BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI
Sebagai
negara
berkembang
Negara
Republik
Indonesia
tengah
menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat baik material maupun spiritual (Waluyo,2002:1). Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak sehingga jumlah penerimaan pajak selalu diupayakan untuk meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan volume dan dinamika pembangunan itu sendiri. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya karena menurut pasal 23A Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan UndangUndang”. Sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan upaya hukum yang bersifat mengikat dan memaksa sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan pemungutan pajak, negara Indonesia menganut Self Assesment System, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak (Sihaloho,2003;11)
Ditengah gencarnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang dalam praktiknya seringkali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya, Sehingga untuk melakukan penagihan pajak ini ditempuh dengan upaya hukum yang bersifat mengikat dan memaksa yaitu dengan melakukan tindakan penagihan aktif berupa penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
(SPMP),
Pengumuman Lelang dan dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan penyitaan atas hartanya.
Penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak, adanya penyitaan barang milik wajib pajak ini mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula sebab hak kepemilikannya sudah di ambil alih oleh negara sebagai barang sitaan atas utang pajak yang belum dilunasi (Soemitro,1998:93).
Dilihat dari akibat-akibat penagihan pajak dengan surat paksa dan dengan proses penyitaan yang sangat tidak menyenangkan itu, maka penagihan pajak dengan penyitaan tidak dapat dilakukan dengan dengan sewenang-wenang. Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang menjadi landasan hukum bagi penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan. Adapun landasan yuridis penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan adalah Pasal 23A Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
perubahan atas Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Walaupun sudah ada landasan yuridisnya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Oleh karena itu dibutuhkan peranan para aparat penagih pajak (Jurusita Pajak) untuk melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa dan dengan penyitaan.
Maka dari uraian diatas jelaslah bahwa kontribusi pajak bagi pembangunan nasional sangat besar, yang menjadi persoalannya adalah apakah masyarakat Indonesia sudah sepenuhnya menyadari akan besarnya kontribusi pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap pembangunan nasional, sehingga mereka dapat menjadi wajib pajak yang baik dan yang patuh serta setia membayar pajak secara tepat waktu.
Oleh sebab itu, untuk menunjang sepenuhnya pelaksanaan penagihan pajak serta mengingat perlu adanya peraturan perundangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, Merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa. Dengan harapan agar dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan utang pajak oleh wajib pajak.
Penagihan pajak dengan penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Paksa), jadi pelaksanaan penyitaan dalam proses penagihan tunggakan atas utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak serta dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dengan judul “Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penyitaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”.
B. TUJUAN DAN MANFAAT PKLM
I.Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah :
a. Mengetahui criteria persyaratan wajib pajak patuh. b. Mengetahui mekanisme dan prosedur kerja pelaksanaan penagihan pajak. dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. c. Mengetahui tugas Jurusita Pajak. d. Mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan penyitaan. e. Mengetahui bagaimana prosedur penerbitan dan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dan produktivitas penagihan aktif yang dilakukan di KPP Pratama Binjai. f. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jurusita Pajak dalam melaksanakan penagihan pajak dengan penyitaan. g. Mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penagihan dengan penyitaan.
II.Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Praktik Kerja Lapangan mandiri ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah :
1.Bagi Mahasiswa
a. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pelaksanaan penagihan pajak dengan penyitaan.
b. Mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajar khususnya tentang penagihan pajak terhadap masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. c. Mendapatkan pengalaman nyata di lapangan sehingga dapat menambah wawasan serta meningkatkan prestasi dan keahlian kerja. d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman dalam penagihan pajak dengan penyitaan.
2.
Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
a. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang telah disampaikan semasa perkuliahan. b. Mempererat hubungan dan membina kerjasama yang baik antara Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. c. Mengusahakan umpan balik untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan.
d. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan instansi pemerintah.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
a. Memberi masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai atas pelaksanaan penagihan pajak dengan penyitaan dalam meningkatkaan kepatuhan wajib pajak. b. Promosi hubungan baik dan peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Sumatera Utara Khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. c. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam penyuluhan dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sebagai wajib pajak melalui mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang nantinya diharapkan akan mengabdikan ilmu perpajakan yang dimllikinya kepada masyarakat.
C. URAIAN TEORITIS PKLM
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Hukum Pajak 2005:4), Pajak merupakan: peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “Public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”.
Sedangkan Menurut Erly Suandi (2008:173), Penagihan pajak adalah: serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang barang yang telah disita.
Maka sebagai dasar dari penagihan pajak dilakukan adalah diakibatkan karena adanya utang pajak dari wajib pajak.
Menurut Erly Suandy (2008:175), Utang pajak adalah: pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga,denda,atau kenaikan yang tercantum di dalam surat ketetapan pajak,atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Adapun dasar hukum penagihan pajak adalah :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 18 menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan merupakan: Tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa yang hanya dapat dilakukan setelah lewat batas waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, yang artinya bahwa penyitaan ini dapat dilakukan apabila surat paksa telah diterbitkan atau dengan kata lain bahwa penyitaan ini merupakan kelanjutan dari pernerbitan surat paksa dalam proses penagihan pajak aktif.
Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita pajak dengan disaksikan sekurangkurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita pajak, dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan Juru Sita membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, ditandatangani oleh Juru Sita pajak, dan saksi.
D. RUANG LINGKUP PKLM
Dalam laporan Praktik kerja Lapangan Mandiri ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah :
a. Teknik prosedur kerja kegiatan penagihan pajak yang dilaksanakan seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. b. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. c. Kendala- kendala yang dihadapi oleh Juru Sita Pajak dalam melaksanakan penagihan pajak dengan penyitaan.
E. METODE PKLM
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :
1.Tahap Persiapan
Pada tahap ini penulis melakukan persiapan yang dimulai dari :
a. Memilih judul pajak dan bahasan yang akan dijadikan judul.
b. Pengajuan judul kepada Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. c. Persetujuan penentuan judul tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri oleh Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. d. Penyusunan proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri. e. Memohon surat pengantar Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dari Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
2.Studi Literatur
Pada tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti Undang-Undang perpajakan, buku-buku perpajakan, internet,
Keputusan
Menteri keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan obyek pembahasan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
3.Observasi Lapangan
Penulis Melaksanakan pengamatan secara langsung pada subyek Praktik Kerja Lapangan Mandiri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu di jalan
Jambi No.1 Rambung Barat Binjai Selatan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan penyitaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4.Pengumpulan Data
Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri dan yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang Ada dua macam yang digunakan :
a. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari buku-buku perpajakan, diktat perpajakan,modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan. b. Data Primer yaitu data yang bersumber dari orang yang berkompeten dan menguasai sebagai pengambil kebijakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
5.Analisis Data dan Evaluasi
Disini penulis akan menganalisa data dan mengevaluasi kembali secara deskriptif kwalitatif,sehingga memberikan gambaran secara umum maupun khusus dari obyek Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
F. METODE PENGUMPULAN DATA PKLM
Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Penulis menggunakan beberapa metode yaitu :
a. Wawancara (Interview)
Dengan cara melakukan komunikasi dan tanya jawab secara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mengenai hal-hal yang menjadi obyek pembahasan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
b. Pengamatan (Observation guide)
Dengan melakukan pengamatan langsung dan melakukan pencatatan data yang diperlukan untuk pembahasan masalah.
c. Daftar Dokumentasi
Yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti: sumber-sumber pustaka, Undang-Undang Perpajakan, dokumentasi maupun literatur lain yang ada hubungannya dengan obyek dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
G. SISTEMATIKA PENULISAN PKLM
Dalam laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini penulis menguraikan penulisan tersusun secara sistematika. Adapun sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, ruang lingkup, metode PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM
Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum obyek pajak Praktik Kerja Lapangan Mandiri, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
BAB III : GAMBARAN DATA PRAKTIK
Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran pajak secara umum beserta fungsi, jenis, subyek dan obyek pajak, serta membahas mengenai
gambaran umum penagihan pajak, serta dasar hukum penagihan pajak, dan tujuan umum penagihan pajak.
BAB IV : ANALISA DAN EVALUASI
Pada bab ini berisi analisa penulis dan pembahasan-pembahasan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan penyitaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini terdiri dari
dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan intisari yang mencakup seluruh obyek pembahasan yang dibahas dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Sedangkan saran merupakan hal-hal, ide-ide, atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksankan solusi atas masalah yang dibahas dari obyek pembahasan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
