BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Pengenaan Pajak atas Penghasilan PT PIBS PT PIBS adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selain mendapat
imbalan atas jasa pelaksanaan konstruksi yang diberikan, PT PIBS juga menerima penghasilan lain diluar usaha jasa konstruksi yaitu pendapatan jasa giro yang bersifat final. Berikut ini adalah tabel ringkasan data perusahaan : Tabel 4.1 Ringkasan SPT Tahunan PPh Tahun 2008, 2009, 2010 Keterangan
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
35.609.523.785
29.650.659.232
42.845.080.299
Biaya terkait dengan usaha jasa konstruksi
34.491.489.017
29.398.881.109
38.270.807.533
Penghasilan dari luar usaha jasa konstruksi
13.493.029
15.528.475
18.463.946
Biaya dari usaha selain usaha jasa konstruksi
9.625.546
8.991.835
75.240.747
1.176.009.000
0
0
Jumlah PPh terutang
335.302.700
0
0
Kredit pajak
329.102.635
0
0
1.428.065
0
0
Penghasilan neto fiskal
PPh yang kurang dibayar (PPh 29)
IV.1.1 Pengenaan Pajak Tahun 2008 Pada tahun 2008, tepatnya sampai dengan bulan Juli, PT PIBS berpedoman penuh pada PP No.140 Tahun 2000. PT PIBS termasuk dalam kategori kualifikasi usaha menengah yang memberikan jasa pelaksanaan konstruksi sehingga perusahaan dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% oleh pengguna jasa yang merupakan pemotong pajak, atas penghasilan yang diperolehnya dari usaha jasa konstruksi. Oleh karena itu, pengguna jasa wajib memberikan bukti potong. Beberapa pengguna jasa langsung memberikan bukti potong pada saat dilakukan pembayaran (mengacu pada penjelasan Pasal 8 Ayat 3 46
PP No. 138 Tahun 2000, “untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran”). Tetapi ada beberapa pembayaran yang tidak diberikan bukti potong oleh pengguna jasa, yang mengakibatkan PPh pasal 23 nya tidak dapat dikreditkan oleh PT PIBS. Hal ini dapat mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih besar. Setelah itu, terbit PP baru pada bulan Juli 2008, yaitu PP No.51 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa untuk pembayaran atas kontrak yang ditandatangani sejak 1 Januari 2008 berlaku PP No. 51 Tahun 2008 (berlaku surut). PP ini mengatur bahwa pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi mengalami perubahan sifat menjadi final dan tarif pengenaan untuk jasa pelaksanaan konstruksi berkualifikasi usaha menengah dan besar menjadi 3%. Beberapa pemotong pajak menaati aturan baru ini dan mengenakan pajak final atas pembayaran kepada PT PIBS mulai bulan Agustus atas kontrak yang ditandatangani mulai 1 Januari 2008 tetapi pihak pemotong belum melakukan koreksi atas PPh 23 yang telah diperhitungkan sampai bulan Juli. Pemotong pajak tersebut cenderung memotong pajak dengan tarif 2% final sehingga terdapat selisih kurang bayar 1% yang wajib disetor sendiri. Selain itu, terdapat juga beberapa penerimaan bukti potong PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima setelah terbit PP ini padahal pembayaran yang dilakukan pemotong adalah dari kontrak yang ditandatangani mulai 1 Januari 2008. Dalam pelaporan SPT Tahunan 2008, perusahaan tidak mencantumkan berapa besar penghasilan yang dikenakan PPh final. Setelah itu, satu tahun setelah terbitnya PP No.51 Tahun 2008 ini, terbit lagi peraturan baru yaitu PP No.40 tahun 2009. PP ini merupakan penyempurnaan dari PP No.51 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa saat efektif berlakunya PP No.51 Tahun 2008 tidak dari 1 Januari 2008 melainkan untuk kontrak 47
yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008. Oleh karena itu, pada tahun 2008 ada dua jenis bukti potong yang diterima PT PIBS, yaitu bukti potong PPh pasal 23 dan bukti potong PPh pasal 4 ayat (2). Berikut ini adalah tabel ringkasan bukti potong yang diterima pada tahun 2008: Tabel 4.2 Bukti Potong Periode Januari 2008 - Desember 2008 PPh Dipotong
Keterangan Bukti potong 2008 atas pendapatan yang telah diakui tahun 2007
Sifat
Tarif
Nilai Bruto
Tidak Final
2%
96.625.467
4.831.273.350
Bukti potong 2008 atas kontrak yang ditandatangani sebelum 2008
Tidak Final
2%
185.958.961
9.297.948.050
Tidak Final Final
2% 2%
40.508.001 54.286.518
2.025.400.050 2.714.325.900
Final
2%
29.355.563
1.467.778.150
Final
3%
1.890.690
63.023.000
408.625.200
20.399.748.500
Bukti potong 2008 atas kontrak yang ditandatangani mulai : - 1 Januari 2008 sampai 31 Juli 2008
- 1 Agustus 2008
Bukti potong 2008 atas pendapatan yang telah diakui tahun 2007 ini tertanggal tahun 2007, hanya saja bukti potong baru diberikan di awal tahun 2008 (Januari dan Februari). Terhadap bukti potong ini, perusahaan melakukan pengkreditan di tahun 2008.
IV.1.2 Pengenaan Pajak Tahun 2009 Pada tahun 2009, perusahaan telah berpedoman pada PP terbaru yaitu PP No.40 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari PP No.51 Tahun 2008. Penyempurnaan ini hanya atas perlakuan pemotongan pajak untuk tahun 2008 sehingga penerbitan PP ini tidak berpengaruh pada tahun 2009, kecuali dalam hal pembayaran 48
terkait dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh penyedia jasa dan pengguna jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 maka dikenakan PPh pasal 23. Namun, pada transaksi PT PIBS tidak ada berita acara yang ditandatangani sebelum 31 Desember 2008 sehingga seluruh pengenaan pajak di tahun 2009 bersifat final. Hanya saja, tarif yang dipotong oleh pengguna jasa tidak seluruhnya 3% sehingga terdapat selisih dari tarif seharusnya. Beberapa bukti potong yang diperoleh pada tahun 2009 adalah bukti potong atas pendapatan yang telah diakui di tahun 2008, berikut ini tabel penerimaan bukti potong 2009: Tabel 4.3 Bukti Potong Periode Januari 2009 - Desember 2009 Keterangan Bukti potong 2009 atas pendapatan yang telah diakui tahun 2008 Bukti potong 2009 :
Sifat
Tarif
PPh Dipotong
Nilai Bruto
Final
2%
213.865.196
10.693.259.800
Final Final Final
1% 2% 3%
65.483.240 316.131.632 109.780.350 705.260.418
6.548.324.000 15.806.581.600 3.659.345.000 36.707.510.400
Bukti potong 2009 atas pendapatan yang telah diakui tahun 2008 ini tertanggal tahun 2008, hanya saja bukti potong baru diberikan di awal tahun 2009 (Januari, Februari, Maret).
IV.1.3 Pengenaan Pajak Tahun 2010 Sama seperti tahun 2009, pada tahun 2010 pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh PT PIBS bersifat final. Namun, tarif yang dipotong oleh pengguna jasa tidak seluruhnya 3% sehingga terdapat selisih dari tarif seharusnya. Beberapa bukti
49
potong yang diperoleh pada tahun 2010 adalah bukti potong atas pendapatan yang telah diakui di tahun 2009, berikut ini tabel penerimaan bukti potong 2010: Tabel 4.4 Bukti Potong Periode Januari 2010 - Desember 2010 PPh Dipotong
Keterangan Bukti potong 2010 atas pendapatan yang telah diakui tahun 2009
Sifat
Tarif
Nilai Bruto
Final
2%
28.404.045
1.420.202.250
Bukti potong 2010 :
Final
2%
307.302.709
15.365.135.450
Final
3%
721.628.756
24.054.291.867
1.057.335.510
40.839.629.567
Bukti potong 2010 atas pendapatan yang telah diakui tahun 2009 ini tertanggal tahun 2009, hanya saja bukti potong baru diberikan di awal tahun 2010 (Januari, Februari, Maret).
IV.2
Kendala yang Dihadapi PT PIBS Akibat Peralihan Peraturan Pemerintah Terbitnya PP No. 51 Tahun 2008 menimbulkan kesulitan bagi PT PIBS.
Menurutnya, tidak seharusnya PP yang diundangkan pada pertengahan tahun 2008 diterapkan untuk kontrak yang dibuat mulai awal tahun 2008 karena kontrak itu dibuat pada saat PP
No. 140 Tahun 2000 sedang berlaku. Terlebih lagi, ketentuan yag
tercantum pada PP yang baru ini sangat berbeda dengan ketentuan pada PP No.140 Tahun 2000, baik dari segi sifat pengenaan maupun tarif yang diberlakukan. Penerbitan peraturan ini dianggap tidak sesuai dengan syarat pemungutan pajak yang seharusnya sederhana sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tidak hanya pihak penyedia jasa yang terkendala dengan kondisi ini, tetapi pengguna juga harus melakukan penyesuaian. Pajak yang 50
tadinya telah dipotong, disetor dan dilaporkan dengan berpedoman pada PP No.140 Tahun 2000 berbeda dengan pajak yang seharusnya dipotong, disetor dan dilaporkan berdasarkan PP No.51 Tahun 2008 sehingga atas perbedaan ini harus dilakukan koreksi. Karena berlaku surut, peraturan baru ini dianggap rumit dan banyak waktu yang terbuang untuk mengurusi koreksi-koreksi yang harus dilakukan, seperti perubahan bukti potong dan penyetoran selisih tarif dari PPh pasal 23 ke PPh final pasal 4 ayat (2) serta administrasi pelaporannya. Perusahaan terkendala dalam menghitung ulang dan melakukan penyesuaian dengan PP yang baru. Pelaporan SPT Tahunan 2008 pun tercampur aduk antara penggunaan PP No. 140 Tahun 2000 dan PP No. 51 Tahun 2008. Ditambah lagi, setahun kemudian muncul PP No.40 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari PP No.51 Tahun 2008. PP ini memang menjawab kehendak para perusahaan konstruksi agar pemberlakuan tidak berlaku surut, tetapi penerbitan PP ini dianggap sudah terlambat. Perusahaan-perusahaan yang tadinya sudah terlanjur menyesuaikan pemotongan pajaknya dengan PP No.51 Tahun 2008 harus mengkalkulasi ulang dengan merujuk ke peraturan sebelumnya. Hal ini dianggap sebagai tambahan beban bagi perusahaan karena pengenaan pajak atas pembayaran yang kontraknya ditandatangani sejak 1 Januari tetapi sebelum 1 Agustus 2008 harus diubah lagi menjadi PPh pasal 23.
IV.3
Kepatuhan PT PIBS terhadap Peralihan Peraturan Pemerintah
IV.3.1 Penerbitan PP No.51 Tahun 2008 Pembayaran yang diterima PT PIBS atas kontrak yang ditandatangani sejak 1 Januari 2008 seharusnya dikenakan pajak final dengan tarif 3% sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2008. Peralihan peraturan dari PP No.140 Tahun 2000 ke PP No.51 Tahun 51
2008 ini mengakibatkan pemotong pajak harus memotong pajak final mulai Agustus atas pembayaran dari kontrak yang ditandatangani mulai 1 Januari 2008 dan melakukan koreksi terhadap pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai PPh pasal 23 menjadi PPh pasal 4 ayat (2) atas pembayaran yang kontraknya ditandatangani mulai 1 Januari 2008. Apabila terhadap koreksi ini menimbulkan kurang bayar PPh final maka selisih kekurangan pajak final ini wajib disetor sendiri oleh PT PIBS, tetapi kewajiban ini belum dilakukan. Sedangkan, untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008 yang pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2008 berlaku PP No.140 Tahun 2000 sehingga PT PIBS tidak perlu mengambil tindakan apapun apabila ditemui kondisi seperti ini. Dampak peralihan peraturan dari PP No.140 Tahun 2000 ke PP No.51 Tahun 2008 terhadap perusahaan: - Penghasilan yang diterima oleh PT PIBS pada tahun 2008 ada dua jenis karena berlakunya dua peraturan dalam satu tahun. Pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final atas kontrak yang ditandatangani sejak 1 Januari 2008, dan yang kedua adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008. Namun, pada SPT nya perusahaan tidak mencantumkan jumlah penghasilan final pada formulir 1771-IV sehingga tidak diketahui berapa penghasilan final dan non finalnya. Untuk menghitung pendapatan perusahaan pada tahun 2008, digunakan analisis terhadap bukti potong yang diperoleh perusahaan. Beberapa bukti potong yang diperoleh pada tahun 2008 adalah bukti potong atas pendapatan yang telah diakui di tahun 2007 dan beberapa bukti potong yang diperoleh pada awal tahun 2009 adalah bukti potong atas pendapatan yang telah diakui di tahun 2008 (karena kebijakan 52
perusahaan adalah mencatat pendapatan pada saat invoice dikeluarkan). Maka total pendapatan di tahun 2008 adalah: Total pendapatan dari seluruh bukti potong yang diterima di 2008
20.399.748.500
Pendapatan yang telah diakui di 2007 tetapi bukti potong di 2008
( 4.831.273.350)
Pendapatan yang telah diakui di 2008 tetapi bukti potong di 2009 10.693.259.800 Pendapatan tahun 2008
26.261.734.950
Pendapatan sebesar 26.261.734.950 adalah pendapatan yang ada bukti potongnya. Dari jumlah ini, penghasilan yang bersifat final sebesar 16.963.786.900 yang berasal dari pembayaran yang diterima atas kontrak yang ditandatangani sejak Januari 2008, sedangkan penghasilan nonfinal sebesar 9.297.948.050 yang berasal dari pembayaran yang diterima atas kontrak yang ditandatangani sebelum Januari 2008.
Gambar 4.1 Persentase Pendapatan 2008 Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2008
53
SPT Tahunan perusahaan menyajikan total pendapatan pada tahun 2008 sebesar 35.609.523.785 sehingga terdapat selisih pendapatan sebesar 9.347.788.835 (26%). Selisih ini merupakan pendapatan yang tidak ada atau tidak diterima bukti potongnya. Bukti potong PPh pasal 23 yang tidak diterima tidak dapat menjadi kredit pajak sehingga pembayaran pajak akan menjadi lebih besar. Sedangkan bukti potong PPh final yang tidak diterima berarti tidak dilakukan pemotongan pajak oleh pengguna jasa (pembayaran penuh 100%) sehingga kewajiban penyetoran PPh final ada pada pihak penyedia jasa. Disini terdapat perbedaan perlakuan untuk PPh final dan PPh pasal 23. Atas PPh final pasal 4 ayat (2) yang belum atau kurang dipotong, yang bertanggung jawab adalah penyedia jasa (penerima penghasilan). Sedangkan, atas PPh pasal 23 yang belum atau kurang dipotong, yang bertanggung jawab adalah pengguna jasa selaku pemotong pajak (pemberi penghasilan). Hal ini dapat dilihat pada PP No.51 Tahun 2008 diatur “Pajak penghasilan yang bersifat final dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.” dan “Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan pajak penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa”. Sedangkan, PP No. 140 Tahun 2000 hanya mengatur “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat 54
pembayaran uang muka dan termin” dan tidak diatur bahwa selisih pembayaran kekurangan harus disetor sendiri. Jadi, jika pemotong pajak tidak memotong PPh 23, yang wajib melunasi adalah pemotong pajak karena penyedia jasa tidak berkewajiban untuk menyetorkan PPh 23. Jika diasumsikan pendapatan yang bersifat final dimana penghasilannya diperoleh 100% (tidak dipotong pajak) adalah sebesar 1.575.000.000 berarti perusahaan wajib menyetor dan melaporkan sendiri PPh final sebesar 3% dari 1.575.000, yaitu 47.250.000. - Informasi pada SPT menyajikan total kredit pajak tahun 2008 sebesar 329.102.635. Jumlah ini merupakan total PPh pasal 23 yang dipotong berdasarkan seluruh bukti potong PPh pasal 23 yang diterima pada tahun 2008 (termasuk bukti potong tertanggal 2007 yang pendapatannya telah diakui di tahun 2007 karena kebijakan perusahaan adalah mengkreditkan bukti potong sesuai dengan tanggal diterimanya bukti potong). Bukti potong yang diterima di bulan Januari dan Februari 2008 tertanggal 2007 dari pendapatan yang telah diakui tahun 2007 seharusnya dikreditkan di tahun 2007. Jadi, atas bukti potong tersebut seharusnya dilakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun 2007 yang akan menambah jumlah kredit pajak 2007 sehingga pajak yang terutang di tahun 2007 akan menjadi lebih kecil dari sebelumnya (lebih bayar). Berdasarkan PP No.51 tahun 2008, jumlah PPh pasal 23 yang boleh menjadi kredit pajak di tahun 2008 hanya sebesar 185.958.961, yaitu PPh 23 yang dipotong atas pembayaran yang kontraknya ditandatangani sebelum 2008 saja karena kontrak yang ditandatangani mulai 1 Januari 2008 sudah dikenakan PPh final. - Beberapa pembayaran atas kontrak yang ditandatangani mulai 1 Januari 2008 yang sebelumnya dikenakan PPh 23 menjadi dikenakan PPh final, yaitu: 55
Tabel 4.5 Bukti Potong PPh Pasal 23 yang Seharusnya Dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dan Kewajiban Penyetoran Selisih PPh Bulan
PPh 23 yang Telah Dipotong
Tarif PPh 23
Nilai Bruto
Tarif PPh final
Selisih
Selisih PPh yang Harus Disetor
Maret
4.443.740
2%
222.187.000
3%
1%
2.221.870
April
2.504.280
2%
125.214.000
3%
1%
1.252.140
April
2.854.880
2%
142.744.000
3%
1%
1.427.440
Mei
3.005.140
2%
150.257.000
3%
1%
1.502.570
Juli
3.005.140
2%
150.257.000
3%
1%
1.502.570
Juli
2.544.282
2%
127.214.100
3%
1%
1.272.141
Juli
8.602.620
2%
430.131.000
3%
1%
4.301.310
Agustus
1.196.259
2%
59.812.950
3%
1%
598.130
September
2.980.960
2%
149.048.000
3%
1%
1.490.480
September
2.356.200
2%
117.810.000
3%
1%
1.178.100
September
2.168.980
2%
108.449.000
3%
1%
1.084.490
400.000
2%
20.000.000
3%
1%
200.000
November
3.005.140
2%
150.257.000
3%
1%
1.502.570
Desember
520.380
2%
26.019.000
3%
1%
260.190
Desember
920.000
2%
46.000.000
3%
1%
460.000
Oktober
Jumlah
40.508.001
2.025.400.050
20.254.001
Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008, atas perubahan sifat pengenaan PPh dari PPh Pasal 23 ke PPh final Pasal 4 ayat (2), dilakukan pemindahbukuan. Pihak yang melakukan pemindahbukuan adalah pihak yang namanya tercantum dalam SSP. Jadi, jika pelunasan PPh jasa konstruksi dilakukan melalui pemotongan, yang melakukan pemindahbukuan adalah pemotong atau pengguna jasa konstruksi. Jika pelunasan PPh jasa konstruksi melalui penyetoran sendiri maka yang melakukan pemindahbukuan adalah penyedia jasa konstruksi sendiri. Kekurangan pembayaran
PPh final yang timbul setelah dilakukan
pemindahbukuan ini wajib disetor oleh penyedia jasa. 56
- Beberapa pembayaran atas kontrak yang ditandatangani mulai 1 Januari 2008 yang seharusnya dipotong PPh final dengan tarif 3% tetapi hanya dipotong sebesar 2% oleh pengguna jasa: Tabel 4.6 Selisih Tarif Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan Kewajiban Penyetoran Bulan
PPh Final yang Telah Dipotong
Agustus
1.804.000
2%
Agustus
5.046.255
Agustus
3.307.164
September September September
Tarif Final Sebelumnya
Tarif Final Seharusnya
Selisih
90.200.000
3%
1%
902.000
2%
252.312.750
3%
1%
2.523.128
2%
165.358.200
3%
1%
1.653.582
4.640.018
2%
232.000.900
3%
1%
2.320.009
6.666.893
2%
333.344.650
3%
1%
3.333.447
Nilai Bruto
Selisih PPh yang harus Disetor
5.548.484
2%
277.424.200
3%
1%
2.774.242
10.745.154
2%
537.257.700
3%
1%
5.372.577
November
9.349.403
2%
467.470.150
3%
1%
4.674.702
November
11.747.856
2%
587.392.800
3%
1%
5.873.928
November
9.596.514
2%
479.825.700
3%
1%
4.798.257
Desember
4.771.403
2%
238.570.150
3%
1%
2.385.702
Desember
6.602.316
2%
330.115.800
3%
1%
3.301.158
Desember
3.769.080
2%
188.454.000
3%
1%
1.884.540
47.541
2%
2.377.050
3%
1%
Oktober
Desember Jumlah
85.532.771
4.245.127.050
23.771 41.821.041
Kekurangan sebesar 41.821.041 ini wajib dilunasi sendiri oleh PT PIBS. - Jadi, berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009, total PPh pasal 4 ayat (2) kurang bayar yang wajib dilunasi oleh PT PIBS tahun 2008 sebesar 62.075.041 (20.254.001 + 41.821.041). Namun, perusahaan belum melunasi kewajiban pajak atas peralihan peraturan ini.
IV.3.2 Penerbitan PP No.40 Tahun 2009 Pada permulaan tahun 2009, seharusnya perusahaan-perusahaan konstruksi telah berpedoman pada PP No.51 Tahun 2008 sehingga penyampaian SPT Tahunan 2008 57
yang dilakukan di April 2009 telah sesuai dengan PP ini. Namun, PT PIBS belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PP ini pada saat penyampaian SPT Tahunan 2008, misalnya atas penghasilan yang seharusnya dipotong PPh final masih dipotong PPh pasal 23 dan dikreditkan. Setelah itu, tidak lama setelah penyampaian SPT Tahunan 2008, terbit peraturan baru yaitu PP No.40 tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari PP No. 51 Tahun 2009. Akibatnya, untuk perusahaan yang tadinya telah dipotong atau telah mengkoreksi pemotongan pajak menjadi PPh pasal 4 ayat (2) atas pembayaran dari kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 tetapi sebelum 1 Agustus 2008, harus melakukan perubahan bukti potong (lagi) dan pembetulan SPT Tahunan yang telah difinalkan pada tahun 2008 menjadi PPh pasal 23. Dikarenakan PT PIBS belum membayar kekurangan pembayaran PPh final di tahun 2008, maka beberapa pembayaran tidak perlu dilakukan revisi dan dianggap sudah benar karena berdasarkan PP terbaru dikenakan PPh Pasal 23.
IV.3.2.1 Dampak Penerbitan PP No.40 Tahun 2009 Pada Tahun 2008 Dampak penerbitan PP No.40 Tahun 2009 terhadap perusahaan: -
Pendapatan tahun 2008 sebesar 26.261.734.950 adalah pendapatan yang ada bukti potongnya. Berdasarkan PP No.40 Tahun 2009, dari jumlah ini, pendapatan yang bersifat final menjadi sebesar 12.224.060.950 yaitu atas pembayaran yang kontraknya ditandatangani mulai 1 Agustus 2008. Pendapatan yang bersifat nonfinal menjadi sebesar 14.037.674.000 yaitu atas pembayaran
yang kontraknya
ditandatangani sebelum Agustus 2008.
58
Gambar 4.2 Persentase Pendapatan 2008 Berdasarkan PP No. 40 Tahun 2009
- Akibat terbitnya PP No. 40 Tahun 2009 ini, kredit pajak PPh pasal 23 untuk tahun 2008 menjadi sebesar : Pemotongan PPh 23 atas kontrak sebelum 2008
185.958.961
Pemotongan PPh 23 atas kontrak sejak 1 Jan s.d 31 Juli 2008
33.201.901
Perubahan bukti potong PPh final menjadi PPh Pasal 23
54.286.518
Total kredit pajak PPh pasal 23 tahun 2008
273.447.380
Kredit pajak ini lebih besar daripada kredit pajak yang diperbolehkan menurut PP No.51 tahun 2008 karena tidak hanya pembayaran atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008 saja yang dipotong PPh pasal 23, tetapi juga atas pembayaran kontrak yang ditandatangani sejak 1 Januari 2008 sampai 31 Juli 2008.
59
- Mengacu pada tabel 4.5, terdapat kekurangan pembayaran PPh final tetapi perusahaan
belum
memenuhi
kewajiban
penyetoran
kekurangan
tersebut.
Dikarenakan terbitnya PP No.40 Tahun 2009 ini, kurang bayar pada tabel 4.5 yang kontraknya ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 tidak perlu disetor karena sudah benar bahwa atas pembayaran tersebut dipotong PPh pasal 23. Tabel 4.7 Pemotongan PPh Pasal 23 yang Sudah Benar Pengenaannya Bulan
PPh 23 yang dipotong
Nilai Bruto
Maret
4.443.740
2%
222.187.000
April
2.504.280
2%
125.214.000
April
2.854.880
2%
142.744.000
Mei
3.005.140
2%
150.257.000
Juli
3.005.140
2%
150.257.000
Juli
2.544.282
2%
127.214.100
Juli
8.602.620
2%
430.131.000
Agustus
1.196.259
2%
59.812.950
September
2.356.200
2%
117.810.000
September
2.168.980
2%
108.449.000
Desember
520.380
2%
26.019.000
Jumlah
-
Tarif PPh 23
33.201.901
1.660.095.050
Masih mengacu pada tabel 4.5, berikut ini adalah kurang bayar yang tetap harus dilunasi karena kontrak ditandatangani mulai 1 Agustus 2008. Tabel 4.8 Kurang Bayar PPh Pasal 4 Ayat (2) yang Harus Disetor Bulan
PPh 23 yang Dipotong
Tarif PPh 23
Nilai Bruto
Tarif PPh final
Selisih
Kurang Bayar PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
September Oktober November
2.980.960 400.000 3.005.140
2% 2% 2%
149.048.000 20.000.000 150.257.000
3% 3% 3%
1% 1% 1%
1.490.480 200.000 1.502.570
Desember
920.000
2%
46.000.000
3%
1%
460.000
Total
7.306.100
365.305.000
3.653.050
60
Jadi, mengacu pada tabel 4.5 kurang bayar yang wajib disetor oleh PT PIBS bukan sebesar 20.254.00 tetapi hanya sebesar 3.653.050. - Mengacu pada tabel 4.6, terdapat kekurangan pembayaran PPh final tetapi perusahaan belum menyetor kekurangan tersebut. Dikarenakan terbitnya PP No.40 Tahun 2009 ini, pembayaran atas kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 tetapi sebelum 1 Agustus 2008 pada tabel 4.6 yang sebelumnya telah dipotong PPh final, dilakukan perubahan bukti pemotongan menjadi PPh Pasal 23 oleh penyedia jasa. Apabila atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh final dengan tarif 2% maka perusahaan tidak mengalami kurang bayar (tarif sama dengan PPh 23). Apabila atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong PPh final dengan tarif 3% maka perusahaan lebih bayar sebesar 1% dari nilai bruto. Tabel 4.9 Pemotongan yang Harus Dilakukan Perubahan Bukti Potong Dari PPh Final Menjadi PPh 23 Bulan
PPh Final
Tarif Final Sebelumnya
Nilai Bruto
Tarif PPh 23 Seharusnya
Selisih
Kurang Bayar
Agustus
1.804.000
2%
90.200.000
2%
-
0
Agustus
3.307.164
2%
165.358.200
2%
-
0
September
6.666.893
2%
333.344.650
2%
-
0
Oktober
10.745.154
2%
537.257.700
2%
-
0
November
11.747.856
2%
587.392.800
2%
-
0
November
9.596.514
2%
479.825.700
2%
-
0
Desember
6.602.316
2%
330.115.800
2%
-
0
Desember
3.769.080
2%
188.454.000
2%
-
0
Desember
47.541
2%
2.377.050
2%
-
0
Jumlah
54.286.518
2.714.325.900
0
Tidak ada kurang bayar yang harus disetorkan karena tarif PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pengguna jasa adalah sebesar 2% dan tarif ini sama dengan tarif PPh 61
pasal 23 sehingga perusahaan cukup melakukan perubahan bukti potong dari PPh pasal 4 ayat (2) menjadi PPh pasal 23. Permohonan perubahan bukti pemotongan disampaikan secara tertulis ke KPP tempat penyedia jasa terdaftar sesuai dengan format lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009, sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB II skripsi ini. - Masih mengacu pada tabel 4.6, berikut ini adalah pemotongan PPh final atas pembayaran yang kontraknya ditandatangani setelah 1 Agustus 2008 sehingga tetap harus dilunasi kekurangan pembayarannya. Tabel 4.10 Kurang Bayar PPh Pasal 4 Ayat (2) Wajib Disetor Bulan
PPh Final
Tarif Final Sebelumnya
Nilai Bruto
Tarif Final Seharusnya
Selisih
Kurang Bayar
Agustus September September November
5.046.255 4.640.018 5.548.484 9.349.403
2% 2% 2% 2%
252.312.750 232.000.900 277.424.200 467.470.150
3% 3% 3% 3%
1% 1% 1% 1%
2.523.128 2.320.009 2.774.242 4.674.702
Desember
4.771.403
2%
238.570.150
3%
1%
2.385.702
Jumlah
31.246.253
1.530.801.150
14.677.782
Mengacu pada tabel 4.6, kurang bayar PPh final bukan sebesar 41.821.041 tetapi hanya sebesar 14.677.782. -
Jadi, berdasarkan PP No.40 Tahun 2009, total PPh pasal 4 ayat (2) kurang bayar tahun 2008 bukan sebesar 62.075.041, melainkan sebesar 18.330.832 (3.653.050 + 14.677.782 ).
IV.3.2.2 Dampak Penerbitan PP No.40 Tahun 2009 Pada Tahun 2009
62
Mulai tahun 2009, terhadap seluruh penghasilan yang diperoleh PT PIBS harus dikenakan PPh final pasal 4 ayat (2). Pajak final yang dipotong oleh pihak ketiga (maupun disetor sendiri) tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan yang terutang pada SPT Tahunan PPh. Untuk melihat ketepatan penyajian pendapatan pada SPT Tahunan 2009, digunakan analisis terhadap bukti potong yang diperoleh perusahaan. Beberapa bukti potong yang diperoleh pada tahun 2009 adalah bukti potong atas pendapatan yang telah diakui di tahun 2008 dan beberapa bukti potong yang diperoleh pada awal tahun 2010 adalah bukti potong atas pendapatan yang telah diakui di tahun 2009. Maka total pendapatan di tahun 2009 adalah: Total pendapatan dari seluruh bukti potong yang diterima di 2009
36.707.510.400
Pendapatan yang telah diakui di 2008 tetapi bukti potong di 2009
(10.693.259.800)
Pendapatan yang telah diakui di 2009 tetapi bukti potong di 2010
1.420.202.250
Pendapatan tahun 2009
27.434.452.850
Pendapatan sebesar 27.434.452.850 adalah pendapatan yang ada bukti potong finalnya.
63
Gambar 4.3 Persentase Pendapatan 2009 SPT Tahunan perusahaan menyajikan total pendapatan pada tahun 2009 sebesar 29.650.659.232 sehingga terdapat selisih pendapatan sebesar 2.216.206.382 (7%). Selisih ini merupakan pendapatan yang tidak ada bukti potongnya. Karena mulai tahun 2009 seluruh penghasilan dikenakan pajak final maka dapat disimpulkan bahwa selisih ini merupakan penghasilan yang tidak dipotong pajak oleh pengguna jasa (PT PIBS menerima 100% pembayaran) sehingga pajak final atas penghasilan ini disetor sendiri oleh PT PIBS, sebesar 3% dari 2.216.206.382, yaitu 66.486.191. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah ini telah dilunasi oleh PT PIBS. Dalam hal pemotongan pajak dilakukan oleh pengguna jasa dan atas bukti potong PPh final yang diterima hanya dipotong pajak dengan tarif dibawah 3% maka perusahaan wajib menyetor selisih kekurangan pemotongan tersebut. Tabel 4.11
64
Kurang Bayar 2009 yang Wajib Disetor PPh yang telah dipotong
Sifat
Tarif
Pendapatan
Tarif seharusnya
Selisih
Kurang Bayar
Januari
25.856.893
Final
2%
1.292.844.650
3%
1%
12.928.447
Januari
20.400.000
Final
2%
1.020.000.000
3%
1%
10.200.000
Januari
91.720
Final
2%
4.586.000
3%
1%
45.860
Januari
9.499.060
Final
2%
474.953.000
3%
1%
4.749.530
Januari
4.921.748
Final
2%
246.087.400
3%
1%
2.460.874
Januari
5.331.791
Final
2%
266.589.550
3%
1%
2.665.896
Januari
6.353.551
Final
2%
317.677.550
3%
1%
3.176.776
Januari
20.897.755
Final
2%
1.044.887.750
3%
1%
10.448.878
Januari
12.400.000
Final
2%
620.000.000
3%
1%
6.200.000
Januari
21.890.436
Final
2%
1.094.521.800
3%
1%
10.945.218
Februari
4.899.043
Final
2%
244.952.150
3%
1%
2.449.522
Februari
5.638.443
Final
2%
281.922.150
3%
1%
2.819.222
Februari
11.935.000
Final
2%
596.750.000
3%
1%
5.967.500
Februari
570.179
Final
2%
28.508.950
3%
1%
285.090
Februari
20.796.874
Final
2%
1.039.843.700
3%
1%
10.398.437
Februari
4.230.480
Final
2%
211.524.000
3%
1%
2.115.240
Februari
3.642.040
Final
2%
182.102.000
3%
1%
1.821.020
Februari
930.102
Final
2%
46.505.100
3%
1%
465.051
Februari
1.576.500
Final
2%
78.825.000
3%
1%
788.250
Maret
19.110.000
Final
2%
955.500.000
3%
1%
9.555.000
Maret
2.732.491
Final
2%
136.624.550
3%
1%
1.366.246
Maret
3.751.453
Final
2%
187.572.650
3%
1%
1.875.727
Maret
22.688.625
Final
2%
1.134.431.250
3%
1%
11.344.313
Maret
1.822.820
Final
2%
91.141.000
3%
1%
911.410
April
8.036.940
Final
2%
401.847.000
3%
1%
4.018.470
April
2.756.562
Final
2%
137.828.100
3%
1%
1.378.281
April
2.845.239
Final
2%
142.261.950
3%
1%
1.422.620
April
17.084.190
Final
2%
854.209.500
3%
1%
8.542.095
April
4.262.500
Final
2%
213.125.000
3%
1%
2.131.250
April
16.625.860
Final
2%
831.293.000
3%
1%
8.312.930
Mei
3.529.895
Final
2%
176.494.750
3%
1%
1.764.948
Mei
2.084.018
Final
2%
104.200.900
3%
1%
1.042.009
Bulan
65
Mei
10.540.071
Final
2%
527.003.550
3%
1%
5.270.036
Juni
211.200
Final
2%
10.560.000
3%
1%
105.600
Juni
1.896.134
Final
2%
94.806.700
3%
1%
948.067
Juni
1.790.830
Final
2%
89.541.500
3%
1%
895.415
Juni
5.331.767
Final
2%
266.588.350
3%
1%
2.665.884
Juni
24.864.040
Final
2%
1.243.202.000
3%
1%
12.432.020
Juni
1.876.607
Final
2%
93.830.350
3%
1%
938.304
Juni
25.831.740
Final
2%
1.291.587.000
3%
1%
12.915.870
Juli
1.954.182
Final
2%
97.709.100
3%
1%
977.091
Juli
3.133.208
Final
2%
156.660.400
3%
1%
1.566.604
Juli
1.045.000
Final
2%
52.250.000
3%
1%
522.500
Juli
5.459.377
Final
2%
272.968.850
3%
1%
2.729.689
Juli
4.201.204
Final
2%
210.060.200
3%
1%
2.100.602
Juli
1.235.000
Final
2%
61.750.000
3%
1%
617.500
Juli
15.650.327
Final
2%
782.516.350
3%
1%
7.825.164
Agustus
24.465.620
Final
2%
1.223.281.000
3%
1%
12.232.810
Agustus
5.551.208
Final
2%
277.560.400
3%
1%
2.775.604
Agustus
2.290.582
Final
2%
114.529.100
3%
1%
1.145.291
Agustus
3.044.436
Final
2%
152.221.800
3%
1%
1.522.218
Agustus
3.938.475
Final
2%
196.923.750
3%
1%
1.969.238
September
12.032.280
Final
2%
601.614.000
3%
1%
6.016.140
September
7.460.420
Final
2%
373.021.000
3%
1%
3.730.210
September
8.633.287
Final
2%
431.664.350
3%
1%
4.316.644
September
4.163.509
Final
2%
208.175.450
3%
1%
2.081.755
September
5.331.767
Final
2%
266.588.350
3%
1%
2.665.884
Oktober
10.294.723
Final
2%
514.736.150
3%
1%
5.147.362
Oktober
13.028.670
Final
2%
651.433.500
3%
1%
6.514.335
Oktober
2.001.579
Final
2%
100.078.950
3%
1%
1.000.790
Oktober
1.408.856
Final
2%
70.442.800
3%
1%
704.428
November
10.738.610
Final
2%
536.930.500
3%
1%
5.369.305
November
2.340.527
Final
2%
117.026.350
3%
1%
1.170.264
Desember
3.659.384
Final
2%
182.969.200
3%
1%
1.829.692
Desember
15.400.000
Final
2%
770.000.000
3%
1%
7.700.000
Desember
6.016.140
Final
1%
601.614.000
3%
2%
12.032.280
66
Desember
12.232.810
Final
1%
1.223.281.000
3%
2%
24.465.620
Desember
12.432.020
Final
1%
1.243.202.000
3%
2%
24.864.040
Desember
12.915.870
Final
1%
1.291.587.000
3%
2%
25.831.740
Desember
8.312.930
Final
1%
831.293.000
3%
2%
16.625.860
Desember
4.018.470
Final
1%
401.847.000
3%
2%
8.036.940
Desember
9.555.000
Final
1%
955.500.000
3%
2%
19.110.000
Total
705.260.418
36.707.510.400
395.964.894
Perusahaan harus menyetorkan selisih tarif PPh final yang kurang dipotong pengguna jasa dengan total sebesar 395.964.894.
IV.3.2.3 Dampak Penerbitan PP No.40 Tahun 2009 Pada Tahun 2010 Untuk menghitung pendapatan perusahaan pada tahun 2010, digunakan analisis terhadap bukti potong yang diperoleh perusahaan. Beberapa bukti potong yang diperoleh pada tahun 2010 adalah bukti potong atas pendapatan yang telah diakui di tahun 2009 dan berdasarkan informasi yang diperoleh, bukti potong yang diterima di tahun 2011 (tertanggal 2010) yang pendapatannya telah diakui di 2010 adalah sebesar 46.350.000. Total pendapatan pada tahun 2010: Total pendapatan dari seluruh bukti potong yang diterima di 2010 40.839.629.567 Pendapatan yang telah diakui di 2009 tetapi bukti potong di 2010
( 1.420.202.250)
Pendapatan yang telah diakui di 2010 tetapi bukti potong di 2011
1.545.000.000
Pendapatan tahun 2010
40.964.427.317
67
Gambar 4.4 Persentase Pendapatan 2010
SPT Tahunan perusahaan menyajikan total pendapatan pada tahun 2010 sebesar 42.845.080.299 sehingga terdapat selisih pendapatan sebesar 1.880.652.982 (4%). Selisih ini merupakan penghasilan yang tidak dipotong pajak oleh pengguna jasa (PT PIBS menerima 100% pembayaran) sehingga pajak final atas penghasilan ini harus disetor sendiri oleh PT PIBS, sebesar 3% dari 1.880.652.982, yaitu 56.419.589. Jumlah ini telah dilunasi oleh PT PIBS. Dalam hal pemotongan pajak dilakukan oleh pengguna jasa dan atas bukti potong PPh final yang diterima hanya dipotong pajak dengan tarif dibawah 3% maka perusahaan wajib menyetor selisih kekurangan pemotongan tersebut. Tabel 4.12 Kurang Bayar 2010 yang Wajib Disetor Bulan Januari
PPh yang telah dipotong
Sifat
Tarif
Pendapatan
Tarif seharusnya
Selisih
21.541.443
Final
2%
1.077.072.150
3%
1%
Kurang Bayar 10.770.722
68
Januari
4.000.000
Final
2%
200.000.000
3%
1%
2.000.000
Januari
1.437.549
Final
2%
71.877.450
3%
1%
718.775
Januari
1.229.432
Final
2%
61.471.600
3%
1%
614.716
Februari
17.739.345
Final
2%
886.967.250
3%
1%
8.869.673
Februari
928.409
Final
2%
46.420.450
3%
1%
464.205
Februari
8.741
Final
2%
437.050
3%
1%
4.371
Februari
27.018.038
Final
2%
1.350.901.900
3%
1%
13.509.019
Maret
186.880
Final
2%
9.344.000
3%
1%
93.440
Maret
7.423.091
Final
2%
371.154.550
3%
1%
3.711.546
Maret
5.692.942
Final
2%
284.647.100
3%
1%
2.846.471
Maret
166.077
Final
2%
8.303.850
3%
1%
83.039
April
1.525.700
Final
2%
76.285.000
3%
1%
762.850
April
7.892.781
Final
2%
394.639.050
3%
1%
3.946.391
April
20.194.672
Final
2%
1.009.733.600
3%
1%
10.097.336
April
9.480.600
Final
2%
474.030.000
3%
1%
4.740.300
April
18.210.319
Final
2%
910.515.950
3%
1%
9.105.160
April
6.515.774
Final
2%
325.788.700
3%
1%
3.257.887
April
48.864
Final
2%
2.443.200
3%
1%
24.432
Mei
10.640.000
Final
2%
532.000.000
3%
1%
5.320.000
Mei
12.898.545
Final
2%
644.927.250
3%
1%
6.449.273
Mei
1.039.300
Final
2%
51.965.000
3%
1%
519.650
Juni
23.122.332
Final
2%
1.156.116.600
3%
1%
11.561.166
Juni
7.435.709
Final
2%
371.785.450
3%
1%
3.717.855
Juni
7.461.887
Final
2%
373.094.350
3%
1%
3.730.944
Juni
7.704.873
Final
2%
385.243.650
3%
1%
3.852.437
Juni
19.668.748
Final
2%
983.437.400
3%
1%
9.834.374
Juni
14.259.700
Final
2%
712.985.000
3%
1%
7.129.850
Juli
5.322.655
Final
2%
266.132.750
3%
1%
2.661.328
Juli
10.306.688
Final
2%
515.334.400
3%
1%
5.153.344
Juli
7.847.709
Final
2%
392.385.450
3%
1%
3.923.855
Juli
3.379.570
Final
2%
168.978.500
3%
1%
1.689.785
Juli
2.514.426
Final
2%
125.721.300
3%
1%
1.257.213
Juli
14.182.360
Final
2%
709.118.000
3%
1%
7.091.180
Agustus
8.038.156
Final
2%
401.907.800
3%
1%
4.019.078
Agustus
3.592.036
Final
2%
179.601.800
3%
1%
1.796.018
Oktober
3.167.236
Final
2%
158.361.800
3%
1%
1.583.618
November
3.558.473
Final
2%
177.923.650
3%
1%
1.779.237
November
7.997.109
Final
2%
399.855.450
3%
1%
3.998.555
November
80.300
Final
2%
4.015.000
3%
1%
40.150
10.248.285
Final
2%
512.414.250
3%
1%
Desember Total
1.057.335.510
40.839.629.567
5.124.143 167.853.377
69
Jadi, perusahaan harus membayar selisih tarif PPh final yang kurang dipotong pengguna jasa dengan total sebesar 167.853.377.
IV.3.3 Pengakuan Pendapatan Dalam mencatat pendapatannya, perusahaan tidak menggunakan metode persentase penyelesaian. Agar penghasilan dapat diakui secara proporsional sesuai tahap penyelesaian pekerjaan, perusahaan sebaiknya menerapkan metode persentase penyelesaian karena perusahaan mengerjakan proyek-proyek dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Berikut ini dijabarkan cara penghitungan dengan metode ini. Asumsikan suatu proyek konstruksi bernilai Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (lima tahun). Keterangan biaya yang terjadi pada tiap-tiap tahun sebagai berikut : 2008 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek 2009 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek 2010 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek 2011 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek 2012 Total biaya proyek
Rp 150.000.000,00 Rp 700.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Rp 450.000.000,00 Rp 600.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp 750.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 875.000.000,00
(total perkiraan semula Rp 850.000.000,00)
70
Laba bruto usaha setiap tahun dihitung sebagai berikut : Tahun 2008 Harga kontrak
Rp 1.000.000.000,00
Akumulasi biaya s.d. akhir tahun 2008
Rp 150.000.000,00
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek
Rp 700.000.000,00
Perkiraan laba bruto usaha proyek
Rp
850.000.000,00
Rp
150.000.000,00
Laba bruto usaha tahun 2008 : Rp150.000.000,00 x Rp150.000.000,00 Rp850.000.000,00
=
Rp26.470.588,23
Tahun 2009 Harga kontrak Akumulasi biaya s.d. akhir tahun 2009
Rp 1.000.000.000,00 Rp 400.000.000,00
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp 450.000.000,00 Rp 850.000.000,00 Perkiraan laba bruto usaha proyek
Rp 150.000.000,00
Laba bruto usaha sampai tahun 2009 : Rp400.000.000,00 x Rp150.000.000,00 Rp850.000.000,00
=
Rp 70.588.235,29
Laba bruto usaha tahun 2008
Rp 26.470.588,23
Laba bruto usaha tahun 2009
Rp 44.117.647,06
Tahun 2010 Harga kontrak Akumulasi biaya s.d. akhir tahun 2010
Rp 1.000.000.000,00 Rp 600.000.000,00 71
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp 250.000.000,00 Rp 850.000.000,00 Perkiraan laba bruto usaha proyek
Rp 150.000.000,00
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2010 : Rp600.000.000,00 Rp850.000.000,00
x
Rp150.000.000,00
=
Rp105.882.352,94
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2009
Rp 70.588.235,29
Laba bruto usaha tahun 2010
Rp 35.294.117,65
Tahun 2011 Harga kontrak
Rp 1.000.000.000,00
Akumulasi biaya s.d. akhir tahun 2011
Rp 750.000.000,00
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp 100.000.000,00 Rp 850.000.000,00 Perkiraan laba bruto usaha proyek
Rp 150.000.000,00
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2011 : Rp750.000.000,00 Rp850.000.000,00
x
Rp150.000.000,00
=
Rp 132.352.941,17
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2010
Rp 105.882.352,94
Laba bruto usaha tahun 2011
Rp 26.470.588,23
Tahun 2012 Harga kontrak
Rp 1.000.000.000,00
Total biaya proyek
Rp
875.000.000,00
72
Laba bruto usaha proyek
Rp
125.000.000,00
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2011
Rp
132.352.941,17
Laba (rugi) usaha tahun 2012
(Rp
7.352.941,17)
Untuk menghitung penghasilan neto maka laba bruto usaha dikurangi dengan biayabiaya.
IV.4
Panduan Penyusunan SPT Tahunan Final Konsekuensi utama dari pengenaan PPh final adalah biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tidak dapat diakui. Sementara bagi yang tidak dikenai PPh final dapat mengakui biaya-biaya, namun terbatas pada biaya-biaya yang disebutkan dalam Pasal 6 dan 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008). Dapat disimpulkan bahwa perusahaan konstruksi pada dasarnya tetap dianggap laba meskipun dalam kondisi rugi. Oleh karena itu, pengusaha konstruksi harus mengkoreksi penghasilan dan biaya konstruksinya (menghilangkan penghasilan dan biaya) pada saat pengisian SPT Tahunan. Atau dengan kata lain, pengusaha konstruksi dan pengusahapengusaha lainnya yang dikenakan PPh Final tidak berkewajiban untuk membayar PPh Tahunan (PPh Badan untuk badan usaha dan atau PPh Orang Pribadi untuk usaha perorangan). Jika tidak ada penghasilan lainnya yang tidak dikenakan PPh final, maka tidak ada PPh akhir tahun yang dibayar. Jika sebaliknya, maka hanya atas penghasilan yang tidak dikenakan PPh final saja yang perlu dilakukan penghitungan PPh akhir tahun. Dalam menyampaikan SPTnya, ada beberapa kekeliruan yang dilakukan PT PIBS, misalnya : penghasilan konstruksi yang bersifat final tidak dicantumkan dalam 73
Formulir IV butir 8. Guna memandu perusahaan dalam pengisian SPT, berikut ini diberikan petunjuk pengisian SPT bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang dikenakan PPh final, khususnya di bidang usaha jasa konstruksi. • Jika WP membuat sendiri formulir SPT Tahunan, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat di scan. • Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram. • Kertas tidak boleh dilipat atau kusut. • Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai uang, harus tanpa nilai desimal. • Isi lampiran khusus berikut ini : 1A
: Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal
2A
: Perhitungan kompensasi kerugian fiskal
3A
: Pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
3A-1 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa 3A-2 : Pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country 4A
: Daftar fasilitas penanaman modal
5A
: Daftar cabang utama perusahaan
6A
: Perhitungan PPh pasal 26 ayat (4)
7A
: Kredit pajak luar negeri
74
Dari seluruh lampiran khusus ini, yang wajib diisi adalah lampiran 1A, sedangkan lampiran yang lain wajib diisi jika relevan dengan perusahaan. • Isi formulir lampiran utama. Semua lampiran utama ini wajib diisi meskipun nihil, yang terdiri dari : Lampiran VI, terdiri dari : - Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. - Daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. - Daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. Ketiga daftar diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan. Wajib Pajak yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta Wajib Pajak yang tidak mempunyai utang/piutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, cukup mengisi daftar dengan pernyataan : “Tidak Ada”, pada kolom (2). Lampiran V, terdiri dari : - Daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. - Daftar susunan pengurus dan komisaris. Jangan lupa menulis NPWP untuk para pemegang saham, pengurus, dan komisaris. Apabila tidak memiliki NPWP, diisi “Tidak Ada”. Daftar susunan pengurus dan komisaris diisi lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manajer. Lampiran IV, terdiri dari : - PPh final. 75
- PPh yang tidak termasuk objek pajak. Lampiran ini diisi dengan penghasilan-penghasilan yang dikenai PPh final, baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan penyetoran sendiri, serta penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak. Perusahaan konstruksi wajib mengisi lampiran IV, bagian A “PPh Final” butir 8 “Imbalan Jasa Konstruksi”. Sebagai contoh, apabila tahun 2009 perusahaan memberikan jasa pelaksanaan konstruksi senilai Rp1.000.000.000 dan perusahaan termasuk penyedia jasa berkualifikasi usaha menengah maka diisi butir 8a dengan DPP Rp1.000.000.000, tarif 3%, sehingga menghasilkan PPh terutang sebesar Rp30.000.000. Jika perusahaan memiliki penghasilan yang bersifat final lainnya, misalnya bunga deposito maka informasi tersebut harus dituangkan. Bagian B diisi jika perusahaan memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misalnya apabila perusahaan memiliki penyertaan modal minimal 25% pada perusahaan lain maka atas dividen yang diterima dari perusahaan tersebut tidak termasuk objek pajak. Hasil penjumlahan PPh final dipindahkan atau harus sama dengan formulir induk butir 15a, sedangkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dipindahkan ke formulir induk butir 15b. Lampiran III Lampiran ini diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemungutan/ 76
pemotongan pajak oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan. Misalnya, kredit pajak PPh pasal 22 atas penjualan semen atau kredit pajak PPh pasal 23 atas imbalan jasa yang diberikan. Untuk perusahaan konstruksi, pada tahun 2008 masih ada pengkreditan PPh 23 atas jasa konstruksi yang diberikan, yaitu atas pembayaran dari kontrak yang ditandatangani sebelum Agustus 2008 (karena masih mengacu pada PP No.140 tahun 2000 yang bersifat nonfinal). Mulai tahun 2009 pengkreditan atas jasa konstruksi adalah nihil karena telah dikenakan PPh final. Jumlah kredit pajak lampiran ini harus sama dengan formulir induk butir 8a. Lampiran II Lampiran II ini berisi tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Lampiran I Terdiri dari 8 bagian : 1. Penghasilan neto komersial dalam negeri. Yaitu semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha di Indonesia, termasuk penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Jumlah peredaran usaha (1a) diisi dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, yaitu sebesar pendapatan dari main business perusahaan diluar pendapatan lainnya. Harga pokok penjualan (1b), biaya usaha lainnya (1c) dan biaya dari luar usaha (1f) diambil dari lampiran II. Apabila perusahaan memiliki penghasilan dari luar usaha yang tidak ada kaitannya 77
dengan kegiatan usaha (1e) maka cantumkan jumlah penghasilan bruto dari luar usaha yang diperoleh. Biaya dari luar usaha (1f) diisi bila ada biayabiaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha tersebut pada huruf e. 2. Penghasilan neto komersial luar negeri. Dari lampiran khusus 7a/7b kolom 5 ‘Jumlah Neto’ (jika ada). 3. Jumlah penghasilan neto komersial. Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri dan luar negeri. 4. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk sebagai objek pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 8) akan menjadi nihil/netral. Jumlah ini diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang telah dimasukkan dalam angka 1 formulir 1771–I. Untuk perusahaan konstruksi, semua penghasilannya bersifat final mulai 2009 sehingga seluruh peredaran usahanya dimasukkan ke poin ini (mengurangi penghasilan neto fiskal), termasuk juga penghasilan dari luar usaha yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. Sedangkan, pada tahun 2008 ada dua jenis penghasilan dari main business perusahaan 78
konstruksi, yaitu yang bersifat final (atas pembayaran dari kontrak yang ditandatangani mulai Agustus 2008) dan yang bersifat tidak final (atas pembayaran dari kontrak yang ditandatangani sebelum Agustus 2008). Jadi, jumlah yang dimasukkan ke poin ini hanya atas penghasilan yang bersifat finalnya saja. 5. Penyesuaian fiskal positif. Yaitu penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1. 6. Penyesuaian fiskal negatif. Yaitu penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1. 7. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Dari lampiran khusus 4a angka 5b (jika ada). 8. Penghasilan neto fiskal. Diisi dengan hasil perhitungan angka 3 dikurangi angka 4 ditambah angka 5m dikurangi angka 6e dikurangi angka 7b. Penghasilan neto fiskal akan nihil jika atas seluruh penghasilan dikenakan PPh final. • Isi formulir induk 1771. 79
Setelah semua formulir lampiran SPT badan terisi, langkah terakhir adalah mengisi formulir induk SPT Tahunan PPh Badan, yang secara umum merupakan pindahan dari lampiran-lampiran yang telah dibuat. Untuk perusahaan yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh final, termasuk perusahaan konstruksi (mulai tahun 2009), kolom 3 pada formulir ini nihil kecuali butir 15a dan 15b (jika ada). Untuk perusahaan konstruksi tahun 2008, penghasilan neto fiskal dan kredit pajak dalam negeri tidak nihil karena ada sebagian penghasilan yang dikenakan PPh 23. Penghasilan neto fiskal diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dari formulir 1771-I nomor 8 kolom (3). Kemudian pilih salah satu tarif penghitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kotak yang tersedia. Untuk peredaran bruto dengan maksimal 50 Milyar mendapat fasilitas pasal 31E berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 Milyar. Jika peredaran bruto lebih dari 50 Milyar maka pengenaannya berdasarkan tarif tunggal pasal 17. Kredit pajak dalam negeri diisi berdasarkan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut atas penghasilan lain yang diperoleh dan dikenakan tarif umum. Angka 9 diisi sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 6 dengan jumlah pada angka 7 dan angka 8c. Angka 11 diisi berdasarkan hasil pengurangan angka 9 dengan angka 10d. Kerugian fiskal dari usaha jasa konstruksi masih dapat dikompensasikan hanya sampai tahun pajak 2008. Dalam menghitung PPh terutang.
80
Berdasarkan PER-34/PJ/2010 Lampiran VIII Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, maka penulis melakukan penyusunan kembali lampiran-lampiran formulir SPT 1771 PT PIBS yang mengalami kekeliruan, dengan cara pengisian sebagai berikut:
IV.4.1 Pembetulan Lampiran Formulir SPT 1771 PT PIBS Tahun 2009
81
FORMULIR
SPT TAHUNAN
1771 NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA
:
NO. TELEPON
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
2 0 0 9
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
PERHATIAN :
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
SPT PEMBETULAN KE- …
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU : NO. FAKS :
0
1
0
s.d.
9
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
1
2
0
-
9
:
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
X TIDAK DIAUDIT
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KONSULTAN PAJAK
:
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
PAJAK
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
C. KREDIT PAJAK
B. PPh TERUTANG
A. PENGHASILAN KENA
(1)
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………
1
0
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………
2
0
3
0
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..……………………….
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.
Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………..
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………..
c.
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)
4
0
5
0
6
0
7
0
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …….
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..…………………………………
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) …
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….…………..
8a
0
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ……….…….
8b
0
c.
JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………………..
8c
0
9
0
10a
0
10b
0
10c
0
10d
0
11
0
9.
10.
11.
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)…
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………….
b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….….…
c.
PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ….….……………
d.
JUMLAH (10a + 10b + 10c) …...…………………...………………
a.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10d) …...
12. 13.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
TGL
BLN
THN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
82
Formulir 1771
Halaman 2 RUPIAH (2)
(1)
PENGHASILAN BUKAN
OBJEK PAJAK
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN
a.
PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………… Ø
14a
0
b.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .…………… Ø
14b
0
c.
PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..…………………………………….…………………..……….. Ø
14c
0
d.
PPh YANG TERUTANG 14d (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) …………………..…………………..……………… Ø
e.
HUBUNGAN ISTIMEWA
F. PPH FINAL DAN
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
14.
15
(3)
0
KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a 14e YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……..………...…..……..……………….. Ø
0
14f
0
14g
0
15a
892.625.472
15b
0
f.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………………………………………………..……….. Ø
g.
PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………………………………………..…………. Ø
a.
PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …….
b.
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..…
16 a.
b.
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
X
Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
H. LAMPIRAN
b.
LAPORAN KEUANGAN
c.
X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
d.
X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e.
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f.
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g.
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i.
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
k.
(Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
__________________________________________________________________________
m.
__________________________________________________________________________
n.
__________________________________________________________________________ *
Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a.
X
WAJIB PAJAK
b.
KUASA
c.
d. (Tempat)
3 0 tgl
4 0 bln
2
0
1
0
thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA
:
e.
NPW P
:
f.
F.1.1.32.14
83
IDENTITAS
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
(1)
TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NO 1.
LAMPIRAN - I
1771 - I
0
1
0
9
s.d.
1
2
0
2
0
9
9
URAIAN
RUPIAH
(2)
(3)
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : a.
1a
29.650.659.232
1b
27.400.320.813
Ø PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….
b.
Ø HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….
c.
Ø BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
1c
2.007.552.131
1d
242.786.288
1e
15.528.475
d.
Ø PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….
e.
Ø PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
f. g.
1f
0
1g
15.528.475
1h
258.314.763
3
258.314.763
Ø BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…… Ø PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….
2.
Ø h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 Ø (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
3.
Ø JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
4.
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 4 29.666.187.710 Ø DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
5.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 5a Ø PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…………...………….....…………...…………………………… 5b
b. c.
Ø PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...…………….. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU 5c Ø JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………
d.
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 5d Ø SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……………..
e.
Ø HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………..
5e
7.000.000
5f
f. g.
Ø PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA 5g Ø ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...………….....…………...………………
h.
Ø SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
i.
Ø SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...………….....……………
j.
Ø SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..
k.
Ø BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....………..
l.
Ø PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………
m. 6.
0
5h 5i 5j
5k
JUMLAH
5a s.d. 5l
5l
29.400.872.947
5m
29.407.872.947
Ø : ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…………..
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : 6a Ø a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...……………..……….. 6b
b.
Ø SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………….
c.
Ø PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...……………
6c
6d
d.
Ø PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
e.
Ø JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..
6e
7.
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b Ø TAHUN KE 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………...………….…………...………………...………….....…………...…….
8.
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...…………............
CATATAN :
8
0
Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
84
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN : BAGIAN A NO.
:
0
1
0
9
s.d.
1
2
0
2 0 0 9
9
PPh FINAL DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
JENIS PENGHASILAN
(1) 1.
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
FORMULIR
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(3)
(4)
(5)
15.528.475
20%
3.105.695
29.650.659.232
3%
889.519.777
(2) BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN
7.
PENGHASILAN PERSEW AAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
9.
a.
PELAKSANA KONSTRUKSI
b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c.
PENGAW AS KONSTRUKSI
PERW AKILAN DAGANG ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13
TRANSAKSI DERIVATIF DIPERDAGANGKAN DI BUSA
YANG
14. dst
…………………………………………………………… JBA
JUMLAH BAGIAN A
892.625.472 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK NO
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BANTUAN / SUMBANGAN
2.
HIBAH
3.
DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 4.
5.
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
6.
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)
7. dst.
…………………………………………………….………………………………. JUMLAH BAGIAN B
JBB Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
1 dari
1 halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
85
FORMULIR
IV.4.2 Pembetulan Lampiran Formulir SPT 1771 PT PIBS Tahun 2010 SPT TAHUNAN
1771 NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA
:
NO. TELEPON
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
2 0 1 0
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
PERHATIAN :
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
SPT PEMBETULAN KE- …
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU : NO. FAKS :
0
1
1
s.d.
0
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
1
2
1
-
0
:
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
X TIDAK DIAUDIT
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KONSULTAN PAJAK
:
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
PAJAK
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
C. KREDIT PAJAK
B. PPh TERUTANG
A. PENGHASILAN KENA
(1)
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………
1
0
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………
2
0
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..……………………….
3
0
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.
Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………..
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………..
c.
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)
4
0
5
0
6
0
7
0
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …….
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..…………………………………
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) …
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….…………..
8a
0
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ……….…….
8b
0
c.
JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………………..
8c
0
9
0
10a
0
10b
0
10c
0
10d
0
11
0
9.
10.
11.
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)…
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………….
b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….….…
c.
PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ….….……………
d.
JUMLAH (10a + 10b + 10c) …...…………………...………………
a.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10d) …...
12. 13.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk W ajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
TGL
BLN
THN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
86
Formulir 1771
Halaman 2 RUPIAH
(1)
(2)
PENGHASILAN BUKAN
OBJEK PAJAK
G. PERNYATAAN
TRANSAKSI DALAM
15
(3)
a.
PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………… Ø
14a
0
b.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .…………… Ø
14b
0
c.
PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..…………………………………….…………………..……….. Ø
14c
0
d.
PPh YANG TERUTANG 14d (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) …………………..…………………..……………… Ø
e.
HUBUNGAN ISTIMEWA
F. PPH FINAL DAN
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
14.
0
KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a 14e YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……..………...…..……..……………….. Ø
0
14f
0
14g
0
15a
1.289.045.198
15b
0
f.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………………………………………………..……….. Ø
g.
PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………………………………………..…………. Ø
a.
PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …….
b.
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..…
16 a.
b.
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
X
Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
H. LAMPIRAN
b.
LAPORAN KEUANGAN
c.
X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
d.
X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e.
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f.
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g.
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i.
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
k.
(Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
__________________________________________________________________________
m.
__________________________________________________________________________
n.
__________________________________________________________________________ *
Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a.
X
WAJIB PAJAK
b.
KUASA
c.
d. (Tempat)
3 0 tgl
4 0 bln
2
0
1
1
thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA
:
e.
NPW P
:
f.
F.1.1.32.14
87
IDENTITAS
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
(1)
TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NO 1.
LAMPIRAN - I
1771 - I
0
1
1
0
s.d.
1
2
1
2
1
0
0
URAIAN
RUPIAH
(2)
(3)
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : a.
1a
42.845.080.299
1b
35.840.471.509
Ø PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….
b.
Ø HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….
c.
Ø BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
1c
2.505.576.771
1d
4.499.032.019
1e
18.463.946
1f
0
d.
Ø PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….
e.
Ø PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
f.
Ø BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
g.
Ø PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….
1g
18.463.946
1h
4.517.495.965
3
4.517.495.965
2.
Ø h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 Ø (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
3.
Ø JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
4.
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 4 42.863.544.245 Ø DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
5.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 5a Ø PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…………...………….....…………...…………………………… 5b
b. c.
Ø PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...…………….. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU 5c Ø JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………
d.
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 5d Ø SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……………..
e.
Ø HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………..
f. g.
Ø PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA 5g Ø ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...………….....…………...………………
h.
Ø SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
i.
Ø SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...………….....……………
j.
Ø SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..
k.
Ø BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....………..
l.
Ø PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………
m. 6.
0
5e 5f
5h 5i 5j
5k
JUMLAH
5a s.d. 5l
5l
38.346.048.280
5m
38.346.048.280
Ø : ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…………..
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : 6a Ø a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...……………..……….. 6b
b.
Ø SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………….
c.
Ø PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...……………
6c
6d
d.
Ø PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
e.
Ø JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..
6e
7.
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b Ø TAHUN KE 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………...………….…………...………………...………….....…………...…….
8.
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...…………............
CATATAN :
8
0
Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
88
89
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPW P
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN : BAGIAN A
:
1
1
0
s.d.
1
2
1
2 0 1 0
0
PPh FINAL
(1) 1.
0
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
JENIS PENGHASILAN
NO.
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
FORMULIR
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
(2)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(3)
(4)
(5)
18.463.946
20%
3.692.789
42.845.080.299
3%
1.285.352.409
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN
7.
PENGHASILAN PERSEW AAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
9.
a.
PELAKSANA KONSTRUKSI
b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c.
PENGAW AS KONSTRUKSI
PERW AKILAN DAGANG ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13
TRANSAKSI DERIVATIF DIPERDAGANGKAN DI BUSA
YANG
14. dst
…………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A
JBA
1.289.045.198 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK NO
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BANTUAN / SUMBANGAN
2.
HIBAH
3.
DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 4.
5.
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
6.
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)
7. dst.
…………………………………………………….………………………………. JUMLAH BAGIAN B
JBB Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
1 dari
1 halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
90
