BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pada dasarnya Negara adalah sebuah rumah tangga yang besar, dan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pada dasarnya Negara adalah sebuah rumah tangga yang besar, dan memerlukan biaya untuk menjalankan fungsinya serta melangsungkan kehidupan bangsa. Salah satu biaya tersebut antara lain pajak, dimana pada saat ini pajak bagaikan primadona bagi pemerintah, karena merupakan penerimaan yang sangat mendukung dalam rangka menunjang lancarnya pembangunan di Negara ini. Karena itu penerimaan pajak perlu ditingkatkan dalam semua sektor. Tujuan Negara RI yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata material yang dapat diwujudkan

melalui

Pembangunan

Nasional

secara

bertahap,

terencana,

berkesinambungan dan berkelanjutan (Mardiasmo,2006:3). Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional diperlukan dana antara lain bersumber dari peran serta masyarakat dalam wujud pembayaran Pajak. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa penagihannya. Dalam praktiknya sering kali ditemui pihak-pihak yang kurang sadar dalam hal membayar kewajibannya (pajak).

Universitas Sumatera Utara

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguleren. Fungsi budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan sebagai sumber keuangan Negara. Sedangkan fungsi reguleren merupakan fungsi mengatur, artinya pajak sebagai sebuah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Adanya peningkatan penerimaan pajak yang terjadi setiap tahunnya menyebabkan pihak Direktorat Jenderal Pajak terus mengadakan pengawasan pengamanan atas penerimaan pajak, guna mewujudkan realisasi akan besarnya penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Sebagai tindak lanjutnya guna meningkatkan penerimaan di sektor pajak pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Mengingat Negara Indonesia pada saat ini menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment (Mardiasmo,2006:7) yang menggantikan offical assessment. Maka dengan dianutnya sistem self assessment ini, wajib pajak


diberikan

kepercayaan

sepenuhnya

untuk

menghitung,

memperhitungkan,

melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang, sehingga dapat dikatakan wajib pajak itu berperan besar dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan tersebut. Sedangkan aparat pajak melakukan tugas sebagai pembinaan, penelitian, pengawasan dan sanksi. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya. Sebagai akibat dari tindakan wajib pajak ini maka dilakukan tindakan penagihan yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pihak fiskus adalah upaya yang dilakukan dapat berjalan lancar. Karena lancar tidaknya penagihan akan mempengaruhi pendapatan Negara dari sektor pajak tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam hal penagihan aparatur Direktorat Pajak menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding (PB) apabila tidak atau kurang bayar, menjadi dasar tindakan atau sarana administrasi bagi fiskus untuk melakukan tindakan penagihan pajak, sebagai sarana pelunasan


pajak terutang. Namun kenyataan di lapangan masih banyak wajib pajak yang tidak menghiraukan atas terbitnya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dan selanjutnya aparatur pajak akan menerbitkan Surat Teguran atas surat peringatan, dan lainnya. Begitu juga Surat Teguran bukan merupakan suatu sarana yang dapat menjamin penerimaan Negara berupa pajak dapat diterima atau diperoleh dengan cepat. Hal ini dapat dilihat masih banyak wajib pajak yang tidak merespon atas diterbitkannya Surat Teguran tersebut dan harus ditagih melalui Surat Paksa yang merupakan surat perintah untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Oleh karena itu Surat Paksa merupakan salah satu sarana administrasi yang penting dalam melaksanakan penagihan guna mencapai penerimaan Negara dari sektor pajak. Mekanisme penagihan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan pasal 4 Undang-Undang No 19 Tahun 2000 yaitu : Penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk Oleh Pejabat setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, 1. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 21 hari sejak terbit Surat Teguran pejabat segera menerbitkan Surat Paksa yang dikeluarkan oleh jurusita.


2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan,

maka

Pejabat

Pajak

segera

menerbitkan

Surat

Perintah

Melaksanakan Penyitaan (SPMP), 3. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang. 4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman lelang, maka dilaksanakan pelelangan (penjualan barang sitaan Penanggung Pajak) melalui kantor lelang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, penulis tertarik untuk membahas tentang “ TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA.


B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi tujuan dan pelaksanakan PKLM : a. Mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. b. Untuk mengetahui faktor penghambat penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. c. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut . 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri a. Bagi Mahasiswa 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis. 2) Mengaplikasikan teori dan ilmu yang didapat dibangku kuliahan melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3) Memberikan bekal pengalaman kerja kepada setiap mahasiswa.

b. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU 1) Untuk meningkatkan hubungan antara Universitas Sumatera Utara dengan instansi pemerintahan dalam hal ini di Kantor Pelayanan Pajak. 2) Agar Univeritas lebih berperan dalam kegiatan pendidikan sesuai dengan peraturan yang sekarang ditetapkan.


3) Mempromosikan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

c. Bagi Instansi/ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 1) Membina hubungan baik dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2) Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam menangani admnistrasi perpajakan.

C. Uraian Teoritis 1. Defenisi Pajak “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya” digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment” (Soemitro,1998 : 8). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.


2. Fungsi Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H, Fungsi pajak ada 2 (dua) yaitu fungsi budgetair dan reguleren. Fungsi budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatannya untuk Kas Negara, dimana hal ini dapat dilihat dari terus berkembangnya serta berubahnya peraturan–peraturan dari berbagai jenis pajak seperti : a. Pajak Penghasilan (UU No.36 Tahun 2008) b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No.42 Tahun 2009) c. Pajak Bumi dan Bangunan dan Lainnya (UU No. 20 Tahun 2000) d. Dan lain-lain. Sedangkan fungsi reguleren merupakan fungsi mengatur artinya pajak sebagai sebuah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misalnya : 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap minuman keras.


2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif dari masyarakat. 3) Tarif Pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. 4) Tarif Pajak proregsif dikenakan atas penghasilan dimana maksudnya adalah agar pihak yang memiliki penghasilan lebih tinggi memberikan kontribusi / membayar Pajak yang tinggi, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Penagihan Pajak Pengertian penagihan khusus didalam bidang perpajakan adalah “serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagaian/ seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku” (Moeljo Hadi, 1995:2). Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penaggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, membertitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan Penyitaan, melaksanakan Penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan dilakukan dengan adanya utang Pajak dari Wajib Pajak, yang belum dilunasi sehingga dilakukan penagihan pajak melalui Surat Tagihan Pajak.


Surat Tagihan Pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009) Pasal 1 Ayat (20) adalah “ Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Beberapa alasan yang menyebabkan Surat Tagihan Pajak (STP) dapat dikeluarkan kepada Wajib Pajak adalah : a.

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar

b.

Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga.

d.

Pengusaha

yang

dikenakan

pajak

berdasarkan

Undang-Undang

Pajak

Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). e.

Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak.

f.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.


4. Fungsi Surat Tagihan Pajak Dalam hal ini fungsi Surat Tagihan Pajak adalah : a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutama SPT Wajib Pajak, yang artinya jika pajak dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar / disetor ataupun kekurangan pembayaran pajak, akibat salah tulis dan atau salah hitung dalam surat pemberitahuan. b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. c. Alat untuk menagih.

5. Dasar Penagihan Pajak Sesuai dengan sistem self Assessment yang berlaku sekarang ini, Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri utang pajaknya.

Apabila

terdapat

kekeliruan

atau

kesalahan

dalam

melakukan

penghitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar ketentuan UndangUndang Perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan (SKK) dan Putusan Banding (PB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.


a. Surat Tagihan Pajak (STP) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (20), adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (16), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar. c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (17), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. d. Surat Keputusan Pembetulan (SKP) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (16), adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. e. Surat Keputusan Keberatan (SKK) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (34), adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.


f. Putusan Banding (PB) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (35), adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Kepitusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Di dalam Surat Paksa dicantumkan nama penanggung pajak dan alamatnya yang jelas serta jumlah utang pajaknya. Surat Paksa yang berkepala “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “. Surat Paksa yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti Grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung.

7. Penerbitan Surat Paksa Menurut UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 8 Suat Paksa diterbitkan apabila a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran.


b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau c. Penaggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum di dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyain kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat : 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak. 2) Dasar Penagihan. 3) Besarnya Utang Pajak. 4) Perintah untuk membayar.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah : 1) Pelaksanaan penerbitan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. 2) Prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa 3) Faktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.


4) Cara Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Penagihan utang pajak dengan Surat Paksa.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri maka penulis menggunakan metode sebagai berikut. 1. Tahap Persiapan Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi sebelum melakukan PKLM yang meliputi kegiatan yaitu : a. Pengajuan judul proposal b. Penentuan judul proposal c. Seminar proposal d. Penentuan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri e. Penentuan dosen pembimbing f. Pengurusan administrasi dan izin serta konsultasi dengan pihak dosen

2. Pelaksanaan PKL Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dimulai sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 27 April 2012. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan, kami ditempatkan di beberapa seksi yang ada di


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berjumlah 8 seksi, antara lain : seksi Waskon I, II, III, IV, seksi PDI, seksi Penagihan, seksi Ekstensifikasi dan seksi Pelayanan. Untuk masing-masing seksi ditempatkan dua orang. Kami melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pratama Medan Polonia berjumlah 16 orang, dimana tidak semua seksi dapat kami masuki atas kebijaksanaan dari Kepala Sub Bagian Umum selaku pembimbing kami di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Adapun kegiatan yang kami lakukan di setiap seksi yang kami tempati yaitu : a. Seksi Waskon 1 1) Merekam SPT Wajib Pajak lengkap ataupun tidak lengkap. 2) Mengurutkan SPT berdasarkan daftar. 3) Mengamplopkan surat, mengarsipkan surat dan meregistrasikannya ke data surat keluar di komputer Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Medan Polonia. 4) Mengantar surat ke bagian Pelayanan, Kasubag, Penagihan dan Sekretariat.

b. Seksi Waskon II 1) Menginput data daftar Nominatif Wajib Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi ke komputer Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Medan Polonia. 2) Mencatat surat masuk dan surat keluar


3) Mengamplop dan mengantar surat / berkas ke bagian Pelayanan, Kasubag, Penagihan dan Sekretariat.

c. Seksi Waskon III 1) Merekam SPT lengkap ataupun tidak lengkap ke sistem data komputer Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia melalui aplikasi Dropbox SPT. 2) Mendownload data keluaran Wajib Pajak menggunakan aplikasi situs Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yaitu Portal penyandingan Data Faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan (PKPM). 3) Mengamplop dan mengantar surat / berkas kebagian Pelayanan, Kasubag, Penagihan dan Sekretariat.

d. Seksi Waskon IV 1) Mencatat surat masuk dan surat keluar. 2) Merangkum buku mengenai Perpajakan. 3) Memfotocopy SPT Wajib Pajak. 4) Mengamplop dan mengantar surat / berkas kebagian Pelayanan, Kasubag, Penagihan dan Sekretariat.


e. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 1) Merekam SPT Wajib Pajak atas PPh pasal 21 dan pasal 26 beserta lampirannya. 2) Merekam SPT Tahunan Orang Pribadi beserta lampirannya. 3) Merekam data Wajib Pajak pensiunan maupun pegawai.

f. Seksi PDI Penagihan 1) Menscan surat tagihan wajib pajak ke dalam komputer Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. 2) Memasukan berkas penagihan ke ruang berkas penagihan. 3) Mengantarkan surat ke bagian sekretariat.

g. Seksi Ekstensifikasi 1) Keseluruhan kegiatan di seksi Ekstensifikasi adalah melakukan pembuatan NPWP. Mulai dari proses perekaman data Wajib Pajak sampai pada proses pencetakan NPWP sesuai dengan format yang telah disediakan di komputer Kantor Pelayanan Pajak. Dalam proses perekaman menggunakan aplikasi PWPM yang dalam pengoprasianya menggunakan NIP pegawai terkait. 2) Menginput data PPAT ke komputer Kantor Pelayanan Pajak, guna menjadi data masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.


h. Seksi Pelayanan 1) Menyortir SPT PPh Orang Pribadi Nihil, SPT Orang Pribadi Kurang Bayar, SPT PPh Orang Pribadi Lebih Bayar, memberikan tanda terima kepada wajib pajak yang telah menyerahkan SPT Tahunannya. 2) Menyortir SPT yang telah dikelola untuk dimasukan ke lemari berkas di bagian ruang berkas.

F. Metode Pengumpulan Data Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam pelaksanaan PKLM, ada beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu : 1. Daftar Pertanyaan ( Interview Guide ) Pengumpulan data dan mencari data dengan melakukan wawancara dengan mengajukan pertamyaan kepada pihak instansi yang berkompeten dan menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 2. Data Observasi (Observation Guide ) Dengan melakukan pengamatan langsung dan melakukan pencatatan data yang diperlukan untuk pembahasan masalah.


3. Daftar Dokumentasi Pengumpulan buku-buku perpajakan, majalah, undang-undang perpajakan, Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan data-data lain yang berhubungan dengan objek pembahasan.

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) penulis menguraikan penulisan tersusun secara sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan laporan PKLM ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Didalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup, metode PKLM, metode pengumpulan data, dan sistematika.

BAB II

: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PKLM Penulis menjelaskan gambaran umum objek dan lokasi PKLM, sejarah singkat serta struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.


BAB III

: GAMBARAN

DATA

TENTANG

PELAKSANAAN

PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT PAKSA Bab ini berisikan tentang data-data yang diperoleh, baik mengenai ketentuan-ketentuan tata cara atau prosedur penerbitan surat paksa, perhitungan dan lain-lain. BAB IV

: ANALISA DAN EVALUASI DATA Dalam bab ini penulis menganalisa mengenai data yang diperoleh kemudian melakukan evaluasi terhadap data tersebut, sehingga tercapai manfaat dan tujuan PKLM.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini terdiri dari dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas PKLM, sedangkan saran merupakan ide atau gagasan yang harus dilakukan dalam menemukan solusi atas masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan PKLM.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pada dasarnya Negara adalah sebuah rumah tangga yang besar, dan

Recommend Documents