BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) Globalisasi telah menjalar dan berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Globalisasi juga memberikan dampak yang sangat besar dalam lingkup kehidupan masyarakat khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu pemerintah melaksanakan sebuah program dengan tujuan menghasilkan manusia yang mampu berperan sebagai tenaga yang terampil, kritis dan siap untuk bersaing di dunia kerja dalam berbagai sektor pembangunan. Kemajuan tersebut membutuhkan kesiapan matang oleh pihak Perguruan Tinggi sebagai wadah pendidikan tertinggi dalam suatu jenjang pendidikan formal yang ikut berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Guna memenuhi tuntutan dunia kerja dibutuhkan mahasiswa yang berkualitas yang tidak hanya lulus dari program pendidikannya tetapi juga mampu mengembangkan ilmu yang didapatnya dari dunia pendidikan. Untuk mengaktualisasikan seluruh sistem tersebut sebelum terjun langsung dengan keadaan yang sebenarnya ditengah-tengah masyarakat perlu diadakan pengarahan lingkungan kerja secara nyata terhadap mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ). Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, maka mahasiswa memerlukan sebuah wadah atau tempat untuk mengaplikasikan
teori perkualiahannya yang berhubungan dengan jurusan yang diambilnya yaitu dalam bidang perpajakan. Seperti diketahui bahwa Keuangan Negara adalah merupakan segala hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai, baik berupa barang maupun jasa. Hak Negara, misalnya memungut pajak dan memungut bea cukai. Kewajiban Negara, misalnya memelihara keuangan, membayar utang negara dan membayar gaji pegawai negeri. Untuk memenuhi kewajiban ini, negara memerlukan sumber-sumber penerimaan penghasilan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum negara. Tanpa adanya sumber-sumber penerimaan penghasilan maka negara juga tidak mampu menjalankan segala haknya. Salah satu sumber penghasilan negara berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak antara lain dengan menyempurnakan sistem perpajakan, mengintensifkan penerimaan pemungutan pajak dan menciptakan aparatur perpajakan yang bersih dan berwibawa. Penyempurnaan sistem perpajakan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan. Pembaharuan dibidang perpajakan tersebut dikenal dengan sebutan Tax Reform (Reformasi Perpajakan). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan undang-undang KUP) dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang Undang Nomor 10
Tahun 1994, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Pajak Penghasilan). Bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan (PPh) adalah berdasarkan sistem self assesment dimana dalam sistem ini masyarakat Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain self assesment juga dikembangkan withholding tax system. Withholding tax system yaitu suatu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pada pihak lain. Dengan sistem ini, pihak yang melakukan transaksi ekonomi wajib menghitung pajak dan melakukan pemotongan atau pemungutan. Sehingga setelah dilakukan penghitungan besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, maka akan langsung dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan tersebut Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dikenal beberapa jenis pelunasan perpajakan melalui pihak ketiga. Jenis-jenis pelunasan pajak melalui pihak ketiga tersebut antara lain diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 dari undang-undang tersebut.
Sebagaimana diketahui Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pelunasan pajak melalui pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah pemotong pajak sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebagai pemotong pajak maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan/masa pajak serta menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dalam waktu 3 bulan setelah tahun takwim berakhir dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan memperhatikan hal diatas, penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan mendalami bagaimana sebenarnya proses pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil yang menggunakan sistem withholding tax system. Maka penulis mengangkat judul tentang “SISTEM PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
(BALITBANG)
PROVINSI
SUMATERA UTARA”. B. Tujuan dan Manfaat PKLM Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah sebagai berikut :
Untuk lebih mengetahui cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara. 1. Untuk lebih mengerti dan memahami prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKLM) yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Bagi Mahasiswa a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Perpajakan, khususnya tentang mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil. b. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam permasalahan yang timbul pada saat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). c. Agar menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya menjadi mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja yang semakin hari semakin sulit karena telah dibekali dengan keterampilan-keterampilan, pengalaman-pengalaman dunia kerja dalam proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri tersebut. d. Agar dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa. Dalam melaksanakan
kegiatan
Praktik
Kerja
Lapangan
(PKLM)
mahasiswa dapat menuangkan keterampilan dan mengaplikasikan
dengan baik tugas-tugas yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi masalah yang timbul. e. Memperluas pandangan mahasiswa dalam melihat kondisi perpajakan yang sesungguhnya. 2.
Bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara instansi Pemerintah dengan dunia pendidikan sehingga instansi tersebut dapat mengetahui tingkat perkembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara b. Hasil dari proposal ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pikiran kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara sebagai masukan dan evaluasi pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
C. Uraian Teoritis Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro. SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan,
dan
(Resmi, 2008:1).
yang
digunakan
untuk
membayar
pengeluaran
umum
Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 menyebutkan arti pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Fidel, 2008 : 1). Fungsi pajak yang dikenakan pada masyarakat ada 2 (dua) yaitu : 1. Fungsi Finansial (Budgeter) Adalah mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai keperluan negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Bertujuan agar memberi kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan dirumuskan agar tidak menimbulkan interprestasi (Resmi,2008:3) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan berdasarkan pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau diringkas Undang Undang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain : 1. Teori Asuransi Menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan jiwa, dan juga harta bendanya. Dalam hubungannya dengan masyarakat pajak inilah yang dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. 2. Teori Kepentingan Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah. 3. Teori Gaya Pikul Menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan itu diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak
Teori ini mendasarkan pada paham organische staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. 5. Teori Asas Gaya Beli Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya efeknya, dan memandang efek yang baik itu atas dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat untuk membawanya ke arah tertentu (Resmi,2008:6). Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah Undang Undang Nomor 36 tahun 2008, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan mengalami perubahan yang mendasar yaitu dari Sistem Official Assesment menjadi Sistem Self Assesment. Dalam sistem self assessment system, masyarakat diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sel assesment system, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau ke kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemerintah berharap dengan adanya self assesment system, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Sehingga atas penghasilan karyawan akan dilakukan penghitungan sendiri besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap penghasilannya. Dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan setempat karyawan tersebut bekerja ( Resmi,2008:21). Selain self assesment juga dikembangkan withholding tax system. Withholding tax system yaitu suatu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pada pihak lain. Dengan sistem ini, pihak yang melakukan transaksi ekonomi wajib menghitung pajak dan melakukan pemotongan atau pemungutan. Sehingga setelah dilakukan penghitungan besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, maka akan langsung dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang termasuk dalam golongan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, perusahaan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah/pemda/dana pensiun badan penyelenggara Jamsostek, yayasan asosiasi, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, kepanitianan, perkumpulan dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
Sedangkan pihak-pihak yang yang tergolong penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pegawai tetap, penerima honorarium/honor, tenaga kerja lepas seperti seniman, penceramah, pengelola proyek, peserta perlombaan, olahragawan, pemberi jasa, petugas dinas luar asuransi, distributor Multi Level Marketing (MLM) atau direct selling dan kegiatan lain sejenis, penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua, tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, aktuaris, konsultan, akuntan, dokter dan lain sebagainya. Seperti
halnya
Pajak
Penghasilan
Pasal
25
Pajak
Penghasilan,
pemotongan/pemungutan merupakan angsuran pajak. Untuk pajak penghasilan dikreditkan
pada
akhir
tahun.
Apabila
wajib
pajak
tidak
melakukan
pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) maksimal 24 (dua puluh empat) bulan atau kenaikan 100% (seratus persen). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah
pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong pajak atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau yang disetorkannya. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis membatasi kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup yang timbul dari uraian tersebut yaitu : 1. Cara perhitungan dan pencatatan pajak yang terutang atas gaji pegawai negeri sipil baik dari gaji tetap maupun dari penghasilan lainnya seperti honorarium, bonus, tunjangan, gaji ke 13 (tiga belas) dan penghasilan lain yang bersumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara. 2. Mekanisme atau cara pelaporan pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 3. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang. E. Metode Praktik Kerja Lapangan (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan, tahapannya adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis melakuan berbagai persiapan yang menyangkut Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, dimulai dari penentuan tempat praktik, pengajuan judul, penentuan judul, mencari bahan
proposal, konsultasi, dengan dosen serta proses administrasi untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 2. Studi Literatur Di dalam tahap ini yang akan dilakukan penulis adalah mencari dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku-buku, undang-undang perpajakan, peraturan, majalah, koran, artikel ilmiah, maupun literature yang berhubungan dengan objek dan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 3. Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan/pengamatan secara langsung pada objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dan meninjau secara langsung kondisi serta keadaan objek tempat pelaksanaan kegiatan. 4. Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data melalui 2 (dua) cara yaitu, data primer, yaitu data yang doperoleh melalui wawancara terhadap orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi penulis di lapangan tempat objek Praktik Kerja Lapangan (PKLM) dan data sekunder, yaitu data/informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber-sumber pustaka, Undang-undang, dokumentasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang bertujuan
untuk pengumpulan berbagai data yang berhubungan dengan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 5. Analisis dan Evaluasi Analisa data dalam PKLM ini dilakukan secara deskriktif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau mendiskusikan keadaan subjek atau objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. F. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan pengumpulan data digunakan tiga metode yaitu : 1. Wawancara (Interview) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan seperti data-data pajak, target dan realisasai pajak dan pertanyaan-pertanyaan yang lain kepada pegawai instansi. 2. Observasi (Pengamatan) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan dengan memberikan petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki risiko tinggi.
3. Daftar Dokumentasi Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam
pembahasan
penulisan
laporan
ini
penulis
menyajikanya
pembahasan ke dalam 5 bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja lapangan Mandiri (PKLM). BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi dari laporan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan Mandiri, Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri, Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.
BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai Lokasi Praktek Kerja Lapangan Mandiri, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Gambaran Mengenai Pegawai di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara BAB III : GAMBARAN DATA WAJIB PAJAK
Dalam bab ini penulis memaparkan data yang berkaitan dengan wajib pajak mulai dari pengertian, dasar pelaksanaan, subjek/objek, ketentuan umum dalam peraturan perundang undangan, tata cara pengenaan, wajib pajak, mekanisme perhitungan, pelaporan, dan lainlain Universitas Sumatera Utara. BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh, serta menganalisis masalah yang timbul dan alternatif pemecahan masalah juga
evaluasi
terhadap
alternatif
pemecahan
masalah,
serta
menganalisa data untuk menjawab perumusan masalah. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan disimpulkan uraian uraian dari bab-bab sebelumnya dan saran saran yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
