BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan
tata
pemerintahan
yang
baik,
bersih,
berwibawa,
profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas
dan
sensitifitas
pemerintah
terhadap
tuntutan
dan
aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Direktorat
Pengolahan
Hasil
dalam
melaksanakan
tugasnya
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan hasil perikanan; 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hasil perikanan; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan hasil perikanan; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan hasil perikanan; 5. Pelaksanaan evaluasi di bidang pengolahan hasil perikanan; dan 6. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Direktorat Pengolahan Hasil merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) yang bertanggung jawab kepada Dirjen P2HP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Direktorat Pengolahan Hasil tahun 2010 – 2014 disusun dalam rangka mendukung Rencana Strategis Ditjen P2HP tahun 2010 – 2014, yaitu peningkatan volume produk olahan hasil perikanan dari 4,2 juta ton pada tahun 2009 menjadi 5,2 juta ton pada tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013 disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan
1
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap organisasi dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas.
1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP tahun 2013 adalah: 1. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan publik, 2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013 dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
1.3 Data Umum Organisasi Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
:
PER.15/MEN/2010 tersebut, Direktorat Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 5 (lima) Sub Direktorat, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan 10 (sepuluh) Seksi dari masing-masing Subdirektorat sebanyak 2 (dua) seksi. Struktur organisasi Direktorat Pengolahan Hasil secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:
2
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL
DIREKTUR PENGOLAHAN HASIL
Dr. Ir.Santoso, M.Phil Subbag TU Sugiyono, S.Sos Maharami, SE Satrio Budi Wicaksono, A.Md Maya Novita Nurman
Subdit Standarisasi
Subdit Pengembangan Produk
Subdit Pengembangan UMKM
Subdit Industri Pengolahan
Subdit Sarana Dan Prasarana
Dr. Abdul Rokhman, A.Pi, MM
Dr. Simson Masengi
Sutimantoro, A.,Pi, MM
Ir. Widya Rusyanto, M.Si Zaenal Muttaqin, A.Pi,
Seksi Analisis Standar
Seksi Pengembangan Produk SMKM
Lia S, S.Pi, M.Sc, M.Eng
Tri Indah Y, S.Pi, M.Si
M.Si
Seksi Bimbingan Teknis UMKM Dr. Trisnaningsih, S.Pi, M.Si
Aprilia W M S.St.Pi Umar, A.Md, Pi, M.Si Yunita T R U, S.Pi
Budi Hartono, S.St.Pi, M.Si Suci Chandra R, S.Pi
Seksi Penerapan Standar
Seksi Pengembangan Produk Skala Besar
Seksi Kerjasama UKM
Jamaludin, S.PI, M.Si
Devi Hertuti, S.Pi, M.Si
Ir. Joni O Batubara
Egi Prayogi, S.Si Yefni Widria, S.Si Wening I Tyas, S.St.Pi
Arie Wahyu N.F. S.TP Dian Agastya, A.Md Nilawati
Palupi D, STP, M.SE Yopi N, A.Md Noberta Octaviana
Seksi Bimbingan Teknis Industri Pengolahan
Seksi Sarana
A.M. Mutaqin, S.T, MSi
Ir. Husen Pelu, M.Sc
Retno Dwi P L, S.St.Pi Wahyu A W, S.St.Pi Dian Veranita, S.Pi, MP
Denny W P, A.Md Wayan Nirmala A, S.Pi Jalal Sayuti, A.Md
Seksi Kerjasama Asosiasi dan Industri Pengolahan
Seksi Prasarana Kurnia Supratika, SE, M.Sc
Drs. Yusep P, MM Erika W D, S.Pi, M.Sc Lisa Bremanti, STP Agus W, S.Pi, M.Si
Dwi Yuliati, S.St.Pi Arif Wibowo, S.T
R. Rakhmat S, A.Md Setyabudi K, A.Md Adi Wibowo, S.Pi, M.Si
Dra. Sri Martini
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan Hasil 1.4 Kepegawaian Pegawai Direktorat Pengolahan Hasil berjumlah 50 orang PNS dan 7 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 23 orang wanita dan 27 orang pria. Sementara dilihat dari tingkat pendidikan, Direktorat Pengolahan Hasil terdiri dari 4 orang
3
berpendidikan S.3, 18 orang S.2, 19 orang S.1, 5 orang D.3, dan 4 orang SLTA. Berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang Gol ruang IV.d 1 orang, Gol ruang IV.b 5 orang, Gol ruang IV.a 5 orang, Gol III 33 orang dan Gol II 6 orang.
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan Hasil selama tahun 2013. Pencapaian Kinerja (Performance Results) 2013 yang dicapai dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (Performance Gap) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil tahun 2013 diilustrasikan dalam bagan berikut ini: Pendahuluan
Bab 1
Perencanaan dan Perjanjian Kerja
Bab 2
Akuntabilitas Kinerja
Bab 3
Penutup
Bab 4
Lampiran
Gambar 2. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013. 4
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
2.1 Visi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2010 – 2014. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2014, maka arah kebijakan dalam kurun waktu 2010 – 2014 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah : “MENUJU PRODUK PERIKANAN PRIMA YANG BERDAYA SAING TINGGI DI PASAR DOMESTIK DAN PASAR LUAR NEGERI” Sedangkan dukungan Direktorat Pengolahan Hasil terhadap kebijakan tersebut di atas dituangkan dalam Visi: “MEWUJUDKAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”
2.2 Misi Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, Direktorat Pengolahan Hasil meluncurkan 6 (enam) misi, yaitu: 1. Meningkatkan mutu/keamanan hasil perikanan, produktivitas, utilitas UPI dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan mutu; 2. Pengembangan dan pembinaan UMKM pengolahan berbasis sentra pengolahan hasil perikanan; 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin/SRD; 4. Meningkatkan Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan Bernilai Tambah;
5
5. Mengembangkan RSNI Produk Perikanan. 6. Pelayananan Sertifikat Kelayakan Pengolahan terhadap UPI yang prima;
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Melalui formulasi tujuan strategis, Direktorat Pengolahan Hasil dapat secara tepat menetapkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi visi-misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis Direktorat Pengolahan Hasil adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Produktivitas dan Utilitas Industri Pengolahan; 2. Mengembangkan Usaha UMKM Pengolahan Berbasis Sentra Pengolahan Hasil Perikanan; 3. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang berkelanjutan dan menekan tingkat susut hasil produk perikanan. 4. Mengembangkan Ragam Produk Olahan dan Peningkatan Nilai Tambah berdaya saing; 5. Mengembangkan RSNI Produk Perikanan Untuk Konsumsi 6. Pelayananan Sertifikat Kelayakan Pengolahan terhadap UPI yang prima; Sedangkan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan jangka panjang Direktorat Pengolahan Hasil 2010–2014 adalah meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan bernilai tambah sebanyak 4,0 juta ton pada tahun 2009 menjadi 5,2 juta ton pada tahun 2014. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.
6
2.4 Kebijakan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil telah menetapkan indikator sasaran program (indikator outcome) yaitu Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan bernilai tambah sebanyak 4,0 juta ton pada tahun 2009 menjadi 5,2 juta ton pada tahun 2014 Program Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP yang akan dilaksanakan selama periode 2010-2014 adalah “Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan”. Berdasarkan indikator program tersebut, Direktorat Pengolahan Hasil menguraikan rencana strategis melalui beberapa kegiatan yang dilakukan setiap tahun secara berkesinambungan, target sasaran kegiatan dalam setiap tahun yang dicapai merupakan tahapan dalam mencapai sasaran akhir pada tahun 2014. Pada tahun 2013 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan; 2. Pengembangan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan; 3. Fasilitasi Pengembangan Produk Nilai Tambah; 4. Pengembangan Standarisasi; 5. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan;
2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2010 – 2014. Uraian kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
7
Tabel 1. Uraian Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013 Berdasarkan balance score card Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah
Pertumbuhan PDB perikanan
Berkembangnya industri pengolahan
Unit Pengolahan Ikan yang berSertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Jumlah kebijakan bidang pengolahan hasil perikanan
Tersedianya kebijakan bidang pengolahan hasil perikanan sesuai kebutuhan
Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
Tersedianya SDM Dit. PH yang kompeten dan profesional
Jumlah produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)
Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pengolahan hasil perikanan Lokasi Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah (lokasi) Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI) Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam) Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (Lokasi) Rancangan Standard Nasional Indonesia yang disusun (RSNI) Standard Nasional Indonesia yang diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan (SNI) Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV Lingkup Dit. PH 8
Target
Ket
7%
IKU KKP
5
IKU Program (Renstra) IKK (Renstra)
1.995
1
IKK Baru
1
IKK Baru
37
IKK (Renstra)
219
IKK (Renstra)
70 46
IKK Baru IKK (Renstra)
113
IKK (Renstra)
5 RSNI
IKK (Renstra)
155 SNI
IKK (Renstra)
60%
IKU Baru
Tersedianya informasi bidang pengolahan yang valid, handal dan mudah diakses
Terwujudnya good governance & clean government di Dit. PH
Service Level Agreement
Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal Eksternal Pemerintah yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Dit. PH Nilai integritas Dit. PH Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. PH Nilai Penerapan RB Dit.PH
Terkelolanya anggaran Dit. PH secara optimal
Persentase penyerapan DIPA Dit. PH
70%
IKK KKP (Renstra)
4
IKU Baru
100%
IKK KKP (Renstra)
Nilai AKIP A 6,5 7,5
IKU Baru
75 (setara level 4) > 95%
IKU Baru
IKU Baru IKU Baru
IKU Baru
2.6 Reviu Renstra Direktorat Pengolahan Hasil Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP pada akhir tahun 2011, tepatnya pada bulan Desember 2011 melakukan perubahan ke-2 terhadap Renstra tahun 20102014. Perubahan tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Ditjen P2HP Nomor KEP.133/DJ/P2HP/2011 tentang perubahan rencana strategis Ditjen P2HP tahun 2010-2014. Perubahan tersebut dilakukan sebagai perubahan indikator kinerja utama Ditjen P2HP yang berkaitan dengan pengolahan hasil perikanan. Indikator tersebut yang pada awalnya unit pengolahan ikan yang ber-SKP menjadi volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dengan kemasan dan mutu terjamin.
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada tahun 2013, dalam balance score card Direktorat Pengolahan Hasil telah menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Akuntabilitas kinerja masing-masing IKU Direktorat Pengolahan Hasil tahun 2013 dilaporkan sebagai berikut:
3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 3.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan Kebijakan industrialisasi KP yang diluncurkan pada akhir tahun 2011 lalu telah menyebabkan sektor perikanan memiliki tingkat pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu mendorong masyarakat dari dunia usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di sektor Kelautan dan Perikanan mengingat besarnya potensi pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Produk Domestik Bruto sub sektor perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi juga pada PDB Nasional. Pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan pada triwulan IV tahun 2013 tumbuh sebesar 6,45%. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,81%. Besarnya kegiatan ekonomi perikanan tersebut tidak terlepas dari potensi perikanan Indonesia yang sangat besar. Tercatat potensi perikanan budidaya payau (tambak) mencapai 2,96 juta ha dan baru dimanfaatkan seluas 682.857 ha atau 23,04%. Potensi budidaya laut yang mencapai 12,55 juta ha dengan tingkat pemanfaatan yang relatif masih rendah, yaitu sekitar 117.649 ha atau baru 0,94%. Potensi
perikanan
budidaya
ini
akan
semakin
besar,
apabila
kita
memasukkan potensi budidaya air tawar seperti kolam yang mencapai 541.100 ha. Jumlah itu terbentuk dari budidaya di perairan umum (158.125 ha) dan mina padi (1,54 juta ha). Sementara, sumber daya perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton per
10
tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 juta ton pada tahun 2011 atau sebesar 77,38%.
3.2 Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah 3.2.1 Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan adalah indikator kinerja utama keberhasilan program kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengolahan Hasil. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya UPI skala UMKM dan UPI skala besar. Dalam rangka mendorong peningkatan volume
produk
olahan,
Direktorat
Pengolahan
Hasil
melakukan
fasilitasi
pengembangan UMKM pengolahan perikanan, fasilitasi pengembangan industri pengolahan,
fasilitasi
pengembangan
produk,
fasilitasi
sarana
prasarana
pengolahan dan sistem rantai dingin, serta fasilitasi pengembangan dan penerapan standardisasi. Direktorat Pengolahan Hasil ditargetkan mampu menjawab tantangan tercapainya 5 juta ton volume produk olahan hasil perikanan melalui programprogram tersebut di atas. Untuk mengetahui perkembangan volume olahan hasil perikanan yang diproduksi selama tahun 2013, telah dilakukan kegiatan perhitungan volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh UPI skala besar dan UPI skala UMKM. Perhitungan volume produk olahan yang dihasilkan UPI skala besar dilakukan dengan
menggunakan
metode
sampling
peluang
dan
sampling
purposif.
Berdasarkan metode sampling tersebut, pengambilan data dilakukan di UPI dan selanjutnya data tersebut disinergikan dengan volume ekspor produk perikanan dengan formulasi sebagai berikut :
V = n Ū Ќ + (1 – α) E Keterangan : n = Jumlah UPI Besar Ū = Utilitas rata-rata Ќ = Kapasitas rata-rata
11
α = proporsi produk modern yang diekspor E = Data produk ekspor Kegiatan perhitungan volume produk olahan yang dihasilkan oleh UPI skala UMKM pengolahan hasil perikanan dilakukan melalui metode sampling di 15 provinsi di Indonesia. Pada tahun sebelumnya telah dilakukan perhitungan volume produk olahan di 5 provinsi dengan metode yang sama. Pertimbangan pemilihan lokasi survei adalah kab/kota tersebut mewakili obyek survei, yakni ketersediaan obyek olahan ikan pindang, asin, asap serta olahan lainnya, baik dari sisi jumlah UPI maupun volume produk yang dihasilkan. Pada tahun 2013, jumlah lokasi survei diperbanyak dari lokasi survei tahun sebelumnya untuk meminimalisir simpangan data yang diperoleh. Formulasi perhitungan volume produk olahan UPI skala UMKM adalah sebagai berikut:
VP = Ps x f x UPI Keterangan: VP
:
volume produk per tahun (kg)
Ps
:
volume produk per siklus (kg)
F
:
frekuensi produksi (siklus) per tahun
UPI
:
jumlah unit dari UPI per pengelompokkan
Dari hasil perhitungan volume produk olahan hasil perikanan yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2013, diperoleh capaian angka volume sebagai berikut:
12
Tabel 2. Capaian Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Volume (TON)
Provinsi
UPI BESAR UPI UMKM JUMLAH NAD 0 227.719 227.718,58 Sumatera Utara 195.996 86.248 282.243,61 Sumatera Barat 259 41.586 41.845,28 Riau 0 53.792 53.791,81 Kepulauan Riau 30.389 16.476 46.864,86 Jambi 0 7.567 7.566,59 Sumatera Selatan 16.619 29.471 46.089,53 Bangka Belitung 6.752 14.059 20.810,62 Bengkulu 0 14.072 14.071,97 Lampung 89.676 43.293 132.968,87 DKI Jakarta 511.830 32.966 544.796,49 Banten 4.876 23.582 28.458,24 Jawa Barat 49.306 131.993 181.299,32 Jawa Tengah 54.930 677.859 732.789,23 D.I. Yogyakarta 0 5.813 5.813,32 Jawa Timur 868.131 597.395 1.465.525,77 Bal i 76.779 23.424 100.203,37 Nusa Tenggara Barat 39 165.621 165.660,20 Nusa Tenggara Timur 753 8.078 8.830,46 Kalimantan Barat 3.525 84.285 87.810,49 Kalimantan Tengah 32 25.646 25.678,26 Kalimantan Selatan 1.005 84.045 85.050,09 Kalimantan Timur 20.564 49.027 69.591,19 Sulawesi Utara 75.268 24.315 99.582,92 Gorontalo 19 6.552 6.570,84 Sulawesi Tengah 3.625 28.213 31.838,03 Sulawesi Barat 0 6.779 6.778,74 Sulawesi Selatan 152.154 314.930 467.083,99 Sulawesi Tenggara 5.062 42.277 47.339,21 Maluku 91.580 5.138 96.717,53 Maluku Utara 3.734 9.604 13.338,26 Papua 167 6.234 6.400,71 Papua Barat 5.208 1.524 6.732,19 Jumlah 2.268.278 2.889.583 5.157.860,56
13
Gambar 3. Perkembangan Capaian Volume Produk Olahan Hasil Perikanan
Capaian jumlah produk olahan hasil perikanan tahun 2013 adalah sebesar 5,16 juta ton (103%) dari target sebesar 5 juta ton. Jumlah ini meningkat dari capaian jumlah produk olahan hasil perikanan tahun 2012 sebesar 4,83 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengolahan Hasil, serta didukung oleh capaian kegiatan dari seluruh direktorat lingkup Ditjen P2HP, berdampak kepada meningkatnya jumlah produksi olahan hasil perikanan yang berasal dari UPI skala UMKM dan UPI skala besar. Kegiatankegiatan tersebut antara lain: 1. Adanya fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan sistem rantai dingin yang diberikan kepada para pengolah sehingga meningkatkan kapasitas produksi usahanya, 2. Adanya bimbingan teknis pengolahan maupun tata cara pengolahan yang baik kepada para pengolah yang akan berdampak pada meningkatnya ragam, nilai tambah dan mutu produk perikanan yang dihasilkan. Permasalahan yang muncul dalam pencapaian jumlah produk olahan hasil perikanan tahun 2013 adalah: 1. Ketersediaan bahan baku yang tidak bisa diperkirakan. Bahan baku tersebut dipengaruhi oleh cuaca, sumberdaya ikan dan impor bahan baku ikan. 2. Penerapan jaminan mutu di unit pengolahan ikan masih belum optimal, khususnya di UPI skala UMKM.
14
3. Sarana dan prasarana pengolahan masih terbatas, khususnya di UPI skala UMKM 4. Kegiatan yang ideal untuk melakukan perhitungan volume produk olahan hasil perikanan adalah dengan melakukan sensus ke 33 provinsi dan ke seluruh kabupaten yang memiliki potensi perikanan, namun terkendala dengan sumberdaya yang ada. Rencana dan tidak lanjut yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah: 1. Merealisasikan
sistem
logistik
ikan
nasional
(SLIN)
secepatnya
dan
mengendalikan impor dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan skala besar. 2. Melakukan pembinaan terhadap UPI skala UMKM dan skala besar terutama dalam hal penerapan sanitasi. 3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengolahan . 4. Untuk memperoleh rentang data yang luas, kegiatan perhitungan volume
produksi olahan skala UMKM dilaksanakan di 33 provinsi yang tersebar di 3 bagian wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) dengan tetap menerapkan metode sampling. 3.3 Berkembangnya Industri Pengolahan 3.3.1 UPI yang Ber-SKP Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat 4 bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2010 pasal 5 ayat 4 bahwa SKP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai hasil dari pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah
menerapkan
Cara
Pengolahan
15
yang
Baik
(Good
Manufacturing
Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP). Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan mempunyai penampilan dan mutu yang baik dan terjamin keamanannya dalam rangka memenuhi tuntutan pasar domestik dan pasar internasional. Sertifikat Kelayakan Pengolahan merupakan salah satu bentuk dari penerapan standar produk perikanan terhadap aspek GMP dan SSOP di UPI baik skala besar maupun skala UMKM. SKP diterbitkan atas dasar hasil pembinaan yang dilakukan sepenuhnya oleh Pembina Mutu Daerah yang berperan sebagai penanggungjawab terhadap penerapan GMP dan SSOP di UPI baik skala UMKM maupun skala besar di wilayah masing-masing. Selanjutnya Pembina Mutu Pusat akan melakukan supervisi penerapan SKP dalam rangka melakukan cross check terhadap hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh daerah. Penerbitan SKP sebagai proses pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan pangan untuk masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk perikanan baik yang diproduksi oleh UPI besar maupun UPI skala UMKM. Unit Pengolahan Ikan yang telah bersertifikat SKP dijamin produknya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam konteks kegiatan ekspor produk perikanan, kegiatan pembinaan dan penerbitan SKP juga sangat penting karena sertifikat SKP menjamin kepada negara importir bahwa produk yang dihasilkan UPI di Indonesia sudah sesuai dengan standar dan telah menerapkan cara produksi yang baik dan sistem sanitasi yang baik. SKP menjamin kepada negara importir bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya dalam konteks kegiatan impor produk perikanan yang masuk ke Indonesia proses pembinaan dan penerbitan SKP kepada importir adalah untuk menjamin bahwa importir di Indonesia dapat bertanggungjawab terhadap proses penanganan dan pengolahan produk yang akan di impor serta menjamin bahwa produk yang diimpor mempunyai mutu yang baik sehingga apabila produk tersebut akan
dipasarkan
diwilayah
Indonesia,
produk
tersebut
dijamin
keamanan
pangannya. SKP ini juga berfungsi untuk membatasi jumlah impor produk perikanan agar tidak mengganggu produk perikanan Indonesia.
16
Untuk itu, Fasilitasi Penerapan SKP sangat penting, mengingat bahwa Indonesia berupaya meningkatkan daya saing produk perikanan sehingga menjamin keamanan pangan masyarakat Indonesia serta membatasi Impor produk perikanan secara berlebihan. Program kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU tersebut antara lain sebagai berikut: a. Operasional Pelayanan SKP Kegiatan fasilitasi penerapan sertifikat kelayakan pengolahan dilakukan melalui operasional pelayanan SKP yang bertujuan melaksanakan kegiatan pelayanan SKP yang dilakukan Sekretariat SKP dan Panitia Teknis SKP. Dalam rangka proses penerbitan SKP sesuai dengan pengajuan SKP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, maka pembina/pengawas mutu akan melaksanakan supervisi penerbitan SKP di UPI skala besar dan UMKM, selanjutnya terhadap UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP) maka akan diterbitkan SKP oleh Dirjen P2HP. b. Penyempurnaan Persyaratan Teknis SKP Pedoman
persyaratan
teknis
SKP
merupakan
panduan
bagi
Pengawas/Pembina Mutu Pusat maupun Pengawas/Pembina Mutu Daerah dalam melakukan bimbingan teknis serta pembinaan kelayakan pengolahan terhadap UPI dalam rangka proses pelayanan penerbitan SKP. Pedoman tersebut perlu selalu disempurnakan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan SKP serta atas perkembangan persyaratan pasar dan kondisi UPI melalui kegiatan penyempurnaan persyaratan teknis SKP. c.
Temu Koordinasi Pengembangan Sistem Penerbitan SKP Temu koordinasi Pengembangan Sistem Penerbitan SKP dilaksanakan
dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan SKP di Pusat dan Daerah. Kegiatan diikuti oleh seluruh Kepala LPPMHP dan Kabid P2HP di Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia. Rumusan dari kegiatan ini antara lain bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan SKP di daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas
17
Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan LPPMHP, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menerbitkan SK penetapan pembina mutu daerah terdaftar yang akan melaksanakan pembinaan Pra-SKP. Temu koordinasi SKP selanjutnya akan menjadi kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahun. d. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan SKP Berdasarkan ISO 9001 : 2008 Sistem pelayanan SKP akan dikembangkan sesuai dengan ISO 9001 : 2008 sehingga perlu dilaksanakan pengembangan sistem manajemen mutu pelayanan SKP berdasarkan ISO 9001 : 2008 untuk menyusun pedoman pelayanan penerbitan SKP berdasarkan ISO 9001 : 2008. Kegiatan ini diikuti oleh anggota sekretariat Panitia Teknis SKP, staf lingkup Direktorat Pengolahan Hasil, pembina mutu pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dengan materi utama sistem manajemen dokumentasi berbasis sistem manejemen mutu ISO 9001 : 2008. e. Inisiasi Sistem SKP Online Untuk meningkatkan pelayanan SKP yang lebih mudah, cepat, efektif dan efisien maka kedepannya akan diterapkan sistem SKP secara online dari pusat ke seluruh Propinsi. Untuk tahun ini telah dilakukan inisisasi dengan membuat prototype sistem SKP Online yang akan dikembangkan dan disosialisasikan tahun 2014. Realisasi capaian Unit Pengolahan Ikan yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3 Realisasi Capaian Unit Pengolahan Ikan yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2013 Kegiatan/Indikator
Target
Realisasi
Capaian target (%)
Jumlah UPI yang bersertifikasi
1.995 SKP
2.298 SKP
115
kelayakan pengolahan (SKP)
18
Tabel 4. Capaian Unit Pengolahan Ikan yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2010-2013 2010
2011
2012
2013
2014
Target
444
940
1.445
1.995
2.570
Realisasi
505
948
1.506
2.298
Gambar 4. Capaian SKP berdasarkan Skala USaha
Indikator kinerja tahun 2013 dalam rangka Fasilitasi Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagai program penerapan standar dalam bentuk pelayanan penerbitan SKP mampu direalisasikan 115% dengan diterbitkannya 2.298 SKP dari target awal adalah 1.995 SKP. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 jumlah SKP yang diterbitkan semakin meningkat, bahkan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengolahan Hasil dalam rangka menjamin keamanan pangan produk perikanan menunjukkan respon yang positif baik dari UPI skala UMKM dan UPI Besar sebagai pelaku usaha maupun Pembina Mutu Daerah sebagai penanggung jawab jaminan mutu di daerah, untuk penerapan proses pengolahan yang baik sesuai prinsipprinsip GMP dan SSOP. Peraturan yang menyatakan bahwa SKP sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) sehingga UPI importir dan UPI non perikanan juga diwajibkan untuk memiliki SKP, serta
19
banyaknya UPI yang melakukan pengembangan produk bernilai tambah baru turut mendukung peningkatan jumlah UPI yang ber-SKP tiap tahunnya. Permasalahan yang dihadapi: - Sebagian besar UPI skala UMKM belum mampu memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan (GMP dan SSOP) - Kurangnya jumlah pembina mutu di daerah - Sistem Manajemen pelayanan SKP perlu penyempurnaan Rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan: - Perlunya meningkatkan pembinaan kepada UPI skala UMKM dalam persyaratan kelayakan pengolahan (GMP dan SSOP) - Mengintensifkan sosialisasi SKP ke UPI besar, UMKM dan UPRL melalui kegiatan seminar, dekon dan inisiasi SNI - Pemberian SKP terhadap UPI importir dan non UPI perlu dikaji ulang - Masih perlunya dilakukan sosialisasi penerbitan SKP lanjutan pada Pembina Mutu Daerah dan pelaku usaha perikanan di 33 provinsi - Perlunya segera diaplikasikan sistem SKP secara online untuk memudahkan akses informasi penerbitan SKP bagi pelaku usaha perikanan.
3.4 Tersedianya Kebijakan Bidang pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kebutuhan 3.4.1 Jumlah Kebijakan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
di dalam pemerintahan memiliki
beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Berdasarkan fungsi tersebut Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15 /Men /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pasal 420 mengamanahkan Direktorat Pengolahan Hasil-Ditjen P2HP untuk menyelenggarakan fungsi dalam penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan hasil perikanan. Tujuan penyusunan kebijakan adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah di bidang pengolahan hasil perikanan. Sesuai dengan
20
hal tersebut diatas, pada tahun 2013 telah dilakukan pembahasan untuk menyusun 3 (tiga) draft kebijakan bidang pengolahan hasil, yaitu : 1. Draft kebijakan tentang Pembangunan, Evaluasi dan Operasionalisasi UPI, 2. Draft kebijakan Tim Pembina Mutu Terdaftar, 3. Draft kebijakan Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap dengan UPI, 4. Draft perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor PER.09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Hasil pembahasan draft kebijakan dibidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menghasilkan 2 (dua) kebijakan, yakni: (1) Kepdirjen nomor 141/KEPDJP2HP/2013
tentang
Pembangunan,
Evaluasi
dan
Operasionalisasi
UPI,
keputusan ini merupakan acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ketentuan tentang pembangunan, evaluasi, dan operasionalisasi Unit Pengolahan Ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu; (2) Perdirjen Nomor 05/PER-DJP2HP/2013 tentang Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap dengan UPI. Permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan kebijakan, antara lain: (1) belum selesainya penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan, (2) berubahnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat diatasi dengan mengacu pada peraturan yang yang lain terkait sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ada pada undang-undang tentang perikanan dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan lain yang terkait.
21
Tabel 5. Realisasi Capaian Jumlah Kebijakan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2013 Kegiatan/Indikator
Target
Realisasi
1
2
Jumlah kebijakan bidang pengolahan hasil perikanan.
Capaian target % 200%
3.4.2 Jumlah Draft Peraturan Perundang – Undangan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Latar belakang akan dilakukannya perubahan Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan adalah pemberlakukan penerapan SNI wajib yang dimaksud dalam Kepmen KP ini belum sesuai dengan PP No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. SNI yang telah diberlakukan wajib oleh instansi teknis, maka produk dalam negeri dan impor yang beredar di pasar nasional harus memenuhi sertifikat tanda SNI yang dikeluakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selanjutnya sebelum diberlakukan SNI wajib, maka harus dinotifikasikan ke WTO melalui BSN dalam rangka menghindari hambatan perdagangan. Pembahasan perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan membahas 2 (dua) hal pokok yaitu: a. Judul Kepmen tetap tidak berubah, namun merevisi lampiran dengan SNI yang telah disesuaikan dan tanpa memasukan SNI metode uji karena sudah tercakup dalam SNI produk, serta membuat peraturan baru tentang pemberlakuan penerapan SNI dalam rangka pembinaan, b. Judul Kepmen dirubah dengan tidak menggunakan penggunaan istilah SNI wajib. Hasil kesepakatan rapat yang harus segera ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: a. Membuat 2 (dua) Kepmen terdiri dari Kepmen pemberlakukan SNI wajib dan Kepmen penerapan SNI yang melampirkan semua SNI produk perikanan yang 22
disusun oleh Panitia Teknis 65-05 dengan target penyelesaian tahun 2013-2014 serta menyiapkan justifikasi yang diperlukan sebagai dasar dilakukannya perubahan Kepmen. Draft yang sudah siap diajukan adalah draft Kepmen Pemberlakuan Penerapan SNI Produk Perikanan. b. Melakukan kajian untuk menentukan SNI yang akan diberlakukan wajib dengan melihat kesiapan pelaku usaha terutama UMKM dan tidak akan memberatkan serta mengganggu iklim usaha, serta meninjau kesiapan LSPro (BBP2HP maupun laboratorium uji hasil perikanan lainnya). c.
Melakukan public hearing atau sosialisasi dengan stakeholder yang akan terikat nantinya oleh peraturan ini terutama pelaku usaha industri besar dan UMKM tentang SNI yang akan diberlakukan wajib.
d. Berkoordinasi dengan BSN untuk melakukan notifikasi ke WTO sebelum diberlakukan peraturan SNI wajib.
3.5 Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yang Optimal dan Bermutu 3.5.1 Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Sentra PHP Untuk Skala Mikro, Kecil dan Menengah Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat (1) perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanahkan bahwa Usaha Perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut yang menjadikan dasar pemikiran munculnya konsep Program Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (PHP). Program Pengembangan Sentra PHP dapat didefinisikan yaitu program terpadu dan terintegrasi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan bersamasama pemangku kepentingan terutama pengolah hasil perikanan yang berada dalam suatu pusat kegiatan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) di kawasan tertentu yang dikelola secara profesional dalam suatu kelembagaan.Pemberdayaan UMKM PHP melalui pendekatan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan sebagai entry point berdasarkan pada pemikiran agar memberikan layanan kepada UMKM
23
PHP lebih fokus, kolektif dan efisien. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau kelompok UMKM PHP lebih luas dengan sumber daya yang terbatas. Program Pengembangan Sentra PHP bertujuan: 1. Mewujudkan jaminan mutu dan keamanan produk olahan di sentra PHP; 2. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis usaha pengolahan ikan; 3. Mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil, menengah dan besar dalam suatu kawasan industri pengolahan ikan. Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diamanahkan pada Direktorat Pengolahan Hasil tahun 2013 adalah berkembang dan terbinanya sentra PHP di 37 lokasi dengan komposisi 32 lokasi merupakan lanjutan dan 5 lokasi merupakan pengembangan baru. Target tersebut bersifat komulatif dari IKK yang ditetapkan tahun 2012. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6 Target Capaian Lokasi Sentra PHP Tahun 2010 - 2013 IKK Direktorat Pengolahan Hasil TA 2010 - 2013 Berkembang dan terbinanya sentra PHP di 37 lokasi
2010
2011
2012
2013
19 Lokasi
24 Lokasi
32 Lokasi
37 lokasi
Tahapan pelaksanaan Program Pengembangan Sentra PHP dalam rangka mencapai 37 lokasi adalah sebagai berikut : A. Identifikasi, verifikasi dan pemetaan Calon Sentra PHP di Kawasan Industrialisasi Perikanan. 1. Pada tahun 2013 kegiatan tersebut dilakukan di 7 lokasi potensi berdasarkan usulan dari Dinas KP daerah, yaitu di Kab. Probolinggo, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Brebes, Kab. Sumenep, Kab. Tulung Agung, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Pandeglang. Tahap identifikasi merupakan tahapan awal dalam menentukan lokus potensial layak atau tidak layak dikembangkan dalam program Sentra PHP, baik dari segi teknis dan non teknis. 2. Hasil kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemetaan Calon Sentra PHP di Kawasan Industrialisasi Perikanan merekomendasikan ke-7 lokasi tersebut
24
adalah layak untuk dikembangkan dalam program Sentra PHP. Fasilitasi pengembangan Sentra PHP terdiri dari 2 model pengembangan yaitu melalui fasilitasi sarana peralatan pengolahan dan fasilitasi peralatan dan bangunan pengolahan. Hasil kegiatan identifikasi menjadi data base untuk dilakukan pemantapan lokus menjadi calon Sentra PHP B. Pemantapan Lokus Calon Sentra PHP di Kawasan Industrialisasi Perikanan 1. Pada tahap Pemantapan Lokus Calon Sentra PHP, ditetapkan di 6 lokasi yang dilakukan pemantapan pada TA. 2013 yaitu di Kab. Merauke, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Brebes, Kab. Pidie Jaya, Kab. Probolinggo, Kota Sibolga. Lokasi tersebut dimantapkan menjadi calon lokus Sentra PHP dengan mempertimbangkan hal-hal utama sebagai berikut : -
Sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program pengembangan Sentra PHP di kab/kota
-
Kesiapan
pemerintah
daerah
mengenai
dukungan
program
dan
infrastruktur yang berkelanjutan 2. Pada tahap pemantapan dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan mengenai perencanaan pengembangan Sentra PHP, antara lain kepala daerah dan pejabat dinas yang berkepentingan, ketua kelompok pengolah yang akan dikembangkan, pelaku swasta dan pasar, dan lainnya. C. Bimbingan dan Pendampingan di Lokas Sentra PHP dan Non-Sentra PHP 1. Kegiatan bimbingan dan pendampingan dilakukan terhadap Sentra PHP yang telah dikembangkan serta UMKM PHP yang belum dikembangkan dalam program sentra (non-sentra). 2. Kegiatan bimbingan dan pendampingan pada lokasi Sentra PHP dilakukan pada 32 lokasi sentra lanjutan (yang dikembangkan sampai dengan tahun 2013) sesuai SK Dirjen P2HP Nomor 05-A/KEP-DJP2HP/2013. Kegiatan bimbingan dan pendampingan dilakukan pada UMKM PHP dalam hal GMP dan SSOP, pengolahan, pengemasan, manajemen usaha dan pemasaran. Terdapat pembinaan khusus pada UMKM miniplan tuna yang berlokasi di Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo dan Kab. Donggala. Hal itu mempertimbangkan kebutuhan akan pembinaan GMP dan SSOP pada miniplan tersebut.
25
3. Bimbingan dan pendampingan merekomendasikan di 3 lokasi pengembangan Sentra PHP sebagai role models dengan perbedaan karakteristik yaitu Sentra Pengolahan Ikan Asap di Kab. Demak (orientasi pasar lokal); Sentra Pengolahan Ikan Teri di P. Pasaran, Kota Bandar Lampung (orientasi pasar Nasional); Dan Sentra Pengolahan Kerupuk Ikan/Udang Di Kab. Indramayu (orientasi pasar ekspor). Lokasi tersebut akan dikembangkan secara intensif pada TA. 2014. D. Kegiatan Pendukung Lainnya 1. Temu Teknis Pembina Sentra PHP merupakan kegiatan yang dibentuk
sebagai forum komunikasi antara Tim Pusat dan Daerah. Kegiatan tersebut dalam rangka mempertegas komitmen masing-masing tim pembina sentra dalam rangka operasionalisasi dan optimalisasi Sentra PHP yang telah dikembangkan. 2. Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pengembangan Sentra, Penyusunan Profil Sentra dan Juknis Pengolahan Ikan sebagai pedoman pembinaan dan bahan informasi perkembangan program pengembangan Sentra PHP. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, ditetapkan 32 lokasi sentra lanjutan dan 6 lokasi sentra PHP baru. Penetapan lokasi pengembangan Sentra PHP yang dicapai pada tahun 2013 akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal P2HP. Adapun realisasi kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 7 Realisasi Jumlah Lokasi Sentra PHP Tahun 2013 Kegitan/Indikator
Target
Berkembang dan terbinanya Sentra PHP di 37 lokasi (32 lanjutan, 5 baru)
37 Lokasi
Realisasi 38 Lokasi
26
Capaian Target % 102 %
Keterangan 32 lokasi lanjutan dan 6 lokasi baru
Tabel 8 Lokasi Pengembangan Sentra PHP Baru Tahun 2013 No
Komoditas Sentra
Lokasi
1
Sentra Ikan Kering/Asin
Desa Sumber Anyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo
2
Sentra Kerupuk, Amplang dan Ikan Asin
Desa Sungai Kapitan dan Kelurahan Kumai Hilir, Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat
3
Sentra Ikan Asap
Desa Sitanggal, Kec. Larangan Kab. Brebes
4
Sentra Ikan Kering/Asin
Pelabuhan Perikanan Merauke Kab. Merauke
5
Sentra Ikan Teri Kering
Desa Mesjid Kec. Pante Raja Kab. Pidie Jaya NAD
6
Sentra Ikan Kering
Kota Sibolga
Tabel 9 Lokasi Pembinaan Sentra PHP (Lanjutan) Tahun 2013 SK Dirjen P2HP Nomor 05-A/KEP-DJP2HP/2013 Tentang Lokasi Pengembangan Sentra No
Komoditas Sentra
Lokasi
1
Sentra Pengolahan Terasi, Kerupuk Udang/Ikan dan Ikan Kering
Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
2
Sentra Pengolahan Nugget Ikan Patin, Kerupuk Ikan Patin dan Salai Ikan Patin
Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
3
Sentra Pengolahan Ikan Teri
Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
4
Sentra Pengolahan Kerupuk Udang/Ikan
Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
5
Sentra Pengolahan Fillet Ikan
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
6
Sentra Pengolahan Ikan Pindang
Desa Tasik Madu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
7
Sentra Pengolahan Ikan Pindang
Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
8
Sentra Pengolahan Amplang Ikan, Kerupuk Ikan, dan Abon Ikan
Desa Kampung Baru, Kecamatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
9
Sentra Pengolahan kerupuk ikan perairan umum (tawar)
Desa Piasak, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
10
Sentra Pengolahan Ikan Roa (Ikan Julung-julung Asap)
Desa Sulubombong dan Desa Boras, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
27
No
Komoditas Sentra
Lokasi
11
Sentra Pengolahan Ikan Asap
Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
12
Sentra Pengolahan Ikan Asap
Desa Borgo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara
13
Sentra Pengolahan Rumput Laut
Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
14
Sentra Pengolahan Ikan Panggang, Kulit Ikan dan Minyak Ikan
Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB
15
Sentra Pengolahan Teripang
Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
16
Sentra Pengolahan Ikan Asap, Abon, Keripik Ikan Lele
Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
17
Sentra Pengolahan Ikan Asap
Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
18
Sentra Pengolahan Fillet Ikan
TPI Bajomulyo I Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
19
Sentra Pengolahan Ikan Panggang
Desa Pulo Darat, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
20
Sentra Pengolahan Ikan Teri
Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
21
Sentra Pengolahan Ikan Teri
Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
22
Sentra Pengolahan Ikan Asap
Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
23
Sentra Pengolahan Terasi Udang
Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kodya Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
24
Sentra Pengolahan Cakalang Asap (Fufu)
Pasar Perikanan Kelurahan Paslaten, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara
25
Sentra Pengolahan Pindang
TPI Bajomulyo I Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
26
Sentra Pengolahan Pindang
Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
27
Sentra Pengolahan Pindang
Desa Tambak Sari dan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Rowosari, Provinsi Jawa Tengah
28
Sentra Pengolahan Pindang
Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 28
No
Komoditas Sentra
Lokasi
29
Sentra Pengolahan Ikan Asap dan Ikan Kering
Kota Probolinggo, Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Provinsi Jawa Timur
30
Sentra Pengolahan Ikan Pindang Bandeng
Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
31
Sentra Pengolahan Kerupuk Ikan
Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
32
Sentra Pengolahan Pindang Kering
Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara
Permasalahan: Dalam pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sentra PHP ditemui beberapa permasalahan antara lain : -
Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan sentra terutama mengenai penerapan GMP dan SSOP, pembentukan kelembagaan yang berbadan hukum, kelangkaan bahan baku yang bersifat musiman serta pemasaran dan modal kerja.
-
Dalam pembentukan dan pengembangan Sentra PHP (baru) terkendala dengan status kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan sentra PHP (bagi sentra yang membutuhkan lahan untuk bangunan sentra). Persyaratan yang dianjurkan adalah lahan yang clean and clear. Pemerintah daerah telah menjamin melalui Surat Keterangan Bupati/Walikota yang menjelaskan lahan merupakan milik Pemda setempat, namun dalam perjalanan pengembangan terdapat masalah mengenai status kepemilikan lahan tersebut.
-
Realisasi pengadaan peralatan pengolahan maupun unit pengolahan ditemui kurang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pengolahan di sentra.
-
Kurangnya komitmen stakeholder (pemerintah daerah, pengolah dan lainnya) bersama-sama dalam upaya mensukseskan program pengembangan sentra PHP, seperti halnya upaya pembinaan penerapan kaidah GMP dan SSOP dan lainnya.
29
Rencana dan Tindak Lanjut Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka akan dilakukan tindaklanjut pada kegiatan tahun 2014 yaitu: 1. Pengkajian lebih lanjut tentang Program Pengembangan Sentra PHP yang akan dituangkan dalam buku pedoman pengembangan sentra. 2. Pengembangan Sentra PHP percontohan yang mewakili komoditas pasar lokal, nasional dan ekspor sebagai lokasi pembanding bagi sentra lainnya. 3. Perencanaan yang matang dan sinergitas program pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sentra PHP baik di pusat maupun di daerah.
3.5.2 UPI Skala Besar yang Dikembangkan dan dibina Dalam Rangka Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan Tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan tantangan bagi industri pengolahan hasil perikanan/unit pengolahan ikan dalam negeri
untuk
dapat
berkembang
dan
memasuki
pasar
global.
Sesuai
perkembangannya, saat ini konsumen telah menyadari bahwa mutu dan keamanan pangan hasil perikanan tidak dapat dijamin hanya dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman dikonsumsi diperoleh dari bahan baku yang baik, ditangani dan diolah secara baik dan benar. Pada sisi yang lain, jaminan ketersediaan bahan baku dalam rangka menunjang kinerja UPI juga masih menjadi ganjalan bagi perkembangan industri pengolahan hasil perikanan nasional pada umumnya, hal tersebut menjadikan salah salah satu isu dalam peningkatan kapasitas produksi Unit Pengolahan Ikan. Peran strategis Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, didasarkan pada beberapa isu strategis yang berkembang. Sejumlah isu tersebut antara lain ; 1. Kurangnya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi dan sesuai standar 3. Kesiapan sektor Industri Kelautan dan Perikanan dalam menghadapi Asean Economic Community 2015
30
Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu kebijakan strategis untuk mengintegrasikan antara pembinaan dibidang mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengembangan kinerja unit pengolahan ikan dalam pemenuhan kapasitas produksinya sehingga dapat mewujudkan suatu kondisi yang tersinergi antara peningkatan mutu dan keamanan produk dengan Kinerja UPI dalam melakukan pengolahan. Melalui sinergitas kedua hal tersebut diharapkan tercapai kondisi yang ideal bagi industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia dalam pencapaian volume produk olahan yang ditargetkan. Subdit Industri Pengolahan dalam rangka menjawab tantangan melakukan upaya-upaya yaitu: a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 1. Penyusunan Draft Regulasi dibidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pelaksanan kegiatan ini menghasilkan draft Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang Tim Pembina Mutu Terdaftar dan usulan perubahan terhadap peraturan Dirjen P2HP Nomor 09 tahun 2010 yang diusulkan akan diangkat menjadi peraturan menteri tentang Sertifikat Kelayakan Pengolahan. 2. Apresiasi Pembina Mutu Pusat dan Refreshment Pembina Mutu Kegiatan APMP ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan diberikan tugas dalam melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra produksi serta memberikan bimbingan teknis untuk melatih petugas lapangan yang bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan APMP telah meningkatkan kompetensi 28 orang Pembina Mutu dari pusat. Selain pemberian bimbingan teknis kepada calon Pembina Mutu Pusat,
juga dilakukan refreshment
kepada 25 orang Pembina Mutu Pusat yang telah biasa melakukan pembinaan di sentra produksi. 3. Apresiasi Pembina Mutu Daerah Kegiatan APMD tersebut untuk meningkatkan kompetensi Pembina Mutu Daerah dalam melakukan pembinaan ke sentra produksi di daerahnya masing-masing. Kegiatan ini telah meningkatkan kompetensi bagi 33 orang
31
Pembina Mutu Daerah yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota. 4. Sosialisasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kegiatan ini mensosialisasikan kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan dan program industrialisasi perikanan di Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan peserta sejumlah 300 orang yang terdiri dari pejabat universitas, dosen, mahasiswa, Dinas terkait dan pelaku usaha. 5. Asistensi Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di UPI Kegiatan fasilitasi kepada UPI dalam menyusun dokumen manual mutu (GMP/SSOP/HACCP) guna meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan. Hasil asistensi ini adalah telah meningkatkan penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit pengolahan ikan pada 10 lokasi yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan NTT. 6. Pembinaan UPI yang Terkena Kasus Melalui kegiatan ini telah diundang UPI-UPI yang terkena kasus detensi/ RASFF dari Negara importir terkait mutu dan keamanan hasil perikanan kepada 25 peserta dari sejumlah 21 UPI dari seluruh Indonesia. Pembinaan dilakukan agar UPI yang terkena kasus, kedepan mampu mengeliminasi kasus-kasus yang ada. 7. Penilaian UPI Terbaik Dalam mendukung pelaksanaan penilaian UPI terbaik tahun 2013, telah dilakukan penyusunan petunjuk teknis penilaian UPI terbaik tahun 2013. Petunjuk teknis tersebut telah diterapkan untuk melakukan verifikasi terhadap 21 UPI terpilih dari 8 Lokasi yang diusulkan daerah (Sumatera Utara, Lampung, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali). Hasil verifikasi dari lapangan tersebut kemudian Tim Penilaia UPI Terbaik melakukan pembahasan dan menetapkan 3 UPI sebagai UPI Terbaik I, II dan III secara berurutan : PT. Aneka Tuna Indonesia (Jawa Timur), PT. Philips Seafood International
(Jawa Tengah) dan PT. Deho Company
32
(Sulawesi Utara). Bagi UPI terbaik I, II dan III diberikan penghargaan pada kegiatan Adibakti Mina Bahari. 8. Bulan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Melalui Bulan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dilakukan penyadaran
mutu
dan
keamanan
hasil perikanan
kepada kalangan
pemerintah, produsen ditingkat hulu, hilir maupun konsumen melalui beberapa rangkaian kegiatan yaitu pencanangan bulan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diikuti dengan seminar mutu. Kegiatan seminar mutu disinergikan dengan Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan (MPHPI) dan Universitas Diponegoro. Kegiatan tersebut mendatangkan narasumber kompeten yang dihadiri oleh 750 peserta. Kegiatan kampanye mutu untuk mensosialisasikan bulan mutu dilakukan melalui media elektronik dan media cetak
serta
pemasangan
spanduk,
umbul-umbul
dan
banner
yang
bertemakan peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan. 9. Pembinaan GHP bagi Suplier UPI Melalui kegiatan ini telah diundang sejumlah 25 orang supplier udang dari Jawa Barat dan sekitarnya sebagai penyuplai bahan baku udang di Unit Pengolahan Ikan. Pembinaan GHP dilakukan agar bahan baku dari supplier memiliki jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya 25 supplier udang dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil 1. Monitoring Ketersediaan Bahan Baku di UPI Skala Besar Telah dilakukan monitoring ketersediaan bahan baku di sentra pengolahan dalam rangka pengembangan Unit Pengolahan Ikan skala besar
di 14
provinsi, seperti : Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat. 2. Forum Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kegiatan Forum Pengolahan Hasil Perikanan disinergikan dengan kegiatan Workshop merupakan kegiatan yang membahas isu-isu aktual yang terjadi pada Industri Pengolahan Hasil Perikanan utamanya dikaitkan dengan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi Asean Economic Community
33
2015. Kegiatannya melibatkan narasumber yang kompeten dan peserta dari semua kalangan baik pemerintah maupun pelaku usaha. 3. Verifikasi Unit Pengolahan Ikan Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Permen KP Nomor PER. 26/MEN/2013 perubahan dari permen KP PER.30/MEN/2012, maka perlu dilakukan kegiatan verifikasi kepada UPI yang masuk ke dalam usaha perikanan tangkap terpadu. Hasil dari kegitan tersebut adalah telah dilakukan verifikasi Unit pengolahan ikan di 6 lokasi yaitu, (Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Bali, Maluku, Papua dan Papua Barat). 4. Sidang-sidang Internasional dibidang Pengolahan dan Kerjasama Perikanan Melalui kegiatan diatas telah dilakukan fasilitasi untuk mengikuti sidangsidang internasional di bidang pengolahan dan kerjasama perikanan. Pada tahun ini telah diikuti kegiatan antara lain : 15 th National Tuna Conggress di General Santos Filiphina dan The China Cold Chain the Inovation anf New Technology 2013 di sanghai China. 5. Fasilitasi Komisi Tuna Telah dilakukan fasilitasi bagi Sub Komisi Tuna beberapa kegiatan diantaranya kunjungan lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi serta Workshop Perikanan Tuna dengan narasumber yang kompetent dan dihadiri 60 peserta. Sub Komisi Tuna menghasilkan rumusan kebijakan perikanan tuna Indonesia yang disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan hasil dari kegiatan diatas, jumlah UPI
skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam
rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan sebesar 219 UPI. UPI tersebut terdiri dari 179 UPI yang telah dicapai tahun 2012, dan 40 UPI merupakan target UPI baru pada tahun 2013. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, maka indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
34
Tabel 10. UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (baru) No 1
Propinsi
Nama UPI
Jumlah
Sumatera Utara
PT. Winson Prima Sejahtera, PT. Seafood
3
Sumatera Perkasa, PT. Anugerah Samudera Hindia 2
Lampung
PT. Indokom Samudera Persada, PT. Phillips
2
Seafood Indonesia
3
Banten
PT. Fega Marine Aquacultura, PT. Kelola Mina
4
Laut, PT. Bahari Makmur Sejati, PT Gumindo Perkasa Industri 4
DKI
PT.
Lucky
Samudera,
PT.
Era
Mandiri
3
Alam
3
PT. Toxindo Prima, PT. Tonga Tiur Putera, PT.
4
Cemerlang, PT. Gabungan Era Mandiri 5
Jawa Barat
PT. Tarum Fajar Pratama, PT. Pertiwi Samudera, PT. Adijaya Guna Satwatama
6
Jawa Tengah
Indomina Cipta Agung, PT. Bintang Karya Laut 7
Jawa Timur
PT. Alam Jaya, PT. Karya Kencana Sumber
11
Bahari, PT. Varia Niaga Nusantara, PT. Marindo Makmur Usaha Jaya, PT. Multi Prawn Indonesia, PT. Madsumaya Indo Seafood, PT. Surya Alam Tunggal, PT. Perfect International Food, CV. Indo Jaya Pratama, PT. Istana Cipta Sembada, PT. Satu Tiga Enam Delapan 8
Bali
PT. Balinusa Windumas
1
9
Kalimantan
PT. Misaja Mitra
1
Selatan 10
NTT
PT. Primo Indo Ikan
1
11
Sulawesi
PT. Ocean Champ Seafood
1
Selatan
35
12
Gorontalo
PT. Sinar Ponula Deheto, PT. Cipta Frima Jaya,
1
PT. Bethel Citra Seyan 13
Sulteng
PT. Banggai Indo Gemilang
1
14
Maluku
PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry,
3
PT. Samudera Sakti Sepakat, PT. Maluku Maya Mandiri 15
Papua Barat
UD Piala
1
Jumlah
40
Tabel 11. UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (Lanjutan) : No 1
Propinsi Sumatera Utara
Nama UPI
Jumlah
PT. Poma Graha Jaya, PT. Putri Indah, PT.
12
Sorby Internasional, PD. Anugerah Alam, CV. Selat Malaka, UD. Yasuriang, PT. Medan Tropical Canning, PT. Golden Cup Seafood, PT. Bancar Makmur Indah, CV. Soon Ho, CV. Lautan Mas, PT.Calista 2
Kepulauan Riau
PT. Mandraguna Gema Sejati
3
Kepulauan
PT.
Bangka Belitung
Sanjaya Fisheries, CV. Surya Hasil Laut
4
Sumatera Selatan
PT. Agung Jaya Sari Sakti
5
Banten
PT.
Surya
Sepakat
Nugraha
Mitra
Pulau
1 Bangka,
CV.
3
1
Jaya,
PT.
Agarindo
2
PT. Indoboga Jaya Makmur, PT. Lautan Niaga
12
Bogatama 6
DKI Jakarta
Jaya,
PT.
Dharma
Samudera
Fishing
Industries, PT. Tuna Permata Rezeki, PT. Lautan Bahari Sejahtera, PT. Satya Trinadi Komira
Perkasa,
PT.Awindo
Internasional,
PT. Indo Maguro Tunas Unggul, PT. AGB Ice and Fisheries, PT. Sumber Haslindo, PT.
36
Charlie Wijaya Tuna, PT. Bonecom, 7
Jawa Barat
PT. Pahala Bahari Nusantara, PT. Fresh On
3
Time, PT. Bahari Pratama Mandiri 8
Jawa Tengah
PT. Maya Food industri, PT. Indoseafood, PT.
14
Fu Shen Seafood Indonesia, CV.Karya Mina Putra, PT Blue Sea Industri, PT. Nam Kyung Korea Indonesia, PT. Sinar Bahari Agung, PT. Laut Jaya Abadi, PT. Telaga Godeli, PT. Sinar Mutiara
Abadi,
PT.Nihon
Novelica
Food
(Wako), UD.Samudera Jaya, CV. Dua Putra Dewa, PT. Holi Mina Jaya 9
Jawa Timur
PT. Mega Marine Pride, PT. Indumanis, PT. Kelola Mina Laut, PT. Winaros Kawula Bahari, PT. Aneka Tuna Indonesia, PT. Panca Mitra Multi Perdana, PT. Graha Makmur Cipta Pratama, PT. Maya Muncar, PT. Rex Canning, CV. Sumber Asia Trading Co, PT. Avila Prima, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Winaros Kawula Bahari, PT. Panca Mitra Multi Perdana, PT. Tridaya Manunggal, PT. Gema Ista Raya, PT. Sinar Mas Mina Bahari, PT. Blambangan Food Packers, PT. Koki Indocan, PT. Satelit Sriti, PT. Algalindo Perdana, PT. Amarta Caragenan Indonesia, PT. Kasih Prima, PT. Permata
Citra
Nusa,
PT.
Chamin
Jaya
Internasional, PT. Lautan Indah Buanareksa, CV. Sari Laut Jaya, CV. Buana Artomoro, PT. Sumber Cahaya Laut, PT. Sari Laut Ekatama, PT. Fishindo Isma Raya, PT. Surya Indo Algaes, PT. QL International, PT. Starfood International
37
34
10
Bali
PT. Intimas Surya, UD. Damena, PT. Bali
25
Maya Permai, PT. Indohamafish, PT. Indo Citra
Jaya
Samudera,
PT.
Duta
Mina
Nusantara, PT. Bali Tuna Segar, PT. Arabika Khatulistiwa Fishing Industry, PT. Gilontas Indonesia, Bali Mina Mandiri, PT. Bandar Tuna, PT. Sari Segara Utama, PT. Bali Ocean Anugerah Linger Indonesia, CV. Mina Asih, PT.
Prasetya
Agung
Cahaya
Utama,
CV.Agromina Dewata, PT. Hentry Jaya, PT. Primo Indo Ikan, PT. Perikanan Nusantara, PT. Kohyama, PT. Bali Ocean Anugerah Linger Indonesia, PT. Bandar Nelayan, CV. Bali Omega, PT. Sumina Ektraksindo, PT. IPT Chiu Shih 11
Kalimantan Barat
PT. Industri Perikanan Sukadana
12
Kalimantan
PT.
13
Wirantono
Baru,
PT.
1
Bumi
Menara
3
Selatan
Internusa, PT. Karimata Timur
Kalimantan Timur
PT. Sumber Kalimantan Abadi, PT. Agape
5
Borneo Cemerlang, PT. Nelayan Barokah, PT. Dachan Mustika Aurora, PT. Sabindo Raya Gemilang 14
NTT
PT. Okishin Flores
1
15
Sulawesi Selatan
PT. Chen Woo Fisheries, PT. Pahala Bahari
18
Inti Makmur, PT. Multi Monodon Indonesia, PT. Tobiko
Utama,
PT.
Mutiara
Sakti,
PT.
Multiguna, CV. Intimakmur Makassar, PT.Shin Champion,
PT.
Centralindo,
PT.
Benur
Rahmah, CV. Ome Trading Coy, CV. Fadjrin Putra Ariny, CV. Rizqie Bahari, PT. Global Seafood Internasional Indonesia, CV. Hokky
38
Seafood, CV. Bakti Persada, CV. Indah Mandiri, PT. Omeresso Food 16
Sulawesi Utara
PT. Delta Pasific Indotuna, PT. Anekaloka
17
Indotuna, PT. Indo Hong Hai International, PT. Bitung Mina Utama, PT. Sari Cakalang, PT.Perikanan
Nusantara,
PT.Tengo
Karya
Samudera, PT. Sinar Pure Foods International, PT. International Alliance Food, PT. Deho Canning Co, PT. Manado Mina Citra Taruna, PT.
Karaba
Samudera
Sakti,
Sentosa/
CV. PT.
Singaraja, Bintang
PT.
Mandiri
Bersaudara, PT. Sari Malalugis, PT. Celebes Mina Pratama, PT. Etmieco Sarana Laut 17
Sulteng
PT. Banggai Sentral Shrimp, CV. Indotropic
3
Fishery, PT. Brasindo Gum, 18
Sultra
PT.
Sultratuna
Samudera,
PT.
Cilacap
3
Samudera Fishery Indonesia, PT. Dharma Samudera Fishing Industri 19
Maluku
PT. Sinar Abadi Cemerlang, PT. Mabiru Industri,
CV.
Tuna
Maluku,
PT.
11
Harta
Samudera, PT. Bersama Mitra Sejahtera, PT. Tri Satria Samudera, PT. Tiga Sinergi Berjaya, PT. Maritim Timur Jaya, PT. S&T Mitra Mina Industri, PT. Binar Surya Buana, PT. Aneka Sumber Tata Bahari 20
Maluku Utara
PT. Maitara Mina Mandiri, PT. Pacific Ocean
2
Fisheries 21
PT. Alfa Kurnia Fish Enterprise, PT. Irian Marine Product Development, PT. Citraraja Ampat Canning, PT. Avona Mina Lestari, PT. Radios Apirja Sorong, PT. Dwi Bina Utama,
39
7
PT. West Irian Fishing Industry 22
Papua
PT. Dwi Karya Reksa Abadi
1
Jumlah
179
Tabel 12. Rekapitulasi UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan tahun 2011-2013 Tahun
Indikator
2011
2012
2013
UPI skala besar yang dikembangkan dan
129 (40
179 (50
219
dibina dalam rangka memenuhi standar
baru 89
baru 129
baru 179
mutu hasil perikanan
Lanjutan)
Lanjutan)
lanjutan)
(40
Realisasi capaian UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 13. Realisasi Capaian UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan pada Tahun 2013 Kegiatan/Indikator
Target
Realisasi
219 UPI
219 UPI
Capaian target %
UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil
100%
perikanan (UPI) Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengembangan dan pembinaan UPI skala besar sebagai berikut : - Kurangnya pengetahuan penanggung jawab mutu terkait mutu dan keamanan hasil perikanan di UPI; - Masih rendahnya kesadaran terkait mutu dan keamanan hasil perikanan di masyarakat; - Masih belum efektifnya kerjasama antara pengolah dan penangkap; - Seringnya terjadi mutasi jabatan pada pembina mutu daerah yang telah dilatih, yang menyebabkan kurangnya tenaga personil daerah
yang kompeten untuk
melakukan pembinaan di UPI; - Masih kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah ke pemangku kepentingan perikanan;
40
- Bahan baku unit pengolahan terdapat pada lokasi yang sulit dijangkau dan bergantung pada musim. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan dan pembinaaan UPI skala besar, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain : - Melakukan pembinaan secara intensif dan berjenjang terkait mutu dan keamanan hasil perikanan; - Meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan - Melakukan evaluasi lapangan terkait kerjasama antara pengolah dan penangkap - Melakukan koordinasi dengan Intansi/ kabupaten/kota/provinsi terkait - Melakukan temu koordinasi antara pemerintah, asosiasi dan pelaku usaha dalam rangka sosialisasi peraturan pemerintah.
3.5.3 Utilitas UPI Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) telah menegaskan pentingnya akselerasi industrialisasi perikanan. industrialisasi perikanan dalam arti luas yakni transformasi ke arah perikanan yang bernilai tambah, yang tujuannya meningkatkan nilai tambah produksi perikanan lokal yang selama ini dinikmati para pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam perspektif baru industrialisasi perikanan, industri pengolahan ikan memiliki peran sangat penting. Perannya adalah sebagai penghela untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan oleh nelayan maupun pembudidaya ikan. Perspektif baru ini mensyaratkan bahwa nilai tambah harus dinikmati para pelaku hulu juga, sehingga upayanya adalah memaksimalkan bahan baku industri dari sumberdaya lokal. UU No.45/2009 tentang perubahan atas UU No.31/2004, Pasal 25C UU No.45/2009 ayat 1 menyatakan bahwa
pemerintah
membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri. Salah satu indikator peningkatan nilai tambah adalah dengan melihat jumlah produksi dari Unit Pengolahan Ikan UPI dalam memanfaatkan kapasitas terpasangnya yang biasa disebut dengan
utilitas, nilai utilitas
menunjukkan kinerja membaik dari suatau unit pengolahan.
41
yang tinggi
Target utilitas UPI tahun 2013 adalah sebesar 70%, dan untuk memenuhi target tersebut Direktorat Pengolahan melakukan upaya-upaya antara lain : a) Penguatan pasokan bahan baku yang bermutu aman dan bermutu. b) Peningkatan Kerjasama antara Pemasok Bahan Baku dan Pengolah c) Monitoring dan evaluasi kepada pengolah yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegitan teknis sebagai berikut: 1. Pembinaan GHP bagi Suplier UPI Melalui kegiatan ini telah diundang sejumlah 25 orang supplier udang dari Jawa Barat dan sekitarnya sebagai penyuplai bahan baku udang di Unit Pengolahan Ikan. Pembinaan GHP dilakukan agar bahan baku dari supplier memiliki jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga kebutuhan UPI akan bahan baku yang aman dan mutunya sesuai standar dapat dipenuhi. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya 25 supplier udang dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. 2. Forum Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kegiatan Forum Pengolahan Hasil Perikanan disinergikan dengan kegiatan Workshop merupakan kegiatan yang membahas isu-isu aktual yang terjadi pada Industri Pengolahan Hasil Perikanan utamanya dikaitkan dengan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi Asean Economic Community 2015. Kegiatannya melibatkan narasumber yang kompeten dan peserta dari semua kalangan baik pemerintah maupun pelaku usaha. 3. Verifikasi Unit Pengolahan Ikan Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Permen KP Nomor PER. 26/MEN/2013 perubahan dari permen KP PER.30/MEN/2012, kegiatan ini bertujuan untuk maka perlu dilakukan kegiatan verifikasi kepada UPI yang masuk ke dalam usaha perikanan tangkap terpadu. Hasil dari kegitan tersebut adalah telah dilakukan verifikasi Unit pengolahan ikan di 6 lokasi yaitu, (Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Bali, Maluku, Papua dan Papua Barat). 4. Monitoring Ketersediaan Bahan Baku di UPI Skala Besar Telah dilakukan monitoring ketersediaan bahan baku di sentra pengolahan dalam rangka pengembangan Unit Pengolahan Ikan skala besar kegiatan ini bertujuan untuk memantau kinerja UPI melalui kebutuhan bahan baku dan
42
produksinya sehingga dapat diketahui utilitasnya. Kegiatan ini dilakukan melalui monitoring di 14 provinsi, seperti : Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
NTT,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat. Dari hasil menitoring tersebut telah didapatkan data yang dirumuskan ke dalam formula matematissebagai berikut : Utilitas : % kapasitas desain yang sesunguhnya telah dicapai.
Utilitas
Output (%) Kapasitas desain
hasil perhitungan utilitas UPI tahun 2013 yang diperoleh melalui formula tersebut adalah sebesar 70,39% dari target sebesar 70% . Tabel 14. Rekapitulasi Utilitas UPI skala besar yang tahun 2011-2013 Indikator Utilitas UPI
Tahun 2011
2012
2013
60.63
65.83
70.39
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Unit Pengolahan Ikan di Indonesia meningkat utilitasnya, hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengolahan Hasil untuk meningkatkan kinerja dari UPI memberikan dampak yang positif sehingga target utilitas tercapai. Tercapainya target utilitas menunjukkan bahwa pasokan bahan baku yang aman dan bermutu bagi UPI semakin menguat tiap tahunnya, serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pemasok bahan baku dan pengolah sehingga pengolah tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam hal pasokan bahan baku. Selain itu fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan sistem rantai dingin dari Direktorat Pengolahan Hasil menjamin tersedianya bahan baku ikan yang berkualitas baik serta jumlah yang cukup untuk mensuplai kebutuhan bahan baku di UPI. Pelatihan terkait mutu kepada UPI sehingga UPI mampu memproduksi produk yang sesuai standard nasional dan internasional turut mendukung tercapaianya peningkatan utilitas.
43
Beberapa
permasalahan
yang
ditemukan
dalam
pengembangan
dan
pembinaan utilitas UPI skala besar sebagai berikut :
Isu dan Permasalahan Transportasi Permasalahan distribusi dari areal sentra produksi ke areal pengolahan menjadi hal krusial yang penting. Mengingat bahwa lebih dari 70%-80% tangkapan terutama cakalang dihasilkan di wilayah timur perairan Indonesia. Sementara industri pengolahan ikan berada di wilayah bagian barat khususnya Jawa-Bali.
Isu dan Permasalahan Ketepatan Pasokan Bahan Baku dan Sistem Produksi Secara faktual, usaha pengolahan ikan masih menghadapi kendala pada pasokan bahan baku, terutama adanya fluktuasi pasokan yang terkait dengan dinamika produksi bahan baku terutama pada penangkapan.
Isu dan Permasalahan terhadap jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Permasalahan terhadap jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terutama pada tahap penyediaan mutu bahan baku di tingkat supplier yang masih memiliki tingkat kesadaran penerapan mutu yang rendah di unit penanganannya.
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:
Berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyediaan transportasi untuk bahan baku dari sentra produksi ke sentra pengolahan.
memperkuat penerapan aturan menteri kelautan dan perikanan
usaha
perikanan
usaha
tangkap
terpadu
Nomor
PER.
26/MEN/2013
penangkapan memasok bahan baku ke UPI
Melakukan pembinaan secara intensif kepada suplier
44
agar
3.5.4 Ragam Produk Olahan Bernilai Tambah di Lokasi yang Dibina Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah menjadi suatu hal yang harus dilakukan, hal ini disebabkan adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat, antara lain: a) adanya perubahan gaya hidup; b) perubahan pola konsumsi; c) banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja; d) konsumen lebih menyukai produk nyang lebih praktis dan memiliki daya simpan lebih lama. Pengembangan produk hasil perikanan diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin setiap bagian yang ada pada satu komoditas atau dengan kata lain dalam proses pengolahan diupayakan semua bagian komoditas dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak ada bahan yang terbuang (zero waste concept), dengan memanfaatkan teknologi pengolahan dan teknologi pengemasan sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan proses demikian diharapkan muncul ragam produk hasil perikanan yang baru yang dapat menjadi usaha baru di bidang pengolahan perikanan. Ragam produk yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Mengacu pada isuisu yang terjadi, peranan teknologi pengembangan produk diarahkan untuk : a) Meningkatkan nilai ekonomi produk olahan, hal ini terutama ditujukan untuk bahan yang kurang memiliki nilai ekonomi ataupun buangan hasil perikanan yang belum termanfaatkan (zero waste concept); b) Menumbuhkan inovasi teknologi yang lebih modern yang meliputi rekayasa proses produksi dan rekayasa peralatan; c) Meningkatkan apresiasi terhadap produk-produk tradisional melalui perbaikan sanitasi higienis dan tampilan (kemasan). Kegiatan
pengembangan
produk
nilai
tambah
(PPNT)
pada
industri
pengolahan ikan dapat memperluas peluang usaha, penyerapan tenaga kerja, memberikan nilai tambah kepada pelaku usaha, kontribusi dalam pengembangan daerah, dan berdampak pada peningkatan perolehan devisa negara. Perkembangan produk
olahan
hasil
perikanan
di
Indonesia
45
memang
belum
taraf
yang
menggembirakan, namun upaya-upaya untuk mendorong ke arah yang lebih baik dengan jenis dan variasi produk yang lebih beragam terus dilakukan. Dalam rangka menumbuhkan diversifikasi produk perikanan dan pencapaian target ragam produk hasil perikanan tahun 2013 Subdit Pengembangan Produk melakukan beberapa upaya sebagai berikut: a. Fasilitasi Pengembangan Produk Nilai Tambah - Penyusunan Regulasi Pengembangan Produk Nilai Tambah - Sosialisasi Kebijakan PPNT dan sosialisasi Lomba Inovasi PPNT - Penyusunan Juknis Lomba Inovasi dan Pengadaan Bahan Informasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan - Sosialisasi dan Pembahasan Finalis Lomba Inovator PPNT - Final dan Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Inovator PPNT - Identifikasi dan Pemetaan Keragaan Produk Bernilai Tambah b. Fasilitasi Pengembangan Produk Nilai Tambah UPI Skala UMKM - Apresiasi PPNT dalam rangka mendukung Industrialisasi Patin Kepada Pembina UPI Skala UMKM - Apresiasi Pengemasan Produk Perikanan Mendukung Operasionalisasi Rumah Kemasan - Apresiasi PPNT dalam rangka mendukung Industrialisasi Bandeng Kepada Pembina UPI Skala UMKM c.
Fasilitasi Pengembangan Produk Nilai Tambah UPI Skala Besar - Apresiasi PPNT di UPI Skala Besar - Workshop Pengembangan Produk Industri Tuna UPI Skala Besar - Workshop Pengembangan Industri Udang UPI Skala Besar - Apresasi Pengembangan Industri Patin UPI Skala Besar Berdasarkan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 jumlah ragam produk
yang akan dicapai adalah sebanyak 46 ragam. Ragam produk tersebut terdiri dari 7 ragam yang telah dicapai pada tahun 2010, 12 ragam yang telah dicapai tahun 2011, 13 ragam produk pada tahun 2012 dan 14 ragam produk baru pada tahun 2014 Dari hasil kegiatan dan monitoring yang telah dilakukan, maka indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Kriuk bandeng 46
(tarakan/kaltara), coklat lele(jawa barat), gapit ikan (jambi), sagon tulang ikan( brebes), rengginang patin (jambi), crackers bandeng (pati), bakso ikan tuna (ternateMalut), koprol (probolinggo), abon leker (jabar), garle (boyolali), rollade ikan dan tape (pekalongan), kue dolale (diy), otak atik mujaer (jatim), crispy alga (malang). Data sebaran ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah dapat dilihat pada tabel 14. Tabel 15. Ragam Produk Bernilai Tambah Perikanan, 2010 – 2013 Tahun
Keterangan
Indikator 2010 Ragam Produk
7
2011 19 (12 baru dan 7 lama)
2012
2013
46 (14 (13 baru baru dan dan 19 32 lama) lama) 32
47
Tahun 2010 - 2012 2010: Pilus rumput laut (Kab. Bantaeng) Sulsel. Nugget (Kota Pekalongan), Jateng. Kaki Naga (Kota Pekalongan), Jateng. Ekkado (Kota Pekalongan) Jateng. Kerupuk Ikan (Kab. Tanah laut), Kalsel. Snack teri (Kab. Buton), Sultra. Abon Marlin (Kota Makasar), Sulsel. 2011: Lele Crispy (Kab. Trenggalek), Jatim. Abon Belut (Kab. Trenggalek), Jatim. Pilus Ikan roa (Kab. Banggai), Sulteng. Pilus rumput laut (Kota Mataram, NTB). Snack Ikan Bilih (Kab. Tanah datar, Sumbar). Batari (Kab. Tangerang, Banten). Siomini (DIY). Reconstitute chips rumput laut (DIY). Abon Ikan Lele (DIY). Kembang udang (Kota jambi) Jambi. Pilus patin (Kota Jambi) Jambi. Bakso Ikan (Kab. Cirebon) Jabar 2012: Sate Patin Kreyes (KUB Amanah) Provinsi Jambi, Teri nasi crispy - Provinsi Aceh, Coklat Rumput Laut - Pontianak Kalimantan barat, Rengginang udang (Kelompok Sehat Alami, Singkawang) provinsi Kalimantan Barat, Jelly Rumput Laut (Kelompok Mekar Jaya, Singkawang) - Provinsi Kalimantan Barat, Stick
Patin (Palangkaraya) - Kalimantan Tengah, Sirup Tulang Ikan (BDS Snack, Balikpapan) - Kalimantan Timur, Kriuk Kepiting Soka (Bu Idil, Balikpapan) - Kalimantan Timur, Amplang Ikan (Fania Food) - DI Yogyakarta, Stick Rumput Laut (Ambon) - Provinsi Maluku, Bakso Scallop (Surabaya) - Provinsi Jawa Timur, Keripik Rumput Laut - Provinsi Sulteng, Tortila Rumput Laut (Lombok Timur) - Provinsi NTB. Kriuk bandeng (tarakan/kaltara), coklat lele(jawa barat), gapit ikan (jambi), sagon tulang ikan( brebes), rengginang patin (jambi), crackers bandeng (pati), bakso ikan tuna (ternate-Malut), koprol (probolinggo), abon leker (jabar), garle (boyolali), rollade ikan dan tape (pekalongan), kue dolale (diy), otak atik mujaer (jatim), crispy alga (malang). Realisasi capaian ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 16. Realisasi Capaian Ragam Produk Hasil Perikanan pada Tahun 2013 Kegiatan/Indikator Target Realisasi Capaian target % Ragam produk olahan hasil 46 ragam 46 ragam 100% perikanan bernilai tambah (ragam) Dalam melakukan kegiatan pengembangan produk bernilai tambah terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu: - Industri perikanan masih sedikit melakukan peningkatan nilai tambah berupa produk-produk olahan yang makin beragam dan berkualitas dengan nilai jual lebih tinggi - Masih sedikitnya kualitas kompetensi SDM pengolahan hasil perikanan - Masih minimnya pengembangan data base pengembagan produk nilai tambah - Beberapa pengolah skala UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin Depkes, P-IRT dan MD yang merupakan persyaratan dalam perdagangan. 48
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan produk nilai tambah, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain : - Peningkatan penyediaan paket teknologi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam upaya diversifikasi pengolahan hasil perikanan - Dilakukannya pembinaan, apresiasi, bimtek, studi banding, magang tentang pengolahan hasil perikanan - Penerapan data base produk nilai tambah pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia - Diperlukan kerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan penerbitan izin terhadap produk hasil perikanan. Disamping itu diperlukan bimbingan mengenai teknik pengemasan dan pelabelan yang sesuai standar seperti mencantumkan komposisi bahan, nilai gizi, tanggal kadaluwarsa, label halal, nama produk, pengolah beserta alamat pengolah.
3.5.5 Lokasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Yang Dikembangkan dan Dibina (Sarpras) Sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan adalah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina untuk mendukung pencapaian target produksi pengolahan. Sasaran lokasi yang dikembangkan dan dibina pada tahun 2010 sebesar 58 lokasi menjadi 66 lokasi pada tahun 2011, meningkat menjadi 134 lokasi pada tahun 2012 dan menjadi 113 lokasi pada tahun 2013. Pencapaian kinerja pada tahun 2013dengan jumlah lokasi yang dikembangkan dan dibina sebesar 149 lokasi (60 baru, 89 lanjutan) dapat memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan (132%). Hasil tersebut dicapai melalui kegiatan Rapat Teknis Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan, Sosialisasi Enumerator Perhitungan Nilai Tambah Produk Perikanan, Supervisi Enumerator Pengembangan Produk Nilai Tambah, Pembinaan dan Pengembangan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan, Pemetaan Kebutuhan Sarana
49
Pengolahan Hasil
Perikanan, Pembinaan dan Pengembangan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan serta Pemetaan Kebutuhan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dijabarkan bahwa pencapaian target pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan sebesar 132% terhadap target yang telah ditetapkan. Tabel 17. Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil perikanan sesuai dengan target produksi pengolahan (Lokasi).
No
1.
Indikator/ Kegiatan
Berkembang dan terbinanya sarana dan
prasarana
perikanan
pengolahan
sesuai
dengan
Target
Realisasi
(Lokasi)
(Lokasi)
113
149
Capaian Target (%) 132
hasil target
produksi pengolahan a. Rapat
Teknis
Pembinaan
dan
100
Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan b. Fasilitasi Prasarana
Pengelolaan
Sarana
Pengolahan
100
Hasil
Perikanan c. Sosialisasi Enumerator Perhitungan
100
Nilai Tambah Produk Perikanan d. Supervisi
Enumerator
100
Pengembangan Produk Nilai Tambah e. Pembinaan
dan
Pengembangan
132
Sarana Pengolahan Hasil Perikanan f. Pemetaan
Kebutuhan
Sarana
100
Pengembangan
132
Pengolahan Hasil Perikanan g. Pembinaan Prasarana
dan
Pengolahan
Hasil
Perikanan
50
No
Indikator/ Kegiatan
h. Pemetaan
Kebutuhan
Target
Realisasi
(Lokasi)
(Lokasi)
Prasarana
Capaian Target (%) 100
Pengolahan Hasil Perikanan i.
Pembinaan
dan
Pengembangan
100
Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Tabel 18. Perbandingan Realisasi Capaian Pengembangan dan Pembinaan Sarana dan Prasarana pengolahan hasil perikanan sesuai dengan target produksi pengolahan (Lokasi) Tahun 2011 – 2013 Kegiatan/Indikator
2013
2012
2011
Berkembang dan terbinanya sarana dan
149 lokasi
134 lokasi
66 lokasi
prasarana
pengolahan
hasil perikanan
sesuai dengan target produksi pengolahan
Realisasi target lokasi berkembang dan terbinanya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan sesuai dengan target produksi pengolahan untuk sub kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan telah dilakukan di 89 lokasi (100%). Sedangkan untuk sub kegiatan identifikasi lokasi baru pengembangan sarana SRD dan pengolahan hasil perikanan telah dilakukan di 60 lokasi (100%). Pencapaian kinerja sasaran berkembang dan terbinanya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan sesuai dengan target produksi pengolahan pada tahun 2013 sebesar 149 lokasi mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2012yaknisebesar 134 lokasi dan tahun 2011 sebesar 66 lokasi. Berdasarkan kondisi tersebut, pencapaian sasaran berkembang dan terbinanya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan telah sesuai dengan sesuai dengan target yang ditetapkan sebagai upaya dalam mendukung pencapaian target produksi pengolahan sebesar 5 juta ton.
51
3.5.6 Rancangan Standard Nasional Indonesia Yang Disusun Produk perikanan merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis secara global, terutama bila ditinjau dari pertumbuhan bisnis dan kebutuhan pangan. Hal ini secara nyata bisa dilihat dari permintaan produk perikanan baik di pasar internasional maupun pasar dalam negeri yang terus meningkat, yang diikuti dengan semakin meningkatnya aktivitas bisnis perikanan baik di industri skala besar maupun skala UMKM. Sebagai komoditas global yang mempunyai nilai strategis, pengelolaan dan pemanfaatan hasil perikanan diatur secara internasional oleh FAO/WHO/WTO melalui Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Codex, SPS dan lain-lain.
Demikian pula dengan negara-negara maju seperti
Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia yang merupakan negara tujuan ekspor sangat aktif dalam membuat dan memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, yang dituangkan dalam persyaratan standar yang tinggi dan ketat dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumennya yang dimasukkan dalam persyaratan impor. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pengolahan Hasil selalu berupaya untuk menyediakan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan yang mengacu pada standar internasional. SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela atau bukan suatu keharusan melainkan atas dasar kebutuhan sendiri. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut sebagai SNI wajib. Hal ini bertujuan agar SNI produk perikanan yang dihasilkan harmonis dengan standar internasional, sehingga produk perikanan yang dalam proses produksinya mengacu pada SNI dapat diterima dan mempunyai daya saing di pasar internasional. Dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, maka ASEAN akan bertransformasi menjadi satu kawasan dengan pergerakan arus bebas baik barang, pelayanan, investasi, tenaga kerja dan modal.Maka dari itu untuk melindungi produk perikanan Indonesia terutama produk UKM pengolahan, salah satu strategi yang harus dilakukan adalah harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian/metode pengujian yang akan memegang peran
52
penting dalam menfasilitasi perdagangan. SNI produk perikanan dan penerapannya mutlak harus harmonis dengan standar internasional agar tidak menghambat perdagangan sebagaimana diamanatkan oleh SPS and TBT agreements oleh WTO. Program kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU tersebut antara lain sebagai berikut: a
Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1 1) Pada penyusunan konsep ini dirumuskan 8 RSNI sesuai dengan usulan
PNPS 2013 diantaranya adalah RSNI Tuna Untuk Sashimi, RSNI Tuna Masak Beku, RSNI Udang Beku, RSNI Udang Kupas Mentah Beku, RSNI Ikan Beku, RSNI Baso Ikan Beku, RSNI Sidat Penggang Beku (Unagi) dan RSNI Metode Cara Uji Kimia Penentuan Mineral Cu dan Zn Pada Produk Perikanan. b
Rapat Teknis (Perumusan RSNI 2) Pembahasan masing-masing RSNI2 dilakukan oleh PT 65-05 secara detil
bagian per bagian dari RSNI2 tersebut, mulai dari bagian prakata, bagian acuan normatif, bagian persyaratan bahan baku, bahan penolong dan bahan lainnya; bagian persyaratan mutu dan keamanan produk; bagian cara uji; bagian teknik sanitasi dan higiene; bagian peralatan; bagian penanganan dan pengolahan; sampai dengan lampiran lembar penilaian sensori, diagram alir proses pengolahan dan bibliografi. c
Rapat Konsensus (Perumusan RSNI 3) Rapat konsensus dilaksanakan untuk menyepakati ke-8 judul RSNI3
produk perikanan secara aklamasi oleh minimal 2/3 anggota PT 65-05 yang dihadiri oleh anggota Panitia Teknis 65-05 Produk Perikanan, Konseptor, Sekretariat Panitia Teknis PT 65-05, SPT 65-05 S1, dan SPT 65-05 S3, serta Tenaga Ahli Standardisasi yang ditugaskan oleh BSN sebagai pengendali mutu perumusan SNI/TAS-Q. d
Operasional Panitia Teknis Perikanan SNI (PT 65 : 05) Untuk melaksanakan perumusan Rancangan SNI (RSNI) Produk Perikanan
dan pemeliharaan SNI masa kerja 2013, maka dibentuklah Panitia Teknis (PT) 6505: Produk Perikanan yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 137/KEP/BSN/5/2013 tentang Susunan
53
Kenaggotaan Panitia Teknis Perumusan SNI 65-05 : Produk Perikanan serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan(P2HP) Nomor 05B/KEP-DJP2HP/2013 tentang Panitia Teknis Perumusan SNI Produk Perikanan. PT 65-05: Produk Perikanan beranggotakan 13 orang yang mewakili pihak yang berkepentingan terdiri dari perwakilan regulator 4 orang, pakar 3 orang, produsen 3 orang, dan konsumen 3 orang. e
Apresiasi Perumusan SNI Produk Perikanan Bagi Konseptor ApresiasiPerumusan SNI BagiKonseptordiikutipesertadari 33 LPPMHP
seluruh Indonesia, Balai P2HP Manado, FPIK-IPB, STP JakartaPerwakilandari Balitbang KP, Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI), FPIK-IPB, STP Jakarta, dan peserta dari lingkup Ditjen P2HP yaitu BBP2HP, Direktorat Pemasaran Dalam Negeri dan Direktorat Pengolahan Hasil. Tujuan dari pelaksanaan Apresiasi Perumusan SNI Bagi Konseptor adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM konseptor pusat dan daerah dalam proses perumusan SNI produk perikanan sesuai Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) dalam penyusunan SNI. Penyusunan konsep SNI sangat perlu didukung dengan ketersediaan data ilmiah dan berdasarkan analisis resiko, untuk itu koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, Laboratorium pengujian, perguruan tinggi dan Balitbang perlu terus ditingkatkan. Peserta Apresiasi sepakat terkait perlunya membentuk kelompok kerja yang beranggotakan konseptor Pusat dan Daerah untuk berkomunikasi melalui eletronic working group dalam rangka menyediakan informasi terkait data, kajian teknis, hasil penelitian dan hasil uji laboratorium untuk mendukung penyusunan konsep SNI oleh Panitia Teknis 65-05 : Produk Perikanan serta menjadi wadah untuk sharing dan update informasi terkait SNI produk perikanan. f
Harmonisasi Standar Internasional Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Mirror Committee bidang
perikanan bekerja sama dengan BSN selaku Secretariat Codex Contact Point (CCP) beserta kementerian lainnya (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri) melakukan pembahasan teknis substansi yang akan,
54
sedang dan telah dibahas dalam sidang Codex maupun mempersiapkan bahan/data-data ilmiah dalam rangka mendukung pembahasan posisi Indonesia. Direktorat Pengolahan Hasil yang melakukan tugas dan fungsi di bidang standardisasi
produk
perikanan
konsumsi
ikut
berpartisipasi
aktif
dalam
pembahasan sidang-sidang Codex yang terkait dengan bidang perikanan. Untuk tahun 2013 sesuai perencanaan, sidang Codex yang diikuti diantaranya Codex Commitee on Foods Import and Export Inspection (CCFIC) di Chiang Mai Thailand, Codex Commitee on Fats and Oils (CCFO) di Langkawi - Malaysia, Codex Commitee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS) di Budapest Hungary, Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF) di Moskow - Russia, Codex Committee on Food Labelling (CCFL)di Charlotte Town, Canada, ASEAN Task Force On Codex di Brunei Darussalam, Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)di Hanoi - Vietnam, dan Codex Alimentarius Commision (CAC) di Roma Italia. Realisasi capaian RSNI produk perikanan yang dikembangkan dalam pengolahan hasil perikanan tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut : Tabel 19. Realisasi Capaian Jumlah RSNI Produk Perikanan yang Dikembangkan dalam Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2013 Kegiatan/Indikator
Target
Jumlah RSNI produk perikanan yang
5 RSNI
Realisasi 8 RSNI
Capaian target % 160
disusun Indikator kinerja tahun 2013 dalam rangka pengembangan standar produk perikanan mampu melebihi target menjadi 160% dengan terumuskannya 8 RSNI yang terdiri dari 8 RSNI yakni 7 RSNI produk perikanan dan 1 RSNI metode uji oleh Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan yang terdiri dari 3 RSNI baru dan 5 RSNI revisi antara lain: tuna untuk sashimi (revisi), tuna masak beku (baru), udang beku (revisi), udang kupas mentah beku (revisi), ikan beku (revisi), baso ikan beku (revisi), sidat panggang beku/unagi (baru) dan cara uji kimia penentuan mineral Cu dan Zn pada produk perikanan (baru). Adapun Indikator kinerja tahun 2012 dalam rangka pengembangan standar produk perikanan mampu direalisasikan 120% dengan terumuskannya 6 RSNI 55
produk perikanan oleh Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan yang terdiri dari 3 RSNI baru dan 3 RSNI revisi antara lain: surimi beku (revisi), ikan kaleng (baru), ikan segar (revisi), ikan asap (baru), fillet ikan (baru) dan metode uji penetapan kadar karaginan dari rumput laut (revisi). Indikator kinerja tahun 2013 dalam rangka pengembangan standar produk perikanan mampu melebihi target menjadi 160% dengan terumuskannya 8 RSNI yang terdiri dari 8 RSNI yakni 7 RSNI produk perikanan dan 1 RSNI metode uji oleh Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan yang terdiri dari 3 RSNI baru dan 5 RSNI revisi antara lain: tuna untuk sashimi (revisi), tuna masak beku (baru), udang beku (revisi), udang kupas mentah beku (revisi), ikan beku (revisi), baso ikan beku (revisi), sidat panggang beku/unagi (baru) dan cara uji kimia penentuan mineral Cu dan Zn pada produk perikanan (baru). Adapun Indikator kinerja tahun 2012 dalam rangka pengembangan standar produk perikanan mampu direalisasikan 120% dengan terumuskannya 6 RSNI produk perikanan oleh Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan yang terdiri dari 3 RSNI baru dan 3 RSNI revisi antara lain: surimi beku (revisi), ikan kaleng (baru), ikan segar (revisi), ikan asap (baru), fillet ikan (baru) dan metode uji penetapan kadar karaginan dari rumput laut (revisi). Permasalahan yang dihadapi: -
Kurangnya data ilmiah terkait penyusunan RSNI
-
Rendahnya partisipasi UPI besar dan Asosiasi dalam perumusan RSNI
-
Kurangnya jumlah konseptor dan editor penyusun SNI di daerah
-
Kurangnya pelatihan bagi calon konseptordan editor daerah sesuai standar kualifikasi BSN
-
Kurangnya persiapan penyusunan draf standar codex untuk pembahasan dalam sidang-sidang Codex Committee
-
Masih adanya penolakan produk perikanan Indonesia di luar negeri karena minimnya data penerapan SNI didaerah
-
Produk perikanan Indonesia belum mencantumkan tanda SNI karena LSPro yang berwenang dalam melakukan sertifikasi tanda SNI baru dibentuk tahun ini.
56
Rekomendasi dan tindaklanjut yang akan dilakukan: -
Meningkatkan koordinasi dan melibatkan stakeholder lain diantaranya BBP2HP, LPPMHP, Balitbang, BKIP dalam penyusunan dan penerapan SNI
-
Perlunya meningkatkan pertemuan pembahasan draf standar Codex lebih intensif dengan melibatkan para stakeholder
3.5.7 SNI Yang Diterapkan dalam Pengolahan Hasil Perikanan (standar) a. Evaluasi Penerapan SNI SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meregulasi 81 SNI produk perikanan yang diberlakukan secara wajib melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan. Pada umumnya UPI skala besar di tiap propinsi telah menerapkan SNI baik dari sisi syarat mutu, syarat bahan baku, penanganan dan pengolahan, spesifikasikasi namun mereka belum mencantumkan label SNI pada produknya. Untuk UPI skala kecil ataupun menengah sama sekali belum menerapkan karena faktor biaya, mereka masih dalam proses pengajuan untuk diterbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh Ditjen P2HP demi kemajuan usahanya. b. Penyusunan Publikasi Standar Produk Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang SNI Produk Perikanan kepada stakeholder maupun masyarakat umum. Salah satu sarana diseminasi informasi adalah melalui publikasi. Publikasi yang disusun pada kegiatan ini berupa buku SNI, leaflet, poster dan standing banner. Realisasi capaian SNI produk perikanan yang diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 20. Realisasi Capaian Jumlah SNI Produk Perikanan yang Diterapkan dalam Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2013 Kegiatan/Indikator
Target
Realisasi
Capaian target %
Jumlah SNI produk perikanan yang
155 SNI
155 SNI
100 %
diterapkan
57
Indikator kinerja tahun 2013 dalam rangka penerapan standar produk perikanan mampu mencapai target 100% dengan tersedianya155 SNI yang disediakan untuk diterapkan.
3.6 Tersedianya SDM Direktorat Pengolahan Hasil yang Kompeten dan Profesional 3.6.1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III dan IV Lingkup Direktorat Pengolahan Hasil Salah satu tantangan penting dalam pembenahan PNS yaitu membangun sosok PNS profesional. Secara spesifik pembinaan PNS dalam upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi yang diukur antara lain dari kemampuan unjuk kerja pegawai yang bersumber kepada tiga aspek yaitu: pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal kompetensi
dibutuhkan
kemampuan
dalam
merefleksikan
hubungan interpersonal seseorang dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya serta memberikan pengaruh kepada orang lain dalam mencapai tujuan tertentu yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya, lingkungan dan situasi yang dihadapi. Untuk memenuhi kebutuhan seleksi pegawai untuk promosi jabatan, pemetaan dan pengembangan pegawai serta identifikasi kebutuhan pelatihan pegawai maka dilaksanakan penilaian kompetensi. Direktorat Pengolahan Hasil pada tahun 2013 ditargetkan capaian Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon II, III dan IV lingkup Direktorat Pengolahan Hasil sebesar 60%. Capaian yang dihasilkan dari indikator tersebut adalah 60%. (100% dari target). Jabatan di Direktorat Pengolahan Hasil meliputi Direktur Pengolahan Hasil (eselon II), 5 Kasubdit (eselon III) dan 10 Kepala Seksi (eselon IV)
3.7 Tersedianya Informasi Bidang Pengolahan Yang Valid, Handal dan Mudah Diakses 3.7.1 Service Level Agreement (SLA) Direktorat Pengolahan Hasil Pemerintah pada dasarnya merupakan entitas yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.
58
Namun, citra
pelayanan publik sampai dengan saat ini masih dirasakan kurang baik dan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat pada umumnya. Hal itu tergambar antara lain, kurangnya kemampuan dan ketrampilan petugas dalam memberikan pelayanan, tidak jelasnya prosedur pelayanan, proses yang berbelit - belit, serta praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme ( KKN ). Oleh karenanya, kinerja pemerintah masih belum efektif, efisien, dan berkualitas, masih mewarnai kinerja organisasi publik pada saat ini, yang cenderung semata - mata menekankan pada peraturan dan prosedur administratif yang berlebihan. Yang pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada umumnya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada khususnya. Tahun 2013 Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP menargetkan Service Level Agreement (SLA) sebesar 4. Dari target yang ditetapkan tersebut, capaian yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan Hasil sebesar 70% (100% dari target 70%). Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Direktorat Pengolahan Hasil berupaya untuk memberikan yang terbaik, layanan yang diberikan oleh Direktorat Pengolahan Hasil adalah pelayanan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). SKP merupakan salah
satu bentuk dari penerapan standar
produk perikanan terhadap aspek GMP dan SSOP di UPI baik skala besar maupun skala UMKM.
3.7.2 Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Direktorat Pengolahan Hasil Kemudahan terhadap akses informasi terhadap user harus dibangun dan memiliki transparasi. Seluruh proses pemerintahan dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Tahun 2013 Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP menargetkan kemudahan akses informasi Direktorat Pengolahan Hasil terhadap persepsi user sebesar 4, dimana target skala likert antara 1 – 5. Dari target yang ditetapkan tersebut, nilai yang dicapai oleh Direktorat Pengolahan Hasil adalah 4. Informasi yang diberikan Direktorat Pengolahan Hasil meliputi leaflet, poster, buku, juknis,
59
cd/dvd mengenai produk maupun penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Sedangkan untuk proses lelang di Direktorat Pengolahan Hasil tersedia informasi melalui LPSE. Sebagai wujud komitmen Direktorat Pengolahan Hasil dalam melaksanakan pelayanan prima mengenai pengolahan hasil perikanan, Direktorat Pengolahan Hasil setiap tahunnya selalu berusaha meningkatkan target pada semua indikator kinerja, baik segi kuantitas dalam jumlah penyelesaiannya maupun kualitas hasil produknya sehingga seluruh pelayanan pengolahan hasil perikanan dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan.
3.8 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government Di Direktorat Pengolahan hasil 3.8.1 Rekomendasi APIEP yang Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi Yang Diberikan Pembangunan
kelautan
dan
perikanan
dilaksanakan
dalam
rangka
mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan), dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan). APIP yang ideal pada akhirnya, tidak hanya akan menjadi pelengkap dari suatu organisasi pemerintah daerah namun akan berperan penting dalam memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. Pada Tahun 2013 Direktorat Pengolahan
Hasil,
Ditjen
P2HP
menargetkan
Rekomendasi
APIEP
yang
Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi yang Diberikan sebesar 100%. Dari target yang ditetapkan tersebut, capaian yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan Hasil sebesar 100%.
3.8.2 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Instansi Pemerintahan banyak menjadi sorotan masyarakat karena instansi tersebut sering dianggap kurang akuntabel terhadap stakeholder atas kegiatan yang dilakukan khususnya jika bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa fenomena di lapangan pada instansi pemerintahan seperti peraturan pemerintah
60
yang kurang berpihak pada publik dan kadang bertentangan dengan eksistensi budaya lokal , penyajian laporan akuntabilitas pemerintah yang kurang akuntabel. Berdasarkan hasil capaian Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah nilai AKIP A dari target capaian Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja sebesar Nilai AKIP A. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
3.8.3 Nilai Integritas Direktorat Pengolahan Hasil Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP telah menerapkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dicanangkan Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP merupakan langkah konkret untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pencanangan WBK ini merupakan implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan Zona Integritas di lingkup KKP dibutuhkan suatu penataan dan penyempurnaan di bidang kelembagaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, SDM aparatur, penguatan pengawasan intern, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan evaluasi pelaporan maupun akuntabilitas kinerja. Direktorat Pengolahan Hasil pada tahun 2013 menargetkan Nilai Integritas Direktorat Pengolahan Hasil sebesar 6,5. Capaian yang dihasilkan dari indikator tersebut adalah 7,12 ( 109,5%).
3.8.4 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Direktorat Pengolahan Hasil Good and Clean Government merupakan pemerintah yang taat azas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta efisien, efektif, hemat
61
dan bebas KKN. Tujuan akhir dari Good and clean government adalah terwujudnya Good
Governance.
Good
Governance
pada
umumnya
diartikan
sebagai
pengelolaan pemerintahan yang baik. Nilai inisiatif anti korupsi ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Beberapa hal yang menjadi Indikator dalam penilaian inisiatif terdiri atas 6 unsur utama, yaitu Kode Etik, Peningkatan Transparansi
dalam
Manajemen
SDM,
Peningkatan
Transparansi
dalam
Pengadaan, Peningkatan Transparansi PN, Peningkatan Akses Publik dalam Memperoleh Informasi Instansi, Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan yang diberikan KPK, dan Kegiatan Promosi Anti Korupsi, serta satu unsur Inovasi, yaitu Kecukupan dan efektifitas dari inisiatif Anti Korupsi lainnya Direktorat Pengolahan Hasil pada tahun 2013 menargetkan Nilai Inisiatif Anti Korupsi Direktorat Pengolahan Hasil sebesar 7,5. Capaian yang dihasilkan dari indikator tersebut adalah 8,0005 (106,7%).
3.8.5 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Direktorat Pengolahan hasil Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip – prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam
reformasi
birokrasi
terdapat
beberapa
area
perubahan
yang setiap
perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya
produktivitas aparatur,
meningkatnya
kesejahteraan
pegawai
negeri dan hasil – hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja Direktorat Pengolahan Hasil dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penerapan reformasi birokrasi Direktorat Pengolahan Hasil pada tahun 2013
62
diketahui bahwa capaian nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah 72,4 (96,53%) dari target 75 (setara level 4).
3.9 Terkelolanya Anggaran Direktorat Pengolahan Hasil Secara Optimal 3.9.1 Presentasi Penyerapan DIPA Direktorat Pengolahan Hasil Direktorat Pengolahan Hasil pada tahun anggaran 2013 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 69.830.202.000 (enam puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus dua ribu rupiah). Anggaran tersebut berasal dari rupiah murni yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Presentasi penyerapan DIPA Direktorat Pengolahan Hasil pada tahun 2013 sebesar Rp 68.303.705.172,-
(97,81% dari target 95%) dengan realisasi fisik
sebesar 100%
3.10 Capaian Kinerja Lainnya 3.10.1 PKN Pada tahun 2013, Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP kegiatan melakukan pembangunan Pabrik Es dengan kapasitas 15 ton di Kabupaten Karawang, Pengadaan Kendaraan Pengangkut Es di Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pontianak, Pembangunan Pabrik Es dengan kapasitas 10 Ton di Kabupaten Sumbawa, Pengadaan Peralatan Pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Flores Timur. Kegiatan penyediaan sarana prasarana tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan. Selain melalui Satker Direkorat Pengolahan Hasil, penyediaan sarana prasarana dalam mendukung program PKN dilakukan di 41 Lokasi PKN melalui dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun sarana prasarana yang diberikan antara lain, berupa: peralatan SRD, kendaraan pengangkut es, sarana pengolahan, pabrik es, cold storage, rumah kemasan, dll.
63
Tabel 21 Sarana Prasarana dalam mendukung program PKN melalui Dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013. No Kabupaten/Kota Sarana Prasarana 1.
Kabupaten Simeulue (prov)
Peralatan SRD
2.
Kabupaten Aceh Singkil (prov)
Peralatan SRD
3.
Kabupaten Aceh Selatan
Kendaraan Pengangkut Es
4.
Kabupaten Aceh Jaya (prov)
Peralatan SRD
5.
Kabupaten Agam (prov)
Peralatan SRD
6.
Kabupaten Rokan Hilir (prov)
Peralatan SRD
7.
Kabupaten Bangka Selatan
Pabrik Es
8.
Kabupaten Kaur (prov)
Peralatan SRD
9.
Kabupaten Muko-muko (prov)
Peralatan SRD
10. Kota Batam
Sarana Pengolahan Pabrik Es
11. Kabupaten Lampung Barat
Peralatan SRD
12. Kabupaten Karawang (prov)
Peralatan SRD
13. Kabupaten Karawang (prov)
Genset
14. Kabupaten Demak (Prov)
Lanjutan Sentra Pengolahan Sarana Pengolahan
15. Kabupaten Tulung Agung
Peralatan SRD
16. Kota Probolinggo
Rumah Kemasan
17. Kabupaten Lamongan
Cold Storage
18. Kota Surabaya
Peralatan SRD
19. Kota Bima
Pabrik es
20. Kabupaten Bima
Pabrik es
21. Kabupaten Sumbawa (prov)
Peralatan SRD Cold Storage
22. Kabupaten Flores Timur
Pabrik es
23. Kabupaten Pontianak
Peralatan SRD
24. Kubu Raya (Prov)
Pabrik Es
25. Kabupaten Kutai Kertanegara (prov)
Peralatan SRD
64
No
Kabupaten/Kota
Sarana Prasarana Cold Storage
26. Kabupaten Kutai Timur
Pabrik Es
27. Kabupaten Boolang Mongondow (prov)
Pabrik es
28. Kabupaten Bulukumba
Mesin Pembuat Es
29. Kabupaten Bone (prov)
Peralatan SRD
30. Kabupaten Luwu (prov)
Peralatan SRD
31. Kabupaten Bone (prov)
Peralatan SRD
32. Kabupaten Muna
Pabrik es
33. Kabupaten Mamuju Utara (prov)
Peralatan SRD
34. Kepulauan Morotai (Prov)
Cold Storage
35. Kepulauan Morotai
Peralatan SRD
36. Kabupaten Halmahera Selatan (Prov)
Cold Storage
37. Kabupaten Kaimana (prov)
Peralatan SRD
38. Kota Jayapura (Provinsi)
Pabrik Es
39. Kabupaten Biak Numfor (prov)
Peralatan SRD
40. Kabupaten Jayapura (prov)
Peralatan SRD
41. Kabupaten Nabire
Cold Storage
Melalui penyediaan sarana prasarana ini diharapkan mutu hasil tangkapan nelayan dapat terjaga dengan baik sehingga dapat menekan tingkat kehilangan hasil. Di samping itu penyediaan cold storage diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan baku ataupun hasil olahan. Dengan demikian hal ini diharapkan akan mendorong harga jual hasil tangkapan ataupun olahan yang lebih baik sehingga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan dan pengolah.
3.10.2 Industrialisasi Salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2012 adalah industrialisasi kelautan dan perikanan. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya
65
kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan dari industrialisasi kelautan dan
perikanan
adalah
terwujudnya
percepatan
peningkatan
pendapatan
pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam. Dengan sasarannya adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan Untuk produksi perikanan, secara nasional capaian produksi perikanan terus meningkat, yakni produksi perikanan nasional meningkat sebesar 6,2% per tahun, yaitu dari 11,66 juta ton pada tahun 2010 menjadi 12,38 juta ton pada tahun 2011. Capaian produksi perikanan tersebut didukung oleh kontribusi produksi perikanan budidaya yang terus mengalami kenaikan, yakni mencapai 11,13% per tahun selama periode tahun 2010-2011. Memperhatikan capaian tahun 2010-2011, produksi perikanan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 14,86 juta ton meliputi produksi perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya menjadi pasokan dalam proses produksi ikan olahan. Selama kurun waktu 2010-2011, volume produk olahan meningkat dari 4,2 juta ton pada tahun 2010 menjadi 4,58 juta ton pada tahun 2011. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 6 komoditas industrialisasi perikanan, yaitu udang, bandeng, patin,rumput laut, TTC (Tuna, Tongkol, dan Cangkalang), dan Pindang. Sebagai upaya untuk mengembangkan produk tersebut, maka Direktorat Pengolahan Hasil melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan. Melalui penyediaan sarana prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan produksi hasil olahan keenam jenis produk tersebut dengan mutu yang terjamin.
Pada tahun 2013, Direktorat Pengolahan Hasil melakukan
penyediaan sarana prasarana dalam rangka mendukung Industrialisasi Pindang di 7 lokasi, yaitu :Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Kendal.Selain peralatan pengolahan pindang, pengadaan sarana prasarana tepung ikan juga dilakukan dalam rangka mendukung program industrialisasi patin di 5 lokasi yaitu : Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kampar.
66
Selain itu, penyediaan sarana prasarana dalam rangka mendukung program Industrialisasi Perikanan dilakukan di 50 Lokasi melalui dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun sarana prasarana yang diberikan antara lain, berupa: peralatan SRD, kendaraan pengangkut es, sarana pengolahan, pabrik es, cold storage, dll.
3.10.3 Minapolitan Pada tahun 2013, Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP kegiatan melakukan pembangunan Mesin Es dengan kapasitas 10 ton di Kabupaten Tangerang,pembangunan Pabrik Es dengan kapasitas 15 ton di Kabupaten Karawang,Pengadaan Kendaraan Pengangkut Kabupaten
Kulon
Progo,
dan
Kabupaten
Es
di Kabupaten
Bantul,
Kabupaten
Sukabumi, Probolinggo,
Pembangunan Pabrik Es dengan kapasitas 10 Ton di Kabupaten Gorontalo Utara, Pengadaan Peralatan Pengolahan di Kabupaten Rembang, Pembangunan IPAL di Kabupaten Klungkung. Selain itu, penyediaan sarana prasarana dalam rangka mendukung program Minapolitan dilakukan di 109 Lokasi melalui dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun sarana prasarana yang diberikan antara lain, berupa: peralatan SRD, kendaraan pengangkut es, sarana pengolahan, pabrik es, cold storage, dll.
3.10.4 Blue Economy Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan industrialisasi dengan pendekatan blue economy melalui peningkatan nilai tambah dan sinergi hulu-hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan. Program ini berbasis pada komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen. Prinsip blue economy bertujuan untuk mengefisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait. penerapan konsep blue economy
akan semakin memperkuat pengelolaan potensi kelautan
secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan, disamping itu Pendekatan blue economy juga akan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi.
67
Di dalam penerapan konsep blue economy diperlukan sinergi diantara para pemangku kepentingan agar penerapannya dapat berjalan dengan baik. Diharapkan melalui konsep blue economy akan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan serta mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan.
3.10.5 SLIN SLIN merupakan langkah strategis dalam memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku ikan, stabilitas harga, ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai upaya mendukung program SLIN, maka Direktorat Pengolahan Hasil melakukan pembangunan Cold Storage di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sultra dengan kapasitas 300 ton, di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Jawa Timur dengan kapasitas 400 ton, serta di PPI Waai, Maluku dengan kapasitas 100 ton. Ketiga cold storage ini telah diselesaikan pembangunananya pada akhirtahun 2013. Pembangunan cold storage ini sangat penting agar dapat menampung berbagai hasil produksi perikanan yang diambil dari daerah sentra produksi di kawasan perairan Indonesia khususnya bagian timur. Pada tahun 2014, cold storage tersebut diharapkan sudah dapat terbentuk lembaga pengelolannya dan dapat beroperasi secara optimal. Selain itu, penyediaan sarana prasarana dalam rangka mendukung program SLIN dilakukan di 2 Lokasi melalui dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun sarana prasarana yang diberikan antara lain, berupa: peralatan SRD, kendaraan pengangkut es, sarana pengolahan, pabrik es, dsb.
3.10.6 MP3EI Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
bertujuan
mengejar
ketertinggalan
dengan
pemerataan
pembangunan.Strategi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia memiliki tiga pilar yakni pilar pertama menempatkan enam koridor pembangunan mulai zona Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Bali, NTB dan NTT.
68
Sebagai upaya mendukung pelaksanaan program MP3EI, maka pada tahun 2013, Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP melakukan pembangunan Mesin Es air laut dengan kapasitas 10 ton di Kabupaten Badung dan Kabupaten Lombok Tengah, pembangunan IPAL di Kabupaten Klungkung. Selain itu, penyediaan sarana prasarana dalam rangka mendukung program MP3EI dilakukan di 69 Lokasi melalui
dana
Tugas
Pembantuan
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun sarana prasarana yang diberikan antara lain, berupa: peralatan SRD, kendaraan pengangkut es, sarana pengolahan, pabrik es, dsb.
3.11 Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan DIPA tahun 2013 nomor DIPA-032.06.1.465143/2013 tanggal 05 Desember 2012 Direktorat Pengolahan Hasil memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 69.830.202.000 (enam puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus dua ribu rupiah). Semua anggaran Direktorat Pengolahan Hasil berasal dari rupiah murniyang terdiri dari belanja Belanja Barang danBelanja Modal. Anggaran tersebut dialokasikan terhadap delapan sub output yang terdiri dari: 1. Pengembangan sistem rantai dingin pembinaan dan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan 2. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (IPHP) 3. Fasilitasi pengembangan produk nilai tambah 4. Pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan 5. Pengembangan sistem rantai dingin dan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan 6. Pengembangan standardisasi 7. Layanan perkantoran 8. Pengolah data dan komunikasi Dari anggaran yang sudah dialokasikan tersebut, realisasi anggaran Direktorat Pengolahan Hasil sampai dengan akhir tahun 2013 mencapai Rp 68.303.705.172 atau 97,81% dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Pengolahan Hasil dapat dilihat pada tabel 21
69
Tabel 22 Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013 No
KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
1
Pengembangan Sarana
Subdit Sarana
Prasarana Pengolahan Hasil
dan Prasarana
Perikanan Dalam Rangka
ANGGARAN (Rp.)
Realisasi Anggaran (Rp.)
(%)
54.667.051.400
52.412.913.914
95,88
3.039.900.000
2.982.911.830
98,13
3.088.252.600
3.059.150.110
99,06
3.589.994.000
3.532.023.099
98,39
1.344.188.000
1.338.797.500
99,60
1.735.149.000
1.734.645.302
99,97
281.046.000
216.612.000
77,07
1.767.731.000
1.717.656.390
97,17
316.890.000
308.995.000
97,51
69.830.202.000
68.645.660.672
98.3
Mendukung Industrialisasi Perikanan
2
Pengembangan Industri
Subdit Industri
Pengolahan Hasil Perikanan
Pengolahan
(IPHP)
3
4
5
6
7
8
9
Fasilitasi Pengembangan Produk Nilai Tambah
Subdit Pengembangan Produk
Pengembangan UMKM
Subdit UMKM
Pengolahan Hasil Perikanan UPI yang bersertifikat kelayakan
Subdit
pengolahan
Standardisasi
RSNI bidang pengolahan hasil
Subdit
perikanan yang disusun
Standardisasi
SNI bidang pengolahan hasil
Subdit
perikanan yang diterapkan
Standardisasi
Layanan Perkantoran
Subag Tata Usaha
Perangkat Pengolah Data Dan
Subag Tata
Komunikasi
Usaha Total
70
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban dan sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Direktorat Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2013 sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, yang selaras dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan,
Direktorat
Pengolahan
Hasil
telah
menetapkan
indikator
berdasarkan balance scorecard berupa 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 secara umum Direktorat Pengolahan Hasil telah berhasil mencapai seluruh sasaran tersebut. Dari hasil evaluasi indikator kinerja Direktorat Pengolahan Hasil diketahui bahwa Indikator kinerja Direktorat Pengolahan Hasil tahun 2013 sebagai berikut: utama Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 6,45% (92,14%), Indikator kinerja utama program Direktorat Pengolahan Hasil tercapai 5,16 juta ton (103%) sedangkan capaian indikator kinerja Renstra Direktorat Pengolahan Hasil adalah: a. Pertumbuhan PDB perikanan 6,45% (92,14%) b. Jumlah produk olahan hasil perikanan 5,16 jutan ton (103,2%) c. Unit Pengolahan ikan yang ber-sertifikat kelayakan pengolahan 2.298 SKP (115%), d. Jumlah kebijakan bidang pengolahan hasil perikanan 2 (200%) e. Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pengolahan hasil perikanan 1 (100%) f. Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah 37 lokasi (100%), g. Unit pengolahan ikan skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan 219 UPI (100%), h. Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina 46 ragam (100%),
71
i.
Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina 149 lokasi (131,9%),
j.
Rancangan standard nasional Indonesia yang disusun 8 RSNI (160%),
k. Standard nasional Indonesia yang diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan 155 SNI (100%), l.
Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV Lingkup Dit. PH 60% (100%),
m. Service level agreement 70% (100%), n. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5) 4 (100%), o. Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal eksternal pemerintah yang ditindaklanjuti disbanding total rekomendasi yang diberikan 100% (100%), p. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Dit. PH A (100%) q. Nilai integritas Dit. PH 7,12 (109,5%) r. Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. PH 8,0005 (106,7%), s. Nilai Penerapan RB Dit.PH 72,4 (96,5%) t. Persentase penyerapan DIPA Dit. PH (97,81%)
Permasalahan Dilihat secara umum kinerja Direktorat Pengolahan Hasil cukup baik namun masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja, diantaranya: a. Lemahnya data dan informasi mengenai perhitungan nilai tambah produk hasil perikanan b. Masih kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai pemanfaatan peralatan rumah kemasan produk hasil perikanan c. Masih sedikitnya inventarisasi berupa dokumentasi dan evaluasi
terhadap
peralatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan d. Masih perlunya penyempurnaan sistem manajemen pelayanan SKP terutama mengenai informasi dan persyaratan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan e. Masih terdapat beberapa permasalah terhadap sentra Pengolahan Hasil Perikanan
72
f. Terdapat beberapa permasalahan terhadap pelaksanaan kegiatan antara pusat, daerah dan sektor lainnya terutama berkaitan dengan program pengolahan ahsil perikanan
Tindak Lanjut Secara umum, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan, antara lain: a. Perlunya dilakukan perhitungan nilai tambah produk hasil perikanan dengan metode pengambilan sample yang sempurna sehingga dihasilkan data yang akurat, lengkap, mutakhir dan terpercaya b. Pembentukan dan pengembangan promosi pengunaan dan pemanfaatan rumah kemasan untuk produk hasil perikanan c. Pembuatan dokumentasi dan evaluasi terhadap pengadaan sarana dan prasarana pengolahan pada tahun-tahun sebelumnya d. Peningkatan terhadap pelayanan penerbitan SKP dalam hal informasi dan persyaratan lainnya e. Peningkatan terhadap pengembangan dan pemanfaatan sentra PHP f. Perlu adanya koordinasi dan integrasi mengenai program dan kegiatan antara pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan
73
