Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.68069/PP/M.VIIIA/10/2016 Jenis Pajak
: Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun Pajak
: 2010
Pokok Sengketa
: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 sebesar Rp61.704.288.212,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding
Menurut
Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp61.704.288.212,00 berdasarkan ekualisasi biaya dan pos neraca dengan Objek PPh Pasal 21 kewajiban di KPP PMA Lima;
Menurut Pemohon
Menurut Majelis
: bahwa biaya-biaya yang terdapat pada pos neraca-akun plantation (additional development expenditures) bukanlah semata-mata merupakan biaya gaji/upah saja, akan tetapi terdiri dari bermacam-macam unsur biaya, seperti biaya material, biaya upah/gaji, biaya kendaraan dan biaya lainnya. Oleh karena itu, tidak tepat jika biaya tersebut dianggap seluruhnya sebagai objek PPh Pasal 21; : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah mengenai koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp61.704.288.212,00 yang dilakukan berdasarkan equalisasi Biaya pada pos Neraca dengan Objek PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Pemohon Banding;
bahwa selisih sebesar Rp61.704.288.212,00 tersebut berasal dari Akun Plantations (Additional Development Expenditures) dengan perincian sebagai berikut: Feeling/Clearing Rp 349.454.079,00 Planting Cover Crop Rp 162.154.856,00 Lining/Holing/Planting Rp 2.339.620.435,00 Weeding Rp 12.704.068.089,00 Pruning/Sanitation/Branching Rp 889.749.634,00 Manuring Rp 42.403.960.636,00 Scout Harvesting Rp 2.855.280.483,00 Jumlah Rp 61.704.288.212,00 bahwa menurut Pemohon Banding biaya-biaya yang terdapat pada pos neraca-akun Plantation (additional development expenditures) tersebut di atas bukanlah semata-mata merupakan biaya gaji/upah saja, akan tetapi terdiri dari bermacam-macam unsur biaya, seperti biaya material, biaya upah/gaji dan biaya lainnya, sehingga tidak tepat jika seluruh biaya tersebut dianggap sebagai Objek PPh Pasal 21; bahwa biaya gaji tenaga kerja yang merupakan objek PPh Pasal 21 yang terdapat pada pos neraca akun Plantation (additional development expenditures) telah diperhitungkan pada perhitungan ekualisasi yang dilakukan oleh Pemeriksa sebagai pos biaya Labour Cost sebesar Rp26.626.988.302,00; bahwa selanjutnya Pemohon Banding dalam sidang menyerahkan kepada Majelis bukti pendukung berupa: 1. Data G/L Softcopy dan Hardcopy akun: - Feeling/Clearing - Planting Cover Crop - Lining/Holing/Planting - Weeding - Prunning/Sanitation/Branching - Manuring - Scout Harvesting 2. Voucher Pengeluaran Barang/MRIS (Material Requisition & Issue Slip) 3. Buku Besar Material Per Jenis Barang 4. Summary Biaya Tenaga Kerja 5. Rekapitulasi Investment in Plantation-Immature 6. SPT PPh Pasal 21 Tahun 2010 7. Summary Alokasi Upah PHL 8. SPT PPh Badan Tahun 2010 9. Laporan Keuangan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding di atas, Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti mengenai kebenaran materi yang disengketakan;
Fakta dan Data Menurut Terbanding bahwa menurut Pemohon Banding Objek PPh Pasal 21 adalah dari akun dalam Laba/Rugi sebagai berikut: Uraian
Jumlah (Rp) 22.133.607.207,00 26.626.988.302,00 48.760.595.509,00 (47.875.958.613,00) 884.636.896,00
L/R L/R Fiskal (-) Neraca Jumlah SPT Koreksi
bahwa menurut Terbanding Objek PPh Pasal 21 adalah dari akun dalam Laba/Rugi dan Neraca sebagai berikut: Uraian
Jumlah (Rp) 22.133.607.207,00 26.626.988.302,00 61.704.288.212,00 110.464.883.721,00 (47.875.958.613,00) 62.588.925.108,00
L/R L/R Fiskal (-) Neraca Jumlah SPT Koreksi
bahwa yang menjadi sengketa adalah objek dalam akun neraca sebesar Rp61.704.288.212,00 dengan rincian sebagai berikut: Akun
Jumlah (Rp) 349.454.079,00 162.154.856,00 2.339.620.435,00 12.704.068.089,00 889.749.634,00 42.403.960.636,00 2.855.280.483,00 61.704.288.212,00
Feeling/Clearing Planting Cover Crops Lining/Holing/Planting Weeding Pruning/Sanitation/ Branching Manuring Scout Harvesting Jumlah
bahwa menurut Pemohon Banding dalam akun neraca tersebut bukan objek PPh Pasal 21 karena sebagian merupakan nilai material, contract, transport, dan sebagian lagi merupakan upah tenaga kerja/labor cost sebesar Rp26.626.988.302,00 yang sudah dilaporkan PPh Pasal 21-nya; bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam uji bukti diketahui fakta sebagai berikut:
A. Terkait Non Labor Cost-Material: 1. Dokumen pembuktian dari Pemohon Banding hanya berupa Voucher Pengeluaran Barang/MRIS (Material Requisition & Issue Slip) dan Buku Besar Material Per Jenis Barang (Softcopy dan Hardcopy); 2. Pemohon Banding menjelaskan bahwa perhitungan nilai barang yang dibebankan berdasarkan nilai rata-rata dari harga barang tersebut dengan metode persediaan FIFO, sehingga nilai material/barang dalam data tersebut bukan merupakan nilai/harga barang sebenarnya; 3. Tidak terdapat dokumen sumber/dokumen pembelian/dokumen dari pihak ketiga yang membuktikan nilai/harga dan adanya material/barang tersebut; 4. Dokumen MRIS hanya sebagian dari masing-masing akun dapat dirinci: Akun Feeling Planting Lining Weeding Pruning Manuring Scout Harvesting Jumlah
Ada MRIS (Rp) 134.794,00 3.737.191,00 7.920.590.692,00 91.350.000,00 3.559.593,00 409.283.464,00 18.163.598,00 8.446.819.332,00
B. Terkait Non Labor Cost-Contract dan Transport: 1. Tidak terdapat dokumen pendukung/dokumen sumber; 2. Pembuktian dari Pemohon berupa pencatatan dalam G/L;
Tidak Ada MRIS (Rp) 1.763.834.704,00 30.888.897.351,00 43.409.618,00 2.221.014.467,00 96.431.488,00 35.013.587.628,00
Akun
Contract (Rp)
Feeling Planting Lining Weeding Pruning Manuring Scout Harvesting Jumlah
Transport (Rp) 6.422.585,00 29.461.522,00 903.773.787,00 100.028.522,00 989.473.137,00 498.470.780,00 2.527.630.333,00
2.148.088,00 29.232.000,00 31.380.088,00
C. Terkait Non Labor Cost-Biaya Alokasi: 1. Tidak terdapat dokumen pendukung/dokumen sumber; 2. Pembuktian dari Pemohon berupa pencatatan dalam G/L, perhitungan alokasi biaya; Akun Feeling Planting Lining Weeding Pruning Manuring Scout Harvesting Jumlah
Material (Rp) 82.153,00 319.670.427,00 49.559.897,00 -
Contract (Rp) 329.638.560,00 47.314.271,00 -
Transport (Rp) 10.510.853,00 26.632.716,00 994.363,00 -
369.312.477,00
376.952.831,00
38.137.932,00
D. Terkait Labor Cost-Biaya Alokasi dan Additional: 1. Tidak terdapat dokumen pendukung/dokumen sumber. 2. Pembuktian dari Pemohon berupa pencatatan dalam G/L, perhitungan alokasi biaya, SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Badan, Summary Biaya Tenaga Kerja Akun Feeling Planting Lining Weeding Pruning Manuring Scout Harvesting Jumlah Jumlah Total
Alokasi (Rp) 2.665.134,00 74.975.609,00 20.250.596,00 97.891.339,00
Additional (Rp) 73.993.995,00 2.690.698.806,00 740.603.813,00 9.055.065.021,00 2.242.214.617,00 14.802.576.252,00 14.900.467.591,00
3. bahwa menurut Pemohon Banding nilai sebesar Rp14.900.467.591,00 tersebut masuk dalam nilai sebesar Rp26.626.988.302,00. Dari nilai sebesar Rp26.626.988.302,00 tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 sebesar Rp47.815.046.295,00; 4. bahwa menurut Terbanding atas penjelasan Pemohon Banding tersebut berdasarkan bukti/dokumen yang disampaikan belum membuktikan dan tidak dapat diyakini fakta tersebut; 5. bahwa berdasarkan Summary Biaya Tenaga Kerja diketahui payroll estate dan alokasi (dari akun TBM) total sebesar Rp26.626.988.302,00, dari TM/COGS sebesar Rp15.018.341.582,00, dan dari G&A sebesar Rp3.964.161.692,00. Total biaya tenaga kerja sebesar Rp45.609.491.575,00; 6. bahwa berdasarkan data SPT PPh Pasal 21 (KPP Sampit) diketahui Biaya Tenaga Kerja/Gaji sebesar Rp47.815.046.295,00 yang terdiri dari Pegawai Tetap sebesar Rp8.206.514.764,00 dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp39.608.531.531,00. Berdasarkan SPT PPh Pasal 21 (KPP PMA Lima) sebesar Rp60.912.318,00; 7. bahwa berdasarkan data/dokumen dalam uji bukti tersebut tidak dapat dibuktikan dan diyakini bahwa benar nilai sebesar Rp26.626.988.302,00 yang di dalamnya terdapat nilai sebesar Rp14.900.467.591,00 benar telah dilaporkan termasuk didalam SPT PPh Pasal 21 (KPP Sampit) sebesar nilai pelaporan Rp47.815.046.295,00 tersebut; bahwa berdasarkan fakta dan pembuktian tersebut Terbanding menyatakan: 1. bahwa untuk pembuktian terkait objek yang bukan labor cost menurut Terbanding tidak terdapat dokumen pendukung/dokumen sumber; 2. bahwa kalaupun pembuktian material dengan Voucher Pengeluaran Barang/MRIS (Material Requisition & Issue Slip) dan Buku Besar Material Per Jenis Barang (Softcopy dan Hardcopy) hal tersebut hanya
sebagian kecil (rincian seperti tersebut di atas); 3. bahwa terkait labor cost yang menurut Pemohon Banding sudah dilaporkan berdasarkan data SPT dan Summary Biaya Tenaga Kerja tidak dapat dibuktikan dan diyakini bahwa memang nilai tersebut termasuk yang sudah dilaporkan; 4. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut koreksi dipertahankan; Menurut Pemohon Banding bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan bersama-sama dengan Terbanding, maka Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa: 1. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berupa Koreksi Positif atas Penghasilan Kena Pajak (Objek Pajak) Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan rincian sebagai berikut: Feeling/Clearing Planting Cover Crop Lining/Holing/Planting Weeding Pruning/Sanitation/Branching Manuring Scout Harvesting Total
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
349.454.079,00 162.154.856,00 2.339.620.435,00 12.704.068.089,00 889.749.634,00 42.403.960.636,00 2.855.280.483,00 61.704.288.212,00
bahwa koreksi tersebut merupakan sebagian Penambahan Biaya untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dari total Penambahan Biaya TBM selama tahun 2010 sebesar Rp120.082.753.550,00. (Dapat dilihat dari Laporan Keuangan halaman 12 dan 13); bahwa dari total koreksi sebesar Rp61.704.288.212,00, dimana dalam biaya tersebut tidak semuanya merupakan unsur penambahan biaya tenaga kerja (labor cost), tetapi di dalamnya ada juga penambahan biaya material, biaya kendaraan dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut: Biaya Tenaga Kerja Rp14.900.467.591,00 Biaya Material Rp43.829.719.437,00 Biaya Kontrak Rp 408.332.919,00 Biaya Kendaraan Rp 2.565.768.265,00 Total Rp61.704.288.212,00 bahwa Pemohon Banding telah nnenunjukkan bukti berupa Dokumen Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang/MRIS (Material Requisition & Issue Slip) tetapi dikarenakan banyaknya dokumen, keterbatasan waktu dan Terbanding tidak menunjuk sampel atas dokumen yang akan dilakukan uji bukti, maka Pemohon Banding hanya menunjukkan sebagian bukti yaitu sebanyak 2.609 lembar dari total 15.679 lembar; bahwa selain dokumen MRIS, Pemohon Banding juga telah menunjukkan semua Buku Besar Material selama Tahun 2010 dan menunjukkan cara pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding atas penerimaan dan pengeluaran material dimana harga dari persediaan dicatat dengan Metode Rata-Rata. Khusus untuk pencatatan atas pengeluaran material, Pemohon Banding telah menunjukkan alur pencatatannya dimana terjadi pengurangan di dalam Buku Besar (GL) Material dan Penambahan pada Buku Besar TBM dengan nilai dan nomor dokumen yang sama; bahwa untuk unsur penambahan biaya lainnya seperti alokasi biaya Land Clearing (LC), biaya kendaraan dan biaya kontrak, Pemohon Banding telah menunjukkan bukti berupa Pencatatan dalam Buku Besar. Menurut Pemohon Banding hal ini dirasa cukup karena Pemohon Banding lebih fokus membuktikan penambahan biaya material dikarenakan sumber penambahan biaya terbesar dalam koreksi tersebut adalah penambahan biaya material; 2. Atas penambahan biaya Tanaman Belum Menghasilkan yang dikapitalisasi menjadi Aktiva, sesuai dengan PMK Nomor 249/PMK.03/2008 Pasal 2 ayat 2 maka Pemohon Banding telah melakukan koreksi negatif sebesar Rp26.626.988.302,00 dimana di dalamnya sudah termasuk nilai biaya tenaga kerja yang dikoreksi oleh Terbanding Rp14.900.467.591,00; bahwa dalam equalisasi yang dilakukan Terbanding, Terbanding tidak melakukan koreksi atas Koreksi Negatif yang dilakukan Pemohon Banding atas biaya Tenaga Kerja (Labor Cost) yang dikapitalisasi sebesar Rp26.626.988.302,00 sehingga apabila koreksi dilakukan maka terdapat dua kali (double) pencatatan atas biaya tenaga kerja untuk Tanaman Belum Menghasilkan yang dikapitalisasi tersebut; 3. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pos Akun Neraca: Tanaman Belum Menghasilkan (additional development ependitures) sebesar Rp61.704.288.212,00 tidak seharusnya diperhitungkan kembali di dalam ekualisasi antara Biaya dan Pos Neraca dengan Objek PPh Pasal 21, dengan alasan: -
Tidak semua biaya yang terdapat pada Pos Neraca: Tanaman Belum Menghasilkan (additional
-
development expenditures) merupakan Objek PPh Pasal 21; Biaya gaji/tenaga kerja yang merupakan Objek PPh Pasal 21 yang terdapat pada Pos Neraca: Tanaman Belum Menghasilkan (additional development expenditures) telah diperhitungkan pada perhitungan ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebagai pos biaya Labour Cost sebesar Rp26.626.988.302,00;
Pendapat Majelis berdasarkan hasil uji bukti bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak) Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan rincian sebagai berikut: · Feeling/Clearing Rp 349.454.079,00 · Planting Cover Crop Rp 162.154.856,00 · Lining/Holing/planting Rp 2.339.620.435,00 · Weeding Rp12.704.068.089,00 · Pruning/Sanitation/Branching Rp 889.749.634,00 · Manuring Rp42.403.960.636,00 · Scout Harvesting Rp 2.855.280.483,00 · Total Rp61.704.288.212,00 bahwa menurut Pemohon Banding di dalam nilai koreksi sebesar Rp61.704.288.212,00 tersebut di atas tidak semuanya merupakan unsur penambahan biaya tenaga kerja (labor cost), tetapi di dalamnya ada juga penambahan biaya material, biaya kontrak, biaya kendaraan dan tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut: · Biaya Material Rincian biaya material ini terdapat pada: - Non Labor Cost –Material - Non Labor Cost – Biaya Alokasi · Biaya Kontrak Rincian biaya Kontrak ini terdapat pada: - Non Labor Cost – Contract dan Transfort - Non Labor Cost – Biaya Alokasi · Biaya Kendaraan Rincian biaya Kontrak ini terdapat pada: - Non Labor Cost – Contract dan Transfort - Non Labor Cost – Biaya Alokasi
Rp43.829.719.437,00 Rp43.460.406.960,00 Rp 369.312.477,00 Rp
408.332.919,00
Rp 31.380.088,00 Rp 376.952.831,00 Rp 2.565.738.265,00 Rp2.527.630.333,00 Rp 38.137.932,00
· Biaya Tenaga Kerja (Labor Cost-Biaya Alokasi dan Additional) Total
Rp14.900.467.591,00 Rp61.704.288.212,00
bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam uji bukti mengenai kebenaran materi yang disengketakan diketahui fakta-fakta sebagai berikut: A.Terkait NonLaborCost–Material bahwa dokumen pembuktian dari Pemohon Banding hanya berupa Voucher Pengeluaran Barang/MRIS (Material Requisition & Issue Slip) dan Buku Besar Material per Jenis Barang (Softcopy dan Hardcopy). bahwa dalam sidang Pemohon Banding menjelaskan perhitungan nilai barang yang dibebankan berdasarkan nilai rata-rata dari harga barang tersebut dengan metode persediaan FIFO, sehingga nilai material/barang dalam data tersebut bukan merupakan nilai/harga barang sebenarnya, namun dalam berkas banding tidak terdapat dokumen sumber/dokumen pembelian/dokumen dari pihak ketiga yang membuktikan nilai/harga dan adanya material/barang tersebut; bahwa selain itu sebagian besar Dokumen MRIS dari masing-masing akun yang disengketakan tidak bisa ditunjukkan Pemohon Banding: B.Terkait Non Labor Cost-Contract dan Transport: bahwa pembuktian dari Pemohon Banding hanya berupa pencatatan dalam G/L, tetapi tidak terdapat dokumen pendukung dari pihak ketiga dan dokumen dasar (sumber) yang bersangkutan; C.Terkait Non Labor Cost-Biaya Alokasi: bahwa pembuktian dari Pemohon Banding hanya berupa pencatatan dalam G/L dan perhitungan alokasi biaya yang dibuat Pemohon Banding, tetapi tidak terdapat dokumen pendukung dari pihak ketiga dan dokumen dasar (sumber) yang bersangkutan; D.Terkait Labor Cost-Biaya Alokasi dan Additional:
bahwa bukti pendukung yang diberikan Pemohon banding hanya berupa pencatatan dalam G/L, perhitungan alokasi biaya, SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Badan, Summary Biaya Tenaga Kerja yang semuanya dibuat oleh Pemohon Banding, tetapi tidak terdapat dokumen pendukung dari pihak ketiga dan dokumen dasar (sumber) yang bersangkutan; bahwa menurut Pemohon Banding menurut Pemohon Banding nilai Labor Cost-Biaya Alokasi dan Additional sebesar Rp14.900.467.591,00 tersebut masuk dalam nilai sebesar Rp26.626.988.302,00. Dan nilai sebesar Rp26.626.988.302,00 tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 KPP Pratama Sampit sebesar Rp47.815.046.295,00; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas SPT PPh Pasal 21 KPP Pratama Sampit diketahui bahwa jumlah pembayaran Biaya Tenaga Kerja/Gaji adalah sebesar Rp47.815.046.295,00 yang terdiri dari Pegawai Tetap sebesar Rp8.206.514.764,00 dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp39.608.531.531,00 dan tidak ada pencatatan lain yang dapat membuktikan bahwa nilai Labor CostBiaya Alokasi dan Additional sebesar Rp14.900.467.591,00 telah diperhitungkan dalam SPT PPh Pasal 21 Pemohon Banding, bahwa karenanya Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai Labor Cost-Biaya Alokasi dan Additional sebesar Rp14.900.467.591,00 tersebut telah dilaporkan dan termasuk di dalam SPT PPh Pasal 21 di KPP Sampit; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa dasar perhitungan koreksi pemeriksa tidak jelas karena hanya berdasarkan equalisasi antara Biaya pada pos Neraca dengan Objek PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Pemohon Banding sehingga tidak diketahui rincian objek PPh Pasal 21 yang dikoreksi oleh Terbanding. Namun berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan serta data-data yang ada dalam berkas banding Majelis berpendapat bahwa Terbanding telah merinci objek PPh Pasal 21 yang dikoreksi oleh Pemeriksa sesuai dengan akun yang terdapat dalam G/L Pemohon Banding dan koreksi-koreksi tersebut hanyalah terkait dengan pembuktian saja, namun dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung sehingga Majelis tidak dapat meyakini sanggahan Pemohon Banding; bahwa selanjutnya ketentuan perpajakan yang terkait dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 antara lain mengatur sebagai berikut: Pasal 28 ayat (1) “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”; Pasal 28 ayat (3) “Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”; Pasal 28 ayat (11) “Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan”; Memori Penjelasan Pasal 28 ayat (11) “Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu diimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan”; Pasal 29 ayat (1) “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”; Memori Penjelasan Pasal 29 avat (1) “Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha
sebenarnya dari Wajib Pajak”; bahwa ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp61.704.288.212,00 sudah benar dan tetap dipertahankan; Menimbang
: bahwa berdasarkan atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
Majelis
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini.
Memutuskan
: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1861/WPJ.07/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00033/201/10/058/12 tanggal 26 Juni 2012 atas nama XXX.
Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis VIIIA Pengadilan Pajak yang telah dicukupkan dalam sidang pemeriksaaan terakhir pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sigit Henryanto, Ak. Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. Rina Yasmita, S.E., Ak., M.M.
sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagai Panitera Pengganti
dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
