BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Konsep Negara hukum atau negara rule of law atau government by law atau rechstaat, merupakan konsep yang paling ideal saat ini. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaran negara, mengalahkan segala bentuk kekuasaan lainya. Dalam negara hukum, hukum adalah suatu kekuasaan dimana setiap orang dan setiap jabatan dalam negara harus tunduk pada hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan pada hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Segala tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata bedasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat, yang melanggar ketentuan hukum, maka eksistensi
lembaga-lembaga penegak hukum
menjadi sangat penting dalam negara hukum. Salah satu lembaga-lembaga penegak hukum tersebut adalah lembaga peradilan pajak. Peradilan bertujuan untuk penyelesaian sengketa administrasi pajak, misalnya karena ketidakcocokan tentang besar utang pajak. Peradilan di bidang perpajakan, lebih tertuju kepada mekanisme pemberian keadilan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa pajak (tax dispute) yang dilakukan melalui lembaga yang ada, meskipun tidak dinamakan peradilan, misalnya melalui upaya keberatan.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Soemitro, keberatan merupakan peradilan administrasi tidak murni atau peradilan doleansi. Dalam arti yang lebih luas, keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan wajib pajak (WP) sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang perpajakan terhadap suatu kasus tertentu antara wajib pajak dengan fiskus (Direktorat Jendral Pajak). Penyelesaian sengketa pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak dikenal sebagai keberatan. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak, jumlah rugi, jumlah pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagai mana mestinya, dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak. Untuk dapat menyusun keberatan dalam alasan yang kuat, wajib pajak dapat meminta keterangan tertulis kepada Dirjen Pajak tentang yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak yang ditetapkan (Pasal 25 UU KUP). Menurut ketentuan pasal 25 ayat 1 UU KUP wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu : SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan pajak. Keberatan diajukan Wajib Pajak dengan menyampaikan surat keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Dalam keberatan, Wajib Pajak harus mengemukakan jumlah pajak yang terutang, atau jumlah pajak dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungannya dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Dalam pengajuan keberatan yang dituangkan dalam surat keberatan, ada beberapa syarat yang dipenuhi antara lain :
Universitas Sumatera Utara
a. Diajukan Wajib Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia. b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. c. Satu surat keberatan
diajukan hanya untuk satu SKP, atau satu
Pemotongan pajak, atau satu pemunggutan pajak. d. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujuinya pada pembahasan akhir
hasil
pemeriksaan. e. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirimkannya SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungguatan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena force majeure. f. Surat keberatan ditanda tangani oleh wajib pajak, bila tidak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Menurut ketentuan pasal 25 ayat 4 UU KUP surat keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan
bukan
merupakan
surat
keberatan
sehingga
tidak
dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SK Keberatan, harus diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Surat keberatan yang memenuhi persyaratan yang di proses dan diperlakukan sebagai surat keberatan. Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Dirjen Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan wajib
Universitas Sumatera Utara
pajak (pasal 26 ayat 1 UU KUP). Menurut ketentuan pasal 26 ayat 3 UU KUP, kemungkinan keputusan dirjen pajak atas keberatan dapat berupa : mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besar jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berdasarkan uraian diatas dalam rangka melaksanakan PKLM (Praktek Kerja Lapangan Mandiri) yang merupakan salah satu persyaratn untuk menyelesaikan perkuliahan pada program studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, penulis tertarik untuk mengetahui untuk tentang keberatan sengketa pajak dengan mengambil judul “Keberatan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ”.
B.TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) 1. Tujuan PKLM PKLM ini bertujuan antara lain: 1. Untuk mengetahui kedudukan upaya hukum keberatan dalam penyelesaian sengketa pajak. 2. Untuk mengetahui proses penyelesaian keberatan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 3. Untuk mengetahui tingkat penyelesaian keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
Universitas Sumatera Utara
4. Untuk mengetahui keputusan-keputusan keberatan yang dihasilkan dalam penyelesaian keberatan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 2.Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah : a. Bagi Mahasiswa 1. Menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya mengenai keberatan pajak. 2. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari kedalam permasalahan yang timbul selama melaksanakan PKLM. 3. Meningkatkan
profesionalisme,
memperluas
wawasan
dan
menetapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu khususnya dibidang perpajakan. 4. Meningkatkan
kempuan
berkomunikasi
dan
mendapatkan
pengalaman kerja. 5. Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kedisiplinan. b. Bagi Universitas Sumatera Utara 1. Mempererat hubungan Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
Universitas Sumatera Utara
2. Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Sumatera Utara. 3. Memberikan gambaran secara nyata mengenai penyelesaian Keberatan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 4. Mengimplementasikan aplikasi yang nyata pada kurikulum pendidikan. 5. Dapat digunakan sebagai referensi mengenai keberatan pajak dan juga digunakan sebagai bahan masukan yang berguna bagi para pembaca, khususnya Mahasiswa/mahasiswi Universits Sumatera Utara. c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 1. Dapat digunakan sebagai referensi, saran dan masukan sehingga fiskus dapat memberikan pelayanan terbaik pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 2. Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Sumatera
Utara
khususnya
Program
Studi
Diploma
III
Administrasi Perpajakan. 3. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak melalui mahasiswa peserta PKLM yang akan mengabdikan ilmu perpajakan kepada masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
4. Mempromosikan image Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Belawan. Bagi Masyarakat -
Dapat
menambah
ilmu
pengetahuan,
khususnya
mengenai
keberatan pajak. Sehingga masyarakat dapat mengetahui cara mengajukan keberatan pajak dan proses penyelesaiannya. C. RUANG LINGKUP PKLM Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah: Keberatan Pajak sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka mendapat perlindungan hukum dibidang perpajakan.
D. METODE PKLM 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini, penulis melakukan pengajuan judul, penentuan judul dan penulis melakukan berbagai persiapan yang dimulai dari penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, mencari bahan pembuatan proposal, hingga pada tahap konsultasi dengan pihak dosen. 2. Studi Literatur Dalam tahap ini yang dilakukan oleh penulis adalah mencari dan mengumpulkan data- data dari berbagai sumber seperti buku-buku, undang-
Universitas Sumatera Utara
undang, modul keberatan umum dan tata cara perpajakan dan literatur yang ada kaitannya dengan penulisan laporan. 3. Obervasi Lapangan Dalam tahap ini, penulis melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung terhadap masalah yang dibahas sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan khususnya mengenai keberatan pajak. 4. Pengumpuan Data Kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yaitu : - Data Skunder
: Data diambil dari dokumentasi, surat keputusan dan peraturan-peraturan perpajakan.
- Data Wawancara
: Data yang diperoleh dari wawancara dengan
petugas
pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 5. Analisis dan Evaluasi Data Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data dan kemudian akan dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis. E. METODE PENGUMPULAN DATA Adapun cara pengumpulan data diatas melalui wawancara, observasi dan studi literatur : a. Wawancara ( Interview)
Universitas Sumatera Utara
Wawancara merupakan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pegawai yang mampu memberikan masukan data primer dan informasi tentang pelaksanaan penagihan pajak. b. Observasi (Observation) Melakukan pengamatan langsung atas proses kerja dan kegiatan yang dilakukan dalam pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek pengamatan. c. Studi Dokumentasi (Optional Study) Dalam metode ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses penyelesaian keberatan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. d. Teknis Analisis Data Semua data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif yang kemudian akan diinterprestasikan secara objektif, sistematis dengan menggunakan tabel. F.SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan, penulis membagi tugas akhir ini kedalam 5 (lima) bab dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika dari penulisan Tugas Akhir ini masing- masing Bab tersebut adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
Universitas Sumatera Utara
Di dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), tujuan dan manfaat PKLM, ruang lingkup PKLM, dan sistematika penulisan laporan. BAB II
: GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Pada bab ini dibahas mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Belawan, letak geografis, Visi dan Misi, serta struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
BAB III
: GAMBARAN MENGENAI KEBERATAN PAJAK Pada bab ini penulis membahas mengenai keberatan pajak, tata cara pengajuan banding terhadap surat keputusan pajak dan proses penyelesaian keberatan pajak.
BAB IV
: ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada bab ini berisi analisa penulis dan pembahasan-pembahasan mengenai mekanisme tingkat penyelesaian keberatan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratma Medan Belawan.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam PKLM. Sedangkan saran merupakan ide-ide atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi/masalah yang dibahas dari Objek pembahasan yang terdapat dalam PKLM.
Universitas Sumatera Utara
