K
:
Put-73894/PP/M.XIB/16/2016
Jenis Pajak
:
PPN
Tahun Pajak
:
2013
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Banding ini adalah koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp103.643.062,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
:
bahwa pada proses Keberatan Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang. Pada proses Pemeriksaan Pemeriksa melakukan konfirmasi atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa, Faktur Pajak tersebut dikoreksi karena jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada”. Pada proses Keberatan dilakukan konfirmasi kembali dan sebagian dijawab “Ada” sehingga terdapat Keberatan yang diterima sebagian, Terbanding mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak yang jawaban konfirmasi ulangnya masih menyatakan “Tidak Ada”. Menurut Terbanding tidak terdapat sengketa mengenai Pengusaha non-PKP yang menerbitkan Faktur Pajak;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa pada proses Keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi di atas berupa SSP dan SPT Masa PPN lawan transaksi beserta lampirannya, Faktur Pajak, dan Invoice. Pemohon Banding menyampaikan beberapa SPT lawan transaksi yang telah dilegalisasi dalam dokumen pendukung Uji Bukti, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan semua SPT lawan transaksi yang telah dilegalisasi karena Pemohon Banding kesulitan dalam proses administrasinya;
Menurut majelis
:
bahwa menurut Majelis dalam sengketa ini memerlukan pembuktian sehingga perlu dilakukan Uji Bukti Dokumen Pendukung Pemohon Banding;
GA
DI
LA N
PA
JA
Putusan Nomor
1. 2. 3. 4.
TP EN
bahwa Pemohon Banding dan Terbanding melakukan Uji Bukti Dokumen Pendukung Pemohon Banding berupa: Faktur Pajak; Invoice; Bukti Bayar; SPT Masa lawan transaksi;
bahwa berdasarkan LPP, KKP, dan LPK diketahui bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp103.643.062,00 karena klarifikasi dijawab “Tidak Ada”;
SE KR ET
1.
AR IA
bahwa atas bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat dalam Berita Acara Uji Bukti sebagai berikut:
010.000-13.39000042 010.000-13.59000012 010.000-13.01307622 010.000-13.01548750 010-000-13.00008003 010-000-13.00000011 010.000-13.00000005 010.000-13.00000016 010.000-13.00000017 010.000-13.00000018 010.000-13.00000323 010.000-13.00000009 010.000-13.00000027 010.000-13.00000015 010.000-13.00000018 010.000-13.00000019 010.000-13.00000021
30/01/2013 25/02/2013 28/02/2013 05/03/2013 07/03/2013 01/03/2013 25/01/2013
DPP
K
01.000.013.1-093.000 01.000.013.1-093.000 01.001.634.3-093.000 01.001.634.3-093.000 02.054.213.0-631.000 02.314.669.9-017.000 02.479.187.3-015.000 02.479.187.3-015.000 02.479.187.3-015.000 03.080.334.0-077.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000
Tanggal FP
PPN
JA
No. FP
136.977.270 13.697.727 10.000.000 1.000.000 5.041.990 504.199 14.594.880 1.459.488 20.781.800 2.078.180 8.245.450 824.545 95.000.000 9.500.000 234.180.000 23.418.000 141.952.800 14.195.280 192.391.100 19.239.110 42.500.000 4.250.000 16.716.000 1.671.600 7.745.000 774.500 15.100.000 1.510.000 21.100.000 2.110.000 33.432.000 3.343.200 40.672.330 4.067.233 1.036.430.620 103.643.062
PA
PT. Telekomunikasi Indonesia PT. Telekomunikasi Indonesia GarudaIndonesia(Persero) Tbk GarudaIndonesia(Persero) Tbk CV. BahagiaIntraNiaga CV. Turanggamas PT. Asiapec PT. AvishaCitraMandiri PT. AvishaCitraMandiri PT. AvishaCitraMandiri PT. Best Denki DigicomIndonesia PT. DwiraAdi Mitra PT. DwiraAdi Mitra PT. DwiraAdi Mitra PT. DwiraAdi Mitra PT. DwiraAdi Mitra PT. DwiraAdi Mitra
NPWP
08/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 27/02/2013
DI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
NamaPembeli
LA N
No.
bahwa transaksi nomor 9 dan 10 di atas, saat Keberatan telah dilakukan konfirmasi ulang dan dijawab “Ada” tapi Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data Faktur Pajak dan data lainnya sehingga koreksi tetap dipertahankan karena tidak dapat dilakukan pengujian formalnya terkait ketentuan Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPN;
3.
bahwa saat Uji Bukti Pemohon Banding menunjukkan data sebagai berikut: No.
TP EN
GA
2.
NamaPKPPenjual
NPWP
SE KR ET
AR IA
1 PT. Telekomunikasi Indonesia 01.000.013.1-093.000 2 PT. Telekomunikasi Indonesia 01.000.013.1-093.000 3 GarudaIndonesia(Persero) Tbk 01.001.634.3-093.000 4 GarudaIndonesia(Persero) Tbk 01.001.634.3-093.000 5 CV. BahagiaIntraNiaga 02.054.213.0-631.000 6 CV. Turanggamas 02.314.669.9-017.000 7 PT. Asiapec 8 PT. AvishaCitraMandiri 02.479.187.3-015.000 9 PT. AvishaCitraMandiri 02.479.187.3-015.000 10 PT. AvishaCitraMandiri 02.479.187.3-015.000 11 PT. BestDenki DigicomIndonesia03.080.334.0-077.000 12 PT. DwiraAdi Mitra 02.411.450.6-009.000 13 PT. DwiraAdi Mitra 02.411.450.6-009.000 14 PT. DwiraAdi Mitra 02.411.450.6-009.000 15 PT. DwiraAdi Mitra 02.411.450.6-009.000 16 PT. DwiraAdi Mitra 02.411.450.6-009.000 17 PT. DwiraAdi Mitra 02.411.450.6-009.000
4.
No. FP
010.000-13.39000042 010.000-13.59000012 010.000-13.01307622 010.000-13.01548750 010-000-13.00008003 010-000-13.00000011 010.000-13.00000005 010.000-13.00000016 010.000-13.00000017 010.000-13.00000018 010.000-13.00000323 010.000-13.00000009 010.000-13.00000027 010.000-13.00000015 010.000-13.00000018 010.000-13.00000019 010.000-13.00000021
Faktur Pajak sebesar Rp32.010.459,00
Tanggal FP
30/01/2013 25/02/2013 28/02/2013 05/03/2013 07/03/2013 01/03/2013 25/01/2013 08/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 27/02/2013
PPN 13.697.727 1.000.000 504.199 1.459.488 2.078.180 824.545 9.500.000 23.418.000 14.195.280 19.239.110 4.250.000 1.671.600 774.500 1.510.000 2.110.000 3.343.200 4.067.233 103.643.062
Bukti yangdisampaikan PO
DO
Bukti Bayar
FP
Invoice
v
v
v
v v v
v v v
v
v
v
v v v v
v v v v
NPWP
5.
FP Invoice PO
DO
Bukti Bayar
13.697.727 1.000.000 504.199 1.459.488 824.545 9.500.000 4.250.000 774.500 32.010.459 bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data; bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan arus barang; bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan arus uang; bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp32.010.459,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang;
PA
01.000.013.1-093.000 010.000-13.39000042 01.000.013.1-093.000 010.000-13.59000012 01.001.634.3-093.000 010.000-13.01307622 01.001.634.3-093.000 010.000-13.01548750 02.314.669.9-017.000 010-000-13.00000011 25/02/2013 010.000-13.00000005 03.080.334.0-077.000 010.000-13.00000323 01/03/2013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000027
PPN
LA N
a. b. c. d.
TanggalFP
DI
1 PT.TelekomunikasiIndonesia 2 PT.TelekomunikasiIndonesia 3 GarudaIndonesia(Persero)Tbk 4 GarudaIndonesia(Persero)Tbk 6 CV.Turanggamas 7 PT.Asiapec 11 PT.BestDenkiDigicomIndonesia 13 PT.DwiraAdiMitra
No.FP
JA
NamaPKPPenjual
K
Buktiyangdisampaikan No.
Faktur Pajak atas nama CV AAA sebesar Rp2.078.180,00
Buktiyangdisampaikan
NamaPKPPenjual
5 CV.BahagiaIntraNiaga
NPWP
No.FP
TanggalFP
PPN
GA
No.
02.054.213.0-631.000 010-000-13.00008003 30/01/2013
FP Invoice PO
2.078.180 v
DO
v
Bukti Bayar v
AR IA
Faktur Pajak atas nama PT BBB sebesar Rp56.852.390,00 No.
NamaPKPPenjual
8 PT.AvishaCitraMandiri 9 PT.AvishaCitraMandiri 10 PT.AvishaCitraMandiri
SE KR ET
6.
TP EN
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan Bukti Bayar; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Bukti Bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Payment Advice dan bukti Jurnal bukan bukti transfer atau pembayaran secara tunai sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama CV AAA sebesar Rp2.078.180,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang;
NPWP
02.479.187.3-015.000 02.479.187.3-015.000 02.479.187.3-015.000
Buktiyangdisampaikan No.FP
TanggalFP
010.000-13.00000016 28/02/2013 010.000-13.00000017 05/03/2013 010.000-13.00000018 07/03/2013
PPN 23.418.000 14.195.280 19.239.110 56.852.390
FP Invoice PO v v v
v v v
DO
Bukti Bayar v
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, Bukti Bayar, dan SPT Masa lawan transaksi tidak dilegalisasi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa transaksi nomor 9 dan 10 tidak ada Bukti Bayar sehingga tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa transaksi nomor 8 terdapat Bukti Bayar Rekening Koran sehingga dapat diuji arus uangnya; e. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT BBB sebesar Rp56.852.390,00 mengingat tidak
K
7.
Faktur Pajak atas nama PT CCC sebesar Rp12.702.033,00
JA
dapat diuji dengan arus barang dan arus uang untuk transaksi nomor 9 dan 10 serta mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang untuk transaki nomor 8;
Bukti yangdisampaikan
12 PT.DwiraAdi Mitra 14 PT.DwiraAdi Mitra 15 PT.DwiraAdi Mitra 16 PT.DwiraAdi Mitra 17 PT.DwiraAdi Mitra
NPWP
No.FP
Tanggal FP
PPN
02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000
010.000-13.00000009 010.000-13.00000015 010.000-13.00000018 010.000-13.00000019 010.000-13.00000021
25/01/2013 08/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 27/02/2013
1.671.600 1.510.000 2.110.000 3.343.200 4.067.233 12.702.033
FP
Invoice
v v v v v
v v v v v
PO
DO
Bukti Bayar
PA
NamaPKPPenjual
LA N
No.
GA
DI
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan SPT Masa lawan transaksi tidak dilegalisasi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Bukti Bayar sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT CCC sebesar sebesar Rp12.702.033,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang; bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Banding Pemohon Banding;
TP EN
bahwa atas pendapat Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan pendapat sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi Positif PPN Masukan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp103.643.062,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
2.
SE KR ET
3.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penjelasan yang diberikan oleh Terbanding selama proses Uji Bukti dan Berita Acara Uji Bukti yang menyatakan bahwa seluruh sengketa koreksi Pajak Masukan merupakan satu sengketa yang sama; bahwa di dalam proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan substansi transaksi seperti Faktur Pajak, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; bahwa berikut perincian dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses Uji Bukti atas koreksi positif karena jawaban konfirmasi yang menyatakan “Ada” tapi tidak meminjamkan Faktur Pajak sebesar Rp33.434.390,00: > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000017 dan PPN sebesar Rp14.195.280,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; dan > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000018 dan PPN sebesar Rp19.239.110,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding Faktur Pajak yang menjadi dasar koreksi pada saat Uji Bukti. Dengan demikian, sengketa PPN sebesar Rp33.434.390,00 seharusnya dibatalkan; bahwa berikut perincian dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses Uji Bukti atas koreksi positif karena jawaban konfirmasi yang menyatakan “Tidak Ada” sebesar Rp70.208.672,00: >- CV AAA: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00008003 dan PPN sebesar Rp2.078.180,00, Invoice, dan Bukti Pembayaran; > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000016 dan PPN sebesar Rp23.418.000,00, Invoice, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi;
AR IA
1.
4.
K
PA
JA
> PT CCC: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000009 dan PPN sebesar Rp1.671.600,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; > PT CCC: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000015 dan PPN sebesar Rp1.510.000,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; > PT CCC: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000018 dan PPN sebesar Rp2.110.000,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; > PT CCC: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000019 dan PPN sebesar Rp3.343.200,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; dan > PT CCC: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000021 dan PPN sebesar Rp4.067.233,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi;
LA N
bahwa sesuai Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM menyebutkan bahwa: Pasal 16F Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;
DI
Sehingga apabila pembeli (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat menunjukan bahwa PPN tersebut sudah dibayarkan kepada penjual barang atau pemberi jasa, maka pembeli tidak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran PPN tersebut;
GA
bahwa atas Pajak Masukan tersebut pada dasarnya telah disetor oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual dan dilaporkan oleh PKP Penjual sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN-nya, sehingga tidak terdapat kerugian Negara yang timbul, dan apabila dikoreksi justru akan merugikan Pemohon Banding;
TP EN
bahwa untuk memperkuat keabsahan dan kebenaran yang menjadi pokok sengketa atas PPN Masukan, Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding SPT Masa PPN lawan transaksi dan Bukti Bayar serta Rekening Koran yang menjadi dasar koreksi pada saat Uji Bukti; bahwa dengan demikian, sengketa PPN sebesar Rp70.208.672,00 seharusnya dibatalkan; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menggunakan argumen Pemohon Banding di atas untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi positif PPN Masukan Masa Pajak Maret 2013;
AR IA
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Berkas Banding dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa sengketa dalam banding ini adalah sengketa terhadap Pajak Masukan sebesar Rp103.643.062,00 yang menurut Terbanding tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sedangkan menurut Pemohon Banding dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;
SE KR ET
bahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding berpendapat PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp103.643.062,00 belum dibayar karena PKP penerbit Faktur Pajak berdasarkan hasil konfirmasi ke KPP Penjual diketahui belum melaporkan Faktur Pajak tersebut sehingga PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp103.643.062,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa Pemohon Banding berpendapat sudah membayar PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp103.643.062,00 sehingga dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:
PT. Telekomunikasi Indonesia PT. Telekomunikasi Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk Garuda Indonesia (Persero) Tbk CV. Bahagia Intra Niaga CV. Turanggamas PT. Asiapec PT. Avisha Citra Mandiri PT. Avisha Citra Mandiri PT. Avisha Citra Mandiri PT. Best Denki Digicom Indonesia PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra
01.000.013.1-093.000 01.000.013.1-093.000 01.001.634.3-093.000 01.001.634.3-093.000 02.054.213.0-631.000 02.314.669.9-017.000 02.479.187.3-015.000 02.479.187.3-015.000 02.479.187.3-015.000 03.080.334.0-077.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000
Tanggal FP
010.000-13.39000042 010.000-13.59000012 010.000-13.01307622 010.000-13.01548750 010-000-13.00008003 30/01/2013 010-000-13.00000011 25/02/2013 010.000-13.00000005 010.000-13.00000016 28/02/2013 010.000-13.00000017 05/03/2013 010.000-13.00000018 07/03/2013 010.000-13.00000323 01/03/2013 010.000-13.00000009 25/01/2013 010.000-13.00000027 010.000-13.00000015 08/02/2013 010.000-13.00000018 13/02/2013 010.000-13.00000019 13/02/2013 010.000-13.00000021 27/02/2013
DPP
K
No. FP
PPN
136.977.270 10.000.000 5.041.990 14.594.880 20.781.800 8.245.450 95.000.000 234.180.000 141.952.800 192.391.100 42.500.000 16.716.000 7.745.000 15.100.000 21.100.000 33.432.000 40.672.330 1.036.430.620
13.697.727 1.000.000 504.199 1.459.488 2.078.180 824.545 9.500.000 23.418.000 14.195.280 19.239.110 4.250.000 1.671.600 774.500 1.510.000 2.110.000 3.343.200 4.067.233 103.643.062
JA
NPWP
PA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nama Pembeli
LA N
No.
GA
DI
bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: … (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:
TP EN
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimporBarang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.
AR IA
Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. bahwa Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.
SE KR ET
bahwa penjelasan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. bahwa Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan dalam persidangan;
K
No. FP
01.000.013.1-093.000 01.000.013.1-093.000 01.001.634.3-093.000 01.001.634.3-093.000 02.314.669.9-017.000 03.080.334.0-077.000 02.411.450.6-009.000
Tanggal FP
PPN
PA
1 PT. Telekomunikasi Indonesia 2 PT. Telekomunikasi Indonesia 3 GarudaIndonesia(Persero) Tbk 4 GarudaIndonesia(Persero) Tbk 6 CV. Turanggamas 7 PT. Asiapec 11 PT. BestDenki DigicomIndonesia 13 PT. DwiraAdi Mitra
NPWP
010.000-13.39000042 010.000-13.59000012 010.000-13.01307622 010.000-13.01548750 010-000-13.00000011 25/02/2013 010.000-13.00000005 010.000-13.00000323 01/03/2013 010.000-13.00000027
13.697.727 1.000.000 504.199 1.459.488 824.545 9.500.000 4.250.000 774.500 32.010.459
LA N
NamaPKPPenjual
DI
No.
JA
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan pendapat dalam Uji Bukti atas Faktur Pajak berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa terhadap Faktur Pajak berikut:
1 2
Nama Pembeli CV. Bahagia Intra Niaga PT. Avisha Citra Mandiri
NPWP
No. FP
Tanggal FP
010-000-13.00008003 010.000-13.00000016
30/01/2013 28/02/2013
GA
No.
02.054.213.0-631.000 02.479.187.3-015.000
DPP 20.781.800 234.180.000 254.961.800
PPN 2.078.180 23.418.000 25.496.180
PT. Telekomunikasi Indonesia PT. Telekomunikasi Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk Garuda Indonesia (Persero) Tbk CV. Turanggamas PT. Asiapec PT. Avisha Citra Mandiri PT. Avisha Citra Mandiri PT. Best Denki DigicomIndonesia PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra PT. Dwira Adi Mitra
SE KR ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Pembeli
AR IA
No.
TP EN
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa terhadap Faktur Pajak berikut: NPWP
No. FP
01.000.013.1-093.000 01.000.013.1-093.000 01.001.634.3-093.000 01.001.634.3-093.000 02.314.669.9-017.000
010.000-13.39000042 010.000-13.59000012 010.000-13.01307622 010.000-13.01548750 010-000-13.00000011 010.000-13.00000005 010.000-13.00000017 010.000-13.00000018 010.000-13.00000323 010.000-13.00000009 010.000-13.00000027 010.000-13.00000015 010.000-13.00000018 010.000-13.00000019 010.000-13.00000021
02.479.187.3-015.000 02.479.187.3-015.000 03.080.334.0-077.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000
Tanggal FP
25/02/2013 05/03/2013 07/03/2013 01/03/2013 25/01/2013 08/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 27/02/2013
DPP 136.977.270 10.000.000 5.041.990 14.594.880 8.245.450 95.000.000 141.952.800 192.391.100 42.500.000 16.716.000 7.745.000 15.100.000 21.100.000 33.432.000 40.672.330 781.468.820
PPN 13.697.727 1.000.000 504.199 1.459.488 824.545 9.500.000 14.195.280 19.239.110 4.250.000 1.671.600 774.500 1.510.000 2.110.000 3.343.200 4.067.233 78.146.882
bahwa Majelis berpendapat Pajak Masukan sebesar Rp25.496.180,00 dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sedangkan sisa Pajak Masukan yang menjadi sengketa sebesar Rp78.146.882,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;
bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak dan keyakinan Majelis Hakim, Majelis berkesimpulan untuk menerima sebagian banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat
K
JA
diperhitungkan sebesar Rp25.496.180,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp78.146.882,00 tetap dipertahankan; :
bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali besarnya Sanksi Administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
menimbang
:
bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka Majelis memutuskan untuk menghitung kembali sebagai berikut:
DI
Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-905/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00002/207/13/092/14 tanggal 29 April 2014, atas nama Pemohon Banding sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
GA
:
Dasar Pengenaan Pajak:
-Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri
Rp
342.132.794.986
-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
Rp
-
-Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
Rp
843.069.839
Jumlah Penyerahan
Rp
342.975.864.825
Rp
34.213.279.499
TP EN
Memutuskan
33.885.111.241 33.988.754.303 103.643.062 25.496.180 33.910.607.421
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Perhitungan PPN Kurang Bayar
-Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Dikurangi
-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
Rp
33.910.607.421
-PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama
Rp
-
-Lain-lain
Rp
-
Jumlah
Rp
33.910.607.421
Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar
Rp
302.672.078
Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya
Rp
-
PPN Kurang (Lebih) dibayar
Rp
302.672.078
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
Rp
78.694.740
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
Rp
-
c. Jumlah sanksi Administrasi
Rp
78.694.740
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar
Rp
381.366.818
AR IA
:
Sanksi Administrasi:
SE KR ET
Mengingat
Rp Rp Rp Rp Rp
LA N
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Cfm Terbanding Cfm Pemohon Banding Koreksi Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Cfm Majelis
PA
menimbang
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut: Arif Subekti M. Zaenal Arifin
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota,
K
Andre Irwanda
sebagai Hakim Anggota,
JA
yang dibantu oleh Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti.
Arif Subekti M. Zaenal Arifin Andre Irwanda
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota,
LA N
yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.
PA
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:
SE KR ET
AR IA
TP EN
GA
DI
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
