BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN
4.1
Analisis Atas Prosedur Pajak Pertambahan Nilai PT. IBH merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan
gas. Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, dimana salah satunya adalah hak dan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai. Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh PT. IBH dalam hal sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dimulai pada saat perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal dimana Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pada bulan berikutnya dalam hal dimana Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungan Pajak Terutang PT. IBH dilakukan pada saat dimana terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, dengan lokasi pelaporan dan penyetoran Pajak Terutang sesuai dengan tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan yang terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang - undang PPN No. 42 Tahun 2009 yaitu :
57
1.
Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
2.
Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak.
3.
Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat - lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
4.
Menyampaikan laporan atas penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu selambat lambatnya akhir bulan berikutnya.
5.
Melakukan pengarsipan atas Faktur Pajak yang telah dibuat dengan rapi dan tertib.
6.
Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan atas perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.
7.
Melampirkan rekap pembelian dan rekap penjualan pada Surat Pemberitahuan Masa
4.2
Analisis Prosedur Pemungutan dan Perolehan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. IBH yang bergerak
dalam bidang perdagangan gas, segala transaksi atas penyerahan barang atau penjualan barang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku umum, dimana sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru, kecuali diatur lain oleh Undang – undang. Proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak Keluaran dimulai dengan bagian keuangan dan akuntansi membuatkan Faktur Pajak dan mengirimkan Faktur Pajak tersebut ke pada pihak konsumen atas transaksi penjualan yang 58
dilakukan oleh perusahaan. Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti atas diakuinya transaksi penyerahan atau penjualan barang yang sangant berhubungan untuk menghitung Pajak Keluaran. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak Keluaran yang dilaksanakan di perusahaan dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Tunggal Pajak Pertambahan Nilai yang sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan peraturan Undang – undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat (1). Tarif Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau penjualan oleh perusahaan untuk menghitung seberapa besar Pajak Terutang yaitu 10% (sepuluh persen) telah seseuai dengan peraturan Undang – undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1). Untuk pemasaran produk atau penjualan produk kepada pihak yang melakukan kegiatan usaha dalam kawasan berikat, maka Pajak Terutang atas transaksi penyerahan tersebut tidak dikenakan atau dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang – undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 16B ayat (1) huruf a yang menyatakan pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean dan juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesian No.45/PMK.03/2009 Pasal 1 angka 1, yang menyatakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
59
yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. Untuk Pajak Masukan diperoleh dari transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian ini berasal dari pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan impor barang. Selain melakukan pembelian dengan mengimpor barang langsung dari luar negeri, perusahaan juga melakukan transaksi pembelian persediaan barang itu dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak Masukan dimulai pada saat bagian keuangan dan akuntansi telah menerima Faktur Pembelian untuk transaksi pembelian dari pemasok yang dilakukan oleh perusahaan. Faktur Pembelian bersifat sebagai bukti atas pembelian yang telah dilakukan, dimana sangat berhubungan dengan perhitungan Pajak Masukan perusahaan. Setelah itu bagian akuntansi akan melakukan input dan melakukan pengecekan atas Faktur Pajak tersebut untuk dibandingkan dengan dokumendokumen pendukung yang telah tersedia di dalam sistem. Apabila ditemukan permasalahan atas Faktur Pajak yang telah diterima. Pihak perusahaan akan mengembalikan Faktur Cacat kepada pihak pemasok, dan meminta untuk dibuatkan dan dikirimkan kembali Faktur Pajak yang telah dibetulkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas Faktur Pajak cacat yang sesuai dengan peraturan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 Pasal 9 (8) huruf g. Dari bagian akuntansi, Faktur Pajak yang telah diperiksa dan tidak cacat, diserahkan kepada staf pajak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan serta yang bertanggung jawab untuk membuat summary report perpajakan perusahaan 60
yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai baik Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang kemudian akan diperiksa kembali apakah telah sesuai atau tidak sebelum dibuatnya Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk digunakan dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai PT. IBH yang dilakukan setiap bulannya. PT. IBH tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan barang yang didalamnya termasuk kategori barang mewah menurut Undang – undang, dimana dijelaskan yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak yang tergolong mewah” adalah : 1.
Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2.
Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3.
Barang
yang
pada
umumnya
dikonsumsi
oleh
masyarakat
berpenghasilan tinggi; dan/atau 4.
4.3
Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
Analisis Pencatatan Penjualan Transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui dan
dilakukannya pencatatan ke dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan pada saat Faktur Penjualan dibuat oleh bagian akuntansi perusahaan berdasarkan dokumen – dokumen pendukung yang ada pada saat pemesanan barang dilakukan oleh pelanggan. Pencatatan sebuah transaksi akan menimbulkan akun piutang yang akan diawasi dan dikontrol kapan saat jatuh tempo pembayarannya untuk dilakukannya penagihan.
61
4.4
Analisis Penjualan dan Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran) Menjadi seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) menandakan bahwa PT IBH
telah melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sesuai analisa yang dilakukan oleh peneliti, PT IBH hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam setiap transaksi penjualannya. Atas dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut, maka PT IBH wajib melakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada PT IBH adalah harga jual yang nilainya berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Sesuai dengan pasal 1 angka 25 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000, definisi dari Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP). Berikut akan dilampirkan tabel Pajak Keluaran (2010 – 2012).
62
Tabel 4.1 Pajak Keluaran Januari – Desember 2010 Masa Pajak Januari Februari Maret April April P1 Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total Sebelum Pembetulan Total Setelah Pembetulan
DPP 416.684.396 206.962.210 329.489.255 263.910.826 263.403.070 551.209.728 19.784.270 49.918.800 135.875.756 498.831.445 901.175.880 325.340.100 443.546.956
Pajak Keluaran 41.668.440 20.696.221 32.984.925 26.391.083 26.340.307 55.120.973 1.978.427 4.991.880 13.587.576 49.883.145 90.117.588 32.534.010 44.354.696
Total Penjualan (Rp) 458.352.836 227.658.431 362474180 290.301.909 289.743.377 606.330.701 21.762.697 54.910.680 149.463.332 548.714.590 991.293.468 357.874.110 487.901.652
4.142.729.622
414.308.864
4.557.038.586
4.406.132.692
440.649.271
4.846.781.963
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Gambar 4.1 Pajak Keluaran Periode Januari – Desember 2010. Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IBH ada Rp.4.142.729.622 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ada Rp.414.308.864, yaitu 10% dari penjualan yang dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IBH dari para pelanggannya ada Rp.4.557.038.586. PT IBH melakukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilaporkan pada bulan April yang mana mengubah jumlah penjualan pada bulan tersebut. Pada pembetulan 63
pertama, jumlah Pajak Keluaran PT IBH ada Rp.263.403.070. Sedangkan pada September 2010 juga dilakukan pembetulan sebanyak 1 (satu) kali, namun perbaikan tersebut tidak merubah penjualan yang pernah dilaporkan, oleh sebabnya penulis tidak menampilkan data pembetulan tersebut pada tabel terlampir di atas. Setelah dilakukannya pembetulan pada April, maka penjualan yang terjadi sepanjang 2010 ada Rp.4.406.132.692 yang mana atasnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%, yaitu Rp.440.649.271 dan total penjualan yang harus dibayarkan oleh para pelanggan kepada PT IBH ada Rp.4.846.781.963. Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH 2010 dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT IBH 2010. Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut. Penjualan SPT Masa PPN
Rp.4.406.132.692
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan
Rp.4.142.221.869
Selisih
Rp. 263.910.823
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan yang dilaporkan PT IBH, terdapat perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH pada 2010 ada Rp.263.910.823. Dalam Undangundang pajak tidak dikena material atau tidak material, namun selisih Rp.263.910.823 itu dikarenakan hasil pembulatan perhitungan secara komputerisasi dimana WP harus melaporkan apa adanya.
64
Tabel 4.2 Pajak Keluaran Januari – Desember 2011 Masa Pajak
DPP
Pajak Keluaran
Total Penjualan (Rp)
Januari
543.428.540
54.342.854
597.771.394
Februari
198.500.653
19.850.065
218.350.718
Maret
125.688.043
12.568.804
138256847
April
320.162.681
32.016.268
352.178.949
Mei
173.455.784
17.345.578
190.801.362
Juni
270.315.767
27.031.577
297.347.344
Juli
1.506.122.091
150.612.209
1.656.734.300
Agustus
351.597.300
35.159.730
386.757.030
September
400.994.558
40.099.456
441.094.014
Oktober
150.938.380
15.093.838
166.032.218
November
112.658.642
11.265.864
123.924.506
Desember
388.338.230
38.833.823
427.172.053
4.542.200.669
454.220.066
4.996.420.735
Total
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH
Gambar 4.2 Pajak Keluaran Januari – Desember 2011. Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IBH ada Rp.4.542.200.669 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut adalah sebesar Rp.454.220.066, yaitu 10% dari penjualan yang dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IBH dari para pelanggannya ada Rp.4.996.420.735. PT IBH tidak melakukan perbaikan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah pernah dilaporkan Januari – Desember
65
2011. Maka dari itu PT IBH ini tidak adanya pembetulan yang terjadi sebelumnya pada 2010. Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH 2011 dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT IBH 2011. Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut. Penjualan SPT Masa PPN
Rp.4.542.200.669
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan
Rp.4.542.200.676
Selisih
Rp.
(7)
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan yang dilaporkan PT IBH, terdapat perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH pada 2011 ada Rp.(7) atau tidak material. Dalam Undang-undang pajak tidak dikena material atau tidak material, namun selisih 7 itu dikarenakan hasil pembulatan perhitungan secara komputerisasi dimana WP harus melaporkan apa adanya. Sesuai dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi dari Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). 66
Tabel 4.3 Pajak Keluaran Januari – Desember 2012 Masa Pajak
DPP
Pajak Keluaran
Total Penjualan (Rp)
Januari
390.195.130
39.019.513
429.214.643
Februari
158.856.385
15.885.639
174.742.024
Maret
436.848.629
43.684.863
480533492
April
190.998.760
19.099.876
210.098.636
Mei
299.524.123
29.952.412
329.476.535
Juni
687.570.568
68.757.057
756.327.625
Juli
1.296.595.851
129.659.585
1.426.255.436
Agustus
548.888.268
54.888.827
603.777.095
September
577.441.390
57.744.139
635.185.529
Oktober
820.510.763
82.051.076
902.561.839
November
727.696.267
72.769.627
800.465.894
Desember Total
647.128.605
64.712.861
711.841.466
6.782.254.739
678.225.475
7.460.480.214
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.3 Pajak Keluaran Januari – Desember 2012. Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IBH ada Rp.6.782.254.739 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ada Rp.678.225.475, yaitu 10% dari penjualan yang dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IBH dari para pelanggannya ada Rp.7.460.480.214. PT IBH tidak melakukan perbaikan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah pernah dilaporkan pada Januari – Desember 2012. Maka dari itu PT IBH ini tidak adanya pembetulan yang terjadi sebelumnya pada 2010. 67
Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH pada 2012 dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT IBH pada 2012. Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut. Penjualan SPT Masa PPN
Rp.6.782.254.739
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan
Rp.6.782.254.739
Selisih
Rp.
0
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan yang dilaporkan PT IBH, terdapat kesamaan antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH pada 2012 ada Rp. 0. Tidak ada selisih yang timbul pada PT IBH sehingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketiga tabel yang ada di atas, yang menunjukkan data perbandingan berikut: Penjualan 2010
Rp.4.406.132.692
Penjualan 2011
Rp.4.270.403.559
Penjualan 2012
Rp.6.782.254.739
Maka dapat disimpulkan bahwa pada 2010 - 2011, transaksi penjualan pada PT IBH mengalami penurunan sebesar 3,08% dan penjualan dari 2011 - 2012 mengalami peningkatan sebesar 58,819%.
68
4.5
Prosedur Pencatatan Pembelian Transaksi pembelian yang telah dilaksanakan oleh perusahaan diakui dan
dilakukannya pencatatan ke dalam sistem akuntansi yang digunakan perusahaan pada saat Faktur Pembelian diterima oleh bagian akuntansi dari pihak pemasok. Sebelum dilakukannya pencatatan, bagian akuntansi akan melakukan pencocokan dan pengecekan Faktur Pembelian yang diterima dari pihak pemasok dengan dokumen – dokumen pendukung seperti Purchase Order dan Bukti Penerimaan Barang untuk memastikan bahwa barang yang diterim sesuai dengan pemesanan yang dilakukan sebelumnya baik dari jenis maupun jumlah barang dan Faktur Pembelian yang dikirim kepada bagian akuntansi untuk ditagih pembayarannya. Selain melakukan pengecekan dan pencocokan atas barang yang dikirim dengan Faktur Pembelian serta dokumen – dokumen pendukung, bagian akuntansi juga bertugas malakukan pengecekan terhadap Faktur Pajak atas transaksi pembelian tersebut apakah Faktur Pajak tersebut cacat atau tidak serta terdapat kesalahan atau tidak. Apabila semuanya sudah benar dan tidak ada kesalahan, maka transaksi tersebut akan dicatat kedalam sistem akuntansi sebagai akun biaya dan hutang. Apabila masih ditemukannya kesalahan, bagian akuntansi akan mengembalikan Faktur Pajak Pembelian yang diterima kepada pihak pemasok untuk dibuatkan pembetulannya, sebelum transaksi pembelian tersebut dicatat dan diakui di dalam pembukuan PT. IBH.
4.6
Analisis Pembelian dan Penerimaan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan) Dalam transaksi kesehariannya, PT IBH tidak pernah lepas dari transaksi
pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP). Berhubung adanya perubahan 69
yang terjadi atas Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak pada beberapa kriteria Pajak Masukan yang dapat atau tidak dapat dikreditkan, maka peneliti akan melakukan penelitian atas Pajak Masukan yang dapat atau yang tidak dapat dikreditkan oleh PT IBH. Sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009, pengertian Pajak Masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Berikut akan dilampirkan tabel dibawah ini. Tabel 4.4 Pajak Masukan Januari – Desember 2010 Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
DPP 41.418.225 40.308.750 4.170.000 36.930.920 3.540.000 30.087.570 23.206.950 55.876.960 30.660.750 15.923.410 58.445.725 10.880.250
PPN 4.141.823 4.030.875 417.000 3.693.092 354.000 3.008.757 2.320.695 5.587.696 3.066.075 1.592.341 5.845.573 1.088.025
Total PM (Rp) 45.560.048 44.339.625 4.587.000 40.624.012 3.894.000 33.096.327 25.527.645 61.464.656 33.726.825 17.515.751 64.291.298 11.968.275
351.449.510
35.145.952
386.595.462
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
70
Gambar 4.4 Pajak Masukan Januari – Desember 2010. Sesuai dengan data rincian pada tabel 4.4, maka dilihat bahwa pada 2010, PT IBH melakukan transaksi atas Dasar Pengenaan Pajak ada Rp.351.449.510. PT IBH juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi 10% ada Rp.35.145.952. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan oleh PT IBH, yaitu dari total Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai ada Rp.386.595.462. PT IBH melakukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilaporkan pada September, namun perbaikan tersebut tidak merubah penjualan yang pernah dilaporkan, oleh sebabnya penulis tidak menampilkan data pembetulan tersebut pada tabel terlampir di atas.
71
Tabel 4.5 Pajak Masukan Januari – Desember 2011 Masa Pajak
DPP
PPN
Total PM (Rp)
Januari
271.631.430
27.163.143
298.794.573
Februari
67.706.200
6.770.620
74.476.820
Maret
283.967.124
28.396.712
312.363.836
April
4.320.000
432.000
4.752.000
Mei
8.085.325
808.532
8.893.857
Juni
50.818.085
5.081.808
55.899.893
Juli
30.570.500
30.370.050
60.940.550
Agustus
79.545.088
7.954.509
87.499.597
September
42.995.960
4.299.596
47.295.556
Oktober
30.779.170
3.077.917
33.857.087
November
19.945.000
1.994.500
21.939.500
Desember
34.860.000
3.486.000
38.346.000
925.223.882
119.835.387
1.045.059.269
Total
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Gambar 4.5 Pajak Masukan Januari – Desember 2011. Sesuai dengan data rincian pada tabel 4.5, maka dilihat bahwa pada 2011, PT IBH melakukan kegiatan pembelian yang mana atas transaksi Dasar Pengenaan Pajak ada Rp.925.223.882 dikenakan pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, ada Rp.119.835.387. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan oleh PT IBH, ada Rp.1.045.059.269.
72
Tabel 4.6 Pajak Masukan Januari – Desember 2012 Masa Pajak
DPP
Januari
78.537.000
7.853.700
86.390.700
Februari
81.822.630
8.182.263
90.004.893
Maret
32.732.590
3.273.259
36.005.849
April
2.509.000
250.900
2.759.900
Mei
26.678.000
2.667.800
29.345.800
Juni
188.277.730
18.827.773
207.105.503
Juli
54.652.200
5.465.220
60.117.420
835.000
83.500
918.500
153.835.077
15.383.508
169.218.585
19.699.300
1.969.930
21.669.230
November
4.579.959
457.995
5.037.954
Desember
79.288.358
7.928.836
87.217.194
723.446.844
72.344.684
795.791.528
Agustus September Oktober
Total
PPN
Total PM (Rp)
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Gambar 4.6 Pajak Masukan Januari – Desember 2012. Sesuai dengan data rincian pada tabel 4.6, maka dilihat bahwa pada tahun 2012, PT IBH melakukan transaksi sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak ada Rp.723.446.844. Atas transaksi tersebut juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% ada Rp.72.344.684. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan oleh PT IBH ada Rp.795.791.528. Dari ketiga tabel Faktur Pajak Masukan yang ada di atas, yang menunjukkan data perbandingan pembelian dalam negeri yaitu sebagai berikut: 73
DPP tahun 2010
Rp.351.449.510
DPP tahun 2011
Rp.925.223.882
DPP tahun 2012
Rp.723.446.844
PPN tahun 2010
Rp.35.145.952
PPN tahun 2011
Rp.119.835.387
PPN tahun 2012
Rp.72.344.684
Maka dapat disimpulkan bahwa dari 2010 - 2011 Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan PT IBH mengalami peningkatan ada 163,25% dan dari 2011 - 2012 mengalami penurunan ada 21,808%. Begitu pula dengan Pajak Pertambahan Nilai dari 2010 - 2011 mengalami peningkatan ada 240,96% dan 2011 - 2012 mengalami penurunan ada 39,629%.
4.7
Analisis Kompensasi Pajak Lebih Bayar Masa Sebelumnya dan Pajak Pertambahan Nilai Kurang (Lebih) Bayar Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan menimbulkan kurang
atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka akan terjadi kurang bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka akan terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Jika kurang bayar, maka Wajib Pajak harus membayarkan jumlah kurang bayar tersebut pada bank – bank tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun jika terjadi lebih bayar, maka perusahaan dapat melakukan kompensasi atau restitusi. Dalam hal ini, PT IBH yang sebagai objek penelitian 74
penulis, selalu melakukan kompensasi ke Masa Pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar. Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang atau lebih bayar pada 2010 - 2012. Dikarenakan menurut penulis bahwa perusahaan tidak melakukan kompensasi atas pajak lebih bayarnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka penulis juga akan menampilkan data tabel perhitungan atas kurang (lebih) bayar yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada 2010 – 2012. Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar Januari – Desember 2010 Masa Pajak Januari Februari Maret April April P1 Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Pajak Keluaran 41.668.440 20.696.221 32.984.925 26.391.083 26.340.307 55.120.973 1.978.427 4.991.880 13.587.576 49.883.145 90.117.588 32.534.010 44.354.696
Pajak Masukan 4.141.823 4.030.875 417.000 3.693.092 354.000 3.008.757 2.320.695 5.587.696 3.066.075 1.592.341 5.845.573 1.088.025
Kompensasi 1.030.330 -
Kurang (Lebih) Bayar (Rp) 37.526.617 16.665.346 32.567.925 22.697.991 26.340.307 54.766.973 (1.030.330) 2.671.185 7.999.880 46.817.070 88.525.247 26.688.437 43.266.671
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
Gambar 4.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang (lebih) Bayar 2010
75
Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IBH ini hanya ada 1 (satu) kali terjadinya lebih bayar sehingga mengakibatkan adanya kompensasi yang terjadi pada Juni. PT IBH juga sering terjadi kurang bayar selama 2010 kecuali pada April dan September, namun pada September penulis tidak memasukan di tabel sebagai pembetulan 1 (satu) karena nilai penjualannya sama.
Berikut penulis akan
menampilkan tabel yang menunjukkan kompensasi pajak lebih bayar yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tabel 4.8 Perhitungan kurang (lebih) bayar seharusnya 2010 Masa Pajak Juni
Pajak Keluaran 1.978.427
Pajak Masukan 3.008.757
Total PM 386.595.462
Kompensasi 1.030.330
Kurang (Lebih) Bayar (Rp) (1.030.330)
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
Gambar 4.8 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya Januari –Desember 2010 Sesuai dengan data dari tabel yang dibuat penulis, yang mana pada perhitungan kurang (lebih bayar) terjadi di bulan Juni. Namun pada SPT Masa PPN dilaporkan bahwa pada Masa Pajak tersebut perusahaan adalah dalam keadaan lebih bayar dari masa sebelumnya yang dilaporkan PT IBH pada SPT Masa PPN – nya sangat berbeda dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
76
Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar Januari – Desember 2011 Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Pajak Keluaran 54.342.854 19.850.065 12.568.804 32.016.268 17.345.578 27.031.577 150.612.209 35.159.730 40.099.456 15.093.838 11.265.864 38.833.823
Pajak Masukan 27.163.143 6.770.620 28.396.712 432.000 808.532 5.081.808 30.370.050 7.954.509 4.299.596 3.077.917 1.994.500 3.486.000
Kompensasi 15.827.908 -
Kurang (Lebih) Bayar (Rp) 27.179.711 13.079.445 (15.827.908) 31.584.268 16.537.046 21.949.769 120.242.159 27.205.221 35.799.860 12.015.921 9.271.364 35.347.823
Sumber: SPT Masa PPN Periode 2011 PT IBH
Gambar 4.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Kurang (Lebih) Bayar 2011 Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IBH tidak melakukan kompensasi atas masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut penulis akan menampilkan tabel yang menunjukkan kompensasi pajak lebih bayar yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tabel 4.10 Perhitungan kurang (lebih) bayar seharusnya 2011 Masa Pajak Maret
Pajak Keluaran 12.568.804
Pajak Masukan 28.396.712
Total PM 1.045.059.269
Kompensasi 15.827.908
Kurang (Lebih) Bayar (15.827.908)
Sumber: SPT Masa PPN Periode 2011 PT IBH
77
Gambar 4.10 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya Januari–Desember 2011 Sesuai dengan data dari tabel yang dibuat penulis, maka pada bulan Maret perusahaan mengalami lebih bayar, pada SPT Masa PPN dilaporkan bahwa pada Masa Pajak tersebut perusahaan adalah dalam keadaan lebih bayar. Maka tidak adanya perbedaan yang terjadi dan telah sesuai. Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar Januari–Desember 2012 Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Pajak Keluaran 39.019.513 15.885.639 43.684.863 19.099.876 29.952.412 68.757.057 129.659.585 54.888.827 57.744.139 82.051.076 72.769.627 64.712.861
Pajak Masukan 7.853.700 8.182.263 3.273.259 250.900 2.667.800 18.827.773 5.465.220 83.500 15.383.508 1.969.930 457.995 7.928.836
Kompensasi -
Kurang (Lebih) Bayar (Rp) 31.165.813 7.703.376 40.411.604 18.848.976 27.284.612 49.929.284 124.194.365 54.805.327 42.360.631 80.081.146 72.311.632 56.784.025
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Kurang (Lebih) Bayar 2012 78
Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IBH ini dari Januari – Desember 2012 tidak terdapat lebih bayar ataupun terjadinya kompensasi tetapi terjadinya kurang bayar. Maka dari itu penulis tidak menampilkan tabel yang menunjukkan kompensasi pajak lebih bayar karena telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4.8
Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dilakukan paling lama pada 15 (lima belas) setelah berakhirnya Masa Pajak. Sedangkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama pada 20 (dua puluh) setelah berakhirnya Masa Pajak. Untuk denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar dikenakan sanksi 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan maksimal 24 bulan. Sedangkan untuk denda atas keterlambatan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan dikenakan sanksi Rp.500.000. Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian tanggal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang PT IBH pada 2010 - 2012.
79
Tabel 4.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Januari – Desember 2010 Masa Pajak
Kurang (Lebih) bayar (Rp)
Tanggal Setor
Tanggal Lapor
Januari
37.526.617
19 Februari 2010
19 Februari 2010
Februari
16.665.346
18 Maret 2010
18 Maret 2010
Maret
32.567.925
15 April 2010
16 April 2010
April
22.697.991
18 Mei 2010
19 Mei 2010
April P1
26.340.307
19 Juli 2010
19 Juli 2010
Mei
54.766.973
09 Juli 2010
19 Juli 2010
Juni
(1.030.330)
15 Agustus 2010
15 Agustus 2010
Juli
2.671.185
11 Agustus 2010
15 Agustus 2010
Agustus
7.999.880
19 Oktober 2010
19 Oktober 2010
September
46.817.070
11 November 2010
12 November 2010
Oktober
88.525.247
03 Desember 2010
10 Desember 2010
November
26.688.437
12 Januari 2010
13 Januari 2010
Desember
43.266.671
24 Januari 2010
25 Januari 2010
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
Gambar 4.12 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya 2010. Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada Mei, Agustus - November 2010, PT IBH terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seharusnya PT IBH melakukan pelaporan dan
penyetoran paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan. Oleh karena itu, PT IBH dikenakan sanksi atas keterlambatannya ada Rp.500,000.
80
Tabel 4.13 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Januari – Desember 2011 Masa Pajak
Kurang (Lebih) bayar
Tanggal Setor
Tanggal Lapor
Januari
27.179.711
18 Februari 2011
18 Februari 2011
Februari
13.079.445
16 Maret 2011
17 Maret 2011
Maret
(15.827.908)
18 April 2010
19 April 2010
April
31.584.268
16 Mei 2011
19 Mei 2011
Mei
16.537.046
14 Juli 2011
19 Juli 2011
Juni
21.949.769
09 Agustus 2011
18 Agustus 2011
Juli
120.242.159
12 September 2011
12 September 2011
Agustus
27.205.221
06 Oktober 2011
17 Oktober 2011
September
35.799.860
17 Oktober 2011
19 Oktober 2011
Oktober
12.015.921
09 Nopember 2011
18 Nopember 2011
November Desember
9.271.364 35.347.823
14 Desember 2011 13 Januari 2012
19 Desember 2011 19 Januari 2012
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH.
Gambar 4.13 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya 2011. Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada Mei - Agustus, PT IBH ini tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku, setelah diterapkannya Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009, maka penyetoran dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan. Dan untuk pelaporan dapat dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
81
Untuk denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar dikenakan sanksi sebesar 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan maksimal 24 bulan. Sedangkan untuk denda atas keterlambatan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan dikenakan sanksi sebesar Rp.500.000. Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian tanggal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang PT IBH pada 2012. Tabel 4.14 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Januari – Desember 2012 Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
Tanggal Lapor 17 Februari 2012 19 Maret 2012 20 April 2012 29 Mei 2012 27 Juni 2012
49.929.284 124.194.365
Tanggal Setor 16 Februari 2012 15 Maret 2012 13 April 2012 29 Mei 2012 26 Juni 2012 25 Juli 2012 30 Agustus 2012
Agustus September
54.805.327 42.360.631
25 September 2012 18 Oktober 2012
25 September 2012 24 Oktober 2014
Oktober November
80.081.146 72.311.632 56.784.025
05 Desember 2012 14 Desember 2012
05 Desember 2012 14 Desember 2012 18 Januari 2013
Desember
Kurang (Lebih) Bayar 31.165.813 7.703.376 40.411.604 18.848.976 27.284.612
17 Januari 2013
25 Juli 2012 30 Agustus 2012
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.14 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya 2012.
82
Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada Oktober 2012, PT IBH terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Seharusnya PT IBH melakukan pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT IBH melakukan pelaporan pada 5 Desember 2012. Oleh karena itu, PT IBH dikenakan sanksi atas keterlambatannya ada Rp.500,000. PT IBH juga terlambat dalam melakukan penyetoran pajak kurang bayarnya, yang seharusnya disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT IBH melakukan penyetora tanggal 5 Desember 2012. Untuk itu, PT IBH dikenakan sanksi atas keterlambatannya 2% dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.
4.9
Penerimaan Pembayaran Penerimaan pembayaran atas transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh
perusahaan dilakukan sesuai pada saat jatuh tempo transaksi penjualan oleh PT. IBH. Sebelum pembayaran diterima oleh perusahaan, bagian keuangan akan melakukan pemeriksaan terhadap akun piutang yang mana telah jatuh tempo atau belum. Bagian keuangan juga melakukan pengawasan atas akun pembayaran yang diterima dimuka dari transaksi penjualan yang terjadi apabila atas transakasi penjualan tersebut terjadi pembayaran dimuka sebelumnya.
4.10
Prosedur atas Faktur Pajak Penjualan PT. IBH Faktur Pajak dibuat atas dasar adanya transaksi penjualan yang terjadi yang
mengakibatkan adanya penyerahan atas barang kepada pelanggan. Dalam Faktur Pajak sedikitnya harus memuat : 83
1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga 4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan 7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
4.11
Analisis atas Faktur Pajak Penjulan PT. IBH Pembuatan Faktur Pajak menurut ketentuan Undang – undang No. 42 Tahun
2009 Pasal 13 ayat (1a), dimana Faktur Pajak dibuat pada tanggal saat penyerahan barang atau barang yang sudah dikirim atau dapat juga pada tanggal saat perusahaan menerima uang berkaitan transaksi penjulan yang terjadi. Diantara kedua aturan ini yang digunakan tergantung saat tanggal salah satunya yang terjadi terlebih dahulu. Apabila tanggal perusahaan mengirimkan barang terlebih dahulu dilakukan dari tanggal penerimaan uang, maka tanggal pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat barang dikirimkan dan pada saat penerimaan uang apabila yang terjadi sebaliknya. Pembuatan Faktur Pajak oleh perusahaan biasanya dibuat pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan, tetapi terkadang
ada pihak pelanggan meminta
tanggal pembuatan Faktur Pajak dibuat pada saat barang diterima atau sampai pada pihak pelanggan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya Pajak Keluaran yang tidak dapat diakui pada suatu masa, namun transaksi terjadi pada masa tersebut, dimana ini 84
dapat juga menimbulkan kerugian pada pihak Negara. Untuk menghindari terjadinya hal ini maka perusahaan seharusnya melakukan pembuatan tanggal Faktur Pajak dapat disepakati dan dipertimbangkan dengan pihak pelanggan sampai batas waktu yang sesuai peraturan yang mengatur tanggal pembuatan Faktur Pajak agar tidak bertentangan dengan ketentuan dan dapat menghindari kerugian Negara serta bagi perusahaan pelanggan dapat digunakan sebagai kredit pajak atas Pajak Masukan pada masa pada saat terjadi transaksi penjualan tersebut. Untuk menguji kepatuhan penerapan pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PPN) dalam perusahaan dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Faktur Pajak yang diterbikan dan di kreditkan. Berikut adalah contoh beberapa table Faktur Pajak Keluaran yang di rekap selama Januari – Maret 2010 -2012. Tabel 4.15 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Januari 2010 No 1 2
Lawan Transaksi PT. Kota Minyak Automation
3
PT. Doulton BUT. Star Energy (Kakap) LTD.
4
PT. Indosama
5
PT. Samator PT. Samator Gas Industri BUT. Star Energy (Kakap) LTD. PT. Media Karya Sentosa PT. Media Karya Sentosa PT. Transportasi Gas Indonesia PT. Transportasi Gas Indonesia PT. Medco LPG Kaji PT. Medco LPG Kaji PT. Perusahaan Gas Negara
6 7 8 9 10 11 12 13 14
No Faktur 010.00010.00000001 070.00010.00000002 030.00010.00000003 010.00010.00000004 010.00010.00000005 010.00010.00000006 010.00010.00000007 010.00010.00000008 010.00010.00000009 010.00010.00000010 010.00010.00000011 010.00010.00000012 010.00010.00000013 010.00010.00000014
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
04-Jan-10
19.828.200
1.982.820
06-Jan-10
5.150.000
515.000
07-Jan-10
18.884.000
1.888.400
12-Jan-10
20.895.750
2.089.575
13-Jan-10
14.859.200
1.485.920
13-Jan-10
20.895.750
2.089.575
18-Jan-10
25.688.320
2.568.832
18-Jan-10
23.532.336
2.353.234
18-Jan-10
78.899.840
7.889.984
25-Jan-10
34.391.500
3.439.150
25-Jan-10
71.571.500
7.157.150
28-Jan-10
23.237.500
2.323.750
28-Jan-10
25.561.250
2.556.125
28-Jan-10
22.600.000
2.260.000
85
No 15
Lawan Transaksi PT. Medika Karya Sentosa
No Faktur 010.00010.00000015
Tanggal 29-Jan-10
DPP (Rp)
PPN (Rp)
10.689.250
1.068.925
416.684.396
41.668.440
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH. Dari data tabel di atas, dapat kita lihat rekapan faktur pajak selama Januari 2010 hasilnya telah sesuai dengan perhitungan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tabel 4.16 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Februari 2010 No
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Lawan Transaksi PT. Holcim Indonesia TBK PT. Samator Gas Industri PT. SGS Indonesia PT. Atmaco Mitsui PTA Indonesia PT. Doulton PT. Fajar Buana Pratama PT. Mitsubishi Chemical Indonesia PT. Mattel Indonesia PT. Berca Indonesia CV. Delta Environmental PT. Aneka Gas Industri PT. Wahana InsaNugraha
No Faktur 010.00010.00000016 010.00010.00000017 010.00010.00000018 010.00010.00000019 010.00010.00000020 010.00010.00000021 010.00010.00000022 010.00010.00000023 010.00010.00000024 010.00010.00000025 010.00010.00000026 010.00010.00000027
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
02-Feb-10
13.000.000
1.300.000
02-Feb-10
23.924.100
2.392.410
04-Feb-10
63.797.600
6.379.760
05-Feb-10
9.382.000
938.200
12-Feb-10
5.150.000
515.000
12-Feb-10
6.083.610
608.361
17-Feb-10
9.377.200
937.720
18-Feb-10
9.377.200
937.720
19-Feb-10
5.888.000
588.800
23-Feb-10
4.100.000
410.000
24-Feb-10
55.950.000
5.595.000
25-Feb-10
932.500
93.250
206.962.210
20.696.221
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
86
Gambar 4.16 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP + PPN Terhadap Lawan Transaksi Februari 2010. Dengan telah dibuatnya tabel di atas beserta grafik, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tabel 4.17 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Maret 2010 No
6
Lawan Transaksi PT. Gajah Tunggal TBK PT. Mitsubishi Chemical Indonesia PT. Mitsubishi Chemical Indonesia PT. Transportasi Gas Indonesia PT. Control Systems PT. Bukit Apit Bumi Persada
7
PT. Yuan Sejati
010.00010.00000030 010.00010.00000031 010.00010.00000032 010.00010.00000033 010.00010.00000034
8
PT. Tira Austenite TBK
010.00010.00000035
17-Mar-10
16.538.400
1.653.840
PT. Doulton
010.00010.00000036
19-Mar-10
5.150.000
515.000
1
2
3 4 5
9
No Faktur 010.00010.00000028
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
01-Mar-10
15.653.820
1.565.382
010.00010.00000029
04-Mar-10
6.289.481
628.948
04-Mar-10
250.000
25.000
04-Mar-10
69.184.294
6.918.429
11-Mar-10
10.688.963
1.068.896
15-Mar-10
400.000
40.000
15-Mar-10
13.782.000
1.378.200
87
No
10
11 12 13 14 15 16
Lawan Transaksi BUT Conocophillips Indonesia Inc. LTD. PT. Control Systems PT. Pembangkitan Jawa Bali PT. Chandra Asri PT. Fajar Buana Pratama PT. Tira Austenite TBK PT. Tira Austenite TBK
No Faktur
010.00010.00000037 010.00010.00000038 010.00010.00000039 010.00010.00000040 010.00010.00000041 010.00010.00000042 010.00010.00000043
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
19-Mar-10
101.068.000
10.106.800
19-Mar-10
6.100.000
610.000
24-Mar-10
27.499.909
2.749.991
24-Mar-10
13.901.008
1.390.101
25-Mar-10
300.223.975
30.022.397
26-Mar-10
14.632.640
1.463.264
26-Mar-10
14.632.640 615.995.130
1.463.264 61.599.512
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Gambar 4.17 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP + PPN Terhadap Lawan Transaksi Maret 2010. Berdasarkan data tabel dan grafik yang telah penulis buat, maka ada satu lawan transaksi yang mana tidak dicatat no fakturnya, tanggal, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga membuat kekeliruan saja. Dan hasil total perhitungan tabel 4.17 di atas tidak sama dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga menimbulkan selisih yang mana pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang telah di analisa penulis ada Rp. 615.995.130 sedangkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan nilai
88
ada Rp.329.489.255. Dan pada Total Pajak Pertambahan Nilai di tabel 4.17 ada Rp. 61.599.512 sedangkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada Rp.32.948.925. Maka dapat disimpulkan, bahwa Januari – Februari 2010 semua perhitungannya telah sesuai dan tidak ada perbedaan, sedangkan pada Maret 2010 disini terjadinya salah hitung yang mana dilakukan oleh perusahaan sama penulis terdapat selisih atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tabel 4.18 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Januari 2011 No 1
Lawan Transaksi
6
PT. Doulton CV. Aqua Terra Supplindo PT. Holcim Indonesia PT. Aneka Gas Industri PT. Putra Artha Mandiri PT. Pratiwi Putri Sulung
7
PT. Yuan Sejati
2 3 4 5
11
PT.Tira Austenite TBK PT. Yogokawa Indonesia PT. Dialog Sistemindo PT. Control Systems
12
PT. Doulton
13
PT. Samator PT. Transportasi Gas
8 9 10
14
No Faktur 010.00010.00000044 010.00010.00000045 010.00010.00000046 010.00010.00000047 010.00010.00000048 010.00010.00000048 010.00010.00000050 010.00010.00000051 010.00010.00000052 010.00010.00000053 010.00010.00000054 010.00010.00000055 010.00010.00000056 010.00010.00000057
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
03-Jan-11
500.000
50.000
03-Mar-11
8.899.904
889.990
04-Jan-11
16.000.000
1.600.000
12-Jan-11
23.379.200
2.337.920
11-Jan-11
9.891.200
989.120
18-Jan-11
52.594.400
5.259.440
18-Jan-11
2.720.400
272.040
24-Jan-11
16.314.120
1.631.412
26-Jan-11
18.126.800
1.812.680
27-Jan-11
22.668.000
2.266.800
26-Jan-11
7.250.720
725.072
31-Jan-11
2.575.000
257.500
05-Jan-11
73.865.600
7.386.560
14-Jan-11
288.643.200
28.864.320
543.428.544
54.342.854
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH
89
Gambar 4.18 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Januari 2011. Sesuai dengan tabel 4.18 yang mana perusahaan mencatat atau menuliskan tanggal di lembar Formulir 1111 A2 itu tidak secara berurutan contohnya di dalam tabel 4.18 yang telah dibuat oleh penulis. Kesalahan ada di No. 4 – 5 , 11 – 14 terbalik dalam pencatatannya. Semua dikarenakan menurut ketentuan Undang – undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1a), dimana Faktur Pajak dibuat pada tanggal saat penyerahan barang atau barang yang sudah dikirim atau dapat juga pada tanggal saat perusahaan menerima uang berkaitan transaksi penjulan yang terjadi. Diantara kedua aturan ini yang digunakan tergantung saat tanggal salah satunya yang terjadi terlebih dahulu. Apabila tanggal perusahaan mengirimkan barang terlebih dahulu dilakukan dari tanggal penerimaan uang, maka tanggal pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat barang dikirimkan dan pada saat penerimaan uang apabila yang terjadi sebaliknya. Pembuatan Faktur Pajak oleh perusahaan biasanya dibuat pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan, tetapi terkadang
ada pihak pelanggan meminta
tanggal pembuatan Faktur Pajak dibuat pada saat barang diterima atau sampai pada pihak pelanggan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya Pajak Keluaran yang tidak dapat diakui pada suatu masa, namun transaksi terjadi pada masa tersebut, dimana ini 90
dapat juga menimbulkan kerugian pada pihak Negara. Untuk menghindari terjadinya hal ini maka perusahaan seharusnya melakukan pembuatan tanggal Faktur Pajak dapat disepakati dan dipertimbangkan dengan pihak pelanggan sampai batas waktu yang sesuai peraturan yang mengatur tanggal pembuatan Faktur Pajak agar tidak bertentangan dengan ketentuan dan dapat menghindari kerugian Negara serta bagi perusahaan pelanggan dapat digunakan sebagai kredit pajak atas Pajak Masukan pada masa pada saat terjadi transaksi penjualan tersebut. Serta dalam hasil perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di analisa penulis tidak sama dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tabel 4.19 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Februari 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lawan Transaksi PT. Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia PT. Bukit Api Bumi Persada PT. Yokogawa Indonesia PT. Wahana Insan Nugraha Koperasi Wira Karyawan PT. Transportasi Gas PT. Transportasi Gas PT. Transportasi Gas
No Faktur 010.00011.00000015
010.00011.00000016 010.00011.00000017 010.00011.00000018 010.00011.00000019 010.00011.00000021 010.00011.00000025 010.00011.00000026
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
18-Feb-11
7.592.413
759.241
18-Feb-11
400.000
40.000
21-Feb-11
10.681.200
1.068.120
25-Feb-11
890.100
89.010
28-Feb-11
5.500.000
550.000
08-Feb-11
117.746.250
11.174.625
23-Feb-11
40.855.590
4.085.559
23-Feb-11
20.835.100
2.083.510
204.500.653
19.850.065
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH
91
Gambar 4.19 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP Terhadap Lawan
Transaksi
Februari 2011. Berdasarkan analisa penulis, tabel 4.19 terdapat perbedaan antara DPP yang penulis analisa ada Rp. 204.500.653 sedangkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ada Rp.198.500.653 maka dari itu terdapat selisih Rp.6.000.000.
PPN yang di
analisa penulis perhitungannya sudah sama dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tabel 4.20 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Maret 2011 No 1 2 3 4 5 6 7
8
9
Lawan Transaksi PT. Control Systems PT. Bukit Api Bumi Persada PT. Perusahaan Gas Negara PT. Polytama Propindo PT. Medco LPG Kaji PT. Exlog Sarana Indonesia PT. Banua Citra Instrumindo PT. Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT. Perusahaan Gas Negara Persero Tbk
No Faktur 010.00011.00000020 010.00011.00000022 010.00011.00000023 010.00011.00000024 010.00011.00000027 010.00011.00000028 010.00011.00000030
Tanggal
DPP (RP)
PPN (Rp)
01-Mar-11
13.299.000
1.329.900
04-Mar-11
400.000
40.000
07-Mar-11
20.800.000
2.080.000
07-Mar-11
6.012.143
601.214
14-Mar-11
15.376.900
1.537.690
16-Mar-11
7.000.000
700.000
30-Mar-11
24.000.000
2.400.000
010.00011.00000031
25-Mar-11
18.000.000
1.800.000
010.00011.00000032
31-Mar-11
20800000
2080000
125.688.043
12.568.804
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH
92
Gambar 4.20 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Maret 2011. Sesuai dengan hal di atas, bahwa dapat disimpulkan kembali terdapat No. Faktur Pajaknya tidak berurutan. Serta dalam proses perhitungan yang di analisa penulis sudah sama atau sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT IBH. Tabel 4.21 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Januari 2012 No
Lawan Transaksi
1
PT. Control Systems
2
PT. Control Systems
3
PT. Control Systems PT. Putra Artha Mandiri
4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14
PT. Samator PT. BUT Hess (Indonesia-Pangkah) Limited PT. Petnesia Resindo PT. Cipta Sentesa Mustika PT. Pertamina EP PT. Multi Teknindo Indonesia PT. Multi Teknindo Indonesia PT. Bukit Api Bumi Persada PT. Pratama Graha Semesta Koperasi Wira Karyawan
No. Faktur 010.00012.00000001 010.00012.00000002 010.00012.00000003 010.00012.00000004 010.00012.00000005 010.00012.00000006 010.00012.00000007 010.00012.00000008 010.00012.00000009 010.00012.00000010 010.00012.00000011 010.00012.00000012 010.00012.00000013 010.00012.00000014
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
02-Jan-12
163.368.000
16.336.800
02-Jan-12
6.353.200
635.320
03-Jan-12
15.928.380
1.592.838
04-Jan-12
9.983.600
998.360
05-Jan-12
23.597.600
2.359.760
09-Jan-12
40.084.200
4.008.420
10-Jan-12
6.852.000
685.200
10-Jan-12
4.000.000
400.000
11-Jan-12
24000000
2400000
12-Jan-12
6.395.200
639.520
12-Jan-12
6.395.200
639.520
13-Jan-12
1.100.000
110.000
17-Jan-12
4.129.650
412.965
20-Jan-12
6.000.000
600.000
93
15 16 17 18 19 20
PT. Pratama Graha Semesta Indah Kiat Pulp & Paper TBK Indah Kiat Pulp & Paper TBK Indah Kiat Pulp & Paper TBK Indah Kiat Pulp & Paper TBK Indah Kiat Pulp & Paper TBK
010.00012.00000015 010.00012.00000016 010.00012.00000017 010.00012.00000018 010.00012.00000019 010.00012.00000020
20-Jan-12
9.117.000
917.700
25-Jan-12
14.201.550
1.420.155
25-Jan-12
16.138.125
1.613.813
25-Jan-12
12.049.800
1.204.980
25-Jan-12
4.303.500
430.350
25-Jan-12
16.138.125
1.613.813
390.135.130
39.019.514
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.21 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Januari 2012. Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelasi bahwa penulis menemukan hasil perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ada Rp. 390.135.130 tetapi di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada Rp.390.195.130 maka dari itu terdapat selisih Rp.(60.000). Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga berbeda yang di analisa penulis ada Rp. 39.019.514 sedangkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilia (PPN) ada Rp.39.019.513. maka terdapat selisih Rp.1.
94
Tabel 4.22 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Februari 2012 No
1 2
3 4
5
6
7
8 9
Lawan Transaksi PT. Multi Teknindo Indonesia PT. Control Systems PT. Multi Teknindo Indonesia PT. Aneka Gas Industri PT. Bureau Veritas Consumer PT. Bureau Veritas Consumer PT. Holcim Indonesia TBK PT. Muti Introtama Kimia PT. Global Haditech
No. Faktur 010.00012.00000021 010.00012.00000002
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
03-Feb-12
6.266.400
626.640
08-Feb-12
1.795.400
179.540
09-Feb-12
35.055.185
3.505.519
13-Feb-12
62.762.000
6.276.200
010.00012.00000005
16-Feb-12
7.172.800
717.280
010.00012.00000006
16-Feb-12
3.138.100
313.810
010.00012.00000007
10-Feb-12
17.000.000
1.700.000
17-Feb-12
9.414.300
941.430
24-Feb-12
16.252.200
1.625.220
158.856.385
15.885.639
010.00012.00000003 010.00012.00000004
010.00012.00000008 010.00012.00000009
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.22 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Februari 2012. Berdasarkan hasil perhitungan penulis pada tabel 22 sama dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik dari segi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maupun Pajak Pertambahan NIlai (PPN).
95
Tabel 4.23 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Maret 2012 No 1 2 3
4 5
6 7 8
9
10
11 12
13
14
Lawan Transaksi PT. Tira Austenite TBK PT. Control Systems PT. BUT Star Energy (Kakap) PT. Maxima Energy Indokemika PT. Mitra Agung Sejati PT. Dwi Mutiara Sejahtera PT. Pratama Graha Sejahtera PT. Perusahaan Gas Negara PT. Chandra Asri Petrochemical TBK PT. Chandra Asri Petrochemical TBK PT. Kaltim Methanol Industri PT. Wahana Insannugraha
PT. Gas Negara PT. Transportasi Gas Indonesia
No. Faktur 010.00012.00000030 010.00012.00000031 010.00012.00000032
Tanggal
DPP (Rp)
01-Mar-12
9.054.000
905.400
01-Mar-12
3.621.600
362.160
01-Mar-12
18.108.000
1.810.800
06-Mar-12
32.235.240
3.223.524
08-Mar-12
18.303.060
1.830.306
08-Mar-12
38.791.560
3.879.156
09-Mar-12
4.097.700
409.770
08-Mar-12
21.600.000
2.160.000
010.00012.00000038
12-Mar-12
19.609.590
1.960.959
010.00012.00000039
12-Mar-12
21026600
2102660
12-Mar-12
73.517.679
7.351.768
15-Mar-12
19.198.200
1.919.820
010.00012.00000042
08-Mar-12
21.600.000
2.160.000
010.00012.00000043
28-Mar-12
136.085.400 436.848.629
13.608.540 43.684.863
010.00012.00000033 010.00012.00000034 010.00012.00000035 010.00012.00000036 010.00012.00000037
010.00012.00000040 010.00012.00000041
PPN (Rp)
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
96
Gambar 4.23 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Maret 2012. Menurut saya dari sisi tabel 4.23 sudah sesuai hasil total perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Petambahan Nilai (PPN) di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak ada menimbulkan sselisih. Maka dari itu perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dengan baik.
4.12
Analisis atas Faktur Pajak Masukan PT. IBH
Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Selanjutnya, akan diuraikan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PT IBH yang timbul
karena adanya
pembelian BKP. Pembelian tersebut yaitu barang dagang. Pada setiap perolehan BKP yang berupa pembelian barang dagang, PT IBH menerima Faktur Pajak Standar dari PKP penjual yang dapat digunakam sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang akan dibayar pada akhir masa pajak. PPN atas perolehan BKP adalah berdasar Faktur Pajak dari PKP penjual. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pajak Masukan atas pembelian barang dagang ini dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama dengan dilakukannya pembelian. Untuk pembelian 97
barang modal, pada saat barang-barang modal tersebut dibeli, dicatat sesuai dengan harga perolehannya yang mencakup harga beli, biaya kirim, serta biaya lain-lain bila ada. Di dalam harga perolehan, barang modal tersebut tidak termasuk PPN karena pembelian barang modal tersebut merupakan Pajak Masukan yang akan dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan saat diperolehnya. Setiap akhir tahun, perusahaan memperhitungkan penyusutan atas aktiva tetap perusahaan. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sedangkan lamanya aktiva tersebut disusutkan sesuai dengan taksiran umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh buku petunjuk aktiva tetapi menurut peraturan perpajakan. Berikut adalah contoh beberapa table Faktur Pajak Masukan yang di rekap selama Januari – Maret 2010 -2012. Tabel 4.24 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Januari 2010 No
Lawan Transaksi
1
PT. Samator
2
PT. Samator
3
PT. Samator
4
6
PT. Samator PT. Reksa Griya Antam PT. Infomedia Nusantara
7
PT. Samator
8
PT. Samator
5
No. Faktur 010.00310.00000248 010.00310.00000263 010.00310.00000306 010.00310.00000546 010.00010.00000061 010.00010.00000474 010.00310.00001011 010.00310.00001230
Tanggal
DPP (Rp)
12-Jan-10
4.000.000
400.000
12-Jan-10
7.197.425
719.742
12-Jan-10
165.000
16.500
18-Jan-10
13.001.800
20-Jan-10
80.000
25-Jan-10
11.352.000
1.135.200
26-Jan-10
5.577.000
557.700
29-Jan-10
45.000 41.418.225
PPN (Rp)
1.300.180 8.000
4.500 4.141.822
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
98
Gambar 4.24 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Januari 2010. Dari hasil analisa penulis, pada pajak masukan yang dapat di kreditkan atau disebut dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tabel 4.24 bahwa perhitungannya tidak sama, yang mana terdapat selisih pada tabel 4.24 (PPN) ada Rp. 4.141.822 sedangkan di Surat Pemberitahuan (Masa Pajak) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada Rp.4.141.823. Tabel 4.25 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Februari 2010 No. Faktur
Tanggal
1
Lawan Transaksi PT. Reksa Griya Antam
010.000- 10.00000106
03-Feb-10
20.724.750
2.072.475
2
PT. Samator
010.003- 10.00001725
09-Feb-10
790.000
79.000
3
PT. Samator PT. Reksa Griya
010.003- 10.00001983
16-Feb-10
185.000
18.500
010.000- 10.00000139
22-Feb-10
80.000
8.000
No
4 5
DPP (Rp)
PPN (Rp)
010.003- 10.00002426
23-Feb-10
550.000
55.000
6
PT. Samator Dana Pensiun Antam
010.000- 10.00000036
23-Feb-10
17.934.000
1.793.400
7
PT. Samator
010.003- 10.00002673
27-Feb-10
45.000
4.500
40.308.750
4.030.875
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
99
Gambar 4.25 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Februari 2010. Pada tabel 4.25 dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak masukan (PPN) telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi perusahaan ini sudah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Tabel 4.26 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Maret 2010
No
Lawan Transaksi
1
PT. Samator
2
PT. Samator
3
PT. Samator
4
PT. Samator
5
PT. Samator
6
PT. Samator
7
PT. Samator
8 9
PT. Samator PT. Reksa Griya Antam
10
PT. Samator
No. Faktur 010.00310.00003030 010.00310.00003031 010.00310.00003032 010.00310.00003033 010.00310.00003332 010.00310.00003333 010.00310.00003393 010.00310.00003395 010.00010.00000216 010.00010.00004085
11
PT. Samator
010.00010.00004086
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
08-Mar-10
375.000
37.500
08-Mar-10
25.000
2.500
08-Mar-10
250.000
25.000
08-Mar-10
250.000
25.000
15-Mar-10
250.000
25.000
15-Mar-10
530.000
53.000
15-Mar-10
75.000
7.500
15-Mar-10
235.000
23.500
22-Mar-10
80.000
8.000
29-Mar-10
1.445.000
29-Mar-10
225.000
144.500
22.500
100
12
PT. Samator
13
PT. Samator
010.00010.00004241 010.00010.00004352
31-Mar-10
160.000
01-Apr-10
16.000
270.000
27.000
4.170.000
417.000
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Gambar 4.26 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Maret 2010. Dari data tabel 4.26 dijelaskan bahwa hasil perhitungan sudah sesuai sama Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga tidak dikenakan sanksi atas kesalahan yang terjadi di PT IBH. Semua sudah sesuai dengan syarat formal pembuatan faktur pajak yang berlaku. Untuk dapat melihat contoh yang lain, maka penulis akan melampirkan rekap penyerahan Faktur Pajak Masukan Januari – Maret 2011 sesuai atau tidak hasil perhitungan yang di analisa penulis sama perusahaan. Tabel 4.27 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Januari 2011
No 1 2 3
4 5
Lawan Transaksi PT. Sing Swee Bee Indonesia PT. Sing Swee Bee Indonesia PT. Sing Swee Bee Indonesia
No. Faktur 010.00011.00000005 010.00011.00000006 010.00011.00000011
PT. Sing Swee Bee Indonesia PT. Donaldson Filtration Indonesia
010.00011.00000012 010.00011.00000044
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
04-Jan-11
87.500.000
04-Jan-11
6.300.000
630.000
10-Jan-11
6.300.000
630.000
10-Jan-11
30.000.000
3.000.000
11-Jan-11
88.481.280
8.848.128
8.750.000
101
6
PT. Samator
7
PT. Samator
8
PT. Samator
9
11
PT. Samator PT. Reksa Griya Antam PT. Indosama Persada
12
PT. Samator
13
PT. Samator
14
PT. Samator
15
PT. Samator
10
010.00311.00000442 010.00311.00000459 010.00311.00000460 010.00011.00000920 010.00011.00000062 010.00311.00000015 010.00311.00000921 010.00311.00001207 010.01311.00001208 010.01311.00001209
11-Jan-11
135.000
13.500
14-Jan-11
180.000
18.000
14-Jan-11
9.441.600
18-Jan-11
17.682.600
18-Jan-11
150.000
19-Jan-11
3.000.000
300.000
19-Jan-11
4.990.000
499.000
24-Jan-11
1.340.000
134.000
27-Jan-11
270.000
24-Jan-11
15.860.950 271.631.430
944.160 1.768.260 15.000
27.000 1.586.095 27.163.143
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH
Gambar 4.27 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Januari 2011.
102
Tabel 4.28 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Februari 2011
No
Lawan Transaksi
No. Faktur
Tanggal
010.00011.00000089
24-Jan-11
13.214.437
1.321.444
02-Feb-11
1.896.983
189.698
07-Feb-11
32.809.512
3.280.951
10-Feb-11
11.813.768
1.181.377
10-Feb-11
451.500
45.150
10-Feb-11
210.000
21.000
12-Feb-11
1.500.000
150.000
18-Feb-11
50.000
5.000
18-Feb-11
45.000
4.500
18-Feb-11
150.000
15.000
22-Feb-11
3.000.000
300.000
22-Feb-11
40.000
4.000
25-Feb-11
125.000
12.500
25-Feb-11
2.400.000
240.000
67.706.200
6.770.620
4
PT. Pamerindo Indonesia PT. Donaldson Filtration Indonesia PT. Linde Indonesia PT. Linde Indonesia
5
PT. Samator
6
PT. Samator
7
PT. Samator
8
PT. Samator
9
PT. Samator
10
12
PT. Samator PT. Reksa Griya Antam PT. Indosama Persada
13
PT. Samator
010.00011.00000160 010.00011.00002434 010.00011.00002639 010.00311.00001732 010.00311.00001733 010.00311.00002215 010.00311.00002216 010.00311.00002217 010.00011.00000158 010.00311.00000031 010.00311.00002405 010.00311.00002585
14
PT. Samator
010.01311.00002587
1
2 3
11
DPP (Rp)
PPN (Rp)
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH
103
Gambar 4.28 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Februari 2011. Penulis menyimpulkan bahwa ditemukannya berdasarkan No. Faktur yang tertera pada tabel 4.28
urutannya tidak sesuai, boleh saja dibuat begitu tetapi
alangkah baiknya lebih berurutan supaya lebih mudah untuk di tulis. Dan hasil perhitungan semuanya sudah benar tidak ada salah catat dalam angka – angka baik dalam tabel maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tabel 4.29 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Maret 2011 No
2
Lawan Transaksi PT. Ciwangi Berlian Motors PT. Linde Indonesia
3
PT. Samator
4
7
PT. Samator PT. Reksa Griya Antam PT. Reksa Griya Antam Dana Pensiun Antam
8
PT. Samator
1
5 6
No. Faktur 010.00011.00000658 010.00011.00004519 010.00311.00003482 010.00311.00003559 010.00011.00000242 010.00311.00000252 010.00311.00000053 010.00311.00004209
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
14-Feb-11
194.727.273
19.472.727
09-Mar-11
11.854.271
1.185.427
14-Mar-11
150.000
15.000
15-Mar-11
380.000
38.000
17-Mar-11
22.765.200
2.276.520
17-Mar-11
150.000
15.000
23-Mar-11
19.947.000
1.994.700
23-Mar-11
9.653.380
965.338
104
9
PT. Samator
10
PT. Samator
11
PT. Samator
12
PT. Samator
010.00011.00004210 010.00011.00004570 010.00311.00004665 010.00311.00004666
23-Mar-11
120.000
12.000
28-Mar-11
22.950.000
2.295.000
31-Mar-11
1.200.000
120.000
31-Mar-11
70.000
7.000
283.967.124
28.396.712
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH
Gambar 4.29 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Maret 2011. Berdasarkan tabel 4.29 di atas bahwa pada tanggal faktur itu ada yang tidak sesuai dengan Masa Pajaknya dikarenakan pajak masukan bisa di kreditkan selama 3 bulan, maka dari itu dan PT IBH ini melakukan pembelian dalam negeri sesuai dengan Kode Faktur Pajak 01. Dalam perhitungan pajaknya semua suda benar tidak ada kesalahan yang di temukan penulis. Tabel 4.30 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Januari 2012
No
1 2 3 4 5
Lawan Transaksi PT. Aneka Gas Industri PT. Aneka Gas Industri PT. Samator PT. Aneka Gas Industri PT Sing Swee Bee Indonesia
No. Faktur
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
010.015- 11.00001515
01-Des-12
12.000.000
1.200.000
010.015- 11.00001516
07-Des-12
15.600.000
1.560.000
010.003- 12.00000165
06-Jan-12
285.000
28.500
010.015- 12.00000074
09-Sep-12
6.000.000
600.000
010.000- 12.00000010
11-Jan-12
7.800.000
78.000
105
6
PT. Samator
010.003-12.00000457
12-Jan-12
140.000
14.000
7
PT. Samator
010.003- 11.00000987
19-Jan-12
35.000
3.500
8
PT. Samator
010.003- 11.00000988
19-Jan-12
135.000
13.500
9
PT. Samator PT. Reksa Griya Antam PT. Infomedia Nusantara PT. Sing Swee Bee Indonesia
010.000- 11.00001070
21-Jan-12
60.000
6.000
010.000- 12.00000079
24-Des-11
120.000
12.000
010.000-12.00001072
26-Jan-12
11.362.000
1.136.200
010.000- 12.00000028
26-Jan-12
25.000.000
2.500.000
78.537.000
7.151.700
10 11 12
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.30 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Maret 2011. Dari hasil analisa penulis ditemukan perbedaan antara Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Masukan) pada tabel 4.29 ada Rp. 7.151.700 perbedaan di Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada Rp.7.853.700 yang mana terdapat selisih Rp.702.000. PT IBH ini melakukan pembelian di dalam negeri sesuai dengan Kode Faktur pajaknya diawali dengan 01. Penulis menemukan setiap penulisan tanggal Faktur yang terjadi di pajak masukan selalu tidak berurutan tanggalnya. Sebaiknya perusahaan harus lebih teliti dalam proses penghitungan dan dalam penulisan tanggal, yang mana agar berurutan perusahaan bisa melakukan perjanjian terhadap lawan transaksi yang bersangkutan dalam proses jual – beli sehingga tidak menimbulkan menjadi tidak berurutan seperti di analisa penulis saat ini. 106
Tabel 4.31 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Februari 2012 No
Lawan Transaksi
1
PT. Samator
2 3
PT. Samator PT. Sing Swee Bee Indonesia
4
PT. Samator
5 6
PT. Samator PT. Reksa Griya Antam
7
PT. Samator
8
10
PT. Samator Dana Pensiun Antam PT. Reksa Griya Antam
11
PT. Samator
12
PT. Samator
9
No. Faktur 010.00312.00002120 010.00312.00002376 010.00012.00000047 010.00312.00003066 010.00312.00003607 010.00012.00000159 010.00312.00003673 010.00312.00003821 010.00012.00000041 010.00012.00000180 010.00312.00004142 010.00312.00004143
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
02-Feb-12
70.000
7.000
07-Des-12
590.000
59.000
14-Feb-12
25.000.000
2.500.000
16-Feb-12
120.000
12.000
16-Feb-12
360.000
36.000
16-Feb-12
120.000
12.000
23-Feb-12
1.420.000
142.000
23-Feb-12
6.320.300
632.030
27-Feb-12
21.337.800
2.133.780
27-Feb-12
24.339.000
2.433.900
29-Feb-12
1.765.530
176.553
29-Feb-12
380.000
38.000
81.822.630
8.182.263
Sumber: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 2012 PT IBH
Gambar 4.31 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Februari 2012. Sesuai dengan hasil analisa penulis disini ditemukan bahwa dari hasil perhitungan pada tabel 3.1 dan dalam Surat Pembertitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semuanya telah dilakukan perhitungan yang benar. Maka dapat disimpulkan pada Februari perusahaan tidak ada kesalahan dalam pencatatan 107
angka. Perusahaan ini dalam proses pembelian barang dilakukan di dalam negeri karena dapat dilihat dari sisi lawan transaksi namanya masih berbahasa latin, serta kode Faktur Pajak. Tabel 4.32 Rekap Penyerahan Pajak Masukan Maret 2012 No
Lawan Transaksi
No. Faktur
Tanggal
DPP (Rp)
PPN (Rp)
010.0031
PT. Samator
12.00004587
03-Mar-12
50.000
5.000
05-Mar-12
300.000
30.000
05-Mar-12
3.187.100
318.710
12-Mar-12
420.000
42.000
15-Mar-12
120.000
12.000
19-Mar-12
120.000
12.000
20-Mar-12
3.395.490
339.549
20-Mar-12
140.000
14.000
29-Mar-12
25.000.000
2.500.000
010.0032
PT. Samator
12.00004470 010.003-
3
PT. Samator
12.00004471 010.003-
4
PT. Samator
12.00004993 010.003-
5
6
PT. Samator
12.00005270
PT. Reksa Griya
010.000-
Antam
12.00000246 010.003-
7
PT. Samator
12.00005611 010.003-
8
9
PT. Samator
12.00005612
PT. Sing Swee Bee
010.000-
Indonesia
12.00000080
32.732.590
3.273.259
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.32 Faktur Pajak Masukan Berdasarkan DPP Terhadap Lawan Transaksi Maret 2012. 108
Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis kerjakan tidak ada terdapat kesalahan pencatatan. Semuanya telah sesuai dan benar, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini telah memenuhi kewajiban perpajakan setelah diteliti semua berdasarkan Januari – Desember 2010 hingga 2012 ada beberapa kesalahan tetapi itu tidak banyak merugikan dari sisi perusahaan maupun pembeli yang telah berlangganan kepada perusahaan in. Penulis menyarankan sebaiknya perusahaan agar bisa lebih hati – hati lagi dalam proses perhitungan memasukan angka dan penjumlahannya.
109
