BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun merupakan bentuk pelaksanaan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2014-

merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.

tahun

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun sebagai penyempurna dari dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD menjadi perpanjangan dari RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup memuat latar belakang, landasan hukum, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-

. Pertimbangan

yang dipakai dalam pembuatan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup adalah lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Badan Lingkungan Hidup, kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup dengan Renstra Provinsi Jawa Timur, dan lingkungan nasional yang berisi penelaahan

dengan

Renstra

Kementerian

Lingkungan

Hidup.

Sedangkan

lingkungan internal yaitu kondisi internal dari Badan Lingkungan Hidup

yang

meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Badan Lingkungan Hidup. Program yang disusun dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Tahun

2014-

bersifat

indikatif,

dengan

tidak

mengabaikan

keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya. Program Badan Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan kewenangan Badan Lingkungan Hidup, program lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi pendanaan, sumber pendanaan dan lokasi kegiatan. Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan

pengetahuan

antisipatif,

pengorganisasian

secara

sistematis

terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2014-

. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan

Lingkungan

Hidup,

diharapkan

mampu

menjadi

arah

dan

pedoman

penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan

tahun yang dijabarkan dalam

program dan kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang di bidang lingkungan hidup. 1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 20014 – 2018 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Lingkugan Hidup

Kabupaten

Jombang. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut: 1. Sebagai acuan Badan Lingkungan Hidup dan stakeholder terkait dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2014-2018) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Lingkungan Hidup; 2. Memudahkan seluruh aparatur Badan Lingkungan Hidup serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk menilai program Badan Lingkungan Hidup selama lima tahun ke depan. Sedangkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 adalah: 1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 lingkup Badan Lingkungan Hidup; 2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) Badan Lingkungan Hidup dan pedoman program periode tahun 2014-

;

3. Menyediakan tolok ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja Badan Lingkungan Hidup tahunan; 4. Memudahkan pemahaman aparatur SKPD ( Badan, Dinas, Kantor, Instansi) dan masyarakat Kabupaten Jombang serta pimpinan daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup SKPD dan antar SKPD dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jombang; 5. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sumber Daya Kinerja Pelayanan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup. Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: 1.

Penyusunan

dan

perumusan

rencana

program

kegiatan

pengendaian,

pengelolaan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; 2.

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan, penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan;

3.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan pengendalian teknis analisis dampak lingkungan;

4.

Pengembangan

program

kelembagaan

dan

peningkatan

kapasitas

pengendalian dampak lingkungan; 5.

Pelaksanaan

pembinaan

teknis

bidang

pemantauan,

pencegahan

dan

penangulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan; 6.

Pengawasan dan pengendalian teknis, dibidang pemeliharan sarana dan prasarana lingkungan hidup;

7.

Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

8.

Penyelenggaraan bimbingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dibidang lingkungan hidup;

9.

Pengelolaan sarana dan prasarana Badan Lingkungan Hidup;

10. Pengelolaan tugas ketatausahaan. 2.1.1 Struktur Organisasi Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terdiri dari: 1. Kepala Badan. 2. Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak, membawahi: a. Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;

b. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, membawahi: a. Sub Bidang Konservasi Lingkungan; b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana bagan dibawah ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KEL. JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK

BIDANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

SUB BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG KONSERVASI LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Rincian Jombang

personil pegawai

dibedakan

menjadi

Badan

Lingkungan

beberapa

kriteria,

Hidup

Kabupaten

diantaranya

adalah

pembagian pegawai menurut jabatan struktur eselon II dan III, pegawai jabatan Struktural eselon IV dan pegawai jabatan staf. Penjelasan mengenai pembagian pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini. Tabel 2.1 Pegawai Jabatan Struktural eselon II dan III No

Nama

NIP

Ir. Heru Widjajanto, M.Si Drs. Ec. Daniel Nanang Kusrianto Drs. Eddy Sumaryono

Jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sekretaris BLH Kabid Konservasi dan Pengelolaan SDA Kabid Tata Lingkungan & Pengendalian Dampak

M. Fatchurrahman, SP

Tabel 2.2 Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV No

Nama

NIP

Andjar Sri S, S.Sos Dra. Yuliah Utari Sandy Agus Riawan, ST Yuli Inayati, ST, MT

Jabatan Kasubag Umum Kasubag Keuangan Kasubid Pengelolaan SDA Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Kasubid Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Kasubid Konservasi Lingkungan Kasubid Pengendalian Dampak Lingkungan

Dwi Ariyani, S.Si

M. Amin Kurniawan, ST Lilik Purwati, ST

Tabel 2.3 Pegawai Jabatan Staf No

Nama

NIP

Jabatan

Suliono, SP

Staf

Widji Ismijati

Staf

Hasan Marzuki, SH

Staf

Guntari

Staf

Siska Utami,SE

Staf

Nurtjahyo

Staf

Eko Wahyu Mujali, ST

Staf

No

Nama

NIP

Jabatan

Sapty Rayadani, ST

Staf

Nina Hardiyanti Susilo, SE

Staf

Selanjutnya deskripsi mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dapat dijabarkan sebagai berikut. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan

Hidup

meliputi

urusan

umum,

keuangan

dan

penyusunan

program/pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai tugas: 1.

Melaksanakan koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional Badan Lingkungan Hidup;

2.

Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan Lingkungan Hidup;

3.

Pengumpulan data dan informasi lingkungan dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Lingkungan Hidup;

4.

Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

5.

Penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

anggaran

pelaksanaan,

penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; 6.

Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;

7.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Badan Lingkungan Hidup;

8.

Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;

9.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;

10. Pelaksanaan sistem pengawasan melekat; 11. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan Lingkungan Hidup; 12. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor; 13. Pelaksanaan penangan pengaduan masyarakat. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum, mempunyai tugas diantaranya: 1.

Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan

operasional; 2.

Melaksanakan

administrasi

kepegawaian,

melaksanakan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; 3.

Melaksanakan

urusan

administrasi

umum,

rumah

tangga/keprotokolan,

perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; 4.

Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan Lingkungan Hidup;

5.

Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;

6.

Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD;

7.

Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;

8.

Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan Lingkungan Hidup;

9.

Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;

10. Membatu

sekretaris

dalam

melaksanakan

koordinasi

terkait

dengan

pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: 1. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; 2. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; 3. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Badan Lingkungan Hidup; 4. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: 1. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang lingkungan hidup; 3. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang lingkungan hidup; 4. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; 5. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

lingkungan hidup; 6. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup; 7. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; 8. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan Lingkungan Hidup; 9. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dibidang tata lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan serta pengendalian dampak lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak mempunyai tugas: 1.

Pengendalian kapasitas dengan upaya menginventarisir dan mengevaluasi kebijakan teknis operasional dibidang tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;

2.

Penyiapan bahan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL;

3.

Pelaksanaan analisis penerapan UKL/UPL dan RKL/RPL serta pelaksanaan evaluasi tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;

4.

Pengkoordinasian

teknis

pelaksanaan

AMDAL

dan

pengembangan

kelembagaan bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan; 5.

Penyusunan dan penerapan standarisasi lingkungan;

6.

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis (KLS);

7.

Pembinaan dan pengawasan regulasi pengelolaan limbah;

8.

Pemantauan dan evaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran;

9.

Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengumpulan informasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;

10. Pelaksanaan penyuluhan tentang pengendalian dampak lingkungan dalam melaksanakan pembinaan kepada pecinta pelestarian sumber daya alam; 11. Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan sumber air serta pelestarian fungsi dan pemulihan kualitas sumber daya lain yang tercemar limbah; 12. Pelaksanaan penetapan baku mutu lingkungan; 13. Pelaksanaan evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan; 14. Pelaksanaan kajian lingkungan strategis dan kajian resiko lingkungan; 15. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; 16. Pengusulan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; 17. Pembinaan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup;

18. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya B3; 19. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah B3; 20. Pelaksanaan audit lingkungan dan pembinaan serta pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ISO 14000, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan. Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas: 1.

Melaksanakan studi kelayakan dan Amdal dalam rangka pemeliharaan sumber daya air;

2.

Melaksanakan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan jaringan irigasi pemanfaatannya;

3.

Melakukan penilaian AMDAL bagi jenis usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten sesuai dengan standar dan ketentuan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

4.

Melakukan pemberian rekomendasi UKL/UPL;

5.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib AMDAL;

6.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib UKL/UPL;

7.

Melaksanakan penetapan baku mutu lingkungan;

8.

Melaksanakan evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan;

9.

Melakukan kajian tata lingkungan strategis dan kajian risiko lingkungan;

10. Menetapkan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; 11. Mengusulkan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; 12. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; 13. Menerapkan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; 14. Melaksanakan audit lingkungan dan pembinaan serta pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ISO 14.000, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas: 1.

Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;

2.

Menginventarisasi dan identifikasi kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemaran;

3.

Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;

4.

Memberikan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli;

5.

Melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;

6.

Memberikan rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau kegiatan;

7.

Melakukan pengawasan dan penanggulangan kecelakaan akibat limbah skala kabupaten;

8.

Memberikan rekomendasi Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3;

9.

Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten (dalam konteks pencemaran limbah B3);

10. Melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan; 11. Menerapkan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat atau keadaan tak terduga lainnya; 12. Menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; 13. Memberikan rekomendasi perizinan pembuangan air limbah ke tanah dan sumber air; 14. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta pengawsan pelaksanaan Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); 15. Mengawasi penataan persyaratan yang tercantum dalam IPLC; 16. Memberikan rekomendasi dan pengawasan Ijin Gangguan/HO; 17. Mengawasi

pengelolaan

usaha

yang

dapat

menyebabkan

terjadinya

pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak; 18. Melakukan pembinaan dan penanganan pengaduan kasus lingkungan dan upaya penegakan hukum lingkungan; 19. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai Standart Pelayanan Minimal; 20. Melaksanakan dan memantau penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; 21. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim; 22. Menetapkan dan memantau kebijakan perlindungan lapisan ozon;

23. Menetapkan kelas air pada sumber air. Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Tugas pokok Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menyelenggarakan sebagian urusan Badan Lingkungan Hidup dalam bidang

konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi: 1.

Pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam;

2.

Penetapan daerah rawan bencana alam dan koordinasi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana alam;

3.

Penetapan kebijakan pengelolaan dan keanekaragaman hayati;

4.

Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam;

5.

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan degradasi lingkungan;

6.

Penyusunan kebijakan teknis pemulihan kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan degradasi lingkungan;

7.

Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

8.

Pelaksanaan pelaksanaan dan penyuluhan terhadap kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;

9.

Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan konservasi pertambangan/energi. Sub Bidang Konservasi Lingkungan

Sub Bidang Konservasi Lingkungan, mempunyai tugas: 1.

Menyusun kebijakan teknis konservasi lingkungan;

2.

Melaksanakan

perencanaan,

pelaksanaan,

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan kegiatan konservasi lingkungan; 3.

Menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat bencana;

4.

Menetapkan kawasan yang berisiko rawan bencana;

5.

Menetapkan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan;

6.

Menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

7.

Menetapkan dan melaksanakan pengendalian kemerosotan keanegaragaman hayati;

8.

Memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

9.

Mengembangkan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala kabupaten;

10. Menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan; 11. Mengawasi dan mengendalikan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; 12. Menetapkan kualitas lahan dan tanah dalam rangka konservasi lingkungan; 13. Mengawasi dan mengendalikan kerusakan lahan dan atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;

14. Mengatur pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah akibat produksi biomassa (kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan produksi); 15. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; 16. Membina dan melaksanakan penyuluhan dalam peningkatan peran serta masyarakat; 17. Menyusun kebijakan pengembangan pendidikan lingkungan hidup; 18. Mengembangkan pola kemitraan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan pemangku kepentingan terkait. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas: 1.

Mengumpulkan

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan

kebijakan

teknis

pengelolaan sumber daya alam; 2.

Melakukan penelitian, pengkajian dan pemetaan sumber daya alam;

3.

Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam;

4.

Melakukan penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam;

5.

Mengadakan penataan, inventarisasi dan penentuan letak cadangan sumber daya alam yang bisa dikelola;

6.

Memberikan rekomendasi dan pengawasan ijin usaha pertambangan, energi dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) skala kabupaten;

7.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dasar kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan sumberdaya alam;

8.

Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelaku pengelola sumber daya alam;

9.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil kegiatan pengelolaan sumber daya alam;

10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil kegiatan reklamasi lahan bekas kegiatan pengelolaan sumber daya alam. UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

Tugas

pokok

UPTB

Laboratorium

Lingkungan

Hidup

adalah

melaksanakan sebagai tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang di bidang laboratorium lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: 1.

Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang laboratorium lingkungan;

2.

Pelaksanaan

program

kerja

dan

kebijakan

teknis

dalam

rangka

mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa pengelolaan, penelitian lingkungan dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan pencemaran limbah industri dan domestik; 3.

Menganalisa sampel yang diterima dari mesyarakat/instansi untuk diperiksa dan hasilnya

melalui

Badan

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Jombang

direkomendasikan pada instansi atau pihak yang membutuhkan; 4.

Memberikan tanda bukti kepada setiap sampel yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan;

5.

Pelaksanaan

pemungutan

retribusi

jasa

pengkajian

sesuai

ketentuan

perundang-undangan dan selanjutnya melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang; 6.

Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;

7.

Melakukan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih dan air limbah dari kegiatan industri maupun domestik;

8.

Melakukan pengukuran kualitas udara ruang/ambient dan kualitas udara emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak;

9.

Melakukan pemantauan tingkat kebisingan lingkungan, kebauan lingkungan dan tingkat getaran;

10. Pelaksanaan dan pengelolaan tugas ketatausahaan UPTB. 2.2 Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup 2.2.1 Sumber Daya Manusia Bagian ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebihnya akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini. Tabel 2.4 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan Golongan

Jumlah Pegawai

IV/a IV/b III/a III/b

2 Orang 2 Orang 3 Orang 3 Orang

III/c

2 Orang

III/d

6 Orang

II/a

2 Orang

Jumlah

20 Orang

Tabel 2.5 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon Eselon

Jumlah Pegawai

I

-

II

1 Orang

III

3 Orang

IV

7 Orang

Staf

9 Orang

Jumlah

20 Orang

Tabel 2.6 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Pendidikan

Jumlah Pegawai

SMA

3 Orang

S1

11 Orang

S2

6 Orang

Jumlah

20 Orang

2.2.2 Aset/ Modal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berlokasi di Jalan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid No. 132. Dalam menjalankan tugas operasional dan administrasi, Badan Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana pendukung. Sarana tersebut diuraikan sebagaimana tabel 2.7 berikut ini. Tabel 2.7 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Tahun Anggaran 2013 Per 31 Desember 2013) No. Nama Barang Alat-alat Besar Transportable Generating Alat-alat Angkutan Station Wagon Pick Up Sepeda Motor Alat bengkel dan alat ukur Tabung NH3 Tripod Spectrum Analyzer Global Postioning System Test Tube Rack S.W.10 H Alat Kantor dan Rumah Tangga Mesin Tik Man Long (18) Almari Besi/ Metal Rak Besi/ Metal

Jumlah (Unit)

No. Nama Barang Filling besi/ Metal Alat penghancur Kertas Lemari kayu Meja Besi/Metal Meja kayu/ Rotan Meja Tulis Meja Tambahan Kursi Tamu Kursi Tangan Kursi putar Kursi Biasa Kursi Lipat Mesin Potong Rumput Ac Sentral Ac Unit Kipas Angin Tabung gas Alat pemangkas Ware Less Tangga Alumunium Handycam P.C. Unit Note Book CPU Monitor Printer Meja kerja Pejabat Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Meja Tamu biasa Kursi Kerja Pejabat Alat Studio dan Alat Komunikasi Camera+ Attachment Proyektor+ Attachment Unintemuptible P.S(Ups) Camera Electric Megaphone Alat Laboratorium Spectro Photo Meter Kreud Glask Alat Penguji Tembus Udara Incubator Cawan Petri

Jumlah (Unit)

No. Nama Barang Alat Laboratorium Microbiologi

Jumlah (Unit)

Alat model/ hidrolika Destilasi Aspal Vacum Pump Alat Lab. Mekanik Tanah dan Batuan Botol Oxigen Elemeyer Glass Piper Gelas Gelas Takar Labu Takar Burette Corong Water bath Desicator Vacum Pump Separate Funnel Alat Lab. Kimia Alat Lab. Imonulogi Pipet Spectrophotometer Generator Anemometer Water Quality Checker Statip Meja Kerja Pipet Tetes Bidang Study IPA Menengah Botol Moisture Tester Ater Ouryti Meter Beaker Glassware Plastic/ Utensils Do Meter Colony Counter Micro Kjedahl Distiler Laboratorium Lingkungan Bod Incubator Peralat Extraksi Sochlet Flowmeter Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Pada bagian ini memaparkan tingkat capaian kinerja dari Badan Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/ target renstra Badan lingkungan Hidup pada periode sebelumnya. Tingkat capaian kinerja tersebut menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan SKPD dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Pemaparan lebih lanjut mengenai tingkat capaian kinerja dari Badan Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 2.8 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009-2013 Target Renstra SKPD Tahun keNo

Indikator Kinerja sesuai dengan Fungsi SKPD

(1)

(2) SPM

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Target SPM IKK (SPM) (IKK) (3)

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air; prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti IKK Penanganan Sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat Pembuangan Akhir (TPS) Per satuan Penduduk Penegakan hukum lingkungan Program SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Realisasi Capaian Tahun ke

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

20%

40%

60%

80% 100%

60%

71%

90%

73%

71% 300% 177% 150%

91%

71%

20%

40%

60%

80% 100%

-

-

-

50%

25%

-

-

-

63%

25%

20%

40%

60%

80% 100%

-

-

-

20%

100%

-

-

-

25%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100%

91,95% 70% 16%

11,67% 100% 7,56% 100%

93,27% 100% 82,01% 100%

14% 27,77% 4,22% 100%

95% 97% 100% 53% 61% 96% 98%

96% 99% 94% 92% 74% 84% 97% 94% 91%

RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

86% 78% 100% 73% 93% 94% 98% 98% 99%

87% 97% 97% 98% 96% 82% 98% 97% 98%

RPJMD

100%

100%

100%

100%

100%

-

0,989906625

- 0,96729259

86% 78% 100% 73% 93% 94% 98% 98% 99%

87% 95% 97% 97% 97% 100% 98% 96% 82% 53% 98% 61%

96% 99% 94% 92% 74% 84% 97%

97% 98%

94% 91%

99%

96% 98%

Keterangan

Implementasi standar pelayanan minimal Badan Lingkungan Hidup baru dilakukan di tahun 2012 dan beberapa masih belum optimal , karena Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2009-2013 belum menerapkan SPM yang dicanangkan di tahun 2010

97%

21

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Tantangan merupakan faktor eksternal yang menjadi objek yang harus ditanggulangi karena mempengaruhi pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan peluang merupakan faktor ekternal yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup. Tantangan dan peluang dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dapat dipaparkan sebagai berikut. 2.4.1. Tantangan (Threats) 1. Terjadinya pemanasan global. 2. Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup. 4. Menurunnya potensi sumber daya alam. 5. Rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah. 6. Menurunnya potensi keanekaragaman hayati. 7. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan. 8. Minimnya keterlibatan masyarakat pengelolaan lingkungan. 2.4.2. Peluang (Opportunities) 1. Tersedianya bantuan dari pemerintah pusat. 2. Adanya mekanisme kerjasama dengan swasta dan lembaga lain. 3. Adanya mekanisme pelibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Permasalahan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak 1.

Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;

2.

Tidak adanya personil analis laborat sehingga menghambat operasional laboratorium;

3.

Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;

4.

Masih

minimnya

peraturan

perundang-undangan

sebagai

instrumen

pengendalian; 5.

Belum adanya Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air pada badan air di Kabupaten Jombang;

6.

Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;

7.

Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL.

8.

Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);

9.

Terbatasnya anggaran bidang lingkungan hidup. Permasalahan Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

1.

Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun, sehingga mengurangi resapan air dan tutupan vegetasi;

2.

Kemerosotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan secara berlebihan;

3.

Dampak penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan;

4.

Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;

5.

Rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;

6.

Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan lingkungan hidup; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat dipengaruhi

oleh visi dan misi kepala daerah, dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang sehingga semua langkah-

langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 201 –

.

Visi Kabupaten Jombang adalah: “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA” Sesuai dengan visi Kabupaten Jombang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama; 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau; 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata; 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih. Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang ditunjukkan dengan pelaksanaan misi ke 4(empat) RPJMD Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Pada misi keempat ini Badan Lingkungan Hidup mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2. Penataan Lingkungan; 3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan; 5. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Terbarukan; 6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur 3.3.1. Renstra Kementrian Lingkungan Hidup Berdasarkan kewenangan dari peraturan dan tata perundang-undangan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup, maka visi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia adalah: “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang Handal dan Proaktif, Serta Berperan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, Dengan Menekankan Kepada Ekonomi Hijau” Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkanlah sasaran dan lokus prioritas Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010pembangunan

yang

ingin

dicapai

Kementerian

Secara umum, sasaran Lingkungan

Hidup

adalah

mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam

yang mengarah pada pengutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah: 1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah; 2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan; 3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014, diarahkan pada lokus prioritas sebagai berikut: 1. Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Ciliwung dan Bengawan Solo; 2. Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil; 3. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulaupulau kecil terluar. Pernyataan

diatas

memberikan

arahan

bagi

seluruh

daerah

(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. Sasaran dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan mempertimbangkan sasaran dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan usaha dan aktifitas manusia; 2. Pulihnya potensi sumber daya alam; 3. Tersedianya informasi lingkungan hidup yang berkualitas; 4. Membangun kesadaran dan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup; 5. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup. 3.3.2. Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah dari Undang-Undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) serta untuk mendukung tujuan pembangunan Jawa Timur saat ini yang pro terhadap wong cilik, maka visi pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur adalah: “Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat” Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan hal kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik yang terorganisir dalam skala besar

seperti kegiatan industri, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor ekonomi dan sosial budaya seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah secara sembarangan, emisi kendaraan bermotor dan lain lain, serta lemahnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka penyelesaian masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak. Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Perumusan misi pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk membangun suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta sebagai kontributor pencemaran, pihak akademisi sebagai penghasil teknologi dan solusi ilmiah dan pihak masyarakat yang sangat diperlukan perannya dalam bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali/pengontrol pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal diatas maka Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah: ”Bersama Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pelestarian Sumber Daya Alam di Jawa Timur” Dari misi tersebut dan memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1.

Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten;

2.

Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota;

3.

Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan;

4.

Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3;

5.

Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan;

6.

Mengkoordinasikan

dan

memantau

pelaksanaan

pengelolaan

kawasan

konservasi, pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati; 7.

Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan daya dukung lingkungan hidup perkotaan;

8.

Meningkatkan kualitas udara perkotaan;

9.

Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup;

10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; 11. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas; Berdasarkan sasaran dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan dengan meningkatkan kualitas perlindungan lingkungan sebagai berikut: 1.

Mewujudkan penataan lingkungan dan pengendalian dampak yang optimal;

2.

Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;

3.

Mewujudkan sistem informasi khusus lingkungan hidup;

4.

Mewujudkan pengelolaan

lingkungan hidup dengan melibatkan peran aktif

masyarakat; 5.

Mewujudkan kepemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penelaahan Renstra SKPD dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

adalah dengan tujuan, kebijakan dan strategi penatan ruang wilayah Kabupaten Jombang dapat dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan ruang nasional, potensi wilayah dan perkembangan eksisting pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Jombang. Penataan ruang wilayah Kabupaten Jombang bertujuan untuk mewujudkan: 1. Pemerataan

Perkembangan Wilayah

Kawasan

Perkotaan dan

Kawasan

Perdesaan secara seimbang dan bersinergi; 2. Kabupaten

sebagai

wilayah

pengembangan

kegiatan

agribisnis

untuk

meningkatkan potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan; 3. Kabupaten sebagai simpul transportasi dan distribusi untuk mengoptimalkan kedudukan kabupaten yang dialui jalan bebas hambatan, 2 (dua) pintu gerbang jalan bebas hambatan, jalan arteri dan kabupaten sebagai pintu kawasan Gerbangkertosusila; 4. Wilayah berdaya saing tinggi dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah sehingga dapat menarik investasi di sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, kehutanan dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya menata ruang wilayah Kabupaten Jombang, dibutuhkan Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung. Kawasan lindung mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya kawasan setempat dan atau kawasan pengaruhnya. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dapat dilakukan melalui

pemanfaatan fungsi tanah baik pada kawasan lindung mutlak maupun kawasan lindung bawahannya. Strategi pemantapan kawasan lindung pada dasarnya harus dikaitkan dengan konteks keseimbangan ekosistem dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini berarti bahwa pemantapan kawasan lindung harus memperhatikan faktor-faktor lainnya, yaitu: 1. Keseimbangan hidro orologis; 2. Keseimbangan flora dan fauna; 3. Keseimbangan cagar budaya; 4. Perlindungan terhadap dampak lingkungan lainnya. Dalam mewujudkan strategi tersebut, dibutuhkan adanya kebijakan yang sesuai dalam pemantapan kawasan lindung. Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung meliputi: 1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi: a. Penegasan batas nyata pemanfaatan kawasan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; b. Penataan kembali kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang dari fungsi perlindungan. 2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: a. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; b. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; c. Pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan

hidup

tidak

berfungsi

dalam

menunjang

pembangunan

berkelanjutan; d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; e. Pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; f. Pengendalian dan pencegahan kegiatan budidaya di kawasan lindung, kecuali kegiatan yang tidak meng-ganggu fungsi lindung; g. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di kawasan lindung seperti penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam; h. Pengendalian lingkungan pertambangan.

Telaahan KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Telaahan terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS. Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam penyusunan Renstra. Hal tersebut tidak terlepas dengan tujuan dari disusunnya KLHS, yaitu: 1. Menyediakan data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kajian kinerja layanan/jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap perubahan iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; 2. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Jombang sesuai rekomendasi yang disajikan dalam dokumen KLHS. Sasaran dari penyusunan KLHS Kabupaten Jombang adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan dapat diminimalkan. Oleh karena itu penelaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi penelaahan lingkup kajian diataranya:

1. Lingkup Lokasi Lokasi kegiatan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Jombang dengan fokus pada daerah strategis, yaitu daerah lokasi jalan tol, kawasan strategis dan kawasan agropolitan.

2. Lingkup Materi Kegiatan Lingkup materi kegiatan meliputi kajian lingkungan pada skala kawasan diantaranya: a. Identifikasi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan; b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; c. Kinerja layanan/jasa ekosistem; d. Pola dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dalam proses penelaahan terhadap KLHS, terdapat beberapa tahapan kegiatan pokok dan pendukung diantaranya adalah: 1. Identifikasi dan analisi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Jombang akibat

adanya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan strategis; 2. Pengkajian pengaruh kegiatan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Jombang; 3. Perumusan alternativ penyempurnaan kebijakan, rencana dan program; 4. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan; 5. Pelingkupan materi pokok atau isu-isu strategis di Kabupaten Jombang; 6. Pengumpulan dan penelaahan data instansi di lingkungan SKPD Kabupaten Jombang untuk menggali informasi yang berkaitan dengan isu pokok lingkungan hidup dan pembangunan daerah. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Secara umum meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktifitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang dilepas ke lingkungan. Kedua hal tersebut secara langsung maupun

tidak

langsung

berdampak

terhadap

menurunnya

kualitas

lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan terjadinya pemanasan global. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Jombang, cukup banyak aspek yang ikut mempengaruhi kualitas lingkungan baik lokal maupun global, isuisu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Terjadinya pemanasan global yang berpengaruh terhadap perubahan iklim;

2.

Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar;

3.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait

dengan pengelolaan

lingkungan hidup; 4.

Menurunnya potensi sumber daya air (sumber mata air, air tanah dan air permukaan) akibat eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran lingkungan;

5.

Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu dan optimal;

6.

Masih rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga;

7.

Keanekaragaman

hayati

baik

flora

maupun

fauna

semakin

terancam

keberadaannya; 8.

Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;

9.

Masih minimnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam melakukan pengelolaan lingkungan;

10. Masih minimnya regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup; 11. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan.

BAB IV VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup 4.1.1. Visi Kabupaten Jombang Sebelum menjabarkan visi dan misi dari Badan, berikut ini merupakan visi dan misi Kabupaten Jombang Tahun 2014sebuah keadaan yang

Visi merupakan rumusan umum dari

diinginkan pada akhir

periode perencanaan yang

merepresentasikan harapan dan dilandasi oleh potensi dan prediksi untuk masa yang akan datang. Visi Kabupaten Jombang periode 2014JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA Penjabaran makna dari visi pemerintah Kabupaten Jombang tersebut adalah sebagai berikut: Pengertian Sejahtera: Menurut Todaro (2004) a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs); b. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia; c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude). Menurut Bank Dunia Keluarga dikatakan tidak sejahtera apabila memiliki pendapatan US$ 2 per hari dan UNDP mengukur 3 (tiga) komponen pembangunan manusia yang meliputi: a. Usia hidup; b. Pengetahuan; c. Standar hidup layak. Menurut BKKBN 1. Keluarga Pra Sejahtera Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar (basic needs). Kebutuhan dasar tersebut meliputi pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. 2. Keluarga Sejahtera Tahap I Adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu: a. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih; c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; e. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana/petugas

kesehatan. 3. Keluarga Sejahtera Tahap II Adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psykologis antara lain: a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur; b. Sekali dalam seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk; c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun; d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m tiap penghuni rumah; e. Seluruh anggota keluarga di tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat; f. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap; g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin. h. Seluruh anak berusia 5 -

tahun bersekolah pada saat ini;

i. Bila memiliki anak lebih dari 2, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil). Sesuai dengan visi Kabupaten Jombang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama; 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau; 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata; 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; 5. Mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih. Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang ditunjukan dengan pelaksanaan misi ke 4(empat) Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Pada misi keempat ini Badan Lingkungan Hidup mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2. Penataan Lingkungan; 3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan; 5. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Terbarukan; 6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup.

Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan penelaahan visi dan misi Kabupaten Jombang, maka visi Badan Lingkungan Hidup adalah : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan“ Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna adanya semangat yang kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan dengan melibatkan peran semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu: a. Peningkatan Adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumya. b. Lingkungan Hidup Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. c. Pembangunan Berkelanjutan Adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 4.1.3. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik sesuai

dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun -

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Upaya Penataan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dan Aktivitas Manusia;

2. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 3. Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan; 4. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan di Bidang Lingkungan Hidup.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Badan Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Jombang sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Badan Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Badan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoprasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan pr ogram. Gambaran keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ditinjau dari Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2014-

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan Upaya Penataan

Mewujudkan penataan lingkungan

Menurunnya pencemaran yang

Prosentase penurunan

Lingkungan dan Pengendalian Dampak

dan pengendalian dampak yang

dihasilkan dari kegiatan usaha dan

pencemaran lingkungan oleh

Pencemaran Lingkungan yang Dihasilkan

optimal.

aktifitas manusia.

kegiatan manusia.

Meningkatkan Upaya Perlindungan dan

Mewujudkan pemanfaatan sumber

Pulihnya potensi sumber daya alam. Prosentase sarana dan prasarana

Konservasi Sumber Daya Alam.

daya alam secara berkelanjutan.

dari Kegiatan Usaha dan Aktivitas Manusia.

untuk menunjang pemulihan sumber daya alam.

Meningkatkan Pengembangan Sistem

Mewujudkan sistem informasi khusus

Tersedianya informasi lingkungan

Tersedianya data kualitas

Informasi Lingkungan.

lingkungan hidup.

hidup yang berkualitas.

lingkungan hidup satu tahun.

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Mewujudkan pengelolaan lingkungan

Membangun kesadaran dan peran

Jumlah kelompok masyarakat

Dalam Rangka Perlindungan dan

hidup dengan melibatkan peran aktif

aktif masyarakat atas hak dan

yang berperan serta dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

masyarakat.

kewajibannya dalam pengelolaan

pengelolaan lingkungan hidup.

lingkungan hidup. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan di

Mewujudkan kepemerintahan yang

Meningkatnya pelayanan kepada

Terlaksananya pelayanan kepada

Bidang Lingkungan Hidup.

bersih, efektif dan efisien.

masyarakat di bidang lingkungan

masyarakat yang efektif dan

hidup.

efisien.

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kebijakan adalah keputusan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan Program Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Jombang yang dirumuskan melalui analisis SWOT bisa di jabarkan sebagai berikut. Tabel 4.2 Analisis Internal dan Eksternal Badan Lingkungan Hidup INTERNAL (+) Kekuatan 1. Tersedianya SDM yang berkualitas. 2. Tersedianya sarana dan prasarana operasional laboratorium lingkungan. 3. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai upaya pengendalian.

EKSTERNAL (+) Peluang 1. Tersedianya bantuan dari pemerintah pusat. 2. Adanya mekanisme kerjasama dengan swasta dan lembaga lain. 3. Adanya mekanisme pelibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan.

(-) Kelemahan (+) Tantangan 1. Terbatasnya jumlah SDM. 1. Terjadinya pemanasan global. 2. Masih minimnya regulasi 2. Meningkatnya kegiatan usaha daerah terkait pengelolaan yang berpotensi sebagai lingkungan hidup. sumber pencemar. 3. Kurangnya sarana prasarana 3. Terbatasnya sarana dan pendukung operasional prasarana pengelolaan yang memadai. lingkungan hidup. 4. Terbatasnya anggaran 4. Menurunnya potensi sumber bidang lingkungan hidup. daya alam. 5. Rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah. 6. Menurunnya potensi keanekaragaman hayati. 7. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan. 8. Minimnya keterlibatan masyarakat pengelolaan lingkungan.

Dari analis diatas dapat dijabarkan strategi dan arah kebijakan dari Badan Lingkungan Hidup yang dapat dijelaskan melalaui Tabel 4.4 tentang Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 berikut ini.

Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2014BIDANG

STRATEGI

KEBIJAKAN

Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak

Menurunkan pencemaran akibat kegiatan usaha dan aktifitas manusia

Peningkatan sadar lingkungan

Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Mengembalikan potensi sumber daya alam tereksploitasi

Revitalisasi potensi sumber daya alam

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk Periode Tahun 201 –

8 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan

dalam Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut: Tabel 5.1 Program

dan

Kegiatan

Badan

Lingkunga

Hidup

Kabupaten

Jombang Tahun 2014NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penataan Lingkungan Koordinasi Penilaian Kota Adipura Peningkatan Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan Hidup Pengembangan Eco Office Pembangunan Taman Hijau Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Koordinasi Program Menuju Indonesia Hijau Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Inventarisasi Sumber Daya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Audit Lingkungan Koordinasi Rencana Aksi Dampak Perubahan Iklim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Koordinasi Penyusunan Peraturan/ Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Air Sungai Pemantauan Kualitas Udara Ambien Pemantauan Kualitas Emisi Udara dari Sumber Bergerak

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN Pemantauan Kualitas Lingkungan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R Oprasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Hasil Tembakau

Fasilitasi DAK Bidang Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Penyediaan Sarana Imbuhan Air Tanah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem Koordinasi Perlindungan Sumber-Sumber Mata Air Penyusunan Pedoman/ Rencana Induk Pengelolaan Taman Kehati Penyelenggaraan Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Taman Kehati Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pertambangan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pertambangan Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Terbarukan Pembangunan PLTMH Pembangunan PLTS Pembangunan Reaktor Biogas/Desa Mandiri Energi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Fasilitasi/ Koordinasi Kalpataru Fasilitasi/ Koordinasi Saka Kalpataru Fasilitasi/ Koordinasi Desa Berseri Fasilitasi/ Koordinasi Perlindungan Mata Air Sosialisasi dan Kegiatan Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/ Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Pembangunan Gedung Kantor/Pembangunan Pendukungnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian khusus Lainnya Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui tabel 5.2 berikut ini.

TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018 Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

0

1

2

3

4

5

1 Meningkatkan upaya penataan lingkungan dan pengendalian dampak pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan usaha dan aktivitas manusia.

Mewujudkan penataan lingkungan dan pengendalian dampak yang optimal

Menurunnya pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan usaha dan aktifitas manusia

Prosentase 1.08.01.25 penurunan pencemaran lingkungan oleh usaha dan 1.08.01.25.01 aktifitas manusia

Program Penataan Lingkungan

Kegiatan: Koordinasi Penilaian Kota Adipura

Data Capaian Indikator Kinerja Pada Tahun Program (Outcome ) dan Awal Kegiatan (Output ) Perencanaa n

Tahun 2014

Target 8

Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata Keikutsertaan Kabupaten Jombang dalam program Adipura Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata

Rp 9

Tahun 2015

Target 10

Tahun 2016

Rp

Target 11

12

48 Sekolah

75 sekolah

969.000.000

100 sekolah

525.000.000

125 sekolah

10 lokasi

10 lokasi

400.000.000

10 lokasi

350.000.000

10 lokasi

48 Sekolah

75 sekolah

175.000.000

100 sekolah

125.000.000

1 SKPD

50.000.000

Tahun 2017

Rp

Target 13

600.000.000

14 150 sekolah

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2018

Rp

Target 15

640.000.000

16 175 sekolah

Rp

Target

17

19

700.000.000

Lokasi

Rp 20

21

223 sekolah

3.434.000.000 Kab. Jombang

2.020.000.000 Kab. Jombang

400.000.000 10 lokasi

420.000.000 10 lokasi

450.000.000 10 lokasi

125 sekolah

150.000.000

150 sekolah

170.000.000

175 sekolah

200.000.000

223 sekolah

1 SKPD

50.000.000

1 SKPD

50.000.000

1 SKPD

50.000.000

4 SKPD

250.000.000 Instansi Pemerintah

-

1 lokasi

344.000.000 Kec. Jombang

1.08.01.25.08

Koordinasi Program Adiwiyata

1.08.01.25.09

Pengembangan Eco Office

Terwujudnya pengelolaan gedung kantor yang berwawasan lingkungan

-

1 doku men

50.000.000

1.08.01.25.10

Pembangunan Taman Hijau

Tersedianya tanaman untuk menambah ruang terbuka hijau

-

1 lokasi

344.000.000

1.08.01.27

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup: pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

-

20%

1.235.643.300

40%

634.000.000

60%

697.830.000

80%

729.498.070

100%

971.490.000

100%

Persentase kegiatan usaha yang memiliki rekomendasi izin lingkungan

-

-

25.000.000

100%

25.000.000

100%

27.000.000

100%

29.000.000

100%

32.000.000

100%

138.000.000 Kab. Jombang

24.000.000

10 industri

27.000.000

10 industri

29.000.000

10 industri

32.000.000

10 industri

135.407.750 Kab. Jombang

-

1 paket

80.000.000 Kab. Jombang

85.000.000

25 doku men

395.000.000 Kab. Jombang

50.000.000

100%

172.280.000 Industri

-

-

-

-

-

-

1.08.01.27.03

Kegiatan: Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup

1.08.01.27.05

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Terlaksananya pengawasan kegiatan industri yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup

-

10 industri

23.407.750

10 industri

1.08.01.27.13

Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Hasil Tembakau

Terlaksananya pengelolaan limbah industri hasil tembakau yang berwawasan lingkungan

-

1 paket

80.000.000

-

1.08.01.27.16

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Fasilitasi penyusunan dokumen UKL/UPL bagi kegiatan usaha kecil/menengah

-

5 doku men

75.000.000

5 doku men

75.000.000

5 doku men

80.000.000

5 doku men

80.000.000

1.08.01.27.18

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran air dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH

0%

20%

22.280.000

40%

25.000.000

60%

35.000.000

80%

40.000.000

-

-

-

-

-

-

-

5 doku men 100%

820.000.000 Kab. Jombang

4.268.461.370

Kab. Jombang

43

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

0

1

2

3

Kode

Program dan Kegiatan

Data Capaian Indikator Kinerja Pada Tahun Program (Outcome ) dan Awal Kegiatan (Output ) Perencanaa n

Tahun 2014

Target

Rp

Tahun 2015

Target

Tahun 2016

Rp

Target

Tahun 2017

Rp

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2018

Rp

Target

Lokasi

Rp

Target

9 11.660.000

10 40%

11 17.000.000

12 60%

13 23.000.000

14 80%

15 25.000.000

16 100%

17 30.000.000

19 100%

Rp 20 106.660.000 Industri

100%

80.000.000

100%

262.395.000 Kab. Jombang

Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH

0%

8 20%

Terlaksananya pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH

0%

20%

32.395.000

40%

40.000.000

60%

50.000.000

80%

60.000.000

1.08.01.27.21

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Terlaksananya pelayanan Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan tindak lanjut pengaduan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Memenuhi SPM Bidang LH masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

0%

20%

17.830.250

40%

18.000.000

60%

20.000.000

80%

20.000.000

100%

22.000.000

100%

97.830.250 Kab. Jombang

1.08.01.27.22

Pemantauan Kualitas Air Sungai

Menurunnya beban pencemar air sungai di 18 titik pantau berdasarkan baku mutu parameter kunci

39%

50%

70.000.000

61%

72.000.000

72%

74.000.000

83%

76.000.000

94%

78.000.000

94%

370.000.000 Kab. Jombang

1.08.01.27.23

Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Terkendalinya kualitas udara ambien di 10 titik pantau sesuai baku mutu

100%

100%

17.095.000

100%

18.000.000

100%

21.000.000

100%

23.000.000

100%

25.000.000

100%

104.095.000 Kec. Jombang dan Kec. Peterongan

1.08.01.27.24

Pemantauan Kualitas Emisi Udara dari Sumber Bergerak

0%

50%

40.000.000

60%

42.000.000

70%

44.000.000

80%

46.000.000

90%

48.000.000

90%

220.000.000 Kab. Jombang

1.08.01.27.25

Koordinasi Audit Lingkungan

Meningkatnya kualitas emisi dari sumber bergerak (kendaraan dinas operasional) Persentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi 50 pemegang dokumen lingkungan

20%

30%

30.000.000

40%

32.000.000

60%

35.000.000

80%

37.000.000

100%

39.000.000

100%

173.000.000 Industri

1.08.01.27.26

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R

-

100%

555.750.000

-

-

100%

555.750.000 Kab. Jombang

1.08.01.27.27

Oprasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Jenis analisis parameter Lingkungan yang dapat dilakukan oleh laboratorium lingkungan dengan mengacu pada dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan

3 parameter

4 parame ter

42.000.000

5 parame ter

44.000.000

6 parame ter

48.000.000

7 parame ter

50.000.000

8 parame ter

52.000.000

8 parame ter

236.000.000 BLH

1.08.01.27.29

Koordinasi Rencana Aksi Dampak Perubahan Iklim

Terlaksananya sosialisasi aksi penurunan gas rumah kaca

-

2 kegiatan

20.000.000

2 kegiatan

22.000.000

3 kegiatan

32.000.000

3 kegiatan

32.000.000

5 kegiatan

55.000.000

15 kegiatan

161.000.000 Kab. Jombang

1.08.01.27.30

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup

10 dokumen

1 doku men

110.000.000

1 doku men

110.000.000

1 doku men

110.000.000

1 doku men

110.000.000

2 doku men

220.000.000

6 doku men

660.000.000 Kab. Jombang

1.08.01.27.31

Koordinasi Penyusunan Peraturan/Regulasi Bidang Lingkungan Hidup

8 dokumen

1 doku men

45.000.000

1 doku men

50.000.000

1 doku men

50.000.000

1 doku men

50.000.000

2 doku men

100.000.000

6 doku men

295.000.000 Kab. Jombang

1.08.01.27.35

Fasilitasi DAK Bidang LH

-

100%

18.225.300

100%

20.000.000

100%

21.830.000

100%

22.498.070

100%

23.490.000

100%

106.043.370 Kab. Jombang

1.08.01.19

Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Terbarukan

Penyusunan naskah akademis dan draft reperda pengelolaan lingkungan hidup Biaya umum dalam rangka monitoring dan evaluasi DAK bidang lingkungan hidup Terwujudnya desa mandiri energi berbasis biogas

-

1 desa

468.000.000

-

-

1 desa

468.000.000 Kec. Wonosalam

4 1.08.01.27.19

5 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Dalam Rangka Memenuhi SPM Bidang LH

1.08.01.27.20

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa Dalam Rangka Memenuhi SPM Bidang LH

Tersedianya tong sampah, komposter dan bank sampah untuk menunjang Program Adipura, Adiwiyata dan Desa Berseri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Kegiatan:

44

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

0

1

2

3

2 Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Pulihnya potensi sumber daya alam

Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pemulihan sumber daya alam

Kode

4 1.08.01.19.03

5 Pembangunan Reaktor Biogas/Desa Mandiri Energi

1.08.01.28

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4 Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup

Mewujudkan sistem informasi khusus lingkungan hidup

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan peran aktif masyarakat

Tersedianya informasi lingkungan hidup yang berkualitas

Membangun kesadaran dan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tersedianya data kualitas lingkungan hidup satu tahun

Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tahun 2014

Target

Rp

Tahun 2015

Target

9 468.000.000

10 -

Tahun 2016

Rp

Target 11 -

12 -

Tahun 2017

Rp

Target 13 -

14 -

Rp

Target 15 -

16 -

Rp

Target

17

19 1 desa

Terwujudnya desa mandiri energi berbasis biogas

-

8 1 desa

Meningkatnya rasio ketaatan pemegang Ijin SIPA

-

20%

967.610.100

40%

160.000.000

50%

190.000.000

70%

195.000.000

90%

270.000.000

90%

Meningkatnya rasio ketaatan pemegang Ijin SIPA Jumlah unit sumur resapan dan lubang biopori

-

20%

60.000.000

40%

60.000.000

60%

65.000.000

80%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

-

15 sumur resapan 4000 lubang biopori

172.610.100

-

-

-

-

-

-

-

-

15 sumur resapan 4000 lubang biopori

-

1 doku men 8 lokasi

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000.000

8 lokasi

1 doku men 40 lokasi

Kegiatan: Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1.08.01.28.04

Penyediaan Sarana Imbuhan Air Tanah

1.08.01.28.06

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Tersusunnya pedoman pengelolaan taman kehati

1.08.01.28.13

Koordinasi Perlindungan Sumber-sumber Mata Air

Jumlah lokasi 10 perlindungan sumber mata air

1.08.01.28.11

Evaluasi Penyusunan Profil Kehati

Tersusunnya hasil evaluasi Profil Kehati

-

1 doku men

50.000.000

-

-

1.08.01.28.15

Penyelenggaraan Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Taman Kehati

Penyediaan sarana prasarana dan pemeliharaan taman kehati

-

1 lokasi

585.000.000

1 lokasi

50.000.000 1 lokasi

1.08.01.18

Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

Jumlah laporan hasil pengawasan PETI

-

4 laporan

20.000.000

4 laporan

42.000.000

4 laporan

50.000.000

4 laporan

70.000.000

4 laporan

Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan pertambangan di lokasi PETI

-

2 kecama tan

10.000.000

4 kecama tan

25.000.000

5 kecama tan

30.000.000

6 kecama tan

40.000.000

7 kecama tan

-

4 laporan

10.000.000

4 laporan

17.000.000

4 laporan

20.000.000

4 laporan

30.000.000

4 laporan

Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pertambangan

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2018

1.08.01.28.01

1.08.01.18.05

3 Meningkatkan pengembangan sistem informasi lingkungan.

Program dan Kegiatan

Data Capaian Indikator Kinerja Pada Tahun Program (Outcome ) dan Awal Kegiatan (Output ) Perencanaa n

lokasi

50.000.000

8 lokasi -

55.000.000

-

70.000.000

8 lokasi -

1 lokasi

-

55.000.000

8 lokasi

60.000.000

-

1 doku men

60.000.000

2 doku men

75.000.000

1 lokasi

85.000.000

1 lokasi

105.000.000

117.500.000

2 doku men

71.000.000

2 doku men

75.000.000

2 doku men

77.500.000

2 doku men

Tersusunnya laporan program MIH

5 dokumen

35.000.000

1 doku men 1 doku men -

38.500.000

1 doku men 1 doku men -

40.000.000

1 doku men 1 doku men -

42.500.000

1 doku men 1 doku men -

45.000.000

5 dokumen

1 doku men 1 doku men 1 doku men

7 pokmas 70 kader

310.000.000

8 pokmas 60 kader

322.000.000

9 pokmas 90 kader

337.000.000

1.08.01.26.11

Inventarisasi Sumber Daya Alam

Inventarisasi potensi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Jombang

1.08.01.30

Program Peningkatan Peran serta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup

-

4 pokmas 40 kader

5 pokmas 50 kader

50.000.000

365.000.000 6 pokmas 60 kader

-

303.500.000

-

35.000.000

-

110.000.000 Kab. Jombang

865.000.000 Taman Kehati Kec. Wonosalam

127.000.000 Kec. Megaluh, Kabuh, Ngoro, Kesamben, Perak, Bareng, Plandaan

3 doku men

35.000.000

270.000.000 Kab. Jombang

20 laporan

10 dokumen

32.500.000

50.000.000 Taman Kehati Kec. Wonosalam

50.000.000

Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun

32.500.000

172.610.100 Kab. Jombang

160.000.000 Kec. Megaluh, Kabuh, Ngoro, Kesamben, Perak, Bareng, Plandaan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tersusunnya SLHD

315.000.000 Industri

7 kecama tan

1.08.26

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

1.782.610.100 Kab. Jombang

55.000.000

Jumlah laporan hasil pengawasan PETI

1.08.01.26.10

20 21 468.000.000 Kec. Wonosalam

287.000.000 Kec. Megaluh, Kabuh, Ngoro, Kesamben, Perak, Bareng, Plandaan

Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pertambangan

Kegiatan: koordinasi Program Menuju Indonesia Hijau

Rp

20 laporan

1.08.01.18.06

1.08.01.26.03

Lokasi

82.000.000

37.000.000

-

11 doku men

423.000.000 Kab. Jombang

5 doku men 5 doku men 1 doku men

201.000.000 Kab. Jombang

9 pokmas 90 kader

172.000.000 Kab. Jombang

50.000.000 Kab. Jombang

1.637.500.000 Kab. Jombang

Kegiatan:

45

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan 4 Meningkatkan Misi kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup 0

5 Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup

Mewujudkan Tujuan pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan peran1aktif masyarakat

Mewujudkan kepemerintah an yang bersih, efektif dan efisien

Membangun Sasaran dan kesadaran peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya 2 dalam pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup

Jumlah Indikator kelompok Sasaran masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan 3 lingkungan hidup

Kode

Program dan Kegiatan

Data Capaian Indikator Kinerja Pada Tahun Program (Outcome ) dan Awal Kegiatan (Output ) Perencanaa n

Tahun 2014

Rp

Target

12 1 calon

13 20.000.000

14 1 calon

15 20.000.000

16 1 calon

17 20.000.000

19 6 calon

20 21 120.000.000 Kab. Jombang

-

25 kader

50.000.000

25 kader

25.000.000

25 kader

25.000.000

25 kader

30.000.000

25 kader

35.000.000

25 kader

165.000.000 Kab. Jombang

2 desa

2 desa

125.000.000

2 desa

100.000.000

2 desa

100.000.000

2 desa

100.000.000

2 desa

100.000.000

10 desa

525.000.000 Kab. Jombang

5 sekolah

10 sekolah

50.000.000

15 sekolah

55.000.000

20 sekolah

60.000.000

25 sekolah

65.000.000

30 sekolah

70.000.000

30 sekolah

1 desa

1 desa

70.000.000

1 desa

70.000.000

1 desa

70.000.000

1 desa

70.000.000

1 desa

70.000.000

5 desa

350.000.000 Kab. Jombang

4 kegia tan

33.500.000

4 kegia tan

35.000.000

4 kegia tan

37.000.000

4 kegia tan

42.000.000

20 kegia tan

177.500.000 Kab. Jombang

5 calon

1.08.01.30.02

Fasilitasi/Koordinasi Saka Kalpataru

Jumlah kader Saka Kalpataru yang terbentuk

1.08.01.30.03

Fasilitasi/Koordinasi Desa Berseri

Jumlah lingkungan desa yang bersih sehat dan rapi

1.08.01.30.04

Fasilitasi/Koordinasi Perlindungan Mata Air

1.08.01.30.05

Jumlah lokasi kegiatan pendampingan dalam perlindungan mata air Fasilitasi/koordinasi Program Cinta Kali Bersih ( Cinta Kasih ) Jumlah lokasi kegiatan pendampingan dalam program cinta kali bersih (Cinta Kasih)

1.08.01.30.06

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Peringatan hari-hari LH ( hari LH, hari bebas sampah, hari air, hari cinta puspa dan satwa dll)

-

4 kegia tan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya sarana administrasi dan perkantoran selama 1 tahun

-

12 bulan

Terpenuhinya sarana administrasi dan perkantoran selama 1 tahun

-

12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana perkantoran

-

12 bulan

Belanja rehab gedung kantor

-

12 bulan

Terlaksananya 1.08.01.01 pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien 1.08.01.01.24

Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.08.01.02.22

Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Barkala Gedung Kantor

30.000.000

495.335.900 12 bulan

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

300.000.000 Kec. Wonosalam

463.965.805 12 bulan

467.057.970 12 bulan

474.489.900 12 bulan

486.642.300 60 bulan

2.387.491.875 BLH

12 bulan

463.965.805 12 bulan

467.057.970 12 bulan

474.489.900 12 bulan

486.642.300 60 bulan

2.387.491.875 BLH

304.504.000 12 bulan

3.225.000.000 12 bulan

282.000.000 12 bulan

163.200.000 12 bulan

214.600.000 60 bulan

4.189.304.000 BLH

50.000.000 12 bulan

50.000.000 12 bulan

50.000.000 12 bulan

70.000.000 60 bulan

370.000.000 BLH

495.335.900

150.000.000

12 bulan

1.08.01.02.45

Pembangunan Gedung Kantor/Pembangunan Pendukungnya

Pembangunan gedung kantor BLH

-

1 paket

50.000.000 1 paket

2 paket

3.050.000.000 BLH

1.08.01.02.46

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

-

12 bulan

55.504.000

12 bulan

120.000.000 12 bulan

175.000.000 12 bulan

50.000.000 12 bulan

75.000.000 60 bulan

475.504.000 BLH

1.08.01.02.48

Pemeliharaan Rutin/Berkala/ Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

-

12 bulan

14.000.000

12 bulan

15.000.000 12 bulan

17.000.000 12 bulan

18.200.000 12 bulan

19.600.000 60 bulan

83.800.000 BLH

1.08.01.02.49

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

-

12 bulan

35.000.000

12 bulan

40.000.000 12 bulan

40.000.000 12 bulan

45.000.000 12 bulan

50.000.000 60 bulan

210.000.000 BLH

1.08.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur

-

35 stel

5.250.000

35 stel

5.775.000 35 stel

6.300.000 35 stel

6.500.000 35 stel

1.08.01.03.06

Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian khusus Lainnya

Tersedianya pakaian olahraga

-

35 stel

5.250.000 35 stel

5.775.000 35 stel

6.300.000 35 stel

6.500.000 35 stel

Terwujudnya tertib administrasi perkantoran

-

12 bulan

15.000.000

12 bulan

15.000.000 12 bulan

15.000.000 12 bulan

15.000.000 12 bulan

1.08.01.07.02

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Kegiatan: Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya dokumen Renja SKPD

-

12 bulan

5.000.000

12 bulan

5.000.000 12 bulan

5.000.000 12 bulan

5.000.000 12 bulan

5.000.000

60 bulan

25.000.000 BLH

1.08.01.07.03

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

-

12 bulan

5.000.000

12 bulan

5.000.000 12 bulan

5.000.000 12 bulan

5.000.000 12 bulan

5.000.000

60 bulan

25.000.000 BLH

1.08.01.01.07

Lokasi

11 20.000.000

Jumlah tokoh lingkungan yang diusulkan dalam program Kalpataru

Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2018

10 1 calon

Fasilitasi/Koordinasi Kalpataru

Target

Tahun 2017

9 40.000.000

5

Rp

Tahun 2016

8 2 calon

4 1.08.01.30.01

Target

Tahun 2015

3.000.000.000

-

-

-

-

-

-

7.350.000

175 stel

31.175.000 BLH

7.350.000 175 stel

31.175.000 BLH

15.000.000 60 bulan

75.000.000 BLH

46

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

0

1

2

3

Kode

4 1.08.01.07.04

Program dan Kegiatan

5 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

TotaL

Data Capaian Indikator Kinerja Pada Tahun Program (Outcome ) dan Awal Kegiatan (Output ) Perencanaa n

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

-

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp

Target

8 12 bulan

9 5.000.000

10 12 bulan

4.962.843.300

Rp

Tahun 2016

Target

11 12 5.000.000 12 bulan

5.445.240.805

Rp

Tahun 2017

Target

13 14 5.000.000 12 bulan

2.693.187.970

Rp

Tahun 2018

Target

15 16 5.000.000 12 bulan

2.693.187.970

Rp 17 5.000.000

3.189.082.300

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Target 19 60 bulan

Lokasi

Rp 20 25.000.000 BLH

21

18.515.542.345

47

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Badan Lingkungan Hidup menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dipaparkan sebagai berikut ini: 1. Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata 2. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup: pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 3. Terwujudnya desa mandiri energi berbasis biogas 4. Meningkatnya rasio ketaatan pemegang Ijin SIPA 5. Jumlah laporan hasil pengawasan PETI 6. Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun 7. Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diatas dijelaskan kembali dengan proyeksi target untuk lima tahun kedepan sebagaimana dalam tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini.

Tabel

No

Indikator (Outcome)

Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup: pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (existing) Sekolah -

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

75 sekolah

100 sekolah

125 sekolah

150 sekolah

175 sekolah

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 223 sekolah

No

Indikator (Outcome)

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Terwujudnya desa mandiri energi berbasis biogas Meningkatnya rasio ketaatan pemegang Ijin SIPA Jumlah laporan hasil pengawasan PETI Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (existing)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1 desa

-

-

-

-

1 desa

10 dokumen

4 laporan 3 dokumen

4 laporan 2 dokumen

4 laporan 2 dokumen

4 laporan 2 dokumen

4 laporan 2 dokumen

20 laporan 11 dokumen

4 pokmas 40 kader

5 pokmas 50 kader

6 pokmas 60 kader

7 pokmas 70 kader

8 pokmas 60 kader

9 pokmas 90 kader

9 pokmas 90 kader

-

-

-

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014dengan

amanat

Perencanaan

Undang–Undang

Pembangunan

Nomor

Nasional

25

yang

tahun

disusun sesuai

2004

menyatakan

tentang bahwa

Sistem Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 201 -

yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang dan disahkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014-

. merupakan

dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014-

berfungsi sebagai

pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, dokumen renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014-

diharapkan mampu menjadi acuan

perencanaan kegiatan disetiap tahunnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Ir. Heru Widjajanto, M.Si NIP.