BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN Evaluasi Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai. PT. Mejoi merupakan perusahaan distributor yang bergerak dalam

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN

4.1.

Evaluasi Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi merupakan perusahaan distributor yang bergerak dalam bidang nutrisi anak yang telah dikukuhkan pada tanggal 4 September 2001 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA 3. PT. Mejoi merupakan Wajib Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu salah satunya hak dan kewajiban perpajakan dalam Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan karena perusahaan melakukan penyerahan dan pemanfaatan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. PT. Mejoi menjalankan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Pertambahan Nilai dengan membuat Faktur Pajak dalam segala kegiatan transaksi yang berkaitan dengan perusahaan dalam satu bulan Masa Pajak, melakukan pemungutan apabila perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pada bulan berikutnya dimana Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran dan melaporkan

perhitungan

Pajak

Pertambahan

Nilai

dengan

cara

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Saat pajak terhutang dimulai pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak sedangkan tempat pajak terhutang adalah sesuai tempat dimana pengusaha dikukuhkan sebagai berikut: 70

1.

Memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak sebesar 10%.

2.

Membuatkan Faktur Pajak dalam satu bulan Masa Pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak ke satu Distributor.

3.

Menyetorkan pajak yang terhutang ke Kas Negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

4.

Melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan yang dilakukan pada setiap Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dan disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

5.

melakukan kompensasi atas kelebihan pajak yang terhutang.

6.

Menyimpan Faktur Pajak dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan baik dan rapi.

7.

Melakukan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan BKP dan/JKP PT. Mejoi menjual Barang Kena Pajak ke-dua distributor dan

distributor tersebut yang memasarkan produk-produk perusahaan. Setiap penjualan didasarkan pada adanya pesanan dari dua distributor. Sebelum melakukan pemesanan perusahaan dan distributor melakukan negoisasi harga, jika sesuai distributor membuat Purchase Order atas permintaan barang dari customer. Setelah menerima Purchase Order dari distributor, bagian gudang melakukan pengecekan stok barang atas permintaan distributor. Jika barang tersedia bagian gudang akan membuat Sales Order untuk mengambil pesanan dan membuat Picking Slip untuk bukti 71

pengambilan barang. Bagian gudang akan menyiapkan barang apa saja yang diorder dan dikirim dengan truk ke

gudang

distributor.

Setelah

barang

dikirim ke distributor, bagian AR membuatkan invoice. Admin Pajak akan membuatkan Faktur Pajak

secara

gabungan

dari

transaksi-transaksi

penyerahan barang oleh satu distributor. Pembuatan Faktur Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak ke dua

distributor

dilakukan

dalam

satu

Masa

Pajak.

Penerimaan

pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak antar perusahaan dan distributor. Perjanjian batas waktu pembayaran tercatat dalam peraturan kontrak antara PT. Mejoi dan distributor kecuali ada penjanjian lain yang disetujui oleh kedua belah pihak maka pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim. Semakin jauh distributor berada maka akan semakin lama batas jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo pembayaran akan otomatis muncul pada saat kita input data di SAP, jatuh tempo pembayaran paling cepat 20 (dua puluh) hari setelah barang diterima dan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke bank yang disebutkan dalam perjanjian sesuai dengan nominal transaksi yang dilakukan. Setiap adanya penyerahan Barang Kena Pajak Faktur Pajak akan disimpan Admin Pajak untuk dijadikan dasar adanya Pajak Keluaran yang nantinya untuk pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN. Penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa, Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Surat dan Faktur Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi atas data-data yang diperoleh dari perusahaan yang berhubungan dengan penerapan dan 72

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Evaluasi ini dilakukan dengan mengambil sample-sample masing-masing pembahasan atau permasalahan yang diteliti, hal ini dikarenakan data yang akan diteliti terlalu banyak. Berikut ini Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Mejoi selama 3 (tiga) tahun:

Tahun Pajak 2010 Pajak Keluaran:

Rp 64.327.088.696

Pajak Masukan:

Rp 48.608.640.850

Kurang Bayar:

Rp 15.718.447.846

Tahun Pajak 2011 Pajak Keluaran:

Rp 63.922.719.050

Pajak Masukan:

Rp 66.524.172.428

Lebih Bayar:

Rp 2.601.453.378 Tahun Pajak 2012

4.2.

Pajak Keluaran:

Rp 67.925.983.473

Pajak Masukan:

Rp 70.205.265.546

Lebih Bayar:

Rp 2.279.282.073

Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dalam kegiatan perusahaan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai ke Pengusaha Kena Pajak pembeli. Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan tersebut biasa disebut Pajak Keluaran. Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 73

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sehingga sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan Pajak Keluaran. PT. Mejoi melakukan kegiatan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak terhadap dua distributor PT. Ens dan PT. Bisan. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT. Mejoi berupa penyerahan produkproduk nutrisi bayi dan anak-anak kepada dua distributor, lalu dua distributor tersebut yang akan memasarkan produk-produk perusahaan. Penyerahan juga terjadi jika ada retur penjualan atas produk perusahaan. Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Mejoi hanya dilakukan di dalam negeri saja. Penyerahan akan dilakukan ketika distributor melakukan pemesanan produk-produk. Penyerahan Barang Kena Pajak akan dipungut dan diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Besaran Pajak Pertambahan Nilai keluaran yang dipungut oleh PT. Mejoi yaitu sebesar 10% (Sepuluh Persen) atas Dasar Pengenaan Pajak. Setelah adanya membuatkan faktur pemungutan

transaksi dari distributor, PT. Mejoi wajib

penjualan/invoice.

Faktur

Pajak

sebagai

bukti

pajak tersebut yang akan diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak

pembeli terkait transaksi yang berkaitan pada akhir bulan Masa Pajak. Bagian AR perusahaan yang menerbitkan faktur penjualan dan Admin Pajak menerbitkan Faktur Pajak yang merupakan Bukti Pajak Keluaran kepada Admin Pajak untuk menghitung berapa besaran Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi tersebut yang harus disetorkan setelah dikreditkan dengan Pajak Masukan. 74

Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat (Pasal 13 ayat (5) UU PPN Tahun 1984): a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. PPN yang dipungut; e. PPn BM yang dipungut; f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan tersebut di atas. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan Faktur Pajak yang dilakukan PT. Mejoi dibuatkan oleh Admin Pajak Sebanyak 3 (tiga) rangkap, lembar 1 (satu) diberikan kepada pembeli/distributor, lembar 2 (dua) disimpan oleh Admin Pajak dan lembar 3 (tiga) disimpan oleh Admin Pajak sebagai arsip. Faktur Pajak dibuat selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. PT. Mejoi membuatkan Faktur Pajak secara gabungan, atas invoice-invoice distributor dalam satu bulan Masa Pajak. Menurut Pasal 13 Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap dan Jelas. Lengkap dalam arti

75

mengisi Faktur Pajak dengan benar dan ditandatangani. Jelas berarti tulisan dan nominal angka sudah jelas. Jika sudah lengkap dan jelas maka Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari unsur ini jelas diantaranya termasuk dengan memberikan coretan pada bagian yang tidak perlu dari kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termijn*) sesuai dengan keadaan saat membuat Faktur Pajak Standar. Jika penyerahan BKP Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, maka Harga Jual tidak di coret, tetapi perusahaan harus mencoret yang tidak perlu, contohnya seperti dibawah ini: Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termijn*) xxx *) Coret yang tidak perlu Berdasarkan hasil evaluasi, penulis menemukan beberapa Faktur Pajak Keluaran yang tidak lengkap pada tahun 2010, tetapi Faktur Pajak Keluaran tersebut tidak diganti oleh perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan, bahwa pada tahun 2010 perusahaan sempat mengalami pergantian Admin Pajak dan Admin Pajak sebelumnya tidak teliti dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran tersebut, jadi Faktur Pajak Keluaran tersebut tidak dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN. Selebihnya sampai akhir 2012 pembuatan Faktur Pajak Keluaran PT. Mejoi sudah sesuai dengan Undang-Undang ketentuan perpajakan yang berlaku. Akibat dari kesalahan dalam membuat Faktur Pajak perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari

76

Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 14 ayat 4. Seharusnya Pajak Keluaran pada tahun 2010 bulan Juli menjadi Rp 3.584.375.605,-. Dibawah ini adalah perhitungannya jika Faktur Pajak tidak lengkap tersebut dibuatkan Faktur Pajak pengganti oleh perusahaan: PPN Keluaran Juli 2010 sebelum evaluasi:

Rp 3.573.180.494

Pajak Keluaran yang tidak lengkap dan tidak diganti:

Rp

PPN Keluaran Juli 2010 setelah evaluasi:

Rp 3.584.375.605

11.195.111

Kesalahan perusahaan atas Faktur Pajak Keluaran dikarenakan tidak mencoret bagian Harga Jual/Penggantian/Uang muka/Termijn dan tidak mengganti Faktur Pajak Keluaran tersebut. Akibatnya Pajak Keluaran sebesar Rp. 11.195.111,- tidak dapat dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN. Dalam hal ini, PT. Mejoi dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) karena PT. Mejoi membuat Faktur Pajak tidak lengkap dan Faktur Pajak tersebut tidak diganti. Rekomendasi penulis kepada perusahaan adalah perusahaan wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membuat penggantian Faktur Pajak jika terdapat kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak keluaran. Jika pembuatan Faktur Pajak tidak lengkap dan tidak diganti, maka akan memperkecil jumlah Pajak Keluaran perusahaan. Setelah Faktur Pajak tersebut diganti, Admin Pajak wajib membuatkan SPT Pembetulan. Berikut ini adalah penjelasan tentang penyerahan dan perolehan PT. Mejoi pada periode 2010-2012:

77

Tabel 4.1 Penyerahan dan Perolehan Pada PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2010 Pajak yang dipungut sendiri DPP (Rp)

PPN 10% (Rp)

PPN Masukan (Rp)

Januari

54.336.421.984

5.433.642.201

3.802.016.031

1.631.626.170

Februari

52.119.333.913

5.211.933.389

3.860.719.503

1.351.213.886

Februari P1

52.119.333.913

5.211.933.389

3.900.838.753

1.311.094.636

Maret

58.708.022.099

5.870.802.227

4.981.996.725

888.805.502

April

57.720.213.464

5.772.021.351

4.861.864.517

910.156.834

April P1

57.720.213.464

5.772.021.351

4.918.329.401

Mei

50.323.643.751

5.032.364.365

3.356.305.602

1.676.058.763

Juni

55.124.078.255

5.512.407.822

4.787.168.820

725.239.002

Juli

35.731.804.980

3.573.180.494

3.000.123.416

573.057.078

Agustus

67.097.972.245

6.709.797.219

5.503.566.332

1.206.230.887

Agustus P1

67.097.972.245

6.709.797.219

5.628.926.713

September

41.962.163.232

4.196.216.318

1.924.715.559

2.271.500.759

Oktober

63.293.950.437

6.329.395.044

5.115.257.542

1.214.137.502

November

55.429.078.106

5.542.907.842

3.161.162.310

2.381.745.532

Desember

51.860.845.713

5.186.084.571

4.075.697.657

1.110.386.914

Desember P1

51.424.204.207

5.142.420.424

4.031.799.978

Bulan

Kompensasi (Rp)

(40.119.250)

(56.464.884)

(125.360.381)

KB / ( LB ) (Rp)

853.691.950

1.080.870.506

1.110.620.446

KB / ( LB ) Karena Pembetulan (Rp)

(40.119.250)

(56.464.884)

(125.360.381)

233.532

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010 Keterangan P1: Pembetulan 1 (satu)

Dilihat dari tabel 4.1 diatas menunjukan bahwa perusahaan selalu mengalami Kurang Bayar. Perusahaan melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada bulan Februari, April, Agustus, Desember. Pada bulan Februari sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Kurang Bayar sebesar Rp 1.351.213.886,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Kurang Bayar sebesar Rp 1.311.094.636,- dan terdapat kelebihan

78

pembayaran atas SPT Masa PPN sebesar Rp 40.119.250,- maka nilai tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak bulan April pembetulan 1 (satu). Pada bulan April sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Kurang Bayar sebesar Rp 910.156.834,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Kurang Bayar sebesar Rp 853.691.950,- dan terdapat kelebihan pembayaran atas SPT Masa PPN sebesar Rp 56.464.884,- maka nilai tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak bulan Agustus pembetulan 1 (satu). Pada bulan Agustus sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Kurang Bayar sebesar Rp 1.206.230.887,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Kurang Bayar sebesar Rp 1.080.870.506,- dan terdapat kelebihan pembayaran atas SPT Masa PPN sebesar Rp 125.360.381,- maka nilai tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak bulan Desember pembetulan 1 (satu). Pada bulan Desember sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Kurang Bayar sebesar Rp 1.110.386.914,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Kurang Bayar sebesar Rp 1.110.620.446,- dan terdapat kekurangan pembayaran atas SPT Masa PPN sebesar Rp 233.532,-. Atas Kurang Bayar ini maka perusahan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%. Perhitungan sanksinya adalah 2% x 2 (dua) bulan x Rp 233.532: Rp 9.341,28,- dibulatkan menjadi Rp 9.300,- 2 (dua) bulan terhitung dari 25 Januari 2011 – 24 Februari 2011. Rekomendasi penulis adalah perusahaan harus lebih teliti dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN agar tidak terlalu sering terjadi pembetulan dan tidak dikenai sanksi atas terjadinya Kurang Bayar terhadap Surat Pemberitahuan Masa PPN. 79

Tabel 4.2 Penyerahan dan Perolehan Pada PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2011 Pajak yang dipungut sendiri


DPP (Rp)

PPN 10% (Rp)

PPN Masukan (Rp)

Januari

53.977.579.272

5.397.757.925

2.212.491.912

3.185.266.013

Februari

60.031.965.521

6.003.196.554

3.640.960.943

2.362.235.611

Maret

54.736.988.617

5.473.698.866

6.838.165.804

(1.364.466.938)

April

58.596.174.856

5.859.617.487

5.627.044.418

Mei

56.562.033.388

5.656.203.336

5.590.504.622

65.698.714

Juni

61.234.290.582

6.123.429.054

6.057.331.644

66.097.410

Juli

48.906.561.158

4.890.656.114

4.713.312.401

177.343.713

Agustus

52.209.910.896

5.220.991.088

7.386.766.023

(2.165.774.935)

September

45.306.212.567

4.530.621.255

8.793.721.779

(2.165.774.935)

(4.263.100.524)

September P1

46.881.968.208

4.688.196.820

8.772.972.575

(2.165.774.935)

(4.084.775.755)

(4.084.775.755)

September P2

46.881.968.208

4.688.196.820

8.754.276.887

(2.165.774.935)

(4.066.080.067)

(4.066.080.067)

Oktober

49.624.110.103

4.962.411.007

9.374.126.313

(4.084.775.755)

(4.411.715.306)

Oktober P1

49.624.110.103

4.962.411.007

6.455.785.834

(4.066.080.067)

(1.493.374.827)

November

51.051.827.020

5.105.182.698

5.797.882.247

(1.493.374.827)

(692.699.549)

Desember

45.413.781.070

4.541.378.101

3.449.649.693

(692.699.549)

1.091.728.408

Bulan

Kompensasi (Rp)

(1.364.466.938)

KB / ( LB ) (Rp)

232.573.069

(1.493.374.827)

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011 Keterangan :

P1: Pembetulan 1 (satu) P2: Pembetulan 2 (dua)

Dilihat dari tabel 4.2 diatas dalam tahun 2011 perusahaan mengalami Lebih Bayar pada bulan Maret, Agustus, September, Oktober, dan November dan mengalamai Kurang Bayar pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli dan Desember. Pada bulan Maret mengalami Lebih Bayar sebesar Rp 1.364.466.938,dan atas Lebih Bayar tersebut perusahaan melakukan kompensasi pada Masa Pajak bulan April. 80

Pada

bulan

Agustus

mengalami

Lebih

Bayar

sebesar

Rp

2.165.774.935,- dan atas Lebih Bayar tersebut perusahaan melakukan kompensasi pada Masa Pajak bulan September. Pada bulan September sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Lebih Bayar sebesar Rp 4.263.100.524,-, setelah dilakukan pembetulan ke-1 (satu) terjadi Lebih Bayar sebesar Rp 4.084.775.755,-, yang dikompensasikan perusahaan ke Masa Pajak bulan Oktober. Perusahaan melakukan pembetulan ke-2 (dua) dan terjadi lebih bayar sebesar Rp 4.066.080.067,-. Atas lebih bayar sebesar Rp 4.066.080.067,- tersebut perusahaan melakukan kompensasi ke Masa Pajak bulan Oktober Pembetulan 1 (satu). Pada bulan Oktober sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Lebih Bayar sebesar Rp 4.411.715.306,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Lebih Bayar sebesar Rp 1.493.374.827,-. Atas Lebih Bayar sebesar Rp 1.493.374.827,- maka perusahaan melakukan kompensasi ke Masa Pajak bulan November. Pada bulan November mengalami Lebih Bayar sebesar Rp 692.699.549,- dan atas Lebih Bayar tersebut perusahaan melakukan kompensasi pada Masa Pajak bulan Desember. Rekomendasi penulis adalah perusahaan harus lebih teliti dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN agar tidak terlalu sering terjadi pembetulan.

Karena

jika

sering

dilakukan

pembetulan

maka

ada

kemungkinan perusahaan akan di periksa oleh Kantor Pajak.

81

Tabel 4.3 Penyerahan dan Perolehan Pada PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2012 Pajak yang dipungut sendiri DPP (Rp)

PPN 10% (Rp)

PPN Masukan (Rp)

Januari

58.851.291.188

5.885.129.113

2.581.934.465

3.303.194.648

Februari

63.101.942.405

6.310.194.235

7.435.873.806

(1.125.679.571)

Februari P1

63.101.942.405

6.310.194.235

7.435.873.806

(1.125.679.571)

Maret

63.654.418.323

6.365.441.825

4.394.386.706

(1.125.679.571)

1.971.055.119

Maret P1

63.654.418.323

6.365.441.825

4.418.951.587

(1.125.679.571)

1.946.490.238

April

63.099.266.880

6.309.926.688

5.557.551.258

752.375.430

April P1

63.099.266.880

6.309.926.688

5.551.428.809

758.497.879

Mei

60.872.180.401

6.087.218.035

7.304.562.473

(1.217.344.438)

Mei P1

60.872.180.401

6.087.218.035

4.356.393.473

1.730.824.562

Juni

53.915.729.001

5.391.572.893

7.420.610.209

(1.217.344.438)

(2.029.037.316)

Juni P1

53.915.729.001

5.391.572.893

8.224.317.835

(1.217.344.438)

(2.832.744.942)

Juli

54.094.564.330

5.409.456.427

7.478.725.991

(2.029.037.316)

(2.069.269.564)

Agustus

51.123.681.028

5.112.368.096

6.286.875.969

(2.069.269.564)

(1.174.507.873)

September

54.131.905.567

5.413.190.552

6.346.675.934

(1.174.507.873)

(933.485.382)

Oktober

53.156.433.588

5.315.643.352

7.240.426.950

(933.485.382)

(1.924.783.598)

November

57.292.538.302

5.729.253.825

5.821.082.777

(1.924.783.598)

(91.828.952)

Desember

45.965.884.359

4.596.588.432

4.462.577.950

(116.393.833)

134.010.482

Bulan

Kompensasi (Rp)

KB / ( LB ) (Rp)


(1.125.679.571)

(24.564.881)

6.122.449

2.948.169.000

(803.707.626)

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 Keterangan :

P1: Pembetulan 1 (satu)

Dilihat dari tabel 4.3 diatas perusahaan melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Pada bulan Februari sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Lebih Bayar sebesar Rp 1.125.679.571,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Lebih Bayar sebesar Rp 1.125.679.571,-. Pembetulan ini dilakukan karena

82

ada kesalahan dalam lampiran A2 terdapat salah input Nama Pembeli BKP/Penerima BKP dan NPWP. Kesalahan ini dikarenakan Admin Pajak yang sebelumnya kurang teliti dalam pengisian SPT Masa PPN. Pada bulan Maret sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Kurang Bayar sebesar Rp 1.971.055.119,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Kurang Bayar sebesar Rp 1.946.490.238,- dan perusahaan melakukan kelebihan pembayaran atas SPT Masa PPN sebesar Rp 24.564.881,- maka nilai tersebut akan dikompensasikan ke Masa Pajak bulan Desember. Pada bulan April sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Kurang Bayar sebesar Rp 752.375.430,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Kurang Bayar sebesar Rp 758.497.879,- dan perusahaan mengalami kekurangan pembayaran atas SPT Masa PPN sebesar Rp 6.122.449,-. Atas Kurang Bayar ini maka perusahan dikenalan sanksi berupa bunga sebesar 2%. Penghitungan sanksinya adalah 2% x 11 (sebelas) bulan x Rp 6.122.449: Rp 1.346.938,78,- dibulatkan menjadi Rp 1.346.000,-. 11 (sebelas) bulan terhitung dari 28 Mei 2012 – 7 Maret 2013. Pada bulan Mei sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Lebih Bayar sebesar Rp 1.217.344.438,-, setelah dilakukan pembetulan terjadi Kurang Bayar sebesar Rp 1.730.824.562,- dan perusahaan dan perusahaan mengalami kekurangan pembayaran atas SPT Masa PPN sebesar Rp 2.948.169.000,-. Atas kekurangan bayar ini maka perusahaan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%. Perhitungan sanksinya adalah 2% x 8 (delapan) bulan x Rp 2.948.169.000: Rp 471.707.040,- dibulatkan menjadi Rp 471.707.000,-. 8 (delapan) bulan terhitung dari 30 Juni 2012 – 28 Januari 2013. 83

Pada bulan Juni sebelum dilakukan pembetulan, terdapat Lebih Bayar sebesar Rp 2.029.037.316,-, setelah dilakukan pembetulan terdapat Lebih Bayar sebesar Rp 2.832.744.942,-. Atas Lebih Bayar sebesar Rp 2.029.037.316,- perusahaan melakukan kompensasi ke Masa Pajak bulan Juli dan Rp 803.707.626,- ke Masa Pajak bulan November. Pada bulan Juli mengalami Lebih Bayar sebesar Rp 2.069.269.562,dan atas Lebih Bayar tersebut perusahaan melakukan kompensasi pada Masa Pajak bulan Agustus. Pada

bulan

Agustus

mengalami

Lebih

Bayar

sebesar

Rp

1.174.507.873,- dan atas Lebih Bayar tersebut perusahaan melakukan kompensasi pada Masa Pajak bulan September. Pada bulan September mengalami Lebih Bayar sebesar Rp 933.485.382,- dan atas Lebih Bayar tersebut perusahaan melakukan kompensasi pada Masa Pajak bulan Oktober. Pada

bulan

Oktober

mengalami

Lebih

Bayar

sebesar

Rp

1.924.783.598,- dan atas Lebih Bayar tersebut perusahaan melakukan kompensasi pada Masa Pajak bulan November. Pada bulan November mengalami Lebih Bayar sebesar Rp 91.828.952,- dan atas Lebih Bayar tersebut perusahaan melakukan kompensasi pada Masa Pajak bulan Desember. Rekomendasi penulis adalah perusahaan harus lebih teliti dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN agar tidak terlalu sering terjadi pembetulan dan tidak dikenai sanksi atas terjadinya Kurang Bayar terhadap Surat Pemberitahuan Masa PPN. 84

4.3.

Evaluasi Perolehan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan)

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Ada dua tipe Pajak Masukan, yaitu Pajak Masukan yang bisa dikreditkan dan Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan. Pajak Masukan yang bisa dikreditkan yaitu Pajak Masukan yang diperkenankan sebagai pengurang Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak tidak sama yang jangka waktunya ditetapkan 3 bulan dari tanggal penerbitan Faktur Pajak sebelum ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan. Sedangkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan tidak bisa menjadi pengurangan dalam Pajak Keluaran karena sudah melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan dari terbitnya Faktur Pajak. Pajak Masukan diakui ketika adanya transaksi perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang sehubungan dengan kegiatan usaha. PT. Mejoi melakukan pembelian dan/atau pemanfaatan, biasanya barang/jasa yang dibutuhkan masing-masing divisi di perusahaan. Divisi yang ingin melakukan pembelian akan membuat Purchase Order yang nantinya akan diberikan ke bagian AP, lalu bagian AP yang akan memproses pembelian tersebut. Untuk beberapa transaksi tidak memungkinkan menggunakan Purchase Order yaitu contohnya Rumah Sakit. Atas pembelian ini vendor akan mengirimkan invoice dan Faktur Pajak jika barang/jasa sudah

85

diterima/sudah dimanfaatkan oleh perusahaan. Bagian AP PT. Mejoi yang akan menerima invoice dan Faktur Pajak atas pembelian dari vendor dan mencocokan dengan Bukti Pengiriman Barang atau Bukti Pengerjaan Jasa. Jika sesuai, bagian AP menginput transaksi ke dalam SAP dan memberikan Faktur Pajak ke Admin Pajak untuk diperiksa, dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak. Pembayaran atas perolehan Barang/Jasa Kena Pajak dilakukan setiap hari rabu. Proses pembayaran paling cepat yaitu 7 (tujuh) hari dan paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari. Pembayaran ini dilakukan melalui transfer Bank, yaitu Bank yang telah di sepakati, namun sebelumnya akan diproses melalui bagian BDP yaitu bagian Purchasing Filipin yang akan memproses pembayaran, dan sebelum melakukan pembayaran bagian BDP Filipin akan approval terdahulu ke perusahaan. Sarana yang digunakan untuk menentukan besaran Pajak Masukan yang harus dibayarkan atas perolehan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Faktur Pajak. PT. Mejoi menerima Faktur Pajak Masukan atas transaksi pembelian perusahaan dengan vendor-vendor. Faktur Pajak Masukan yang diterima akan diperiksa oleh Admin Pajak jika terdapat kesalahan dalam Faktur Pajak, Faktur Pajak akan dikirim kembali ke vendor untuk di buatkan Faktur Pajak pengganti. Faktur Pajak tersebutlah yang akan menentukan berapa besar Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Faktur Pajak Masukan ini juga nantinya akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran agar diketahui Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Sehingga jumlah Pajak Masukan sangat

86

mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang yang akan dibayar perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian pada SPT Masa PPN 2010-2012 dan Faktur Pajak, penulis menemukan masalah yang terdapat dalam Faktur Pajak Masukan PT. Mejoi seperti terdapatya Faktur Pajak Masukan yang tergolong tidak lengkap. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak yang paling sedikitnya memuat: 1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; 2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; 3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; 4. PPN yang dipungut; 5. PPn BM yang dipungut; 6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 7. Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan perusahaan ada beberapa Faktur Pajak Masukan yang tidak dikreditkan karena Faktur Pajak terlambat disampaikan oleh vendor, akibatnya perusahaan tidak bisa mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut karena sudah kadaluarsa. Dalam

pengkreditan

Pajak

Masukan,

Pajak

Masukan

yang

dapat

dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan 87

sepanjang

belum

dibebankan

sebagai

biaya

dan

belum

dilakukan

pemeriksaan. Adapun Faktur Pajak yang diterima PT. Mejoi yang tidak lengkap seperti tidak mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termijn), salah dalam kode dan nomor faktur namun jika ada kesalahan dalam Faktur Pajak Masukan PT. Mejoi tidak mengkreditkan Faktur Pajak tidak lengkap tersebut namun terkadang perusahaan lalai dalam mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak lengkap. Ditemukan ada 3 (tiga) Faktur

Pajak

Masukan

pada

tahun

2011

yang

dikreditkan

oleh

perusahaan tetapi Faktur Pajak tersebut tidak lengkap, seperti kesalahan penulisan NPWP dan kesalahan dalam menuliskan alamat perusahaan. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan oleh fiskus ditemukannya Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan tetapi dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak maka berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP menyebutkan adanya sanksi denda sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar. Dalam hal Faktur Pajak yang tidak dikreditkan namun bisa dikreditkan PT. Mejoi terkadang tidak meminta penggantian atas Faktur Pajak yang tidak lengkap kepada vendor kecuali nominalnya besar, barulah PT. Mejoi meminta penggantian Faktur Pajak untuk bisa dikreditkan dalam SPT Masa PPN Pembetulan. Rekomendasi dari penulis adalah sebaiknya pada saat menerima Fakur Pajak perusahaan memeriksa dengan teliti Faktur Pajak tersebut dan jika ada kesalahan atau tidak lengkap maka perusahaan meminta Faktur Pajak pengganti kepada vendor yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dan

88

meminta dengan segera Faktur Pajak pengganti tersebut agar tidak terlambat untuk

mengkreditkannya.

Perusahaan

juga

harus

lebih

teliti

lagi

dalam

mengkreditkan Pajak Masukan. Berikut rekapannya: Tabel 4.4 Rekap Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Tetapi Tidak Dikreditkan oleh PT. Mejoi Selama tahun 2010-2012 2010 No

Bulan

Nomor Faktur Pajak

Keterangan DPP

PPN

1

November

010.000-10.00005996

6.720.000

672.000

Tidak dikreditkan, tetapi bisa dikreditkan karena termasuk JKP

2

Desember

010.000-10.00007444

62.293.501

6.229.350


3

Desember

010.000-10.00153126

5.000.000

500.000


2011 No

Bulan

Nomor Faktur Pajak

Keterangan DPP

PPN

1

Juli

010.000-11.00042951

1.391.596

139.160

2

Agustus

010.000-11.00000123

20.408.163

2.040.816

Tidak dikreditkan, tetapi bisa dikreditkan karena berhubungan dengan perusahaan (claim) Tidak dikreditkan, tetapi bisa dikreditkan karena termasuk JKP

3

Agustus

010.000-11.00000045

33.160.000

3.316.000


4

November

010.000-11.00000069

3.500.000

350.000

Tidak dikreditkan, tetapi bisa dikreditkan karena berhubungan dengan perusahaan (diskon)

5

Desember

010.000.11.00032344

4.453.211

445.321


6

Desember

010.000.11.00032599

2.610.893

261.089


2012 No

Bulan

Nomor Faktur Pajak

Keterangan DPP

PPN

1

Juni

010.000-12.00002413

10.200.000

1.020.000

Tidak dikreditkan, tetapi bisa dikreditkan karena berhubungan dengan perusahaan

2

Juni

010.000-12.00091693

4.058.400

405.840


3

Juni

010.000-12.00002412

7.200.000

720.000


4

Agustus

010.000-12.00025313

7.000.000

700.000


5

Agustus

010.000-12.00003231

10.839.800

1.083.980


6

Agustus

010.000-12.00004971

50.971.048

5.097.105


7

Agustus

010.000-12.00004224

122.131.250

12.213.125

Tidak dikreditkan, tetapi bisa dikreditkan karena berhubungan dengan perusahaan (claim)

8

Agustus

010.000-12.00004132

144.890.850

14.489.085

Tidak dikreditkan, tetapi bisa dikreditkan karena berhubungan dengan perusahaan (claim)

9

Agustus

010.000-12.00003913

65.000.000

6.500.000


10

Oktober

010.000-12.00006887

18.158.784

1.815.878


11

Oktober

010.000-12.00142081

669.251

66.925


12

Oktober

010.000-12.00152039

1.171.189

117.119


13

Oktober

010.000-12.03307290

425.338

42.533


14

Oktober

010.000-12.00084355

1.257.332

125.733


Oktober

010.000-12.00087842

2.200.331

220.033


15

Sumber: Faktur Pajak PT. Mejoi Tahun 2010-2012

89

Tabel 4.4 menjelaskan Faktur Pajak Masukan yang tidak dikreditkan oleh perusahaan, tetapi bisa dikreditkan karena transaksi pembelian berhubungan dengan perusahaan. Faktur Pajak Masukan Tahun 2010-2012 tidak dikreditkan karena Faktur Pajak Masukan terlambat disampaikan oleh vendor dan ada sebagian Faktur Pajak tidak lengkap dan perusahaan tidak meminta Faktur Pajak pengganti. Ini mengakibatkan Pajak Masukan menjadi lebih kecil dari pada Pajak Keluaran yang akan mengakibatkan Kurang Bayar didalam Surat Pemberitahuan Masa PPN. Saran dari penulis, ialah perusahaan dengan segera meminta Faktur Pajak Masukan ke vendor-vendor jika Barang/Jasa Kena Pajak sudah sesuai dengan pesanan perusahaan. Sehingga, perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan dengan tepat waktu.

90

Tabel 4.5 Evaluasi atas Faktur Pajak yang Tidak Dikreditkan oleh PT. Mejoi Periode 2010-2012

Masa Pajak

Perolehan PPN (Rp)

Faktur Pajak yang Tidak Dikreditkan DPP (Rp)

PPN (Rp)

Total Perolehan Setelah Evaluasi

Penambahan Pajak Masukan

(Rp)

(Rp)

2010 November Desember

3.161.162.310 4.031.799.978

Desember

6.720.000

672.000

62.293.501

6.229.350

5.000.000

500.000

3.161.834.310

672.000

4.038.529.328

6.729.350

4.713.451.561

139.160

7.392.122.839

5.356.816

5.798.232.247

350.000

3.450.356.103

706.410

8.226.463.675

2.145.840

6.326.959.264

40.083.295

7.242.815.173

2.388.223

2011 Juli Agustus

4.713.312.401 7.386.766.023

Agustus November Desember

5.797.882.247 3.449.649.693

Desember

1.391.596

139.160

20.408.163

2.040.816

33.160.000

3.316.000

3.500.000

350.000

4.453.211

445.321

2.610.893

261.089 2012

Juni Juni

8.224.317.835

Juni

10.200.000

1.020.000

4.058.400

405.840

7.200.000

720.000

Agustus

7.000.000

700.000

Agustus

10.839.800

1.083.980

50.971.048

5.097.105

Agustus

122.131.250

12.213.125

Agustus

144.890.850

14.489.085

Agustus

65.000.000

6.500.000

Oktober

18.158.784

1.815.878

Oktober

669.251

66.925

1.171.189

117.119

Oktober

425.338

42.534

Oktober

1.257.332

125.733

Oktober

2.200.331

220.033

Agustus

Oktober

6.286.875.969

7.240.426.950

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Faktur Pajak PT. Mejoi

91

Berdasarkan tabel 4.5, penulis menganalisis perolehan perusahaan selama tahun 2010-2012 setelah dilakukan evaluasi terhadap Faktur Pajak yang dapat dikreditkan namun oleh perusahaan tidak dikreditkan. Pada bulan November 2010 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 3.161.162.310,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

3.161.834.310,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 672.000,-. Pada bulan Desember 2010 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 4.031.799.978,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

4.038.529.328,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 6.729.350,-. Pada bulan Juli 2011 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 4.713.312.401,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

4.713.451.561,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 139.160,-. Pada bulan Agustus 2011 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 7.386.766.023,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

7.392.122.839,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 5.356.816,-. Pada bulan November 2011 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 5.797.882.247,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

5.798.232.247,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 350.000,-.

92

Pada bulan Desember 2011 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 3.449.649,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

3.450.356.103,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 706.410,-. Pada bulan Juni 2012 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 8.224.317.835,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

8.226.463.675,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 2.145.840,-. Pada bulan Agustus 2012 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 6.286.875.969,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

6.326.959.264,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 40.083.295,-. Pada bulan Oktober 2012 Pajak Masukan perusahaan sebesar Rp 7.240.426.950,-, namun karena ada Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan,

maka

Pajak

Masukan

setelah

evaluasi

sebesar

Rp

7.242.815.173,-. Maka penambahan Pajak Masukan sebesar Rp 2.388.223,-.

93

Tabel 4.6 Rekap Faktur Pajak Masukan yang Tidak Lengkap Pada PT. Mejoi 2011 No

Bulan

Nomor Faktur Pajak

Keterangan DPP

PPN

1

Januari

010.000-11.00000014

18.062.623

1.806.262

Dikreditkan tetapi tidak lengkap karena NPWP perusahaan salah.

2

September

010.000-11.00006458

2.672.727

267.272

Dikreditkan tetapi tidak lengkap karena alamat perusahaan salah.

3

September

010.000-11.00006457

509.091

50.909

Dikreditkan tetapi tidak lengkap karena alamat perusahaan salah.

Sumber: Faktur Pajak PT. Mejoi Tahun 2011

Tabel 4.6 menjelaskan Faktur Pajak tidak lengkap karena salah menulis NPWP dan alamat perusahaan. Faktur Pajak tersebut dikreditkan oleh perusahaan. Dalam hal ini PT. Mejoi dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kerena telah mengkreditkan Faktur Pajak tidak lengkap.

Perhitungan sanksi: Januari:

Rp 18.062.623 x 2% :

Rp 361.252,-

September:

Rp 3.181.818 x 2% :

Rp 63.636,-

Total sanksi :

Rp 424.889,-

Berikut adalah hasil evaluasi yang dilakukan penulis atas Pajak Masukan PT. Mejoi:

94

Tabel 4.7 Evaluasi Pajak Masukan Januari-Desember 2010 Pada PT. Mejoi Bulan

Perolehan sebelum evaluasi DPP (Rp) PPN (Rp)

Perolehan setelah evaluasi DPP(Rp) PPN(Rp)

Selisih (Rp)

Januari

38.020.132.947

3.802.016.031

38.020.132.947

3.802.016.031

-

Februari

39.008.323.983

3.900.838.753

39.008.323.983

3.900.838.753

-

Maret

49.819.857.647

4.981.996.725

49.819.857.647

4.981.996.725

-

April

48.782.057.884

4.918.329.401

48.782.057.884

4.918.329.401

-

Mei

33.055.038.903

3.356.305.602

33.055.038.903

3.356.305.602

-

Juni

47.871.582.420

4.787.168.820

47.871.582.420

4.787.168.820

-

Juli

30.001.159.488

3.000.123.416

30.001.159.488

3.000.123.416

-

Agustus

55.724.547.266

5.628.926.713

55.724.547.266

5.628.926.713

-

September

19.247.133.382

1.924.715.559

19.247.133.382

1.924.715.559

-

Oktober

51.152.484.743

5.115.257.542

51.152.484.743

5.115.257.542

-

November

31.611.543.313

3.161.162.310

31.618.263.313

3.161.834.310

672.000

Desember

39.064.333.207

4.031.799.978

39.131.626.707

4.038.529.328

6.729.350

483.358.195.183 48.608.640.850 483.432.208.684 48.616.042.200

7.401.350

Jumlah

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi Tahun 2010

Dilihat dari tabel 4.7, penulis melakukan evaluasi perolehan disebabkan adanya Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan. Oleh karena itu pada bulan November dan Desember terdapat selisih dengan total sebesar Rp 7.401.350,-. Total selisih tersebut adalah Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan. Hal ini mempengaruhi kecilnya Pajak Masukan yang nantinya yang akan dikreditkan.

95

Tabel 4.8 Evaluasi Pajak Masukan Januari-Desember 2011 Pada PT. Mejoi Bulan


Perolehan setelah evaluasi DPP (Rp) PPN (Rp)

Selisih (Rp)

Januari

22.124.893.613

2.212.491.912

22.106.830.993

2.210.685.650 (1.806.262)

Februari

36.409.551.254

3.640.960.943

36.409.551.254

3.640.960.943

-

Maret

68.381.658.039

6.838.165.804

68.381.658.039

6.838.165.804

-

April

42.625.734.197

5.627.044.418

42.625.734.197

5.627.044.418

-

Mei

55.904.939.021

5.590.504.622

55.904.939.021

5.590.504.622

-

Juni

60.573.183.347

6.057.331.644

60.573.183.347

6.057.331.644

-

Juli

47.133.072.357

4.713.312.401

47.134.463.957

4.713.451.561

139.160

Agustus

73.867.660.225

7.386.766.023

73.921.228.385

7.392.122.839

5.356.816

September

65.884.908.070

8.754.276.887

65.881.726.260

8.753.958.706

(318.181)

Oktober

23.897.058.007

6.455.785.834

23.897.058.007

6.455.785.834

November

43.045.074.850

5.797.882.247

43.048.574.850

5.798.232.247

350.000

Desember

27.569.501.902

3.449.649.693

27.576.566.002

3.450.356.103

706.410

567.417.234.882 66.524.172.428 567.461.514.312

66.528.600.371

4.427.943

Jumlah

-


Dilihat dari tabel 4.8, penulis melakukan evaluasi perolehan disebabkan adanya Faktur Pajak tidak lengkap tetapi dikreditkan dan adanya Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan tetapi dapat dikreditkan. Oleh karena itu pada bulan Januari dan September terdapat selisih dengan total sebesar Rp 2.124.443,-. Total selisih tersebut adalah Faktur Pajak tidak lengkap yang dikreditkan perusahaan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Pada bulan Juli, Agustus,

96

November, Desember terdapat selisih dengan total sebesar Rp 6.552.386,-. Selisih ini adalah Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan. Hal ini mempengaruhi kecilnya Pajak Masukan yang nantinya akan dikreditkan. Tabel 4.9 Evaluasi Pajak Masukan Januari-Desember 2012 Pada PT. Mejoi Bulan


Perolehan setelah evaluasi DPP (Rp) PPN (Rp)

Selisih

Januari

25.819.344.896

2.581.934.465

25.819.344.896

2.581.934.465

-

Februari

74.358.738.478

7.435.873.806

74.358.738.478

7.435.873.806

-

Maret

32.932.720.624

4.418.951.587

32.932.720.624

4.418.951.587

-

April

55.514.288.749

5.551.428.809

55.514.288.749

5.551.428.809

-

Mei

43.563.935.171

4.356.393.473

43.563.935.171

4.356.393.473

-

Juni

70.069.734.305

8.224.317.835

70.091.192.705

8.226.463.675

Juli

54.496.887.040

7.478.725.991

54.496.887.040

7.478.725.991

-

Agustus

42.176.064.422

6.286.875.969

42.576.897.372

6.326.959.264

40.083.295

September

51.721.681.068

6.346.675.934

51.721.681.068

6.346.675.934

-

Oktober

63.069.416.443

7.240.426.950

63.093.298.653

7.242.815.171

November

30.925.916.114

5.821.082.777

30.925.916.114

5.821.082.777

-

Desember

43.461.841.933

4.462.577.950

43.461.841.933

4.462.577.950

-

588.110.569.243

70.205.265.546

588.556.742.803

70.249.882.902

44.617.356

Jumlah

2.145.840

2.388.221


Dilihat dari tabel 4.9, penulis melakukan evaluasi perolehan disebabkan adanya Faktur Pajak yang tidak dikreditkan perusahaan. Oleh karena itu pada bulan Juni, Agustus, Oktober terdapat selisih dengan total sebesar Rp 44.617.356,-. Total selisih tersebut adalah Faktur Pajak yang tidak

97

dikreditkan perusahaan. Hal ini mempengaruhi kecilnya Pajak Masukan yang nantinya akan dikreditkan.

4.4.

Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pasal 3 Undang-undang KUP menjelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap

Pajak

Keluaran,

pembayaran atau pelunasan

pajak

yang

dilaksanakan sendiri oleh pihak Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sangat penting untuk Pengusaha Kena Pajak. Karena sebagai Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan penyerahan Pajak Pertambahan Nilai dan perolehan Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai Pengusaha Kena Pajak harus mengetahui prosedur-prosedur tentang penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam hal ini perusahaan wajib mengetahui tata cara pelaksanaan dan tata cara penyetoran dan pelaporan. Hal ini sangat wajib untuk setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

98

Pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak terhadap distributor, PT. Mejoi wajib membuatkan Faktur Pajak gabungan dalam satu Masa Pajak untuk satu distributor, dimana Faktur Pajak tersebut adalah gabungan dari transaksi penyerahan dalam satu bulan dan satu distributor. Dalam hal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, dimana Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sarana yang digunakan untuk melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan yaitu SPT Masa PPN. Kewajiban pelaporan SPT Masa PPN terhutang dalam UU KUP Pasal 3 Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengisian SPT Masa PPN dilakukan oleh Admin Pajak sedangkan yang menandatanganinya adalah Direktur Keuangan atau perwakilan yang ditunjuk oleh PT. Mejoi. Jika ditandatangani selain oleh Direktur keuangan maka harus dilampirkan Surat Kuasa Khusus.

99

4.4.1. Evaluasi Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setelah penyerahan BKP dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan pada akhir Masa Pajak. Penyetoran ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai PKP. Pajak Pertambahan Nilai pada akhir Masa Pajak harus disetorkan apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang harus di setorkan oleh PKP ataupun melakukan restitusi atau kompensasi jika Pajak Masukan Lebih Besar dari Pajak Keluaran tetapi perusahaan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pada

peraturan

sebelumnya

jatuh

tempo

penyetoran

Pajak

Pertambahan Nilai pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Hal tersebut diatur dalam PMK No. 184/PMK.03/2007 Pasal 2 ayat (13). Pada peraturan terbaru

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal (2A), sejak 1 April 2010, penyetoran paling lambat disetorkan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di sampaikan sesuai peraturan yang berlaku. Jika akhir bulan tersebut hari libur, maka penyetoran paling lambat dilakukan pada

hari

kerja

berikutnya.

Apabila

perusahaan

tidak

melakukan

pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9

100

ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang terhutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat 5 (lima) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lembar ke-1

: Untuk PT. Mejoi.

b. Lembar ke-2

: Untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

c. Lembar ke-3

: Untuk PT. Mejoi yang akan di lampirkan pada Surat Pemberitahuna Masa Pajak Pertambahan Nilai.

d. Lembar ke-4

: Untuk Kantor Penerimaan Pembayaran

e. Lembar ke-5

: Untuk arsip Pemungut/Pihak Lain

Berikut ini merupakan penjabaran tanggal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi selama tahun 2010-2012:

101

Tabel 4.10 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2010

Masa Pajak 2010 Januari Februari Februari (pemb 1) Maret April April (pemb 1) Mei Juni Juli Agustus Agustus (pemb 1) September Oktober November Desember Desember (pemb 1)

Tanggal Penyetoran Pajak 15 Februari 2010 15 Maret 2010 15 April 2010 14 Mei 2010 15 Juni 2010 15 Juli 2010 13 Agustus 2010 15 September 2010 15 Oktober 2010 15 Nopember 2010 15 Desember 2010 25 Januari 2011 24 Februari 2011

Sesuai/Tidak dengan UU PPN No 18 Tahun 2000/UU PPN No 42 Tahun 2009 Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU

Sumber: Surat Setoran Pajak PT. Mejoi Tahun 2010

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa PT. Mejoi tidak terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2010. Untuk SPT Masa PPN Pembetulan tidak terjadi Kurang Bayar sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran SPT Masa PPN Pembetulan. Meskipun peraturan terbaru menyebutkan sejak bulan April jatuh tempo penyetoran adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, tetapi PT. Mejoi tetap melakukan penyetoran SPT Masa PPN pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Dari hasil wawancara terhadap Admin Pajak, hal ini terjadi karena Admin

102

Pajak sudah terbiasa menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 15 (lima belas). Hal ini tidak melanggar peraturan, tetapi baik untuk perusahaan karena memperkecil adanya keterlambat dalam penyetoran. Tabel 4.11 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2011

Masa Pajak 2011 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September September (pemb 1) September (pemb 2) Oktober Oktober (pemb 1) November Desember

Tanggal Penyetoran Pajak 24 Februari 2011 21 Maret 2011 27 Mei 2011 28 Juni 2011 28 Juli 2011 25 Agustus 2011 30 Januari 2012

Sesuai/Tidak dengan UU PPN No 42 Tahun 2009 Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU


Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa PT. Mejoi tidak terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2011. Untuk SPT Masa PPN Pembetulan tidak terjadi Kurang Bayar sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran SPT Masa PPN Pembetulan. Pada Masa Pajak bulan Maret, Agustus, September, Oktober dan November tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan kondisi Lebih Bayar pada Masa Pajak tersebut.

103

Tabel 4.12 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2012

Masa Pajak 2012 Januari Februari Februari (pemb 1) Maret Maret (pemb 1) April April (pemb 1) Mei Mei (pemb 1) Juni Juni (pemb 1) Juli Agustus September Oktober November Desember

Tanggal Penyetoran Pajak 27 Februari 2012 20 April 2012 28 Mei 2012 07 Maret 2013 28 Januari 2013 28 Januari 2013

Sesuai/Tidak dengan UU PPN No 42 Tahun 2009 Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU


Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa PT. Mejoi tidak terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2012. Untuk SPT Masa PPN Pembetulan pada pembetulan Februari, Maret dan Juni tidak ada tanggal penyetoran dikarenakan kondisi pembetulan Lebih Bayar. Tetapi pada pembetulan bulan April dan Mei kondisi pembetulan perusahaan Kurang Bayar maka dilakukan penyetoran kekurangan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah di setorkan. Pada Masa Pajak bulan Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan

104

November tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan kondisi Lebih Bayar pada Masa Pajak tersebut. Dilihat dari Surat Pemberitahuan Masa PPN jumlah Pajak Keluaran PT. Mejoi selalu lebih besar dari jumlah Pajak Masukannya sehingga terdapat Kurang Bayar. Berikut adalah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar. Penulis mengambil contoh Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar pada bulan Februari 2010: Pajak Keluaran

Rp

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp

5.211.933.389,-

-

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri

Rp

5.211.933.389,-

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp

3.860.719.503,-

Kurang Bayar Februari 2010

Rp

1.351.213.886,-

Atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar pada bulan Februari 2010, PT. Mejoi membuat Jurnal penutup sebagai berikut: Dr

PPN Keluaran

Rp 5.211.933.389

Cr

PPN Masukan

Rp 3.860.719.503

Cr

Hutang Pajak PPN

Rp 1.351.213.886

Jurnal untuk pembayaran PPN Masa Februari: Dr

Hutang Pajak PPN

Cr

Kas

Rp 1.351.213.886 Rp 1.351.213.886

Setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Admin Pajak ternyata masih ada Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam Masa Pajak Februari, sehingga SPT Masa PPN pembetulan bulan Februari 2010 menjadi:

105

Pajak Keluaran

Rp

5.211.933.389,-

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp

-

-

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri

Rp

5.211.933.389,-

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp

3.900.838.753,-

Pajak Kurang Bayar Februari 2010

Rp

1.311.094.636,-

Pajak yang sudah dibayar

Rp

1.351.213.886,-

Pajak Lebih Bayar karena pembetulan

Rp

40.119.250,-

Atas pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Lebih Bayar tersebut, perusahaan membuat Jurnal penutup sebagai berikut: Dr

PPN Keluaran

Rp 5.211.933.389

Cr

PPN Masukan

Rp 3.900.838.753

Cr

Hutang Pajak PPN

Rp 1.311.094.636

Jurnal untuk pembayaran PPN Masa Februari: Dr

Hutang Pajak PPN

Cr

Kas

Rp 40.119.250 Rp 40.119.250

4.4.2. Evaluasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Mejoi didasari pada Faktur Pajak atas transaksi penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diterima dan diterbitkan oleh perusahaan. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Mejoi dilakukan setiap akhir Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. PT. Mejoi sebagai Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan SPT Masa PPN untuk tahun 2010-2012, untuk pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 106

2010 PT. Mejoi menggunakan SPT Masa PPN formulir 1107, pada tahun 2011 dan tahun 2012 menggunakan formulir 1111.

PT. Mejoi

menyampaikan SPT Masa PPN pada tahun 2010-2012 menggunakan e-SPT. Dimana e-SPT adalah aplikasi atau software yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN. SPT Masa PPN wajib disampaikan dengan lengkap, artinya disertai lampiran-lampiran yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak. SPT Masa PPN yang disampaikan tetapi tidak lengkap maka dianggap tidak menyampaikan SPT tersebut. Menurut peraturan terdahulu batas akhir pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Namun seiring perubahan perundang-perundangan batas akhir pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyelenggara Pemilihan Umum dan cuti bersama nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Apabila perusahaan terlambat

melakukan

pelaporan

Surat

Pemberitahuan

Masa

Pajak

Pertambahan Nilai, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007. Berikut ini adalah penjabaran mengenai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi periode 2010-2012:

107

Tabel 4.13 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2010

Masa Pajak 2010 Januari Februari Februari (pemb 1) Maret April April (pemb 1) Mei Juni Juli Agustus Agustus (pemb 1) September Oktober November Desember Desember (pemb 1)

Tanggal Pelaporan Pajak 17 Februari 2010 18 Maret 2010 23 Februari 2011 20 April 2010 19 Mei 2010 23 Februari 2011 18 Juni 2010 19 Juli 2010 19 Agustus 2010 17 September 2010 10 Maret 2011 19 Oktober 2010 19 Nopember 2010 17 Desember 2010 27 Januari 2011 10 Maret 2011

Sesuai/Tidak dengan UU PPN No 18 Tahun 2000/UU No 42 Tahun 2009 Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU

Sumber: Bukti Penerimaan Surat PT. Mejoi Tahun 2010

Berdasarkan tabel 4.13, dapat dilihat bahwa selama tahun 2010 PT. Mejoi selalu melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat waktu. Jadi pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2010, PT. Mejoi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

108

Tabel 4.14 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2011

Masa Pajak 2011

Tanggal PelaporanPajak

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September September (pemb 1) September (pemb 2) Oktober Oktober (pemb 1) November Desember

28 Februari 2011 25 Maret 2011 28 April 2011 31 Mei 2011 30 Juni 2011 29 Juli 2011 26 Agustus 2011 29 September 2011 20 Oktober 2011 30 Nopember 2011 30 Desember 2011 30 Nopember 2011 30 Desember 2011 30 Desember 2011 31 Januari 2012

Sesuai/Tidak dengan UU PPN No 42 Tahun 2009 Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU


Berdasarkan tabel 4.14, dapat dilihat bahwa selama tahun 2011 PT. Mejoi selalu melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat waktu. Jadi pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2011, PT. Mejoi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

109

Table 4.15 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi Periode Januari-Desember 2012

Masa Pajak 2012 Januari Februari Februari (pemb 1) Maret Maret (pemb 1) April April (pemb 1) Mei Mei (pemb 1) Juni Juni (pemb 1) Juli Agustus September Oktober November Desember

Tanggal Pelaporan Pajak 29 Februari 2012 30 Maret 2012 30 April 2012 30 April 2012 26 Desember 2012 31 Mei 2012 18 Maret 2013 28 Juni 2012 31 Januari 2013 31 Juli 2012 26 Desember 2012 31 Agustus 2012 26 September 2012 30 Oktober 2012 30 Nopember 2012 26 Desember 2012 31 Januari 2013

Sesuai/Tidak dengan UU PPN No 42 Tahun 2009 Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU Sesuai UU


Berdasarkan tabel 4.15, dapat dilihat bahwa selama tahun 2012 PT. Mejoi selalu melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat waktu. Jadi pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2012, PT. Mejoi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kesimpulan penulis berdasarkan penelitian penyetoran dan pelaporan Pajak pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Mejoi selama periode 20102012 tidak pernah melewati batas waktu yang di tentukan Undang-Undang.

110

4.4.3. Kesalahan dalam pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Hasil dari penelitian penulis menemukan beberapa kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi, yaitu kesalahan pada tahun 2011 pada softcopy SPT Masa PPN bulan Maret, lampiran dalam SPT Masa PPN-nya yang dilampirkan yaitu lampiran bulan Februari, kesalahan ini disebabkan kelalaian Admin Pajak sebelum digantikan pada saat merapikan hardcopy SPT Masa PPN yang akan di scan oleh Admin Pajak yang sebelumnya. Sedangkan hardcopynya sedang ada di Pemeriksa Pajak. Kesalahan kedua yaitu pada tahun 2012 pada Masa Februari, kesalahannya adalah pada pembetulan ke-1 (satu) Masa Februari tidak ada angka penyerahan atau perolehan yang berubah, alasan pembetulan dikarenakan dalam lampiran A2 terdapat salah input Nama Pembeli BKP/Penerima BKP dan NPWP. Kesalahan ini disebabkan Admin Pajak kurang teliti dalam pengisian SPT Masa PPN. Dalam hal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi tidak pernah terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dalam periode 2010-2012. Hanya saja sering terjadi pembetulan pada periode 2010-2012, yaitu pada tahun 2010 bulan Februari, April, Agustus, Desember, pada tahun 2011 pada bulan September terjadi pembetulan sebanyak 2 (dua) kali, dan pada bulan Oktober, pada tahun 2012 terjadi pembetulan pada bulan februari, Maret, April, Mei, dan Juni.

111

Pada pembetulan tahun 2010 bulan Februari seharusnya perolehan BKP/JKP dari dalam Negeri sebesar Rp 17.432.937.524,-, yang semula sebelum dibetulkan sebesar Rp 17.031.745.024,-. Total seluruh perolehan BKP/JKP sebesar Rp 39.008.323.983,- dan jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 3.900.838.753,-. Pada pembetulan tahun 2010 bulan April seharusnya perolehan BKP/JKP dari dalam Negeri sebesar Rp 29.783.426.833,-, yang semula sebelum dibetulkan sebesar Rp 29.619.970.490,-. Total seluruh perolehan BKP/JKP sebesar Rp 48.782.057.884,- dan jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 4.878.210.151,-. Pada pembetulan tahun 2010 bulan Agustus seharusnya perolehan BKP/JKP dari dalam Negeri sebesar Rp 33.712.788.475,-, yang semula sebelum dibetulkan sebesar Rp 33.023.833.486,-. Total seluruh Perolehan BKP/JKP sebesar Rp 55.724.547.266,- dan jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 5.628.926.713,-. Pada pembetulan tahun 2010 bulan Desember seharusnya penyerahan dalam Negeri sebesar Rp 51.424.204.207,- dan perolehan BKP/JKP dari dalam Negeri sebesar Rp 15.365.734.719,-, yang semula sebelum dibetulkan sebesar Rp 17.058.315.318,-. Total seluruh perolehan BKP/JKP sebesar Rp 40.756.913.816,- dan jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 4.075.697.657,-. Pada pembetulan tahun 2011 bulan September terjadi 2 (dua) kali pembetulan seharusnya untuk pembetulan ke 1 (satu) seharusnya penyerahan yang dipungut sendiri sebesar Rp 46.881.968.208,- dan Pajak Masukan yang 112

dapat diperhitungkan sebesar Rp 8.772.972.575,-. Untuk pembetulan ke 2 (dua) seharusnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 8.754.276.887,Pada pembetulan tahun 2011 bulan Oktober seharusnya Impor BKP sebesar Rp 20.671.480.000,-, sedangkan seharusnya perolehan BKP/JKP sebesar Rp. 3.225.578.007,-. Jumlah perolehan BKP/JKP keseluruhan sebesar Rp 23.897.058.007,-. Jadi jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp 6.455.785.834,-. Pada pembetulan tahun 2012 bulan Maret seharusnya perolehan BKP/JKP sebesar Rp. 8.643.292.264,-. Jumlah Perolehan BKP/JKP keseluruhan

sebesar

Rp

32.932.720.624,-

yang

sebelum

dilakukan

pembetulan jumlah perolehannya BKP/JKP sebesar Rp 32.687.071.687,-. Jadi jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 4.418.951.587,-. Pada pembetulan tahun 2012 bulan April seharusnya perolehan BKP/JKP sebesar Rp. 22.912.668.749,-. Jumlah perolehan BKP/JKP keseluruhan

sebesar

Rp

55.514.288.749,-

yang

sebelum

dilakukan

pembetulan jumlah perolehan BKP/JKP sebesar Rp 55.575.513.239,-. Jadi jumlah

Pajak

Masukan

yang

dapat

diperhitungkan

sebesar

Rp

5.551.428.809,-. Pada pembetulan tahun 2012 bulan Mei seharusnya Impor BKP sebesar Rp 17.861.581.910,-. Jumlah perolehan BKP/JKP keseluruhan sebesar Rp 43.563.935.261,- yang sebelum dilakukan pembetulan jumlah

113

perolehan BKP/JKP sebesar Rp 73.045.625.171,-. Jadi jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 4.356.393.473,-. Pada pembetulan tahun 2012 bulan Juni seharusnya Impor BKP sebesar Rp 48.392.756.150,-, sedangkan seharusnya perolehan BKP/JKP sebesar Rp 21.676.978.155,-. Jumlah perolehan BKP/JKP keseluruhan sebesar Rp 70.069.734.305,-. Jadi jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 8.224.317.835,-. Setiap Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan, yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT adalah: a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas dan telah di tandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang berwewenang tersebut wajib disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib

114

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atu tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau Lebih Bayar harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Jika Surat Pemberitahuan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka akan diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang Kurang Bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan, hal ini tercatat dalam pasal 8 ayat 1,1a, dan 2a Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Dari hasil wawancara dengan pihak perusahan, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu karena Admin Pajak kurang teliti melakukan input data. Akibatnya sering sekali setiap tahun melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Rekomendasi dari penulis adalah sebagai berikut: a. Sebelum menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, sebaiknya diperiksa kembali dengan teliti, apakah ada data-data yang belum diinput atau salah diinput. Agar memperkecil kesalahan dalam pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan apabila terjadi kesalahan maka Admin Pajak segera memperbaiki kesalahan yang ada sebelum SPT Masa PPN disampaikan. b. Merapikan atau menyimpan hardcopy SPT Masa PPN dengan rapi, agar terhindarnya tercecernya SPT Masa PPN. 115

4.5.

Hasil Evaluasi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010-2012 Setelah

dilakukan

evaluasi

penerapan

dan

pelaporan

Pajak

Pertambahan Nilai pada PT. Mejoi periode 2010-2012 penulis berpendapat bahwa perusahaan belum cukup optimal memahami ketentuan-ketentuan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah: a. Untuk memastikan bahwa seluruh penjualan BKP ke daerah pabean telah dilakukan pemungutan PPN secara benar dan di laporkan dalam SPT. b. Untuk memastikan Pajak Masukan yang dapat dijadikan sebagai kredit pajak. c. Untuk memastikan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan pada tahun pajak sebelumnya. Langkah-langkah dalam pemeriksaan PPN ini harus mendapatkan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan dan mendapatkan SPT Masa PPN selama 3 tahun. Dari hasil evaluasi penulis dalam penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mejoi sudah memahami peraturan perundangundangan yang berlaku. Hanya ada kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi di perusahaan. Rekomendasi dari penulis adalah perusahan memperbaiki kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi di perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan . Berikut ini adalah hasil evaluasi penyerahan dan perolehan PT. Mejoi periode 2010-2012:

116

Tabel 4.16 Evaluasi Penyerahan dan Perolehan PT. Mejoi Selama Januari-Desember 2010 Sebelum Evaluasi Penyerahan

Bulan DPP

Setelah Evaluasi Perolehan

PPN

DPP

Penyerahan PPN

DPP

Perolehan PPN

DPP

PPN

Januari

54.336.421.984

5.433.642.201

38.020.132.947

3.802.016.031

54.336.421.984

5.433.642.201

38.020.132.947

3.802.016.031

Februari

52.119.333.913

5.211.933.389

39.008.323.983

3.900.838.753

52.119.333.913

5.211.933.389

39.008.323.983

3.900.838.753

Maret

58.708.022.099

5.870.802.227

49.819.857.647

4.981.996.725

58.708.022.099

5.870.802.227

49.819.857.647

4.981.996.725

April

57.720.213.464

5.772.021.351

48.782.057.884

4.918.329.401

57.720.213.464

5.772.021.351

48.782.057.884

4.918.329.401

Mei

50.323.643.751

5.032.364.365

33.055.038.903

3.356.305.602

50.323.643.751

5.032.364.365

33.055.038.903

3.356.305.602

Juni

55.124.078.255

5.512.407.822

47.871.582.420

4.787.168.820

55.124.078.255

5.512.407.822

47.871.582.420

4.787.168.820

Juli

35.731.804.980

3.573.180.494

30.001.159.488

3.000.123.416

35.843.756.090

3.584.375.605

30.001.159.488

3.000.123.416

Agustus

67.097.972.245

6.709.797.219

55.724.547.266

5.628.926.713

67.097.972.245

6.709.797.219

55.724.547.266

5.628.926.713

September

41.962.163.232

4.196.216.318

19.247.133.382

1.924.715.559

41.962.163.232

4.196.216.318

19.247.133.382

1.924.715.559

Oktober

63.293.950.437

6.329.395.044

51.152.484.743

5.115.257.542

63.293.950.437

6.329.395.044

51.152.484.743

5.115.257.542

November

55.429.078.106

5.542.907.842

31.611.543.313

3.161.162.310

55.429.078.106

5.542.907.842

31.618.263.313

3.161.834.310

Desember

51.424.204.207

5.142.420.424

39.064.333.207

4.031.799.978

51.424.204.207

5.142.420.424

39.131.626.707

4.038.529.328

643.270.886.673

64.327.088.696

483.358.195.183

48.608.640.850

643.382.837.783

64.338.283.807

483.432.208.683

48.616.042.200

Jumlah

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Mejoi Tahun 2010

Berdasarkan tabel 4.16, penulis melakukan evaluasi dan menemukan Faktur Pajak Keluaran yang seharusnya dapat dikreditkan sebesar Rp 11.195.111,- tetapi tidak dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN karena Faktur Pajak tersebut tidak lengkap dan perusahaan tidak membuatkan penggantian Faktur Pajak. Penulis juga menemukan Faktur Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak dikreditkan oleh perusahaan karena Faktur Pajak tersebut tidak lengkap dan perusahaan tidak meminta Faktur

Pajak

pengganti

atau

Faktur

Pajak

terlambat

sampai

ke

perusahaan. Setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2010 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan mengalami peningkatan. Karena dilakukan evaluasi maka Kurang Bayar menjadi lebih besar. Sebelum dilakukan evaluasi Kurang

117

Bayar sebesar Rp 15.718.447.846,- setelah dilakukan evaluasi Kurang Bayar menjadi sebesar Rp 15.722.241.607,-. Perhitungan Total selisih Kurang Bayar/Lebih Bayar sesudah evaluasi:

Sebelum evaluasi: Pajak Keluaran :

Rp 64.327.088.696,-

Pajak Masukan :

Rp 48.608.640.850,-

Kurang Bayar :`

Rp 15.718.447.846,-

Sesudah evaluasi: Pajak Keluaran:

Rp 64.338.283.807,-

Pajak Masukan:

Rp 48.616.042.200,-

Kurang Bayar:

Rp 15.722.241.609,-

Selisih antara sebelum dan sesudah evaluasi terjadi akibat adanya Faktur Pajak Keluaran tidak lengkap yang tidak diganti oleh perusahaan dan Faktur Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak dikreditkan oleh perusahaan. Selisih ini mengakibatkan Kurang Bayar menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu perusahaan akan dikenai sanksi administrasi bunga atas Kurang Bayar tersebut dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak Atas Faktur Pajak tidak lengkap yang dikreditkan.

118

Tabel 4.17 Evaluasi Penyerahan dan Perolehan PT. Mejoi Selama Januari-Desember 2011 Sebelum Evaluasi Bulan

Penyerahan DPP


PPN

DPP

Penyerahan PPN

DPP

Perolehan PPN

DPP

PPN

Januari

53.977.579.272

5.397.757.925

22.124.893.613

2.212.491.912

53.977.579.272

5.397.757.925

22.106.830.993

2.210.685.650

Februari

60.031.965.521

6.003.196.554

36.409.551.254

3.640.960.943

60.031.965.521

6.003.196.554

36.409.551.254

3.640.960.943

Maret

54.736.988.617

5.473.698.866

68.381.658.039

6.838.165.804

54.736.988.617

5.473.698.866

68.381.658.039

6.838.165.804

April

58.596.174.856

5.859.617.487

42.625.734.197

5.627.044.418

58.596.174.856

5.859.617.487

42.625.734.197

5.627.004.418

Mei

56.562.033.388

5.656.203.336

55.904.939.021

5.590.504.622

56.562.033.388

5.656.203.336

55.904.939.021

5.590.504.622

Juni

61.234.290.582

6.123.429.054

60.573.183.347

6.057.331.644

61.234.290.582

6.123.429.054

60.573.183.347

6.057.331.644

Juli

48.906.561.158

4.890.656.114

47.133.072.357

4.713.312.401

48.906.561.158

4.890.656.114

47.134.463.957

4.713.451.561

Agustus

52.209.910.896

5.220.991.088

73.867.660.225

7.386.766.023

52.209.910.896

5.220.991.088

73.921.228.385

7.392.122.839

September

46.881.968.208

4.688.196.820

65.884.908.070

8.754.276.887

46.881.968.208

4.688.196.820

65.881.726.260

8.753.958.706

Oktober

49.624.110.103

4.962.411.007

23.897.058.007

6.455.785.834

49.624.110.103

4.962.411.007

23.897.058.007

6.455.785.834

November

51.051.827.020

5.105.182.698

43.045.074.850

5.797.882.247

51.051.827.020

5.105.182.698

43.048.574.850

5.798.232.247

Desember

45.413.781.070

4.541.378.101

27.569.501.902

3.449.649.693

45.413.781.070

4.541.378.101

27.576.566.002

3.450.356.103

639.227.190.691

63.922.719.050

567.417.234.882

66.524.172.428

639.227.190.691

63.922.719.050

567.461.514.312

66.528.560.371

Jumlah


Berdasarkan tabel 4.17, penulis melakukan evaluasi dan menemukan Faktur Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak dikreditkan oleh perusahaan karena Faktur Pajak tersebut tidak lengkap dan perusahaan tidak meminta Faktur Pajak pengganti ke vendor atau Faktur Pajak terlambat sampai ke perusahaan. Penulis juga menemukan Faktur Pajak tidak lengkap tetapi dikreditkan oleh perusahaan. Setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2011. Pajak Masukan mengalami peningkatan. Karena dilakukan evaluasi maka Lebih Bayar menjadi lebih besar. Sebelum dilakukan evaluasi Lebih Bayar sebesar Rp 2.601.453.378,- setelah dilakukan evaluasi Lebih Bayar menjadi sebesar Rp 2.605.841.321,-. Perhitungan Total selisih Kurang Bayar/Lebih Bayar sebelum dan sesudah evaluasi:

119


Rp 63.922.719.050,-

Pajak Masukan :

Rp 66.524.172.428,-

Lebih Bayar

:

Rp 2.601.453.378,-

Pajak Keluaran :

Rp 63.922.719.050,-

Pajak Masukan:

Rp 66.528.560.371,-

Lebih Bayar :

Rp 2.605.841.321,-

Sesudah evaluasi:

Selisih antara sebelum dan sesudah evaluasi terjadi akibat adanya Faktur Pajak yang seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak dikreditkan dan adanya Faktur Pajak tidak lengkap tetapi dikreditkan oleh perusahaan. Selisih tersebut mengakibatkan Lebih Bayar menjadi lebih besar daripada Lebih Bayar sebelum dilakukan evaluasi.

120

Tabel 4.18 Evaluasi Penyerahan dan Perolehan PT. Mejoi Selama Januari-Desember 2012 Sebelum Evaluasi Bulan

Penyerahan DPP


PPN

Penyerahan

DPP

PPN

DPP

Perolehan PPN

DPP

PPN

Januari

58.851.291.188

5.885.129.113

25.819.344.896

2.581.934.465

58.851.291.188

5.885.129.113

25.819.344.896

2.581.934.465

Februari

63.101.942.405

6.310.194.235

74.358.738.478

7.435.873.806

63.101.942.405

6.310.194.235

74.358.738.478

7.435.873.806

Maret

63.654.418.323

6.365.441.825

32.932.720.624

4.418.951.587

63.654.418.323

6.365.441.825

32.932.720.624

4.418.951.587

April

63.099.266.880

6.309.926.688

55.514.288.749

5.551.428.809

63.099.266.880

6.309.926.688

55.514.288.749

5.551.428.809

Mei

60.872.180.401

6.087.218.035

43.563.935.171

4.356.393.473

60.872.180.401

6.087.218.035

43.563.935.171

4.356.393.473

Juni

53.915.729.001

5.391.572.893

70.069.734.305

8.224.317.835

53.915.729.001

5.391.572.893

70.091.192.705

8.226.463.675

Juli

54.094.564.330

5.409.456.427

54.496.887.040

7.478.725.991

54.094.564.330

5.409.456.427

54.496.887.040

7.478.725.991

Agustus

51.123.681.028

5.112.368.096

42.176.064.422

6.286.875.969

51.123.681.028

5.112.368.096

42.576.897.372

6.326.959.264

September

54.131.905.567

5.413.190.552

51.721.681.068

6.346.675.934

54.131.905.567

5.413.190.552

51.721.681.068

6.346.675.934

Oktober

53.156.433.588

5.315.643.352

63.069.416.443

7.240.426.950

53.156.433.588

5.315.643.352

63.093.298.653

7.242.815.171

November

57.292.538.302

5.729.253.825

30.925.916.114

5.821.082.777

57.292.538.302

5.729.253.825

30.925.916.114

5.821.082.777

Desember

45.965.884.359

4.596.588.432

43.461.841.933

4.462.577.950

45.965.884.359

4.596.588.432

43.461.841.933

4.462.577.950

679.259.835.372

67.925.983.473

588.110.569.243

70.205.265.546

679.259.835.372

67.925.983.473

588.556.742.803

70.249.882.902

Jumlah


Berdasarkan tabel 4.18, penulis melakukan evaluasi dan menemukan Faktur Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak dikreditkan oleh perusahaan karena Faktur Pajak tersebut tidak lengkap dan perusahaan tidak meminta Faktur Pajak pengganti kepada vendoratau terlambat sampai ke perusahaan.Setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2012. Pajak Masukan akan mengalami peningkatan. Karena dilakukan evaluasi maka Lebih Bayar menjadi lebih besar. Sebelum dilakukan evaluasi Lebih Bayar sebesar Rp 2.279.282.073,- setelah dilakukan evaluasi Lebih Bayar menjadi sebesar Rp 2.323.899.429,-. Perhitungan Total selisih Kurang Bayar/Lebih Bayar sebelum dan sesudah evaluasi:

121


Rp 67.925.983.473,-

Pajak Masukan :

Rp 70.205.265.546,-

Lebih Bayar

:

Rp 2.279.282.073 ,-

Pajak Keluaran :

Rp 67.925.983.473,-

Pajak Masukan:

Rp 70.249.882.902,-

Lebih Bayar :

Rp 2.323.899.429,-

Sesudah evaluasi:

Selisih antara sebelum dan sesudah evaluasi terjadi akibat adanya Faktur Pajak yang seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak dikreditkan oleh perusahaan. Selisih tersebut mengakibatkan Lebih Bayar menjadi lebih besar daripada Lebih Bayar sebelum dilakukan evaluasi.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap SPT Masa PPN, penulis membuatkan tabel Pembetulan SPT Masa PPN untuk perusahaan. Berikut ini adalah contoh pembetulan SPT Masa PPN selama Tahun 2010-2012:

122

Tabel 4.19 SPT Masa PPN Juli 2010

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

Sebelum Evaluasi

A. Terhutang PPN:

DPP

Setelah Evaluasi PPN

Rp

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Rp 35.731.804.980

Rp 3.573.180.494

Rp 35.843.756.090

Rp 3.584.375.605

Rp 35.731.804.980

Rp 3.573.180.494

Rp 35.843.756.090

Rp 3.584.375.605

B. Tidak Terhutang PPN

Rp

C. Jumlah Seluruhnya Penyerahan (I.A+I.B)

Rp 35.731.804.980

Rp

-

-

Rp

PPN

1. Ekspor

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)

-

DPP -

Rp

Rp

-

-

Rp 35.843.756.090

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri

Rp 3.573.180.494

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Rp

C. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp 3.000.123.416

Rp 3.000.123.416

D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)

Rp

Rp

SELISIH

Rp 3.584.375.605 -

Rp

573.057.078 Rp

-

584.252.189

(11.195.111)

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa PPN tahun 2010

123

Tabel 4.20 SPT Masa PPN Januari 2011


Sebelum Evaluasi

A. Terhutang PPN:

DPP

1. Ekspor

Rp

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)


-

Rp

DPP -

Rp

PPN -

Rp

-

Rp 53.977.579.272

Rp 5.397.757.925

Rp 53.977.579.272

Rp 5.397.757.925

Rp 53.977.579.272

Rp 5.397.757.925

Rp 53.977.579.272

Rp 5.397.757.925


Rp

-


Rp 53.977.579.272

Rp

-

Rp 5.397.757.925

Rp

-

Rp 53.977.579.272

Rp

-

Rp 5.397.757.925

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Rp 5.397.757.925 Rp

Rp 5.397.757.925

-

Rp

-

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Rp 2.212.491.912

Rp 2.210.685.650


Rp 3.185.266.013

Rp 3.187.072.275

SELISIH

Rp

(1.806.262)


124

Tabel 4.21 SPT Masa PPN Agustus 2012


Sebelum Evaluasi

A. Terhutang PPN:

DPP


Rp

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Rp 51.123.681.028

Rp

5.112.368.096

Rp 51.123.681.028

Rp

5.112.368.096

Rp 51.123.681.028

Rp

5.112.368.096

Rp 51.123.681.028

Rp

5.112.368.096


Rp

-


Rp 51.123.681.028

Rp

Rp

-

-

Rp

5.112.368.096

Rp

5.112.368.096

Rp

PPN

1. Ekspor

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)

-

DPP

Rp

-

-

Rp 51.123.681.028

Rp

-

Rp

-

Rp

5.112.368.096

Rp

5.112.368.096

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Rp

-

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Rp


Rp (1.174.507.873)

SELISIH

Rp

6.286.875.969

Rp

6.326.959.264

Rp (1.214.591.168) Rp

40.083.295


125

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN Evaluasi Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai. PT. Mejoi merupakan perusahaan distributor yang bergerak dalam

Recommend Documents