K
:
Put-73893/PP/M.XIB/16/2016
Jenis Pajak
:
PPN
Tahun Pajak
:
2013
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Banding ini adalah koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp14.807.499,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
:
bahwa pada proses Keberatan Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang. Pada proses Pemeriksaan Pemeriksa melakukan konfirmasi atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa, Faktur Pajak tersebut dikoreksi karena jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada”. Pada proses Keberatan dilakukan konfirmasi kembali dan sebagian dijawab “Ada” sehingga terdapat Keberatan yang diterima sebagian, Terbanding mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak yang jawaban konfirmasi ulangnya masih menyatakan “Tidak Ada”. Menurut Terbanding tidak terdapat sengketa mengenai Pengusaha non-PKP yang menerbitkan Faktur Pajak;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa pada proses Keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi di atas berupa SSP dan SPT Masa PPN lawan transaksi beserta lampirannya, Faktur Pajak, dan Invoice. Pemohon Banding menyampaikan beberapa SPT lawan transaksi yang telah dilegalisasi dalam dokumen pendukung Uji Bukti, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan semua SPT lawan transaksi yang telah dilegalisasi karena Pemohon Banding kesulitan dalam proses administrasinya;
Menurut majelis
:
bahwa menurut Majelis dalam sengketa ini memerlukan pembuktian sehingga perlu dilakukan Uji Bukti Dokumen Pendukung Pemohon Banding;
GA
DI
LA N
PA
JA
Putusan Nomor
1. 2. 3. 4.
TP EN
bahwa Pemohon Banding dan Terbanding melakukan Uji Bukti Dokumen Pendukung Pemohon Banding berupa: Faktur Pajak; Invoice; Bukti Bayar; SPT Masa lawan transaksi;
1.
AR IA
bahwa atas bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat dalam Berita Acara Uji Bukti sebagai berikut: bahwa berdasarkan LPP, KKP, dan LPK diketahui bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp14.807.499,00 karena klarifikasi dijawab tidak ada.
No.
NamaPembeli
SE KR ET
1 CVREKOR 2 PT. DWIRAADI MITRA 3 PT. DWIRAADI MITRA
2.
NPWP
No. FP
Tanggal FP
DPP
03.242.965.6-731.000 010.000-13.00000002 08/02/2013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000013 04/02/2013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000006 18/01/2013
76.725.000 7.672.500 30.200.000 3.020.000 41.149.990 4.114.999 148.074.990 14.807.499
bahwa saat Uji Bukti Pemohon Banding menunjukkan data sebagai berikut: Bukti yangdisampaikan No. NamaPKPPenjual NPWP No.FP Tanggal FP PPN FP Invoice PO DO
1 CVREKOR 2 PT.DWIRAADIMITRA 3 PT.DWIRAADIMITRA
03.242.965.6-731.000 010.000-13.00000002 08/02/2013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000013 04/02/2013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000006 18/01/2013
7.672.500 3.020.000 4.114.999 14.807.499
v v v
v v v
PPN
Bukti Bayar v
K
Faktur Pajak atas nama CV AAA sebesar Rp7.672.500,00
Buktiyangdisampaikan No.
NamaPKPPenjual
1 CVREKOR
NPWP
No.FP
TanggalFP
03.242.965.6-731.000 010.000-13.00000002 08/02/2013
PPN
FP Invoice PO
7.672.500
v
DO
v
JA
3.
Bukti Bayar v
4.
LA N
PA
a. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan Bukti Bayar; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Bukti Bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Payment Advice dan bukti Jurnal bukan bukti transfer atau pembayaran secara tunai sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama CV AAA sebesar Rp7.672.500,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang. Faktur Pajak atas nama PT BBB sebesar Rp7.134.999,00
Buktiyangdisampaikan
a. b. c. d.
No.FP
TanggalFP
PPN
FP
Invoice
PO
DO
Bukti Bayar
02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000013 04/02/2013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000006 18/01/2013
3.020.000 v v 4.114.999 v v 7.134.999 bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan SPT Masa lawan transaksi dilegalisasi; bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Bukti Pembayaran sehingga tidak terbukti adanya arus uang; bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT BBB sebesar Rp7.134.999,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang;
GA
2 PT.DWIRAADIMITRA 3 PT.DWIRAADIMITRA
NPWP
DI
NamaPKPPenjual
TP EN
No.
bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Banding Pemohon Banding;
AR IA
bahwa atas pendapat Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan pendapat sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi positif PPN Masukan Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp14.807.499,00 dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penjelasan yang diberikan oleh Terbanding selama proses Uji Bukti dan Berita Acara Uji Bukti yang menyatakan bahwa seluruh sengketa koreksi Pajak Masukan merupakan satu sengketa yang sama;
SE KR ET
1.
2.
bahwa di dalam proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan substansi transaksi seperti Faktur Pajak, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi;
3.
bahwa berikut perincian dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses Uji Bukti atas koreksi positif karena jawaban konfirmasi yang menyatakan “Tidak Ada” sebesar Rp14.807.499,00: > CV AAA: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000002 dan PPN sebesar Rp7.672.500,00, Invoice, dan Bukti Pembayaran; > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000013 dan PPN sebesar Rp3.020.000,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi (legalisasi); dan > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000006 dan
K
PPN sebesar Rp4.114.999,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi;
JA
bahwa sesuai Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM menyebutkan bahwa:
PA
Pasal 16F
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;
LA N
Sehingga apabila pembeli (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat menunjukan bahwa PPN tersebut sudah dibayarkan kepada penjual barang atau pemberi jasa, maka pembeli tidak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran PPN tersebut; bahwa atas Pajak Masukan tersebut pada dasarnya telah disetor oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual dan dilaporkan oleh PKP Penjual sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN-nya, sehingga tidak terdapat kerugian Negara yang timbul, dan apabila dikoreksi justru akan merugikan Pemohon Banding;
GA
DI
bahwa untuk memperkuat keabsahan dan kebenaran yang menjadi pokok sengketa atas PPN Masukan, Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding SPT Masa PPN lawan transaksi dan Bukti Bayar serta Rekening Koran yang menjadi dasar koreksi pada saat Uji Bukti; bahwa dengan demikian, sengketa PPN sebesar Rp14.807.499,00 seharusnya dibatalkan;
TP EN
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menggunakan argumen Pemohon Banding di atas untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi positif PPN Masukan Masa Pajak Februari 2013; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Berkas Banding dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa sengketa dalam banding ini adalah sengketa terhadap Pajak Masukan sebesar Rp14.807.499,00 yang menurut Terbanding tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sedangkan menurut Pemohon Banding dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;
AR IA
bahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding berpendapat PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp14.807.499,00 belum dibayar karena PKP penerbit Faktur Pajak berdasarkan hasil konfirmasi ke KPP Penjual diketahui belum melaporkan Faktur Pajak tersebut sehingga PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp14.807.499,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa Pemohon Banding berpendapat sudah membayar PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp14.807.499,00 sehingga dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:
SE KR ET
No.
Nama Pembeli
1 CV REKOR 2 PT. DWIRA ADI MITRA 3 PT. DWIRA ADI MITRA
NPWP
No. FP
03.242.965.6-731.000 010.000-13.00000002 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000006
Tanggal FP
DPP
PPN
08/02/2013 04/02/2013 18/01/2013
76.725.000 30.200.000 41.149.990 148.074.990
7.672.500 3.020.000 4.114.999 14.807.499
bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: … (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
K
JA
bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:
LA N
PA
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimporBarang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. bahwa Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:
DI
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan dalam persidangan; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa terhadap Faktur Pajak berikut: No.
Nama Pembeli
NPWP
No. FP
Tanggal FP
03.242.965.6-731.000 010.000-13.00000002
AR IA
1 CV REKOR
DPP
08/02/2013
PPN
76.725.000 76.725.000
7.672.500 7.672.500
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa terhadap Faktur Pajak berikut: No.
Nama Pembeli
1 PT. DWIRA ADI MITRA 2 PT. DWIRA ADI MITRA
SE KR ET
menimbang
TP EN
GA
bahwa penjelasan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.
NPWP
No. FP
02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000006
Tanggal FP 04/02/2013 18/01/2013
DPP 30.200.000 41.149.990 71.349.990
PPN 3.020.000 4.114.999 7.134.999
bahwa Majelis berpendapat Pajak Masukan sebesar Rp7.672.500,00 dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sedangkan sisa Pajak Masukan yang menjadi sengketa sebesar Rp7.134.999,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak dan keyakinan Majelis Hakim, Majelis berkesimpulan untuk menerima sebagian banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp7.672.500,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp7.134.999,00 tetap dipertahankan
:
bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali
K JA
bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka Majelis memutuskan untuk menghitung kembali sebagai berikut:
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Cfm Terbanding Cfm Pemohon Banding Koreksi Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Cfm Majelis
PA
:
Rp Rp Rp Rp Rp
34.142.120.441 34.156.927.940 14.807.499 7.672.500 34.149.792.941
LA N
menimbang
besarnya Sanksi Administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-904/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00004/207/13/092/14 tanggal 18 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013, dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak:
GA
DI
Mengingat
Rp
319.414.309.110
-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
Rp
-
-Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
Rp
403.576.241
Rp
319.817.885.351
Rp
31.941.430.911
Rp
32.741.738.454
-PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama
Rp
1.408.054.487
-Lain-lain
Rp
-
Rp
34.149.792.941
Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar
Rp
(2.208.362.030)
Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya
Rp
2.812.256.743
PPN Kurang (Lebih) dibayar
Rp
603.894.713
Jumlah Penyerahan
TP EN
-Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri
Perhitungan PPN Kurang Bayar
-Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Dikurangi
-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
AR IA
Jumlah
Sanksi Administrasi:
Rp
-
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
Rp
603.894.713
c. Jumlah sanksi Administrasi
Rp
603.894.713
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar
Rp
1.207.789.426
SE KR ET
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut: Arif Subekti sebagai Hakim Ketua, M. Zaenal Arifin sebagai Hakim Anggota, Andre Irwanda sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut: Arif Subekti
sebagai Hakim Ketua,
K JA
M. Zaenal Arifin sebagai Hakim Anggota, Andre Irwanda sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.
SE KR ET
AR IA
TP EN
GA
DI
LA N
PA
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
