BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Analisis Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai PT. HAJ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan dagang
yakni barang IT yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebon Jeruk dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama yaitu 01.323.434.1.565.015. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau meminta kembali kelebihan (restitusi) dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai. Saat pajak terutang PT. HAJ adalah pada saat penyerahan Barang Kena Pajak , sedangkan tempat pajak terutang adalah sesuai dengan tempat dimana pengusaha dikukuhkan sebagai berikut : 1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) atas penyerahan Barang Kena Pajak. 2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak. 3. Melakukan setoran pajak yang terutang ke Kas Negara selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak.
45
4. Menyampaikan Laporan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waku 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. 5. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan tertib. 6. Menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak. 7. Melaporkan Daftar Ringkasan Pembelian dan Daftar Ringkasan Penjualan pasa Surat Pemberitahuan Masa apabila diminta. Penjualan barang PT HAJ dilakukan baik secara tunai maupun kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Baik penjualan tunai maupun kredit, perusahaan memberikan potongan yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas merk barangnya. Dalam keadaan tertentu perusahaan meminta pembayaran di muka dari pembeli. Uang muka ini kemudian akan diperhitungkan sesuai dengan penyerahan barang yang dilakukan kemudian. Misalnya pada calon pembeli baru yang belum pernah membeli barang di PT. HAJ. Siklus penjualan PT. HAJ dimulai dari pembeli yang memesan suatu barang, perundingan harga dari kedua pihak, penyiapan barang yang dipesan, kemudian penyerahan barang kepada pembeli. Barang yang dipesan oleh pembeli kemudian disampaikan ke Bagian Penjualan, bagian penjualan ini mengeluarkan formulir Purchase Order (PO). Purchase Order (PO) ini disampaikan ke Bagian Keuangan untuk melaporkan persetujuan harga mengenai beberapa diskon atau potongan karena harga terkadang berubah sehingga hal ini harus dikonfimasikan ke Bagian Keuangan.
46
Selanjutnya setelah tercapai kesesuaian harga antara perusahaan dan pembeli maka petugas menghubungi Bagian Gudang untuk memastikan barang yang dipesan pembeli tersedia di gudang dan dapat dikirimkan pada waktu yang ditentukan. Atas Purchase Order (PO) tersebut, Bagian Marketing menerbitkan Delivery Order yang ditujukan kepada gudang untuk melakukan pengiriman barang. Pembuatan Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak Standar untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pelanggan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan saat pembayaran. Penagihan pembayaran dilaksanakan sebulan setelah diperoleh konfirmasi dan penerimaan Barang Kena Pajak yang merupakan pelanggan Pajak Pertambahan Nilai bahwa Barang Kena Pajak yang diserahkan telah sesuai dengan pesanan dalam kondisi baik. Setelah penagihan dilunasi oleh pelanggan Pajak Pertambahan Nilai sebulan kemudian baru diserahkan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu bukti yang sudah disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai ke Kas Negara. Faktur Pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak diserahkan ke Bagian Perpajakan PT. HAJ untuk dijadikan dasar adanya Pajak Keluaran pada pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN. Pembahasan dilakukan dengan cara membandingkan penerapan tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia .
47
Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT HAJ adalah sebagai berikut: Tahun Pajak 2006 Pajak Keluaran sebesar
Rp 219,745,204
Pajak Masukan sebesar
Rp 169,570,808
Kurang Setor PPN
Rp. 50,174,396
Tahun Pajak 2007 Pajak Keluaran sebesar
Rp 178,317,428
Pajak Masukan sebesar
Rp 146,966,280
Kurang Setor PPN
Rp. 31,351,148
Tahun Pajak 2008 Pajak Keluaran sebesar
Rp 240,387,825
Pajak Masukan sebesar
Rp 197,843,488
Kurang Setor PPN
Rp. 42,544,335
Berikut ini adalah penjelasan tentang penyerahan dan perolehan yang didapat PT HAJ pada Tahun 2006, 2007 dan 2008:
IV.2 Analisis Pemungutan Pajak Masukan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dbayarkan oleh PKP yang melakukan pembelian dan atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang PPN. Ada dua tipe Pajak Masukan, yaitu : 1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan 2. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
48
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak yang diperkenankan untuk mengurangi Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak atau Masa Pajak tidak sama yang jangka waktunya ditetapkan 3 bulan selama belum ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan belum dilakukan pemerikasaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dibebankan menjadi biaya. Setiap melakukan transaksi pembelian, Perusahaan harus menerima lembar asli dari Faktur Pajak Standar dari perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Standar tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak Standar harus sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga jumlah Pajak Masukan yang tercantum didalamnya dapat dikreditan dengan Pajak Keluarannya. Faktur Pajak tersebut memuat semua data mengenai jumlah harga jual/ penggantian/ uang muka/ termin, Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diterima, Dasar Pengenaan Pajaknya, dan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya. Dalam seluruh perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan PT. HAJ selama bulan Januari- Desember 2006, ternyata Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh PT. HAJ (Pajak Masukan) sebesar Rp 169,570,808. Berikut ini merupakan tabel rincian Pajak Masukan PT. HAJ selama tahun 2006 :
49
Tabel IV.1 Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT HAJ Tahun 2006 PPn Yang Dipungut Sendiri DPP PPN 202,588,415 20,258,842 170,885,564 17,088,556 192,578,664 19,257,866 155,064,170 15,506,417 160,347,885 16,034,789 202,547,882 20,254,788 112,887,564 11,288,756 165,698,546 16,569,855 250,501,890 25,050,189 208,337,957 20,833,796 250,648,798 25,064,880 125,364,700 12,536,470 2,197,452,035 219,745,204
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni July Agustus September Oktober November Desember Jumlah
PPN Masukan 35,415,528 22,846,273 24,559,110 21,989,855 14,674,990 15,017,557 35,067,495 169,570,808
Kurang Bayar ( Lebih Bayar ) (15,156,686) (5,757,717) (5,301,244) (6,483,438) 1,359,799 20,254,788 11,288,756 1,552,298 (10,017,306) 20,833,796 25,064,880 12,536,470 50,174,396
Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. HAJ selama bulan Januari 2006 sebesar Rp 354,155,280. Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya : Dasar Pengenaan Pajak : Rp 354,155,280 Tarif PPN : 10% PPN Masukan : Rp 35,415,528 Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut : Dr. Pembelian
Rp 354,155,280
Dr. PPN Masukan
Rp 35,415,528
Cr. Kas
Rp 389,570,808
Jurnal diatas menegaskan bahwa jumlah PPN Masukan adalah sebesar Rp 35,415,528 sehingga jumlah kas yang harus dikeluarkan oleh PT. HAJ selama bulan
50
Januari 2006 adalah sebesar Rp 389,570,808. Atas PPN Masukan tersebut dibuatlah Faktur Pajak Standar oleh lawan transaksi sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai terutang PT. HAJ atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terjadi. Berikut ini merupakan tabel rincian Pajak Masukan PT. HAJ selama tahun 2007 : Tabel IV.2 Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT HAJ Tahun 2007 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni July Agustus September Oktober November Desember Jumlah
PPn Yang Dipungut Sendiri DPP PPN 75,718,950 7,571,895 95,764,125 9,576,413 89,358,265 8,935,827 125,708,530 12,570,853 385,652,870 38,565,287 106,738,150 10,673,815 100,188,577 10,018,858 98,701,525 9,870,153 79,948,150 7,994,815 88,356,108 8,835,611 250,894,125 25,089,413 286,144,903 28,614,490 1,783,174,278 178,317,428
PPN Masukan 10,231,830 10,789,929 10,603,896 13,952,495 19,347,460 12,650,262 11,534,062 11,161,996 10,417,863 11,161,996 12,464,229 12,650,262 146,966,280
Kurang Bayar ( Lebih Bayar ) (2,659,935) (1,213,517) (1,668,070) (1,381,642) 19,217,827 (1,976,447) (1,515,204) (1,291,844) (2,423,048) (2,326,385) 12,625,184 15,964,228 31,351,148
Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. HAJ selama bulan Januari 2007 sebesar Rp 102,318,296 Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya : Dasar Pengenaan Pajak : Rp 102,318,296 Tarif PPN : 10% PPN Masukan : Rp 10,231,830 Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut :
51
Dr. Pembelian
Rp 102,318,296
Dr. PPN Masukan
Rp 10,231,830
Cr. Kas
Rp 112,550,126
Jurnal diatas menegaskan bahwa jumlah PPN Masukan adalah sebesar Rp 10,231,830, sehingga jumlah kas yang harus dikeluarkan oleh PT. HAJ selama bulan Januari 2008 adalah sebesar Rp 112,550,126. Atas PPN Masukan tersebut dibuatlah Faktur Pajak Standar oleh lawan transaksi sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai terutang PT. HAJ atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terjadi. Berikut ini merupakan tabel rincian Pajak Masukan PT. HAJ selama tahun 2008 : Tabel IV.3 Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT HAJ Tahun 2008 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni July Agustus September Oktober November Desember Jumlah
PPn Yang Dipungut Sendiri DPP PPN 291,958,710 29,195,871 151,007,691 15,100,769 155,091,889 15,509,189 250,643,967 25,064,397 293,516,942 29,351,694 167,914,577 16,791,458 160,113,653 16,011,365 139,997,544 13,999,754 261,867,406 26,186,741 171,640,044 17,164,004 155,428,716 15,542,872 204,697,110 20,469,711 2,403,878,249 240,387,825
PPN Masukan 20,628,231 22,939,527 15,879,054 19,503,055 21,003,288 15,752,468 15,377,409 19,503,055 13,877,174 14,627,291 18,752,938 197,843,490
Kurang Bayar ( Lebih Bayar ) 8,567,640 (7,838,758) (369,865) 5,561,342 8,348,406 1,038,990 633,956 13,999,754 6,683,686 3,286,830 915,581 1,716,773 42,544,335
Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. HAJ selama bulan Januari 2008 sebesar Rp 206.282.313. Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya :
52
Dasar Pengenaan Pajak : Rp 206.282.313 Tarif PPN : 10% PPN Masukan : Rp 20.628.231 Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut : Dr. Pembelian
Rp 206.282.313
Dr. PPN Masukan
Rp 20.628.231
Cr. Kas
Rp 226.910.544
Jurnal diatas menegaskan bahwa jumlah PPN Masukan adalah sebesar Rp 20.628.231, sehingga jumlah kas yang harus dikeluarkan oleh PT. HAJ selama bulan Januari 2008 adalah sebesar Rp 226.910.544. Atas PPN Masukan tersebut dibuatlah Faktur Pajak Standar oleh lawan transaksi sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai terutang PT. HAJ atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terjadi. Sarana yang digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Masukan yang harus dibayar Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Faktur Pajak Standar. Setiap melakukan transaksi pembelian, perusahaan harus menerima lembar asli invoice pembelian dan lembar asli Faktur Pajak Standar dari perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Faktur Pajak Standar tersebutlah yang akan menentukan berapa besar Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Faktur Pajak yang diterima atas perolehan Barang atau Jasa Kena Pajak ini merupakan Faktur Pajak Masukan bagi perusahaan yang nantinya akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran perusahaan untuk menentukan berapa besar Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau lebih bayar. Sehingga jumlah Pajak Masukan ini akan sangat mempengaruhi
53
Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dibayar oleh perusahaan. Faktur Pajak Standar tersebut harus memuat semua data mengenai jumlah Harga Jual/ Penggantian / Uang Muka/ Termin, Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diterima, Dasar Pengenaan Pajaknya dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan hasil penelitian pada dokumen-dokemen berupa SPT Masa 2006, 2007 dan 2008, faktur pajak masukan, laporan laba rugi, dan neraca maka dengan ini penulis menemukan masalah yang terdapat dalam Faktur Pajak Masukan PT. HAJ seperti terdapatnya Faktur Pajak Standar yang diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang tergolong Faktur Pajak Standar cacat. Menurut hasil penelitian yang didasarkan pada data dan hasil wawancara dan bukti Faktur Pajak yang dilakukan, penulis melihat banyak Faktur Pajak Masukan cacat pada tahun 2006 dan 2007. Banyak Faktur Pajak Masukan yang diterima PT. HAJ yang tidak diisi dengan lengkap dan jelas seperti tidak mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar. Penulis beranggapan bahwa PT. HAJ belum begitu memahami ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga Faktur Pajak yang cacat tersebut tidak ada pembetulan kembali yang seharusnya diperbaiki. Akibatnya Faktur Pajak Standar Masukan yang diperoleh itu merupakan Faktur Pajak Standar cacat. Karena Faktur Pajak Standar yang diperoleh tidak lengkap atau cacat, maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan. Namun oleh perusahaan Pajak Masukan ini dikreditkan. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak wajib diisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Lengkap berarti semua unsur yang tercantum dan
54
lampiran yang diisyaratkan harus lengkap dan ditandatangani. Benar berarti sesuai dengan Undang-undang material. Jelas berarti setiap tulisan maupun angka harus jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Dari unsur jelas ini, diantaranya termasuk dengan memberikan coretan pada bagian yang tidak perlu dari kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin**) sesuai dengan keadaan pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar. Jika penyerahan Barang Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, maka baris tersebut yang bukan Harga Jual harus dicoret, menjadi seperti berikut: Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
XXX
*) Coret yang tidak perlu Rekomendasi dari penulis yaitu, perusahaan sebaiknya pada waktu menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual, Bagian administrasi PT. HAJ harus memeriksa kembali kelengkapan dari Faktur Pajak Standar itu. Jika ternyata ditemukan Faktur Pajak Standar yang tidak diisi dengan lengkap, PT. HAJ harus segera meminta Faktur Pajak Standar pengganti kepada Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut. IV.3
Analisis Pemungutan Pajak Keluaran Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan berasal dari Pajak Pertambahan
Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak ini dilakukan dalam bentuk penjualan produk IT. Secara prinsip, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan setiap terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Sehingga dengan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak, maka akan menimbulkan utang pajak.
Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan transaksi penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
55
Pajak wajib membuat Faktur Pajak, karena atas transaksi tersebut Pengusaha Kena Pajak harus memungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut sebagai Pajak Keluaran atau PPN Keluaran, yang kemudian akan disetorkan ke kas negara. Saat pembuatan Faktur Pajak Standar ini sangat terkait dengan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dan penting dimengerti karena saat pembuatan Faktur Pajak ini akan menentukan kapan Pajak Keluaran ini dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pada saat PT. HAJ sebagai Pengusaha Kena Pajak mengirimkan tagihan diwajibkan membuat: 1. Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana yang diisi lengkap dan selalu disertakan dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Sederhana dibuat untuk transaksi penjualan kepada pihak yang bukan merupakan Pengusahan Kena Pajak. Sedangkan Faktur Pajak Standar diterbitkan apabila pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak. 2. Faktur Pajak dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 untuk Pembeli BKP/ Penerima JKP b. Lembar ke-2 untuk Penjual BKP/ Pemberi JKP c. Lembar ke-3 untuk kepala KPP melalui pemungut Pajak Pertambahan Nilai d. Lembar ke-4 untuk Ekstra Copy e. Lembar ke-5 untuk Arsip Menurut Pasal 4 (empat) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER159/PJ./2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian,
56
dan tata cara pembetulan faktur Pajak Standar, dalam hal pembuatan Faktur Pajak lebih dari 2 (dua) rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaanya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. PT. HAJ membuat Faktur Pajak dalam 5 (lima) rangkap, dan setiap rangkap telah dituliskan dengan jelas penggunaannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. Pembuatan Faktur pajak yang dilakukan PT. HAJ adalah pada saat pembayaran atau selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Dilihat dari segi tanggal pembuatan, Faktur Pajak keluaran yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis dan kondisi yang terdapat dalam perusahaan selama tahun 2006, 2007, dan 2008. Penulis menemukan masalah yang dilakukan oleh PT. HAJ dimana terdapat Faktur Pajak Standar yang tidak sesuai dengan ketetapan Undangundang, seperti: a. NPWP Pembeli Nama Pembeli
: 05.243.883.7.435.000 : PT. SUMBER AGUNG
Kode dan Nomor Seri : EZJLN. 027-0000109 Tanggal
:?
DPP
: Rp.34.256.729,-
PPN Keluaran
: Rp.3.425.673,-
b. NPWP Pembeli Nama Pembeli
: 05.243.883.7.435.000 : PT. SUMBER AGUNG
Kode dan Nomor Seri : EZJLN-027-0000160 Tanggal
:?
57
DPP
: Rp.37.206.653,-
PPN Keluaran
: Rp.3.720.665,-
c. NPWP Pembeli Nama Pembeli
: 05.243.883.7.435.000 : PT. SUMBER AGUNG
Kode dan Nomor Seri : EZJLN-027-0000527 Tanggal
:?
DPP
: Rp.60.009.400,-
PPN Keluaran
: Rp. 6.000.940,-
Pada Tahun 2006, PT. HAJ telah melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak Standar tersebut kepada PT. Sumber Agung. Namun Faktur Pajak Standar yang dibuat tersebut tidak mencantumkan tanggal pembuatan faktur. Tanggal pada Faktur Pajak tersebut seharusnya menunjukkan tanggal 15 Januari 2006. Dan PT. HAJ tidak membuat Faktur Pajak pengganti atas 3 Faktur Pajak yang diisi dengan tidak lengkap, jelas dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan/atau Ekspor Barang Kena Pajak. Kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
58
a. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP; b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atau Barang Mewah yang dipungut; f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Adapun yang menyebabkan masalah ini terjadi adalah dikarenakan oleh kelalaian karyawan dalam membuat Faktur Pajak. Selain kesalahan tidak mencantumkan tanggal pembuatan faktur, penulis melihat banyak Faktur Pajak Keluaran PT. HAJ yang dibuat dengan tidak mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar. Semestinya Faktur Pajak Standar yang dibuat atas penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak untuk tahun pajak 2006, 2007 dan 2008 harus mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar, seperti: Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
XXX
*) Coret yang tidak perlu Kesalahan tidak mencoret bagian yang tidak perlu banyak terdapat pada Faktur Pajak Keluaran untuk tahun 2006 dan 2007, sedangkan di tahun 2008 perusahaan telah
59
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam membuat Faktur Pajak Standar. Akibat dari kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak Standar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undangundang No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar perusahaan membuat Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membuat Faktur Pajak Standar yang lengkap, jelas dan benar serta tepat pada waktu yang ditentukan. Maksud dari pembuatan Faktur Pajak yang lengkap yaitu perusahaan dalam membuat Faktur Pajak Standar sering kali tidak mencoret bagian Jumlah Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin. Pembuatan Faktur Pajak yang dilakukan PT. HAJ yaitu pada saat pembayaran atau selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya. Penjualan dilakukan hanya dalam lingkup dalam negeri saja, baik secara tunai maupun kredit dengan uang muka maupun tanpa uang muka. Nilai total penjualan PT. HAJ selama tahun 2006 pada Laporan Laba Rugi adalah sebesar Rp 2,197,452,035,- , tahun 2007 pada Laporan Laba Rugi adalah sebesar Rp 1,783,174,278,- dan pada tahun 2008 pada Laporan Laba Rugi adalah sebesar Rp 2,403,878,249,- . Jumlah tersebut sesuai dengan penyerahan yang tercantum pada SPT Masa PPN form 1195 induk Masa Pajak Desember 2006, pada SPT Masa PPN form 1107 induk Masa Pajak Desember 2007 dan 2008.
60
Tabel IV.4 Kertas Kerja Analisis Penyerahan Barang Kena Pajak PT. HAJ Tahun 2006
Bulan
Penyerahan Barang Kena Pajak (a) (b) Saldo Lap. Laba / Rugi SPT Masa PPN ( RP ) ( RP )
Selisih PPN Keluaran (a-b) ( RP )
Januari
202,588,415
202,588,415
-
20,258,842
Februari
170,885,564
170,885,564
-
17,088,556
Maret
192,578,664
192,578,664
-
19,257,866
April
155,064,170
155,064,170
-
15,506,417
Mei
160,347,885
160,347,885
-
16,034,789
Juni
202,547,882
202,547,882
-
20,254,788
July
112,887,564
112,887,564
-
11,288,756
Agustus
165,698,546
165,698,546
-
16,569,855
September
250,501,890
250,501,890
-
25,050,189
Oktober
208,337,957
208,337,957
-
20,833,796
November
250,648,798
250,648,798
-
25,064,880
Desember
125,364,700
125,364,700
-
12,536,470
Jumlah
2,197,452,035
2,197,452,035
-
219,745,204
61
Tabel IV.5 Kertas Kerja Analisis Penyerahan Barang Kena Pajak PT. HAJ Tahun 2007
Bulan
Penyerahan Barang Kena Pajak (a) (b) Saldo Lap. Laba / Rugi SPT Masa PPN (RP) (RP)
Selisih (a - b) (RP)
PPN Keluaran
Januari
75,718,950
75,718,950
-
7,571,895
Februari
95,764,125
95,764,125
-
9,576,413
Maret
89,358,265
89,358,265
-
8,935,827
April
125,708,530
125,708,530
-
12,570,853
Mei
385,652,870
385,652,870
-
38,565,287
Juni
106,738,150
106,738,150
-
10,673,815
July
100,188,577
100,188,577
-
10,018,858
Agustus
98,701,525
98,701,525
-
9,870,153
September
79,948,150
79,948,150
-
7,994,815
Oktober
88,356,108
88,356,108
-
8,835,611
November
250,894,125
250,894,125
-
25,089,413
Desember
286,144,903
286,144,903
-
28,614,490
Jumlah
1,783,174,278
1,783,174,278
-
178,317,428
62
Tabel IV.6 Kertas Kerja Analisis Penyerahan Barang Kena Pajak PT. HAJ Tahun 2008
Bulan
Penyerahan Barang Kena Pajak (a) (b) Saldo Lap. Laba / Rugi SPT Masa PPN (RP) (RP)
Selisih (a - b) (RP)
PPN Keluaran
Januari
291,958,710
291,958,710
-
29,195,871
Februari
151,007,691
151,007,691
-
15,100,769
Maret
155,091,889
155,091,889
-
15,509,189
April
250,643,967
250,643,967
-
25,064,397
Mei
293,516,942
293,516,942
-
29,351,694
Juni
167,914,577
167,914,577
-
16,791,458
July
160,113,653
160,113,653
-
16,011,365
Agustus
139,997,544
139,997,544
-
13,999,754
September
261,867,406
261,867,406
-
26,186,741
Oktober
171,640,044
171,640,044
-
17,164,004
November
155,428,716
155,428,716
-
15,542,872
Desember
204,697,110
204,697,110
-
20,469,711
Jumlah
2,403,878,249
2,403,878,249
-
240,387,825
63
IV.4
Analisis atas Perhitungan dan Pelaporan PPN Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang KUP, dijelaskan bahwa bagi
Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pihak Pengusaha Kena Pajak dan /atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan di Indonesia adalah self assesment system, dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar. Sarana yang digunakan untuk menghitung, menyetor, dan melapor jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut adalah SPT Masa PPN. Untuk SPT Masa PPN wajib dilaporkan jumlah pajak terutangnya setiap bulan ke KPP tempat wajib Pajak tersebut terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 4 UU KUP ditentukan bahwa pengisian SPT harus dlakukan dengan lengkap, benar dan ditandatangani oleh : 1.
Pengurus atau Direksi untuk Wajib Pajak Badan ;
2. Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam kartu NPWP dan SK PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal SPT ditandatangani lain oleh pihak lain selain yang ditentukan maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. SPT harus disampaikan dengan lengkap, artinya disertai dengan lampiran yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak. SPT yang disampaikan
64
tidak lengkap dianggap SPT tersebut tidak pernah disampaikan. Tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN adalah pada tanggal 20 (dua puluh) Masa Pajak berikutnya. Sedangkan batas waktu pembayaran SPT Masa Terutang adalah pada tanggal 15 Masa Pajak berikutnya. Apabila terlambat menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. PT. HAJ selaku Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah melaporkan SPT Masa PPN untuk tahun 2006, 2007, dan 2008. Untuk pelaporan SPT Masa pada tahun 2006, PT. HAJ menggunakan SPT Masa PPN formulir 1195, namun terhitung mulai 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 pasal 2 ayat (1), SPT terdiri dari : 1. Induk SPT - Formulir 1107 2. Lampiran I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM - Formulir 1107 A 3. Lampiran II Daftar Pajak Masukan dan PPn BM - Formulir 1107 B Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia berdasarkan sistem faktur, sehingga setiap Penyerahan Barang dan Jasa yang dilakukan pengusaha Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut dibuat oleh PT. HAJ sebagai Pengusaha Kena Pajak penjual setiap kali melakukan penyerahan atau penagihan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Ketentuan Faktur Pajak PT. HAJ adalah sebagai berikut : 1. Faktur Pajak harus dibuat paling lambat : a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kecuali pembayaran terjadi
65
sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran. b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. c. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. 2. Faktur Pajak gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Saat pembuatan Faktur Pajak ini sangat terkait dengan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai karena saat pembuatan Faktur Pajak ini akan menentukan kapan Pajak Keluaran dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Keluaran ini dilaporkan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan fasilitas SPT (Sentralisasi Pajak Pertambahan Nilai), maka penanggalan pada Faktur Pajak keluaran yang tidak sama dengan bulan yang bersangkutan dalam laporan SPT Pajak Pertambahan Nilai akan ditolak, Hal ini dapat dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan. Penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir atau tanggal 15 setiap bulannya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat 5 (lima) rangkap dengan peruntukkan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak b. Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN.
66
c. Lembar ke-3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP. d. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. e. Lembar ke-5 untuk arsip Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Isi dari Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut terdiri dari: (Contoh yang diambil adalah SSP pada Bulan Desember 2007): 1. Identitas dari Pengusahan Kena Pajak, yaitu:
NPWP
: 01.323.434.1.565.015
Nama Wajib Pajak
: PT. HAJ
Alamat Wajib Pajak : Jl. Meruya Ilir Raya No. 6
2. MAP/kode jenis pajak diisi dengan angka 411211 sedangkan untuk kode jenis setoran diisi dengan angka 100 3. Untuk pembayaran ditulis: SPT PPN Pembetulan SPT PPN Desember 2007. 4. Jumlah
pembayaran
diisi
sesuai
dengan
jumlah
yang
dibayarkan
yaitu
Rp.15,964,228,- dan Rp. 1,500,000,- (Pembetulan SPT PPN Masa Desember 2007). 5. Surat Setoran Pajak (SSP) harus diterima oleh kantor penerima pembayaran yang dapat melalui Bank DKI atau kantor Pos dan Giro sebagai bukti telah dilakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. 6. Diberi stempel dan dicap oleh pejabat yang berwenang pada Bank DKI sebagai penerima pembayaran maupun oleh PT. HAJ sebagai penyetor. Setiap melakukan pembayaran, PT. HAJ menerima bukti setoran pajak dari Bank DKI sebagai bukti bahwa PT. HAJ telah menyetor pajak kurang bayar.
67
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari jumlah Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar oleh Pengusahan Kena Pajak. Sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Daftar Pajak Pertambahan Nilai PT. HAJ untuk tahun 2006, 2007, dan 2008 dapat dilihat pada Tabel IV.1, tabel IV.2 dan tabel IV.3 Pada prakteknya, jumlah Pajak Keluaran PT. HAJ sering lebih besar dari jumlah Pajak Masukkannya sehingga terdapat kurang bayar. Berikut adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar PT. HAJ, contoh yang diambil adalah Masa Pajak Desember 2007: Pajak Keluaran
Rp.28,614,490,-
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp.
-
Pajak Keluaran yang dipugut sendiri
Rp.28,614,490,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Rp.12,650,262,-
Kurang Bayar Desember 2007
Rp.15,964,228,-
-
-
Atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar tersebut, PT. HAJ membuat jurnal penutup sebagai berikut: Dr.
PPN Keluaran
Rp.28,614,490,-
Cr.
PPN Masukan
Rp.12,650,262,-
Cr.
PPN kurang bayar
Rp.15,964,228,-
68
Jurnal untuk pembayaran PPN Masa Desember: Dr.
PPN kurang bayar
Cr.
Kas
Rp.15,964,228,Rp.15,964,228,-
Namun setelah dilakukan pengecekan kembali oleh bagian adiministrasi ternyata masih terdapat Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam Masa Desember, sehingga dilakukan pembetulan SPT Masa Desember 2007 menjadi: Pajak Keluaran
Rp.28,614,490,-
Penyerahan dengan Faktur Pajak Sederhana
Rp. 1,500,000,-
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp.
-
-
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri
Rp.30,114,490,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Rp. 12,650,262,-
Kurang Bayar Desember 2007
Rp.17,464,228,-
Pajak yang sudah dibayar
Rp. 15,964,228,- -
Pajak kurang bayar karena pembetulan
Rp. 1,500,000,-
-
Atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar tersebut, PT. HAJ membuat jurnal penutup pembetulan sebagai berikut: Dr.
PPN Keluaran
Rp.30,114,490,-
Cr.
PPN Masukan
Rp.12,650,262,-
Cr.
PPN kurang bayar
Rp.17,464,228,-
Jurnal untuk pembayaran PPN Masa desember: Dr.
PPN kurang bayar
Cr.
Kas
Rp. 1,500,000,Rp. 1,500,000,-
69
Dalam hal Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan sehingga terdapat kelebihan pembayaran, maka atas kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. HAJ menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang KUP dijelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka PT. HAJ wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai, dan harus mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pada Tahun 2006, formulir SPT Masa yang dipakai untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah formulir SPT 1195 PPN, Tahun 2007 menggunakan formulir SPT 1107 PPN dan Tahun 2008 menggunakan formulir SPT 1107 dan SPT 1108 PPN. Wajib Pajak setiap bulannya wajib melaporkan berapa besarnya PPN yang terutang atau PPN lebih bayarnya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada PT. HAJ dalam melakukan pemungutan, penyetoran, penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, masih belum begitu memahami. Karena dari hasil penelitian masih terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam pembayaran/penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT.
70
HAJ. Hal ini sangat berdampak kepada SPT-nya. Berikut ini akan dibahas beberapa temuan yang ditemukan oleh penulis selama penelitian di PT. HAJ kaitannya dengan penyetoran dan pelaporan SPT sebagai berikut : Data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2006, 2007, dan 2008 ditampilkan pada tabel di bawah ini : Tabel IV.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2006 Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tanggal Pelaporan 23 Februari 2006 25 Maret 2006 17-Apr-06 26 Mei 2006 19 Juni 2006 18 Juli 2006 29 Agustus 2006 20-Sep-06 24 Nopember 2006 18 Desember 2006 22 Januari 2007 25 Februari 2007
Tanggal Pembayaran 23 Februari 2006 25 Maret 2006 17-Apr-06 26 Mei 2006 19 Juni 2006 18 Juli 2006 29 Agustus 2006 20-Sep-06 24 Nopember 2006 18 Desember 2006 22 Januari 2007 25 Februari 2007
71
Tabel IV.8 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2007
Masa Pajak Januari Januari (Pembetulan) Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Desember (Pembetulan)
Tanggal Pelaporan 20 Februari 2007 13 Maret 2007 14 Maret 2007 09 Mei 2007 05 Juni 2007 27 Juli 2007 18 September 2007 03 Oktober 2007 03 Oktober 2007 17 Desember 2007 13 Desember 2007 23 Januari 2008 06 Februari 2008 27 Februari 2008
Tanggal Pembayaran 20 Februari 2007 NIHIL 13 Maret 2007 09 Mei 2007 29 Mei 2007 27 Juli 2007 18 September 2007 03 Oktober 2007 03 Oktober 2007 17 Desember 2007 13 Desember 2007 23 Januari 2008 06 Februari 2008 27 Februari 2008
Tabel IV.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008 Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tanggal Pelaporan 27 Februari 2008 18 Maret 2008 15 April 2008 26 Mei 2008 16 Juni 2008 18 Juli 2008 29 Agustus 2008 18 September 2008 24 Nopember 2008 18 Desember 2008 20 Januari 2009 23 Februari 2009
Tanggal Pembayaran 27 Februari 2008 18 Maret 2008 15 April 2008 26 Mei 2008 Kompensasi 18 Juli 2008 29 Agustus 2008 18 September 2008 24 Nopember 2008 18 Desember 2008 20 Januari 2009 23 Februari 2009
72
Analisis yang dapat diambil berdasarkan tabel data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatas adalah : 1. SPT Tidak Dilaporkan Sesuai Jangka Waktu Yang Ditentukan Dari data yang tersaji diatas dapat dilihat bahwa SPT Masa PPN Januari – Desember tahun 2006, 2007 dan 2008 tidak dilaporkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) huruf (a) yang berbunyi: “untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak”. Maka jangka waktu untuk pelaporan adalah setiap tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Dalam kasus ini, Penulis melihat bahwa selama tahun 2006, 2007 dan 2008 baik SPT Masa PPN dan SPT Masa Pembetulan PT. HAJ dilaporkan tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan yaitu setiap tanggal 20 Masa pajak berikutnya. Akibatnya, SPT Masa PPN selama tahun 2006, 2007 dan 2008 terlambat lapor. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (a) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (a) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Akibat dari keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai:
73
a. Pada tahun 2006 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu SPT Masa, dengan total denda administrasi adalah Rp.50.000,00 x 12 bulan = Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). b. Pada tahun 2007 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu SPT Masa, dengan total denda administrasi adalah Rp.50.000,00 x 10 bulan = Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). c. Pada tahun 2008 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 x 8 bulan = Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan, agar perusahaan harus dan wajib melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti melaporkan tepat pada waktu yang telah ditentukan, membuat SPT dengan lengkap, jelas dan benar. Maksud dari rekomendasi ini karena perusahaan sering kali melaporkan SPT Masa PPN terlambat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 2. Pembayaran Pajak Terutang Tidak Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Ditentukan Dari data yang tersaji diatas dapat dilihat bahwa SPT Masa PPN Januari – Desember tahun 2006, 2007 dan 2008; Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar disetor tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/ PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan
74
Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan bahwa PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dan Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP menjelaskan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Akibat dari keterlambatan pembayaran ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak kurang bayar. Sehingga PT. HAJ harus membayar sanksi administrasi sebagai berikut: a. Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. HAJ pada bulan Januari, Februari, Maret, April, September tahun 2006 perusahaan mengalami lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai. Atas Kelebihan ini telah dilakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga pada akhir bulan Desember didapat kurang bayar sebesar Rp.50,174,396,-. Karena kurang bayar ini disetor pada tanggal 17 April 2006, maka dikenakan denda sebesar Rp. 50,174,396,- x 2% x 5 bulan = Rp.5,017,440,b. Pada tahun 2007 Berikut disajikan tabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai PT. HAJ untuk Masa Januari sampai Desember Tahun 2007:
75
Tabel IV.10 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Bayar Tahun 2007 PT. HAJ Kurang Bayar/ Bulan Januari Januari (Pembetulan)
(Lebih Bayar) (2,659,935) NIHIL
Tanggal Pembayaran
Sanksi Administrasi (2%)
20 Februari 2007
(53,199)
NIHIL
-
Februari
(1,213,517)
13 Maret 2007
-
Maret
(1,668,070)
09 Mei 2007
(33,361)
April
(1,381,642)
29 Mei 2007
(27,633)
27 Juli 2007
384,357
Mei
19,217,827
Juni
(1,976,447)
18 September 2007
(39,529)
Juli
(1,515,204)
03 Oktober 2007
(30,304)
Agustus
(1,291,844)
03 Oktober 2007
(25,837)
September
(2,423,048)
17 Desember 2007
(48,461)
Oktober
(2,326,385)
13 Desember 2007
(46,528)
Nopember
12,625,184
23 Januari 2008
252,504
Desember
15,964,228
06 Februari 2008
319,285
1,500,000
27 Februari 2008
30,000
Desember (Pembetulan) Jumlah
32,851,147
681,293
76
c. Pada tahun 2008 Tabel IV.11 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Bayar Tahun 2008 PT. HAJ Kurang Bayar/ Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
(Lebih Bayar) 8,567,640 (7,838,758) (369,865) 5,561,342 8,348,406 1,038,990 633,956 13,999,754 6,683,686 3,286,830 915,581 1,716,773 42,544,335
Tanggal Pembayaran 27 Februari 2008 18 Maret 2008 15-Apr-08 26 Mei 2008 16 Juni 2008 18 Juli 2008 29 Agustus 2008 18-Sep-08 24 Nopember 2008 18 Desember 2008 20 Januari 2009 23 Februari 2009
Sanksi Administrasi (2%) 171,353 (156,775) (7,397) 111,227 166,968 20,780 12,679 279,995 133,674 65,737 18,312 34,335 850,887
Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar perusahaan lebih teliti dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan perusahaan, seperti melakukan pembayaran pajak kurang bayar tepat pada waktu yang telah ditentukan agar tidak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%. Maksud dari rekomendasi ini karena perusahaan sering kali terlambat melakukan penyetoran akan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke kas negara.
77
3. SPT Masa PPN yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak merupakan SPT Masa yang tidak lengkap. Dengan kondisi-kondisi yang ada, setelah penulis melakukan pengamatan yang didasarkan dan dikuatkan data yang berbentuk dokumentasi seperti hasil wawancara dengan pihak perusahaan. PT. HAJ masih menggunakan pengisian SPT Masa PPN secara manual. Dalam melakukan penelitian SPT Masa PPN Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, penulis menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam pengisian SPT 1195 pada bulan Desember 2006. Kesalahan yang ditemukan berupa Faktur Pajak Masukan atas pembelian barang yang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha yang tidak dilaporkan didalam SPT Masa PPN. Atas pembelian barang ini sudah dibebankan sebagai biaya. Faktur pajak masukan ini jelas bukan merupakan Faktur Pajak Masukan yang bisa dikreditkan dan tidak mempengaruhi perhitungan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Namun berdasarkan petunjuk pengisian SPT formulir 1195, wajib pajak harus melakukan pengisian SPT Masa PPN dengan jelas, benar dan lengkap. Sesuai petunjuk pengisian SPT formulir 1195, faktur pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan tersebut harus diisi pada formulir 1195C. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, salah satu unsur yang terdapat dalam pengisian Surat Pemberitahuan adalah benar, lengkap, dan jelas. Surat Pemberitahuan dinyatakan tidak lengkap apabila memenuhi diantaranya: a. Elemen Surat Pemberitahuan induk dan lampiran tidak atau kurang lengkap diisi. b. Surat Pemberitahuan kurang atau tidak dilampiri dengan lampiran yang diisyaratkan termasuk media elektronik.
78
Perusahaan berpendapat bahwa hal seperti itu bukan merupakan suatu kesalahan atau kekeliruan, karena tidak mempengaruhi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena pihak perusahaan kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan kembali atas SPT Masa PPN sebelum disampaikan ke KPP. Perusahaan seharusnya melakukan pengisian SPT Masa PPN sesuai buku petunjuk pengisian SPT Masa PPN agar tidak salah dalam melakukan pengisian SPT Masa PPN.
4. Formulir SPT Pada Tahun 2008 untuk Masa Juni berbeda dengan Masa
Pajak
Lainnya Berdasarkan penelitian penulis, dalam pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2008 terdapat satu formulir SPT Masa Pajak PPN untuk Masa Pajak Juni yang berbeda dengan SPT Masa Pajak PPN lainnya. Kesalahan ini karena dalam pelaporan PPN Masa Pajak Juni perusahaan mengunakan formulir SPT Masa 1108. Pemakaian formulir 1108 untuk pelaporan dan penghitungan SPT Masa PPN bulan Juni dikarenakan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran PT. HAJ tidak lebih dari 30 faktur pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER 180/PJ./2007 tentang “Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP Kebon Jeruk dalam rangka uji coba pengolahan data dan dokumen di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
79
Perpajakan” yang menyatakan bahwa Pengusahan Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP yang menerbitkan atau mengkreditkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Faktur Pajak Standar atau dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, dalam satu Masa Pajak. Dan peraturan ini berlaku mulai masa Pajak januari 2008. sehingga wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy, terhitung mulai Masa Januari 2008 wajib menggunakan formulir 1108 tersebut. Sementara bagi PKP yang terdaftar di KPP lain dalam melaporkan PPN tetap menggunakan Form 1107. Begitu pula bagi PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan eSPT, tetap menggunakan eSPT PPN 1107. Sehingga mulai masa Januari 2008, PT. HAJ harus menggunakan formulir 1108 bukan formulir 1107, karena atas peninjauan terhadap faktur pajak masukan yang diterima dan faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT. HAJ tidak melebihi dari 30 faktur serta kondisi PT. HAJ yang masih pengisian SPT Masa PPN secara manual. Penulis juga melihat pada SPT Masa PPN Juni dengan pemakaian formulir 1108, perusahaan dalam mengisi SPT 1108 tidak mengikuti petunjuk pengisian SPT 1108, dan masih terdapat kesalahan pengisian seperti cara penulisan Nomor Seri Faktur Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dalam SPT Masa Juni. Akibatnya terdapat ketidaksesuaian formulir yang dipakai dalam pengisian SPT Masa PPN, sehingga harus dilakukan SPT pembetulan. Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan, agar perusahaan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan
80
dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbaikan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan untuk bulan Januari – Desember 2008. Prosedur yang harus ditempuh yaitu menyampaikan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak yang sudah dikukuhkan dengan menggunakan Formulir SPT 1108, dengan mencantumkan kata pembetulan di SPT Induk maupun lampiran-lampirannya. Sebelum SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebaiknya diperiksa kembali. Karena penulis berpendapat bahwa peran personel yang khusus memeriksa kembali SPT Masa PPN sebelum dilaporkan atau disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sangat penting dan diperlukan sehingga kesalahan dalam pengisian SPT dapat diminimalkan dan tidak merugikan perusahaan.
81
