PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat Izin Lingkungan dari Bupati Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar (format lamp XIII) 10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI) Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.

PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 hari 2 hari

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DITERIMA

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON 1 hari

TERBIT PERTIMBANGAN TEKNIS

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK DILENGKAPI

TIDAK DILENGKAPI

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR 1 hari

PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK KEMBALI


PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : MEMILIKI KEBUN SENDIRI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) Rencana Kerja pembangunan pengolahan Izin Lingkungan dari Bupati Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII) Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten Bukti kepemilikan kebun sendiri MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20% DARI KAPASITAS Dilengkapi dengan :

1. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV) TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRI Dilengkapi dengan : 1. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten 2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV) 3. Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun


2 hari

2



DITERIMA

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

1 hari

1 hari TERBIT PERTIMBANGAN TEKNIS


TIDAK DILENGKAPI

1

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR 1 hari



1

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS

TERKAIT PEROLEHAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI DARI GUBERNUR TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : Pasal 23 1. 2. 3. 4. 5.

Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM NPWP SITU Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan 6. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 7. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar 8. Izin Lingkungan dari Bupati 9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI) 11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan : Pasal 15 1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal 2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.


2 hari



DITERIMA


1 hari

1 hari



TIDAK DILENGKAPI

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR 1 hari




TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : Pasal 21

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. NPWP 3. SITU 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati 5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 6. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten 7. Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat 8. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan 9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 10. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar (format lamp XIII) 11. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI) MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 21, juga dilengkapi dengan : Pasal 15

1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal. 2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.


2 hari



DITERIMA


1 hari

1 hari



TIDAK DILENGKAPI





TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU BELUM ATAU TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :

MEMILIKI KEBUN SENDIRI SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI KAPASITAS

Pasal 22

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. NPWP 3. SITU 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati 5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 6. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 7. Rencana Kerja pembangunan pengolahan 8. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan 9. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII) 10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20% DARI KAPASITAS

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan : Pasal 11

1. Bukti kepemilikan kebun sendiri 2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV)

TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRI Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan : Pasal 13

1. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten 2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV)

Pasal 14

1. Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun


2 hari



DITERIMA




TIDAK DILENGKAPI




1 hari

1 hari

1 hari


TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : Pasal 23 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM NPWP SITU Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan 7. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 8. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar 9. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan 10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 11. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI) 12. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan : Pasal 15 1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal 2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.




DITERIMA


1 hari

2 hari

1 hari



TIDAK DILENGKAPI





TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) DAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : 1. 2. 3. 4.

Pasal 57

Fhotocopy sertifikat hak atas tanah Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan




DITERIMA




1 hari

2 hari

TIDAK DILENGKAPI

1 hari




PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

Recommend Documents