Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61547/PP/M.XA/13/2015 Jenis Pajak
: Pajak Penghasilan Pasal 26
Tahun Pajak
: 2008
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 sebesar Rp.301.331.100,00, (menurut Terbanding sebesar Rp.301.331.100,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.0,00);
Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menyatakan bahwa syarat-syarat bisa dikatakan sebagai BO adalah sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) dan (4) P3B antara Indonesia dan Belanda, yaitu untuk dapat memanfaatkan ketentuan P3B maka perusahaan tersebut merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya atas penghasilan, merupakan penduduk/residence Belanda dan penghasilan tersebut dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Untuk menentukan pemilik manfaat sebenarnya dapat dilihat SE-04/PJ.34/2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan BO adalah "Yang dimaksud dengan "beneficial owner" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan penghasilan tersebut". Oleh karena itu Terbanding berpendapat bahwa Dupoer Finance, B.V. merupakan conduit company dan passthrough company yang bukan merupakan BO atas penghasilan bunga dari Pemohon Banding; Menurut Pemohon
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan pada dasar uraian, rumusan alasanalasan, atau dalil-dalil hukum (fundamentum petendi atau posita) serta fakta-fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, telah secara jelas dan nyata-nyata seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 karena Pemohon Banding telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku;
: bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 sebesar Rp301.331.100,00;
bahwa PT Bumi Mekar Hijau (Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pengusahaan Hutan Tanaman; bahwa Pemohon Banding mempunyai beberapa perjanjian pinjaman (Loan Agreement) dengan DUPOER FINANCE B.V, yaitu perusahaan yang berdomisili di Belanda. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut Pemohon Banding harus membayar bunga untuk masa Pajak September 2007 sejumlah Rp59.719.260,00; bahwa antara Indonesia dan Belanda ada Tax Treaty (P3B) yang ditanda tangani (setelah ada amandemen) 29 Januari 2002 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2004. Namun demikian Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding) berpendapat bahwa ketentuan dalam P3B tersebut tidak bisa diterapkan dengan alasan karena Dupoer Finance BV hanya berupa conduit compan dan Pass-through company sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai Beneficial Owner dan karenanya tidak berhak atas fasilitas yang disediakan oleh Pasal 11 Ayat 4 P3B Indonesia – Belanda. Terbanding juga mengutip berbagai sumber rujukan tentang pengertian Beneficial Owner (lihat Surat Uraian Banding dan penjelasan-penjelasan tertulis Terbanding). bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi dengan pertimbangan: a. Fakta tentang Dupoer Finance B.V. bahwa Dupoer Finance, B.V. tidak mempunyai pegawai yang memadai (perusahaan ini hanya mempunyai satu orang pegawai) dan Dupoer Finance, B.V. menggunakan 100% total penghasilannya (interest on loan receivable) untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk bunga (interest on loan payable) dalam tahun 2004 menunjukkan bahwa Dupoer Finance, B.V. memiliki kekuasaan yang sangat sempit atas penghasilannya, atau hanya sebagai pemegang amanah (mere fiduciary) atau administrator yang mengelola rekening (account) pihak lain yang berkepentingan atas penghasilan atau rekening tersebut; b. Pinjaman yang diberikan kepada Pemohon Banding dari Dupoer Finance, B.V. merupakan penerusan dari Pinjaman dari GA Global Ltd, dan Bunga yang diterima Dupoer Finance, B.V. diteruskan kepada GA Global Ltd, jadi Dupoer Finance, B.V. hanyalah conduit company yang didirikan hanya untuk menghindar pengenaan pajak dan bukan merupakan beneficial owner dari penghasilan bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding;
bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding dalam persidangan dan dinyatakan dalam penjelasan tertulis nomor S-7559/PJ.07/2014 tanggal 28 Nopember 2014, sehubungan dengan pembuktian apakah Dupoer Finance BV itu beneficial owner dari penghasilan bunga yang dibayarkan Pemohon Banding, maka Terbanding menggunakan dokumen informasi yang diperolah Terbanding dari Belanda sehubungan dengan exchange of information untuk tahun 2004 dan Exchange of information tahun 2007; bahwa dalam penjelasan tertulis Terbanding diatas, dijelaskan bahwa menurut Terbanding informasi dari exchange of information membuktikan bahwa Dupoer Finance BV adalah paper company dan juga merupakan pass through entity atau conduit company; bahwa Istilah Beneficial owner tidak ada definisinya dalam seluruh P3B Indonesia dengan negara lain, termasuk P3B Indonesia dengan Belanda; bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 3 (2) P3B, suatu istilah yang tidak didefinisikan dalam P3B harus dicari artinya menurut perundang-undangan domestik yang berlaku pada waktu P3B ditandatangani, kecuali context menghendaki lain: “…..any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purpose of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over meaning given to the term under other laws of that State” bahwa dalam P3B Indonesia dan Belanda pasal tersebut berbunyi : As regards the application of the Agreement at any time by one of the two States, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purpose of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Yang dalam versi Bahasa Indonesia : Untuk kepentingan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, mempunyai arti yang sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut yang berkenaan dengan pajak-pajak di mana Persetujuan ini berlaku, dengan ketentuan bahwa setiap arti yang didasarkan pada undang-undang perpajakan Negara tersebut mengalahkan arti yang didasarkan pada perundang-undangan lainnya dari Negara tersebut. Sesuai dengan kalimat dalam alinea terakhir Protocol P3B tersebut yang berbunyi: In case there is any divergence of interpretation between the Indonesian and Netherlands texts, the English text shall prevail, maka Majelis akan menggunakan isi P3B versi bahasa Inggris sebagai dasar pertimbangan hukum dalam membahas sengketa ini. bahwa dalam peraturan perpajakan Indonesia, pengertian "beneficial owner" secara spesifik baru diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-04/PJ.34/2005 tgl: 7 Juli 2005, sbb: a. Yang dimaksud dengan "beneficial owner" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilanpenghasilan tersebut. b. Dengan demikian, maka "special purpose vehicles" dalam bentuk "conduit company", 'paper box company",'Pass-through company" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "beneficial owner" tersebut di atas. bahwa dalam perkembangan selanjutnya istilah "beneficial owner" kemudian dicantumkan dalam UU No: 36/2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 26 ayat (la), yang berbunyi: “Negara domisili dari WP luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan WP luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner)” bahwa istilah tersebut kemudian di-elaborasi pengertiannya melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER-62/PJ./2009 tanggal 5 November 2009, tentang: "Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda", yang mulai berlaku 1 Januari 2010, yang menguraikan apa yang dimaksud dengan "pemilik sebenarnya dari manfaat ekonomis", yang antara lain mencantumkan beberapa pengertian yaitu: Pasal 1 (5) (6)
Agen (agent) adalah orang atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain. Nominee adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki (legal owner) suatu harta dan/atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.
Pasal 4 (1) Yang dimaksud dengan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penerima penghasilan yang: a. bertindak tidak sebagai Agen; b. bertindak tidak sebagai Nominee; dan c. bukan Perusahaan Conduit. (2) Orang pribadi atau badan yang dicakup dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tidak dianggap melakukan penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3: a. Individu yang bertindak tidak sebagai Agen atau Nominee; b. lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B; c. WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen, dalam hal WPLN bertindak tidak sebagai Agen atau sebagai Nominee; d. perusahaan yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal dan diperdagangkan secara teratur; e. bank; atau f. perusahaan yang memenuhi persyaratan: 1) pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan 2) kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan 3) perusahaan mempunyai pegawai; dan 4) mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan 5) penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan 6) tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya. (3) Perusahaan conduit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain, sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung. (4) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek , dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Pasal 5 (2)
Dalam hal terdapat perbedaan antara format hukum (legal form) suatu struktur / skema dengan substansi ekonomisnya (economic substance), maka perlakuan perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonomisnya (substance over form).
bahwa Commentary untuk Art. 1 dari OECD Model 2010 membahas bagaimana perusahaan conduit bisa menimbulkan masalah terkait P3B. Istilah tersebut merujuk pada “artificial legal constructions” (Para. 8) yang menambah resiko penyalahgunaan P3B (treaty abuse) dan mengutip sebagai contoh di Para 9: “a legal entity created in a State essentially to obtain treaty benefits that would not be available directly” bahwa OECD - Centre for Tax Policy and Administration, Glossary of Tax Terms mendefinisikan sebagai : CONDUIT COMPANY -- Company set up in connection with a tax avoidance scheme, whereby income is paid by a company to the conduit and then redistributed by that company to its shareholders as dividends, interest, royalties, etc. bahwa apabila dilihat dari segi legal-formal saja, tidak ada pasal dalam P3B yang melarang penerima penghasilan bunga untuk meneruskan bunga yang diterimanya tersebut ke pihak lain di negara ketiga. Suatu perusahaan merupakan badan hukum yang menurut hukum yang berlaku berhak sepenuhnya atas suatu harta serta penghasilan yang berasal dari harta tersebut, berdasarkan suatu perjanjian yang sah. Dengan demikian dari sudut legal-formal tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa badan usaha penerima penghasilan “bukan” yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner) sebagaimana bunyi Pasal 26 (1a) UU PPh diatas. Dilain pihak, masih dilihat dari sisi legal-formal, badan usaha pada dasarnya hanya merupakan suatu sarana bagi para pemiliknya, atau pihak lain yang menginvestasikan hartanya di badan usaha tersebut, untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dari dibentuknya badan usaha tersebut; bahwa bila merujuk Art. 3 (2) OECD Model, pada saat P3B Indonesia – Belanda di tanda-tangani dan mulai diberlakukan, hukum Indonesia belum mengenal atau mengatur tentang pengertian beneficial owner. Akan tetapi bila melihat isi Art. 3(2) Tax Treaty Indonesia – Belanda diatas, Majelis berpendapat ketentuan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh Tahun 2008 dapat diterapkan; bahwa dari berbagai acuan, baik OECD Model Covention, UN Model Convention beserta Commentary-nya, serta perkembangan terakhir pembahasan tentang arti Beneficial Owner (The Meaning of Beneficial Owner,
Revised discussion draft, September 2012, oleh Centre for Tax Policy and Administration – Committee on Fiscal Affairs OECD), Majelis menyimpulkan bahwa pada prinsipnya secara universal disepakati bahwa penentuan apakah penerima suatu penghasilan di negara treaty partner adalah Beneficial Owner atau bukan, harus dilihat dari fakta sebenarnya yang terjadi, atau substance over form, sebagaimana yang dianut pula oleh Indonesia. Oleh karenanya Majelis berketetapan untuk membahas sengketa ini tidak hanya dari sudut legal-formal, tetapi dengan mempertimbangkan asas substance over the form; bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Terbanding mempertahankan pendapatnya bahwa Dupoer Finance BV adalah “bukan” beneficial owner atas penghasilan bunga yang diperolehnya dari Pemohon Banding berdasarkan korespondensi Terbanding dengan otoritas pajak negara Belanda (Exchange of Information), sesuai Art. 28 P3B Indonesia – Belanda. Hal tersebut kemudian ditegaskan lagi dalam surat Terbanding nomor : S-7599/PJ.07/2014 huruf E yaitu pada poin E 4), E5), dan E 7) huruf d, yang menyatakan : 4) berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima Terbanding dari Exchange of information dengan Belanda sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dopuer Finance B.V. merupakan paper company yang dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut: a. dst….; 5) Selain itu, Dupoer Finance B.V. juga merupakan pass through entity atau conduite company yang dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut: a. dst ….; 7) bahwa Terbanding telah melakukan Analisis Sumber dan penggunanan Dana Dupoer Finance B.V. berdasarkan data-data Analisi Komparatif Laporan Keuangan Tahun 2004 s.d 2008 hasi EOI dengan simpulan analisi untuk tahun 2007 sebagai berikut : d. bahwa Terbanding menyimpulkan Dupoer Finance B.V. bukan merupakan beneficial owner atas penghasilan bunga karena merupakan pass through company dimana Dupoer Finance B.V. menenrima dana dari GA Global yang kemudian disalurkan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk Pemohon banding. Demikian juga pendapatan bunga yang diperoleh Dupoer B.V. dari perusahaanperusahaan di Indonesia disalurkan ke GA Global Ltd.; berdasarkan dokumen Exchange Of Information di atas, Terbanding berpendapat bahwa Dupoer Finance B.V. adalah “paper company” dan “pass-through entity” atau “conduit company”, dan karenanya Dupoer Finance B.V. bukanlah beneficial owner dari bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding; bahwa dari pendapat Terbanding tersebut, maka sesuai dengan Pasal 4 (3), PER-62/PJ./2009 diatas, Dupoer Finance B.V hanya memperoleh manfaat P3B, namun tidak memiliki manfaat ekonomis dari pendapatan bunga tersebut; bahwa menurut Terbanding, Commentary OECD Model dan Commentary UN Model memberikan kriteria bahwa beneficial owner dari suatu penghasilan adalah orang atau badan yang tidak bertindak sebagai agent, nominee, atau conduit sebagaimana telah diakomodir dalam peraturan perpajakan Indonesia dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria Beneficial Owner sebagaimana tercantum dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Lainnya yang menjelaskan bahwa kriteria beneficial owner adalah sebagai berikut: a. Yang dimaksud dengan “beneficial owner" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib pajak Badan yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. b. Dengan demikian, maka "special purpose vehicles" dalam bentuk "conduit company", "paper box company", "pass-through company" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian"beneficial owner" tersebut di atas; bahwa para 10 Commentary art. 11 OECD Model, berbunyi : “…..a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial owner if, though the formal owner, it has , as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties”. bahwa sehubungan dengan pembuktian apakah Dupoer Finance B.V. adalah “beneficial owner" dari penghasilan bunga yang dibayarkan Pemohon Banding, maka Terbanding menggunakan dokumen dan informasi yang diperoleh Terbanding dari Belanda sehubungan dengan Exchange of Information untuk tahun 2004 dan Exchange of information untuk tahun 2007 ( lihat penjelasan tertulis Terbanding Nomor S7599/PJ.07/2014); bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat sebagai berikut: (1) bahwa sebagaimana yang dapat disimpulkan dari berbagai rujukan dan peraturan perundangan Indonesia diatas, Majelis berpendapat bahwa penentuan apakah Dupoer Finance B.V adalah beneficial owner atas penghasilan bunga yang dibayar oleh Pemohon Banding, tidak hanya semata dilihat dari tinjauan legal-formal, tetapi harus dilihat dari substansi ekonomi-nya (substance over the form); (2) bahwa yang disengketakan oleh Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya adalah menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk masa Januari – Desember 2007 yang terkait dengan biaya bunga kepada Dupoer Finance B.V.; (3)
bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan oleh Terbanding untuk sampai pada kesimpulan bahwa Dupoer Finance B.V bukan beneficial owner, yang menyebabkan timbulnya sengketa ini adalah laporan
keuangan dan informasi terkait Dupoer Finance B.V. untuk tahun pajak 2004 dan 2007 yang dianggap oleh Terbanding sebagai “data dan fakta sebenarnya yang membuktikan bahwa Dupoer Finance BV bukan beneficial owner” ( lihat penjelasan tertulis Nomor 7599/PJ.07/2014 tanggal 28 Nopember 2014); (4)
bahwa dilihat dari penjelasan-penjelasan Terbanding dapat disimpulkan bahwa Terbanding memperlakukan dan mengajukan hasil Exchange of Information dengan otoritas pajak Belanda, khususnya Neraca dan Laporan Rugi-Laba untuk tahun 2004 dan Neraca untuk tahun 2007 (untuk tahun 2007 tidak terdapat Laporan Rugi Laba) atas nama Dupoer Finance B.V, sebagai “bukti” dalam persidangan di Pengadilan Pajak untuk mendukung pendapatnya;
(5)
bahwa menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2007), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Rugi-Laba, Laporan Perubahan Posisi Keuangan serta laporan-laporan lain yang diperlukan. Sedangkan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan pada tanggal tertentu (neraca), informasi tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu (laporan rugi-laba) dan informasi perubahan posisi keuangan dalam laporan tersendiri; bahwa komponen-komponen laporan keuangan saling terkait karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama; Lebih lanjut dalam Paragraf 47 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan tersebut dikemukakan bahwa Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan rugi laba adalah penghasilan dan beban. Dan penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses sub-klasifikasi;
(6) bahwa Majelis berpendapat dari kerangka dasar laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dan peristiwa lain yang terjadi selama satu periode. Laporan keuangan bukan merupakan “bukti” terjadinya suatu transaksi atau peristiwa tertentu. Hasil analisa Terbanding atas laporan keuangan Dupoer Finance B.V. tahun 2004 dan tahun 2007 hanya menghasilkan indikasi-indikasi atau dugaan-dugaan terjadinya suatu peristiwa (fact/factum) yang masih harus dibuktikan kebenarannya; (7)
bahwa selain dari hasil analisis sederhana atas laporan keuangan tersebut, Terbanding tidak menunjukkan apakah ada bukti konkrit dan kompeten terkait dugaan Terbanding bahwa Dupoer Finance B.V. merupakan “pass-through entity” atau “conduit company”. Terbanding tidak menunjukkan bukti bahwa penghasilan yang diterima oleh Dupoer Finance B.V dari Pemohon Banding kemudian langsung ditransfer ke pihak lain yang tidak berhak menikmati manfaat P3B Indonesia – Belanda. Adanya Penghasilan Bunga dan Beban Bunga yang sama besarnya dalam laporan rugi-laba tidak dengan sendirinya berarti penghasilan bunga tersebut hanya “passing through”. Laporan rugi-laba adalah laporan kinerja perusahaan untuk suatu periode tertentu dan bukan untuk satu transaksi saja. Dalam hal ini karena Dupoer Finance B.V baru didirikan 7 April 2004 berarti laporan rugi labanya adalah untuk melaporkan keseluruhan transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tanggal 7 April s/d 31 Desember 2004;
(8)
bahwa demikian pula dengan hasil analisis neraca yang dikaitkan dengan laporan rugi-laba tidak membuktikan adanya “very narrow powers….., in relation to the income concerned” sebagaimana dimaksud pada Para 10 Commentary art. 11 OECD Model diatas. Dalam penjelasan Terbanding juga dikemukakan bahwa per-tanggal 31 Desember 2004 Dupoer Finance B.V menyalurkan pinjaman berjumlah USD 830.000.000,-- kepada 29 perusahaan di Indonesia dan memperoleh komitmen akan mendapat kucuran dana dari GA Global Ltd sebesar USD 10 Milyar,-- . Dalam hal ini Terbanding juga tidak menunjukkan bukti apakah dalam mengelola penghasilan bunga dan dana yang jumlah yang besar tersebut yang akan dipinjamkan ke perusahaan-perusahaan di Indonesia pihak Dupoer Finance B.V memang hanya memiliki “very narrow powers” di atas;
(9)
bahwa Majelis juga memandang perlu merujuk pada perkembangan terakhir menyangkut klarifikasi tentang yang dimaksud dengan beneficial owner pada Art. 11 OECD Model yang ada dalam The Meaning of Beneficial Owner (Revised discussion draft) yang dibuat oleh Committee on Fiscal Affairs Centre for Tax Policy and Administration OECD tgl: 25 September 2012, Para 10.2 : In these various examples (agent, nominee, conduit company acting as a fiduciary or administrator), the recipient of the interest is not the “beneficial owner” because that recipient’s right to use and enjoy the interest is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person. Such an obligation will normally derive from relevant legal documents but may also be found to exist on the basis of facts and circumstances showing that, in substance, the recipient clearly does not have the full right to use and enjoy the interest unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person. This type of obligation must be related to the payment received; it would therefore not include contractual or legal obligations unrelated to the payment received even if those obligations could effectively result in the recipient using the payment received to satisfy those obligations. Examples of such unrelated obligations are those unrelated obligations that the recipient may have as a debtor or as a party to financial transactions or typical
distribution obligations of pension schemes and of collective investment vehicles entitled to treaty benefits under the principles of paragraphs 6.8 to 6.34 of the Commentary on Article 1. Where the recipient of interest does have the right to use and enjoy the interest unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person, the recipient is the “beneficial owner” of that interest; bahwa dalam kaitan ini, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa recipient’s (Dupoer Finance B.V) right to use and enjoy the interest dibatasi oleh adanya kontrak/perjanjian atau bukti-bukti transaksi lain yang menunjukkan bahwa Dupoer Finance B.V harus segera meneruskan (pass-on) bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding ke pihak lain; (10) bahwa Dupoer Finance B.V. terbukti merupakan resident di negeri Belanda untuk tahun 2005 dan 2006 Surat Keterangan dari Belastingdienst Amsterdam tanggal 5 April 2006 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Belanda dibuktikan dengan Coporate Tax Income return tahun 2006 dan tahun 2007; (11) bahwa Terbanding yang menyatakan Dupoer Finance B.V. tidak mempunyai pegawai yang memadai (perusahaan hanya mempunyai 1 orang pegawai), tidaklah menggugurkan Dupoer Finance B.V. sebagai perusahaan yang berkedudukan di Belanda, mengingat banyak perusahaan di Belanda yang menyerahkan pembukuan di Kantor Akuntan/Konsulen Pajak, sehingga perusahaan tersebut tidak membutuhkan pegawai yang banyak; (12) bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan Majelis, Majelis berpendapat bahwa Dupoer Finance B.V. adalah Beneficial Owner atas bunga yang diterima dari Pemohon Banding, sehingga berhak atas fasilitas yang disediakan oleh Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia – Belanda; bahwa Majelis berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.301.331.100,00 tidak bisa dipertahankan; bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 menurut Majelis adalah sebesar Rp0,00 (Nihil) dengan penghitungan sebagai berikut:
No 1 2 3
U ra ia n D a s a r Pe n g e n a a n Pa ja k PPh Pa s a l 2 6 m e n u ru t Te rb a n d in g ko re ks i ya n g tid a k d ip e rta h a n ka n o le h Ma je lis : D a s a r Pe n g e n a a n Pa ja k PPh Pa s a l 2 6 m e n u ru t Ma je lis
Ju m la h (R p ) 3 0 1 ,3 3 1 ,1 0 0 3 0 1 ,3 3 1 ,1 0 0 0
Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
: bahwa oleh karena itu jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis menjadi sebagai berikut :
Menimbang
: bahwa oleh karena atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 disengketakan versi murni Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
No 1 2 3 4
: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-058/WPJ.03/2014 tanggal 19 Pebruari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00015/204/08/308/13 tanggal 19 Juni 2013 Masa Pajak September 2008, atas nama: XXX, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :
U ra ia n D a s a r Pe n g e n a a n Pa ja k Pa ja k Pe n g h a s ila n Pa s a l 2 6 ya n g te ru ta n g Kre d it Pa ja k Pa ja k ya n g tid a k/ku ra n g b a ya r
Ju m la h (R p ) 0 0 0 0
6,266,219,926 302,155,242,353 0.02
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan musyawarah Majelis X A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. Naseri, S.E.,M.Si.. Antiek Trikoryani, S.H., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding, namun tidak dihadiri oleh Terbanding.
