuk mengevaluasi Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats yang terlibat dalam suatu lingkungan bisnis. SWOT mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak mendukung untuk mencapai tujuan usaha. Teknik ini merupakan hasil dari proyek penelitian Albert Humprey (Stanford University) terhadap perusahaan-perusahaan fortune 500 pada kurun waktu 1960 sampai 1970an. Pada analisis sub-bab ini SWOT sangatlah berguna karena dapat membantu analisis sumber daya perusahaan dan kapasitasnya di lingkungan bisnis perbankan yang berkembang pesat (Wikipedia,2007). Berikut ini adalah SWOT matriks dari BNI.
Tabel 2.1 Matriks SWOT dari PT. Bank Negara Indonesia
2.4 Akar Masalah
Pada era sebelum tahun 1998, di Indonesia dalam kategori produk tabungan, BNI sempat berjaya dengan jumlah dana simpanan masyarakat terbanyak. Akan tetapi dengan tingginya agresivitas bank–bank lain, kini BNI tidak menempati posisi terbaik. Jadi BNI harus menciptakan inovasi baru mulai dari 34
produk tabungan sampai produk kreditnya yang handal, dengan biaya yang hemat dan suku bunga pinjaman rendah sehingga didapatkan performa perusahaan yang baik untuk dapat bersaing dalam dunia perbankan nasional.
Sampai saat ini pengaruh pemerintah terutama Departemen Keuangan dan Bank Indonesia sebagai regulator, pengawas dan penjamin akhir masih sangat besar. Walaupun saat ini kemampuan pemerintah semakin membaik seiring perbaikan ekonomi makro Indonesia. Hal ini menyebabkan BNI cenderung diatur pemerintah. Ditambah pengalaman kegagalan pada pemberian kredit untuk kalangan swasta sebelumnya. Kegagalan ini menyebabkan cukup besarnya NPL ( Non Performing Loan) yang terjadi di BNI pada periode 1998– 2002 dan tentu membuat BNI khawatir terhadap risiko memberikan pinjaman kepada pihak swasta pada periode selanjutnya.
Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan budaya entrepreneurial didalam tubuh BNI agar dapat menjadi yang terbaik. Intrapreneurship di BNI tentu akan mampu mendorong perusahaan untuk lebih kreatif, inovatif dan berani dalam mengambil risiko. Semua ini diperlukan agar BNI dapat mencapai visi dan misinya.
35
36
