BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam situasi Negara Republik Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan sangat diperlukan sumber keuangan atau penerimaan. Dan salah satu sumber keuangan Negara yang sangat penting di samping minyak dan gas adalah pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan pengolahan pajak sebagai wujud kegotongroyongan dari masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional diperlukan peran serta dari masyarakat itu sendiri beserta penyelenggaraan Negara. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu jenis pajak yang bersifat objektif, yang lebih memperhatikan pada objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan dalam meningkatkan sumber – sumber pendapatan Negara. Sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 1994 yang mengatur tentang pajak bumi dan atau bangunan diharapkan akan memberi kepastian hukum sehingga kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan akan semakin meningkat pula. Dalam hal pengenaan pajak terhadap Objek Pajak Bumi dan Bangunan salah satu caranya adalah memberikan kepercayaan (kreditbilitas) kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan sendiri Objek Pajak yang dikuasai/dimilikinya (self
assesment di bidang pelaporan) ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempat – tempat lain yang telah ditunjuk. Mengingat besarnya jumlah Objek Pajak yang beragam, tingkat pengetahuan dan pendidikan dari wajib pajak, penulis merasa belum seluruhnya Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan Objek Pajak yang dikuasai atau dimilikinya dan belum seluruhnya Wajib Pajak dapat mengerti prosedur – prosedur yang terdapat dalam hal perpajakan ini, baik dalam hal Prosedur Penetapan Pajak, Prosedur Pengajuan Keberatan dan Prosedur Permohonan Pengurangan Pajak yang telah ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang terjadi sehingga mengakibatkan kekeliruan antara Wajib Pajak dengan pihak Fiskus. Salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Prosedur Permohonan Pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada pihak Fiskus. Dalam hal keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pasal 15 Undang – Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak bumi dan Bangunan yang pada dasarnya baru dapat diterima seluruhnya atau sebahagian apabila Wajib Pajak dapat membuktikan alasan Yuridis Fiskal yang kuat, bahwa SPPT dan SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tidak atau kurang sesuai dengan data yang sebenarnya dan Wajib Pajak belum terlalu
memahami tentang hal ini sehingga banyak terjadi salah penafsiran dalam hal pengajuan keberatan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berniat melakukan suatu penelitian dengan judul “ PROSEDUR PENGAJUAN PENGURANGAN ATAS BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”.
B. TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah: a. Untuk mengetahui Prosedur pengajuan Pengurangan atas Pajak yang terutang. b. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat memperoleh pengurangan. c.
Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan Pengajuan Pengurangan atas Pajak yang terutang.
d. Untuk mengetahui besarnya pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak. 2. Manfaat Praktik kerja Lapangan Mandiri Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang dilakukan adalah: Bagi Mahasiswa a. Untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengurangan.
b. Untuk
mengetahui
syarat
–
syarat
pengajuan
permohonan
pengurangan c. Mempelajari perilaku baru di tempat kegiatan praktik kerja lapangan mandiri d. Meningkatkan kemampuan melakukan hubungan atau komunikasi e. Menerapkan masalah – masalah dalam teori kehidupan f. Mempelajari kerja sama dalam dunia kerja g. Mendorong untuk belajar dan berprestasi h. Mempelajari keahlian kerja i. Mempersiapkan kerja j. Menguji tujuan karier Bagi Pegawai / Tempat kegiatan PKLM a. Meningkatkan mutu dengan kerja jangka pendek b. Meningkatkan sumber daya dengan ide – ide baru c. Memudahkan pengadaan karyawan baru d. Mengurangi waktu latihan dan biaya pengadaan karyawan baru e. Merangsang loyalitas pada perusahaan atau tempat kerja f. Mempromosikan image yang baik tentang tempat kerja g. Meningkatkan keahlian baru h. Mempromosikan hubungan baik dengan universitas Bagi Universitas a. Meningkatkan kerja sama antara Universitas dengan tempat PKLM b. Menguji pendidikan yang diberikan
c. Membuka interaksi antara perusahaan dengan dosen d. Mempromosikan sumber daya Universitas e. Meningkatkan dukungan terhadap alumni di masa depan f. Menambah aplikasi nyata dari kurikulum g. Mengusahakan adanya umpan balik terhadap revisi kurikulum h. Memperbaiki persepsi umum tentang universitas
C. URAIAN DATA PRAKTIK 1. Pengertian Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Siti Resmi 2008 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang
(yang
dapat
dipaksakan) dengan
tiada mendapat
jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang – Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 12 tahun 1994. (Mardiasmo 2006 : 295) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu Bumi dan Bangunan, keadaan Subjek ( siapa yang membayar ) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.(Waluyo 2010 : 196)
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: a. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek bangunan b. Jalan tol c. Kolam renang d. Pagar mewah e. Tempat olah raga f. Galangan kapal, dermaga g. Taman mewah h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak i. fasilitas lain yang memberikan manfaat 2. Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan a. Subjek Pajak 1. Yang dimaksud subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak 2. Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1 di atas, yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak. b. Objek Pajak 1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan 2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut: a. Letak b. Peruntukan c. Pemanfaatan d. Kondisi lingkungan dan lain – lain Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut: a. Bahan yang digunakan b. Rekayasa c. Letak d. Kondisi lingkungan dan lain – lain
c. Pengecualian Objek Pajak Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: 1. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: a. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara. b. Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit. c. Di bidang pendidikan, contoh: medrasah, pesantren. d. Di bidang sosial, contoh: panti asuhan. e. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 6. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuann pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukum PBB adalah pasal 33 ayat (3) undang – undang dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam pelaksanaan pemungutannya adalah undang – undang no. 12 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 1994. Pengurangan atas besarnya pajak bumi dan bangunan diatur dalam pasal 19 undang – undang no 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 1994.
D. RUANG LINGKUP PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Adapun ruang lingkup yang paling mendasar dalam praktik kerja lapangan mandiri ini adalah: 1. Prosedur pengajuan atas pajak yang terutang 2. Pihak – pihak yang berhak memperoleh pengurangan atas pajak yang terutang 3. Hambatan – hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengajuan pengurangan atas pajak yang terutang
E. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta memperoleh informasi sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan Dalam tahapan persiapan ini penulis memohon surat pengantar PKLM pada pihak fakultas atau PRODIP 2. Studi Literatur Yakni merupakan landasan teori yang mendukung laporan tentang masalah – masalah yang akan dibahas dari buku – buku, Undang – Undang dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan laporan ini. 3. Observasi Lapangan Untuk mengumpulkan data – data yang diperlukan dalam membahas masalah yang terjadi dalam pelaksanaan administrasi Pajak Bumi dan bangunan penulis mengadakan pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur di Jalan Diponegoro No.30 A Medan 4. Pengumpulan Data Penulis melakukan pengumpulan data melalui: a. Data sekunder (bersumber dari buku – buku ilmiah) b. Daftar dokumen c. Daftar pertanyaan (interview) 5. Analisis dan Data Evaluasi Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur secara tertulis
F. METODE PENGUMPULAN DATA Adapun cara pengumpulan sumber – sumber data di atas adalah sebagai berikut: 1. Wawancara ( Interview ) Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang mempunyai wewenang dalam memberikan informasi yang diperlukan. 2. Pengamatan ( Observasi ) Dalam
hal
ini
penulis
melakukan
pengamatan
dengan
cara
mengadakan peninjauan langsung pada objek yang diteliti. 3. Dokumentasi Dalam metode ini penulis meminta dokumen yang berhubungan dengan objek Praktek Kerja Lapangan Mandiri. Dokumen tersebut dapat berupa Struktur Organisasi, Keputusan – Keputusan, Surat - Surat, dan Peraturan Pemerintah
G. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PKLM Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I:
PENDAHULUAN Pada Bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri, dasar pemikiran dalam penyusunan laporan, tujuan dan manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode
Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan Laporan. BAB II: GAMBARAN LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang ruang lingkup dari tempat kegiatan yaitu diuraikan Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, Gambaran Pegawai, Karyawan atau Anggota Personil. BAB III: GAMBARAN DATA PRAKTIK Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentag sistematika setiap kegiatan apa saja yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Ketentuan, Objek dan Subjek Pajak, Cara Perhitungan, Pendaftaran dan Penilaian dan lain – lain. BAB IV: ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada Bab ini penulis akan menyajikan pembahasan tentang Analisis dan Evaluasi data yang diperoleh mengenai Prosedur Pengajuan Pengurangan Pajak Terutang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Pada Bab ini penulis akan mengemukakan tentang kesimpulan dan saran – saran mengenai objek PKLM dan Perumusan yang penulis hadapi selama melaksankan PKLM di lapangan DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
